Rencana Strategis BPBD Kabupaten Pakpak Bharat 2011-2015 memberikan gambaran tugas pokok dan fungsi BPBD dalam penanggulangan bencana, struktur organisasi, dan rencana program dan kegiatan untuk lima tahun ke depan.

1. ii
RENCANA STRATEGIS
(2011 – 2015)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH (BPBD) KABUPATEN PAKPAK
BHARAT

2. iii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ………………………………………………………………..... i
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………... ii
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………… 1
1.1. Latar Belakang …………………………………………………………..... 1
1.2. Landasan Hukum ………………………………………………………… 1
1.3. Maksud dan Tujuan ……………………………………………………… 3
1.4. Sistematika Penulisan …………………………………………………… 4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH ………………………………………………………… 5
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD……..…………………... 5
2.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD………………………………….. 5
2.2.3 Struktur Organisasi SKPD ……………………………………….. 6
2.2 Susunan Kepegawaian dan Aset yang dikelola ………………………. 21
2.2.1 Susunan Kepegawaian……………………………………………. 21
2.2.2 Aset yang dikelola ………………………………………………… 22
2.3 Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran………………………………. 23
2.3.1 Jenis Pelayanan……………………………………………………. 23
2.3.2 Kelompok Sasaran…………………………………………………. 24
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH…………………….. 25
3.1 Gambaran Umum Daerah terkait dengan Pelayanan SKPD ……….. 25

3. iv
3.2 Hasil yang dicapai Lima Tahun Sebelumnya …………………………. 27
3.3 Analisa Isu-Isu Strategis berkaitan dengan Tugas dan Fungsi SKPD. 33
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ……… 35
4.1 Visi ………………………………………………………………………….. 35
4.2 Misi …………………………………………………………………………. 36
4.3 Tujuan dan Sasaran ……………………………………………………… 37
4.4 Strategi …………………………………………………………………….. 38
4.5 Kebijakan ………………………………………………………………….. 38
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ………………………………… 40
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD ……………………………………………………………. 41
BAB VII PENUTUP ……………………………………………………………………. 42
Lampiran – Lampiran

4. v
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan tugas pokok dan
fungsi membantu Bupati sebagai Kepala Daerah dalam bidang Penanggulangan
Bencana.
Untuk dapat mengoptimalkan kinerja dan tugas pokok dan fungsi BPBD dalam
bidang Penanggulangan Bencana dan mengingat topografi alam wilayah Kabupaten
Pakpak Bharat yang termasuk daerah rawan bencana terutama bencana longsor maka
sangat dibutuhkan suatu perencanaan yang matang dan optimal dalam bidang
penanggulangan bencana.
Oleh karena itu BPBD merasa perlu menyusun suatu perencanaan dan langkah-
langkah yang sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai, maka disusunlah suatu Rencana Strategis (Renstra) yang sejalan dan
mendukung rencana strategik pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat.
1.2 Landasan Hukum
Landasan Hukum penyusunan rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat 2011 – 2015 adalah:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat dan Nias Selatan;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. vi
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloaan Keuangan
Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan
Pengelolaan Bantuan Bencana;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tentang Peran serta Lembaga Internasional
dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional
Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

6. vii
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun
2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
1.3 Maksud dan tujuan
Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Tahun 2010 –
2015 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pakpak Bharat ini adalah
sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
yang memuat rencana pembangunan jangka lima tahunan yang disusun dengan
maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan secara komprehensif lima
tahunan yang akan digunakan dan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja
(Renja) yang dilaksanakan setiap tahun.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renstra ini terdiri dari 7 (tujuh) BAB yaitu:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

7. viii
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi
2.2 Susunan Kepegawaian dan Asset yang dikelola
2.3 Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD
3.1 Gambaran Umum Daerah Terkait dengan Pelayanan SKPD
3.2 Hasil-hasil yang dicapai Lima Tahun sebelumnya
3.3 Analisa Isu-Isu strategis berkaitan dengan Tugas dan Fungsi SKPD
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi
4.2 Misi
4.3 Tujuan dan Sasaran
4.4 Strategi
4.5 Kebijakan
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
BAB VII PENUTUP

8. ix
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat nomor 5 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adapun
Tugas Pokok, Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai
berikut:
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
mempunyai beberapa tugas pokok, yaitu adalah:
a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan
bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat,
rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.
b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan
bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah
setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat
bencana
f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

9. x
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien
b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara
terencana, terpadu dan menyeluruh
2.1.2 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat, terdiri dari:
1. KEPALA BPBD
a. Kepala BPBD dijabat secara rangkap (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah
b. Kepala BPBD membawahi unsure pengarah dan unsur pelaksana
penanggulangan bencana
c. Kepala BPBD bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah
Uraian tugas Kepala Badan adalah sebagai berikut
a. Mengendalikan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah
b. Menyusun prosedur tetap penanggulangan bencana daerah
c. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas unsur
pengarah penanggulangan bencana daerah
d. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas unsur
pelaksana penanggulangan bencana daerah
e. Menerima dana siap pakai dan melaporkannya kepada bupati

