Ijtihad ulama dan pemerintah Pakistan tahun 1961 memberi warisan kepada cucu yang orangtuanya meninggal lebih dulu dari kakek / neneknya yang jadi Pewaris.
Perdebatan antara Hukum Internasional Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Islam telah membuat kesenjangan yang jelas dan kentara antara keduanya, hal tersebut mengakibatkan adanya usaha untuk menyelaraskan keduanya dengan pendekatan yaitu dengan konsep maslahah dalam ushul fiqh dan teori margin apresiasi. Dengan kedua pendekatan tersebut diharapkan bisa memahami HAM internasional dan Hukum Islam menjadi selaras dan tidak ada pertentangan yang mengakibat tuduhan-tuduhan miring hubungan antara keduanya.
Paradigma hukum dalam arti yang sebenarnya adalah sebagai simbol, pola, role model dan patron pembentukan hukum di Indonesia.
Paradigma hukum adalah hal yang senantiasa berkembang dengan berlalunya waktu.
Paradigma hukum senantiasa diperlukan untuk menghindari chaos dalam masyarakat
Perdebatan antara Hukum Internasional Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Islam telah membuat kesenjangan yang jelas dan kentara antara keduanya, hal tersebut mengakibatkan adanya usaha untuk menyelaraskan keduanya dengan pendekatan yaitu dengan konsep maslahah dalam ushul fiqh dan teori margin apresiasi. Dengan kedua pendekatan tersebut diharapkan bisa memahami HAM internasional dan Hukum Islam menjadi selaras dan tidak ada pertentangan yang mengakibat tuduhan-tuduhan miring hubungan antara keduanya.
Paradigma hukum dalam arti yang sebenarnya adalah sebagai simbol, pola, role model dan patron pembentukan hukum di Indonesia.
Paradigma hukum adalah hal yang senantiasa berkembang dengan berlalunya waktu.
Paradigma hukum senantiasa diperlukan untuk menghindari chaos dalam masyarakat
PPT sumber-sumber hukum dan subjek hukumJemsTandodo
PPT ini sya buat dari gabungan beberapa PPT,makalah, dan sumber-sumber lainnya yang ada internet. kiranya dengan PTT ini kita sama-sama mengetahui sumber-sumber hukum dan subjek hukum .
Εισαγωγή στην αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή; 2015 Σεμινάριο στο ΜΠΣ 'Εφαρ...Nikolaos Tselios
Εισαγωγή στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή. Βασικές Έννοιες, Υπολογισμός ROI για την επένδυση σε υπηρεσίες χρηστοκεντρικού σχεδιασμού/ αξιολόγησης ευχρηστίας
PPT sumber-sumber hukum dan subjek hukumJemsTandodo
PPT ini sya buat dari gabungan beberapa PPT,makalah, dan sumber-sumber lainnya yang ada internet. kiranya dengan PTT ini kita sama-sama mengetahui sumber-sumber hukum dan subjek hukum .
Εισαγωγή στην αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή; 2015 Σεμινάριο στο ΜΠΣ 'Εφαρ...Nikolaos Tselios
Εισαγωγή στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή. Βασικές Έννοιες, Υπολογισμός ROI για την επένδυση σε υπηρεσίες χρηστοκεντρικού σχεδιασμού/ αξιολόγησης ευχρηστίας
SP Fest Denver - O365 Governance: One Area Cloud May Not Be SimplerStacy Deere
Random things we all typically hear when it comes to Governance…
• Not on top of the list right now
• Not in the budget
• We’ll get to it later
• Not really seeing the need…
I have yet to hear 1 valid reason as to why Governance should not be completed, maintained, or approved in budgets. Governance really is not an option in any organization if you want your processes and procedures followed by employees. Each time I have been involved in a project where governance was put on the back burner there have been issues with not knowing what other departments processes were, building themselves into a corner, not meeting service level agreements, and the list goes on and on. If there is no one source of truth in how all the functions of the business run, how are you ever going to build a solid foundation and keep it running at the level it needs to run so that your organization can be successful? In this session we will review what governance is, how it can be useful, how you can get started, maintain it, and most importantly how to get it approved!
ALERTA TEMPRANA En marcha plan para asesinar líderes del Sur de Bolívar, Cent...Crónicas del despojo
En el marco de esa jornada de protesta, se han presentado una serie de hechos y se han recopilado algunas informaciones que llevan a concluir que se está fraguando el asesinato de varios de los líderes más representativos del proceso organizativo del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar. Estos líderes durante varios años han sido dirigentes por más de 15 años de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar – Fedeagromisbol, y de las diferentes expresiones organizativas del Centro y Sur del Cesar y hemos promovido e impulsado la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar desde el 2005, y ahora sumado el centro y sur del Cesar constituyendo La Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar.
