Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ini membahas pelajaran PPKN tentang Konstitusi Negara yang Mengatur tentang Keuangan, BPK, dan Kekuasaan Kehakiman untuk siswa kelas XII. RPP ini menjelaskan kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, dan rencana kegiatan pembelajaran selama 3 pertemuan untuk menguasai materi tersebut.
Rencana pelaksanaan pembelajaran ini membahas tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sidang kedua BPUPKI pada 10-17 Juli 1945. Peserta didik diajak untuk menganalisis proses perumusan UUD 1945 melalui kajian dokumen sejarah dan diskusi kelompok.
BAB 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik IndonesiaRisdiana Hidayat
a. Menjelaskan proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh BPUPKI dan PPKI, termasuk pemilihan Ir. Soekarno sebagai Presiden pertama dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden pertama.
b. Menguraikan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa Indonesia dan tujuan dilakukannya perubahan UUD 1945 pada masa reformasi.
c. Mengidentifikasi peran tokoh-tokoh perum
Rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII semester I membahas tentang sejarah dan semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Materi akan diberikan dalam 4 pertemuan dengan tujuan agar siswa memahami proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara oleh para pendiri negara serta semangat komitmen mereka.
Rencana pelaksanaan pembelajaran ini membahas tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sidang kedua BPUPKI pada 10-17 Juli 1945. Peserta didik diajak untuk menganalisis proses perumusan UUD 1945 melalui kajian dokumen sejarah dan diskusi kelompok.
BAB 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik IndonesiaRisdiana Hidayat
a. Menjelaskan proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh BPUPKI dan PPKI, termasuk pemilihan Ir. Soekarno sebagai Presiden pertama dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden pertama.
b. Menguraikan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa Indonesia dan tujuan dilakukannya perubahan UUD 1945 pada masa reformasi.
c. Mengidentifikasi peran tokoh-tokoh perum
Rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII semester I membahas tentang sejarah dan semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Materi akan diberikan dalam 4 pertemuan dengan tujuan agar siswa memahami proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara oleh para pendiri negara serta semangat komitmen mereka.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran Pancasila mata pelajaran Pendidikan Pancasila untuk siswa kelas VII SMPN 1 Muntilan. Pembelajaran akan dilaksanakan selama 10 jam pelajaran dan membahas tentang pentingnya mematuhi norma dan aturan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945."
Dokumen tersebut membahas tentang norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan penjelasan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertulis di Indonesia.
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ini membahas pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tentang Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara, agama, dan pertahanan serta keamanan negara."
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945Smywlndr wlndr
Materi Pembelajaran Kelas 10
A. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik
B. Lembaga-lembaga Negara
C. Tata Kelola Pemerintahan yang baik
D. Partisipasi Masyarakat dalam berpolitik
Dokumen tersebut membahas makna alinea dan pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terdapat empat alinea yang masing-masing memuat makna kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan Indonesia, semangat keagamaan, dan tujuan negara. Pokok pikirannya meliputi persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan yang maha esa. Pembukaan UUD 1945 dianggap
Dokumen tersebut membahas tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara dan pemerintahan.
Pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran PPKn tentang pengelolaan keuangan negara dan kekuasaan kehakiman terdiri dari 3 tahapan yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Tahap inti meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan dengan menggunakan pendekatan saintifik. Peserta didik diberikan tugas untuk mengidentifikasi pertanyaan dan menyajikan hasil analisisnya. Penilaian
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran Pancasila mata pelajaran Pendidikan Pancasila untuk siswa kelas VII SMPN 1 Muntilan. Pembelajaran akan dilaksanakan selama 10 jam pelajaran dan membahas tentang pentingnya mematuhi norma dan aturan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945."
Dokumen tersebut membahas tentang norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan penjelasan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertulis di Indonesia.
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ini membahas pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tentang Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara, agama, dan pertahanan serta keamanan negara."
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945Smywlndr wlndr
Materi Pembelajaran Kelas 10
A. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik
B. Lembaga-lembaga Negara
C. Tata Kelola Pemerintahan yang baik
D. Partisipasi Masyarakat dalam berpolitik
Dokumen tersebut membahas makna alinea dan pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terdapat empat alinea yang masing-masing memuat makna kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan Indonesia, semangat keagamaan, dan tujuan negara. Pokok pikirannya meliputi persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan yang maha esa. Pembukaan UUD 1945 dianggap
Dokumen tersebut membahas tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara dan pemerintahan.
Pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran PPKn tentang pengelolaan keuangan negara dan kekuasaan kehakiman terdiri dari 3 tahapan yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Tahap inti meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan dengan menggunakan pendekatan saintifik. Peserta didik diberikan tugas untuk mengidentifikasi pertanyaan dan menyajikan hasil analisisnya. Penilaian
1. Dokumen ini berisi rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran PPKN kelas XII semester 1 di SMAN 1 Cikembar tentang materi dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah.
2. Pembelajaran akan dilaksanakan dalam 2 pertemuan dengan menggunakan model discovery learning dan mengembangkan 4 kompetensi dasar siswa.
3. Penilaian pembelajaran akan menggunakan tes tulis, observasi sikap, dan
Rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan membahas tentang peranan pers dan dampak globalisasi dalam masyarakat demokratis. Materi pembelajaran meliputi pengertian, fungsi, dan perkembangan pers di Indonesia serta proses, aspek, dan pengaruh globalisasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuannya adalah agar siswa dapat memahami peranan pers dan mengevaluasi dampak globalisasi secara k
Rencana pelaksanaan pembelajaran ini membahas tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pembelajaran akan dilaksanakan selama 1 jam dengan menggunakan metode diskusi dan penugasan kelompok. Siswa akan mengamati kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia lalu menganalisis dan menyajikan hasil diskusi kelompok.
Dokumen tersebut merupakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKn untuk kelas XII tentang materi Dinamika penyelenggaraan Negara dalam konsep NKRI dan federal. RPP tersebut mencakup kompetensi dasar, indikator, materi ajar, pendekatan, strategi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar.
RPP ini merangkum rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran PPKN kelas XII semester dua tentang dinamika penyelenggaraan negara dalam konteks NKRI dan negara federal yang mencakup tujuan, materi, metode, dan kegiatan pembelajaran selama tiga pertemuan.
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ini membahas pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tentang Kasus-kasus Pelanggaran HAM di Indonesia dalam Perspektif Pancasila untuk siswa kelas XII. RPP ini menjelaskan kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, dan penilaian pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam 3 pertemuan untuk membahas berbagai kasus pelang
Buku ini membahas tentang pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk siswa kelas XII SMA/MA/SMK/MAK. Buku ini terdiri dari 7 bab yang mencakup berbagai topik seperti hak asasi manusia, pengelolaan keuangan negara, kekuasaan kehakiman, hubungan internasional, dan dinamika penyelenggaraan negara. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang bertang
Silabus mata pelajaran Bahasa Indonesia SMP menjelaskan kompetensi yang ingin dicapai peserta didik yaitu menjadi insan yang memiliki kemampuan berbahasa dan bersastra untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kompetensi ini dikembangkan melalui pembelajaran bahasa, sastra, dan literasi.
