Dokumen tersebut membahas tentang peran dan posisi perempuan dalam politik di Indonesia. Secara historis, peran perempuan dalam politik telah mengalami perkembangan, dari semula hanya terbatas pada rumah tangga menjadi dapat berpartisipasi dalam pemilu, menjadi anggota lembaga legislatif, bahkan menjabat posisi eksekutif. Namun demikian, representasi politik perempuan di Indonesia masih belum memenuhi target 30% yang ditetapkan dalam undang-

1. Peran dan Posisi Kaum
Perempuan dalam Politik
Dinamika Peran Perempuan dalam Ranah Politik

2. Kelompok 4
 Muhammad Fauzan Azima 20130510296
 Rosmiasti Bidari Latuconsina 20130510301
 Untari Narulita Madyar Dewi 20130510316
 Revlinur Rahmawati 20130510331
 Mega Nuraini 20130510381
 Roni Yahya Putra 20130510496
 Muhammad Iqbal 20130510512

3. Kerangka Paper
I. Arti Perempuan
II. Perempuan dan Politik
III. Efektivitas Peran Perempuan
dalam Pembangunan Nasional
Gender dan Perempuan
Permasalahan Gender di indonesia
Hak Politik Perempuan
Perempuan dalam Pemilu
Representasi Politik(Perempuan)
Perempuan dalam Pembangunan
Nasional
Partisipasi Perempuan dalam
Pemerintahan

4. Gender dan Perempuan
Pengertian Gender menurut para ahli :
 Istilah gender menurut Oakley (1972) berarti perbedaan atau jenis
kelamin yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan.
 Sedangkan menurut Caplan (1987) menegaskan bahwa gender
merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan
selain dari struktur biologis, sebagian besar justru terbentuk
melalui proses social dan cultural.
Kesetaraan Perempuan
 Di kumandangkan “Emansipasi” tahun 1950-1960
 Muncul gerakan perempuan yang mendeklarasikan suatu resolusi
melalui badan ekonomi sosial PBB tahun 1963
 Diperkuat dengan deklarasi yang dihasilkan dari konferensi PBB
dengan tema “women in development(WID)”tahun 1975

5. Permasalahan Gender di
Indonesia
Ketidak seimbangan gender terlihat dari segala aspek antara lain
dalam lingkungan keluarga, ekonomi, pekerjaan, dan dalam
pemerintahan termasuk dalam ranah politik di Indonesia.
Permasalahan mengenai kesetaraan gender di Indonesia,
didukung dengan lambatnya pemahaman tentang gender itu
sendiri. Anggapan masyarakat tradisional bahwa kaum
perempuan hanyalah subjek yang berada dalam lingkup
keluarga, mengurusi anak, dan berurusan dengan peralatan
dapur. Pengucilan-pengucilan berpikir inilah yang membuat peran
perempuan dalam bidang ekonomi, politik, dan pendidikan di
Indonesia masih memprihatinkan.

6. Faktor-Faktor Ketidakadilan Gender
 Pertama, melalui proses subordinasi. Yaitu meletakkan
perempuan di bawah supremasi lelaki, perempuan harus tunduk
kepada sesama manusia, yakni kaum lelaki.
 Kedua, adanya marginalisasi perempuan. Yaitu perempuan
cenderung dimarginalkan, yaitu diletakkan di pinggir.
 Ketiga, perempuan berada di posisi yang lemah, karenanya
perempuan sering menjadi sasaran tindak kekerasan (violence)
oleh kaum laki-laki. Bentuk kekerasan itu mulai dari digoda,
dilecehkan, dipukul atau dicerai.
 Keempat, akibat ketidakadilan gender itu perempuan harus
menerima beban pekerjaan yang lebih jauh lebih berat dan lebih
lama dari pada yang dipikul kaum lelaki.
Konsep HAP
Hak asasi perempuan hanya dimaknai
sekedar berdasarkan akal sehat
Hak asasi perempuan mempunyai visi dan
maksud transformasi relasi politik

7. .
Pasal dan Perjanjian menyangkut Hak Asasi
Perempuan
Pasal 27 UUD 1945
“Semua orang sama kedudukannya
dihadapan hukum”
Perjanjian mengenai Hak Politik
perempuan (Convention on Political
Rights of Women)
Perjanjian mengenai penghapusan
diskriminasi terhadap Perempuan
(Convention on the Political
Elimination of All Forms of
Discrimination Againts Women)

8. .
.
Hak Perempuan dalam Naskah
1. 1945 : Undang-undang Dasar 1945, Pasal 27
2. 1958 : Undang-undang No.68 tahun 1958, Konvensi Hak
Politik Perempuan
3. 1984 : Undang-undang No.7 tahun 1984, Konvensi
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Wanita
(CEDAW)
4. 1966-1976 : Konvensi Hak Sipil, Politik dan Kovenan Hak
Ekonomi,Sosial, Budaya, Pasal 3 (Belum diratifikasi
Indonesia)
5. 1993 : Deklarasi Wina, Pasal 1-18
6. 1998 : S.K.Presiden No.181, Komisi Nasional Anti
Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
7. 2002 : Protocol dari CEDAW ditandatngani
8. 2003 : Undang-undang No.12, Pemilihan Umum, Pasal 65

