Salinan Keppres Nomor 25 Tahun 2022

1. Menimbang
Mengingat
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESTDEN REPUBLIK TNDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
PROGRAM PEI{YUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH
TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26
ayat (21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Pemndang-unda.ngan dan Pasal 29
ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor L2
Tahun 2OlL tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2O2l tentang
Perurbahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan
Presiden tentang Program Pen5rusunan Peraturan
Pemerintah Tahun 2023;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
SK No 158025 A
2.Undang-Undang...

2. PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-2-
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
2. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2oll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1.L
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234l.sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2074 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 199) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76
Tahun 2O2t tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2L
Nomor 186);
MEMUTUSI(AN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PROGRAM
PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2023.
Menetapkan Rancangan Peraturan Pemerintah
sebagaimana tercantum dalam l,ampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini
sebagai Program Penyusunan Peraturan Pemerintah
Tahun 2023.
Program Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.
Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi
penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap
triwulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
SK No 158005 A
KEEMPAT. . .

3. PRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA
-3-
KEEMPAT
KELIMA
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERTAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Perundang-undangan dan
Hukum,
Djaman
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan
verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi
penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk
selanjutnya dilaporkan kepada Presiden.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
ttd
SK No 158030 A

4. FRESIDEN
REPLIELIK INDONESIA
LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
PROGRAM PEI{YUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2023
NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
1 Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang Sumber Air
Pasal 27, Pasal 34, Pasal 37,
Pasal 4l ayat (5), dan Pasal 54
ayat (71
Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2019 tentang Sumber
Daya Air
Pengaturan mengenai pelaksanaan Konservasi
Sumber Daya Air,
Pendayagunaan Sumber Daya Air serta
Pengendalian Daya Rusak
Air pada masing-masing Sumber Air (Sungai,
Danau, Rawa, Waduk, Air Tanah).
Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan
Rakyat
2 Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang Perguruan
Tinggi Negeri Badan Hukum
Universitas Negeri Jakarta
Pasal 66 ayat {21
Undang-Undang
Tahun 2Ol2
Pendidikan Tinggi
Nomor 12
tentang
1. Kemandirian tata kelola dan pengambilan
keputusan yang akan dimiliki oleh Universitas
setelah menjadi Perguruan Tinggi Negeri
Badan Hukum (PTN-BH);
Kementerian
Pendidikan,
Kebudayaan,
Riset, dan
Teknologi
SK No 091081 C 2. Pengaturan

5. FRESIDEN
REFUBLIK TNDONESIA
-2-
NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
2. Pengaturan yang terkait dengan sistem
pengelolaan;
3. Sistem penjaminan mutu; dan
4. Pengelolaan aset dan keuangan PTN-BH.
3 Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang Perguruan
Tinggi Negeri Badan Hukum
Universitas Sriwijaya
Pasal 66 ayat (21
Undang-Undang
Tahun 2Ot2
Pendidikan Tinggi
Nomor L2
tentang
1. Kemandirian tata kelola dan pengambilan
keputusan yang akan dimiliki oleh Universitas
setelah menjadi Perguruan Tinggi Negeri
Badan Hukum (PTN-BH);
2. Pengaturan yang terkait dengan sistem
pengelolaan;
3. Sistem penjaminan mutu; dan
4. Pengelolaan aset dan keuangan PTN-BH.
Kementerian
Pendidikan,
Kebudayaan,
Riset, dan
Teknologi
4 Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang Perguruan
Tinggr Negeri Badan Hukum
Universitas Udayana
Pasal 66 ayat (21
Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2Ol2 tentang
Pendidikan Tineei
Kemandirian tata kelola dan pengambilan
keputusan yang akan dimiliki oleh
Universitas setelah menjadi Perguruan Tinggi
Negeri Badan Hukum (PTN-BH);
1 Kementerian
Pendidikan,
Kebudayaan,
Riset, dan
Teknoloei
SK No 091002 C
2. Pengaturan. . .

6. FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3-
NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
2. Pengaturan yang terkait dengan sistem
pengelolaan;
3. Sistem penjaminan mutu; dan
4. Pengelolaan aset dan keuangan PTN-BH.
5. Rancangan
Pemerintah
Pengelolaan
Sensor Film
Peraturan
tentang
Tarif Lembaga
Menjalankan Ketentuan
Pasal 65 Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2OO9
tentang Perfilman
1. Besaran tarif sensor film;
2. Pembayaran tarif sensor;
3. Pengelolaan tarif sensor;
4. Penggunaan tarif sensor; dan
5. Akuntabilitas dan pertanggungjawaban tarif
sensor.
Kementerian
Pendidikan,
Kebudayaan,
Riset, dan
Teknologi
6. Rancangan
SK No 091003 C

7. PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
-4-
NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
6 Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah
Nomor 1O9 Tahun2Ol2 tentang
Pengamanan Bahan yang
Mengand ung Zat Adiktif berupa
Produk Tembakau bagi
Kesehatan
Pasal 116
Undang-Undang
Tahun 2OOg
Kesehatan
Nomor 36
tentang
Perubahan pengaturan mengenai:
1. Penambahan luas prosentase gambar dan
tulisan peringatan kesehatan pada kemasan
produk tembakau;
2. Ketentuan rokok elektronik;
3. Pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship
produk tembakau di media teknologi
informasi;
4. Pelarangan penjualan rokok batangan;
5. Pengawasan iklan, promosi, sponsorship
produk tembakau di media penyiaran, media
dalam dan luar ruang, dan media teknologi
informasi;
6. Penegakan dan penindakan; dan
7. Media teknologi informasi serta penerapan
Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Kementerian
Kesehatan
SK No 091004 C
7. Rancangan. . .

8. PRESIDEN
R,EPLIBLIK INDONESIA
-5-
NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
7 Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang
Pencegahan Tindak Pidana
Kekerasan Seksual serta
Penanganan, Pelindungan, dan
Pemulihan Korban Tindak
Pidana Kekerasan Seksual
Pasal 46 ayat (21, Pasal 66
ayat (3), dan Pasa1 8O
Undang-Undang Nomor t2
Tahun 2022 tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual
1. Pencegahan tindak pidana kekerasan
seksual berdasarkan bidang;
2. Pencegahan tindak pidana kekerasan
seksual dalam situasi khusus;
3. Pencegahan tindak pidana kekerasan
seksual berdasarkan tempat;
4. Partisipasi masyarakat dan keluarga dalam
pencegahan tindak pidana kekerasan
seksual;
5. Kerja sama internasional pencegahan tindak
pidana kekerasan seksual;
6. Penanganan, pelindungan, dan pemulihan
korban tindak pidana kekerasan seksual,
termasuk penghapusan dan/atau
pemutusan akses informasi elektronik
dan/atau dokumen elektronik yang
bermuatan tindak pidana kekerasan seksual;
dan
7. Pendanaan.
Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
SK No 091005 C
8.Rancangan...

9. FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-6-
NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
8. Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang Koordinasi
dan Pemantauan Pelaksanaan
Pencegahan dan Penanganan
Tindak Pidana Kekerasan
Seksual
Pasal 83 ayat (5)
Undang-Undang Nomor L2
Tahun 2022 tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual
1. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan
penanganan tindak pidana kekerasan
seksual melalui Tim Koordinasi Tindak
Pidana Kekerasan Seksual tingkat nasional,
daerah provinsi, dan daerah
kabupaten/kota;
2. Pelaksanaan pemantauan pencegahan dan
penanganan tindak pidana kekerasan
seksual; dan
3. Pendanaan.
Kementerian
Pemberdaya€rn
Perempuan dan
Perlindungan Anak
9 Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2OL7 tentang
Perlakuan Perpajakan pada
Kegiatan Usaha Hulu Minyak
dan Gas Bumi dengan Kontrak
Baei Hasil Gross Split
Pasal 31D
Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana
telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-
Undans Nomor 7 Tahun 2O2t
1. Definisi Kontraktor yang menjadi
kewenangan dari Badan Pengelola Migas
Aceh (BPMA) sesuai Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2Ol5 tentang Pengelolaan
Bersama Sumber Daya Alam
Minyak Dan Gas Bumi Di Aceh;
2. Kriteria pemberian fasilitas perpajakan sejak
Produksi Komersial hinesa kontrak berakhir:
Kementerian
Keuangan
SK No 091006 C
tentang

10. PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-7 -
NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
tentang Harmonisasi
Peraturan Perpqjakan
3. Pemberian fasilitas perpajakan berupa PPN,
PBB Tubuh Bumi, dan PDRI sejak Produksi
Komersial hingga kontrak berakhir
sepanjang memenuhi kriteria; dan
4. Monitoring dan evaluasi atas pemberian
fasilitas perpajakan yang diberikan sejak
Produksi Komersial hingga kontrak berakhir.
10. Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 79 Tahun
2010 tentang Biaya Operasi
yang Dapat Dikembalikan dan
Perlakuan Pajak Penghasilan di
Bidang Usaha Hulu Minyak dan
Gas Bumi
Pasal 31D
Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana
telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2O2l
tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan
1. Definisi Kontraktor yang menjadi
kewenangan dari Badan Pengelola Migas
Aceh (BPMA) sesuai Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan
Bersama Sumber Daya Alam
Minyak Dan Gas Bumi Di Aceh;
2. Kriteria pemberian fasilitas perpajakan pada
masa eksploitasi;
3. Monitoring dan evaluasi atas pemberian
fasilitas perpajakan yang diberikan pada
masa eksploitasi:
Kementerian
Keuangan
SK No 091007 C
4. Kewenangan

11. FRESIDEN
REPIJELIK INDONESIA
-8-
NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
4. Kewenangan penetapan Domestic Market
Obligation (DMO) Price hingga 1OO%
Indonesian Crude Price (ICP) bagi kontraktor
eksisting kepada Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral tanpa persetujuan Menteri
Keuangan; dan
5. Pemberian kesempatan bagi Kontraktor
Kontrak Kerja Sama yang di datam kontrak
eksisting menggunakan prinsip assume and.
discharge menjadi fasilitas pembebasan
pajak tidak langsung dengan menggunakan
kriteria tertentu.
11. Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang Fasilitas
Pajak Penghasilan untuk
Penanaman Modal di Bidang-
Bidang Usaha Tertentu
dan/atau di Daerah-Daerah
Tertentu
Pasal 31A
Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana
telah beberapa kali diubah
terakhir densan
1. Penyelarasan ketentuan administratif
pengajuan fasilitas sesuai dengan
perkembangan sistem Online Singte
Snbmrssfon (OSS) berbasis risiko;
2. Penyempumaan kriteria dan persyaratan
pengajuan fasilitas serta proses pemberian
fasilitas tax allow ancei
Kementerian
Keuangan
SK No 091008 C
Undang-Undang . . .

12. FRESIDEN
REPLJELIK INDONESIA
-9-
NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
Undang-Undang
Tahun 2O2l
Harmonisasi
Perpajakan
Nomor 7
tentang
Peraturan
3. Penyesuaian bidang-bidang usaha yang
diberikan fasilitas dalam Lampiran I dan
Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 78
Tahun 2OL9 tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan Untuk Penanaman Modal
Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau
Di Daerah-Daerah Tertentu; dan
4. Penyesuaian kode Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2OLT menjadi
KBLI Tahun 2O2O.
L2. Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 4L Tahun
1994 tentang Pajak
Penghasilan atas Penghasilan
dari Transaksi Penjualan
Saham di Bursa Efek
Pasal 4 ayat (21
Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana
telah beberapa kali diubah
terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7
Perubahan pengaturan mengenai:
1. Perubahan pihak pemotong transaksi
penjualan saham di bursa dari Bursa Efek
Indonesia menjadi Anggota Bursa;
2. Mekanisme pemotongan tambahan PPh atas
saham pendiri;
3. Pengenaan PPh transaksi penjualan saham
pendiri oleh WPLN; dan
Kementerian
Keuangan
SK No 091009 C
Tahun

