Keputusan Bupati Rejang Lebong menetapkan Rencana Strategis Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Renstra AMPL) Kabupaten Rejang Lebong tahun 2012-2015 sebagai pedoman program dan kegiatan terkait air minum dan lingkungan. Renstra AMPL ini menjadi acuan bagi SKPD dalam menjalankan tugasnya, dan Kepala SKPD harus menjabarkannya lebih lanjut sesuai fungsi masing-masing.
Contoh SK Gubernur Pembentukan Pokja AMPL Povinsiinfosanitasi
Keputusan Gubernur Sumatera Selatan membentuk Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang bertugas mengkoordinasikan program air bersih dan sanitasi serta memberikan masukan kebijakan. Kelompok kerja ini terdiri dari tim koordinasi dan pelaksana yang meliputi unsur pemerintah provinsi dan universitas.
Surat keputusan ini membentuk tim perencana dan pengawas pembangunan laboratorium komputer dan dua ruang kelas baru di SMA Negeri 02 Nanga Tayap. Tim ini akan merencanakan dan mengawasi proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pengadaan bahan, pelaksanaan hingga serah terima proyek. Anggota tim terdiri atas kepala sekolah, konsultan, staf dinas pendidikan, ketua komite sekolah, guru dan tok
RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat 2010-2015 menetapkan rencana pembangunan untuk lima tahun ke depan dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis dan berkeadilan sosial serta melindungi hak asasi manusia di Kabupaten Pakpak Bharat. Dokumen ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan satuan kerja dalam menyusun rencana kerja dan strategis untuk melaksanakan program pembangunan.
Keputusan Kepala Desa Cilayung Nomor 04 Tahun 2014 membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-DESA) Desa Cilayung untuk menyusun rencana pembangunan desa tahun 2014. Tim ini terdiri atas 12 anggota yang mewakili unsur pemerintah desa, BPD, LPM, dan tokoh masyarakat.
PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PEMETAAN
SUMBERDAYA DESA BERBASIS SPASIAL
Oleh Bito Wikantosa
Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa di Indonesia, termasuk pembentukan tim penetapan dan penegasan batas desa di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta tugas dan tanggung jawab masing-masing tim.
Contoh SK Gubernur Pembentukan Pokja AMPL Povinsiinfosanitasi
Keputusan Gubernur Sumatera Selatan membentuk Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang bertugas mengkoordinasikan program air bersih dan sanitasi serta memberikan masukan kebijakan. Kelompok kerja ini terdiri dari tim koordinasi dan pelaksana yang meliputi unsur pemerintah provinsi dan universitas.
Surat keputusan ini membentuk tim perencana dan pengawas pembangunan laboratorium komputer dan dua ruang kelas baru di SMA Negeri 02 Nanga Tayap. Tim ini akan merencanakan dan mengawasi proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pengadaan bahan, pelaksanaan hingga serah terima proyek. Anggota tim terdiri atas kepala sekolah, konsultan, staf dinas pendidikan, ketua komite sekolah, guru dan tok
RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat 2010-2015 menetapkan rencana pembangunan untuk lima tahun ke depan dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis dan berkeadilan sosial serta melindungi hak asasi manusia di Kabupaten Pakpak Bharat. Dokumen ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan satuan kerja dalam menyusun rencana kerja dan strategis untuk melaksanakan program pembangunan.
Keputusan Kepala Desa Cilayung Nomor 04 Tahun 2014 membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-DESA) Desa Cilayung untuk menyusun rencana pembangunan desa tahun 2014. Tim ini terdiri atas 12 anggota yang mewakili unsur pemerintah desa, BPD, LPM, dan tokoh masyarakat.
PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PEMETAAN
SUMBERDAYA DESA BERBASIS SPASIAL
Oleh Bito Wikantosa
Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa di Indonesia, termasuk pembentukan tim penetapan dan penegasan batas desa di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta tugas dan tanggung jawab masing-masing tim.
