SlideShare a Scribd company logo
Disusun Oleh: 
Kelompok 5 
Anggota : 
1. Nova Rizky indrawati 
2. Puspa Ayu Wardani 
3. Radha Erija 
4. Rahma Anggraeni 
5. Rama Susanti
• Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahanh sekaligus kepala negara. 
•Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui 
badan perwakilan rakyat. 
• Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri menteri yang 
memimpindepartemen dan non-departemen. 
•Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif). 
•Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. 
•Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif 
• Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai 
oleh presiden/raja. 
• Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang. 
• Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri 
yang memimpin departemen dan non-departemen. 
• Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. 
• Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. 
• Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.
Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial 
• Menteri tidak dapat di jatuhkan Parlemen karena bertanggung jawab kepada presiden. 
• Pemerintah dapat leluasa waktu karena tidak ada bayang-bayang krisis kabinet 
• Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya sebab tidak tergantung pada parlemen 
• Masa jabatan badan eksekutif lebih pasti dengan jangka waktu tertentu. Misalkan, masa 
jabatan Presiden Amerika Serikat selama empat tahun, sedangkan Presiden Indonesia lima 
tahun. 
• Penyusun program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa 
jabatannya. 
• Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif sebab dapat diisi oleh orang 
luar termasuk juga anggota parlemen sendiri. 
Kelemahan Sistem pemerintahan Presidensial 
• Pengawasan rakyat lemah 
• Pengaruh rakyat dalam kebikajan politik negara kurang mendapat perhatian 
• Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung badan legislatif sehingga dapat 
menimbulkan kekuasaan mutlak 
• Sistem pertanggungjawaban kurang begitu jelas 
• Pembuatan keputusan/kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif & 
legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas & memakan waktu yang lama.
Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer 
• Pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan sangat besar sehingga 
suara rakyat sangat didengarkan oleh parlemen 
• Dengan adanya parlemen sebagai perwakilan rakyat maka pengawasan 
pemerintah dapat berjalan dengan baik 
• Pembuat kebijakan bisa ditangani secara cepat sebab gambang terjadi 
penyesuaian pendapat antara eksekutif & legislatif. Hal ini disebabkan 
kekuasaan eksekutif & legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai. 
• Sistem pertanggungjawaban dalam pembuatan dan juga pelaksanaan 
kebijakan publik sangat jelas. 
Kelemahan Sistem Pemerintahan Parlementer 
• Kabinet sering dibubarkan karena mendapatkan mosi tidak percaya 
Parlemen 
• Keberhasilan sangat sulit dicapai jika partai di negara tersebut sangat 
banyak( banyak suara). 
• Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. 
• Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi 
bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya
sistem pemerintahan Indonesia dan Amerika Serikat pada prinsipnya sama-sama sistem 
presidensial. Kendali pemerintahan (eksekutif) di tangan presiden; dan sekaligus presiden adalah 
juga kepala negara. 
Jelasnya, Presiden SBY adalah Kepala Negara Kesatuan RI, dan Barack Obama adalah Kepala 
Negara Adidaya Amerika Serikat. Kedua orang itu punya hak menentukan perang dengan negara 
lain. 
Masa jabatan presiden di Indonesia adalah 5 tahun, di AS adalah 4 tahun. 
Akan tetapi ada hal "kecil" yang berbeda, yaitu bahwa di NKRI sesuai UU yang ada, masih terbuka 
kesempatan untuk pemekaran daerah kabupaten/kota, sedangkan di AS pemekaran daerah itu 
SUDAH TERTUTUP, alias full employee. Di AS sudah tidak ada lagi pemekaran daerah, atau 
membuat kabupaten (distrik) baru.
PENGARUH SISTEM PEMERINTAHAN SUATU NEGARA 
TERHADAP NEGARA LAIN 
1 BIDANG SISTEM HUKUM SUATU 
NEGARA 
2 
BIDANG KEWARGANEGARAAN 
3 
BIDANG POLITIK & HUB. 
INTERNASIONAL 
4 BIDANG EKONOMI 
5 BIDANG PERTAHANAN & KEAMANAN
BIDANG SISTEM HUKUM SUATU 
NEGARA 
Setiap negara di dunia mempunyai tipe 
atau sistem pemerintahan yang berbeda-beda 
antar negara satu dengan yang lain. 
SIST. 
PEMERINTAHA 
N 
PRESIDENSIAL 
PARLEMENTER 
CAMPURAN
CONTOH
BIDANG KEWARGANEGARAAN 
Masalah yang sering terjadi dalam 
bidang kewarganegaraan terjadi 
akibat sistem pemerintahan yang 
berbeda-beda antar suatu negara 
dengan negara lain.
CONTOH 
Masalah dwi kewarganegaraan 
antara pemerintah Cina dan 
Indonesia
BIDANG POLITIK & HUB. 
INTERNASIONAL 
Sistem politik yang berbeda antar 
satu negara dengan negara yang 
lain dapat menyebabkan 
hubungan diplomatik antar 
negara mengalami pasang surut.
CONTOH
BIDANG EKONOMI 
JOHN NAISBITT PATRICIA 
ABURDENE
CONTOH
BIDANG PERTAHANAN DAN 
KEAMANAN
CONTOH 
Kebijakan Amerika Serikat yang selalu 
mempropagandakan hak asasi manusia
sistem pemerintahan

