Dokumen tersebut membahas sejarah Indonesia pada masa kolonial Belanda dan Inggris, mulai dari masa pemerintahan Herman Willem Daendels hingga penghapusan sistem tanam paksa. Beberapa kebijakan penting yang diambil antara lain pembentukan peradilan baru, pembagian Pulau Jawa menjadi sembilan daerah, dan pengenalan sistem tanam paksa untuk meningkatkan hasil ekspor. Sistem tanam paksa kemudian ditent
Perang Aceh melawan Portugis dan Belanda berlangsung selama lebih dari 300 tahun. Perlawanan rakyat Aceh yang gigih melawan penjajahan asing menyebabkan kerugian besar bagi Portugis dan Belanda dalam hal korban jiwa dan keuangan. Namun pada akhirnya, Belanda berhasil menaklukkan Aceh setelah perjanjian tahun 1904.
MASA PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA DI INDONESIAAini29
Pemerintahan Hindia Belanda didirikan setelah VOC dibubarkan pada 1799. Gubernur Jenderal pertama Herman Willem Daendels (1808-1811) memodernisasi pemerintahan tetapi menimbulkan perlawanan karena sikap otoriter. Jan Willem Janssen yang menggantikannya hanya menguasai sebagian Jawa karena kekalahan dari Inggris.
Dokumen ini menjelaskan masa pemerintahan Jan Willem Janssen sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda setelah penggantian Daendels pada 1811. Namun, kekuasaan Belanda di Jawa semakin melemah akibat serangan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles. Pada akhirnya, Janssen menyerah dan menandatangani Kapitulasi Tuntang pada 18 September 1811 sehingga seluruh wilayah Hindia Belanda jatuh ke
Dokumen tersebut membahas tentang kedatangan dan perkembangan bangsa Inggris di Indonesia, mulai dari latar belakang, tujuan kedatangan, awal pendudukan, masa kepemimpinan Thomas Stamford Raffles beserta tindakannya, perlawanan bangsa Indonesia, dan dampak kedatangan Inggris.
Perang Aceh melawan Portugis dan Belanda berlangsung selama lebih dari 300 tahun. Perlawanan rakyat Aceh yang gigih melawan penjajahan asing menyebabkan kerugian besar bagi Portugis dan Belanda dalam hal korban jiwa dan keuangan. Namun pada akhirnya, Belanda berhasil menaklukkan Aceh setelah perjanjian tahun 1904.
MASA PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA DI INDONESIAAini29
Pemerintahan Hindia Belanda didirikan setelah VOC dibubarkan pada 1799. Gubernur Jenderal pertama Herman Willem Daendels (1808-1811) memodernisasi pemerintahan tetapi menimbulkan perlawanan karena sikap otoriter. Jan Willem Janssen yang menggantikannya hanya menguasai sebagian Jawa karena kekalahan dari Inggris.
Dokumen ini menjelaskan masa pemerintahan Jan Willem Janssen sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda setelah penggantian Daendels pada 1811. Namun, kekuasaan Belanda di Jawa semakin melemah akibat serangan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles. Pada akhirnya, Janssen menyerah dan menandatangani Kapitulasi Tuntang pada 18 September 1811 sehingga seluruh wilayah Hindia Belanda jatuh ke
Dokumen tersebut membahas tentang kedatangan dan perkembangan bangsa Inggris di Indonesia, mulai dari latar belakang, tujuan kedatangan, awal pendudukan, masa kepemimpinan Thomas Stamford Raffles beserta tindakannya, perlawanan bangsa Indonesia, dan dampak kedatangan Inggris.
Pendudukan militer Jepang di Indonesia dimulai pada 1942 setelah Jepang berhasil mengalahkan Belanda. Jepang membagi wilayah Indonesia dan menerapkan sistem pemerintahan militer serta sipil untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja Indonesia guna mendukung perangnya. Walaupun memberikan beberapa dampak positif, pendudukan Jepang umumnya memberikan dampak negatif berupa kehancuran ekonomi, eksploitasi, kelaparan, dan kematian
Dokumen ini membahas perlawanan Aceh, Banten, dan Demak terhadap penjajah asing seperti Portugis dan VOC. Aceh melawan Portugis karena persaingan dagang dan mengambil langkah-langkah seperti meminta bantuan meriam dari Turki. Banten melawan VOC yang menerapkan monopoli perdagangan. Demak melawan Portugis di Malaka pada 1513 dan melakukan blokade untuk membendung pengaruh Portugis di Jawa.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kerajaan Makasar bersaing dengan VOC dalam perdagangan di Indonesia timur
2. VOC berusaha menguasai Makasar dengan berpura-pura bersahabat namun kemudian menuntut Sultan Hasanudin
3. Perlawanan rakyat Makasar dipimpin Sultan Hasanudin melawan VOC gagal akibat politik adu domba Belanda dan berakhir dengan perjanjian Bongaya yang membatasi kekuasaan
Perjuangan Meraih Kemerdekaan Pada Masa Pendudukan JepangFani K
Perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka dari penjajahan Jepang dilakukan dengan berbagai cara. Pada akhirnya Indonesia dapat menang melawan penjajah setelah bertahun-tahun dijajah bangsa lain.
Perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme bagian 1Rani Insani
Dokumen tersebut membahas tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan, meliputi: (1) Sultan Baabullah dari Maluku yang berhasil mengusir Portugis, (2) perlawanan rakyat Aceh melawan kolonialisme, (3) perjuangan Sultan Hasanuddin dari Gowa yang dikenal sebagai "Ayam Jantan dari Timur", (4) serangan Kerajaan Mataram melawan VOC. Dokumen ini menjelaskan berbagai peristiwa sejarah penting yang menunjuk
Pemerintahan Daendels di Indonesia (1808-1811) ditandai dengan upaya memperkuat pertahanan dan ekonomi, tetapi menimbulkan banyak penderitaan bagi rakyat akibat kerja rodi, pajak yang tinggi, dan penyitaan tanah. Daendels akhirnya dipanggil pulang karena tuduhan korupsi, dan penggantinya menyerahkan kekuasaan Belanda di Indonesia kepada Inggris.
Perang Tondano berlangsung pada abad ke-18 dan 19 melawan kolonial Belanda di Minahasa. Pattimura memimpin perlawanan rakyat Maluku pada 1817 melawan monopoli perdagangan dan kerja paksa Belanda, namun akhirnya tertangkap dan dihukum mati. Perlawanan ini menunjukkan semangat kemerdekaan rakyat Indonesia.
Perang Diponegoro (1825-1830) adalah perang besar antara pasukan Belanda melawan pemberontakan yang dipimpin Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Perang ini terjadi akibat ketidakpuasan Diponegoro atas pembangunan jalan militer Belanda di tanah leluhurnya. Perang berlangsung selama 5 tahun dengan taktik gerilya dari Diponegoro melawan sistem benteng Belanda sebelum akhirnya Diponegoro menyerahkan di
Laporan ini merangkum hasil percobaan tentang elastisitas karet dan pegas. Percobaan menguji hubungan antara beban yang diberikan dengan perubahan panjang karet dan pegas berdasarkan hukum Hooke. Data menunjukkan hubungan yang berbanding lurus antara gaya dan perubahan panjang pada kondisi seimbang. Laporan ini menyimpulkan bahwa elastisitas adalah kemampuan benda untuk kembali ke bentuk semula setelah gaya dihilangkan.
Kedatangan dan Perkembangan Bangsa Inggris di IndonesiaNSS Slide
Dokumen tersebut membahas tentang kedatangan dan perkembangan bangsa Inggris di Indonesia, mulai dari latar belakang, tujuan kedatangan bangsa Eropa, awal pendudukan Inggris, masa kepemimpinan Thomas Stamford Raffles beserta tindakannya selama memerintah di Indonesia.
Dampak pendudukan jepang di bidang ekonomi, sosial politikSchool
Dokumen tersebut membahas dampak pendudukan Jepang di Indonesia pada bidang ekonomi, sosial-politik, budaya, dan pendidikan. Pendudukan Jepang memperkenalkan berbagai perubahan seperti pembentukan lembaga-lembaga baru, penanaman semangat kerja bakti dan nasionalisme, serta pengenalan budaya dan sistem pendidikan Jepang.
Pemberontakan DI/TII Aceh dimulai pada 20 September 1953 ketika Daud Beureuh mendeklarasikan berdirinya Negara Islam Indonesia di Aceh dengan tujuan menerapkan syariat Islam. Pemberontakan ini dipicu oleh kekecewaan masyarakat Aceh atas peleburan provinsi Aceh ke Sumatra Utara serta rumor rencana pembunuhan tokoh Aceh oleh pemerintah pusat. Perlawanan bersenjata dipimpin Daud Beureuh hingga akhirnya menyer
Pendudukan militer Jepang di Indonesia dimulai pada 1942 setelah Jepang berhasil mengalahkan Belanda. Jepang membagi wilayah Indonesia dan menerapkan sistem pemerintahan militer serta sipil untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja Indonesia guna mendukung perangnya. Walaupun memberikan beberapa dampak positif, pendudukan Jepang umumnya memberikan dampak negatif berupa kehancuran ekonomi, eksploitasi, kelaparan, dan kematian
Dokumen ini membahas perlawanan Aceh, Banten, dan Demak terhadap penjajah asing seperti Portugis dan VOC. Aceh melawan Portugis karena persaingan dagang dan mengambil langkah-langkah seperti meminta bantuan meriam dari Turki. Banten melawan VOC yang menerapkan monopoli perdagangan. Demak melawan Portugis di Malaka pada 1513 dan melakukan blokade untuk membendung pengaruh Portugis di Jawa.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kerajaan Makasar bersaing dengan VOC dalam perdagangan di Indonesia timur
2. VOC berusaha menguasai Makasar dengan berpura-pura bersahabat namun kemudian menuntut Sultan Hasanudin
3. Perlawanan rakyat Makasar dipimpin Sultan Hasanudin melawan VOC gagal akibat politik adu domba Belanda dan berakhir dengan perjanjian Bongaya yang membatasi kekuasaan
Perjuangan Meraih Kemerdekaan Pada Masa Pendudukan JepangFani K
Perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka dari penjajahan Jepang dilakukan dengan berbagai cara. Pada akhirnya Indonesia dapat menang melawan penjajah setelah bertahun-tahun dijajah bangsa lain.
Perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme bagian 1Rani Insani
Dokumen tersebut membahas tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan, meliputi: (1) Sultan Baabullah dari Maluku yang berhasil mengusir Portugis, (2) perlawanan rakyat Aceh melawan kolonialisme, (3) perjuangan Sultan Hasanuddin dari Gowa yang dikenal sebagai "Ayam Jantan dari Timur", (4) serangan Kerajaan Mataram melawan VOC. Dokumen ini menjelaskan berbagai peristiwa sejarah penting yang menunjuk
Pemerintahan Daendels di Indonesia (1808-1811) ditandai dengan upaya memperkuat pertahanan dan ekonomi, tetapi menimbulkan banyak penderitaan bagi rakyat akibat kerja rodi, pajak yang tinggi, dan penyitaan tanah. Daendels akhirnya dipanggil pulang karena tuduhan korupsi, dan penggantinya menyerahkan kekuasaan Belanda di Indonesia kepada Inggris.
Perang Tondano berlangsung pada abad ke-18 dan 19 melawan kolonial Belanda di Minahasa. Pattimura memimpin perlawanan rakyat Maluku pada 1817 melawan monopoli perdagangan dan kerja paksa Belanda, namun akhirnya tertangkap dan dihukum mati. Perlawanan ini menunjukkan semangat kemerdekaan rakyat Indonesia.
Perang Diponegoro (1825-1830) adalah perang besar antara pasukan Belanda melawan pemberontakan yang dipimpin Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Perang ini terjadi akibat ketidakpuasan Diponegoro atas pembangunan jalan militer Belanda di tanah leluhurnya. Perang berlangsung selama 5 tahun dengan taktik gerilya dari Diponegoro melawan sistem benteng Belanda sebelum akhirnya Diponegoro menyerahkan di
Laporan ini merangkum hasil percobaan tentang elastisitas karet dan pegas. Percobaan menguji hubungan antara beban yang diberikan dengan perubahan panjang karet dan pegas berdasarkan hukum Hooke. Data menunjukkan hubungan yang berbanding lurus antara gaya dan perubahan panjang pada kondisi seimbang. Laporan ini menyimpulkan bahwa elastisitas adalah kemampuan benda untuk kembali ke bentuk semula setelah gaya dihilangkan.
Kedatangan dan Perkembangan Bangsa Inggris di IndonesiaNSS Slide
Dokumen tersebut membahas tentang kedatangan dan perkembangan bangsa Inggris di Indonesia, mulai dari latar belakang, tujuan kedatangan bangsa Eropa, awal pendudukan Inggris, masa kepemimpinan Thomas Stamford Raffles beserta tindakannya selama memerintah di Indonesia.
Dampak pendudukan jepang di bidang ekonomi, sosial politikSchool
Dokumen tersebut membahas dampak pendudukan Jepang di Indonesia pada bidang ekonomi, sosial-politik, budaya, dan pendidikan. Pendudukan Jepang memperkenalkan berbagai perubahan seperti pembentukan lembaga-lembaga baru, penanaman semangat kerja bakti dan nasionalisme, serta pengenalan budaya dan sistem pendidikan Jepang.
Pemberontakan DI/TII Aceh dimulai pada 20 September 1953 ketika Daud Beureuh mendeklarasikan berdirinya Negara Islam Indonesia di Aceh dengan tujuan menerapkan syariat Islam. Pemberontakan ini dipicu oleh kekecewaan masyarakat Aceh atas peleburan provinsi Aceh ke Sumatra Utara serta rumor rencana pembunuhan tokoh Aceh oleh pemerintah pusat. Perlawanan bersenjata dipimpin Daud Beureuh hingga akhirnya menyer
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan sejarah ekonomi Indonesia pada berbagai masa, yaitu Orde Lama, Orde Baru, masa transisi, dan masa reformasi. Pada Orde Lama, perekonomian sangat terpuruk dengan tingginya inflasi dan defisit, sementara pada Orde Baru terjadi peningkatan kinerja ekonomi melalui program pembangunan dan deregulasi. Krisis moneter pada masa transisi menyebabkan dampak buruk bagi perekonomian, nam
Tokoh tokoh yang Mengatasi Disintegrasi Bangsa_SMA N 1 KejayanSMA N 1 KEJAYAN
Dokumen tersebut membahas tokoh-tokoh yang mengatasi masalah disintegrasi bangsa di Indonesia melalui penumpasan berbagai pemberontakan seperti PRRI, PKI Madiun, DI/TII, dan APRA. Tokoh-tokoh kunci yang disebutkan dalam dokumen ini antara lain Kolonel A.E. Kawilarang, Kolonel Gatot Subroto, Jenderal Sarbini, Jenderal Sutarman, dan Kolonel Lembong.
Pemberontakan RMS dipimpin oleh Soumokil yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Pemerintah mengirim misi damai tetapi ditolak, sehingga operasi militer dilakukan untuk menumpas RMS. Perlawanan RMS berakhir pada 1950 tetapi kelompok ini terus melakukan aksi separatis hingga kini.
Dokumen tersebut merangkum latar belakang pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) oleh pemerintah pendudukan Jepang. BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945 untuk merumuskan dasar negara Indonesia merdeka, yang kemudian menghasilkan Pancasila pada 1 Juni 1945. PPKI dibentuk pada 7 Agustus 1945 untuk me
Dokumen tersebut membahas tentang Agresi Militer Belanda II yang dilancarkan pada 19 Desember 1948 untuk menghancurkan Republik Indonesia dan militer Indonesia. Belanda berhasil merebut ibukota Yogyakarta dan menangkap pemimpin Indonesia. Namun, Indonesia melakukan perlawanan dengan taktik gerilya dan berhasil memaksa Belanda ke meja perundingan melalui tekanan internasional.
