Dokumen tersebut membahas tentang hukum agraria di Indonesia yang mengatur tentang tanah, air, dan ruang angkasa berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960. Dokumen ini menjelaskan pengertian agraria, asas-asas hukum agraria, hak-hak atas tanah, serta sejarah terbentuknya hukum agraria di Indonesia."
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptxNaomiPoppyMoore
Amandemen dan modifikasi perjanjian internasional diatur dalam Konvensi Wina 1969. Amandemen melibatkan seluruh pihak dan dapat mengubah seluruh isi perjanjian, sedangkan modifikasi hanya melibatkan beberapa pihak untuk mengubah bagian tertentu. Prosedur amandemen dan hak-hak negara bervariasi antara perjanjian yang memuat aturan amandemen dan yang tidak.
Hukum Perdata Internasional membahas perkara yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi hukum. Dokumen ini menjelaskan tentang pengertian Hukum Perdata Internasional, ruang lingkupnya, dan tahapan penyelesaian perkara tersebut meliputi penetapan yurisdiksi, hukum yang berlaku, hingga penyelesaian secara materiil berdasarkan hukum tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum kontrak, meliputi pengertian kontrak, asas-asas pembuatan kontrak, dan syarat-syarat sahnya kontrak. Tujuan pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat memahami definisi kontrak, asas-asas dalam pembuatan kontrak, dan membedakan syarat-syarat sahnya kontrak.
HAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANGFair Nurfachrizi
1. Hapusnya perikatan dapat terjadi karena pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti penyimpanan, pembaharuan hutang, perjumpaan hutang, atau lampaunya waktu.
2. Pembayaran dapat dilakukan oleh debitur, orang yang turut berhutang, atau pihak ketiga yang bertindak atas namanya sendiri. Pembayaran dapat berupa uang atau penyerahan barang.
3. Perjumpaan hutang terjadi jika
Dokumen tersebut menjelaskan tentang berbagai aspek upaya paksa dalam hukum pidana Indonesia, termasuk pengertian, jenis (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat), syarat pelaksanaan, dan batas waktu pelaksanaan untuk masing-masing upaya paksa.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum agraria di Indonesia yang mengatur tentang tanah, air, dan ruang angkasa berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960. Dokumen ini menjelaskan pengertian agraria, asas-asas hukum agraria, hak-hak atas tanah, serta sejarah terbentuknya hukum agraria di Indonesia."
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptxNaomiPoppyMoore
Amandemen dan modifikasi perjanjian internasional diatur dalam Konvensi Wina 1969. Amandemen melibatkan seluruh pihak dan dapat mengubah seluruh isi perjanjian, sedangkan modifikasi hanya melibatkan beberapa pihak untuk mengubah bagian tertentu. Prosedur amandemen dan hak-hak negara bervariasi antara perjanjian yang memuat aturan amandemen dan yang tidak.
Hukum Perdata Internasional membahas perkara yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi hukum. Dokumen ini menjelaskan tentang pengertian Hukum Perdata Internasional, ruang lingkupnya, dan tahapan penyelesaian perkara tersebut meliputi penetapan yurisdiksi, hukum yang berlaku, hingga penyelesaian secara materiil berdasarkan hukum tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum kontrak, meliputi pengertian kontrak, asas-asas pembuatan kontrak, dan syarat-syarat sahnya kontrak. Tujuan pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat memahami definisi kontrak, asas-asas dalam pembuatan kontrak, dan membedakan syarat-syarat sahnya kontrak.
HAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANGFair Nurfachrizi
1. Hapusnya perikatan dapat terjadi karena pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti penyimpanan, pembaharuan hutang, perjumpaan hutang, atau lampaunya waktu.
2. Pembayaran dapat dilakukan oleh debitur, orang yang turut berhutang, atau pihak ketiga yang bertindak atas namanya sendiri. Pembayaran dapat berupa uang atau penyerahan barang.
3. Perjumpaan hutang terjadi jika
Dokumen tersebut menjelaskan tentang berbagai aspek upaya paksa dalam hukum pidana Indonesia, termasuk pengertian, jenis (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat), syarat pelaksanaan, dan batas waktu pelaksanaan untuk masing-masing upaya paksa.