13. :
(!
t)
Cd
o.
15
O
t-li
a
rn
0.
t
cdtr
!-
(u
0r
b0
!C
EE
tror
UX
z
F
E,
kl
F
c
o
o.
L
a.)
O
a)
S
L
q)
o
Cd
!
cd
(-)
O
a
cd
C6
a
d
d
M
a<
bo
11
LJ
LF
o^
+
i('c
J('-=cdc
Hcoc?,.t
cd
id
(!
d
X'Fed
U
dco
ed
S
d
'-);'-);i---L
_d"u
_6'-a'=d
e
,0.,
"
k
"
C
d
,.E
"iHE.E
;;;$:$
$$
$$ilsg
:iEcrs
:[E:[ssS
$EE&sE
rHerHee;
raEEgE
_
N
il
*
N
E
g
*
"
&
H
ry&
E
HEEeTE"qi
^-st;Hxr
-
fl
s
-
fl
I
H
-
€
c
8'F
s
F
E
...9
-.gbbH
H
E
-IoL,-
ssesEarytA*$,Eass
H'A
E
H'6
E<
.;
tr
rL
.o
o
8.3
$88
Sc
E
FHP€
q
E-E
hoboor
boboo
6
cd
E=:
o
)
bob!
tr
c
i
c
c
J(
-o
9p+
E
tr
c.c
c
tr
OOOOOOOU9OOONOO)
0.0.
o.0.0.
o.!
zm
0.
a0.F0.0.
J6i
c.i+
z
F
z
kl
m
E]
0.
a
o
b0c
H(U
dr-
€.1
Li
I
OOJ
+JL
(-)
0.
Fi
N
o
N.*
a
(Et-
od
ar
lJ
.-
/^R'
ftrx
*
6ru0)
FEO.
D.-J(
d-q
cF.-
boc
cdcdd
trcd
'=d-O
bO
(6
L
rdEEFrE.Z
E*S"fEsE
.u
C
Q'r
u
0.
Z
d.aR
Z
+j
0J
i;
dt^J
O-
bo:,
d
Scr
liali^
a.-dv
d9
-
E
tot.*
S5!#
5
frs
do
Pi.:.io
E*
c
c
|!
i
c
c
9'5
d
f
to-e!
e
3
E
X
9-q
tr
o
F
9-(
!
L-
.r.
6
qr
;1
:i
.L.
d
.(.1
C)
fFO..Y.YDFEO.
6-
+J
cd
6
-
N
a
cd
0.
J
D
t-l
D
t
cH
c
o
-l
EH*gH
)
/-
v
d
d
:JF.rvv
i-
i'i
'-i
'F
F
5o
o.r
ar
:'
--J
d
s"u
g
&
H-
dLU
{:0"c
E
c
,-'E
cd
s€#€f,
-^c-E-#
ilE$H#E
FEgLEd
q
I
P*tod
LiHHv-r^
c!
oJ
u
cd'
c.)
cd
010.0-0.0.-
c
z
a
lrl
z
Zo
4o
L)2
r
U}-
O
ty-
il.-=
r
a;!
3
IL
lrJ
u
O
l/)
(..I
$
o
z
Y
a

14. FRES'DEN
REPLJBLIK INDONESIA
- 11-
NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
Pendapatan dan Belanja Negara atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang Tunjangan
Kinerja Pegawai Negeri Sipil
Instansi Daerah
Pasal 143
Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
1. Prinsip dan dasar pemberian Tunjangan
Kinerja Daerah;
2. Jenis dan kriteria Trnjangan Kinerja
Daerah;
3. Klasifikasi pemberian Trnjangan Kinerja
Daerah;
4. Mekanisme pengaturan Tlrnjangan Kinerja
Daerah;
5. Penganggaran Trnjangan Kinerja Daerah;
6. Tata cara pembayaran T.rnjangan Kinerja
Daerah;
7. Pemantauan dan evaluasi; dan
8. Sanksi.
Kementerian
Keuangan
SK No 091011 C
15. Rancangan. . .

15. FRESIDEN
R,EPUBLIK INDONESIA
-t2-
NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
15. Rancangan P€raturan
Pemerintah tentang Penjualan
Saham Milik Negara Pada PT
Semen Kupang (Persero)
1. Pasal 4
Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2OO3 tentang Badan
Usaha Milik Negara
2. Pasal 41
Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara
Pengaturan mengenai penjualan seluruh saham
Negara pada PT Semen Kupang (Persero).
Kementerian
Keuangan
16. Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang Penyertaan
Modal Negara
Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2023
1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; dan
2. Besaran nilai penambahan Penyertaan
Modal Negara.
Kementerian
Keuangan
SK No 091012 C
l.7.Rancangan...

16. FRESIDEN
REPL'BLIK INDONESIA
-13-
NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
L7. Rancangan
Pemerintah
Penerimaan
Pajak
Peraturan
tentang
Negara Bukan
Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8,
Pasal LO, dan Pasal 12
Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2OL8 tentang
Penerimaan Negara Bukan
Pajak
Pengaturan Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang
berlaku pada Kementerian Pertahanan;
Kementerian Perindustrian; Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian
Perhubungan; Kementerian Komunikasi dan
Informatika; Kementerian Ketenagakerjaan;
Kementerian Sosial; Kementerian Perindustrian;
Kementerian Komunikasi dan Informatika;
Kejaksaan Republik Indonesia; Badan Riset dan
Inovasi Nasional; Badan Pusat Statistik; Peta
Dasar Indonesia pada Badan Informasi
Geospasial; Televisi Republik Indonesia; Badan
Kepegawaian Negara; Badan Pengawas Obat darr
Makanan; serta jenis dan tarif PNBP yang
Berlaku Umum Pada Semua lnstansi Pengelola
PNBP.
Kementerian
Keuangan
SK No 091013 C
18. Rancangan. . .