Sistem pemerintahan awal Indonesia setelah kemerdekaan mengalami perubahan dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer melalui beberapa kebijakan seperti Maklumat Wakil Presiden Nomor X dan pembentukan berbagai partai politik. KNIP kemudian diberi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis Besar Haluan Negara.
Organisasi pergerakan nasional di Indonesia lahir akibat faktor eksternal seperti kebangkitan nasionalisme di Asia dan penjajahan Belanda, serta faktor internal seperti munculnya kaum intelektual. Organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Perhimpunan Indonesia berjuang untuk kemerdekaan dengan ideologi nasionalisme, sedangkan PKI menggunakan ideologi komunis. Mereka berusaha melawan penjajahan dengan ber
Perkembangan pendidikan dan pers pada masa Hindia Belanda memberi pengaruh besar terhadap munculnya nasionalisme di Indonesia. Politik etis Belanda memperkenankan pendidikan bagi golongan tertentu, sehingga muncul golongan terpelajar yang menyadari pentingnya kemerdekaan. Mereka memanfaatkan pers untuk menyebarkan gagasan nasionalisme. Surat kabar seperti Darmo Kondo dan Hindia Poetra menjadi sarana organisasi pergerakan se
Strategi Nasional Dalam Menghadapi Peristiwa Madiun/PKI, DI/TII, G 30 S/PKI, ...peri heriyanto
Peristiwa G30S/PKI dimulai dengan pembunuhan jenderal-jenderal oleh kelompok Letkol. Untung pada 1 Oktober 1965. Hal ini menimbulkan reaksi keras dari masyarakat yang menuntut pembubaran PKI. Pemerintahan Soeharto kemudian menumpas gerakan PKI dan membekukan partai tersebut."
Dokumen tersebut membahas tentang kedatangan dan pendudukan Jepang di Indonesia pada masa Perang Dunia 2. Jepang berhasil menguasai Indonesia dari Sumatera hingga Pulau Jawa pada awal 1942 dan membentuk berbagai pemerintahan militer serta sipil untuk mengontrol wilayah tersebut. Mereka juga mendirikan berbagai organisasi untuk memperkuat pendudukan dan dukungan rakyat Indonesia.
Dokumen tersebut merangkum latar belakang Agresi Militer II Belanda terhadap Indonesia pada tahun 1948-1949. Belanda masih ingin menguasai Indonesia dan ingkar janji dalam perjanjian Renville. PBB mengeluarkan resolusi yang mendesak penarikan pasukan Belanda dan pembentukan pemerintahan sementara Indonesia, namun pemerintah darurat Indonesia hanya setuju dengan syarat penarikan pasukan dan pengakuan wilayah Republik Indonesia.
Mengevaluasi Penjajahan Pemerintah Hindia-Belandasyanin ayu
Komisaris Jenderal Belanda memilih jalan tengah dalam mengelola tanah jajahan di Hindia Belanda dengan mempertahankan eksploitasi oleh pemerintah kolonial untuk mendatangkan keuntungan bagi negeri induk, tetapi juga memberikan kebebasan berusaha kepada penduduk dan swasta. Namun kebijakan ini gagal menyelesaikan krisis keuangan pemerintah kolonial.
Raja Willem V ditempatkan oleh pemerintah Inggris di Kota
Kew. Dan ia mengeluarkan surat perjanjian yang terkenal dengan
“Surat-Surat Kew” yang isinya agar para penguasa di negri jajahan
Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris bukan kepada
Perancis. Dengan begitu phiak Inggris bergerak cepat menambil
alih beberapa daerah di Hindia seperti Padang, Ambon, dan
Banda. Dan Inggris juga memeprkuat blokade terhadap Batavia.
Pihak Perancis dan Republik Bataaf juga tidak ingin ketinggalan.
Mereka mengambil alih seluruh daerah bekas jajahan VOC di
kepulauan Nusantara. Karena Republik Bataaf merupakan vassal
dari Perancis, maka kebijakan-kebijakan untuk mengatur
pemerintah Hindia Belanda masih terpengaruh oleh Perancis.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Pada tahun 1795, Belanda dikuasai Prancis dan dibentuk Republik Bataaf. Pemerintahan di Hindia Belanda dijalankan oleh Daendels (1808-1811) dan Janssens (1811), namun akhirnya Jawa diserahkan kepada Inggris setelah Kapitulasi Tuntang pada 1811.
Bab 1-perkembangan-kolonialisme-bangsa-barat-pasca-vockucingi
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat pasca VOC di Indonesia, termasuk kebijakan pemerintah kolonial Belanda dan Inggris di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya serta pengaruhnya, serta perlawanan rakyat Indonesia terhadap kekuasaan kolonial.
Masa Pemerintahan Hindia Belanda I di Indonesia diawali dengan jatuhnya VOC pada 1799 dan pengambilalihan kekuasaan oleh Kerajaan Belanda. Pemerintahan Hindia Belanda I dimulai pada 1800 di bawah Gubernur Jenderal Daendels yang menerapkan politik kolonial liberal dengan melakukan berbagai reformasi administrasi, pertahanan, dan keuangan. Namun, pemerintahannya menimbulkan perlawanan dari raja-raja setempat karena kebijakann
Kebijakan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia pada abad ke-19 dan 20 meliputi pembentukan VOC untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah, sistem birokrasi pemerintahan langsung maupun tidak langsung, dan kebijakan pemerintahan Herman Daendels untuk memperkuat pertahanan melawan Inggris.