HUKUM JAMINAN ADALAH KESELURUHAN KAEDAH-KAEDAH HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMBERI DAN PENERIMA JAMINAN DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBEBANAN JAMINAN UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS KREDIT. JAMINAN ADALAH SESUATU YANG DIBERIKAN KEPADA KREDITOR UNTUK MENIMBULKAN KEYAKINAN BAHWA DEBITOR AKAN MEMENUHI KEW
Dokumen tersebut membahas tentang hukum jaminan yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam rangka pemberian agunan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Jaminan diberikan untuk menjamin kewajiban debitor apabila terjadi wanprestasi, dan mencakup jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan seperti gadai, hipotik, dan fidusia.
Dokumen tersebut membahas tentang Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS) di Indonesia. MAPS telah ada sejak zaman nenek moyang bangsa Indonesia dengan budaya musyawarah untuk mencapai mufakat. Jenis-jenis MAPS meliputi konsultasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Undang-undang No. 30 tahun 1999 menjadi dasar hukum pelaksanaan MAPS di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang pembuktian dan daluwarsa menurut KUHPerdata. Pembuktian dapat dilakukan melalui surat, kesaksian, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Daluwarsa dapat digunakan untuk memperoleh hak atas suatu barang setelah lewatnya waktu tertentu, atau sebagai alasan pembebasan dari kewajiban, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang doktrin renvoi dalam hukum internasional swasta. Renvoi adalah situasi di mana hukum yang ditunjuk oleh hukum forum justru menunjuk kembali ke hukum forum awal. Dokumen tersebut menjelaskan konsep renvoi beserta contoh ilustrasinya dan membahas berbagai persoalan yang muncul akibat adanya perbedaan prinsip hukum antar negara.
[Ringkasan]
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian perjanjian menurut hukum perdata Indonesia dan unsur-unsur yang menentukan keabsahan suatu perjanjian.
2. Ada beberapa jenis perjanjian yang dijelaskan seperti perjanjian timbal balik, perjanjian cuma-cuma, dan perjanjian atas beban.
3. Dibahas pula asas-asas hukum perjanjian dan macam-macam perikatan menurut hukum perdata.
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari ...muhammadlarry
Penulisan hukum ini membahas hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional dengan kasus Omar Al-Bashir. Tinjauan umum mengenai hak imunitas, pertanggungjawaban individu, dan pengadilan internasional disajikan. Pengaruh hak imunitas terhadap pelaksanaan yurisdiksi International Criminal Court dianalisis.
Gugatan perwakilan kelompok (class action) adalah cara hukum bagi sekelompok orang yang memiliki kesamaan kepentingan hukum dan fakta untuk mengajukan gugatan melalui perwakilan tanpa harus turut serta semua anggota kelompok. Class action bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat akan keadilan dan meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara yang melibatkan banyak pihak.
Dokumen tersebut membahas tahapan-tahapan dalam pembuatan kontrak bisnis internasional, mulai dari persiapan, penyusunan, hingga pelaksanaan kontrak. Termasuk didalamnya adalah identifikasi para pihak, penyusunan draf kontrak, revisi, dan penyelesaian sengketa."
HUKUM JAMINAN ADALAH KESELURUHAN KAEDAH-KAEDAH HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMBERI DAN PENERIMA JAMINAN DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBEBANAN JAMINAN UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS KREDIT. JAMINAN ADALAH SESUATU YANG DIBERIKAN KEPADA KREDITOR UNTUK MENIMBULKAN KEYAKINAN BAHWA DEBITOR AKAN MEMENUHI KEW
Dokumen tersebut membahas tentang hukum jaminan yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam rangka pemberian agunan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Jaminan diberikan untuk menjamin kewajiban debitor apabila terjadi wanprestasi, dan mencakup jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan seperti gadai, hipotik, dan fidusia.