Informasi hasil Rumusan Rakernas PA 2010 yang terdapat dalam situs mahkamahagung.co.id ternyata berbeda dengan yang asli, yang terdapat pada situs badilag.net (dulu, kini tak bisa lagi diakses publik)
Tentang Ahli Waris Pengganti ...
badilag.net hal. 2 nomor 5; sedang mahkamahagung.co.id, di hal. 3 nomor 5.
3. Tentang Ahli Waris Pengganti.
Ahli Waris Penggganti sebagaimana tersebut dalam pasal 185 KHI, merupakan lembaga hukum yang masih diterima masyarakat luas, namun dalam pelaksanaannya sebaiknya dibatasi hanya sampai kepada derajat cucu.
Hakim dalam melaksanakan tugas pokok: memeriksa, mengadili perkara agar menguasai hukum materiil dan formal, sehingga terhindar dari hillah syar'iyyah yang bertentangan dengan hukum syar'i.
Semua hasil rumusan Rakernas tahun 2011 di Jakarta, kecuali yang dilakukan perubahan dalam rumusan ini, tetap berlaku dan dijadikan sebagai rumusan dalam Rakernas tahun 2012 di Manado.
Ahli Waris Pengganti dalam Buku II supaya direvisi, sesuai hasil Rakernas 2010 hanya kepada cucu saja. Dengan demikian sekaligus menyatakan bahwa ketentuan dalam Buku II Edisi Revisi 2010, hal. 167 huruf c) angka 2) s.d. 6) yang berkaitan dengan ahli waris pengganti tidak berlaku.
Tentang Ahli Waris Pengganti di halaman 2 no. 5.
Ahli Waris Pengganti seagaimana tersebut dalam Pasal 185 KHI, pelaksanaannya dibatasi kepada keturunan garis lurus ke bawah sampai dengan derajat cucu.
"Perlu kajian akademis / penelusuran kembali istilah dan rujukan yang lebih shahih (valid) secara syar'i di dalam permasalahan ketentuan anak angkat dan ahli waris pengganti.
1. Ordonansi Pakistan 1961
Ahli Waris Pengganti Hanya Cucu
Belum dapat sumber asli dari Ordonansi Hukum Keluarga Pakistan 1961, tetapi
beberapa petikan berikut cukup menjelaskan kedudukan cucu menjadi Ahli Waris.
https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/hukum-keluarga-islam-di-
pakistan/ 24 Januari 2013. Dengan mengutip sumber :
Mufti2, Hukum Keluarga Islam di Pakistan, Artikel diposkan 22 April 2012 dari
http://www.scribd.com/doc/90610937/Makalah-HKI-Di-Pakistan
Di Pakistan, Ordonansi 1961 mengenai ahli waris pengganti berpegang pada prinsip
penggantian tempat secara penuh oleh para cucu terhadap orangtua mereka yang
sudah meninggal sewaktu kakek atau nenek masih hidup. Cucu-cucu mengambil bagian
ayah mereka seandainya masih hidup pada waktu meninggalnya kakek/nenek.
Seseorang yang wafat, meninggalkan seorang anak lelaki dan seorang anak lelaki dari
anak lelaki yang telah meninggal lebih dahulu darinya, serta anak perempuan dari anak
perempuan yang juga telah meninggal lebih dahulu darinya, maka harta peninggalan
dibagi lima bagian. Yaitu, anak lelaki simati mengambil dua bagian, cucu lelaki dari
pancaran anak lelaki mengambil dua bagian juga yang sedianya akan diambil ayahnya
seandainya ayahnya masih hidup dan cucu perempuan pancaran anak perempuan
mengambil satu bagian yang sedianya akan diambil oleh ibunya seandainya ibunya
masih hidup. Ketentuan Ordonansi Pakistan ini merupakan suatu sistem yang jelas dapat
ditemukan dasarnya dalam sumber-sumber fiqh tradisional.
http://vairuzabadie.blogspot.co.id/2014/06/Perkembangan-Islam-asia-selatan.html
Ordonansi Pakistan 1961 mengenai ahli waris pengganti berpegang kepada prinsip
penggantian tempat secara penuh oleh para cucu terhadap orangtua mereka yang sudah
meninggal sewaktu kakek atau nenek masih hidup. Cucu-cucu mengambil bagian ayah
mereka seandainya ia masih hidup pada waktu meninggalnya kakek atau nenek.
Ketentuan yang dipegangi oleh Ordonansi Pakistan ini merupakan sistem yang jelas
dapat ditemukan dasar-dasarnya dalam sumber-sumber fiqh tradisional.
http://pta-yogyakarta.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=750&Itemid=9
Pendapat H. Ahmad, SH., MH., Hakim Tinggi PTA Yogyakarta, 11 Juli 2011.
