2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

3. Tingginya permintaan masyarakat dunia
terhadap energi minyak
Eksploitasi minyak dunia membuat
cadangan minyak bumi menipis
Efisiensi
penggunaan
BBM
bersumber pada pendanaan
(subsidi)
yang
APBN
Tidak tepatnya sasaran subsidi BBM
kepada masyarakat

4. Perbedaan asumsi harga minyak dunia
dengan kondisi nyata di lapangan
Adanya penyelundupan minyak ke negeri
tetangga karena pebedaan harga yang
terlalu jauh
Tidak optimalnya pengelolaan tambang
minyak di Indonesia

5. Bantuan keuangan yang dibayarkan kepada
suatu bisnis atau sektor ekonomi
Bentuk proteksionisme atau penghalang
perdagangan dengan memproduksi barang dan
jasa domestik yang kompetitif terhadap barang
dan jasa impor.
Kebijakan yang terkait dengan negara
(pemerintah) terhadap kepentingan dan
kemaslahatan rakyatnya

6. Subsidi BBM sebagaimana dapat dipahami dari
naskah RAPBN dan Nota Keuangan setiap tahun,
adalah Pembayaran yang dilakukan oleh
Pemerintah Indonesia kepada PERTAMINA
(pemegang monopoli pendistribusian BBM di
Indonesia) dalam situasi dimana pendapatan
yang diperoleh PERTAMINA dan tugas
menyediakan BBM di Tanah Air adalah lebih
rendah dibandingkan biaya yang dikeluarkannya
untuk rnenyediakan BBM tersebut.

7. Jenis bahan bakar (fuel) yang dihasilkan dari
pengilangan (refining) minyak mentah
Premium adalah bahan bakar minyak jenis
distilat berwarna kekuningan yang jernih
Merupakan BBM untuk kendaraan bermotor
yang paling populer di Indonesia
Dipasarkan oleh Pertamina dengan harga yang
relatif murah karena memperoleh subsidi dari
APBN

8. Lingkungan : Premium masih memiliki
kandungan logam berat timbal yang berbahaya
bagi kesehatan.
Teknologi : Penggunaan Premium dalam mesin
berkompresi tinggi, akan menyebabkan mesin
mengalami knocking.
Finansial : knocking yang berkepanjangan
menyebabkan kerusakan piston. Sehingga
kendaraan bermotor harus diganti pistonnya.

9. Prinsip Utama Kebijakan :
Tepat Sasaran
Tepat Waktu
Tepat Jumlah
Tepat Harga
Tepat Mutu
Tahap Pelaksanaan :
Tahap I : Wilayah Jabodetabek
Tahap II : Sepanjang Jawa – Bali
Tahap III : Kota-Kota besar di Sumatera Kalimantan
dan Sulawesi

10. Persyaratan Kesiapan Pembatasan
Siap Infrastruktur
Siap Pelaksana Lapangan
Siap Sosialisasi
Siap Antisipasi Penyalahgunaan
Sasaran Pembatasan
Kendaraan Pribadi
Kendaraan Dinas

11. Inflasi akan meningkat diikuti suku bunga
pinjaman dan otomatis akan mengurangi
investasi.
Jika
investasi
turun,
akan
menggerogoti tingkat pertumbuhan ekonomi
Meningkatnya import BBM Non Subsidi yang
akan menguras devisa negara
Memicu pengambilalihan (overtake) oleh pihak
asing karena SPBU lokal dianggap tidak efisien
dalam pengelolaannya (biaya tinggi)

12. Saat Harga minyak terus menunjukkan trend
menanjak, pemerintah butuh penyesuaian demi
kestabilan perkekonomian nasional di masa
yang akan datang
Keuangan Pertamina jadi sehat, harga BBM
lebih rasional, lingkungan lebih sehat dan akan
terjadi penghematan anggaran di Pertamina

13. Pertama : Pembuat keputusan memiliki keyakinan yang
teguh bahwa kebijakan itu merupakan pilihan terbaik
untuk mencapai visi atau tujuan yang diharapkan
Kedua : Kemampuan persuasif untuk meyakinkan
kepada publik bahwa kebijakan itu dibuat demi menuju
kondisi yang lebih baik
Ketiga : Kapabilitas kelembagaan dan manajemen yang
mumpuni untuk menjalankan kebijakan tersebut di
lapangan

14. Saat ini kebijakan pembatasan BBM subsidi
dinilai tidak perlu dilakukan. Pasalnya,
masyarakat umum masih membutuhkan
penggunaan BBM jenis tertentu. (Premium)
Subsidi sebagai stimulus, bukan pemborosan.
Karena riil pengguna BBM bersubsidi adalah
masyarakat nyata.
Kebijakan pembatasan penggunaan BBM
tersebut bakal semakin memicu kesenjangan
yang ada di masyarakat. Karena perbedaan
harga BBM akan semakin terlihat jelas.

15. Akan tetapi pembatasan subsidi juga perlu
dilakukan agar Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara kita tidak terbebani.
Selain itu, fakta bahwa subsidi BBM hanya
dinikmati oleh segelintir kalangan menengah ke
atas membuat visi awal subsidi tidak efektif

16. Sebaiknya pemerintah memperbaiki fasilitas
transportasi umum
Pengurangan penggunaan kendaraan pribadi
akan mengurangi konsumsi BBM secara
signifikan
Perlunya pengaturan kendaraan pribadi seperti
di Jepang dapat mengurangi pemakaian BBM
sehingga sarana angkutan umum dapat menjadi
pilihan masyarakat.

17. Pemerintah harus melakukan efisiensi pada
berbagai pos penggunaan APBN terutama biaya
operasional dan belanja negara serta sarana
prasarana pejabat yang dinilai terlalu mewah.
Pemerintah harus menekan penguasaan migas
oleh asing dan mengembalikannya ke dalam
pengelolaan negara sesuai dengan amanat pasal
3 ayat (3) UUD 1945.