Rencana Strategis Kementrian Pekerjaan Umum 2010-2014Joy Irman
Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum 2010-2014 memberikan gambaran umum tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Pekerjaan Umum untuk lima tahun ke depan dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur dan permukiman di Indonesia. Dokumen ini juga menjabarkan tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi, arahan kebijakan, serta strategi yang akan ditempuh untuk mewujudkan tujuan pembang
Nota kesepakatan antara pemerintah desa Melung dan Badan Permusyawaratan Desa Melung menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2016 dengan total pendapatan Rp. 1,7 miliar dan total belanja Rp. 1,6 miliar menghasilkan surplus Rp. 26 juta.
Keputusan Kepala Desa Seboro menunjuk dan menetapkan pengelola sistim informasi desa dan staf teknis informasi desa untuk tahun anggaran 2020. Pengelola sistim informasi desa bertugas mengkoordinasikan, memverifikasi, dan mengolah data melalui sistim informasi desa untuk di publikasikan, sedangkan staf teknis bertugas meliput kegiatan pemerintah desa, merancang tampilan publikasi, serta mengakses dan merawat media pemerintah des
KEPUTUSAN KEPALA DESA WLAHAR WETAN KECAMATAN KALIBAGOR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG ENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PTPKD) TAHUN ANGGARAN 2016
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...Joy Irman
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah membentuk Tim Reformasi Birokrasi untuk merumuskan dan melaksanakan Road Map reformasi birokrasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai dengan peraturan pemerintah dan tujuan reformasi birokrasi nasional. Tim terdiri dari Tim Pengarah yang memberikan arahan dan Tim Pelaksana yang bertugas merumuskan serta melaksanakan program reformasi birokrasi.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGG...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini menetapkan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banyumas tahun 2013 dengan total anggaran meningkat menjadi Rp2,3 triliun dari semula Rp2,1 triliun. Peningkatan terjadi pada pendapatan daerah sebesar Rp145 miliar dan belanja daerah sebesar Rp207 miliar.
Keputusan Kepala Desa Bhuana Jaya membentuk Tim Pengawas pelaksanaan proyek pembangunan jalan di Desa Bhuana Jaya. Tim ini bertugas untuk mengawasi pelaksanaan proyek semenisasi jalan usaha tani sesuai peraturan yang berlaku.
No. 3 ttg perubahan atas perda kab. ppb no. 5 thn 2008 ttg org dan tata kerja...ppbkab
Dokumen tersebut merupakan peraturan daerah tentang perubahan organisasi dan tata kerja dinas di Kabupaten Pakpak Bharat, khususnya mengenai pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari sebelumnya Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dalam hal administrasi kependudukan dan catatan sipil.
Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta no.2053 Tahun 2016Dedi Alfaridi
Keputusan Gubernur ini membentuk Kelompok Kerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di tingkat provinsi dan kota/kabupaten untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang perumahan dan permukiman serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
JUKNIS DAK BKKBN merupakan kegiatan tahunan dari BKKBN, demikian juga pada tahun anggaran 2022 ini, sebagai program pengadaan alat kesehatan yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN sebagai Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
Program BKKBN seperti kita ketahui bersama adalah badan pemerintah yang bergerak di bidang keluarga berencana. Pemerintah melalui BKKBN setiap tahun mengadakan alat kesehatan dan produk lainnya yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN seperti alat peraga untuk penyuluhan Keluarga Berencana yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini BKKBN.
Alat kesehatan dan alat bantu pada Juknis DAK BKKBN ini ditujukan untuk kegiatan BKKBN dan memiliki spesifikasi tersendiri sesuai standar yang ditentukan oleh BKKBN. Dengan alat kesehatan dan alat bantu tersebut diharapkan program-program BKKBN dapat berjalan dengan baik dan memenuhi target sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
Barang-barang yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN 2022 merupakan salah satu penunjang suksesnya program keluarga berencana.
