Pemerintah kolonial Belanda mulai memerintah Hindia Belanda setelah Konvensi London 1814. Pemerintah membentuk Komisaris Jenderal untuk mengatur pemerintahan dan menerapkan kebijakan jalan tengah. Kemudian diberlakukannya sistem tanam paksa di bawah Gubernur Jenderal Van der Bosch untuk meningkatkan pendapatan Belanda, meskipun menimbulkan penderitaan bagi rakyat.
2. Pada tahun 1816 Raffles mengakhiri pemerintahannya di
Hindia dan akan digantikan oleh John Fendali.
Akan tetapi pada tahun 1814 diadakan KONVENSI
LONDON yang salah satu isinya adalah Inggris harus
mengembalikan tanah jajahan di Hindia kepada Belanda.
Sejak saat itulah dimulai Pemerintahan Kolonial Belanda.
3. ● Setelah Kembali ke tangan Belanda tanah Hindia diperintah oleh badan baur yang diberi nama Komisaris
Jenderal.
● Komisaris Jenderal dibentuk oleh Pangeran Williem VI yang terdiri atas 3 orang, yakni: Cornelis Theodorus
Elout ( Ketua ), Arnold Ardian Buyskes ( Anggota ) dan Alexander Gerald Philip Baron Van Der Capellen (
Anggota ).
● Sebagai rambu-rambu pelaksanaan pemerintahan Pangeran Willem VI mengeluarkan Undang-Undang
untuk negeri jajahan ( Regerings Relement ) pada tahun 1815
Jalan Tengah bersama Komisaris
Jendral
4. Pembentukan Komisaris Jenderal
Pangeran
Willem VI
membentuk Komisaris
Jenderal
Terdiri
Cornelis
Theodorus
Elout (ketua)
Arnold
Ardriaan
Buyskes
(anggota)
Alexander
Gerard P.B
Van Der
Capellen
(anggota)
5. ● Ketiga Komisaris Jenderal sampai di Batavia pada 27 April 1816
● Ketiga Komisaris sepakat menerapkan kebijakan jalan Tengah, yaitu eksploitasi kekayaan ditanah jajahan
langsung ditangani oleh pemerintah Belanda. Namun kebijakan ini tidak berjalan lurus.
● Akhirnya pada 22 Desember 1818 Pemerintah memberlakukan UU yang menegaskan bahwa penguasa
tertinggi ditanah jajahan adalah Gubernur Jenderal
6. ● Van der Capellen ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal
● Kebijalan Van der Capellen melanjuti strategi jalan Tengah. Tetapi berkembang ke sewa tanah dengan
penghapusan peran penguasa tradisional dan penarikan pajak yang memberatkan rakyat yang menuai
protes dan perlawanan
● Van der Capellen dipulangkan dan digantikan oleh Du Bus Disignies. Ia berkeinginan membangun modal dan
meningkatkan ekspor. Namun program ini tidak berhasil justru impor lebih besar disbanding ekspor yang
merugikan Pemerintah Belanda.
7. Melihat kondisi ekonomi Belanda yang semakin menurun Pemerintah Belanda terus mencari solsui untuk
mengatasi problem ekonomi
Johannes Van den Bosch memberi usulan pada raja Belanda dan berpendapat untuk memperbaiki ekonomi
ditanah jajahan harus dilakukan penanaman tanamanan yang laku dijual dipasar dunia dengan paksa.
Konsep Bosch itulah kemudian dikenal dengan Cultuurstelsel ( TANAM PAKSA )
Sistem Tanam Paksa
8. ● Raja willem setuu dengan Van der Bosch. Tahun 1830 Van der Bosch diangkat menjadi Gubernur Jenderal
baru di jawa.
● Secara umum Tanam Paksa mewajibkan para petani untuk menanam tanaman-tanaman yang dapat
diekspor di pasaran dunia seperti kopi, tembakau, tebu dan nila.
● Rakyat diwajibkan membayar pajak sesuai dengan hasil tanaman yang ditanam petani.
Ketentuan Tanam Paksa
9. Menurut Van der Bosch, pelaksanaan tanam paksa harus menggunakan organisasi desa sebagai factor
penggerak. Yakni Lembaga organisasi dan tradisi desa yang dipimpin oleh kepala desa.
Disamping sebagai penggerak para petani, kepala desa juga sebagai penguhubung dengan atasan dan penjabat
pemerintah
Pelaksanaan Tanam Paksa
10. Pelaksanaan Tanam Paksa tidak sesuai dengan peraturan tertulis. Hal ini telah mendorong terjadinya tindak
korupsi dari pegawai dan penjabat terkait pelaksanaan Tanam Paksa.
Tanam Paksa membawa derita untuk rakyat, banyak pekerja yang jatuh sakit. Timbul bahaya kelaparan dan
kematian diberbagai daerah. Misalnya di Cirebon ( 1843 – 1844 ), di Demak ( 1849 ) dan Grobogan ( 1850 )
Memang harus diakui ada beberapa manfaat dari Tanam Paksa, seperti dikenalkannya beberapa jenis tanaman
baru, dibangunnya berbagai saluran irigasi, dan juga dibangunnya jaringan rel kereta api.
Pelaksanaan Tanam Paksa