More Related Content

What's hot

Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
apotek agam farma
 
Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di Indonesia
Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di IndonesiaKelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di Indonesia
Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di Indonesia
Eddy Mahendra
 
Presentasi-Perbedaan MPR Sebelum & Setelah Amandemen 1945 secara langsung dan...
Presentasi-Perbedaan MPR Sebelum & Setelah Amandemen 1945 secara langsung dan...Presentasi-Perbedaan MPR Sebelum & Setelah Amandemen 1945 secara langsung dan...
Presentasi-Perbedaan MPR Sebelum & Setelah Amandemen 1945 secara langsung dan...
Amira Hasan Rahmawati
 
Perbandingan lembaga negara mpr sebelum dan sesudah amandemen uud 1945
Perbandingan lembaga negara mpr sebelum dan sesudah amandemen uud 1945Perbandingan lembaga negara mpr sebelum dan sesudah amandemen uud 1945
Perbandingan lembaga negara mpr sebelum dan sesudah amandemen uud 1945
najibur rohman
 
PKN Kd 3.3 no. 6 12
PKN Kd 3.3 no. 6 12PKN Kd 3.3 no. 6 12
PKN Kd 3.3 no. 6 12Andi Widya
 
Sistem Pemerintahan Indonesia
Sistem Pemerintahan IndonesiaSistem Pemerintahan Indonesia
Sistem Pemerintahan Indonesia
Muhammad Khoerol Anam
 
PPKn sistem pemerintahan indonesia kelas x semester 1
PPKn sistem pemerintahan indonesia kelas x semester 1PPKn sistem pemerintahan indonesia kelas x semester 1
PPKn sistem pemerintahan indonesia kelas x semester 1Firdyannisa Iskandar
 
Sistem Pemerintahan Presidensial
Sistem Pemerintahan PresidensialSistem Pemerintahan Presidensial
Sistem Pemerintahan Presidensial
Anisatul Mascalina
 
Sistem Pemerintahan
Sistem PemerintahanSistem Pemerintahan
Sistem Pemerintahan
Muhammad Amal
 
Perbedaan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Negara lain
Perbedaan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Negara lainPerbedaan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Negara lain
Perbedaan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Negara lain
Besta Irdillah
 
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemenSistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemenMochammad Ridwan
 
sistem pemerintahan korea selatan dan korea utara
sistem pemerintahan korea selatan dan korea utarasistem pemerintahan korea selatan dan korea utara
sistem pemerintahan korea selatan dan korea utara
Hariyani P
 
Pend. Kewarganegaraan : Sistem Pemerintahan & Bentuk Negara
Pend. Kewarganegaraan : Sistem Pemerintahan & Bentuk NegaraPend. Kewarganegaraan : Sistem Pemerintahan & Bentuk Negara
Pend. Kewarganegaraan : Sistem Pemerintahan & Bentuk Negara
Adinda Gifary
 