17. FRESIDEN
REPIJELIK INDONESIA
_t4_
NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
r8. Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang
Penggabungan Perusahaan
Umum (Perum) Perusahaan
Pengangkutan Djakarta Ke
Dalam Perusahaan Umum
(Perum) DAMRI
Pasal 4
Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2005 tentang
Penggabungan, Peleburan,
Pengambilalihan, dan
Perubahan Bentuk Badan
Hukum Badan Usaha Milik
Negara
Pengaturan mengenai penggabungan Perum PPD
ke dalam Perum DAMRI oleh Menteri Badan
Usaha Milik Negara dan Menteri Keuangan
sesuai dengan kewenangan masing-masing
berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Kementerian
Badan Usaha Milik
Negara
19. Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang
Pembubaran Perusahaan
Perseroan (Persero) PT
Perusahaan Pengembangan
Armada Nasional
Pasal 79
Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2005 tentang
Pendirian, Pengurusan,
Pengawasan, dan Pembubaran
Badan Usaha Milik Negara
Pengaturan mengenai Pembubaran Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Perusahaan
Pengembangan Armada Nasional oleh Menteri
Badan Usaha Milik Negara dan Menteri
Keuangan sesuai dengan kewenangan
masing-masing berdasarkan ketentuan
peraturan pertrndang-undangan.
Kementerian
Badan Usaha Milik
Negara
SK No 091045 C
2O.Rancangan...

18. FRESIDEN
REPLJELIK INDONESIA
- 15-
NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
20 Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang
Perlindungan Negara Terhadap
Jaksa Beserta Anggota
Keluarga
Pasal 8A
Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2O2l tentang
Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2OO4
tentang Kejaksaan Republik
Indonesia
1. Bentuk pelindungan;
2. Permintaan pelindungan;
3. Pelaksanaan pemberian pelindungan;
4. Penghentian pelindungan;
5. Pemberian pelindungan kembali;
6. Pelaporan serta monitoring dan evaluasi; dan
7. Pendanaan.
Kementerian
Hukum dan Hak
Asasi Manusia
2t. Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang Syarat dan
Tata Cara Pelaksanaan Hak
dan Kewajiban Tahanan, Anak,
dan Warga Binaan
Pasal 18
Undang-Undang
Tahun 2022
Pemasyarakatan
Nomor 22
tentang
1. Hak bagi Tahanan, Narapidana, Anak, dan
Anak Binaan;
2. Hak bagi Klien;
3. Hak Bersyarat;
4. Pembatalan dan pencabutan Hak;
5. Kewajiban Tahanan, Anak, Narapidana, dan
Anak Binaan; dan
6. Kewajiban Klien.
Kementerian
Hukum dan Hak
Asasi Manusia
SK No 091046 C
22.Rancangan...