Dokumen tersebut membahas tentang Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS) di Indonesia. MAPS telah ada sejak zaman nenek moyang bangsa Indonesia dengan budaya musyawarah untuk mencapai mufakat. Jenis-jenis MAPS meliputi konsultasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Undang-undang No. 30 tahun 1999 menjadi dasar hukum pelaksanaan MAPS di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang pembuktian dan daluwarsa menurut KUHPerdata. Pembuktian dapat dilakukan melalui surat, kesaksian, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Daluwarsa dapat digunakan untuk memperoleh hak atas suatu barang setelah lewatnya waktu tertentu, atau sebagai alasan pembebasan dari kewajiban, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang doktrin renvoi dalam hukum internasional swasta. Renvoi adalah situasi di mana hukum yang ditunjuk oleh hukum forum justru menunjuk kembali ke hukum forum awal. Dokumen tersebut menjelaskan konsep renvoi beserta contoh ilustrasinya dan membahas berbagai persoalan yang muncul akibat adanya perbedaan prinsip hukum antar negara.
[Ringkasan]
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian perjanjian menurut hukum perdata Indonesia dan unsur-unsur yang menentukan keabsahan suatu perjanjian.
2. Ada beberapa jenis perjanjian yang dijelaskan seperti perjanjian timbal balik, perjanjian cuma-cuma, dan perjanjian atas beban.
3. Dibahas pula asas-asas hukum perjanjian dan macam-macam perikatan menurut hukum perdata.
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari ...muhammadlarry
Penulisan hukum ini membahas hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional dengan kasus Omar Al-Bashir. Tinjauan umum mengenai hak imunitas, pertanggungjawaban individu, dan pengadilan internasional disajikan. Pengaruh hak imunitas terhadap pelaksanaan yurisdiksi International Criminal Court dianalisis.
Gugatan perwakilan kelompok (class action) adalah cara hukum bagi sekelompok orang yang memiliki kesamaan kepentingan hukum dan fakta untuk mengajukan gugatan melalui perwakilan tanpa harus turut serta semua anggota kelompok. Class action bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat akan keadilan dan meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara yang melibatkan banyak pihak.
Dokumen tersebut membahas tahapan-tahapan dalam pembuatan kontrak bisnis internasional, mulai dari persiapan, penyusunan, hingga pelaksanaan kontrak. Termasuk didalamnya adalah identifikasi para pihak, penyusunan draf kontrak, revisi, dan penyelesaian sengketa."
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perjanjian menurut KUHP Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan pengertian perjanjian menurut KUHP dan para ahli hukum, jenis-jenis kontrak, pelaksanaan kontrak, dan syarat sahnya suatu perjanjian.
Anatomi Kontrak - Eric Jingga - 110110190303.docxERICJINGGA
Dokumen tersebut membahas tentang anatomi pembuatan kontrak yang mencakup beberapa bagian penting dalam kontrak seperti judul, pembukaan, komparisi para pihak, premise, isi perjanjian yang terdiri dari berbagai pasal, dan penutup. Dibahas pula beberapa aspek yang harus ada dalam isi perjanjian seperti cara penyerahan barang, cara pembayaran, sanksi atas wanprestasi, berakhirnya kontrak, dan keadaan kahar.
Dokumen tersebut membahas pengertian dan kedudukan hukum Memorandum of Understanding (MOU). Secara umum, MOU adalah nota kesepahaman antara dua pihak atau lebih yang bertujuan menjadi dasar awal kerja sama tanpa mengikat secara hukum. Terdapat berbagai pendapat mengenai kedudukan hukum MOU, antara lain sebagai perjanjian moral atau sebagai perjanjian hukum yang mengikat.
Akta ini membuat perjanjian jual beli mobil sedan jazz Matic Solution LX Tahun 2009 milik Tuan SONY GUNAWAN kepada Nyonya SISILIA dengan harga Rp. 1000.000.000. Tuan BASWENDAN hadir sebagai kuasa lisan Nyonya SISILIA untuk menandatangani perjanjian.
Dokumen tersebut membahas tentang kontrak bisnis, meliputi pengertian, unsur, tahapan, dan cara berakhirnya kontrak bisnis. Kontrak bisnis adalah perjanjian tertulis antara dua pihak atau lebih yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam bidang ekonomi. Unsur penting kontrak bisnis adalah adanya kesepakatan, objek perjanjian, dan konsekuensi hukum apabila terjadi wanprestasi. Tahapan kontrak bis
Kontrak dalam dunia bisnis merupakan perjanjian yang mengikat para pihak. Kontrak sah jika memenuhi syarat sepakat, cakap, benda, dan sebab. Kontrak dapat berakhir karena berbagai sebab seperti pembayaran atau keadaan memaksa. Kontrak standar memudahkan bisnis meski kurang adil.