Kelompok 2
Kelompok 2Kelompok 2
Kelompok 2
Hikmatusaadah13
 
pentingnya pemahaman sistem pemerintahan presidensil bagi calon guru PPKn
pentingnya pemahaman sistem pemerintahan presidensil bagi calon guru PPKnpentingnya pemahaman sistem pemerintahan presidensil bagi calon guru PPKn
pentingnya pemahaman sistem pemerintahan presidensil bagi calon guru PPKn
Belum Kerja
 
Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial
Sistem Pemerintahan Parlementer dan PresidensialSistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial
Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial
Muhammad Adityo Fathur Rahim
 

What's hot (17)

Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
 
K.d 3.3 ppkn
K.d 3.3 ppknK.d 3.3 ppkn
K.d 3.3 ppkn
 
Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di Indonesia
Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di IndonesiaKelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di Indonesia
Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di Indonesia
 
Presentasi-Perbedaan MPR Sebelum & Setelah Amandemen 1945 secara langsung dan...
Presentasi-Perbedaan MPR Sebelum & Setelah Amandemen 1945 secara langsung dan...Presentasi-Perbedaan MPR Sebelum & Setelah Amandemen 1945 secara langsung dan...
Presentasi-Perbedaan MPR Sebelum & Setelah Amandemen 1945 secara langsung dan...
 
Perbandingan lembaga negara mpr sebelum dan sesudah amandemen uud 1945
Perbandingan lembaga negara mpr sebelum dan sesudah amandemen uud 1945Perbandingan lembaga negara mpr sebelum dan sesudah amandemen uud 1945
Perbandingan lembaga negara mpr sebelum dan sesudah amandemen uud 1945
 
PKN Kd 3.3 no. 6 12
PKN Kd 3.3 no. 6 12PKN Kd 3.3 no. 6 12
PKN Kd 3.3 no. 6 12
 
Sistem Pemerintahan Indonesia
Sistem Pemerintahan IndonesiaSistem Pemerintahan Indonesia
Sistem Pemerintahan Indonesia
 
PPKn sistem pemerintahan indonesia kelas x semester 1
PPKn sistem pemerintahan indonesia kelas x semester 1PPKn sistem pemerintahan indonesia kelas x semester 1
PPKn sistem pemerintahan indonesia kelas x semester 1
 
Sistem Pemerintahan Presidensial
Sistem Pemerintahan PresidensialSistem Pemerintahan Presidensial
Sistem Pemerintahan Presidensial
 
Sistem Pemerintahan
Sistem PemerintahanSistem Pemerintahan
Sistem Pemerintahan
 
Perbedaan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Negara lain
Perbedaan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Negara lainPerbedaan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Negara lain
Perbedaan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Negara lain
 
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemenSistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
 
sistem pemerintahan korea selatan dan korea utara
sistem pemerintahan korea selatan dan korea utarasistem pemerintahan korea selatan dan korea utara
sistem pemerintahan korea selatan dan korea utara
 
Pend. Kewarganegaraan : Sistem Pemerintahan & Bentuk Negara
Pend. Kewarganegaraan : Sistem Pemerintahan & Bentuk NegaraPend. Kewarganegaraan : Sistem Pemerintahan & Bentuk Negara
Pend. Kewarganegaraan : Sistem Pemerintahan & Bentuk Negara
 
Kelompok 2
Kelompok 2Kelompok 2
Kelompok 2
 
pentingnya pemahaman sistem pemerintahan presidensil bagi calon guru PPKn
pentingnya pemahaman sistem pemerintahan presidensil bagi calon guru PPKnpentingnya pemahaman sistem pemerintahan presidensil bagi calon guru PPKn
pentingnya pemahaman sistem pemerintahan presidensil bagi calon guru PPKn
 
Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial
Sistem Pemerintahan Parlementer dan PresidensialSistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial
Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial
 

Similar to sistem pemerintahan

Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahanfajrimadani
 
Pkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahanPkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahanyuniamilaputri
 
sistem pemerintahan diindonesia.ppt
sistem pemerintahan diindonesia.pptsistem pemerintahan diindonesia.ppt
sistem pemerintahan diindonesia.ppt
amanyfalihah2021
 