Buku Siswa Bahasa indonesia Kelas VIII SMP Kurikulum 2013Randy Ikas
Dokumen tersebut merupakan bagian dari buku pelajaran Bahasa Indonesia untuk siswa kelas VIII SMP/MTs yang menerangkan tentang pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks dan penjelasan mengenai jenis-jenis teks yang diajarkan pada masing-masing babnya."
rpp media kd 3.3 perumusan uud nri tahun 1945guruppkn11
Rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran PA-BP/PPKn kelas VII SMP Negeri 11 Palembang membahas perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi akan disampaikan melalui model pembelajaran discovery learning dengan tujuan agar siswa dapat menganalisis dan menjelaskan proses perumusan UUD 1945 serta mengembangkan nilai-nilai karakter. Pembelajaran akan dilaksanakan secara kelompok dengan men
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ini membahas tentang APBN dan APBD. Siswa diharapkan memahami pengertian, fungsi, dan peran APBN dan APBD dalam pembangunan. Materi pembelajaran meliputi pengertian, sumber-sumber, dan jenis pengeluaran APBN dan APBD serta mekanisme penyusunannya. Metode pembelajaran yang digunakan adalah diskusi, tanya jawab, dan penugasan.
Rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VIII semester genap ini membahas tentang hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam 5 pertemuan. Materi pembelajaran meliputi hakikat hak asasi manusia, jaminan perlindungan hak dan kewajiban asasi manusia dalam UUD, serta menghargai dan melaksanakan hak dan kewajiban asasi manus
Rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran PPKn di SMALB B YPLB Danyang Purwodadi ini membahas tentang pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945. Dokumen ini menjelaskan kompetensi dasar, indikator pencapaian, tujuan pembelajaran, metode, dan langkah pembelajaran untuk memfasilitasi peserta didik memahami makna alinea dan pokok pikiran Pembukaan UUD 1945.
RPP ini membahas pembelajaran tentang Hak Asasi Manusia yang mencakup tujuan pembelajaran memahami konsep HAM dalam Pancasila, mengidentifikasi pelanggaran HAM di Indonesia, dan menganalisis upaya penyelesaiannya. Materi pembelajaran meliputi HAM berdasarkan Pancasila, berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia, dan upaya penyelesaiannya. Metode pembelajaran yang digunakan antara lain ceramah, diskusi kelompok,
Silabus mata pelajaran PPKn kelas XII mencakup empat kompetensi inti dan beberapa kompetensi dasar yang meliputi berbagai materi seperti HAM, Pancasila, UUD 1945, dan dinamika pengelolaan kekuasaan negara. Pembelajaran dilakukan dengan berbagai metode seperti observasi, presentasi, dan portofolio untuk menilai pemahaman siswa secara individu dan kelompok.
Sidang PPKI membahas rancangan pembukaan dan UUD yang dihasilkan BPUPKI. Dalam sidang pertama, dipilih Sukarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. UUD 1945 pun disahkan, mencakup pembukaan dan 16 bab serta penjelasan umum dan pasal.
Silabus mata pelajaran PPKn kelas XII mencakup kompetensi inti dan kompetensi dasar yang meliputi materi tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia, pasal-pasal UUD 1945 tentang keuangan, BPK, dan kekuasaan kehakiman, serta dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah. Pembelajaran dilakukan secara kolaboratif dengan mengumpulkan data, diskusi, presentasi, dan penilaian berbasis proyek dan
Rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMAN 1 Cikembar membahas empat pertemuan pembelajaran tentang pokok-pokok kaidah fundamental bangsa Indonesia dengan tujuan membangun pemahaman peserta didik mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia, isi Pembukaan UUD 1945, cita-cita dan tujuan bangsa, serta partisipasi aktif dalam perdamaian dunia.
Paragraf pertama membahas tentang Anisa, siswa terpandai di kelasnya yang humoris dan gemar membaca. Paragraf berikutnya membahas tentang kriteria bahan pembelajaran sastra untuk kelas rendah yaitu keterbacaan dan kesesuaian. Paragraf terakhir menjelaskan tentang struktur bahasa Indonesia baku yang ditunjukkan pada suatu kalimat contoh.
Dokumen tersebut berisi soal-soal ujian untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa tentang berbagai konsep pendidikan seperti teori belajar, strategi pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan penerapan kurikulum 2013. Soal-soal tersebut mencakup 32 pertanyaan pilihan ganda.
Teks tersebut berisi 17 pertanyaan mengenai situasi dan tanggapan yang tepat bagi seorang guru dalam berbagai kondisi. Ringkasannya adalah: Teks tersebut memberikan opsi-opsi tanggapan yang tepat bagi seorang guru dalam menghadapi berbagai situasi sehari-hari di sekolah seperti menangani konflik antar siswa, menilai prestasi belajar siswa, serta menjalankan tugas sebagai guru dan petugas tata tertib
Teks tersebut membahas tentang kompetensi pedagogik, sosial, dan kepribadian yang harus dimiliki seorang guru. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain terlibat aktif dalam perencanaan program sekolah, membantu peserta didik yang kurang mampu, serta mengutamakan keselamatan diri dan orang lain dalam menjalankan tugas.
Teks tersebut membahas berbagai soal tentang sosial dan kepribadian, model pembelajaran, penanganan masalah siswa, dan tugas seorang guru. Secara garis besar, teks tersebut memberikan saran agar guru dapat menangani berbagai situasi dengan bijak, adil, dan melibatkan semua pihak terkait.
Teks tersebut berisi soal-soal untuk mengetahui sikap dan tanggapan seseorang dalam berbagai situasi. Soal-soal tersebut meliputi berbagai topik seperti tanggung jawab sebagai PNS, tanggapan terhadap kesalahan, kerjasama tim, dan kerahasiaan informasi.
Teks tersebut membahas mengenai kecenderungan wisatawan Indonesia untuk berlibur ke luar negeri daripada mengunjungi objek wisata di dalam negeri. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti daya tarik objek wisata luar negeri, keterbatasan sarana transportasi dan fasilitas pariwisata di dalam negeri, serta mahalnya biaya. Teks ini juga menyebutkan peningkatan jumlah wisatawan Indonesia yang berkunjung ke luar neger
1. Menggali informasi dari guru dan peserta didik secara terpisah. Kemudian, dengan kesepakatan bersama mengajak dialog keduanya agar keduanya dapat saling memahami.
2. Semua peserta didik dengan prestasi tinggi maupun rendah sama-sama memiliki kebutuhan untuk memelihara motivasi belajar mereka, tetapi bentuk dan strateginya yang berbeda.
3. Sudah menjadi kewajiban guru untuk mengatasi masalah belajar
Dokumen tersebut membahas mengenai perkembangan kognitif peserta didik, perkembangan sosial-emosional, perkembangan moral, kesulitan belajar siswa, teori belajar, dan perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Dokumen ini memberikan penjelasan mengenai berbagai aspek perkembangan peserta didik dan prinsip-prinsip dasar dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran.
Dokumen tersebut berisi soal latihan mengenai perkembangan kognitif, sosial-emosional, dan moral peserta didik. Juga membahas teori belajar, perencanaan pembelajaran, dan kesulitan belajar siswa. Terdiri dari 31 pertanyaan pilihan ganda.
Dokumen tersebut berisi kumpulan soal tes formatif dan sumatif untuk mata pelajaran kompetensi pedagogi. Soal-soal tersebut mencakup pengertian pengukuran, penilaian, tes, dan evaluasi serta mata pelajaran lainnya seperti perencanaan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan pengelolaan kelas.
