2. • Apa benar APBN akan jebol? Tidak ada yang tahu. Lagi pula, apa artinya
‘jebol’? Pemerintah tidak transparan dalam menghitung neraca keuangan
BBM. Berapa pendapatan dan subsidi BBM akibat kenaikan harga minyak
mentah? Tidak jelas!
• Kelompok pendukung terkesan sangat liberal, harga BBM harus merujuk
harga internasional, untuk mengurangi atau bahkan menghapus subsidi BBM.
Selain itu mereka juga beralasan subsidi BBM tidak tepat sasaran, jadi harus
dicabut. Tetapi dampaknya terhadap masyarakat miskin sepertinya kurang
dipedulikan.
3. • harusnya cukup sederhana. BBM adalah barang yang menguasai hajat hidup
orang banyak. Maka itu harga BBM wajib terjangkau oleh semua lapisan
masyarakat. Terjangkau, artinya relatif dibandingkan dengan penghasilan
masyarakat.
• Pendapatan per kapita Indonesia tahun 2021 hanya 4.292 dolar AS, sedangkan
Singapore sudah mencapai 72.794 dolar AS, atau 17 kali lipat dari Indonesia.
• kelompok masyarakat bawah menanggung beban kenaikan harga BBM jauh lebih
berat dari kelompok atas. Menurut salah satu studi di Amerika Serikat, rasio
pengeluaran BBM terhadap penghasilan masyarakat berpendapatan rendah bisa
capai 11 sampai 38 persen dari penghasilan bersihnya. Sedangkan kelompok
menengah atas hanya 2,8 hingga 4,9 persen saja.
4.
5. • BBM subsidi merupakan BBM yang disubsidi oleh pemerintah
menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN).
• BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai dengan
harganya oleh pemerintah, dan diperuntukkan untuk konsumen
tertentu.
6. Yang boleh pakai BBM bersubdisi
• Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran
Bahan Bakar Minyak diantaranya adalah:
• 1. Transportasi darat
• Kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor
kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih
• Kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor
kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, kecuali mobil barang untuk pengangkutan
hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 buah.
• Semua jenis kendaraan untuk pelayanan umum, antara lain mobil ambulans, mobil jenazah, mobil
pemadam kebakaran, dan mobil pengangkut sampah.
• Sarana transportasi darat berupa kereta api umum penumpang dan barang berdasarkan kuota
yang ditetapkan oleh Badan Pengatur
7. • Transportasi air
• Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara
Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan
umum/perseorangan dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah, Kepala Desa, atau
Kepala SKPD kabupaten/kota yang membidangi transportasi
• Sarana transportasi laut berupa kapal berbendera Indonesia dengan trayek dalam negeri
berupa angkutan umum penumpang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan
Pengatur
• Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal berbendera Indonesia untuk angkutan
sungai, danau, dan penyeberangan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan
Pengatur.
• Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal pelayaran rakyat atau perintis
berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.
8. • Pelayanan Umum
• Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau
penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD
kabupaten/kota yang membidanginya.
• Panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan dengan verifikasi dan surat
rekomendasi dari SKPD kabupaten/kota yang membidanginya.
• Rumah sakit tipe C dan tipe D, dan puskesmas untuk penerangan dengan
verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD kabupaten/kota yang
membidanginya
9. • Hal yang tidak lazim, mengingat Pertamax merupakan bahan
bakar umum, yang tak disubsidi oleh pemerintah. Pemerintah
hanya memberikan subsidi dan kompensasi yang merupakan
istilah baru terhadap Solar yang merupakan Jenis BBM Tertentu
(JBT), dan Pertalite yang merupakan Jenis BBM Khusus
Penugasan (JBKP).
21. Solusi
• Kalau pemerintah mempunyai rasa empati kepada rakyat, untuk sementara ini harga
BBM seharusnya tidak dikenakan pajak (PBBKB dan PPN). Harga pertalite sebesar
Rp10.000 per liter, kalau tanpa pajak menjadi Rp8.620 per liter.
• Indonesia menaikkan harga pertalite, solar dan pertamax, penerimaan pajak (PBBKB dan
PPN) ikut naik. Pajak pertalite naik dari Rp1.055 menjadi Rp1.380/liter. Di tengah
kesulitan masyarakat, pemerintah seharusnya membantu publik dengan menghapus
pajak BBM.
• Konsumsi pertalite sekitar 23 juta KL, dengan harga Rp7.650 per liter, pemerintah daerah
dan pusat mendapat pajak (PBBKB 5% dan PPN 11%) Rp24,27 triliun. Di tengah
kesulitan inflasi dan harga minyak mentah yang tinggi, pemerintah seharusnya bebaskan
pajak BBM tersebut.
• Kalau pemerintah mempunyai rasa empati kepada rakyat, untuk sementara ini harga
BBM seharusnya tidak dikenakan pajak (PBBKB dan PPN). Harga pertalite sebesar
Rp10.000 per liter, kalau tanpa pajak menjadi Rp8.620 per liter.
• Kalau Pertamina, Perusahaan Milik Negara, Milik Rakyat, berempati dengan rakyat, untuk
sementara waktu Pertamina bisa menghapus keuntungan BBM bersubsidi, kalau
keuntungan pertalite Rp1.000 per liter, maka harga pertalite bisa menjadi Rp7.650 Lagi.
Semoga masih ada rasa Empati!
22. • harga BBM tidak terus-menerus menjadi masalah, perlu ada apa
yang ia sebut sebagai Penyesuaian Harga BBM Protektif. Misalnya,
asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam RAPBN 2023
senilai 90 dolar AS per barel. Jika harga Indonesian Crude Price
(ICP) bergerak melebihi 90 dolar AS per barel, maka pemerintah
mensubsidi harga BBM untuk memproteksi daya beli masyarakat.
Namun jika harga ICP turun di bawah 90 dolar AS per barel, maka
pemerintah menurunkan harga BBM tetapi dengan menambah 0,5
persen tarif PPN untuk BBM demi memproteksi keuangan negara.
Baca selengkapnya di artikel "PRAKARSA: BLT Tak Sebanding
dengan Beban Kenaikan Harga BBM Subsidi", https://tirto.id/gvYx
23. • Penyesuaian Harga BBM Protektif menurut Irvan perlu
dipertimbangkan sebagai opsi kebijakan, karena dapat
menjaga stabilitas harga BBM, melindungi daya beli
masyarakat, sekaligus melindungi keuangan negara dari
pembengkakan subsidi BBM. “Coba dijalankan jalan tengah
ini (Penyesuaian Harga BBM Protektif), tapi harus
dievaluasi secara berkala,” pungkasnya
Baca selengkapnya di artikel "PRAKARSA: BLT Tak
Sebanding dengan Beban Kenaikan Harga BBM
Subsidi", https://tirto.id/gvYx
