Tiga pasal dalam KHI mengenai ahli waris (Pasal 173, 185, 209) saling terkait dan menimbulkan permasalahan jika dibandingkan dengan hukum Islam. Masyarakat telah terbiasa dengan ketentuan-ketentuan ini sehingga sulit untuk memperbaiki atau mengubahnya walaupun bertentangan dengan syariat. Hal ini menunjukkan perlunya mengembangkan hukum waris nasional yang lebih sesuai dengan konteks Indonesia.

1. PASAL-PASAL BERMASALAH di dalam KHI
Pasal 173 KHI :
Seseorang terhalang menjadi Ahli Waris, apabila dengan putusan
hakim yg telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :
a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba
membunuh atau menganiaya berat pada Pewaris.
b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan
bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam
dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yg lebih berat.
Pasal 185 KHI :
(1) Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris,
maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali
mereka yg tersebut dalam Pasal 173.
(2) Bagian Ahli Waris Pengganti tidak boleh melebihi dari bagian
ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.
Pasal 209 KHI
(1) Harta peninggalan Anak Angkat dibagi berdasarkan Pasal 176
sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas. Sedangkan terhadap
orang tua angkat yg tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah
sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
(2) Terhadap Anak Angkat yang tidak menerima wasiat, diberi
wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan
orangtua- angkatnya.
Ketiga pasal ini saling terkait dalam suatu sistem. Setiap kali membanding yang satu
dengan dasar Hukum Islam, selalu ada pengalihan kepada yang lain, bahwa bukan
hanya Pasal A, tetapi juga Pasal B, C, D, dan seterusnya, sedang masing-masing sudah
berakar di tengah masyarakat. Terjebak penerimaan masyarakat, menentukan hukum.
Ditambah lagi persepsi, pelurusan kembali syar’i itu hanya kembali ke-Arab-araban.
Tujuan pengembangan Hukum Islam justru menciptakan Hukum Mazhab Nasional.
Permasalahan ini bertumpuk pada keganjilan putusan perkara bertema Ahli Waris
Pengganti, Anak Angkat dan Ahli Waris Beda Agama terhadap Hukum Islam.