19. d
b0
i
cd
O
6
M
+
oi
a
x
v.
rn
0.
d(g
H
:E'A
'i-d)
crd=
r'
U
r<r
6
ca
tr1a
O'.,lo
./=
A
-:<
-d0u
I
T,'6
'Eci
O(d:
U
ca
Faa
O,/Cg
/-
a
-:<
I
z
F
D
a
kl
F
c
0.
c-j
dcd
Ef(
d
L
s
G
trd
cdtr
.rL
H
d(U
vilU
!FP
d
H
l9
-V
!u^
o)
';a!a
.^
L
l_
d
E
*E
E
Cdo
$-
c6tr(g
aJ
c
1]'5
F
O
H"$Is
n
n
n
*
E
9
5
E
E:O
F<'--bp6Cd
c
;
H
F
I
ffis
i:
E
E
F
FI
E
E
8
R
d.=.=.=
-
n
l"l"ii;ii{aro
-)-)##+rnnd
co
cu
t-i
l-
t-
;'
--'?
--HHHHH
OOOOOOOO
0.0;0.0.0.0.0.}(
Joi
c.i+Lod
(
id
:
-cdd
L!#<
)v)
lU(Ud!
€
ldi
E
!u
U.d
vi
':
.^
a
tIl
-H-i<-
E#s;
F
s
d
A',
LU
H
:
J
n
H
{
i
lU
Ei€
6:o
ff
E
aE
Ht
d
)
-
v
n)
!
H
ts
c
;i
g
dHtr:
)
"?
i
ff
e
q
E
-iUi9(Ud
cs
c
tr
I
c
h0i"n
Boo:cdtr[i
6!od
e€z
E
8oE
c
8-
i
FrtV:
d(l-dLU
:
g.HE
E
3=
F^AdiItr
;
E
TEi
AF
E
E
H
c
q
q
q
6tt
f'E
o.rEE
o
o
o
cn0.:(a.a.vD:4
Joi
c.i+,ri6
z
)
F
z
k)
m
rn
l+
v,
a
o
Nbo
(IC
(d
l<H
oq
F
z
vN
s
i:N
it
Yi(
5E
.r-
d
OI]
'!
cc'a'
c6-(!
nAt
L.CBO
fF0.
-iO
=
s
.o
"ij
EE
aa
c0
(!O
0.
0.
00
$f-
CoLO
Cd
a
d
dAv
a
a*
dd
0.
0-
ar)
F-
611
rO
m
N
r.o
o(
GEEE
aaaa
cd
cd
cd
cd
0.0.0"0.
NJ(
-q!
r-'-I
(g
tra
x
boj(
zed
5l
boo
(g
dPA
:cd
zrN
l'
EN-V
'-uo
^
E
EEE
'IJ=6
ctP
DFO.
$
+J
(g
6
LO
CO
a
0.
J
D
o
D
!
ta;
Hli
(g6
([+J
Ld
dJ
C
!i
hO
.ri
d
cd
b0i:
b0:
C
cd
C.}-.,!
C,
>
T
bE
H
-
E
?F
(!
ot
o-.r
o-t
0(tu0.0.
c
s'6
QHbO
l*(g-
icA
cd
of!
$iP
O
ccdd
dtrtr
L(!d
f.r
(!0.
tr
ol<
0.
bo
cd
CE
dC
!.H-
.CF
(d
O..r
-
J
!Hr^
'(tu
J
6
A,A
V)
csiT
-
ni
([*
}.
i-n
+r
a
(E
=c
a
H.i
lU
H
dLd:v
ijetsb
C
E
trJ(
cgOc!0J
040-mv
-;
z
oi
N
c.j
ol
O
<f,
c.l
.f,
o.
o
z
Y
a
-<
a
td
z
zo
4o
L)z
,
0t-
o
Ulv
-r
la
-'=
r
ed
3
IL
ld
tl

20. PRESIDEN
REPIJBLIK INDONESIA
-17-
NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
24 Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang
Penyelenggaraan Keolahragaan
Pasal 16, Pasal, 32, Pasal 42,
Pasal 72 , Pasal 74, Pasal 84,
dan Pasal 101
Undang-Undang
Tahun 2022
Keolahragaan
Nomor 11
tentang
1 Trgas, wewenang, dan tanggung jawab
Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
Pembinaan dan pengembangan olahraga;
Pengelolaan keolahragaan;
Pelaku olahraga;
Sarana olahraga;
Pengembangan Iptek keolahragaan ;
Standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi
keolahragaan:'
Pengawasan; dan
Sanksi Administratif.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9
Kementerian
Pemuda dan
Olahraga
SK No 091048 C
25.Rancangan...

21. PRESIDEN
REPIJBLIK INDONESIA
_18_
NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
25 Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang
Penyelenggaraan Pekan dan
Kejuaraan Olahraga
Pasal 56
Undang-Undang
Tahun 2022
Keolahragaan
Nomor 11
tentang
1. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang
meliputi pekan olahraga dan kejuaraan
olahraga;
2. Kepesertaan; dan
3. Pendanaan.
Kementerian
Pemuda dan
Olahraga
26 Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang Pendanaan
Keolahragaan
Pasal 81
Undang-Undang
Tahun 2022
Keolahragaan
Nomor 11
tentang
1
2
3
4
Sumber dan alokasi pendanaan;
Penyaluran pendanaan keolahragaan;
Pertanggungi awaban pendanaan; dan
Pengawasan.
Kementerian
Pemuda dan
Olahraga
SK No 091049 C
27. Rancangan

22. PRESIDEN
REPLJBLIK INDONESIA
- 19-
NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
27 Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Otoritas Veteriner
Pasal 68E
Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2OO9 tentang
Peternakan dan Kesehatan
Hewan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2OL4
1. Perubahan persyaratan bagi pejabat otoritas
veteriner provinsi dan kabupaten/kota; dan
2. Pelayanan kesehatan hewan melalui
telemedicine.
Kementerian
Pertanian
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA
INDONESIA
Perundang-undangan dan
HuInrm,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
SK No 091078 C
€rman