Untuk lebih jelasnya berikut adalah alat kesehatan dan alat peraga yang termasuk dalam paket Juknis DAK BKKBN 2022 (dari berbagai sumber, selama tidak ada perubahan) adalah sebagai berikut :
1. OBGYN BED plus Halogen Examination Lamp AC/DC
2. KIE KIT plus Family Kit (KKB)
3. KIE KIT Pendidikan dan Kependudukan
4. KIE KIT Lini Lapangan
5. IMPLAN REMOVAL KIT
6. IUD KIT
7. Media Advokasi KIE
8. GENRE KIT (Generasi Berencana)
9. SARANA PLKB
10. VTP KIT
11. Kit Siap Nikah Anti Stunting
12. BKB dan APE KIT
13. LANSIA / BKL KIT
14. PPKBD/Sub-PPKBD
15. Tempat Penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi
Secara keseluruhan alat kesehatan dan barang-barang lainnya yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN merupakan alat pendukung kelancaran kegiatan BKKBN dalam mensukseskan program keluarga berencana. Barang-barang dan alat kesehatan tersebut akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia agar program keluarga berencana (KB) sukses di setiap wilayah Indonesia
Sebagai bagian dari kegiatan tahunan BKKBN maka Juknis DAK BKKBN tersebut memiliki standar-standar tertentu yang telah dibuat oleh pihak pemerintah dalam hal ini BKKBN agar seluruh barang Juknis DAK BKKBN yang didistribusikan memiliki standar kualitas yang sama. Dengan standarisasi ini diharapkan seluruh barang JUKNIS DAK BKKBN tersebut akan dapat memenuhi harapan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Untuk pemesanan brosur, spesifikasi barang, surat dukungan, daftar harga jual produk Juknis DAK BKKBN 2021 dapat menghubungi :
Kontak Person : Elfian Effendi
Mobile :
081315904286 / 082125526000,
Email :
dumedpower@gmail.com
Twitter :
http://twitter.com/penyaluralkes
Kantor : 0213912905
Website :
http://juknisdakbkkbnblog.wordpress.com/
http://penyaluralatkesehatan.co.id/
Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat 2016-2021 membahas strategi dan program pembangunan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan selama lima tahun. Dokumen ini menjabarkan visi, misi dan program Dinas Pertanian sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat 2016-2021. Tujuannya adalah menetapkan kebijakan teknis dan penerapan teknologi di sektor pertanian selaras dengan sumber daya
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 memberikan evaluasi program tahun sebelumnya, memberikan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan, serta menetapkan prioritas pembangunan untuk tahun berjalan. Dokumen ini menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan DPRD dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat.
[/ringkuman]
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa agar tercapai tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum batas wilayah desa. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dibentuk pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bupati Ciamis menetapkan petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Ciamis. Dokumen ini mengatur tentang persiapan pemilihan, pencalonan calon, pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara, serta penetapan kepala desa terpilih. Panitia pemilihan akan mengoordinasikan seluruh proses pemilihan.
Rencana Strategis Kementrian Pekerjaan Umum 2010-2014Joy Irman
Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum 2010-2014 memberikan gambaran umum tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Pekerjaan Umum untuk lima tahun ke depan dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur dan permukiman di Indonesia. Dokumen ini juga menjabarkan tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi, arahan kebijakan, serta strategi yang akan ditempuh untuk mewujudkan tujuan pembang
Nota kesepakatan antara pemerintah desa Melung dan Badan Permusyawaratan Desa Melung menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2016 dengan total pendapatan Rp. 1,7 miliar dan total belanja Rp. 1,6 miliar menghasilkan surplus Rp. 26 juta.