Buku ini berisi ringkasan singkat mengenai kisi-kisi soal Ujian Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (UKMPPG) Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) tahun 2017. Terdiri dari kisi-kisi soal untuk kompetensi pedagogik dan profesional mata ujian Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan PPKn beserta indikator esensialnya.
Dokumen tersebut berisi paket soal untuk tes kemampuan verbal, kuantitatif, dan logika yang terdiri dari 75 soal pilihan ganda. Soal meliputi materi seperti analogi, hitungan matematika, deret bilangan, persentase, dan logika.
Teks tersebut merupakan soal tes yang terdiri dari 5 subtes yaitu: 1) Padanan kata, 2) Lawan kata, 3) Pemahaman wacana, 4) Deret angka, dan 5) Aritmetika dan konsep aljabar. Subtes tersebut berisi soal-soal pilihan ganda untuk mengetahui kemampuan verbal, kuantitatif, dan logika peserta ujian.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Mata Pelajaran : PPKN
Kelas/Semester : XII/satu
Materi Pokok : Konstitusi Negara yang Mengatur tentang Keuangan, BPK,
dan Kekuasaan Kehakiman
Alokasi Waktu : 16 JP (8 x pertemuan)
A. Kompetensi Inti (KI)
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghargai perilaku jujur, disipin, tanggung jawab, peduli, (gotong rotong,
kerjasama, toleran, damai), santun, resposif dan proaktif, dan menunjukkan sikap
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu
pengetahuan, teknologi, sosial budaya, dan humaniora dengan wawasan
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang
tampak mata.
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai,
merangkai, memodifkasi, dan membuat) dan abstrak (menulis, membaca,
menghitung, dan mengarang) sesuai yang dipelajari dari berbagai sumber lainnya
yang sama dalam sudut pandang /teori.
B. Kompetensi Dasar (KD)
1. Memahami pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan kekuasaan
kehakiman.
2. Menyaji pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan kekuasaan
kehakiman.
C. Indikator
1. menyebut pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 1945 yang mengatur tentang
keuangan, BPK, dan kekuasaan kehakiman,
2. menjelaskan pengelolaan keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
3. mengidentifikasi peran Badan Pemeriksa Keuangan menurut UUD Negara RI Tahun
1945, serta
4. memahami penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam UUD Negara RI Tahun
1945.
D. Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu:
2. menyebut pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 1945 yang mengatur tentang
keuangan, BPK, dan kekuasaan kehakiman,
menjelaskan pengelolaan keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
mengidentifikasi peran Badan Pemeriksa Keuangan menurut UUD Negara RI Tahun
1945, serta
memahami penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam UUD Negara RI Tahun
1945.
E. Materi Pembelajaran
1. Pasal-Pasal UUD Negara RI Tahun 1945 yang Mengatur tentang Keuangan, BPK, dan
Kekuasaan Kehakiman
2. Pengelolaan Keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Peran Badan Pemeriksa Keuangan menurut UUD Negara RI Tahun 1945
4. Penyelengaraan Kekuasaan Kehakiman dalam UUD Negara RI Tahun 1945
F. Metode Pembelajaran
1. Pendekatan : Scientific
2. Metode : Ceramah, tanya jawab dan penugasan
G. Media, alat, dan sumber pembelajaran
1. Media
Powerpoint, OHP
2. Alat/Bahan
Laptop, LCD, spidol, alat tulis, buku materi, kertas
3. Sumber pembelajaran
1. Buku Paket PPKN 3, Erlangga, 2015
2. Buku-buku lain yang relevan;
3. Informasi melalui media cetak dan internet
H. Karakter Kebangsaan
religius
jujur
disiplin
mandiri
semangat kebangsaan
tanggung jawab
3. I. Kegiatan Pembelajaran
1. Pertemuan I
Rincian kegiatan Waktu
Pendahuluan/Kegiatan awal
Memulai pembelajaran dengan salam dan berdoa
bersama, mengecek kehadiran, dan menyiapkan peserta
didik untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, dengan
memberikan penjelasan secara singkat tentang
Konstitusi Negara yang Mengatur Tentang Keuangan,
BPK, dan Kekuasaan Kehakiman,
Guru bertanya secara lisan tentang Konstitusi Negara
yang Mengatur Tentang Keuangan, BPK, dan Kekuasaan
Kehakiman dalam kehidupan sehari-hari.
10 menit
Kegiatan Inti
Mengamati
Siswa mengamati dan memperhatikan presentasi guru
melalui slide powerpoint tentang materi Pasal-Pasal
UUD Negara RI Tahun 1945 yang Mengatur Tentang
Keuangan, BPK, dan Kekuasaan Kehakiman, yang
meliputi Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang Mengatur tentang
Keuangan, dan Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang Mengatur
tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Siswa mengamati dan memperhatikan contoh berupa
gambar dan teori yang mengidentifikasi mengenai Pasal-
Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang Mengatur tentang Keuangan, dan
Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang Mengatur tentang Badan
Pemeriksa Keuangan
Menanya
Siswa mempertanyakan tentang Pasal-Pasal UUD Negara
RI Tahun 1945 yang Mengatur Tentang Keuangan, BPK,
dan Kekuasaan Kehakiman, dan bagian-bagian
didalamnya yang belum mereka pahami dan mengerti.
Guru memberikan arahan mengenai Pasal-Pasal
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang Mengatur tentang Keuangan, dan
Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang Mengatur tentang Badan 70 menit
4. Pemeriksa Keuangan.
Mengeksplorasi
Siswa memperhatikan data atau informasi tentang
Pasal-Pasal UUD Negara RI Tahun 1945 yang Mengatur
Tentang Keuangan, BPK, dan Kekuasaan Kehakiman
pada slide power point.
Siswa membaca buku teks pelajaran PPKn atau buku
sumber lain serta menggunakan internet, koran atau
majalah dan lain sebagainya yang relevan untuk materi
Pasal-Pasal UUD Negara RI Tahun 1945 yang Mengatur
Tentang Keuangan, BPK, dan Kekuasaan Kehakiman
dengan guru sebagai fasilitator.
Guru menilai sikap siswa dalam mereka berinteraksi
secara aktif di dalam kelas.
Mengasosiasi
Guru mempraktikkan model pembelajaran make a
match kepada siswa.
Tiap siswa diberikan satu kartu (bisa berupa jawaban
atau soal), kemudian siswa memikirkan jawaban dan
mencari pasangan melalui kartu dengan tertib.
Siswa diminta untuk berdiskusi dengan pasangan dan
membentuk kelompok yang terdiri dari 4 atau 6 siswa.
Mengomunikasikan
Siswa dalam kelompok menyampaikan hasil
pengumpulan dan simpulan informasi yang diperoleh
Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil
diskusi mereka secara bergantian, siswa dari kelompok
lain menanggapi serta merangkum dalam buku catatan
Guru mengamati, menilai, serta memberikan garis besar
dan arahan dalam aktivitas siswa berdiskusi mengenai
Pasal-Pasal UUD Negara RI Tahun 1945 yang Mengatur
Tentang Keuangan, BPK, dan Kekuasaan Kehakiman.
Penutup
Guru memberikan penghargaan atau saran kepada tiap
kelompok
Dengan bimbingan guru, siswa diminta membuat
rangkuman secara lisan dan menuliskannya
Siswa dan guru melakukan refleksi tentang kegiatan
pembelajaran yang dilakukan pada hari ini.