Pemerintahan kolonial Belanda di Hindia Belanda mengalami perubahan setelah invasi Prancis ke Belanda. Herman Willem Daendels dan Thomas Stamford Raffles kemudian ditunjuk sebagai gubernur jenderal untuk memerintah tanah jajahan dengan cara yang berbeda, termasuk dalam bidang pertahanan, pemerintahan, dan ekonomi.
Kondisi Masyarakat Indonesia pada Masa Penjajahan.dinailmikamila
Kondisi masyarakat Indonesia selama masa penjajahan ditandai dengan eksploitasi tanah dan sumber daya alam oleh penjajah Barat dan Jepang. Berbagai sistem ekonomi seperti cultuurstelsel dan politik ekonomi liberal menyebabkan kemiskinan dan penderitaan bagi rakyat. Penjajah juga menerapkan berbagai kebijakan untuk mengendalikan rakyat seperti kerja paksa dan larangan organisasi.
Dokumen tersebut membahas tentang imperialisme Prancis di Hindia Belanda pada tahun 1801-1811 dan pemerintahan Daendels. Daendels diangkat sebagai gubernur jenderal untuk mempertahankan Hindia Belanda dari serangan Inggris, namun kebijakannya menimbulkan banyak penderitaan dan perlawanan dari masyarakat lokal.
berdasarkan buku ips kelas 8, tetapi animasi belum saya berikan. dan presentasi ini cocok sebagai bahan ajar karna lengkap dengan peta konsep bahasa yang mudah dimengerti dan ringkas.
Dokumen tersebut membahas tentang masa pemerintahan Belanda dan Inggris di Indonesia. Pemerintahan Belanda dimulai dengan Republik Bataaf yang dikendalikan Prancis. Gubernur Jenderal pertama Herman William Daendels memerintah tahun 1808-1811 dan menerapkan berbagai kebijakan di bidang pertahanan, pemerintahan, peradilan, dan sosial ekonomi. Pemerintahan selanjutnya dijalankan Janssen hingga Hindia Belanda jat
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan di Indonesia pada masa kolonial Belanda dan Inggris. Pada masa Belanda, dilaksanakan sistem tanam paksa yang menyebabkan penderitaan rakyat. Pada masa Inggris di bawah pimpinan Raffles, diterapkan sistem sewa tanah yang memberikan kebebasan kepada petani namun masih bersifat eksploitatif. Sistem ini kemudian digantikan kembali oleh sistem tanam paksa p
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan di Indonesia pada masa kolonial Belanda dan Inggris. Pada masa Belanda, sistem tanam paksa yang diterapkan Van den Bosch menyebabkan penderitaan rakyat. Pada masa Inggris di bawah pimpinan Raffles, diterapkan sistem sewa tanah yang memberikan kebebasan kepada petani namun masih bersifat eksploitatif. Pemerintahan selanjutnya kembali ke sistem eksploit
2. Pada tahun 1795 terjadi perubahan di
Belanda. Muncullah kelompok yang menamakan
dirinya kaum patriot. Kaum ini terpengaruh oleh
semboyan Revolusi Perancis: liberte
(kemerdekaan), egalite (persamaan), dan
fraternite (persaudaraan). Bertepatan dengan
keinginan itu pada awal tahun 1795 pasukan
Perancis menyerbu Belanda. Belanda dikuasai
Perancis. Dibentuklah pemerintahan baru sebagai
bagian dari Perancis yang dinamakan Republik
Bataaf (1795-1806). Sebagai pemimpin Republik
Bataaf adalah Louis Napoleon saudara dari
Napoleon Bonaparte. Kebijakan-kebijakan
Republik Bataaf untuk mengatur pemerintahan di
Hindia masih terpengaruh oleh Perancis.
Ditunjuklah seorang muda dari kaum patriot
untuk memimpin Hindia, yakni Herman Williem
Daendels
Napoleon Bonaparte
3. Masa Pemerintahan Herman Willem Daendels (1808-1811)
Kebijakan di Bidang peradilan :
• Membentuk 3 jenis peradilan. Yakni :
peradilan untuk orang Eropa, peradilan untuk
orang Timur Asing, dan peradilan untuk
orang Pribumi.
• Membuat sebuah peraturan untuk
memberantas korupsi yang berlaku untuk
siapa saja, termasuk orang Eropa dan Timur
Asing.
Kebijakan di Bidang pemerintahan :
• Membagai Pulau Jawa menjadi sembilan
daerah.
• Membatasi kekuasaan raja-raja di
Nusantara secara ketat.
• Menghapus kerajaan Banten dan
Cirebon lalu dinyatakan sebagai wilayah
pemerintahan kolonial.
• Mengubah kedudukan Bupati yang
semula sebagai penguasa tradisional
menjadi pegawai pemerintahan yang
4. Kebijakan di Bidang Sosial dan Ekonomi :
Menambah pemasukan dengan sistem
pemungutan pajak.
Meningkatkan penanaman tanaman yang
komoditasnya ekspor.
Mengharuskan rakyat untuk melaksanakan
penyerahan wajib hasil pertaniannya.
Memaksakan perjanjian dengan penguasa
Yogyakarta dan Surakarta untuk melakukan
penggabungan daerah ke dalam
pemerintahan kolonial, seperti di daerah
Cirebon.