Keputusan Kepala Desa Seboro menunjuk dan menetapkan pengelola sistim informasi desa dan staf teknis informasi desa untuk tahun anggaran 2020. Pengelola sistim informasi desa bertugas mengkoordinasikan, memverifikasi, dan mengolah data melalui sistim informasi desa untuk di publikasikan, sedangkan staf teknis bertugas meliput kegiatan pemerintah desa, merancang tampilan publikasi, serta mengakses dan merawat media pemerintah des
KEPUTUSAN KEPALA DESA WLAHAR WETAN KECAMATAN KALIBAGOR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG ENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PTPKD) TAHUN ANGGARAN 2016
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...Joy Irman
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah membentuk Tim Reformasi Birokrasi untuk merumuskan dan melaksanakan Road Map reformasi birokrasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai dengan peraturan pemerintah dan tujuan reformasi birokrasi nasional. Tim terdiri dari Tim Pengarah yang memberikan arahan dan Tim Pelaksana yang bertugas merumuskan serta melaksanakan program reformasi birokrasi.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGG...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini menetapkan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banyumas tahun 2013 dengan total anggaran meningkat menjadi Rp2,3 triliun dari semula Rp2,1 triliun. Peningkatan terjadi pada pendapatan daerah sebesar Rp145 miliar dan belanja daerah sebesar Rp207 miliar.
Keputusan Kepala Desa Bhuana Jaya membentuk Tim Pengawas pelaksanaan proyek pembangunan jalan di Desa Bhuana Jaya. Tim ini bertugas untuk mengawasi pelaksanaan proyek semenisasi jalan usaha tani sesuai peraturan yang berlaku.
No. 3 ttg perubahan atas perda kab. ppb no. 5 thn 2008 ttg org dan tata kerja...ppbkab
Dokumen tersebut merupakan peraturan daerah tentang perubahan organisasi dan tata kerja dinas di Kabupaten Pakpak Bharat, khususnya mengenai pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari sebelumnya Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dalam hal administrasi kependudukan dan catatan sipil.
Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta no.2053 Tahun 2016Dedi Alfaridi
Keputusan Gubernur ini membentuk Kelompok Kerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di tingkat provinsi dan kota/kabupaten untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang perumahan dan permukiman serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
JUKNIS DAK BKKBN merupakan kegiatan tahunan dari BKKBN, demikian juga pada tahun anggaran 2022 ini, sebagai program pengadaan alat kesehatan yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN sebagai Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
Program BKKBN seperti kita ketahui bersama adalah badan pemerintah yang bergerak di bidang keluarga berencana. Pemerintah melalui BKKBN setiap tahun mengadakan alat kesehatan dan produk lainnya yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN seperti alat peraga untuk penyuluhan Keluarga Berencana yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini BKKBN.
Alat kesehatan dan alat bantu pada Juknis DAK BKKBN ini ditujukan untuk kegiatan BKKBN dan memiliki spesifikasi tersendiri sesuai standar yang ditentukan oleh BKKBN. Dengan alat kesehatan dan alat bantu tersebut diharapkan program-program BKKBN dapat berjalan dengan baik dan memenuhi target sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
Barang-barang yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN 2022 merupakan salah satu penunjang suksesnya program keluarga berencana.
