#RUUKepalangmerahan adalah kewajiban negara Republik Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dengan UU no 59 tahun 1959. Dalam konstruksi hukum nasional, semua perjanjian internasional (termasuk ratifikasi Konvensi Jenewa 1949) harus segera dibuatkan UU-nya. Saat ini, sudah ada 100 negara dari 191 negara penanda-tangan Konvensi Jenewa 1949 punya UU. Bangsa dan negara Indonesia yang telah lama menandatangani tapi saat ini justru diganjal oleh sekelompok orang pongah di DPR RI yang mengulur-ulur waktu tanpa alasan mendasar. Akankah Indonesia jadi bahan cemooh warga dunia karena kepicikan orang-orang yang tidak mau tahu tentang konstruksi hukum negara yang berlaku sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dikumandangkan oleh Soekarno - Hatta atas nama bangsa Indonesia ?

1. foto : ksr-unud.doc
foto : topanix.doc
Aksi Sahkan
RUU Kepalangmerahan?
Melihat betapa peliknya pembahasan RUU Kepalangmerahan di DPR RI yang tidak kunjung selesai karena
disinyalir masuknya kepentingan golongan, dan makin
mendekatinya masa akhir periode DPR 2010-2015 serta
tidak ingin kegagalan tahun 2009 terulang lagi, maka
semua komponen PMI pun bahu membahu melaksanakan berbagai aksi untuk mendorong pengesahan
RUU Kepalangmerahan antara lain :
1. Kampanye 1 Negara, 1 Lambang, 1 Gerakan, Palang
Merah untuk Indonesia.
2. Penggalangan Tanda tangan pada spanduk/banner
yang dilaksanakan secara Nasional.
3. Dialog dengan Ketua DPR RI Bapak Marzuki Alie
pada Kegiatan Temu Karya Relawan Nasional V PMI
di Selorejo - Malang untuk mendorong Ketua DPR
mengawal RUU Kepalangmerahan.
4. Aksi Dialog dilanjutkan di Gedung DPR RI yang
dilaksanakan pada 3 Desember 2013 untuk menanyakan dan menagih janji Marzuki Alie terkait RUU
yang diikuti perwakilan Relawan se-Indonesia.
5. Audiensi dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR
(PDIP, Golkar, PAN, PPP, PKS dll) untuk turut mendorong di sahkannya RUU Kepalangmerahan.
6. Pembuatan Petisi Online di https://www.change.
org/petitions/sahkan-ruu-kepalangmerahan
yang dilaksanakan terus menerus untuk mendapat
dukungan yang lebih luas dari masyarakat.
7. Menggelorakan melalui Sosial Mesia dengan Hastag
#RUUKepalangmerahan dll.
Mari Dukung Aksi
mendorong Pengesahan
RUU Kepalangmerahan
di DPR RI.
foto : indrayuki.doc
Hindari Politisasi
Kegiatan Kemanusiaan,
Sahkan RUU
Kepalangmerahan
Sekarang !
Informasi lebih lanjut terkait Aksi Sahkan RUU Kepalangmerahan
bisa menghunbungi kontak di bawah ini :
foto : pmibali.doc
foto : indrayuki.doc
design by Topanix

2. foto : pmibali.doc
PMI Sebagai
Perhimpunan Nasional
Palang Merah Indonesia (PMI) didirikan tepat 1 bulan
paska kemerdekaan yaitu pada tanggal 17 September 1945. PMI merupakan satu-satunya perhimpunan
Palang Merah Nasional (National Society) yang memiliki legitimasi berdasarkan Statuta Gerakan Palang
Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional.
Sebagai Perhimpunan Nasional Palang Merah, PMI
bertugas untuk membantu pemerintah (auxiliary
function) dengan tetap menjaga kemandiriannya serta
mematuhi semua peraturan yang berlaku di Indonesia. PMI sebagai bagian dari Gerakan Palang Merah
atau Bulan Sabit Merah Internasional wajib melakukan
diseminasi Hukum Perikemanusiaan Internasional.
