Peraturan ini menetapkan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015 untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas pembangunan desa adalah pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana, pengembangan ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam. Sedangkan prioritas pemberdayaan masyarakat desa adalah penanggulangan kemiskinan, peningkatan akses sumber daya ekonomi, dan
Pemanfaatan alokasi dana desa tahun 2019 diarahkan pada pembangunan dan pemberdayaan sumberdaya manusia yang ada di desa. Program antara lain untuk mengatasi stunting, membangun embung desa dan membangun jalan desa menuju lahan pertanian,
Dokumen tersebut membahas prinsip-prinsip penggunaan Dana Desa (DD) untuk pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.
Dokumen tersebut memuat visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat untuk periode 2005-2025 yang mencakup tujuh bidang unggulan untuk mewujudkan Jawa Barat sebagai provinsi termaju di Indonesia serta sepuluh Common Goals (CG) untuk mewujudkan visi tersebut."
Permendesa prioritas penggunaan dana desa 2021pupuabdul
Permendagri No. 13 Tahun 2020 mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 yang mencakup empat hal utama yaitu: (1) pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa; (2) program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; (3) adaptasi kebiasaan baru desa; dan (4) bantuan langsung tunai dana desa. Permendagri ini menjelaskan kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat didanai melalui dana
Dokumen tersebut merangkum peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi nomor 1-5 tahun 2015 tentang implementasi UU Desa. Peraturan-peraturan tersebut mengatur tentang pedoman kewenangan desa, tata tertib musyawarah desa, pendampingan desa, pengelolaan BUM Desa, serta prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Pemanfaatan alokasi dana desa tahun 2019 diarahkan pada pembangunan dan pemberdayaan sumberdaya manusia yang ada di desa. Program antara lain untuk mengatasi stunting, membangun embung desa dan membangun jalan desa menuju lahan pertanian,
Dokumen tersebut membahas prinsip-prinsip penggunaan Dana Desa (DD) untuk pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.
Dokumen tersebut memuat visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat untuk periode 2005-2025 yang mencakup tujuh bidang unggulan untuk mewujudkan Jawa Barat sebagai provinsi termaju di Indonesia serta sepuluh Common Goals (CG) untuk mewujudkan visi tersebut."
Permendesa prioritas penggunaan dana desa 2021pupuabdul
Permendagri No. 13 Tahun 2020 mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 yang mencakup empat hal utama yaitu: (1) pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa; (2) program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; (3) adaptasi kebiasaan baru desa; dan (4) bantuan langsung tunai dana desa. Permendagri ini menjelaskan kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat didanai melalui dana
Dokumen tersebut merangkum peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi nomor 1-5 tahun 2015 tentang implementasi UU Desa. Peraturan-peraturan tersebut mengatur tentang pedoman kewenangan desa, tata tertib musyawarah desa, pendampingan desa, pengelolaan BUM Desa, serta prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan dan pedoman penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN, mulai dari tujuan, alokasi, prioritas program, dan mekanisme pemantauannya. Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai pemerintahan desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat dengan memprioritaskan kebutuhan dan partisipasi masyarakat desa.
Peraturan Presiden ini menetapkan strategi nasional percepatan penurunan stunting untuk mencapai target SDGs pada 2030 melalui 5 pilar dan target antara penurunan stunting menjadi 14% pada 2024. Strategi ini diimplementasikan oleh berbagai instansi pemerintah melalui program dan kegiatan penguatan gizi, kesehatan, dan sanitasi untuk kelompok rentan.
Adalah sebuah kewajaran dan keniscayaan bahwa Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan atau tidak sesuai dengan Undang Undang.
Saya mencoba melihat ada ketidak sesuaian PP 43 / 2014 sebagai pelaksanaan UU 4 / 2014 tentang desa.
Disisi lain juga tentang penghasilan pemerintah desa akan menjadi rumit dalam pengaturan di daerah (perda & APBD) dan desa (perdes dan APBDes)
Bagaimana Mensikapi, karena yang dibahas adalah tentang Penghasilan Pemerintah Desa ( Kepala Desa dan Perangkat Desa ), maka yang lebih pantas mensikapi adalah para kepala desa dan perangkat desa.