10. xi
f. Merekomendasikan visa, izin masuk, izin tinggal terbatas dan izin keluar bagi
personil atau organisasi asing yang membantu penanggulangan bencana daerah
2. UNSUR PENGARAH
Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala
BPBD, terdiri dari:
a. Ketua Unsur Pengarah, dijabat oleh Kepala BPBD yang bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Daerah
b. Anggota unsur pengarah, yang berasal dari Pejabat Pemerintah Daerah terkait
dan Anggota Masyarakat Profesional dan Ahli.
Uraian Tugas Unsur Pengarah adalah sebagai berikut :
a. Memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam
penanggulangan bencana daerah
b. Ikut serta merumuskan kebijakan penanggulangan bencana daerah
Pengarah menyelenggarakan fungsi :
a. Pemantauan terhadap penyelenggaraan terhadap penanggulangan bencana
daerah
b. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah
3. UNSUR PELAKSANA
A. Kepala Pelaksana
Merupakan pimpinan pada unsur pelaksana yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada kepala BPBD
Uraian Tugas Kepala Pelaksana adalah sebagai berikut :
a. Menetapkan program kerja dan rencana anggaran badan

11. xii
b. Mengkoordinasikan perencanaan program penanggulangan bencana
daerah
c. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan perencanaan
penanggulangan bencana daerah
d. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Kepala Bagian dan
Kepala Bidang
e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan dengan tugas terkait
f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penangulangan
bencana daerah
g. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis
h. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 Pegawai
i. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan
B. Sekretariat Unsur Pelaksana
Dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat/Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :
a. Mengkoordinasikan dan menyusun program kerja dan rencana anggaran
badan
b. Menyiapkan perumusan rencana, rancangan kebijakan teknis, program dan
kegiatan serta penyiapan laporan badan

12. xiii
c. Merumuskan pengelolaan perlengkapan, kepegawaian dan urusan rumah
tangga
d. Merumuskan anggaran, pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban
keuangan
e. Melakukan urusan perencanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan intern
badan
f. Mengelola pelaksanaan administrasi dan tata usaha
g. Menyiapkan laporan kinerja badan
h. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis
i. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 Pegawai
j. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
Kepala Badan
k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan
fungsi :
a. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup sekretariat
b. Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada
lingkup sekretariat meliputi keuangan, umum dan kepegawaian serta
pelayanan umum
c. Penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas lingkup sekretariat
d. Penyelenggaraan penyusunan program kegiatan lingkup sekretariat
e. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan, dan
perumusan kebijakan di lingkungan BPBD Kab.Pakpak Bharat

13. xiv
f. Pembinanaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan
peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan
kapasitas sumber daya manusia, keuangan perlengkapan dan rumah
tangga
g. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol
h. Pengumpulan data dan informasi bencana
i. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana
1) Sub Bagian Umum dan Keuangan
Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat/Sekretaris Badan.
Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan adalah sebagai
berikut:
a. Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan bahan dan data untuk
penyusunan dan penyempurnaan ketatausahaan, administrasi umum dan
barang/perjalanan dinas
b. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan, administrasi umum dan
barang/perlengkapan, sesuai ketentuan yang ditetapkan
c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi urusan tata usaha pimpinan,
arsip dan dokumentasi
d. Melaksanakan urusan rumah tangga, protokol ketertiban dan keamanan
e. Pelaksanaan urusan peralatan kerja, perlengkapan pemeliharaan gedung,
kendaraan barang dan inventaris kantor
f. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penanggulangan/pengeluaran dan
penerimaan serta pengelolaan anggaran APBN yang proses dan

14. xv
pertanggungjawabannya melalui KPKN maupun anggaran APBD, termasuk
bantuan luar negeri yang menggunakan dana pendamping maupun dana
masyarakat
g. Melakukan penyiapan bahan pembinaan pembendaharaan dan tata usaha
keuangan, serta pertimbangan masalah perbendaharaan dang anti rugi ganti
anggaran yang proses dan pertanggungjawabannya melalui KPKN maupun
tidak melalui KPKN termasuk bantuan Luar Negeri yang menggunakan dana
pendamping serta dana masyarakat
h. Melakukan penyiapan bahan verifikasi anggaran
i. Melakukan penyiapan bahan akuntansi dan bahan penyusunan laporan
keuanngan
j. Melaksanakan pengkoordinasian dan pengelolaan penggunaan anggaran di
lingkungan BPBD Kabupaten Pakpak Bharat
k. Penyiapan bahan koordinasi penggunaan/pengeluaran dan penerimaan
anggaran serta pengelolaan anggarana BPBD Kabupaten Pakpak Bharat
berupa anggaran APBN, APBD maupun dana lainnya yang sah tidak
mengikat
l. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada
Sekretaris BPBD Kabupaten Pakpak Bharat sesuai ketetapan yang berlaku
m. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 Pegawai
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
2) Sub Bagian Kepegawaian
Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat

15. xvi
Uraian tugas Kepala Sub Bagian Kepegawaian adalah:
a. Mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijaksanaan dan
pembinaan kepegawaian
b. Melaksanakan pendataan dan pemeliharaan dokumentasi data Kab.Pakpak
Bharat
c. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, penegakan disiplin dalam
kesejahteraan pegawai, penyiapan bahan mutasi dan pemberhentian
pegawai serta pengembangan pegawai
d. Melaksanakan koordinasi pengusulan formasi pegawai di lingkungan BPBD
e. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada
sekretaris BPBD Kab. Pakpak Bharat sesuai ketentuan yang berlaku
f. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan DP-3 pegawai
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris BPBD
3) Sub Bagian Program dan Pelaporan
Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat
Uraian tugas Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan adalah:
a. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program anggaran yang
bersumber dari APBN dan APBD
b. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan
anggaran yang bersumber dari bantuan luar negeri dan bantuan lainnya
yang sah tidak mengikat
c. Melakukan penyiapan bahan-bahan monitoring, evaluasi dan laporan
pelaksanaan program serta kegiatan anggaran

16. xvii
d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan sistem
jaringan
e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan
dibidang media elektronik
f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan
dibidang media cetak
g. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada
Sekretaris BPBD Kab.Pakpak Bharat sesuai ketentuan yang berlaku
h. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan DP-3 Pegawai
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris BPBD
C. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Pelaksana.
Uraian Tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan :
a. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum,
hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan
analisis pelaporan di bidang identifikasi risiko dan analisis risiko
b. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum,
hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan
analisis pelaporan di bidang mitigasi dan standarisasi
c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum,
hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan
analisis pelaporan di bidang peran lembaga usaha dalam penanggulangan
bencana

17. xviii
d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum,
hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan
analisis pelaporan di bidang peran serta organisasi social masyarakat dalam
penanggulangan bencana
e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum,
hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan
analisis pelaporan di bidang peran serta masyarakat dalam penanggulangan
bencana
f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum,
hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan
analisis pelaporan di bidang peringatan dini
g. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum,
hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan
analisis pelaporan di bidang pencegahan siaga
h. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum,
hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan
analisis pelaporan di bidang penyiapan sumber daya
i. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan DP-3 pegawai
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala pelaksanaan sesuai
dengan tugas dan fungsinya
Bidang pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
a. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidang Pencegahan
dan Kesiapsiagaan

18. xix
b. Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada
lingkup bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan
di bidang pencegahan bencana
d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinanaan dan
pelaksanaan di bidang Kesiapsiagaan bencana
1) Sub Bidang Pencegahan
Dipimpin seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
Uraian tugas Kepala Sub Bidang Pencegahan adalah sebagai berikut
a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan mensosialisasikan kebijakan
umum dan hubungan kerja di bidang pencegahan
b. Penyiapan bahan pelaksanaan dukungan teknis di bidang pencegahan
c. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum
untuk mengurangi resiko bencana
d. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang pencegahan dan
kesiapsiagaan sesuai tugas dan fungsinya
2) Sub Bidang Kesiapsiagaan
Dipimpin seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang. Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

19. xx
Uraian tugas Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan adalah
sebagai berikut :
a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan dan
pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang pemaduan system
jaringan
b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan dan
pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang pemantauan dan
peringatan
c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan dan
pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang kebutuhan dan
potensi sumber daya
d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan dan
pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang penerapan rencana
siaga
e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan dan
pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang penyediaan dan
penyiapan sumber daya
f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan dan
pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang pengendalian
penyediaan dan penyiapan sumber daya
g. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai
h. Melaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bidang pencegahan dan
kesiapsiagaan sesuai tugas dan fungsinya

20. xxi
D. Bidang Penanganan Darurat dan Logistik
Dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Pelaksana.
Uraian tugas Kepala Bidang Penanganan Darurat dan Logistik adalah:
a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang
penanggulangan bencana pada saat/masa tanggap darurat
b. Melaksanakan koordinasi dan dukungan logistik dan peralatan dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana
c. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala pelaksana sesuai
tugas dan fungsinya.
Bidang Penanganan Darurat dan Logistik menyelenggarakan fungsi:
a. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidang penanganan
darurat dan logistik
b. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidang penanganan
darurat dan logistik
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan
di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi
d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan
di bidang penyedian sarana dan prasarana darurat
e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan
di bidang penyediaan logistik
f. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan
di bidang penyediaan peralatan.