Kebijakan di Bidang pertahanan dan
keamanan :
Membangun benteng-benteng
pertahanan.
Membangun pabrik senjata di
Semarang dan Surabaya.
Membangun pangkalan armada
militer di Anyer dan Ujung Kulon.
Meningkatkan jumlah tentara yang
diambil dari penduduk pribumi. Dari
4.000 pasukan menjadi 18.000
pasukan.
Membangun jalan dari Anyer
hingga Panarukan sejauh 1000 km
(sering dikenal jalan Daendels).
5. Dalam praktek kebijakannya, Daendels juga menerpkan kerja
paksa atau kerja rodi. Kerja rodi adalah mempekerjakan orang-orang
pribumi secara paksa tanpa diberi upah sepeserpun. Pekerjaan juga
bukan pekerjaan biasa, melainkan pekerjaan yang sangat melelahkan.
Rakyat yang sudah miskin menjadi semakin sengsara.
Seiring berjalannya waktu kekuasaan republik bataaf, Daendels
mulai memperlihatkan sikap tidak baiknya.Kebijakan Daendels tersebut
dinilai terlalu keras, dan akhirnya Louis Napoleon mencopot
kedudukannya sebagai gubernur. Pemberhentian Daendels kemudian
dilanjutkan dengan pimpinan baru. Louis Napoleon akhirnya mengangkat
Jenderal Jansens untuk memimpin.
Herman
Willem
Daendels
Jan Willem
Jansens
6. Masa Pemerintahan Jenderal Jan William Janssens (1811)
Janssen mencoba memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan
Daendels. Kala itu beberapa daerah Hindia telah berada dibawah
kekuasaan Inggris. Penguasa Inggris di India yang bernama Lord Minto
juga telah memberikan perintah pada Thomas Stamford Raffles yang
sudah berkedudukan di Penang. Ia memerintahkan Raffles untuk
secepatnya menguasi Pulau Jawa.
Dan benar saja, pada 4 Agustus 1811 Inggris muncul di perairan batavia
dengan 60 kapal dibawah komando Raffles. Beberapa minggu kemudian,
Batavia jatuh ke tangan Inggris (26 Agustus 1811).
Pada 18 September 1811 Jenssen secara resmi dinyatakan kalah
dengan adanya Kapitulasi Tuntang.
Kekalahan Jenssen dengan ditandai Kapitulasi Tuntang
mengakhiri kekuasaan Belanda-Perancis (Akhir dari Republik Bataaf).
Namun masih ada kelanjutan kekuasaan bangsa Eropa di Indonesia, yaitu
kekuasaan oleh Pemerintahan Inggris.
7. Tanggal 18 September 1811 adalah tanggal dimulainya kekuasaan Inggris di
Hindia. Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Raffles sebagai
penguasanya. Pusat pemerintahan Inggris berkedudukan di Batavia. Sebagai penguasa di
Hindia, Raffles mulai melakukan langkah-langkah untuk memperkuat kedudukan Inggris
di tanah jajahan. Dalam rangka menjalankan pemerintahannya, Raffles berpegang pada
tiga prinsip.
Pertama, segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib
dihapus, diganti penanaman bebas oleh rakyat.
Kedua, peranan para bupati sebagai pemungut pajak
dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai bagian
pemerintah kolonial.
Ketiga, atas dasar pandangan bahwa tanah itu
milik pemerintah, maka rakyat penggarap
dianggap sebagai penyewa.
8. Untuk memperkuat kedudukan dan
mempertahankan keberlangsungan kekuasaan
Inggris, Raffles mengambil strategi membina
hubungan baik dengan para pangeran dan
penguasa yang sekiranya membenci Belanda.
Strategi ini sekaligus sebagai upaya mempercepat
penguasaan Pulau Jawa sebagai basis kekuatan
untuk menguasai Kepulauan Nusantara. Sebagai
realisasinya, Raffles berhasil menjalin hubungan
dengan raja-raja di Jawa dan Palembang untuk
mengusir Belanda dari Hindia.
Thomas Stamford Raffles
9. Pada waktu Raffles berkuasa, konflik di
lingkungan istana Kasultanan Yogyakarta nampaknya
belum surut. Sultan Sepuh yang pernah dipecat oleh
Daendels, menyatakan diri kembali sebagai Sultan
Hamengkubuwana II dan Sultan Raja dikembalikan pada
kedudukannya sebagai putera mahkota. Tetapi
nampaknya Sultan Raja tidak puas dengan tindakan
ayahandanya, Hamengkubuwana II. Melalui seorang
perantara bernama Babah Jien Sing, Sultan Raja berkirim
surat kepada Raffles. Surat itu isinya melaporkan bahwa
di bawah pemerintahan Hamengkubuwana II, Yogyakarta
menjadi kacau. Dengan membaca isi surat dari Sultan
Raja itu, Raffles menyimpulkan bahwa Sultan
Hamengkubuwana II seorang yang keras dan tidak
mungkin diajak kerja sama bahkan bisa jadi akan menjadi
duri dalam pemerintahan Raffles di tanah Jawa. Oleh
karena itu, Raffles segera mengirim pasukan di bawah
pimpinan Kolonel Gillespie untuk menyerang Keraton
Yogyakarta dan memaksa Sultan Hamengkubuwana II
turun dari tahta. Sultan Hamengkubuwana II berhasil
diturunkan dan Sultan Raja dikembalikan sebagai Sultan
Hamengkubuwana III. Sebagai imbalannya
Sultan Raja secara resmi
ditetapkan sebagai Sultan
Hamengkubuwana III, dan
Pangeran Natakusuma (saudara
Sultan Sepuh) ditetapkan
sebagai penguasa tersendiri di
wilayah bagian dari Kasultanan
Yogyakarta dengan gelar Paku
Alam I.