Guru memberikan evaluasi individu untuk dikerjakan
secara mandiri melalui tugas pertemuan berikutnya
Guru menyampaikan materi yang akan datang dan
mengakhiri pembelajaran dengan membaca doa dan
mengucapkan salam.
10 menit
5. 2. Pertemuan II
Rincian kegiatan Waktu
Pendahuluan/Kegiatan awal
Memulai pembelajaran dengan salam dan berdoa
bersama, mengecek kehadiran, dan menyiapkan peserta
didik untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
Guru dan siswa merefleksi pertemuan sebelumnya, dan
memberikan pertanyaan secara lisan dan singkat
tentang materi sebelumnya.
Guru mengaitkan materi Pasal-Pasal UUD Negara RI
Tahun 1945 yang Mengatur Tentang Keuangan, BPK, dan
Kekuasaan Kehakiman dalam kehidupan sehari-hari.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus
dicapai siswa sesuai dengan materi yang akan dibahas
10 menit
Kegiatan Inti
Mengamati
Siswa mengamati dan memperhatikan slide power point
yang berkaitan dengan materi Pasal-Pasal UUD Negara
RI Tahun 1945 yang Mengatur Tentang Keuangan, BPK,
dan Kekuasaan Kehakiman, yang meliputi Pasal-Pasal
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang Mengatur tentang Kekuasaan
Kehakiman.
Siswa mengamati dan memperhatikan contoh yang
diberikan oleh guru melalui slide dan papan tulis
mengenai materi Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang Mengatur
tentang Kekuasaan Kehakiman.
Menanya
Siswa menanyakan Pasal-Pasal UUD Negara RI Tahun
1945 yang Mengatur Tentang Keuangan, BPK, dan
Kekuasaan Kehakiman dan bagian-bagian didalamnya
yang belum mereka pahami.
Guru memberikan arahan mengenai materi tersebut
secara jelas dan rinci.
Mengeksplorasi:
Siswa memperhatikan data atau informasi tentang
Pasal-Pasal UUD Negara RI Tahun 1945 yang Mengatur
Tentang Keuangan, BPK, dan Kekuasaan Kehakiman
melalui slide power point dan papan tulis.
Siswa membaca buku teks pelajaran PPKn dan buku
sumber lain yang relevan, serta media internet
mengenai materi tersebut.
Mengasosiasi
70 menit
6. Siswa diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri
dari 5-6 siswa, dan ditunjuk satu orang sebagai ketua
kelompok.
Tiap kelompok diberi tugas berdiskusi untuk membuat
laporan secara singkat mengenai Pasal-Pasal UUD
Negara RI Tahun 1945 yang Mengatur Tentang
Keuangan, BPK, dan Kekuasaan Kehakiman dengan
disertai contoh. (buku Paket hal 51) Materi dapat dicari
melalui buku-buku lain yang relevan dan juga melalui
internet.
Guru membimbing dan menilai aktivitas siswa dalam
berdiskusi
Mengomunikasikan
Ketua dari tiap-tiap kelompok memberikan penjelasan
atau presentasi di depan kelas secara bergantian.
Kelompok yang lain memperhatikan dan dapat
memberikan pendapat tentang presentasi yang
diberikan, dan merangkum dalam buku catatan.
Guru mengamati, menilai, serta membimbing aktivitas
siswa dalam berdiskusi dan presentasi.
Penutup
Guru bersama siswa menyimpulkan tentang materi yang
telah dipelajari mengenai Pasal-Pasal UUD Negara RI
Tahun 1945 yang Mengatur Tentang Keuangan, BPK, dan
Kekuasaan Kehakiman.
Guru memberikan evaluasi individu untuk dikerjakan
secara mandiri melalui tugas
Guru menyampaikan materi yang akan datang dan
mengakhiri pembelajaran dengan membaca doa dan
mengucapkan salam
10 menit
3. Pertemuan III
Rincian kegiatan Waktu
Pendahuluan/Kegiatan awal
Memulai pembelajaran dengan salam dan berdoa
bersama, mengecek kehadiran, dan menyiapkan peserta
didik untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
Guru dan siswa merefleksi pertemuan sebelumnya, dan
memberikan pertanyaan secara lisan dan singkat
tentang materi sebelumnya.
Guru mengaitkan materi Pengelolaan Keuangan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dalam kehidupan sehari-
10 menit
7. hari.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus
dicapai siswa sesuai dengan materi yang akan dibahas
Kegiatan Inti
Mengamati
Siswa mengamati dan memperhatikan slide power point
yang berkaitan dengan materi Pengelolaan Keuangan
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi
Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara, Asas-
Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara, dan
Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara.
Siswa mengamati dan memperhatikan contoh yang
diberikan oleh guru melalui slide mengenai Pengelolaan
Keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
meliputi Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan
Negara, Asas-Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara,
dan Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara.
Menanya
Siswa menanyakan Pengelolaan Keuangan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan bagian-bagian
didalamnya yang belum mereka mengerti dan pahami .
Guru memberikan arahan Pengelolaan Keuangan Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi Pengertian
dan Ruang Lingkup Keuangan Negara, Asas-Asas Umum
Pengelolaan Keuangan Negara, danKekuasaan atas
Pengelolaan Keuangan Negara tersebut secara lebih rinci
dan jelas serta bagaimana implementasinya dalam
kehidupan sehari-hari.
Mengeksplorasi:
Siswa memperhatikan data atau informasi tentang
Pengelolaan Keuangan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang meliputi Pengertian dan Ruang Lingkup
Keuangan Negara, Asas-Asas Umum Pengelolaan
Keuangan Negara, danKekuasaan atas Pengelolaan
Keuangan Negara pada slide power point dan papan
tulis.
Siswa membaca buku teks pelajaran PPKn dan buku
sumber lain yang relevan mengenai Pengelolaan
Keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
meliputi Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan
Negara, Asas-Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara,
dan Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara.
Mengasosiasi
Siswa diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri
dari 3-4 siswa.
70 menit
8. Tiap kelompok diberi tugas berdiskusi untuk membuat
laporan secara singkat mengenai Pengelolaan Keuangan
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terjadi di
lingkungan tempat tinggal masing-masing, berdasarkan
atau mengacu pada Pengertian dan Ruang Lingkup
Keuangan Negara, Asas-Asas Umum Pengelolaan
Keuangan Negara, dan Kekuasaan atas Pengelolaan
Keuangan Negara yang telah dipelajari.
Setiap kelompok diberi waktu 5 menit untuk berdiskusi
dan menyamakan pendapat dari setiap anggota.
Guru membimbing dan menilai aktivitas siswa dalam
berdiskusi
Mengomunikasikan
Dua kelompok diminta maju untuk memberikan
presentasi mengenai diskusi mereka, dengan
memberikan argumen mengenai materi yang diberikan..
Guru sebagai moderator, membimbing dan memberikan
arahan kepada siswa dalam debat mereka.
Kelompok yang lain memperhatikan dan dapat
memberikan pendapat tentang presentasi yang
diberikan, dan merangkum dalam buku catatan.
Guru mengamati, menilai, serta membimbing aktivitas
siswa dalam berdiskusi dan presentasi.