Pelaksanaan sistem-pemerintahan-di-indonesia
Pelaksanaan sistem-pemerintahan-di-indonesiaPelaksanaan sistem-pemerintahan-di-indonesia
Pelaksanaan sistem-pemerintahan-di-indonesia
Muh Taufik
 
Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensial
Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensialSistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensial
Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensialAhmad Solihin
 
Sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer
Sistem pemerintahan Presidensial dan ParlementerSistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer
Sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer
mesut kroos
 
Klasifikasi sistem pemerintahan
Klasifikasi sistem pemerintahanKlasifikasi sistem pemerintahan
Klasifikasi sistem pemerintahan
Annisa Aulia Aulia
 
Pkn SMA - Bab Sistem Pemerintahan
Pkn SMA - Bab Sistem PemerintahanPkn SMA - Bab Sistem Pemerintahan
Pkn SMA - Bab Sistem Pemerintahan
nurul limsun
 
Makalah sisten pemerintahan
Makalah sisten pemerintahanMakalah sisten pemerintahan
Makalah sisten pemerintahannandasari
 
Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara Federal
Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara FederalDinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara Federal
Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara Federal
Hana Medina
 
Sistem Pemerintahan Negara
Sistem Pemerintahan NegaraSistem Pemerintahan Negara
Sistem Pemerintahan Negara
Indah Apriliani
 
May
MayMay
May
MayMay
May
MayMay
Perbandingan sistem pemerintahan
Perbandingan sistem pemerintahanPerbandingan sistem pemerintahan
Perbandingan sistem pemerintahan
Rafiamartya
 
Macam-Macam Sistem Pemerintahan Dunia dan Karakteristiknya.pptx
Macam-Macam Sistem Pemerintahan Dunia dan Karakteristiknya.pptxMacam-Macam Sistem Pemerintahan Dunia dan Karakteristiknya.pptx
Macam-Macam Sistem Pemerintahan Dunia dan Karakteristiknya.pptx
YayanSaputra11
 
Kelompok 2
Kelompok 2Kelompok 2
Kelompok 2
Hikmatusaadah13
 

Similar to sistem pemerintahan (20)

Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
 
Pkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahanPkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahan
 
sistem pemerintahan diindonesia.ppt
sistem pemerintahan diindonesia.pptsistem pemerintahan diindonesia.ppt
sistem pemerintahan diindonesia.ppt
 
Pelaksanaan sistem-pemerintahan-di-indonesia
Pelaksanaan sistem-pemerintahan-di-indonesiaPelaksanaan sistem-pemerintahan-di-indonesia
Pelaksanaan sistem-pemerintahan-di-indonesia
 
Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensial
Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensialSistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensial
Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensial
 
Sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer
Sistem pemerintahan Presidensial dan ParlementerSistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer
Sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer
 
Sistem pemerintahan di indonesia
Sistem pemerintahan di indonesiaSistem pemerintahan di indonesia
Sistem pemerintahan di indonesia
 
Klasifikasi sistem pemerintahan
Klasifikasi sistem pemerintahanKlasifikasi sistem pemerintahan
Klasifikasi sistem pemerintahan
 
Pkn SMA - Bab Sistem Pemerintahan
Pkn SMA - Bab Sistem PemerintahanPkn SMA - Bab Sistem Pemerintahan
Pkn SMA - Bab Sistem Pemerintahan
 
Makalah sisten pemerintahan
Makalah sisten pemerintahanMakalah sisten pemerintahan
Makalah sisten pemerintahan
 
Sistem parlementer
Sistem parlementerSistem parlementer
Sistem parlementer
 
Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara Federal
Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara FederalDinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara Federal
Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara Federal
 
Sap wiwid
Sap wiwidSap wiwid
Sap wiwid
 
Sistem Pemerintahan Negara
Sistem Pemerintahan NegaraSistem Pemerintahan Negara
Sistem Pemerintahan Negara
 
May
MayMay
May
 
May
MayMay
May
 
May
MayMay
May
 
Perbandingan sistem pemerintahan
Perbandingan sistem pemerintahanPerbandingan sistem pemerintahan
Perbandingan sistem pemerintahan
 