Pelayanan sosial dasar dalam peraturan mentri desa daerahSalim SAg
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pelaksanaan pelayanan sosial dasar dan pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Pelayanan sosial dasar yang diatur meliputi bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana. Pemberdayaan masyarakat desa meliputi pengelolaan pelayanan sosial, sarana lingkungan, energi terbarukan, informasi, kesiapsi
Contoh laporan pelaksanaan kegiatan 10 program pokok pkkHambali Nasuka
Laporan ini merangkum pelaksanaan 10 program pokok PKK di Desa Batangan selama setahun, mencakup kegiatan pokja kesehatan, pangan, sandang, perumahan dan lingkungan hidup. Program-program tersebut dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan pembinaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Keputusan Kepala Desa Lubuk Rukam mengangkat Saudara/i Lasmita sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) untuk membantu menangani masalah stunting di desa melalui fasilitasi masyarakat, monitoring pelaksanaan layanan kesehatan dan pendidikan, serta bertanggung jawab kepada Kepala Desa Lubuk Rukam.
Peraturan ini menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2016 untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa akan diprioritaskan untuk bidang pembangunan infrastruktur desa, pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, serta pemberdayaan kelompok ekonomi dan kapasitas masyarakat desa. Prioritas ini akan disesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan ting
1507110120 permen dpdtt nomor 19 tahun 2017 ttg penetapan prioritas dd tahun ...Eko Londo
Dokumen tersebut merupakan peraturan menteri tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018. Prioritas penggunaan dana desa adalah untuk membiayai program dan kegiatan lintas bidang seperti produk unggulan desa, BUM desa, embung, dan sarana olahraga desa sesuai dengan kewenangan desa. Dana desa juga digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarak
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...Yudhi Aldriand
Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 ini diharapkan menjadi arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa.
Dokumen tersebut membahas tentang pokok-pokok kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2016. Prioritas penggunaan Dana Desa adalah untuk program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan dan pedoman penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN, mulai dari tujuan, alokasi, prioritas program, dan mekanisme pemantauannya. Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai pemerintahan desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat dengan memprioritaskan kebutuhan dan partisipasi masyarakat desa.
Peraturan Presiden ini menetapkan strategi nasional percepatan penurunan stunting untuk mencapai target SDGs pada 2030 melalui 5 pilar dan target antara penurunan stunting menjadi 14% pada 2024. Strategi ini diimplementasikan oleh berbagai instansi pemerintah melalui program dan kegiatan penguatan gizi, kesehatan, dan sanitasi untuk kelompok rentan.
Adalah sebuah kewajaran dan keniscayaan bahwa Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan atau tidak sesuai dengan Undang Undang.
Saya mencoba melihat ada ketidak sesuaian PP 43 / 2014 sebagai pelaksanaan UU 4 / 2014 tentang desa.
Disisi lain juga tentang penghasilan pemerintah desa akan menjadi rumit dalam pengaturan di daerah (perda & APBD) dan desa (perdes dan APBDes)
Bagaimana Mensikapi, karena yang dibahas adalah tentang Penghasilan Pemerintah Desa ( Kepala Desa dan Perangkat Desa ), maka yang lebih pantas mensikapi adalah para kepala desa dan perangkat desa.
Pelayanan sosial dasar dalam peraturan mentri desa daerahSalim SAg
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pelaksanaan pelayanan sosial dasar dan pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Pelayanan sosial dasar yang diatur meliputi bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana. Pemberdayaan masyarakat desa meliputi pengelolaan pelayanan sosial, sarana lingkungan, energi terbarukan, informasi, kesiapsi
Contoh laporan pelaksanaan kegiatan 10 program pokok pkkHambali Nasuka
Laporan ini merangkum pelaksanaan 10 program pokok PKK di Desa Batangan selama setahun, mencakup kegiatan pokja kesehatan, pangan, sandang, perumahan dan lingkungan hidup. Program-program tersebut dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan pembinaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Keputusan Kepala Desa Lubuk Rukam mengangkat Saudara/i Lasmita sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) untuk membantu menangani masalah stunting di desa melalui fasilitasi masyarakat, monitoring pelaksanaan layanan kesehatan dan pendidikan, serta bertanggung jawab kepada Kepala Desa Lubuk Rukam.