Untuk lebih jelasnya berikut adalah alat kesehatan dan alat peraga yang termasuk dalam paket Juknis DAK BKKBN 2022 (dari berbagai sumber, selama tidak ada perubahan) adalah sebagai berikut :
1. OBGYN BED plus Halogen Examination Lamp AC/DC
2. KIE KIT plus Family Kit (KKB)
3. KIE KIT Pendidikan dan Kependudukan
4. KIE KIT Lini Lapangan
5. IMPLAN REMOVAL KIT
6. IUD KIT
7. Media Advokasi KIE
8. GENRE KIT (Generasi Berencana)
9. SARANA PLKB
10. VTP KIT
11. Kit Siap Nikah Anti Stunting
12. BKB dan APE KIT
13. LANSIA / BKL KIT
14. PPKBD/Sub-PPKBD
15. Tempat Penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi
Secara keseluruhan alat kesehatan dan barang-barang lainnya yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN merupakan alat pendukung kelancaran kegiatan BKKBN dalam mensukseskan program keluarga berencana. Barang-barang dan alat kesehatan tersebut akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia agar program keluarga berencana (KB) sukses di setiap wilayah Indonesia
Sebagai bagian dari kegiatan tahunan BKKBN maka Juknis DAK BKKBN tersebut memiliki standar-standar tertentu yang telah dibuat oleh pihak pemerintah dalam hal ini BKKBN agar seluruh barang Juknis DAK BKKBN yang didistribusikan memiliki standar kualitas yang sama. Dengan standarisasi ini diharapkan seluruh barang JUKNIS DAK BKKBN tersebut akan dapat memenuhi harapan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Untuk pemesanan brosur, spesifikasi barang, surat dukungan, daftar harga jual produk Juknis DAK BKKBN 2021 dapat menghubungi :
Kontak Person : Elfian Effendi
Mobile :
081315904286 / 082125526000,
Email :
dumedpower@gmail.com
Twitter :
http://twitter.com/penyaluralkes
Kantor : 0213912905
Website :
http://juknisdakbkkbnblog.wordpress.com/
http://penyaluralatkesehatan.co.id/
Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat 2016-2021 membahas strategi dan program pembangunan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan selama lima tahun. Dokumen ini menjabarkan visi, misi dan program Dinas Pertanian sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat 2016-2021. Tujuannya adalah menetapkan kebijakan teknis dan penerapan teknologi di sektor pertanian selaras dengan sumber daya
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 memberikan evaluasi program tahun sebelumnya, memberikan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan, serta menetapkan prioritas pembangunan untuk tahun berjalan. Dokumen ini menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan DPRD dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat.
[/ringkuman]
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa agar tercapai tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum batas wilayah desa. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dibentuk pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bupati Ciamis menetapkan petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Ciamis. Dokumen ini mengatur tentang persiapan pemilihan, pencalonan calon, pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara, serta penetapan kepala desa terpilih. Panitia pemilihan akan mengoordinasikan seluruh proses pemilihan.
Pemerintah desa membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sanimas 2012 untuk meningkatkan sanitasi dan peran masyarakat, dengan ketua yang ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah.
Pedoman ini menjelaskan tentang pengelolaan surat-menyurat di Dana Pensiun Perhutani. Termasuk penggolongan surat berdasarkan asal, tujuan, status dan sifat; teknik pembuatan dan penyusunan surat seperti surat dinas, keputusan dan perintah perjalanan dinas; serta sistem penomoran dan penandatanganan surat."
Keputusan Ketua BEM HIMA PIPS FPIPS UPI mengangkat pengurus baru Badan Eksekutif Mahasiswa Pendidikan IPS FPIPS UPI masa bakti 2013-2014 berdasarkan hasil Musyawarah Mahasiswa tanggal 23 Maret 2013. Keputusan ini mengacu pada peraturan organisasi kemahasiswaan dan menugaskan pengurus baru untuk melaksanakan kegiatan sesuai fungsi dan peran serta melaporkan kegiatannya secara berkala.
Pedoman Penyusunan Memorandum Program Bidang Air Minum, Cipta KaryaJoy Irman
Dokumen tersebut merupakan pedoman penyusunan memorandum program pengembangan sistem penyediaan air minum yang mencakup ketentuan, penjelasan teknis, dan formulir yang diperlukan. Dokumen ini memberikan panduan lengkap untuk menyusun rencana program pengembangan air minum di tingkat kabupaten/kota.
Surat keputusan kepala sekolah SMK Negeri 1 Terusan Nunyai mengangkat pengurus baru koperasi "Teruna Jaya" untuk periode 2013-2015 yang terdiri dari Riki Stiawan sebagai ketua, Baiti sebagai sekretaris, dan Elisana sebagai bendahara.
Kpts. bupati penugasan pegawai dr mutasi masuk ke Kabupaten PangandaranDani Setiawan
Keputusan Bupati Pangandaran menetapkan penugasan tiga pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten tersebut yaitu DARMA WIDJAJA sebagai Fungsional Umum di Dinas PU, Hubkominfo, ENDANG MULYONO sebagai Penilik Muda di Dikbudpora, dan RASIDI sebagai Fungsional Umum di Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran.