Hal-hal yang Harus Menjadi Perhatian dlm Kontrak _Training "PROCUREMENT Contr...Kanaidi ken
Dokumen tersebut membahas tentang hal-hal penting dalam membuat kontrak bisnis seperti melakukan riset terlebih dahulu tentang rekan bisnis, menggunakan kontrak tertulis, memahami bahasa kontrak dengan baik, dan menanyakan hal-hal yang kurang jelas.
Question & Answer Materi Kuliah Hukum PerdaganganDede Firmansah
Dokumen tersebut berisi pertanyaan dan jawaban mengenai hukum perdata dan perdagangan. Pertanyaan pertama membahas tentang perikatan dan jenis-jenis perikatan seperti perikatan bersyarat, perikatan dengan ketetapan waktu, dan perikatan yang membolehkan memilih. Pertanyaan kedua membahas tentang syarat sah perjanjian menurut KUH Perdata dan akibat hukum tidak dipenuhinya syarat tersebut. Pertanyaan ketiga membahas tentang
Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang muncul dari perjanjian atau undang-undang, di mana satu pihak berhak atas prestasi dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhinya. Perjanjian lahir dari kesepakatan para pihak, sedangkan perikatan karena undang-undang dapat karena undang-undang sendiri atau karena perbuatan manusia. Wanprestasi terjadi jika salah satu pihak gag
Dokumen ini membahas tentang penyusunan kontrak bisnis, meliputi tahapan pra penyusunan (identifikasi pihak, penelitian awal, pembuatan MOU, negosiasi), penyusunan kontrak (memperhatikan substansi hukum dan komersial, bahasa yang jelas, prinsip penulisan), dan tahapan pasca penyusunan (pelaksanaan, penafsiran, penyelesaian sengketa). Juga dibahas struktur kontrak yang terdiri at
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
6. • Penentuan judul (Heading). Hal ini sangat diperlukan karena apabila
judul bertentangan dengan isi, maka kontrak bisa batal demi hukum
(dikatakan: tidak dapat memahami isi kontrak). Setidak-tidaknya
sebagai bukti awal telah adanya suatu kesepakatan.
• Pembukaan (Opening). Permulaan dari suatu kontrak sehingga para
pihak akan mngetahui kapan kontrak itu harus dimulai dan kapan pula
berakhirnya. Contoh: Pada hari ini, ...
• Komparisi (Party/Para Pihak). Harus menguraikan secara rinci nama-
nama pihak yang membuat kontrak itu. Harus jelas, tegas dan
sempurna. Hal itu penting terkait dengan syarat-syarat kontrak (Pasal
1320 KUH Perdata). Komparisi dapat menunjukkan dimana yang
membuat atau yang membuat kontrak mempunyai kecakapan atau
tidak. Fungsinya adalah menjelaskan identitas para pihak dalam
kontrak, dalam kedudukan apa yang bersangkutan, berdasarkan apa
kedudukan itu, apakah cakap atau berwenang, dan apakah mempunyai
hak atau tidak.
• Klausula (Recital). Harus mampu memberi penjelasan tentang latar
belakang kenapa terjadinya suatu kontrak. Bagian ini juga dinamai
dengan konsideran atau pertimbangan hukum.
8. a. Esensialia (Pokok/Inti) :
Unsur yang harus ada dalam kontrak.
Misal : harga dan barang merupakan unsur pokok/inti (esensial)
bagi adanya kontrak jual beli
b. Naturalia (Alamiah) :
Ketentuan per-UU-an yang dapat dimasukkan dalam kontrak. dianggap
ada. Jika tidak dimasukkan, maka, kontrak tetap sah, dan yang
berlaku adalah ketentuan per-UU-an (bersifat melengkapi
kontrak).
Misal : biaya kontrak kredit (akta notaril) yang harus dibayar debitor,
meskipun hal tsb tidak tercantum dalam kontrak kredit.
c. Aksidentalia (Pengecualian) :
Syarat yang tidak harus ada dalam kontrak, melainkan dapat
dicantumkan untuk menjamin suatu kepentingan tertentu (Kreditor).
Misal : selama Debitor belum melunasi utang, Debitor tidak boleh
mengajukan kredit ke Pihak Lain tanpa persetujuan Kreditor/Bank.