Disampaikan dalam Kuliah Umum Magister Administrasi Publik
Universitas 17 Agustus Surabaya, 1 Desember 2018
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara
LAN-RI, Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat
http://inovasi.lan.go.id
Komunikasi di pemerintahan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Esensi pada komunikasi pemerintahan menekankan pada kemampuan managing staff (internal communication) dan managing people (external communication).
Sebagai inisiatif global yang dibentuk pada September 2011, Open Government Public (OGP) telah menjadi sebuah platform bagi negara-negara yang berpartisipasi di dalamnya untuk mengembangkan tata pemerintahan yang mempromosikan keterbukaan, pelibatan masyarakat, akuntabilitas dan penggunaan teknologi untuk memperkuat pemerintahan. Prinsip ini diterjemahkan menjadi keterbukaan, akuntabel, partisipatif, dan inovatif
Dokumen tersebut membahas tentang ilmu pemerintahan sebagai proses, prosedur, dan produk pengetahuan sistematis serta perkembangan ilmu pemerintahan di Indonesia sejak dibukanya jurusan ilmu negara di UGM pada tahun 1950 hingga saat ini. Dokumen juga menjelaskan permasalahan dan tantangan dalam pengembangan ilmu pemerintahan di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang perbandingan sistem pemerintahan. Politik dan pemerintahan memiliki objek kajian yang sama yaitu negara, namun berbeda dalam pandangannya. Politik melihat konteks yang melatarbelakangi berlangsungnya relasi negara dengan masyarakat, sedangkan pemerintahan mempelajari relasi negara dengan masyarakat. Perbandingan pemerintahan adalah menyejajarkan unsur-unsur pemerintahan untuk mend
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas pedoman umum tentang Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) yang bertujuan menciptakan acuan pembuatan standar minimal pembuatan pedoman TNDE bagi instansi pemerintah.
2. TNDE merupakan pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk kecepatan dan kemudahan proses pengambilan put
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan e-government dalam layanan publik. Secara ringkas, e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat secara lebih efisien dan transparan melalui internet maupun non-internet. Dokumen juga membahas tujuan, manfaat, kendala, dan contoh penerapan e-government di beberapa daerah di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep governance dan good governance. Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan publik, sedangkan good governance merupakan penggunaan wewenang secara efektif dan transparan untuk mengelola sumber daya negara guna kesejahteraan masyarakat. Dokumen tersebut juga menjelaskan prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.
Disampaikan dalam Kuliah Umum Magister Administrasi Publik
Universitas 17 Agustus Surabaya, 1 Desember 2018
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara
LAN-RI, Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat
http://inovasi.lan.go.id
Komunikasi di pemerintahan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Esensi pada komunikasi pemerintahan menekankan pada kemampuan managing staff (internal communication) dan managing people (external communication).
Sebagai inisiatif global yang dibentuk pada September 2011, Open Government Public (OGP) telah menjadi sebuah platform bagi negara-negara yang berpartisipasi di dalamnya untuk mengembangkan tata pemerintahan yang mempromosikan keterbukaan, pelibatan masyarakat, akuntabilitas dan penggunaan teknologi untuk memperkuat pemerintahan. Prinsip ini diterjemahkan menjadi keterbukaan, akuntabel, partisipatif, dan inovatif
Dokumen tersebut membahas tentang ilmu pemerintahan sebagai proses, prosedur, dan produk pengetahuan sistematis serta perkembangan ilmu pemerintahan di Indonesia sejak dibukanya jurusan ilmu negara di UGM pada tahun 1950 hingga saat ini. Dokumen juga menjelaskan permasalahan dan tantangan dalam pengembangan ilmu pemerintahan di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang perbandingan sistem pemerintahan. Politik dan pemerintahan memiliki objek kajian yang sama yaitu negara, namun berbeda dalam pandangannya. Politik melihat konteks yang melatarbelakangi berlangsungnya relasi negara dengan masyarakat, sedangkan pemerintahan mempelajari relasi negara dengan masyarakat. Perbandingan pemerintahan adalah menyejajarkan unsur-unsur pemerintahan untuk mend
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas pedoman umum tentang Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) yang bertujuan menciptakan acuan pembuatan standar minimal pembuatan pedoman TNDE bagi instansi pemerintah.
2. TNDE merupakan pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk kecepatan dan kemudahan proses pengambilan put
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan e-government dalam layanan publik. Secara ringkas, e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat secara lebih efisien dan transparan melalui internet maupun non-internet. Dokumen juga membahas tujuan, manfaat, kendala, dan contoh penerapan e-government di beberapa daerah di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep governance dan good governance. Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan publik, sedangkan good governance merupakan penggunaan wewenang secara efektif dan transparan untuk mengelola sumber daya negara guna kesejahteraan masyarakat. Dokumen tersebut juga menjelaskan prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep birokrasi dan kajian politik. Secara singkat, dokumen menjelaskan definisi birokrasi menurut para ahli seperti Max Weber dan Martin Albrow, klasifikasi birokrasi, serta karakteristik ideal birokrasi menurut konsep Weber.
Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) editIzul Mencari
Pengembangan e-government bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan teknologi informasi untuk pengolahan data secara elektronik dan memberikan akses publik yang mudah terhadap layanan pemerintah. Tujuan khususnya adalah membentuk jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik nasional serta hubungan antara pemerintah dan dunia usaha/masyarakat.
Webinar ini membahas peluang dan tantangan implementasi teknologi digital dalam pelayanan publik di Indonesia. Pemerintah berupaya memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan kepada masyarakat serta mengintegrasikan sistem secara digital untuk mempercepat birokrasi. Namun, perlu evaluasi terhadap inisiatif-inisiatif seperti SPBE, SATU DATA, dan INSW untuk mengetahui tingkat keberhasilan pener
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dan studi kebijakan publik. Terdapat penjelasan mengenai proses kebijakan publik, tantangan kebijakan publik di Indonesia, serta peran analis kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang berkualitas berdasarkan pengetahuan.
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Dr. Zar Rdj
ARAHAN PRESIDEN TERPILIH
1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat: kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan;
2. PEMBANGUNAN SDM, Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi;
3. MENDORONG INVESTASI, Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya;
4. REFORMASI BIROKRASI, Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi Lembaga;
5. PENGGUNAAN APBN, Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Dokumen tersebut merupakan silabus mata kuliah e-Government yang membahas tentang pengertian, manfaat, dan proses pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik seperti akses informasi, perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelayanan publik lainnya.
Paparan sistem pemerintahaan berbasis elektornik di inspektorat jenderal keme...Dr. Zar Rdj
1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
2. TUJUAN PENYELENGGARAAN SPBE
• Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan terpercaya
• Meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik
3. MANFAAT
• Meningkatnya efisiensi anggaran untuk pembangunan Pemerintahan Berbasis Elektronik
• Mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia melalui bagi pakai data antar Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
• Mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
• Meningkatnya utilisasi infrastruktur TIK yang terintegrasi dan berbagi pakai bagi Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
• Terwujudnya keamanan informasi pemerintah
Dokumen tersebut membahas enam dimensi dalam administrasi publik yaitu dimensi kebijakan, organisasi, manajemen, etika, lingkungan, dan akuntabilitas kinerja. Dimensi-dimensi tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain dalam rangka menjalankan administrasi publik untuk kepentingan masyarakat.
Organisasi publik dan teknologi informasi fdFrans Dione
Dokumen tersebut membahas tentang pengaruh teknologi informasi terhadap organisasi publik dan bagaimana organisasi publik dapat menyelaraskan proses birokrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi, mulai dari perkembangan teknologi, dampaknya terhadap organisasi, e-government, hingga contoh penerapannya di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta."
Dokumen tersebut membahas tentang audit komunikasi yang merupakan kegiatan untuk memeriksa, mengevaluasi, dan mengukur proses komunikasi secara sistematis dan akurat dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Dokumen tersebut juga menjelaskan tujuan, objek kajian, dan manfaat dari pelaksanaan audit komunikasi."
Dokumen tersebut membahas tentang transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Transparansi merupakan prinsip penting dalam pelayanan publik yang baik yang meliputi seluruh aspek manajemen pelayanan. Akuntabilitas adalah kesediaan untuk bertanggung jawab atas kualitas pelayanan kepada masyarakat, meskipun seringkali sulit dilakukan karena sifat pelayanan publik yang kompleks. Untuk mencapai pelayanan publik yang berk
Dokumen tersebut merangkum berbagai pengertian kebijakan publik menurut para ahli. Kebijakan publik didefinisikan sebagai keputusan formal pemerintah yang berisi program-program pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dokumen ini juga membahas klasifikasi kebijakan publik dan proses pembuatan kebijakan publik.
Disampaikan pada Rapat Penyusunan ICP (Idea Concept paper) dan RD/IS (Research Design / Instrumen Survey) dengan Judul “Faktor Penghambat Implementasi SPBE”
Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri RI
Jakarta, 30 April 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN Sri Suwanti
Pengertian perbandingan pemerintahan adalah menyejajarkan unsur-unsur pemerintahan baik dalam arti luas maupun sempit untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan dengan menggunakan alat perbandingan. Studi ini bertujuan memahami sistem pemerintahan dan manfaatnya untuk mengembangkan sistem yang sesuai. Terdapat berbagai pendekatan seperti institusional, perilaku, pascaperilaku, dan kebudayaan politik.
Kontrak perkuliahan dan orientasi program komputerIAIN PEKALONGAN
Dokumen tersebut merupakan kontrak perkuliahan dan orientasi program komputer yang mencakup tujuan, kompetensi, strategi pembelajaran, penilaian, dan catatan penting untuk mata kuliah Pengantar Komputer.
Matakuliah Pengantar Pendidikan mengkaji tentang konsep dasar pendidikan, manusia dan pendidikan, hakikat pendidikan, unsur pendidikan, aliran pendidikan, landasan pendidikan, pemikiran tokoh pendidikan, lingkungan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan, peran pendidikan dalam pembangunan, masalah aktual pendidikan, dan perkiraan masyarakat masa depan. Mata kuliah ini menggunakan pendekatan student center learning, yang mengedepankan kemandirian mahasiswa untuk mencari dan menemukan pengetahuan serta membangun kompetensi yang diharapkan. Bedah kepustakaan melalui pendekatan project-based learning secara multiliterasi menjadi kegiatan utama dalam mata kuliah ini.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep birokrasi dan kajian politik. Secara singkat, dokumen menjelaskan definisi birokrasi menurut para ahli seperti Max Weber dan Martin Albrow, klasifikasi birokrasi, serta karakteristik ideal birokrasi menurut konsep Weber.
Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) editIzul Mencari
Pengembangan e-government bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan teknologi informasi untuk pengolahan data secara elektronik dan memberikan akses publik yang mudah terhadap layanan pemerintah. Tujuan khususnya adalah membentuk jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik nasional serta hubungan antara pemerintah dan dunia usaha/masyarakat.
Webinar ini membahas peluang dan tantangan implementasi teknologi digital dalam pelayanan publik di Indonesia. Pemerintah berupaya memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan kepada masyarakat serta mengintegrasikan sistem secara digital untuk mempercepat birokrasi. Namun, perlu evaluasi terhadap inisiatif-inisiatif seperti SPBE, SATU DATA, dan INSW untuk mengetahui tingkat keberhasilan pener
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dan studi kebijakan publik. Terdapat penjelasan mengenai proses kebijakan publik, tantangan kebijakan publik di Indonesia, serta peran analis kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang berkualitas berdasarkan pengetahuan.
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Dr. Zar Rdj
ARAHAN PRESIDEN TERPILIH
1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat: kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan;
2. PEMBANGUNAN SDM, Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi;
3. MENDORONG INVESTASI, Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya;
4. REFORMASI BIROKRASI, Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi Lembaga;
5. PENGGUNAAN APBN, Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Dokumen tersebut merupakan silabus mata kuliah e-Government yang membahas tentang pengertian, manfaat, dan proses pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik seperti akses informasi, perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelayanan publik lainnya.
Paparan sistem pemerintahaan berbasis elektornik di inspektorat jenderal keme...Dr. Zar Rdj
1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
2. TUJUAN PENYELENGGARAAN SPBE
• Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan terpercaya
• Meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik
3. MANFAAT
• Meningkatnya efisiensi anggaran untuk pembangunan Pemerintahan Berbasis Elektronik
• Mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia melalui bagi pakai data antar Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
• Mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
• Meningkatnya utilisasi infrastruktur TIK yang terintegrasi dan berbagi pakai bagi Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
• Terwujudnya keamanan informasi pemerintah
Dokumen tersebut membahas enam dimensi dalam administrasi publik yaitu dimensi kebijakan, organisasi, manajemen, etika, lingkungan, dan akuntabilitas kinerja. Dimensi-dimensi tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain dalam rangka menjalankan administrasi publik untuk kepentingan masyarakat.
Organisasi publik dan teknologi informasi fdFrans Dione
Dokumen tersebut membahas tentang pengaruh teknologi informasi terhadap organisasi publik dan bagaimana organisasi publik dapat menyelaraskan proses birokrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi, mulai dari perkembangan teknologi, dampaknya terhadap organisasi, e-government, hingga contoh penerapannya di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta."
Dokumen tersebut membahas tentang audit komunikasi yang merupakan kegiatan untuk memeriksa, mengevaluasi, dan mengukur proses komunikasi secara sistematis dan akurat dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Dokumen tersebut juga menjelaskan tujuan, objek kajian, dan manfaat dari pelaksanaan audit komunikasi."
Dokumen tersebut membahas tentang transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Transparansi merupakan prinsip penting dalam pelayanan publik yang baik yang meliputi seluruh aspek manajemen pelayanan. Akuntabilitas adalah kesediaan untuk bertanggung jawab atas kualitas pelayanan kepada masyarakat, meskipun seringkali sulit dilakukan karena sifat pelayanan publik yang kompleks. Untuk mencapai pelayanan publik yang berk
Dokumen tersebut merangkum berbagai pengertian kebijakan publik menurut para ahli. Kebijakan publik didefinisikan sebagai keputusan formal pemerintah yang berisi program-program pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dokumen ini juga membahas klasifikasi kebijakan publik dan proses pembuatan kebijakan publik.
Disampaikan pada Rapat Penyusunan ICP (Idea Concept paper) dan RD/IS (Research Design / Instrumen Survey) dengan Judul “Faktor Penghambat Implementasi SPBE”
Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri RI
Jakarta, 30 April 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN Sri Suwanti
Pengertian perbandingan pemerintahan adalah menyejajarkan unsur-unsur pemerintahan baik dalam arti luas maupun sempit untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan dengan menggunakan alat perbandingan. Studi ini bertujuan memahami sistem pemerintahan dan manfaatnya untuk mengembangkan sistem yang sesuai. Terdapat berbagai pendekatan seperti institusional, perilaku, pascaperilaku, dan kebudayaan politik.
Kontrak perkuliahan dan orientasi program komputerIAIN PEKALONGAN
Dokumen tersebut merupakan kontrak perkuliahan dan orientasi program komputer yang mencakup tujuan, kompetensi, strategi pembelajaran, penilaian, dan catatan penting untuk mata kuliah Pengantar Komputer.