21. xxii
1) Sub Bidang Penanganan Darurat
Dipimpin seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Darurat dan Logistik
Uraian tugas Sub Bidang Penanganan Darurat adalah sebagai berikut :
a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang
Penanganan Darurat
b. Melaksanakan koordinasi dan dukungan penanganan darurat dan peralatan
dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
c. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 Pegawai
d. Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan
Darurat dan Logistik sesuai tugas dan fungsinya
2) Sub Bidang Logistik
Dipimpin seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Darurat dan Logistik
Uraian tugas Sub Bidang Logistik adalah sebagai berikut
a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang
Penanggulangan Bencana pada saat/masa tanggap darurat
b. Melaksanakan koordinasi dan dukungan logistik dan peralatan dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana
c. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 Pegawai

22. xxiii
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan
Darurat dan Logistik sesuai tugas dan fungsinya
E. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Pelaksana.
Uraian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah sebagai
berikut :
a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang
Penanggulangan Bencana pada pasca bencana
c. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 Pegawai
d. Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai tugas
dan fungsinya
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
a. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
b. Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat structural pada
Rehabilitasi dan Rekonstruksi
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan
di bidang rehabilitasi

23. xxiv
d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan
di bidang rekonstruksi
1) Sub Bidang Rehabilitasi
Dipimpin seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
Uraian tugas Sub Bidang Rehabilitasi adalah sebagai berikut :
a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang
rehabilitasi pada saat pasca bencana
b. Melaksanakan koordinasi dan dukungan dalam penyelenggaraan rehabilitasi
bencana
c. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 Pegawai
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang rehabilitasi dan
rekonstruksi sesuai tugas dan fungsinya.
2) Sub Bidang Rekonstruksi
Dipimpin seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
Uraian tugas kepala Sub Bidang Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang rekonstruksi
b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang
rekonstruksi pada pasca bencana
c. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai

24. xxv
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang rehabilitasi dan
Rekonstruksi sesuai tugas dan fungsinya.
4. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
a. Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi BPBD yang
membutuhkan ketrampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan
dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional
b. Dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang bekedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
c. Dapat di bagi ke dalam sub-sub kelompok jabatan fungsional di kabupaten
dan kecamatan sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang
tenaga fungsional senior.
d. Jumlah tenaga ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang
ada
e. Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan
tenaga fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku

25. xxvi
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
2.2. Susunan Kepegawaian dan Aset yang dikelola
2.2.1 Susunan Kepegawaian
KEPALA BPBD
UNSUR PENGARAH
 Pejabat Pemerintah Daerah Terkait
 Anggota Masyarakat Profesional & Ahli
djjjdak
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUBBAG.
PROGRAM DAN
PELAPORAN
SUBBAG
KEPEGAWAIAN
SUBBAG
UMUM DAN
KEUANGAN
SEKRETARIAT
UNSUR PELAKSANA
KEPALA PELAKSANA BPBD
BIDANG PENCEGAHAN
DAN KESIAPSIAGAAN
SUBBID PENCEGAHAN
ppPennn
PENCEGAHAN
SUBBID PENANGANAN DARURAT
PENANGANAN DARURAT
SUBBID REHABILITASI
SUBBID REKONSTRUKSISUBBID LOGISTIKSUBBID KESIAPSIAGAAN
BIDANG REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI
BIDANG PENANGANAN
DARURAT DAN LOGISTIK

26. xxvii
1. Berdasarkan strata pendidikan
No. Uraian Jumlah (orang)
1.
S-2 1
2.
S-1 4
3.
Diploma III 2
4.
SLTA 3
JUMLAH 10
2. Berdasarkan Golongan
No. Uraian Jumlah (orang)
1. Golongan IV 1
2. Golongan III 5
3. Golongan II 4
4. Golongan I -
JUMLAH 10
3. Berdasarkan Jenjang Jabatan
No. Uraian Jumlah (orang)
1. Pejabat Struktural
- Eselon II -
- Eselon III 4
- Eselon IV -
- Non Eselon/Staf 6
2. Pejabat Fungsional -
JUMLAH 10

27. xxviii
4. Berdasarkan Jenis Kelamin
No. Uraian Jumlah (orang)
1. Laki-Laki 6
2. Perempuan 4
JUMLAH 10
2.2.2 Aset yang dikelola
No. Jenis Aset Jumlah Kondisi Tahun
1. Gedung Kantor 1 Baik 2010
2. Tanah 1 Sedang 2010
3. Kendaraan Dinas 1 Sedang
( Pinjam Pakai )
2004
4. Komputer 1 Baik 2010
5. Laptop 1 Baik 2010
6. Meja Kerja 13 Baik 2010
7. Kursi Kerja 28 Baik 2010
8. Lemari Arsip 2 Baik 2010
9. Lemari Besi 2 Baik 2010
10. Filiing Kabinet 7 Baik 2010
11. Printer 2 Baik 2010
12. Kamera Digital 1 Baik 2010
13. Wireless 1 Baik 2010
14. Mesin Tik 1 Baik 2010

28. xxix
2.3 Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran
2.3.1 Jenis Pelayanan
A. Kesekretariatan
1. Pengkoordinasian program perencanaan dan perumusan kebijakan di
lingkungan BPBD
2. Pembinaan dan pelayanan adminstrasi, ketatausahan, tatalaksana peningkatan
kapasitas sumber daya manusia, keuangan perlengkapan dan rumah tangga.
3. Mengkoordinasikan penyusunan pedoman penyelenggaraan penanggulangan
bencana daerah.
4. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi penanggulangan bencana
serta pelaporan penanggulangan bencana
B. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
1. Mengadakan kegiatan sosialisasi, simulasi dan mitigasi bencana
2. Memberikan peringatan dini kepada masyarakat mengenai rawan bencana
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait
4. Melakukan identifikasi dan investigasi lokasi rawan bencana
5. Monitoring dan pengamatan lokasi rawan bencana
C. Bidang Penanganan Darurat dan Logistik
1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait pada saat tanggap
darurat
2. Penyiapan peralatan penanganan darurat pada saat tanggap darurat
3. Penyiapan tempat penampungan pengungsi korban bencana