Penutup
Guru bersama siswa menyimpulkan tentang materi yang
telah dipelajari mengenai Pengertian dan Ruang Lingkup
Keuangan Negara, Asas-Asas Umum Pengelolaan
Keuangan Negara, dan Kekuasaan atas Pengelolaan
Keuangan Negara.
Guru memberikan evaluasi individu untuk dikerjakan
secara mandiri melalui tugas
Guru menyampaikan materi yang akan datang dan
mengakhiri pembelajaran dengan membaca doa dan
mengucapkan salam
10 menit
4. Pertemuan IV
Rincian kegiatan Waktu
Pendahuluan/Kegiatan awal
Memulai pembelajaran dengan salam dan berdoa
bersama, mengecek kehadiran, dan menyiapkan peserta
didik untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
Guru dan siswa merefleksi pertemuan sebelumnya, dan
memberikan pertanyaan secara lisan dan singkat 10 menit
9. tentang materi sebelumnya.
Guru mengaitkan materi tentang Pengelolaan Keuangan
Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kehidupan
sehari-hari.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus
dicapai siswa sesuai dengan materi yang akan dibahas
Kegiatan Inti
Mengamati
Siswa mengamati dan memperhatikan slide power point
yang berkaitan dengan materi Pengelolaan Keuangan
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang meliputi
Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban APBN, Penyusunan, Penetapan,
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD, dan
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Bank
Sentral, Pemerintah Daerah, Serta Pemerintah/Lembaga
Asing.
Siswa mengamati dan memperhatikan contoh yang
diberikan oleh guru melalui slide dan papan tulis
mengenai Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban APBN, Penyusunan, Penetapan,
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD, dan
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Bank
Sentral, Pemerintah Daerah, Serta Pemerintah/Lembaga
Asing.
Menanya
Siswa menanyakan bagaimana Penyusunan, Penetapan,
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBN,
Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban APBD, dan Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah
Daerah, Serta Pemerintah/Lembaga Asing dan
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yang belum
mereka mengerti dan pahami.
Guru memberikan arahan Penyusunan, Penetapan,
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBN,
Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban APBD, dan Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah
Daerah, Serta Pemerintah/Lembaga Asing dengan lebih
jelas dan rinci.
Mengeksplorasi:
Siswa memperhatikan data atau informasi tentang
Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban APBN, Penyusunan, Penetapan,
70 menit
10. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD, dan
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Bank
Sentral, Pemerintah Daerah, Serta Pemerintah/Lembaga
Asing pada slide power point dan papan tulis.
Siswa membaca buku teks pelajaran PPKn dan buku
sumber lain yang relevan mengenai Penyusunan,
Penetapan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
APBN, Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban APBD, dan Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah
Daerah, Serta Pemerintah/Lembaga Asing.
Mengasosiasi
Siswa diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri
dari 5-6 siswa, dan ditunjuk satu orang sebagai ketua
kelompok, dan menerapkan model pembelajaran group
investigation.
Ketua kelompok diminta untuk mengambil undian
materi yang akan dibahas dalam tiap-tiap kelompok,
guru memberikan penjelasan singkat mengenai tugas
yang diberikan dan yang harus dilakukan oleh kelompok
tersebut.
Setiap kelompok diberi tugas untuk menganalisa
mengenai Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban APBN, Penyusunan, Penetapan,
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD, dan
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Bank
Sentral, Pemerintah Daerah, Serta Pemerintah/Lembaga
Asing sesuai dengan undian yang diterima oleh
kelompok. (Tugas Buku Paket hal 60)
Guru membimbing dan menilai aktivitas siswa dalam
berdiskusi
Mengomunikasikan
Ketua dari tiap-tiap kelompok memberikan penjelasan
atau presentasi di depan kelas secara bergantian.
Kelompok yang lain memperhatikan dan dapat
memberikan pendapat tentang presentasi yang
diberikan, dan merangkum dalam buku catatan.
Guru mengamati, menilai, serta membimbing aktivitas
siswa dalam berdiskusi dan presentasi.
Penutup
Guru bersama siswa menyimpulkan tentang materi yang
telah dipelajari, yaitu Penyusunan, Penetapan,
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBN,
Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban APBD, dan Hubungan Keuangan 10 menit
11. Antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah
Daerah, Serta Pemerintah/Lembaga Asing.
Guru memberikan evaluasi individu untuk dikerjakan
secara mandiri melalui tugas
Guru menyampaikan materi yang akan datang dan
mengakhiri pembelajaran dengan membaca doa dan
mengucapkan salam
5. Pertemuan V
Rincian kegiatan Waktu
Pendahuluan/Kegiatan awal
Memulai pembelajaran dengan salam dan berdoa
bersama, mengecek kehadiran, dan menyiapkan peserta
didik untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
Guru dan siswa merefleksi pertemuan sebelumnya, dan
memberikan pertanyaan secara lisan dan singkat
tentang materi sebelumnya.
Guru mengaitkan materi tentang Peran Badan
Pemeriksa Keuangan Menurut UUD Negara RI Tahun
1945 dalam kehidupan sehari-hari.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus
dicapai siswa sesuai dengan materi yang akan dibahas
10 menit
Kegiatan Inti
Mengamati
Siswa mengamati dan memperhatikan slide power point
yang berkaitan dengan materi Peran Badan Pemeriksa
Keuangan Menurut UUD Negara RI Tahun 1945, yang
meliputi Kedudukan dan keanggotaan BPK, Tugas dan
Kewenangan, dan Pemilihan dan Penghentian anggota
BPK.
Siswa mengamati dan memperhatikan contoh yang
diberikan oleh guru melalui slide dan papan tulis
mengenai Kedudukan dan keanggotaan BPK, Tugas dan
Kewenangan, dan Pemilihan dan Penghentian anggota
BPK.
Menanya
Siswa menanyakan bagaimana Peran Badan Pemeriksa
Keuangan Menurut UUD Negara RI Tahun 1945, yang
meliputi Kedudukan dan keanggotaan BPK, Tugas dan
Kewenangan, dan Pemilihan dan Penghentian anggota
BPK dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari
yang belum mereka mengerti dan pahami.
12. Guru memberikan arahan Peran Badan Pemeriksa
Keuangan Menurut UUD Negara RI Tahun 1945, yang
meliputi Kedudukan dan keanggotaan BPK, Tugas dan
Kewenangan, dan Pemilihan dan Penghentian anggota
BPK dengan lebih jelas dan rinci.
Mengeksplorasi:
Siswa memperhatikan data atau informasi tentang Peran
Badan Pemeriksa Keuangan Menurut UUD Negara RI
Tahun 1945, yang meliputi Kedudukan dan keanggotaan
BPK, Tugas dan Kewenangan, dan Pemilihan dan
Penghentian anggota BPK pada slide power point dan
papan tulis.
Siswa membaca buku teks pelajaran PPKn dan buku
sumber lain yang relevan mengenai Peran Badan
Pemeriksa Keuangan Menurut UUD Negara RI Tahun
1945, yang meliputi Kedudukan dan keanggotaan BPK,
Tugas dan Kewenangan, dan Pemilihan dan Penghentian
anggota BPK.
Mengasosiasi
Siswa diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri
dari 5-6 siswa, dan ditunjuk satu orang sebagai ketua
kelompok, dan menerapkan model pembelajaran group
investigation.
Ketua kelompok diminta untuk mengambil undian
materi yang akan dibahas dalam tiap-tiap kelompok,
guru memberikan penjelasan singkat mengenai tugas
yang diberikan dan yang harus dilakukan oleh kelompok
tersebut.