Pedoman ini memberikan panduan bagi pelaksana program PAMSIMAS di tingkat pusat, propinsi, kabupaten, dan desa dalam menyelenggarakan kegiatan dan mengendalikan pelaksanaannya. Program ini bertujuan meningkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di pedesaan, dimana saat ini cakupannya masih rendah dan berdampak pada kesehatan serta pembangunan ekonomi.
Peraturan Menteri PU No. 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah ...Joy Irman
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman secara terpadu, efisien, dan efektif guna mendukung pencapaian sasaran nasional pengelolaan air limbah permukiman."
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 menetapkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang meliputi jenis dan mutu pelayanan minimal yang harus disediakan rumah sakit untuk masyarakat. Standar ini ditetapkan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai standar diseluruh rumah sakit di Indonesia.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan sampah di Provinsi Jawa Barat dengan asas-asas seperti tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, keselamatan, dan efisiensi. Tujuannya adalah melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah secara sistematis dan berkelanjutan mulai dari sumber sampah hingga pemrosesan akhir.
Peraturan ini menetapkan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011. Pedoman ini mencakup tantangan pembangunan, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan, sinkronisasi dengan prioritas nasional, dan daftar program kementerian sesuai prioritas nasional 2011. Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
Perbub npa sbg dasar penetapan pajak air tanah torutFirdaus Matasin
Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 55 Tahun 2012 menetapkan nilai perolehan air sebagai dasar penetapan pajak air tanah. Nilai perolehan air dihitung berdasarkan volume pengambilan, kualitas, dan tujuan pemakaian air tanah dengan mempertimbangkan sumber daya alam dan kompensasi lingkungan. Pajak air tanah ditetapkan sebesar 20% dari nilai perolehan air.
Peraturan ini mengatur perubahan kedua atas peraturan sebelumnya tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian definisi istilah, penambahan istilah baru, dan pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
Peraturan ini mengatur perubahan kedua atas peraturan sebelumnya tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian definisi istilah, penambahan istilah baru, dan pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota ProbolinggoPenataan Ruang
Dokumen tersebut merupakan salinan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028. Peraturan ini ditetapkan untuk mengarahkan pembangunan di Kota Probolinggo dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna dan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan ini juga mengatur strategi dan arahan kebijaksanaan
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan tersebut meliputi penambahan/pengurangan istilah dan penjelasan mengenai pelimpahan kewenangan pengguna anggaran, tugas bendahara penerimaan dan pengeluaran, serta klasifikasi jenis pendapatan dan belanja daerah.
Dokumen tersebut merupakan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 yang mengatur ketentuan umum, sasaran, strategi, program prioritas, dan pendanaan pembangunan Kota Palangka Raya untuk periode 2013-2018.
Peraturan Menteri ini menetapkan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral kepada gubernur provinsi untuk melaksanakan program dan kegiatan dekonsentrasi di bidang tersebut pada tahun anggaran 2010, mencakup pengawasan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara serta inventarisasi izin yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.
Dokumen tersebut membahas tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip antikorupsi. Nilai-nilai yang dibahas antara lain jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, dan berani, sedangkan prinsip-prinsip antikorupsi berfokus pada upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan charakter.