Peraturan ini menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2016 untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa akan diprioritaskan untuk bidang pembangunan infrastruktur desa, pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, serta pemberdayaan kelompok ekonomi dan kapasitas masyarakat desa. Prioritas ini akan disesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan ting
1507110120 permen dpdtt nomor 19 tahun 2017 ttg penetapan prioritas dd tahun ...Eko Londo
Dokumen tersebut merupakan peraturan menteri tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018. Prioritas penggunaan dana desa adalah untuk membiayai program dan kegiatan lintas bidang seperti produk unggulan desa, BUM desa, embung, dan sarana olahraga desa sesuai dengan kewenangan desa. Dana desa juga digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarak
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...Yudhi Aldriand
Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 ini diharapkan menjadi arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa.
Dokumen tersebut membahas tentang pokok-pokok kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2016. Prioritas penggunaan Dana Desa adalah untuk program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.
Peraturan Menteri ini menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2017 untuk membiayai program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dengan fokus pada pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar serta pelayanan sosial di bidang lingkungan pemukiman, transportasi, energi, informasi dan komunikasi, pendidikan, kesehatan, dan agama.
Dokumen tersebut membahas kebijakan peningkatan demand dan supply dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan desa dan penanggulangan kemiskinan dengan memberikan prioritas pada desa-desa tertinggal, terdepan, dan terpencil untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.
Permendesa Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021.pptxp3mdlamtim
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2020 mengatur tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021 yang diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19, dan pemulihan ekonomi nasional meliputi sektor strategis nasional sesuai kewenangan Desa.
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...sekolahdesa
Senin, 2 November 2015, Infest Yogyakarta bekerjasama dengan Kompas menggelar diskusi tentang Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Keuangan Desa. Diskusi ini dihadiri oleh Ahmad Muqowwam (DPD RI), Johan Budi (KPK RI), Erani Yustika (Dirjen PPMD Kemendesa), Syaiful Huda (Staf Menteri Desa dan PDT). Berikut pemaparan Erani Yustika.
PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PEMETAAN
SUMBERDAYA DESA BERBASIS SPASIAL
Oleh Bito Wikantosa
Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
Similar to Peraturan menteri desa no 5 tentang penetapan prioritas pembangunan desa (20)
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Kepala desa diangkat setelah terpilih dalam pemilihan kepala desa dan dilantik oleh bupati/walikota. Kepala desa dapat berhenti karena meninggal, mengundurkan diri, atau diberhentikan jika tidak lagi memenuhi syarat, melanggar larangan, atau berakhir masa jabatan. Pemberhentian ditetapkan dengan keputusan
Permen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumdPajeg Lempung
Peraturan ini mengatur tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). BUM Desa didirikan untuk mengelola aset dan usaha ekonomi Desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendirian BUM Desa memerlukan persetujuan musyawarah desa. Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari pemerintahan desa dan terdiri atas penasihat, pelaksana operasional
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga di desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan. BPD merupakan wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis berdasarkan wilayah dan jenis kelamin. Peraturan ini mengatur tentang keanggotaan, fungsi, dan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Dokumen ini berisi lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang administrasi pemerintahan desa. Terdapat 6 bab yang mengatur tentang buku-buku administrasi desa seperti peraturan desa, keputusan kepala desa, inventaris desa, aparat pemerintahan desa, tanah kas desa, dan tanah di desa beserta cara pengisian masing-masing buku.
Peraturan ini mengatur tentang administrasi pemerintahan desa yang meliputi administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan desa, administrasi pembangunan, dan administrasi lainnya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tertib administrasi desa yang berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut berisi format-format laporan keuangan dan laporan kegiatan pelaksanaan pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa. Terdapat format rincian anggaran pendapatan dan belanja desa, realisasi anggaran, serta rincian kegiatan pelaksanaan pemerintahan desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang laporan kepala desa yang harus disampaikan kepada bupati melalui camat, mencakup laporan akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan serta informasi rutin. Laporan akhir tahun anggaran wajib disampaikan 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan memuat program kerja, pelaksanaan anggaran, pencapaian, permasalahan dan upaya.
