1. Dokumen tersebut membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan strategi peningkatan opini laporan keuangan Pemda Kabupaten Jombang.
2. Beberapa strategi yang disebutkan antara lain penyempurnaan regulasi, pengembangan sistem dan SDM, serta peningkatan koordinasi antar instansi.
3. Dokumen tersebut juga mengidentifikasi permasalahan pengelolaan keuangan daerah seperti lemahnya pengawasan dan rendahny
Pemeriksaan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh BPK untuk menilai tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. BPK memberikan opini atas laporan keuangan tersebut berupa wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, atau tidak memberikan pendapat.
Modul ini membahas reviu laporan keuangan pemerintah daerah yang mencakup pengertian dan tujuan reviu, sistem pengendalian intern yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan, dan teknik yang digunakan dalam melaksanakan reviu seperti permintaan keterangan, wawancara, dan analisis prosedur."
Analisis dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.pptxTito Franky
Dokumen tersebut membahas tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, mulai dari dasar hukum, sanksi apabila tidak ditindaklanjuti, penyebab temuan berulang, strategi percepatan tindak lanjut dan antisipasi temuan. Dibahas pula mengenai akuntabilitas keuangan daerah, komponen laporan keuangan, asersi laporan keuangan, serta strategi untuk memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP
Dokumen tersebut membahas tentang:
1. Peran dan fungsi Inspektorat Utama KPU sesuai Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020
2. Unsur-unsur pengendalian intern dan kartu kendali SPIP yang harus dipantau
3. Klasifikasi penerimaan gratifikasi dan ketentuan pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU
1. Dokumen tersebut membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan strategi peningkatan opini laporan keuangan Pemda Kabupaten Jombang.
2. Beberapa strategi yang disebutkan antara lain penyempurnaan regulasi, pengembangan sistem dan SDM, serta peningkatan koordinasi antar instansi.
3. Dokumen tersebut juga mengidentifikasi permasalahan pengelolaan keuangan daerah seperti lemahnya pengawasan dan rendahny
Pemeriksaan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh BPK untuk menilai tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. BPK memberikan opini atas laporan keuangan tersebut berupa wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, atau tidak memberikan pendapat.
Modul ini membahas reviu laporan keuangan pemerintah daerah yang mencakup pengertian dan tujuan reviu, sistem pengendalian intern yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan, dan teknik yang digunakan dalam melaksanakan reviu seperti permintaan keterangan, wawancara, dan analisis prosedur."
Analisis dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.pptxTito Franky
Dokumen tersebut membahas tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, mulai dari dasar hukum, sanksi apabila tidak ditindaklanjuti, penyebab temuan berulang, strategi percepatan tindak lanjut dan antisipasi temuan. Dibahas pula mengenai akuntabilitas keuangan daerah, komponen laporan keuangan, asersi laporan keuangan, serta strategi untuk memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP
Dokumen tersebut membahas tentang:
1. Peran dan fungsi Inspektorat Utama KPU sesuai Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020
2. Unsur-unsur pengendalian intern dan kartu kendali SPIP yang harus dipantau
3. Klasifikasi penerimaan gratifikasi dan ketentuan pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU
Dokumen tersebut membahas tentang:
1) Dasar hukum pengelolaan keuangan daerah di Jawa Tengah.
2) Tugas dan wewenang Gubernur dan Kepala Daerah otonom menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3) Proses penyusunan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Konsep Dasar Akuntansi Manajemen Keuangan Daerah,PPT.pptxIBRAHIMNAJIBRUSLAN
Dokumen tersebut membahas tentang badan pengelola keuangan daerah, dasar hukum yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, peran gubernur dan kepala daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, serta tahapan penyusunan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara dan daerah serta pembangunan nasional, meliputi pengawasan terhadap penerimaan, pengeluaran, aset negara/daerah, program strategis, dan pencegahan korupsi.
1. Dokumen tersebut membahas tentang peningkatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di kementerian dan lembaga.
2. Dokumen tersebut menjelaskan pentingnya memasukkan indikator kinerja SPIP dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
3. Dokumen tersebut juga menjelaskan lima k
Dokumen tersebut merangkum tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) di Indonesia. SAPP adalah sistem yang terkomputerisasi untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan pemerintah pusat. Tujuannya adalah menyediakan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya untuk perencanaan anggaran, pengelolaan aset, dan pertanggungjawaban keuangan. Laporan keuangan pemerintah
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan laporan keuangan perangkat daerah tahun 2018. Terdapat beberapa poin penting yaitu dasar hukum dan sistem akuntansi pemerintah daerah, siklus akuntansi, jadwal penyusunan laporan keuangan, dan jenis-jenis laporan keuangan seperti LRA, LO, neraca, serta lampiran-lampirannya.