Matakuliah Pengantar Pendidikan mengkaji tentang konsep dasar pendidikan, manusia dan pendidikan, hakikat pendidikan, unsur pendidikan, aliran pendidikan, landasan pendidikan, pemikiran tokoh pendidikan, lingkungan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan, peran pendidikan dalam pembangunan, masalah aktual pendidikan, dan perkiraan masyarakat masa depan. Mata kuliah ini menggunakan pendekatan student center learning, yang mengedepankan kemandirian mahasiswa untuk mencari dan menemukan pengetahuan serta membangun kompetensi yang diharapkan. Bedah kepustakaan melalui pendekatan project-based learning secara multiliterasi menjadi kegiatan utama dalam mata kuliah ini.
RPS - C0703 - GCC304 Pembangunan Masyarakat.pdfsaniazaciska
Mata kuliah ini membahas tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, teori dan konsep pembangunan berbasis masyarakat seperti pemberdayaan dan kemitraan, serta metode partisipasi seperti pemetaan sosial, RRA, PRA dan studi kasus pemberdayaan masyarakat.
Pola penyelidikan ict dalam pendidikan guru malaysia kpt 6054shamsuhaila85
Beberapa artikel mengkaji penggunaan teknologi pendidikan dan komunikasi dalam pendidikan guru di Malaysia, terutamanya untuk menilai kesan terhadap pencapaian pelajar dan sikap pelajar. Teknologi seperti multimedia, animasi, dan aplikasi web telah digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran berbagai mata pelajaran. Kebanyakan kajian mendapati penggunaan teknologi tersebut memberi impak positif terhadap hasil
Matakuliah ini terdiri dari 2 sks yang memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang sosiologi pendidikan di antaranya konsep dasar, pendekatan dan teori-teori sosiologi pendidikan, hubungan dan peran pendidikan dan masyarakat, tanggungjawab pemerintah, masyarakat dan keluarga terhadap pendidikan, mengaplikasikan kontak sosial edukatif, sosialisasi anak didik, interaksi edukatif, mengembangkan hubungan-hubungan lembaga pendidikan & peranan humanisasi, serta menganalisa peran pendidikan dengan pranata sosial, stratifikasi sosial, mobilitas sosial, perubahan sosial dan globalisasi.
Matakuliah ini terdiri dari 2 sks yang memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang sosiologi pendidikan di antaranya konsep dasar, pendekatan dan teori-teori sosiologi pendidikan, hubungan dan peran pendidikan dan masyarakat, tanggungjawab pemerintah, masyarakat dan keluarga terhadap pendidikan, mengaplikasikan kontak sosial edukatif, sosialisasi anak didik, interaksi edukatif, mengembangkan hubungan-hubungan lembaga pendidikan & peranan humanisasi, serta menganalisa peran pendidikan dengan pranata sosial, stratifikasi sosial, mobilitas sosial, perubahan sosial dan globalisasi.
Dokumen ini membahas tentang lomba karya tulis ilmiah nasional dengan tema IPTEK untuk mengatasi kesenjangan dan ketepatan informasi dalam administrasi publik. Tulisan ini membahas tentang pentingnya pemerataan IPTEK di bidang pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya untuk mengurangi kesenjangan informasi di kalangan masyarakat. Tulisan ini juga memberikan solusi untuk mengoptimalkan penggunaan IPTEK dalam administrasi publik agar pelayanan menjadi le
Skripsi ini membahas etika komunikasi mahasiswa kepada dosen melalui aplikasi pesan teks sebelum dan sesudah kemunculan Android. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan dilakukan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan melibatkan mahasiswa dan dosen sebagai informan. Hasilnya menunjukkan perbedaan etika komunikasi mahasiswa kepada dosen melalui pesan teks sebelum dan sesudah Android.
Dokumen tersebut merangkum materi empat tingkat pelatihan Sistem Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan (SANKRI) yang diselenggarakan oleh PKP2A Bandung. Materi pelatihan meliputi konsep kepemimpinan, koordinasi, pengelolaan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintahan beserta evaluasinya. Pelatihan dilaksanakan selama empat hari dengan metode ceramah, diskusi, dan studi kasus.
Komunikasi Massa Adalah Mata Kuliah yang mempelajari karakteristik isi pesan dan fungsi komunikasi massa. Mata kuliah ini akan membahas tentang definisi/pengertian komunikasi massa, tingkatan dalam komunikasi, ciri komunikasi massa, fungsi komunikasi massa, proses komunikasi massa, teori komunikasi massa, hambatan dalam komunikasi massa, bentuk komunikasi massa, model komunikasi massa, etika komunikasi massa. Akan dikaji pula mengenai media massa dan system pemerintahan, riset komunikasi massa dan public relations.