9. Hak Politik Perempuan
Pasal 7 (CEDAW)
Pasal 8
Hak untuk memilih dan dipilih
Hak untuk berpartisipasi dalam perumusan
kebijaksanaan pemerintah dan implementasinya
Hak untuk memegang jabatan dalam pemerintah
dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan
disegala tingkat
Hak berpartisipasi dalam organisasi dan
perkumpulan non pemerintah yang berhubungan
dengan kehidupan masyarakat dan politik
bernegara
Mereka pada tingkat internasional dan
berpartisipasi dalam pekerjaan untuk mewakili
pemerintah dalam tingkat internasional dan
berpartisipasi dalam organisasi internasional

10. UU No.68 Tahun 1958 (Konvensi hak politik perempuan,
pada 1952 diterima PBB dan telah diratifikasi oleh DPR RI)
Pasal I : Menetapkan bahwa “Perempuan berhak
memberikan suara dalam semua pemilihan dengan
status sama dengan pria tanpa diskriminasi.”
Pasal II : Menyatakan “Perempuan dapat dipilih untuk
semua badan elektif yang diatur dengan hukum
nasional, dengan status sama dengan pria tanpa
diskriminasi.”
Kovenan hak sipil dan politik (International Covenant on
Civil and Political Rights) yang belum diratifikasi oleh DPR
Pasal III : Menyatakan “Negara-negara peserta
Kovenan ini sepakat untuk menjamin hak yang sama
bagi pria dan perempuan untuk menikmati hak-hak
sipil dan politik yang dicanangkan dalam Kovenan ini.”

11. Hak Politik Perempuan dirumuskan
juga dalam UU No.12 Tahun 2003
tentang pemilu memberi peluang
baru dengan menetapkan Pasal 65
ayat 1
“Setiap partai politik peserta pemilu
dapat mengajukan calon anggota DPR,
DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota untuk setiap daerah
pemilihan dengan memerhatikan
keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya
30%.”

12. Perempuan dalam Pemilu
Keterlibatan perempuan dipastikan memiliki andil yang luar
biasa dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.
Walaupun demikian, di Indonesia peran perempuan masih
dimarjinalkan.
Faktor-faktor rendahnya partisipasi perempuan disebabkan
oleh:
 Tidak ada pendidikan politik dan pendidikan pemilih
 Tidak ada pelatihan dan penguatan keterampilan politik
perempuan.
 Kurangnya kesadaran perempuan untuk aktif dan terlibat
didalam kegiatan politik seperti lembaga legislatif dan
Partai Politik.
Pada dasarnya, peran perempuan merupakan jawaban dalam
menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kesejahteraan
rakyat.

13. Representasi Politik ( Perempuan)
Di Indonesia hak untuk memilih dan dipilih yang
setara antara laki-laki dan perempuan sudah berlaku sejak
1995 sampai sekarang. Namun dalam realitasnya
partisipasi perempuan dalam menjadi calon legislatif masih
belum memenuhi harapan.
Seperti yang diatur dalam UU No 10 Tahun 2008
tentang pemilihan umum anggota, DPD dan DPRD. Pasal
53 menegaskan bahwa daftar calon anggota legislatif
memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

14. Perempuan dalam Pembangunan Nasional
Pemerintah telah menerbitkan Inpres No.9/2000
tentang Pengarus Utamaan Gender dalam
pembangunan nasional, sebagai acuan
memaksimalkan potensi perempuan dalam
pembangunan.
Awalnya perempuan Indonesia hanya
beraktivitas hanya disekitar keluarga dan rumah
tangga, namun kini perempuan Indonesia mampu
berperan hampir dalam setiap bidang pekerjaan dan
profesi.

15. Partisipasi Perempuan
dalam Pemerintahan
.
Bagi Ibu rumah tangga
dapat berperan aktif untuk
mendukung program
pemerintah seperti PKK,
Posyandu, KB, dan
kegiatan lainnya.
Perempuan yang
menginginkan karir di
bidang politik dapat menjadi
anggota salah satu partai
politik atau anggota
legislatif.
Perempuan yang bekerja
dibidang yudikatif dapat
bekerja dengan jujur dan adil
demi tegaknya hukum itu
sendiri, tanpa membedakan
latar belakang agama, suku,
budaya, pendidikan, dan
golongan
Perempuan yang memilih
karir dieksekutif atau
pemerintahan dapat
menjalankan fungsi sesuai
dengan kemampuan dan
beban tugas yang
diberikan kepadanya.