29. xxx
4. Memberikan pelayanan kebutuhan dasar saat bencana
D. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di
bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam penanganan
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
3. Mengkoordinasikan dengan instansi/lembaga terkait mengenai kerusakan,
kerugian dan korban jiwa akibat bencana
2.3.2 Kelompok Sasaran
Kelompok sasaran yang menjadi layanan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah adalah masyarakat rawan bencana dan masyarakat korban bencana.

30. xxxi
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSI SKPD
3.1 Gambaran Umum Daerah Terkait dengan Pelayanan SKPD
Kabupaten Pakpak Bharat merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Dairi
sesuai dengan UU Nomor 9 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Humbang
Hasundutan, Pakpak Bharat dan Nias Selatan dan diresmikan pada tanggal 28 Juli
2003 oleh Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno, di Medan.
Kabupaten yang pada awal pembentukannya terdiri dari 3 (tiga) kecamatan ini
terletak di wilayah Pantai Barat Sumatera Utara yaitu pada 2.000
- 3.000
Lintang Utara
dan 96.000
- 98.000
BujurTimur, dengan ketinggian berkisar antara 250 s/d 1.400 m dpl
dan luas wilayah lebih kurang 121.830 Ha (1.218,30 km2
).
Secara administratif, Kabupaten Pakpak Bharat yang terletak di kawasan pantai
barat Sumatera Utara memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Dairi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Humbang
Hasundutan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Humbang Hasundutan dan
Kabupaten Aceh Singkil Propinsi Nangroe Aceh Darussalam
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Singkil Propinsi Nanggroe
Aceh Darussalam.
Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat sebagian besar terdiri dari dataran tinggi
yang bervariasi dan sebagian besar merupakan daerah pegunungan dan perbukitan
dengan kemiringan lereng lebih dari 40 persen.

31. xxxii
Secara umum Kabupaten Pakpak Bharat terlihat sangat potensial dengan
usaha pertanian dalam arti luas, dimana masih terdapat lahan-lahan kosong yang luas
dan belum dikelola, yaitu sebesar 58.156 ha.
Adapun sumber daya alam terdiri dari lahan pertanian, perkebunan, kehutanan,
peternakan, perikanan dan semak belukar dengan kondisi kesuburan tanah yang
berbeda dengan jenis tanah pada umumnya adalah Podsolik dan Podsolik Merah
Kuning.
Berdasarkan kondisi sumber daya alam bahwa wilayah Pakpak Bharat sangat
cocok untuk usaha-usaha pertanian tanaman pangan seperti padi, palawija,
hortikultura (buah-buahan, sayur-sayuran); usaha perkebunan seperti Kelapa Sawit,
Kakao, Kopi, Gambir, Nilam, Kemenyan dan jenis komoditi perkebunan lainnya.
Usaha-usaha sub sektor peternakan seperti ternak Sapi, Kerbau, Kambing, Babi;
usaha sektor perikanan seperti pengembangan ikan air tawar.
Keadaan iklim Kabupaten Pakpak Bharat pada umumnya beriklim tropis basah.
Hal tersebut disebabkan oleh keadaan di sekitar Kabupaten Pakpak Bharat yang
memiliki pegunungan dan perbukitan dengan kemiringan lereng yang bervariasi
sehingga mempengaruhi keadaan iklim di Kabupaten Pakpak Bharat.
Suhu udara umumnya berkisar antara 180
C – 280
C, dengan udara sejuk yang
dipengaruhi oleh iklim pegunungan. Rata-rata curah hujan di Kabupaten Pakpak
Bharat sebesar 2.270 mm/tahun dengan 159 hari hujan.
Keadaan Topografi alam Kabupaten Pakpak Bharat yang sebagian besar
merupakan daerah perbukitan dengan lereng yang cukup terjal dan keadaan iklim
dengan rata-rata curah hujan yang sangat tinggi mengakibatkan wilayah Kabupaten
Pakpak Bharat sangat rentan terjadi bencana longsor. Ancaman bencana Gempa
Bumi juga sangat rentan karena wilayah Kabupaten Pakpak Bharat termasuk dalam
kawasan Patahan Lapisan Bumi yaitu Patahan Renun.