Similar to RPS Teknologi Informasi Pemerintahan.pdf (20)
1. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMRAH
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
MATA KULIAH : Teknologi Informasi Pemerintahan
KODE MK : IPM11304
SEMESTER : Ganjil
2. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMRAH
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
MATA KULIAH KODE RUMPUN MK BOBOT (SKS) SEMESTER
TANGGAL
PENYUSUNAN
Teknologi Informasi
Pemerintahan
IPM11304 Inti 3 Ganjil 18/08/2022
OTORISASI Dosen Pengembang RPS Koordinator RMK/Dosen Pengembang Ketua Prodi
Eki Darmawan,S.Sos.,M.IP. Eki Darmawan,S.Sos.,M.IP. Yudhanto Satyagraha Adiputra, S.IP.,M.A
Capaian Pembelajaran
(CP)
CPL-PRODI
S.1
S.8
S.9
KU.1
KU.2
KU.3
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan
menerapkan nilai humaniora sesuai dengankeahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka
menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.
3. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMRAH
KU.7
KU.8
KK.9
KK.11
KK.16
P.6
Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervise serta evaluasi terhadap
penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah
tanggung jawabnya.
Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu
mengelola pembelajaran secara mandiri.
Mampu menggunakan Teknologi Informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan bidang pekerjaan sektor publik.
Mampu mengaplikasikan IPTEKS yang relevan dalam pengembangan bidang pemerintahan.
Memiliki sikap dan perilaku bertanggungjawab atas profesi yang akan dijalani.
Menguasai konsep dan model dalam manajemen pemerintahan dan organisasi sektor publik
CP-MK
Mahasiswa diharapkan mampu menerangkan dan memiliki keterampilan mengenai beragam kebijakan dan pelayanan
sistem informasi yang diaplikasikan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan
Deskripsi Singkat MK Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan keterampilan dan kapabilitas mahasiswa membahas konteks global yang
melatarbelakangi berkembangnya kajian dan kebijakan aplikasi e-Government, termasuk mengenai perkembangan teknologi,
informasi dan komunikasi dalam era globalisasi serta dampaknya pada manajemen dan pelayanan pemerintahan.
Materi Pembelajaran/
Pokok Bahasan
1. Pengantar Teknologi Informasi Pemerintahan
2. Pengertian Teknologi Informasi Pemerintahan
3. Kemunculan e-Government
4. Tujuan, Manfaat dan Ruang lingkup e-Government
5. Fase Perkembangan e-Government (Praktikum E-Gov Assesment)
6. Dimensi dan Relasi e-Government
7. Pembentukkan Masyarakat Informasi
8. Pengaruh Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Manajemen Pemerintahan
9. Kebijakan e-Government di Indonesia
10. Elemen-elemen Sukses e-Government
11. Strategi Difusi dan Adaptasi Budaya e-Government
12. Digitalisasi dan Inovasi Teknologi Pemerintahan
13. Tantangan dan Masa Depan Teknologi Pemerintahan
Pustaka/ Sumber 1) Fayakhun Andriadi. (2016) Demokrasi di Tangan Netizen.RM.Books;Jakarta.
2) Indrajit, Richardus Eko. (2004) Electronic Government, Penerbit Andi, Yogyakarta.
3) James O’Brien. (2002) Management Information System: Managing Information Technology in the E-Business Enterprise,
Fifth Edition, New York: McGraw Hill
4. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMRAH
4) Karim, A., Bangun, B., Purnama, I., Harahap, S. Z., Irmayani, D., Nasution, M., ... & Munthe, I. R. (2005). Pengantar
teknologi informasi. Yayasan Labuhanbatu Berbagi Gemilang.
5) Kasemin, H. K. (2016). Agresi Perkembangan Teknologi Informasi. Prenada Media.
6) Loudon & Loudon. (2007) Management Information System: Managing the digital firm, Tenth Edition, New Jersey: Prentice
Hall.
7) Mc Leod & Schell. (2001) Management Information System, Eight Edition, New Jersey: Prentice Hall.
8) Napitupulu, D., Lubis, M. R., Revida, E., Putra, S. H., Saputra, S., Negara, E. S., & Simarmata, J. (2020). E-Government:
Implementasi, Strategi dan Inovasi. Yayasan Kita Menulis.
9) Nuryanto, H. (2012). Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. PT Balai Pustaka (Persero).
10) Purba, R. A., Sudarso, A., Silitonga, H. P., Sisca, S., Supitriyani, S., Yusmanizar, Y., ... & Novita, A. D. (2020). Aplikasi
teknologi informasi: teori dan implementasi. Yayasan Kita Menulis.
11) Rachmadi, T., & Kom, S. (2020). Pengantar Teknologi Informasi (Vol. 1). Tiga Ebook.
12) Rusmana, A. (2019). The Future of Organizational Communication In The Industrial Era 4.0: Book Chapter Komunikasi
Organisasi. Media Akselerasi.
13) Simarmata, J., Chaerul, M., Mukti, R. C., Purba, D. W., Tamrin, A. F., Jamaludin, J., ... & Meganingratna, A.
(2020). Teknologi Informasi: Aplikasi dan Penerapannya. Yayasan Kita Menulis.
14) Yong, James SL. (2003) Enabling Public Service Innovation in the 21 st Century: E-Government in Asia, Times Edition,
Singapore.
