Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai prosedur pengajuan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak (SKP) yang tidak benar kepada Direktorat Jenderal Pajak. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan tersebut, seperti hanya dapat diajukan dua kali dan dalam waktu tiga bulan, serta harus memenuhi syarat formal dan material tertentu. Permohonan d

1. Tidak Setuju Dengan
surat ketetapan pajak (skp)
Yang Ditetapkan?
Pengurangan atau Pembatalan
skp Yang Tidak Benar
Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi:
Account
Representative
Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Pajak
Panduan ini bersifat informasi untuk memudahkan pemahaman
masyarakat mengenai peraturan terkait.
Beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah
mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku
Tahun pencetakan leaflet 2014
Nomor: PJ.091/KUP/L/008/2014-00

2. Apa yang dimaksud dengan Nomor Pokok
Wajib Pajak?
Dengan berlandaskan unsur keadilan, Direktur Jenderal Pajak dapat
mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak (skp) yang
tidak benar, misalnya Wajib Pajak (WP) yang ditolak pengajuan
keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal
(memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun
persyaratan material terpenuhi. Dalam hal demikian, Anda dapat
mengajukan permohonan Pengurangan atau Pembatalan skp yang
tidak benar kepada kami.
Apa dasar hukumnya?
Yang menjadi dasar hukum dalam pengajuan permohonan ini:
1. Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP);
2. Pasal 35 dan 36 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata
Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan
Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat
Tagihan Pajak.
Permohonan apa yang dapat diajukan apabila tidak
setuju dengan skp yang ditetapkan?
Anda dapat mengajukan permohonan pengurangan atau
pembatalan skp yang tidak benar, kecuali Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 13A
Undang-Undang KUP.
Bagaimana cara pengajuannya?
Apakah ada ketentuan tertentu atas skp yang diajukan
permohonan pengurangan atau pembatalan skp
yang tidak benar?
Ada. Permohonan pengurangan atau pembatalan skp yang tidak
benar hanya dapat diajukan dalam hal atas skp tersebut:
a. tidak diajukan keberatan;
b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
c. tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi;
d. diajukan diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh WP;
e. tidak sedang diajukan permohonan pembatalan skp hasil
pemeriksaan atau verifikasi;
f. diajukan permohonan pembatalan skp hasil pemeriksaan atau
verifikasi, tetapi dicabut oleh WP; atau
g. diajukan permohonan pembatalan skp hasil pemeriksaan atau
verifikasi, tetapi permohonan tersebut ditolak.
Persyaratan atas permohonan pengurangan atau pembatalan skp
yang tidak benar:
a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) skp;
b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia;
c. mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut
perhitungan WP dengan disertai alasan;
d. permohonan harus disampaikan ke KPP tempat WP terdaftar;
dan
e. surat permohonan ditandatangani oleh WP atau oleh kuasa WP
yang dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) UU KUP.
Apa saja persyaratan permohonan pengurangan
atau pembatalan skp yang tidak benar?
Berapa kali permohonan dapat diajukan?
• Permohonan hanya dapat diajukan sebanyak 2 (dua) kali;
• Permohonan yang kedua diajukan dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan yang pertama
dikirim, kecuali dalam keadaan force majeur.
Surat Permohonan dapat disampaikan kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak tempat Anda terdaftar atau dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak dengan beberapa cara, yaitu:
a. penyampaian secara langsung (bukti penerimaannya adalah
Bukti Penerimaan Surat);
b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat (bukti
penerimaannya adalah bukti pengiriman surat); atau
c. dengan cara lain:
1. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti
pengiriman surat; atau
2. e-Filing melalui Penyedia Jasa Aplikasi (Application Service
Provider) atau yang disediakan oleh Direktorat Jenderal
Pajak, dengan bukti penerimaannya adalah Bukti
Penerimaan Elektronik (dalam proses pengembangan).