Setiap kelompok diberi tugas untuk menganalisa
mengenai Pemeriksa Keuangan Menurut UUD Negara RI
Tahun 1945 dan mengacu pada Kedudukan dan
keanggotaan BPK, Tugas dan Kewenangan, dan
Pemilihan dan Penghentian anggota BPK sesuai dengan
undian yang diterima oleh kelompok.
Guru membimbing dan menilai aktivitas siswa dalam
berdiskusi
Mengomunikasikan
Ketua dari tiap-tiap kelompok memberikan penjelasan
atau presentasi di depan kelas secara bergantian.
Kelompok yang lain memperhatikan dan dapat
memberikan pendapat tentang presentasi yang
diberikan, dan merangkum dalam buku catatan.
Guru mengamati, menilai, serta membimbing aktivitas
siswa dalam berdiskusi dan presentasi.
70 menit
Penutup
13. Guru bersama siswa menyimpulkan tentang materi yang
telah dipelajari, yaitu Kedudukan dan keanggotaan BPK,
Tugas dan Kewenangan, dan Pemilihan dan Penghentian
anggota BPK.
Guru memberikan evaluasi individu untuk dikerjakan
secara mandiri melalui tugas
Guru menyampaikan materi yang akan datang dan
mengakhiri pembelajaran dengan membaca doa dan
mengucapkan salam
10 menit
6. Pertemuan VI
Rincian kegiatan Waktu
Pendahuluan/Kegiatan awal
Memulai pembelajaran dengan salam dan berdoa
bersama, mengecek kehadiran, dan menyiapkan peserta
didik untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
Guru dan siswa merefleksi pertemuan sebelumnya, dan
memberikan pertanyaan secara lisan dan singkat
tentang materi sebelumnya.
Guru mengaitkan materi tentang Pemeriksa Keuangan
Menurut UUD Negara RI Tahun 1945 dalam kehidupan
sehari-hari.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus
dicapai siswa sesuai dengan materi yang akan dibahas
10 menit
Kegiatan Inti
Mengamati
Siswa mengamati dan memperhatikan slide power point
yang berkaitan dengan materi Pemeriksa Keuangan
Menurut UUD Negara RI Tahun 1945, yang meliputi
Kekebalan Hukum, Kode Etik, Pelaksana BPK, dan
Anggaran BPK.
Siswa mengamati dan memperhatikan contoh yang
diberikan oleh guru melalui slide dan papan tulis
mengenai Pemeriksa Keuangan Menurut UUD Negara RI
Tahun 1945, yang meliputi Kekebalan Hukum, Kode
Etik, Pelaksana BPK, dan Anggaran BPK.
Menanya
Siswa menanyakan bagaimana Pemeriksa Keuangan
Menurut UUD Negara RI Tahun 1945, yang meliputi
Kekebalan Hukum, Kode Etik, Pelaksana BPK, dan
Anggaran BPK dan penerapannya dalam kehidupan
sehari-hari yang belum mereka mengerti dan pahami.
Guru memberikan arahan Pemeriksa Keuangan Menurut
14. UUD Negara RI Tahun 1945, yang meliputi Kekebalan
Hukum, Kode Etik, Pelaksana BPK, dan Anggaran BPK
dengan lebih jelas dan rinci.
Mengeksplorasi:
Siswa memperhatikan data atau informasi tentang
Pemeriksa Keuangan Menurut UUD Negara RI Tahun
1945, yang meliputi Kekebalan Hukum, Kode Etik,
Pelaksana BPK, dan Anggaran BPK pada slide power
point dan papan tulis.
Siswa membaca buku teks pelajaran PPKn dan buku
sumber lain yang relevan mengenai Pemeriksa
Keuangan Menurut UUD Negara RI Tahun 1945, yang
meliputi Kekebalan Hukum, Kode Etik, Pelaksana BPK,
dan Anggaran BPK.
Mengasosiasi
Siswa diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri
dari 5-6 siswa, dan ditunjuk satu orang sebagai ketua
kelompok, dan menerapkan model pembelajaran group
investigation.
Ketua kelompok diminta untuk mengambil undian
materi yang akan dibahas dalam tiap-tiap kelompok,
guru memberikan penjelasan singkat mengenai tugas
yang diberikan dan yang harus dilakukan oleh kelompok
tersebut.
Setiap kelompok diberi tugas untuk menganalisa
mengenai Pemeriksa Keuangan Menurut UUD Negara RI
Tahun 1945, yang meliputi Kekebalan Hukum, Kode
Etik, Pelaksana BPK, dan Anggaran BPK sesuai dengan
undian yang diterima oleh kelompok. (Tugas Buku Paket
hal 71)
Guru membimbing dan menilai aktivitas siswa dalam
berdiskusi
Mengomunikasikan
Ketua dari tiap-tiap kelompok memberikan penjelasan
atau presentasi di depan kelas secara bergantian.
Kelompok yang lain memperhatikan dan dapat
memberikan pendapat tentang presentasi yang
diberikan, dan merangkum dalam buku catatan.
Guru mengamati, menilai, serta membimbing aktivitas
siswa dalam berdiskusi dan presentasi.
70 menit
Penutup
Guru bersama siswa menyimpulkan tentang materi yang
telah dipelajari, yaitu Pemeriksa Keuangan Menurut
UUD Negara RI Tahun 1945, yang meliputi Kekebalan
Hukum, Kode Etik, Pelaksana BPK, dan Anggaran BPK.
15. Guru memberikan evaluasi individu untuk dikerjakan
secara mandiri melalui tugas
Guru menyampaikan materi yang akan datang dan
mengakhiri pembelajaran dengan membaca doa dan
mengucapkan salam
10 menit
7. Pertemuan VII
Rincian kegiatan Waktu
Pendahuluan/Kegiatan awal
Memulai pembelajaran dengan salam dan berdoa
bersama, mengecek kehadiran, dan menyiapkan peserta
didik untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
Guru dan siswa merefleksi pertemuan sebelumnya, dan
memberikan pertanyaan secara lisan dan singkat
tentang materi sebelumnya.
Guru mengaitkan materi tentang Penyelengaraan
Kekuasaan Kehakiman dalam UUD Negara RI Tahun
1945 dalam kehidupan sehari-hari.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus
dicapai siswa sesuai dengan materi yang akan dibahas
10 menit
Kegiatan Inti
Mengamati
Siswa mengamati dan memperhatikan slide power point
yang berkaitan dengan materi Penyelengaraan
Kekuasaan Kehakiman dalam UUD Negara RI Tahun
1945, yang meliputi Asas Penyelenggaraan Kekuasaan
Kehakiman, Pelaku Kekuasaan Kehakiman.
Siswa mengamati dan memperhatikan contoh yang
diberikan oleh guru melalui slide dan papan tulis
mengenai Penyelengaraan Kekuasaan Kehakiman dalam
UUD Negara RI Tahun 1945, yang meliputi Asas
Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, Pelaku
Kekuasaan Kehakiman.
Menanya
Siswa menanyakan bagaimana Penyelengaraan
Kekuasaan Kehakiman dalam UUD Negara RI Tahun
1945, yang meliputi Asas Penyelenggaraan Kekuasaan
Kehakiman, Pelaku Kekuasaan Kehakiman dan
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yang belum
mereka mengerti dan pahami.