32. xxxiii
Lokasi-lokasi yang rentan berpotensi terjadi bencana tanah longsor meliputi:
1. Lokasi-lokasi disekitar jalan nasional, jalan propinsi, jalan kabupaten dan jalan
desa yang melintasi lereng-lereng pegunungan dengan kemiringan lereng 30
derajat keatas.
2. Pemukiman penduduk yang terletak di lereng-lereng pegunungan dengan
kemiringan lereng 30 derajat keatas dan disekitar bantaran sungai.
3. Saluran irigasi persawahan dan perladangan yang melintasi lereng-lereng
pegunungan.
3.2 Hasil-Hasil Yang Dicapai Lima Tahun Sebelumnya
Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak mempunyai Renstra Lima
Tahun sebelumnya sehubungan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat baru terbentuk pada tanggal 27 April 2010 berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 dan mulai aktif berfungsi sebagai SKPD sejak
bulan Juni 2010 maka BPBD baru membuat Rencana Strategis Perdana pada
Rencana Strategis Tahun 2011-2015.
Analisis Lingkungan Internal
Analisis Lingkungan Internal (ALI) dilakukan dengan pencermatan terhadap
lingkungan internal, yaitu terdiri dari faktor kekuatan (strength) dan factor kelemahan
(weakness), dengan gambaran antara lain sebagai berikut:
A. Kekuatan (Strength)
1. Adanya Aparatur BPBD untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah di bidang Penanggulangan Bencana sesuai
Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010.
2. Adanya hubungan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait.

33. xxxiv
3. Tersedianya Alokasi anggaran dari pemerintah daerah pada BPBD.
4. Tersedianya peralatan yang menunjang aktivitas BPBD.
5. Adanya dukungan dan komitmen Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah
Daerah dalam rangka Penanggulangan Bencana.
6. Adanya Diklat Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Provinsi bagi aparatur BPBD.
7. Adanya peralatan penanggulangan bencana pada instansi terkait.
B. Kelemahan (Weakness)
1. Kurangnya jumlah aparatur BPBD.
2. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur terhadap Penanggulangan
dan penanganan bencana.
3. Minimnya peralatan penanggulangan bencana.
4. Belum tersusunnya pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana
daerah
5. Belum lengkapnya data-data daerah rawan bencana.
Analisis Lingkungan Eksternal
Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) dilakukan dengan pencermatan terhadap
lingkungan eksternal, yaitu
A. Peluang (Opportunities)
1. Adanya sumber informasi tentang potensi bencana dari BMKG, instansi terkait
2. dan masyarakat.
3. Adanya bantuan dari lembaga non pemerintah/swasta yang peduli terhadap
penanganan darurat
4. Adanya kepedulian masyarakat dalam penanganan darurat bencana.

34. xxxv
5. Adanya tehnologi informasi yang semakin berkembang.
B. Tantangan (Threats)
1. Rendahnya kesadaran dan tanggungjawab masyarakat dalam menjaga dan
melestarikan lingkungan
2. Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat termasuk daerah rawan longsor dan rawan
gempa
3. Adanya perubahan pola iklim/cuaca global akibat dari pemanasan global.
4. Konflik sosial yang mungkin terjadi ditengah masyarakat

35. 36
TABEL MATRIKS SWOT
FAKTOR INTERNAL
FAKTOR EKSTERNAL
KEKUATAN (STRENGTHS) KELEMAHAN (WEAKNESSES)
1. Adanya Aparatur BPBD untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
di bidang Penanggulangan Bencana
sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 tahun
2010.
2. Adanya hubungan koordinasi dengan
instansi/lembaga terkait.
3. Tersedianya Alokasi anggaran dari
pemerintah daerah pada BPBD.
4. Tersedianya peralatan yang menunjang
aktivitas BPBD.
5. Adanya dukungan dan komitmen
1. Kurangnya jumlah aparatur BPBD.
2. Kurangnya pengetahuan dan
ketrampilan aparatur terhadap
Penanggulangan dan penanganan
bencana.
3. Minimnya jumlah dan jenis peralatan
penanggulangan bencana.
4. Belum tersusunnya pedoman
penyelenggaraan penanggulangan
dan penanganan bencana daerah
5. Belum lengkapnya data-data daerah
rawan bencana.
6. Belum optimalnya penanganan

36. 37
Pemerintah Pusat, Provinsi dan
Pemerintah Daerah dalam rangka
Penanggulangan Bencana.
6. Adanya Diklat Penanggulangan Bencana
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Provinsi bagi aparatur
BPBD
7. Adanya peralatan penanggulangan
bencana pada instansi terkait.
rehabilitasi dan rekonstruksi daerah
terkena bencana
PELUANG (OPPURTUNITIES) Strategi S-O Strategi W-O
1. Adanya sumber informasi tentang
potensi bencana dari BMKG, instansi
terkait dan masyarakat.
2. Adanya bantuan dari lembaga non
pemerintah/swasta yang peduli
1. Mendayagunakan aparatur dan peralatan
yang ada untuk melaksanakan Tugas
Pokok dan Fungsi BPBD secara maksimal
dengan memanfaatkan informasi tentang
potensi bencana dari BMKG dan
masyarakat.
1. Meningkatkan pengetahuan dan
ketrampilan aparatur tentang
penanganan bencana melalui program
Diklat Penanggulangan Bencana.
2. Meningkatkan pengetahuan aparatur
melalui pendayagunaan tehnologi