Sultan Hamengkubuwana II
dengan puteranya Pangeran
Mangkudiningrat diasingkan ke
Penang.
Semua harta benda milik Sultan
Sepuh selama menjabat sebagai
sultan dirampas menjadi milik
pemerintah Inggris. bahwa para
pimpinan atau pejabat Pribumi
sudah dialihfungsikan menjadi
pegawai pemerintah yang digaji.
10. Tahun 1816 Raffles mengakhiri pemerintahannya di Hindia. Pemerintah
Inggris sebenarnya telah menunjuk John Fendall untuk menggantikan Raffles. Tetapi
pada tahun 1814 sudah diadakan Konvensi London. Salah satu isi Konvensi London
adalah Inggris harus mengembalikan tanah jajahan di Hindia kepada Belanda.
Dengan demikian pada tahun 1816 Kepulauan Nusantara kembali dikuasai oleh
Belanda. Sejak itu dimulailah Pemerintahan Kolonial Belanda.
Pada tanggal 22 Desember 1818 Pemerintah memberlakukan UU yang
menegaskan bahwa penguasa tertinggi di tanah jajahan adalah gubernur jenderal.
Van der Capellen kemudian ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal. Ia ingin melanjutkan
strategi jalan tengah. Tetapi kebijakan Van der Capellen itu berkembang ke arah sewa
tanah dengan penghapus peran penguasa tradisional (bupati dan para penguasa
setempat). Kemudian Van der Capellen juga menarik pajak tetap yang sangat
memberatkan rakyat. Timbul banyak protes dan mendorong terjadinya perlawanan.
Kemudian ia dipanggil pulang dan digantikan oleh Du Bus Gisignies.
Ia berkeinginan membangun modal dan meningkatkan ekspor. Tetapi
program ini tidak berhasil karena rakyat tetap miskin sehingga tidak mampu
menyediakan barangbarang yang diekspor. Yang terjadi justru impor lebih besar
dibanding ekspor. Tentu ini sangat merugikan bagi pemerintah Belanda. Kesulitan
ekonomi Belanda ini semakin diperberat dengan adanya pemisahan antara Belanda
dan Belgia pada tahun 1830. Dengan pemisahan ini Belanda banyak kehilangan lahan
industri sehingga pemasukan negara juga semakin berkurang.
11. Pemerintah Belanda terus mencari cara bagaimana untuk
mengatasi problem ekonomi. Pada tahun 1829 seorang tokoh
bernama Johannes Van den Bosch mengajukan kepada raja Belanda
usulan yang berkaitan dengan cara melaksanakan politik kolonial
Belanda di Hindia. Van den Bosch berpendapat untuk memperbaiki
ekonomi, di tanah jajahan harus dilakukan penanaman tanaman
yang dapat laku dijual di pasar dunia. Sesuai dengan keadaan di
negeri jajahan, maka penanaman dilakukan dengan paksa. Mereka
menggunakan konsep daerah jajahan sebagai tempat mengambil
keuntungan bagi negeri induk. Seperti dikatakan Baud, Jawa adalah
“gabus tempat Nederland mengapung”. Jadi dengan kata lain Jawa
dipandang sebagai sapi perahan.
Konsep Bosch itulah yang kemudian dikenal dengan
Cultuurstelsel (Tanam Paksa). Dengan cara ini diharapkan
perekonomian Belanda dapat dengan cepat pulih dan semakin
meningkat. Bahkan dalam salah satu tulisan Van den Bosch
membuat suatu perkiraan bahwa dengan Tanam Paksa, hasil
tanaman ekspor dapat ditingkatkan sebanyak kurang lebih f.15.
sampai f.20 juta setiap tahun. Van den Bosch menyatakan bahwa
cara paksaan seperti yang pernah dilakukan VOC adalah cara yang
terbaik untuk memperoleh tanaman ekspor untuk pasaran Eropa.
Dengan membawa dan memperdagangkan hasil tanaman sebanyak-
banyaknya ke Eropa, maka akan mendatangkan keuntungan yang
Van den Bosch
12. Ketentuan-ketentuan Tanam Paksa antara lain :
1) Penduduk menyediakan
sebagian dari tanahnya untuk
pelaksanaan Tanam Paksa.
2) Tanah pertanian yang disediakan
penduduk untuk pelaksanaan Tanam
Paksa tidak boleh melebihi seperlima
dari tanah pertanian yang dimiliki
penduduk desa
3) Waktu dan pekerjaan yang
diperlukan untuk menanam tanaman
Tanam Paksa tidak boleh melebihi
pekerjaan yang diperlukan untuk
menanam padi.
4) Tanah yang disediakan untuk
tanaman Tanam Paksa
dibebaskan dari pembayaran
pajak tanah.
5) Hasil tanaman yang terkait
dengan pelaksanaan Tanam Paksa
wajib diserahkan kepada
pemerintah Hindia Belanda. Jika
harga atau nilai hasil tanaman
ditaksir melebihi pajak tanah yang
harus dibayarkan oleh rakyat,
maka kelebihannya akan
dikembalikan kepada rakyat.