Profil PRODI KEPERAWATAN CURUP 2019 newEdison Thomas
Dokumen tersebut merangkum informasi tentang Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bengkulu. Terdapat dua kampus yaitu Kampus A di Padang Harapan Kota Bengkulu dan Kampus B di Curup yang menyediakan berbagai program studi kesehatan seperti keperawatan, kebidanan, gizi, dan lainnya. Salah satu program studi yang dijelaskan lebih lanjut adalah Prodi Keperawatan Curup yang memiliki visi menghasilk
Sk PA bagi mahasiswa Keperawatan Curup semester genap2014 2015.pptEdison Thomas
Surat Kep Direktur Poltekkes Kemenkes Bengkulu untuk Pembimbing Akademik Prodi Keperawatan Curup Poltekkes Kemenkes Bengkulu Semester Genap tahun Akademik 2014 / 2015
Kuliah umum Prof Achir Yani,M.N.DSc masyarakat ekonomi asean 2015 di indonesiaEdison Thomas
Dokumen tersebut membahas strategi keperawatan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Beberapa strategi yang disebutkan antara lain pengembangan sistem data perawat, standar kompetensi, kurikulum pendidikan, kerangka kualifikasi nasional, undang-undang keperawatan, badan regulatori keperawatan, dan pengembangan profesi berkelanjutan.
Dokumen ini memberikan panduan lengkap tentang proses penyusunan proposal desa untuk program air minum dan sanitasi, mulai dari pembentukan tim penyusun, identifikasi masalah dan analisis situasi, penyusunan proposal, pengajuan proposal ke panitia, hingga penerimaan dan pembukaan proposal oleh panitia. Langkah-langkahnya mencakup diskusi dengan masyarakat, kumpulan data desa, penentuan kegiatan yang diusulkan, pengisian formul
Foto Pemantapan Pokja AMPL Rejang LebongEdison Thomas
Rapat membahas rencana strategis Pokja AMPL Rejang Lebong untuk tahun 2012. Pokja AMPL merupakan kerja sama lintas sektor yang membutuhkan kerja sama dan dukungan bersama untuk pembangunan daerah.
Dokumen tersebut membahas proses penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten/Kota (BPS) dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). BPS digunakan sebagai baseline data tentang kondisi sanitasi terkini untuk penyusunan SSK. Proses penyusunan BPS meliputi pengumpulan data sekunder dan primer, analisis kondisi sanitasi, penetapan prioritas, hingga finalisasi dan disahkannya BPS oleh kepala daerah.
1. BUPATI REJANG LEBONG
KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 398 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA STRATEGIS AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2012-2015
BUPATI REJANG LEBONG
Menimbang : a. bahwa Kebijakan Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Berbasis Masyarakat yang telah disepakati bersama oleh Bappenas,
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Departemen
Kesehatan, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keuangan
perlu ditindaklanjuti pelaksanaannya di Tingkat Kabupaten;
b. bahwa cakupan air bersih dan masalah kesehatan lingkungan di
Kabupaten Rejang Lebong masih merupakan masalah mendasar dan
memerlukan penanganan secara konseptual melalui pelaksanaan
Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan, serta untuk memenuhi usulan Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong melalui Nota Dinas
Nomor : 050/337/Bappeda/2011 Tanggal 4 Oktober 2011, Hal Rencana
Strategis Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (Renstra AMPL)
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2015, maka perlu ditetapkan
Rancangan akhir Renstra AMPL Kabupaten Rejang Lebong Tahun
2012-2015;
c. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rejang
Lebong.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4371);
2. 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
(Lembaran Negara Nomor 69 Tahun 2008, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintah
di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34 ,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Nomor4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang
Lebong (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri :E”);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2011
(Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30 Seri ”A”).
Memperhatikan : 1. Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan (AMPL) Tahun 2003;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
3. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
4. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun
Anggaran 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 140 Seri ”A”).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERTAMA : Rencana Strategis Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Renstra
AMPL) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2015 sebagaimana
terlampir merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan,
disyahkan menjadi Renstra AMPL Tahun 2012 – 2015;
KEDUA ; Renstra AMPL sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini,
menjadi pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan
yang berhubungan dengan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
KETIGA : Kepala SKPD yang berkaitan dengan pelaksanaan program Air Minum
dan Penyehatan Lingkungan segera menjabarkan Renstra AMPL di SKPD
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD;
KELIMA : Keputusan ini masing-masing disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku;
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 13 Oktober 2011
BUPATI REJANG LEBONG
SUHERMAN