37. 38
terhadap penanganan darurat
3. Adanya kepedulian masyarakat dalam
penanganan darurat bencana.
4. Adanya tehnologi informasi yang
semakin berkembang.
2.Memaksimalkan koordinasi dengan
instansi/lembaga terkait dengan
memanfaatkan bantuan dari lembaga non
pemerintah/swasta yang peduli terhadap
penanganan darurat
3. Mendayagunakan anggaran yang tersedia
dan memanfaatkan dukungan kepedulian
masyarakat
informasi yang berkembang..
3. Menyusun pedoman penyelenggaraan
penanggulangan dan penanganan
(prabencana, tanggap darurat dan
pasca bencana), serta penyaluran
bantuan.
4. Meningkatkan jumlah dan jenis
peralatan penanggulangan bencana
5. Melakukan koordinasi dengan instansi
terkait dan masyarakat dalam rangka
penyusunan dan pemetaan data-data
daerah rawan bencana.
6. Mengupayakan rehabilitasi dan
rekonstruksi pada daerah yang
terkena bencana

38. 39
TANTANGAN (THREATHS) Strategi S-T Strategi W-T
1. Rendahnya kesadaran dan
tanggungjawab masyarakat dalam
menjaga dan melestarikan lingkungan
2. Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat
termasuk daerah rawan longsor dan
rawan gempa
3. Adanya perubahan pola iklim/cuaca
akibat dari pemanasaan global.
4. Konflik sosial yang mungkin terjadi di
tengah masyarakat
1. Melakukan kegiatan sosialisasi kepada
masyarakat untuk menjaga dan
melestarikan lingkungan.
2.Melakukan koordinasi dan konsultasi
dengan Instansi terkait untuk memantau
daerah rawan longsor, rawan gempa dan
perubahan iklim/cuaca.
3. Melakukan kordinasi dan konsultasi
dengan Instansi terkait untuk
mengantisipasi konflik sosial.
1. Meningkatkan pengetahuan dan
ketrampilan aparatur dan masyarakat
dalam menjaga dan melestarikan
lingkungan
2. Penyiapan peralatan dan
kewaspadaan dalam penanggulangan
bencana (pra bencana, tanggap
darurat dan pasca bencana)

39. ii
3.3 Analisa Isu-Isu Strategis berkaitan dengan Tugas dan Fungsi SKPD
Analisa isu-isu strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
1. Mendayagunakan aparatur dan peralatan yang ada untuk melaksanakan Tugas
Pokok dan Fungsi BPBD secara maksimal dengan memanfaatkan informasi
tentang potensi bencana dari BMKG dan masyarakat.
2. Memaksimalkan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dengan
memanfaatkan bantuan dari lembaga non pemerintah/swasta yang peduli
terhadap penanganan darurat
3. Mendayagunakan anggaran yang tersedia dan memanfaatkan dukungan
kepedulian masyarakat
4. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan aparatur tentang penanganan
bencana melalui program Diklat Penanggulangan Bencana.
5. Meningkatkan pengetahuan aparatur melalui pendayagunaan tehnologi
informasi yang berkembang..
6. Menyusun pedoman penyelenggaraan penanggulangan dan penanganan
(prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana), serta penyaluran bantuan.
7. Meningkatkan jumlah dan jenis peralatan penanggulangan bencana.
8. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat dalam rangka
penyusunan dan pemetaan data-data daerah rawan bencana.
9. Melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga dan
melestarikan lingkungan.
10.Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi terkait untuk memantau
daerah rawan longsor, rawan gempa dan perubahan iklim/cuaca.

40. iii
11.Melakukan kordinasi dan konsultasi dengan Instansi terkait untuk
mengantisipasi konflik sosial
12.Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan aparatur dan masyarakat dalam
menjaga dan melestarikan lingkungan
13.Penyiapan peralatan dan kewaspadaan dalam penanggulangan bencana (pra
bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)
14.Mengupayakan rehabilitasi dan rekonstruksi pada daerah yang terkena bencana

41. iv
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 VISI
Visi merupakan suatu tujuan yang ingin diwujudkan dimasa depan atau pada
waktu tertentu dimasa mendatang oleh oleh seseorang, sebuah organisasi atau suatu
pemerintahan.
Dikaitkan dengan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat maka Visi Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat atau Visi Bupati terpilih periode 2010-2015adalah
merupakan tujuan yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten pada masa yang
telah ditentukan.
Visi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat adalah:
”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat yang Sejahtera serta
Kepemimpinan Yang Adil dan Demokratis dan Pemerintahan Profesional,
Fokus kepada Peningkatan Perekonomian Masyarakat,
Sumber Daya Manusia (SDM), Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya Pakpak dan Agama ”
Perumusan Visi menggambarkan keadaan menyeluruh yang harus dicapai
sejalan dengan cita-cita masyrakat dan pemerintah berdasarkan keadaan dan
karakteristik daerah, maka mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
dan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat maka Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat adalah:

42. v
“Terwujudnya Institusi yang professional dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana yang cepat, tepat, terpadu dan berdaya guna serta
menumbuhkan budaya masyarakat sadar bencana”
Adapun Visi tersebut diatas dapat dijabarkan sebagai berikut:
 Institusi yang professional artinya Institusi yang mampu mengerjakan pekerjaan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan penuh tanggung
jawab berdasarkan pada target sasaran yang ditetapkan
 Penyelenggaraan penanggulangan bencana artinya serangkaian upaya yang
meliputi kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat bencana, serta
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
 Cepat dan tepat artinya bahwa dalam penanggulangan bencana harus
dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.
 Terpadu artinya penanggulangan bencana dilakukan oleh
SKPD/Instansi/Lembaga terkait dan masyarakat secara terpadu yang didasarkan
pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.
 Berdaya guna artinya penanggulangan bencana memberikan fungsi dan manfaat
yang maksimal tidak membuang waktu, tenaga dan biaya yang berlebihan.
 Budaya masyarakat sadar bencana artinya menumbuhkan sikap dan peran aktif
masyarakat dalam penanggulangan bencana (pencegahan bencana, tanggap
darurat bencana dan pasca bencana)

43. vi
4.2 Misi
Dalam rangka untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, maka Badan
Penangulangan Bencana Daerah menetapkan Misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas aparatur BPBD
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanggulangan
bencana.
3. Menumbuhkan budaya masyarakat sadar bencana melalui peran aktif dan
pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana
4.3 Tujuan dan Sasaran
Tujuan merupakan penjabaran pernyataan misi, yang merupakan hasil akhir yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 – 5 tahun. Tujuan harus konsisten
dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang menggambarkan arah strategis dan
perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan TUPOKSI.
Maka dengan Visi dan Misi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat menetapkan tujuan sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur BPBD
2. Meningkatkan peralatan dan perlengkapan kantor dan kebutuhan
penanggulangan bencana.
3. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD/Instansi/Lembaga terkait dan
masyarakat dalam penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh
4. Meningkatkan penyelenggaraan penanganan darurat bencana yang cepat,
tepat dan efektif.
5. Meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

44. vii
6. Terwujudnya budaya masyarakat sadar bencana.
Untuk mewujudkan tujuan, maka ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut:
1. Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan aparatur BPBD dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
2. Meningkatnya peralatan dan perlengkapan yang memadai dalam menunjang
tugas pokok dan fungsi organisasi.
3. Meningkatnya kooordinasi dengan SKPD/Instansi/Lembaga terkait dan
masyarakat secara terpadu dan menyeluruh.
4. Membentuk Team Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana.
5. Pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban secara cepat dan tepat.
6. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana secara cepat dan tepat
7. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
8. Diversifikasi pendapatan masyrakat korban bencana
9. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pasca Bencana
10. Identifikasi dan pemetaan daerah rawan bencana
11. Meningkatnya kesadaran, pemahaman dan peran aktif masyarakat dalam
penanggulangan bencana
4.4. STRATEGI
Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran tersebut, Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat menempuh melalui beberapa strategi, yaitu:
1. Meningkatkan pemahaman dan ketrampilan aparatur tentang
penanggulangan bencana.

45. viii
2. Meningkatkan koordinasi kepada semua pemangku kepentingan untuk
memperoleh dukungan yang lebih luas.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan bencana.
4. Mengelola informasi tentang penanggulangan bencana sebagai acuan
dengan memanfaatkan tehnologi informasi.
5. Optimalisasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
6. Menyediakan data dan informasi daerah rawan bencana
4.5 KEBIJAKAN
Untuk mencapai tujuan dan sasaran, serta strategi yang telah ditetapkan, maka
kebijakan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:
1. Membangun system perencanaan dan pengendalian penanggulangan
bencana dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada.
2. Pengembangan sumber daya manusia/aparatur melalui pendidikan pelatihan,
untuk peningkatan kinerja.
3. Peningkatan peran serta Instansi terkait, lembaga non pemerintah dan
masyarakat dalam penanggulangan bencana
4. Peningkatan dan pengembangan budaya sadar bencana.
5. Penyelamatan dan evakuasi korban serta pemenuhan kebutuhan dasar para
korban pada saat tanggap darurat secara cepat dan tepat.
6. Rehabilitasi dan Rekonstruksi sarana dan prasarana pelayanan publik pasca
bencana secara cepat dan tepat untuk mempercepat pemulihan kehidupan
masyarakat pada wilayah bencana.

46. ix
7. Penyiapan pedoman penyelenggaraan penanggulangan dan penanganan
bencana.

47. x
BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan
Pendanaan Indikatif dari Rencana Strategis ini secara lengkap dilihat dalam lampiran

48. xi
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pakpak Bharat
yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat dalam lampiran 2.

49. xii
BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategis SKPD menjadi sangat penting artinya dalam
mengaplikasikan berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari
tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang
mengedepankan perencanaan berbasis pada masyarakat dengan keterlibatan lebih
banyak para pelaku-pelaku pembangunan (stake holders) dalam menciptakan Good
Government sesuai dengan ketentuan pradigma baru, yang pada gilirannya akan
mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (trickle
down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar
dikedepankan.
Rencana strategis nantinya akan dipakai menjadi pedoman Rencana Kerja
(Renja) SKPD dan mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.