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terkait dengan reviu laporan keuangan pemerintah, proses reviu laporan keuangan, dan peran aparat pengawasan intern dalam membantu pelaksanaan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah disusun berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Pedoman umum ini mengatur penyusunan laporan keuangan, bagan akun standar, dan hubungan antara standar akuntansi dengan sistem akuntansi pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Indonesia. Poin utama yang disinggung adalah bahwa basis akuntansi akrual wajib diterapkan pemerintah pusat pada tahun 2015, manfaat penerapan basis akrual meliputi pengukuran kinerja yang lebih baik dan pelaporan hak serta kewajiban yang lebih tepat, serta Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat digunakan untuk menghasilkan Laporan
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang Pengantar Akuntansi Pemerintahan di Universitas Pakuan, mencakup dasar hukum, pengertian, sistem, karakteristik, peranan, dan perbandingan akuntansi pemerintahan dengan akuntansi swasta menurut Standar Akuntansi Pemerintahan.
Dokumen tersebut membahas tentang:
1) Dasar hukum pengelolaan keuangan daerah di Jawa Tengah.
2) Tugas dan wewenang Gubernur dan Kepala Daerah otonom menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3) Proses penyusunan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Konsep Dasar Akuntansi Manajemen Keuangan Daerah,PPT.pptxIBRAHIMNAJIBRUSLAN
Dokumen tersebut membahas tentang badan pengelola keuangan daerah, dasar hukum yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, peran gubernur dan kepala daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, serta tahapan penyusunan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara dan daerah serta pembangunan nasional, meliputi pengawasan terhadap penerimaan, pengeluaran, aset negara/daerah, program strategis, dan pencegahan korupsi.
1. Dokumen tersebut membahas tentang peningkatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di kementerian dan lembaga.
2. Dokumen tersebut menjelaskan pentingnya memasukkan indikator kinerja SPIP dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
3. Dokumen tersebut juga menjelaskan lima k
Dokumen tersebut merangkum tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) di Indonesia. SAPP adalah sistem yang terkomputerisasi untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan pemerintah pusat. Tujuannya adalah menyediakan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya untuk perencanaan anggaran, pengelolaan aset, dan pertanggungjawaban keuangan. Laporan keuangan pemerintah
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan laporan keuangan perangkat daerah tahun 2018. Terdapat beberapa poin penting yaitu dasar hukum dan sistem akuntansi pemerintah daerah, siklus akuntansi, jadwal penyusunan laporan keuangan, dan jenis-jenis laporan keuangan seperti LRA, LO, neraca, serta lampiran-lampirannya.
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terkait dengan reviu laporan keuangan pemerintah, proses reviu laporan keuangan, dan peran aparat pengawasan intern dalam membantu pelaksanaan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah disusun berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Pedoman umum ini mengatur penyusunan laporan keuangan, bagan akun standar, dan hubungan antara standar akuntansi dengan sistem akuntansi pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Indonesia. Poin utama yang disinggung adalah bahwa basis akuntansi akrual wajib diterapkan pemerintah pusat pada tahun 2015, manfaat penerapan basis akrual meliputi pengukuran kinerja yang lebih baik dan pelaporan hak serta kewajiban yang lebih tepat, serta Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat digunakan untuk menghasilkan Laporan
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang Pengantar Akuntansi Pemerintahan di Universitas Pakuan, mencakup dasar hukum, pengertian, sistem, karakteristik, peranan, dan perbandingan akuntansi pemerintahan dengan akuntansi swasta menurut Standar Akuntansi Pemerintahan.
Similar to Materi Pengelolaan Keuangan Daerah.pptx (20)
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)ritaseptia16
Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur (obyek
sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek
sewa yang di sewakannya.