Mengganti kedudukan orang tua yang meninggal dunia, selanjutnya disebut ahli waris
pengganti. Ketentuan semacam ini tidak dijumpai di dalam fikih empat madhab, tetapi
merupakan adopsi dari hukum waris Islam Pakistan. dimana ahli waris pengganti itu
hanyalah cucu saja (H.Imron AM). Hal ini terasa sangat adil dalam contoh kasus:
Seorang ayah bersama seorang anaknya dalam bepergian-nya mengalami kecelakaan, si
anak meninggal dunia, satu menit kemudian si ayah meninggal dunia, maka si anak
bukanlah ahli waris dan cucu-cucu dari si ayah tadi terhijab oleh anak-anak si ayah yang
lain, yang masih hidup. Apabila cucu-cucu tadi dapat menggantikan kedudukan
ayahnya, tentu saja rasa keadilannya akan tampak. Sesuai pula kaidah fikih : ainama
tujadu mashlahah fafihi syari'ah = dimana ada kemashlahatan, itulah tujuan syari'ah.
2. http://www.pa-jombang.go.id/artikel/
BESARNYA%20HAK%20BAGIAN%20AHLI%20WARIS%20PENGGANTI.pdf
Pendapat alm. Drs. H. Imron AM ex Wk. Ketua PTA Surabaya di atas, bersumber dari
artikelnya Mempersempit Ruang Lingkup Penafsiran Pasal 185 KHI, Mimbar Hukum
no.54 Thn.XII 2001, Edisi Sept.- Okt., dikutip Drs. H. Adnan Qohar SH., MH., Ketua
PA Nganjuk dalam: Besarnya Hak Bagian Ahli Waris Pengganti, berikut ringkasan :
Mayoritas ulama ahli faraidh bersemangat membela nasib cucu yang terhijab oleh anak
laki laki. Pertama kali dilakukan oleh Mesir dengan pemberian “wasiat wajibah” (UU
Mesir 1946) dan oleh Pakistan dengan pemberian status Ahli Waris Pengganti terbatas
cucu (Ordonansi Pakistan 1946). Ulama Indonesia melakukan ijtihad kolektif seperti
Pakistan, menempatkan cucu menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal
dunia lebih dahulu daripada pewaris ( kakek atau neneknya ), dalam rumusan berikut :
Pasal 185 KHI :
(1) Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada sipewaris maka kedu-
dukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut 173;
(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang
sederajat dengan yang diganti.
Makna frasa “ahli waris yang meninggal lebih dahulu“ secara harfiyah bersifat umum,
bisa meliputi anak, saudara, paman, sepupu, dsb. Seharusnya dipersempit. Kata kata
Pasal 185 ayat (1): “ahli waris yang meninggal lebih dahulu“ seharusnya ditafsirkan
“anak“, dan pada ayat (2) : “ahli waris pengganti“ seharusnya ditafsirkan “cucu“.
Pasal 185 KHI :
(1) ANAK dari pewaris, kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya,
kecuali mereka yang tersebut 173;
(2) Bagian CUCU tersebut, tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris
yang sederajat dengan yang diganti.
Dengan pengubahan ini, tanpa terlibat pengertian “penggantian tempat” yang dikenal
secara umum, tujuan pasal 185 KHI itu lebih pasti untuk cucu mendapatkan hak bagian
warisan dari harta peninggalan kakek atau neneknya. Sedangkan untuk selain keahli-
warisan cucu, tidak termasuk dalam konteks pasal 185 KHI, mereka menerima hak
warisan karena kedudukannya sendiri sebagai ahli waris, seperti berlaku pada ahli waris
langsung, meskipun Dr. Amir Syarifuddin menyebutnya Ahli Waris Pengganti.
Cara pemecahan Mesir dan Pakistan di atas, sama sama hasil ijtihad, tidak ada nash-
nya dari Al Qur’an dan Hadits. Sekiranya dalam masalah pemberian bagian warisan
untuk cucu ini KHI mengikuti jejak Mesir dengan memberi “wasiat wajibah”, dimana
cucu hanya “penerima warisan”, dan tetap bukan Ahli Waris, maka akan terlepas
dari pertentangan dengan Hukum Kewarisan Islam. Contoh: istilah “Ahli waris yang
meninggal dunia lebih dahulu daripada sipewaris”, melanggar Azas Ijbari. Dalam Islam,
Ahli Waris adalah yang hidup pada waktu Pewaris meninggal. Tentang siapa saja yang
Ahli Waris, ditentukan oleh nash paling kuat yaitu QS An Nisaa 4 : 11, 12 dan 176,
yang menunjuk setiap kerabat dan bagiannya, dimana cucu tidak termasuk di dalamnya.