Guru memberikan arahan materi Penyelengaraan
Kekuasaan Kehakiman dalam UUD Negara RI Tahun
1945, yang meliputi Asas Penyelenggaraan Kekuasaan
16. Kehakiman, Pelaku Kekuasaan Kehakiman dengan lebih
jelas dan rinci.
Mengeksplorasi:
Siswa memperhatikan data atau informasi tentang
Penyelengaraan Kekuasaan Kehakiman dalam UUD
Negara RI Tahun 1945, yang meliputi Asas
Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, Pelaku
Kekuasaan Kehakiman pada slide power point dan
papan tulis.
Siswa membaca buku teks pelajaran PPKn dan buku
sumber lain yang relevan mengenai Penyelengaraan
Kekuasaan Kehakiman dalam UUD Negara RI Tahun
1945, yang meliputi Asas Penyelenggaraan Kekuasaan
Kehakiman, Pelaku Kekuasaan Kehakiman.
Mengasosiasi
Siswa diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri
dari 5-6 siswa, dan ditunjuk satu orang sebagai ketua
kelompok, dan menerapkan model pembelajaran group
investigation.
Ketua kelompok diminta untuk mengambil undian
materi yang akan dibahas dalam tiap-tiap kelompok,
guru memberikan penjelasan singkat mengenai tugas
yang diberikan dan yang harus dilakukan oleh kelompok
tersebut.
Setiap kelompok diberi tugas untuk menganalisa
mengenai Penyelengaraan Kekuasaan Kehakiman dalam
UUD Negara RI Tahun 1945, yang meliputi Asas
Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, Pelaku
Kekuasaan Kehakiman dengan undian yang diterima
oleh kelompok. (Tugas Buku Paket hal 79)
Guru membimbing dan menilai aktivitas siswa dalam
berdiskusi
Mengomunikasikan
Ketua dari tiap-tiap kelompok memberikan penjelasan
atau presentasi di depan kelas secara bergantian.
Kelompok yang lain memperhatikan dan dapat
memberikan pendapat tentang presentasi yang
diberikan, dan merangkum dalam buku catatan.
Guru mengamati, menilai, serta membimbing aktivitas
siswa dalam berdiskusi dan presentasi.
70 menit
Penutup
Guru bersama siswa menyimpulkan tentang materi yang
telah dipelajari, yaitu Penyelengaraan Kekuasaan
Kehakiman dalam UUD Negara RI Tahun 1945, yang
meliputi Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman,
17. Pelaku Kekuasaan Kehakiman.
Guru memberikan evaluasi individu untuk dikerjakan
secara mandiri melalui tugas
Guru menyampaikan materi yang akan datang dan
mengakhiri pembelajaran dengan membaca doa dan
mengucapkan salam
10 menit
8. Pertemuan VIII
Rincian kegiatan Waktu
Pendahuluan/Kegiatan awal
Memulai pembelajaran dengan salam dan berdoa
bersama, mengecek kehadiran, dan menyiapkan peserta
didik untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
Guru dan siswa merefleksi pertemuan sebelumnya, dan
memberikan pertanyaan secara lisan dan singkat
tentang materi sebelumnya.
Guru mengaitkan materi tentang Penyelengaraan
Kekuasaan Kehakiman dalam UUD Negara RI Tahun
1945, dalam kehidupan sehari-hari.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus
dicapai siswa sesuai dengan materi yang akan dibahas
10 menit
Kegiatan Inti
Mengamati
Siswa mengamati dan memperhatikan slide power point
yang berkaitan dengan materi Penyelengaraan
Kekuasaan Kehakiman dalam UUD Negara RI Tahun
1945, yang meliputi Putusan Pengadilan, Pelaksanaan
Putusan Pengadilan, Bantuan Hukum, dan Penyelesaian
Sengketa di Luar Pengadilan.
Siswa mengamati dan memperhatikan contoh yang
diberikan oleh guru melalui slide dan papan tulis
mengenai Penyelengaraan Kekuasaan Kehakiman dalam
UUD Negara RI Tahun 1945, yang meliputi Putusan
Pengadilan, Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Bantuan
Hukum, dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.
Menanya
Siswa menanyakan bagaimana Penyelengaraan
Kekuasaan Kehakiman dalam UUD Negara RI Tahun
1945, yang meliputi Putusan Pengadilan, Pelaksanaan
Putusan Pengadilan, Bantuan Hukum, dan Penyelesaian
Sengketa di Luar Pengadilan dan penerapannya dalam
kehidupan sehari-hari yang belum mereka mengerti dan
pahami.
18. Guru memberikan arahan Penyelengaraan Kekuasaan
Kehakiman dalam UUD Negara RI Tahun 1945, yang
meliputi Putusan Pengadilan, Pelaksanaan Putusan
Pengadilan, Bantuan Hukum, dan Penyelesaian Sengketa
di Luar Pengadilan dengan lebih jelas dan rinci.
Mengeksplorasi:
Siswa memperhatikan data atau informasi tentang
Penyelengaraan Kekuasaan Kehakiman dalam UUD
Negara RI Tahun 1945, yang meliputi Putusan
Pengadilan, Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Bantuan
Hukum, dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
pada slide power point dan papan tulis.
Siswa membaca buku teks pelajaran PPKn dan buku
sumber lain yang relevan mengenai Penyelengaraan
Kekuasaan Kehakiman dalam UUD Negara RI Tahun
1945, yang meliputi Putusan Pengadilan, Pelaksanaan
Putusan Pengadilan, Bantuan Hukum, dan Penyelesaian
Sengketa di Luar Pengadilan.
Mengasosiasi
Siswa diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri
dari 5-6 siswa, dan ditunjuk satu orang sebagai ketua
kelompok, dan menerapkan model pembelajaran group
investigation.
Ketua kelompok diminta untuk mengambil undian
materi yang akan dibahas dalam tiap-tiap kelompok,
guru memberikan penjelasan singkat mengenai tugas
yang diberikan dan yang harus dilakukan oleh kelompok
tersebut.
Setiap kelompok diberi tugas untuk menganalisa
mengenai Penyelengaraan Kekuasaan Kehakiman dalam
UUD Negara RI Tahun 1945, yang meliputi Putusan
Pengadilan, Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Bantuan
Hukum, dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
dengan undian yang diterima oleh kelompok. (Tugas
Buku Paket hal 79)
Guru membimbing dan menilai aktivitas siswa dalam
berdiskusi
Mengomunikasikan
Ketua dari tiap-tiap kelompok memberikan penjelasan
atau presentasi di depan kelas secara bergantian.
Kelompok yang lain memperhatikan dan dapat
memberikan pendapat tentang presentasi yang
diberikan, dan merangkum dalam buku catatan.
Guru mengamati, menilai, serta membimbing aktivitas
siswa dalam berdiskusi dan presentasi.
70 menit
19. Penutup
Guru bersama siswa menyimpulkan tentang materi yang
telah dipelajari, yaitu Penyelengaraan Kekuasaan
Kehakiman dalam UUD Negara RI Tahun 1945, yang
meliputi Putusan Pengadilan, Pelaksanaan Putusan
Pengadilan, Bantuan Hukum, dan Penyelesaian Sengketa
di Luar Pengadilan.