Media Pembelajaran LCD dan Projector
Alat Bantu Pembelajaran
Team Teaching
Mata Kuliah Syarat
Kegiatan Pembelajaran
Mgg
Ke-
Sub-CPMK (sebagai
kemampuan akhir
yang diharapkan)
Kriteria Penilaian (Indikator)
Kriteria & Bentuk
Penilaian
Metode Pembelajaran
(Estimasi Waktu)
Bahan Kajian
(Materi Pelajaran)
Bobot
Penil
aian
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
5. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMRAH
1 Mahasiswa dapat
mengerti Konsep dari
Teknologi Informasi
Pemerintahan
1. Ketepatan dan kelengkapan
dalam penjelasan konsep/
materi
2. Menunjukkan sikap yang baik
selama proses pembelajaran
3. Keaktifan selama
pembelajaran
Kriteria
Ketepatan dan
penguasaan materi,
sikap dan keaktifan
dalam berdiskusi
Bentuk
Tulisan, lisan,
observasi
• Pemberian informasi dan
penyampaian materi
melalui presentasi,
brainstorming, diskusi,
tanya jawab, demostrasi (3
x 50’).
• Pembentukan karakter
melalui permainan sains
sederhana dan
mengaitkannya dengan
nilai karakter (1 x 50’)
• Pengantar MK:
Tujuan dan
Manfaat MK bagi
Mahasiswa, Sistem
Perkuliahan,
Kontrak Kuliah dan
Character Building.
• Pengertian dan
Konsepsi Teknologi
Informasi
Pemerintahan
4
2 Mahasiswa dapat
mengerti Pengertian
Teknologi Informasi
Pemerintahan
1. Ketepatan dan kelengkapan
dalam penjelasan konsep/
materi
2. Menunjukkan sikap yang baik
selama proses pembelajaran
3. Keaktifan selama
pembelajaran
Kriteria
Ketepatan dan
penguasaan materi,
sikap dan keaktifan
dalam berdiskusi
Bentuk
Tulisan, lisan,
observasi
• Pemberian informasi dan
penyampaian materi
melalui presentasi,
brainstorming, diskusi,
tanya jawab, demostrasi (1
x 50’)
• Pembentukan karakter
melalui permainan sains
sederhana dan
mengaitkannya dg nilai
karakter (1 x 50’)
• Definisi Electronic
Government
• Definisi Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
• Manfaat Electronic
Government
• Dasar Hukum
electronic
Governement
2
3 Mahasiswa dapat
memahami
Kemunculan e-
Government
1. Ketepatan dalam menjelaskan
jenis masalah
2. Penampilan sikap dan
keaktifan belajar
3. Menunjukkan sikap yang baik
selama proses pembelajaran
4. Keaktifan selama
pembelajaran
Kriteria
Ketepatan dan
penguasaan materi,
sikap dan keaktifan
dalam berdiskusi
Bentuk
Tulisan, lisan,
observasi
• Pemberian informasi dan
penyampaian materi
melalui presentasi,
brainstorming, diskusi,
tanya jawab, demostrasi.
(1x50’)
• Pembentukan karakter
melalui permainan sains
sederhana dan
mengaitkannya dengan
nilai karakter 1x50’)
• Pemicu utama
meunculnya
Electronic
Government
• Visi Electronic
Government
2
6. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMRAH
4 Mahasiswa dapat
memahami Tujuan,
Manfaat dan Ruang
lingkup e-Government
1. Ketepatan dalam menjelaskan
jenis masalah
2. Penampilan sikap dan
keaktifan belajar
3. Menunjukkan sikap yang baik
selama proses pembelajaran
4. Keaktifan selama
pembelajaran
Kriteria
Ketepatan dan
penguasaan materi,
sikap dan keaktifan
dalam berdiskusi
Bentuk
Tulisan, lisan,
observasi
• Pemberian informasi dan
penyampaian materi
melalui presentasi,
brainstorming, diskusi,
tanya jawab, demostrasi (2
x 50’)
• Pembentukan karakter
melalui permainan sains
sederhana dan
mengaitkannya dengan
nilai karakter (1 x 50’)
• Tujuan Electronic
Government
• Manfaat Electronic
Government
• Ruang Lingkup
electronic
Government
3
5 Mahasiswa dapat
mengetahui dan
memahami Fase
Perkembangan e-
Government
1. Ketepatan dan kelengkapan
dalam penjelasan konsep/
materi
2. Menunjukkan sikap yang
baik selama proses
pembelajaran
3. Keaktifan selama
pembelajaran
Kriteria
Ketepatan dan
penguasaan materi,
sikap dan keaktifan
dalam berdiskusi
Bentuk
Tulisan, lisan,
observasi, penugasan,
praktikum
• Pemberian informasi dan
penyampaian materi
melalui presentasi,
brainstorming, diskusi,
tanya jawab, demostrasi (2
x 50’)
• Pemberian tugas untuk
latihan keterampilan dan
praktikum (2 x 50’);
• Pembentukan karakter
melalui permainan sains
sederhana dan
mengaitkannya dengan
nilai karakter (1 x 50’)
• Fase persiapan
• Fase pematangan
• Fase pemantapan
• Fase pemanfaatan
5
6 Mahasiswa dapat