Buku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desaPajeg Lempung
Laporan ini merupakan hasil kajian pengelolaan keuangan desa terkait dana desa dan alokasi dana desa oleh KPK. Tujuannya adalah menganalisis kelemahan sistem administrasi yang berisiko korupsi. KPK memberikan saran kepada pemerintah untuk mencegah korupsi dan mengajak masyarakat dalam pemantauan pengelolaan keuangan desa.
Dokumen tersebut merupakan rencana anggaran biaya (RAB) pemerintah desa Contoh untuk tahun anggaran 2016. RAB tersebut mencakup berbagai kegiatan pemerintahan desa seperti penyelenggaraan pegawai, operasional kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, dan lainnya dengan total anggaran sebesar lebih dari 600 juta rupiah yang bersumber dari anggaran desa, pendapatan asli desa
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014 2Pajeg Lempung
Undang-undang ini mengatur tentang status hukum dan pengaturan Desa di Indonesia. Desa diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak untuk mengatur urusan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat. Undang-undang ini mengatur pengakuan, pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status Desa sesuai dengan kondisi s
Tata cara penyusunan apb des nkri berbagiPajeg Lempung
Pemerintah Indonesia berencana meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperbanyak sekolah dan meningkatkan kualifikasi guru. Program ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan siswa dan daya saing SDM Indonesia di masa depan.
Peraturan Pemerintah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian definisi, pengaturan pembentukan Desa khusus, penetapan kewenangan Desa, dan tata cara pemilihan kepala Desa.
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Peraturan menteri desa no 5 tentang penetapan prioritas pembangunan desa
1. - 1 -
MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari APBN, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana
Desa;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2015.
SALINAN
2. - 2 -
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan
untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan
warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat
Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
4. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa
atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena
perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian
dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan
sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan
pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan
masyarakat Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN,
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM,
adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut RKP, adalah dokumen
perencanaan nasional untuk periode I (satu) tahun.
10. Menteri adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia.
3. - 3 -
BAB II
PRINSIP PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 2
Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan
kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
yang diatur dan diurus oleh Desa.
Pasal 3
Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat Desa.
Pasal 4
Penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas belanja Desa yang disepakati
dalam Musyawarah Desa.
BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
UNTUK PEMBANGUNAN DESA
Pasal 5
Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk
mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan
kemiskinan, melalui:
a. pemenuhan kebutuhan dasar;
b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
Pasal 6
Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a,
meliputi:
a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
Pasal 7
Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b
dan huruf c untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan untuk:
a. mendukung kedaulatan pangan;
b. mendukung kedaulatan energi;
c. mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan
d. mendukung pariwisata dan industri.
4. - 4 -
Pasal 8
Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b
didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target
RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya
perikanan; dan
i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
Pasal 9
Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c
didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target
RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
g. pengembangan benih lokal;
h. pengembangan ternak secara kolektif;
i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
k. pengelolaan padang gembala;
l. pengembangan Desa Wisata; dan
m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan
perikanan.
Pasal 10
Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d,
didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target
RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain:
1. zirkon;
2. kaolin;
3. zeolit;
4. bentonit;
5. silika (pasir kuarsa);
6. kalsit (batu kapur/gamping);
7. felspar; dan
8. intan.
b. komoditas tambang batuan, antara lain:
1. onik;
2. opal;
3. giok;
5. - 5 -
4. agat;
5. topas;
6. perlit;
7. toseki;
8. batu sabak;
9. marmer;
10. granit;
11. kalsedon;
12. rijang (chert);
13. jasper;
14. krisopras;
15. garnet; dan
16. potensi komoditas tambang batuan lainnya.
c. rumput laut;
d. hutan milik Desa; dan
e. pengelolaan sampah.
BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Pasal 11
Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan
Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan
akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa
dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:
a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa
maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat
Desa;
d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk
memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan
sehat;
f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa
dan Hutan Kemasyarakatan; dan
g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
1) kelompok usaha ekonomi produktif;
2) kelompok perempuan;
3) kelompok tani;
4) kelompok masyarakat miskin;
5) kelompok nelayan;
6) kelompok pengrajin;
7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
8) kelompok pemuda; dan
9) kelompok lain sesuai kondisi Desa.
6. - 6 -
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 13 Februari 2015
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MARWAN JAFAR
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 297
Salinan sesuai aslinya
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
Kepala Biro Hukum dan Humas,
Fajar Tri Suprapto