Guru memberikan evaluasi individu untuk dikerjakan
secara mandiri melalui tugas
Guru menyampaikan materi yang akan datang dan
mengakhiri pembelajaran dengan membaca doa dan
mengucapkan salam
10 menit
J. Metode Penilaian
Penilaian dilakukan selama kegiatan pembelajaran yaitu penilaian sikap,
pengetahuan dan keterampilan.
Instrumen penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan terlampir.
No Aspek yang dinilai
Teknik
Penilaian
Waktu Penilaian
1. Sikap
a. Terlibat aktif dalam kegiatan
pembelajaran yang dilakukan .
b. Toleran terhadap penugasan yang
berbeda dan kreatif.
c. Peduli dalam kegiatan pembelajaran
d. Disiplin selama proses pembelajaran
e. Jujur dalam melakukan tugas yang
diberikan
f. Tanggung jawab dalam menyelesaikan
tugas
Observasi Selama
pembelajaran dan
Saat diskusi
2. Pengetahuan
Menyelesaikan tugas yang relevan Penugasan Penyelesaian
pribadi
20. No Aspek yang dinilai
Teknik
Penilaian
Waktu Penilaian
3. Keterampilan
Terampil menerapkan konsep/prinsip
dan strategi penugasan yang relevan
Studi Kasus Penyelesaian
kelompok
K. Instrumen Penilaian hasil Belajar
1. Penilaian Sikap : Observasi
2. Penilaian Pengetahuan : Penugasan
3. Penilaian Keterampilan : Studi Kasus
21. 1. LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP
Penilaian Observasi
Satuan Pendidikan : SMA
Mata Pelajaran : PPKn
Kelas/ Semester : XII/1
Tahun Pelajaran : 2015/2016
Waktu Pengamatan : Pada saat Pelaksanaan pembelajaran.
Indikator : 1. Aktif
2. Kerjasama
3. Toleran
Rubrik:
Indikator sikap aktif dalam pembelajaran:
1. Kurang baik jika menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian dalam pembelajaran
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha ambil bagian dalam pembelajaran tetapi
belum konsisten
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha ambil bagian dalam pembelajaran tetapi
belum konsisten
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ambil bagian dalam menyelesaikan tugas
kelompok secara terus menerus dan konsisten
Indikator sikap bekerjasama dalam kegiatan kelompok.
1. Kurang baik jika sama sekali tidak berusaha untuk bekerjasama dalam kegiatan
kelompok.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk bekerjasama dalam kegiatan
kelompok tetapi masih belum konsisten.
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok
tetapi masih belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan adanya usaha bekerjasama dalam kegiatan kelompok
secara terus menerus dan konsisten.
Indikator sikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan
kreatif.
1. Kurang baik jika sama sekali tidak bersikap toleran terhadap penugasan dan kreatif.
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk bersikap toleran terhadap penugasan
yang berbeda dan kreatif tetapi masih belum konsisten
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap penugasan
yang berbeda dan kreatif tetapi masuih belum konsisten.
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap
penugasan yang berbeda dan kreatif secara terus menerus dan konsisten.
Bubuhkan tanda √pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.
22. 1. LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN SIKAP
Mata pelajaran : PPKn
Kelas/semester : XII/Satu
Materi pokok : Konstitusi Negara yang Mengatur Tentang Keuangan, BPK, dan
Kekuasaan Kehakiman
NO Nama
siswa
OBSERVASI
Jumlah
skor
Nilai
Religius Toleransi Demokratis Semangat
kebangsaan
Disiplin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Keterangan pengisian skor:
4=sangat baik
3=baik
2=cukup
1=kurang
23. 2. LEMBAR PENGAMATAN PENGETAHUAN
Penugasan kelompok
Satuan Pendidikan : SMA
Mata Pelajaran : PPKn
Kelas : XII
Rubrik Penilaian
No. Kriteria Kelompok
4 3 2 1
1 Kesesuaian dengan konsep dan prinsip pendidikan
pancasila dan kewarganegaraan
2 Ketepatan memilih bahan/materi pembelajaran
3 Kreativitas
4 Ketepatan waktu pengumpulan tugas
5 Kerapihan hasil
6 Nilai estetika
Keterangan: 4 = sangat baik; 3 = baik; 2 = cukup baik; 1= kurang baik
Nilai Perolehan =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑘𝑜𝑟
20
24. Studi Kasus
BPK Menandatangani Kesepakatan Bersama dengan PPATK
Sesuai dengan Pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2004, BPK memiliki kewenangan untuk
mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis
barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi obyek
pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas
pemeriksaannya. Namun, BPK tidak memiliki kewenangan untuk menelusuri aliran
dana/uang atau mutasi rekening dari pihak-pihak yang diperiksa oleh BPK.
Kewenangan untuk menelusuri aliran dana tersebut dimiliki oleh PPATK.
Pada hari ini Selasa, 24 Februari 2015, di Kantor BPK RI, Jakarta telah
ditandatangani kesepakatan bersama mengenai kerja sama dalam rangka pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang antara BPK yang diwakili Ketua BPK RI,
Dr. Harry Azhar Azis, MA., dengan PPATK yang diwakili Kepala PPATK, Dr. Muhammad
Yusuf, SH. MM.
Kesepakatan Bersama yang diinisiasi oleh Anggota II BPK tersebut merupakan
pembaharuan dari kesepakatan bersama tahun 2006. Pembaharuan tersebut dilakukan
untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan
sebagai upaya saling bersinergi dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang kedua
belah pihak.
Ruang lingkup Kesepakatan Bersama meliputi: (1) pertukaran informasi; (2)
penugasan pegawai; (3) pendidikan dan pelatihan; (4) sosialisasi; (5) bantuan; dan (6)
pengembangan sistem informasi.
Dengan Kesepakatan Bersama tersebut, melalui bantuan PPATK, BPK mempunyai
kemampuan untuk mengetahui aliran dana terkait dengan transaksi keuangan yang
mencurigakan dari hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara.
Begitu juga dengan PPATK, PPATK memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti
informasi mengenai transaksi keuangan yang mencurigakan yang melibatkan pihak-
25. pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara dengan meminta bantuan BPK
untuk menindaklanjuti informasi tersebut dengan pemeriksaan.
Dengan kesepakatan bersama ini, diharapkan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK
menjadi lebih efektif, sehingga kualitas pemeriksaan BPK semakin meningkat.
Sumber: http://www.bpk.go.id/news/bpk-menandatangani-kesepakatan-bersama-dengan-ppatk,dengan
pengubahan,diakses pada 29 Mei 2015
Setelah membaca berita di atas, jawablah pertanyaan berikut.
1. Apa kepanjangan PPATK?
2. Mengapa BPK perlu mengadakan kesepakatan bersama dengan PPATK?
3. Apakah BPK perlu mengadakan kesepakatan bersama dengan kekuasaan
kehakiman?
26. 1. PENILAIAN KINERJA PRESENTASI
Studi kasus
Mata pelajaran : PPKn
Materi : Konstitusi Negara yang Mengatur Tentang Keuangan, BPK, dan
Kekuasaan Kehakiman
Alokasi waktu : 2x45 menit
Nama siswa : …….
Kelas : ……
No Aspek yang dinilai
Penilaian
1 2 3
1 Komunikasi
2 Sistematika penyampaian
3 Wawasan
4 Keberanian
5 Antusias
6 Penampilan
Mengetahui, Guru mata pelajaran
Kepalasekolah
( ) ( )