memahami Dimensi
dan Relasi e-
Government
1. Ketepatan dan kelengkapan
dalam penjelasan konsep/
materi
2. Menunjukkan sikap yang
baik selama proses
pembelajaran
3. Keaktifan selama
pembelajaran
Kriteria
Ketepatan dan
penguasaan materi,
sikap dan keaktifan
dalam berdiskusi
Bentuk
Tulisan, lisan,
• Pemberian informasi dan
penyampaian materi
melalui presentasi,
brainstorming, diskusi,
tanya jawab, demostrasi (2
x 50’)
• Pembentukan karakter
melalui permainan sains
• Tipe relasi
electronic
government
• Government to
Citizens
• Government to
Business
• Government to
4
7. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMRAH
observasi sederhana dan
mengaitkannya dengan
nilai karakter (2 x 50’)
Governments
• Government to
Employes
7 Mahasiswa dapat
memahami
Pembentukkan
Masyarakat Informasi
1. Ketepatan dalam
menjelaskan jenis masalah
2. Penampilan sikap dan
keaktifan belajar
3. Menunjukkan sikap yang
baik selama proses
pembelajaran
4. Keaktifan selama
pembelajaran
Kriteria
Ketepatan dan
penguasaan materi,
sikap dan keaktifan
dalam berdiskusi
Bentuk
Tulisan, lisan,
observasi, penugasan
• Pemberian informasi dan
penyampaian materi
melalui presentasi,
brainstorming, diskusi,
tanya jawab, demostrasi (2
x 50’)
• Pemberian tugas untuk
latihan keterampilan (1 x
50’);
• Pembentukan karakter
melalui permainan sains
sederhana dan
mengaitkannya dengan
nilai karakter (1 x 50’)
• Definisi masyarakat
• Definisi informasi
• Definisi masyarakat
informasi
• Ciri-ciri masyarakat
informasi
• Faktor penentu
pembentukan
masyarakat
informasi
4
8
UTS
(Ujian Tengah Semester)
Semua materi yang
telah dipelajari sampai
pertemuan ke 7
25
9 Mahasiswa dapat
memahami Pengaruh
Teknologi Informasi dan
Komunikasi terhadap
Manajemen Pemerintahan
1. Ketepatan dalam
menjelaskan jenis masalah
2. Penampilan sikap dan
keaktifan belajar
3. Menunjukkan sikap yang
baik selama proses
pembelajaran
4. Keaktifan selama
pembelajaran
Kriteria
Ketepatan dan
penguasaan materi,
sikap dan keaktifan
dalam berdiskusi
Bentuk
Tulisan, lisan,
observasi, penugasan
• Pemberian informasi dan
penyampaian materi
melalui presentasi,
brainstorming, diskusi,
tanya jawab, demostrasi (2
x 50’)
• Pemberian tugas untuk
latihan keterampilan (1 x
50’);
• Pembentukan karakter
melalui permainan sains
sederhana dan
mengaitkannya dengan
• Pengaruh positif
TIK terhadap
manajemen
pemerintahan
• Pengaruh negative
TIK terhadap
manajemen
pemerintahan
• Tantangan
pemanfaatan TIK
dalam manajemen
pemerintahan
4
8. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMRAH
nilai karakter (1 x 50’)
10 Mahasiswa dapat
memahami Kebijakan e-
Government di Indonesia
1. Ketepatan dalam
menjelaskan jenis masalah
2. Penampilan sikap dan
keaktifan belajar
3. Menunjukkan sikap yang
baik selama proses
pembelajaran
4. Keaktifan selama
pembelajaran
5. Mampu menganalisis
Kebijakan E-Gov
Kriteria
Ketepatan dan
penguasaan materi,
sikap dan keaktifan
dalam berdiskusi
Bentuk
Tulisan, lisan,
observasi
• Pemberian informasi dan
penyampaian materi
melalui presentasi,
brainstorming, diskusi,
tanya jawab, demostrasi (1
x 50’)
• Pembentukan karakter
melalui permainan sains
sederhana dan
mengaitkannya dengan
nilai karakter (1 x 50’)
• Inpres No 3 Tahun
2003
• UU Tentang ITE
• RUU Sistem
Electronic
Pemerintahan
• SPBE
2
11 Mahasiswa dapat
memahami Elemen-elemen
Sukses e-Government
1. Ketepatan dalam
menjelaskan jenis masalah
2. Penampilan sikap dan
keaktifan belajar
3. Menunjukkan sikap yang
baik selama proses
pembelajaran
4. Keaktifan selama
pembelajaran
Kriteria
Ketepatan dan
penguasaan materi,
sikap dan keaktifan
dalam berdiskusi
Bentuk
Tulisan, lisan,
observasi
• Penyampaian materi
melalui presentasi,
brainstorming, diskusi,
tanya jawab, demostrasi (3
x 50’)
• Support
• Capacitiy
• Value
3
12 Mahasiswa dapat
memahami tentang Strategi
Difusi dan Adaptasi
Budaya e-Government
1. Ketepatan dalam
menjelaskan jenis masalah
2. Menunjukkan sikap yang
baik selama proses
pembelajaran
3. Keaktifan selama
pembelajaran
Kriteria
Ketepatan dan
penguasaan materi,
sikap dan keaktifan
dalam berdiskusi
Bentuk