Macam-Macam Sistem Pemerintahan Dunia dan Karakteristiknya.pptx
Macam-Macam Sistem Pemerintahan Dunia dan Karakteristiknya.pptxMacam-Macam Sistem Pemerintahan Dunia dan Karakteristiknya.pptx
Macam-Macam Sistem Pemerintahan Dunia dan Karakteristiknya.pptx
 
Kelompok 2
Kelompok 2Kelompok 2
Kelompok 2
 

More from Nova Rizky

Laporan Teknologi Sediaan Steril : Pembuatan Injeksi klorpromazin HCL.
Laporan Teknologi Sediaan Steril : Pembuatan Injeksi klorpromazin HCL.Laporan Teknologi Sediaan Steril : Pembuatan Injeksi klorpromazin HCL.
Laporan Teknologi Sediaan Steril : Pembuatan Injeksi klorpromazin HCL.
Nova Rizky
 
antidepresiva (Farmakologi PPT)
antidepresiva  (Farmakologi PPT)antidepresiva  (Farmakologi PPT)
antidepresiva (Farmakologi PPT)
Nova Rizky
 
Script high school musical
Script high school musicalScript high school musical
Script high school musical
Nova Rizky
 
hukum internasional
hukum internasionalhukum internasional
hukum internasional
Nova Rizky
 
British parliamentary system
British parliamentary systemBritish parliamentary system
British parliamentary systemNova Rizky
 
Bahaya narkoba
Bahaya narkobaBahaya narkoba
Bahaya narkoba
Nova Rizky
 

More from Nova Rizky (6)

Laporan Teknologi Sediaan Steril : Pembuatan Injeksi klorpromazin HCL.
Laporan Teknologi Sediaan Steril : Pembuatan Injeksi klorpromazin HCL.Laporan Teknologi Sediaan Steril : Pembuatan Injeksi klorpromazin HCL.
Laporan Teknologi Sediaan Steril : Pembuatan Injeksi klorpromazin HCL.
 
antidepresiva (Farmakologi PPT)
antidepresiva  (Farmakologi PPT)antidepresiva  (Farmakologi PPT)
antidepresiva (Farmakologi PPT)
 
Script high school musical
Script high school musicalScript high school musical
Script high school musical
 
hukum internasional
hukum internasionalhukum internasional
hukum internasional
 
British parliamentary system
British parliamentary systemBritish parliamentary system
British parliamentary system
 
Bahaya narkoba
Bahaya narkobaBahaya narkoba
Bahaya narkoba
 

Recently uploaded

PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptxPRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
muhammadyudiyanto55
 
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docxSOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
MuhammadBagusAprilia1
 
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
astridamalia20
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
lastri261
 
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaanPermainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
DEVI390643
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
DataSupriatna
 
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
UmyHasna1
 
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
AgusRahmat39
 
813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx
813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx
813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx
RinawatiRinawati10
 
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           xKoneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
johan199969
 
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.pptKOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
Dedi Dwitagama
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawasPrensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
suprihatin1885
 
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
d2spdpnd9185
 
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogortugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
WILDANREYkun
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
PURWANTOSDNWATES2
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
ssuser289c2f1
 
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptxBab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
nawasenamerta
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
NurSriWidyastuti1
 
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdfPETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
Hernowo Subiantoro
 

Recently uploaded (20)

PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptxPRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
 
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docxSOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
 
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
 
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaanPermainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
 
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
 
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
 
813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx
813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx
813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx
 
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           xKoneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
 
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.pptKOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
 
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawasPrensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
 
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
 
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogortugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
 
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptxBab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
 