6) Kegagalan panen yang bukan
disebabkan oleh kesalahan rakyat
petani, menjadi tanggungan
pemerintah
7) Penduduk desa yang bekerja
di tanah-tanah untuk
pelaksanaan Tanam Paksa
berada di bawah pengawasan
langsung para penguasa
pribumi, sedang pegawai-
pegawai Eropa melakukan
pengawasan secara umum.
8) Penduduk yang bukan petani,
diwajibkan bekerja di
perkebunan atau pabrik-pabrik
milik pemerintah selama 65 hari
dalam satu tahun
13. Masyarakat Belanda mulai
mempertimbangkan baik buruk dan untung
ruginya Tanam Paksa. Timbullah pro dan
kontra mengenai pelaksanaan Tanam Paksa.
Pihak yang pro dan setuju Tanam Paksa
tetap dilaksanakan adalah kelompok
konservatif dan para pegawai pemerintah.
Kaum liberal menuntut pelaksanaan
Tanam Paksa di Hindia Belanda diakhiri. Hal
tersebut didorong oleh terbitnya buku Max
Havelaar tulisan Edward Douwes Dekker
dengan nama samarannya Multatuli,pada
tahun 1860 Sistem tanam paksa yang
kejam ini, setelah mendapat protes keras
dari berbagai kalangan di Belanda, akhirnya
dihapus pada tahun 1870
Douwes Dekker
15. Kelompok 1 (Nikita)
Apa tujuan dari pemberhentian bupati sebagai
pemungut pajak pada masa pemerintahan
Inggris?
Karena banyak bupati yang mengambil
keuntugan dari pemungutan pajak (korupsi).
16. Kelompok 2 (Jackly)
Dalam praktek tanam paksa ada penyimpangan yg terjadi, coba
sebutkan!
1. Kegagalan panen menjadi tanggung jawab petani
2. Waktu yang dibutuhkan melebihi waktu penanaman padi
3. Tenaga kerja yang harus dibayar oleh pemerintah tidak
dibayar
4. Tanah yang disediakan melebihi 1/5, yaitu 1/3 bahkan ½
atau seluruhnya
5. Kelebihan hasil yang seharusnya diberikan pada petani tidak
dikembalikan.
17. Kelompok 4 (Dani)
Apa yang melatar belakangi tanam paksa jika itu banyak
dampak buruknya pemerintah Belanda?
Adanya kegagalan dalam pelaksanaan sisten sewa tanah,
serta banyaknya peperangan yang diikuti oleh Belanda
mengakibatkan defisit negara menipis. Sehingga pemerintah
Belanda mencari cara untuk menambah keuangan negara.
18. Kelompk 5 (Anti)
Penjelasan tentang kapitulasi tuntang.
Kapitulasi Tuntang adalah perjanjian penyerahan
kekuasaan di Nusantara atau Indonesia dari pemerintah
Hindia Belanda kepada Pemerintah Britania-Raya pada
tahun 1811 di sebuah desa yang bernama Tuntang,
sekarang berada di bawah kecamatan Tuntang,
kabupaten Semarang
19. Kelompok 6 (Miftah)
Dampak positif dan negatif tanam paksa.
Dampak Positif
Rakyat Indonesia mengenal teknik menanam berbagai jenis
tanaman baru.
Rakyat Indonesia mengenal tanaman dengan kualitas ekspor.
Dampak Negatif
Penderitaan fisik dan mental kerena bekerja terlalu keras.
Pajak yang besar
Pertanian lokal khususnya padi mengalami gagal panen.
Kelaparan dan kematian dimana-mana
Menurunnya jumlah penduduk Indonesia
20. Kelompok 7 (Ary)
Apa alasan Inggris menandatangani perjanjian di
konvensi london?
Inggris menyetujui konvensi London karena dianggap
mengembalikan Indonesia ke tangan Belanda tidak
ada ruginya.
21. Pada saat itu Belanda dipimpin oleh Raja William, namun Raja
William tidak populer di mata rakyat Belgia. Kaum liberal Belgia
menilai beliau sebagai seorang penguasa yang menginginkan
kekuasaan penuh dan tidak bersikap toleran terhadap makin
meningkatnya partisipasi kaum elit yang terpelajar. Para pemeluk
Katolik di Belgia keberatan dengan campur tangan Raja yang
beragama Protestan dalam pendidikan para pendeta yang baru.
Setelah itu, Pada tahun 1830, penduduk Brussels memberontak.
Mereka diilhami oleh "Amour sacré de la patrie" yang dinyanyikan di
panggung teater mereka. William I mengirim pasukan untuk
melawan mereka tetapi menemui kegagalan. Belgia memperoleh
kemerdekaan.
Fifi : Mengapa Belanda dan Belgia
berpisah serta apa dampak buruknya?
22. Michel : Komoditas dagang apa yang baru
diketahui Indonesia ketika penjajahan
Belanda?
Tebu, Teh, Kopi, serta Tembakau
23. Amara : Apa perbedaan Orang Timur Asing dan
Pribumi?
Orang Pribumi merupakan orang asli Indonesia,
sedangkan orang Timur Asing adalah orang-orang
Timur yang lain, misalnya Jepang dan China.
Editor's Notes
Alasan lainnya karena tindakannya telah melanggar Undang Undang negara dengan menjual tanah negara ke pengusaha swasta asing.