Tulisan, lisan,
observasi, daring
• Penyampaian materi
melalui presentasi,
brainstorming, diskusi,
tanya jawab, demostrasi (3
x 50’)
• E-Government di
Indonesia
• Peran
Kepemimpinan
• Strategi E-Gov
3
13 Mahasiswa dapat
mengetahui dan memahami
mengenai Digitalisasi dan
1. Ketepatan dalam
menjelaskan jenis masalah
2. Penampilan sikap dan
Kriteria
Ketepatan dan
penguasaan materi,
• Penyampaian materi
melalui presentasi,
brainstorming, diskusi,
• Makna Digitalisasi
• Makna inovasi
• Unsur-unsur
3
9. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMRAH
Inovasi Teknologi
Pemerintahan
keaktifan belajar
3. Menunjukkan sikap yang
baik selama proses
pembelajaran
4. Keaktifan selama
pembelajaran
sikap dan keaktifan
dalam berdiskusi
Bentuk
Tulisan, lisan, daring
tanya jawab, demostrasi (1
x 50’)
• Pemberian tugas untuk
latihan keterampilan (2 x
50’)
inovasi
• Jenis-jenis inovasi
• Inovasi dalam
teknologi
pemerintahan
14 Mahasiswa dapat
memahami dan
menjelaskan mengenai
Tantangan dan Masa Depan
Teknologi Pemerintahan
Keterampilan dalam
Menganalisa Problem
Teknologi Informasi
Pemerintahan
Kriteria
Ketepatan dan
penguasaan materi,
sikap dan keaktifan
dalam berdiskusi
Bentuk
Tulisan, lisan, daring
• Penyampaian materi
melalui presentasi,
brainstorming, diskusi,
tanya jawab, demostrasi (2
x 50’)
• Pembentukan karakter
melalui permainan sains
sederhana dan
mengaitkannya dengan
nilai karakter (1 x 50’)
• Tantangan
penentuan kanal
akses
• Tantangan
keterlibatan pihak
non pemerintah
• Tantangan
pembiayaan
manajemen
perubahan
3
15 KUIS Review Pertemuan Kriteria
Ketepatan dan
penguasaan materi,
sikap dan keaktifan
dalam berdiskusi
Bentuk
Tulisan, lisan
Diskusi dan tanya jawab (3 x
50’)
Review Semua
Pertemuan
3
16
UAS
(Ujian Akhir Semester)
Semua materi yang
telah dipelajari sampai
pertemuan ke 15
30
Ket : Unjuk Kerja, Dikusi dan Tanya Jawab
Praktikum, Kuliah Dosen Tamu, Kuliah Lapangan
Penugasan, Diskusi dan Tanya Jawab
Ceramah, Diskusi dan Tanya Jawab
10. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMRAH
Pedoman:
Nomor
Kolom
Judul Kolom Penjelasan Isian
1 Minggu ke Menunjukkan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, mulai dari minggu ke 1 sampai minggu ke 16 (satu semester)
2 Kemampuan
akhir tiap
tahapan
pembelajaran
Rumusan kemampuan untuk tiap tahapan dibidang kognitif, psikomotorik, afektif diusahakan lengkap baik hard
skill & soft skill. Rumusan ini harus mengacu dan sejalan dengan CP lulusan yang di bebankan pada mata kuliah
atau dinyatakan dengan CP mata kuliah. Ekuivalensi rumusan ini dahulu TIK atau Kompetensi Dasar.
3. Bahan Kajian/
Pokok Bahasan
Berisi materi ajar atau pokok bahasan atau sub pokok bahasan ataupun integrasi dari pokok bahasan atau isi dari
modul.
4. Metoda
Pembelajaran
Metoda yang digunakan pada proses pembelajaran untuk mencapai kemampuan akhir pada tiap tahapan
pembelajaran, dapat berupa: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran
berbasis masalah atau gabungan dari beberapa metoda pembelajaran
5. Waktu Waktu yang digunakan untuk mencapai kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran terdiri dari TM (Tatap
Muka), BT (Belajar Tugas terstrukur), BM (Belajar Mandiri)
6. Pengalaman
belajar
Kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang dirancang dosen agar mahasiswa memiliki kemampuan yang
telah ditetapkan (tugas, survai, praktek, studi banding, dsb)
7. Kriteria dan
indikator
penilaian
Kriteria penilaian berdasarkan pada Penilaian Acuan Patokan (PAP) berdasarkan prinsip edukatif, otentik,
objektif, akuntabel, dan transparan secara terintegrasi.
Indikator menunjukan pencapaian kemampuan yang bisa dicanangkan, atau unsur kemampuan yang dinilai
(misalkan ketepatan analisis, kerapian sajian, kemampuan komunikasi, banyaknya kutipan acuan, kebenaran
hitungan, dsb)
Bobot nilai Disesuaikan dengan waktu yang digunakan untuk membahas atau mengerjakan tugas, atau besarnya sumbangan
suatu kemampuan terhadap pencapaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kulian.
8. Referensi Daftar referensi yang digunakan pada proses pembelajaran