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdfPETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
 

sistem pemerintahan

  • 1.
  • 2. Disusun Oleh: Kelompok 5 Anggota : 1. Nova Rizky indrawati 2. Puspa Ayu Wardani 3. Radha Erija 4. Rahma Anggraeni 5. Rama Susanti
  • 3. • Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahanh sekaligus kepala negara. •Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat. • Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri menteri yang memimpindepartemen dan non-departemen. •Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif). •Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. •Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif • Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja. • Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang. • Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. • Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. • Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. • Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.
  • 4. Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial • Menteri tidak dapat di jatuhkan Parlemen karena bertanggung jawab kepada presiden. • Pemerintah dapat leluasa waktu karena tidak ada bayang-bayang krisis kabinet • Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya sebab tidak tergantung pada parlemen • Masa jabatan badan eksekutif lebih pasti dengan jangka waktu tertentu. Misalkan, masa jabatan Presiden Amerika Serikat selama empat tahun, sedangkan Presiden Indonesia lima tahun. • Penyusun program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. • Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif sebab dapat diisi oleh orang luar termasuk juga anggota parlemen sendiri. Kelemahan Sistem pemerintahan Presidensial • Pengawasan rakyat lemah • Pengaruh rakyat dalam kebikajan politik negara kurang mendapat perhatian • Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung badan legislatif sehingga dapat menimbulkan kekuasaan mutlak • Sistem pertanggungjawaban kurang begitu jelas • Pembuatan keputusan/kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif & legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas & memakan waktu yang lama.
  • 5. Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer • Pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan sangat besar sehingga suara rakyat sangat didengarkan oleh parlemen • Dengan adanya parlemen sebagai perwakilan rakyat maka pengawasan pemerintah dapat berjalan dengan baik • Pembuat kebijakan bisa ditangani secara cepat sebab gambang terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif & legislatif. Hal ini disebabkan kekuasaan eksekutif & legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai. • Sistem pertanggungjawaban dalam pembuatan dan juga pelaksanaan kebijakan publik sangat jelas. Kelemahan Sistem Pemerintahan Parlementer • Kabinet sering dibubarkan karena mendapatkan mosi tidak percaya Parlemen • Keberhasilan sangat sulit dicapai jika partai di negara tersebut sangat banyak( banyak suara). • Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. • Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya
  • 6. sistem pemerintahan Indonesia dan Amerika Serikat pada prinsipnya sama-sama sistem presidensial. Kendali pemerintahan (eksekutif) di tangan presiden; dan sekaligus presiden adalah juga kepala negara. Jelasnya, Presiden SBY adalah Kepala Negara Kesatuan RI, dan Barack Obama adalah Kepala Negara Adidaya Amerika Serikat. Kedua orang itu punya hak menentukan perang dengan negara lain. Masa jabatan presiden di Indonesia adalah 5 tahun, di AS adalah 4 tahun. Akan tetapi ada hal "kecil" yang berbeda, yaitu bahwa di NKRI sesuai UU yang ada, masih terbuka kesempatan untuk pemekaran daerah kabupaten/kota, sedangkan di AS pemekaran daerah itu SUDAH TERTUTUP, alias full employee. Di AS sudah tidak ada lagi pemekaran daerah, atau membuat kabupaten (distrik) baru.
  • 7.
  • 8. PENGARUH SISTEM PEMERINTAHAN SUATU NEGARA TERHADAP NEGARA LAIN 1 BIDANG SISTEM HUKUM SUATU NEGARA 2 BIDANG KEWARGANEGARAAN 3 BIDANG POLITIK & HUB. INTERNASIONAL 4 BIDANG EKONOMI 5 BIDANG PERTAHANAN & KEAMANAN
  • 9. BIDANG SISTEM HUKUM SUATU NEGARA Setiap negara di dunia mempunyai tipe atau sistem pemerintahan yang berbeda-beda antar negara satu dengan yang lain. SIST. PEMERINTAHA N PRESIDENSIAL PARLEMENTER CAMPURAN
  • 11. BIDANG KEWARGANEGARAAN Masalah yang sering terjadi dalam bidang kewarganegaraan terjadi akibat sistem pemerintahan yang berbeda-beda antar suatu negara dengan negara lain.
  • 12. CONTOH Masalah dwi kewarganegaraan antara pemerintah Cina dan Indonesia
  • 13. BIDANG POLITIK & HUB. INTERNASIONAL Sistem politik yang berbeda antar satu negara dengan negara yang lain dapat menyebabkan hubungan diplomatik antar negara mengalami pasang surut.
  • 15. BIDANG EKONOMI JOHN NAISBITT PATRICIA ABURDENE
  • 18. CONTOH Kebijakan Amerika Serikat yang selalu mempropagandakan hak asasi manusia