UU Kepalangmerahan?
1. UU Kepalangmerahan adalah kewajiban Negara
sebagai konsekuensi logis pihak konvensi Jeneva
Tahun 1949. Sebagaimana dimaklumi, Konvensi
Jenewa tahun 1949 telah diratifikasi oleh Negara
Republik Indonesia dengan UU no 59 tahun 1958.
2. PMI sebagai bagian dari Gerakan Palang Merah
atau Bulan Sabit Merah Internasional wajib melakukan diseminasi Hukum Perikemanusiaan Internasional. Dasar hukum PMI sebagai Perhimpunan Nasional berdasarkan Kepres No 25 th 1950 dan Kepres
No 246 th 1963 masih dianggap lemah sehingga
diperlukan UU sebagai Dasar Hukum yang lebih
kuat untuk pelaksanaannya.
3. UU Kepalangmerahan dengan fungsi-fungsinya
merupakan kebutuhan nasional baik pada situasi
non-konflik ataupun pada situasi konflik.
4. UU Kepalangmerahan memberikan kepastian hukum bagi perhimpunan nasional baik pada tataran
dalam Negeri maupun internasional.
5. Makin maraknya penyalahgunaan lambang untuk tujuan-tujuan lain seperti kepentingan politik,
komersial dan berbagai kepentingan lain yang
seharusnya dapat dicegah dengan adanya UU.
6. Lebih dari 100 Negara pihak (dari 191 Negara) telah
memiliki UU Kepalangmerahan, Indonesia didahului
Timor Leste yang telah memiliki UU walau notabene
merupakan Negara baru.
foto : IPPHOSdoc.PMI
Keberadaan PMI sebagai Perhimpunan Nasional diperkuat berdasarkan Kepres No 25 tahun 1950 tentang penunjukan PMI sebagai satu-satunya organisasi
untuk menjalankan pekerjaan Kepalangmerahan di
Republik Indonesia sesuai dengan Konvensi Jenewa
tanggal 12 Agustus tahun 1949. Kedudukan PMI lebih
diperkuat lagi dengan keluarnya Kepres No 246 tahun
1963 tentang tugas dan mandat PMI.
Kenapa diperlukan
foto : pmibali.doc
Perjalanan
RUU Kepalangmerahan?
1. RUU Lambang Palang Merah / Kepalangmerahan
diserahkan secara resmi kepada DPR RI pada 12
Oktober 2005 melalui surat Presiden Nomor R.79/
Pres/10/2005.
2. Pembahasan 2006 – 2009 = Deadlock karena ada
permintaan salah Fraksi PKS agar menyertakan
LSM Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) ke dalam
UU berstatus sejajar dengan PMI sebagai Perhimpunan Nasional.
3. Permintaan tersebut tidak dapat diakomodir
Pemerintah karena :
a. Konvensi Jenewa hanya cantumkan “dinas
medis + rohaniwan angkatan peran dan anggota
gerakan” yang berhat gunakan lambang Palang
Merah / Bulan Sabit Merah.
b. Statuta Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit
Merah Internasional hanya ijinkan 1 Negara
untuk gunakan 1 lambang dan akui 1 Gerakan.
4. Dan pengesahan RUU akhirnya harus terhenti
karena periode tugas anggota DPR berakhir.
5. RUU Kepalangmerahan memulai babak baru di
DPR Periode 2010-2015. Sejak tahun 2012 telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
6. Pada rapat Baleg tanggal 17 Oktober 2012 mayoritas fraksi-fraksi DPR RI menyetujui penggunaan
Lambang Palang Merah dan RUU Kepalangmerahan dibawa ke Paripurna untuk disahkan menjadi
RUU inisiatif DPR RI.
7. Namun, 4 April 2013 RUU dilimpahkan ke Panitia
Khusus (PANSUS) dan sampai saat ini tidak ada
perkembangan berarti terkait pembahasan RUU
Kepalangmerahan.