4. Auditor memberikan opini laporan keuangan berdasarkan kriteria penilaian yg paten &
resmi sesuai Pasal 16 ayat (1) UU No 15 Thn 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan
Negara bahwa opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran
informasi keuangan yg disajikan dlm lapkeu dgn kriteria :
Kesesuaian dengan SAP
Kecukupan pengungkapan
Kepatuhan terhadap peraturan
perundangan
Efektifitas SPI
5. Strategi Meningkatkan Kualitas LKPD
Menindaklanjuti
seluruh rekomendasi
hasil pemeriksaan
BPK
Memperkuat SPI dalam
rangka mencegah,
mendeteksi dan
memperbaiki kesalahan
serta menindak fraud
Meningkatkan
kapasitas SDM
pengelola
keuangan, TI dan
Auditor
Pro aktif
mengkonsultasikan
permasalahan
melalui APIP
(Inspektorat &
BPKP)
Melaksanakan koreksi
Laporan Keuangan yang
sudah di audit tahun
sebelumnya
Menyiapkan data
pendukung untuk
menjelaskan
permasaahan sedini
mungkin
6. WTP
WDP
TW
TMP
Adanya pembatasan lingkup yang
luar biasa sehingga pemeriksa tidak
dapat memperoleh bukti yang cukup
memadai sebagai dasar menyatakan
pendapat (opini)
Pemeriksa menyimpulkan penyimpangan dari
prinsip akuntansi yang ditemukan, baik secara
individual maupun agregat, adalah material
dan pervasive
- Penyimpangan dari prinsip akuntansi
- pembatasan lingkup (ketidakcukupan bukti)
LK disajikan secara wajar dalam semua hal yg
material, realisasi anggaran, perubahan saldo
anggaran lebih, Neraca, operasional, perubahan arus
kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai
dengan SAP)
7. Sesuai SAP & diterapkan secara konsisten dari periode ke periode
Telah diungkapkan secara cukup sehingga tidak terdapat ketidakjelasan
dan ketidakpastian yangg mengganggu penyajian wajar
Tidak terdapat kelemahan SPI yang signifikan dan dapat meragukan
keyakinan auditor akan kewajaran informasi laporan keuangan
Tidak melanggar kepatuhan yang berdampak material atas kewajaran
informasi laporan keuangan
Tidak terdapat pembatasan lingkup sehingga auditor tidak dapat
memberikan pendapat
8. KENDALA PENCAPAIAN WTP
Sistem Informasi Akuntansi & pelaporan tidak memadai,
sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya
SDM bidang Akuntansi belum memadai & satuan
pengawas intern belum berfungsi optimal
Kasus kerugian daerah
Peraturan tentang pengelolaan daerah belum dipahami
sehingga sering timbul penafsiran yg berbeda-beda
Tidak terdapat pembatasan lingkup sehingga auditor tidak
dapat memberikan pendapat
9. LANGKAH PENCAPAIAN/MEMPERTAHANKAN
OPINI WTP
Opini BPK
WDP
Penatausahaan Piutang
Belum Tertib,Pencatatan
Persediaan Belum
Memadai
Manajemen Aset
Belum Memadai
KompetensiSDM
Lemah
Regulasi & Prosedur
Belum Memadai
SistemInformasi
Keuangan Belum
Terintegrasi
OpiniBPK
WTP
Saldo persediaan dan
Piutang wajardandapat
ditelusuri
Manajemen Aset
Membaik
Kompetensi SDM
meningkat
Regulasi, Sistem dan
Prosedur yang memadai
Sistem Informasi
Keuangan dan Barang
Daerah yangAkuntabel
Stock
Opname,
Penelusuran
Piutang
Implementasi
Sistem
Pengendalian
Intern
LANGKAHAKSI
Penertiban
Aset
Capacity
Building
SDM
Penggunaan
Sistem
Informasi
Keuangan dan
Barang
Penyusunan
Perangkat
Regulasi,
Sistem dan
Prosedur
10. LAPORAN KEUANGAN
Pengendalian &
pengelolaan Kas yang
kurang cermat dan
menyimpang dari
aturan
Pencatatan dan
Penyajian Piutang dan
Utang Daerah yang
tidak sesuai dengan
aturan
Pencatatan Persediaan
yang kurang tepat
Pengelolaan Aset Tetap
yg kurang baik dan
tidak wajar serta tidak
sinkronnya dokumen
dengan pencatatan
Penyajian dan
pengungkapan
pendapatan yang
masih kurang
Pengelolaan Belanja
yang menyimpang dari
peraturan
11. Penganggaran aset tetap, penganggaran belanja modal belum mencakup
biaya-biaya lain yang dikeluarkan dalam mendapatkan aset tetap
Penilaian aset tetap, pengungkapan nilai aset tetap tidak lengkap &
memadai, tidak didukung rincian aset, pengklasifikasian aset tetap tidak
sesuai dengan SAP & belum dilakukan penyusutan atas saldo awal aset
tetap;
Penatausahaan aset tetap, terdapat barang yg dimutasi dari satu SKPD ke
SKPD lainnya namun tidak dijelaskan daftar barang yang dimutasi, SKPD
tujuan mutasi barang ataupun keterangan mengenai dokumentasi Berita
Acara Mutasi;
Pemanfaatan aset tetap, daftar aset tetap tidak memuat daftar kendaraan
secara lengkap identitas maupun lokasi kendaraan sehingga tidak dapat
diketahui keberadaan kendaraan
Pengamanan aset tetap, terdapat asset-aset daerah yang dimanfaatkan
pihak lain dan belum ada BA pinjam pakainya