:::KEP :49/2016 :::Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa FDenda A...Roko Subagya
Kep 49 2016 :::Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa FDenda Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh OP Elektronik
Kep 49 2016 :::Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa FDenda Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh OP Elektronik
:::KEP :49/2016 :::Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa FDenda A...Roko Subagya
Kep 49 2016 :::Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa FDenda Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh OP Elektronik
Kep 49 2016 :::Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa FDenda Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh OP Elektronik
Hai woro2, sekarang lapor pajak bisa online lho. Kita ga perlu repot2 antri karena sudah ada fasilitas e-filing dari kantor pajak. Untuk melapor pajak menggunakan fasilitas tersebut, wajib pajak harus registrasi offline di kantor pajak terdekat dengan menggunakan form permohonan e-fin. Ayo buruan daftar :)
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online Roko Subagya
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
Seri kup tindak pidana di bidang perpajakanRoko Subagya
Ada berbagai macam tindak pidana di bidang perpajakan. Namun, antara tindak pidana dengan sanksi adminitrasi terdapat suatu hubungan yang kuat dan intens. Adakalanya petugas pajak dapat mengungkap suatu kasus bahkan dari suatu hal-hal kecil
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...Roko Subagya
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanRoko Subagya
Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak (WP), sepanjang menyangkut pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan maka dikenakan sanksi administrasi, sedangkan kalau menyangkut tindak pidana dibidang perpajakan maka akan dikenakan sansi pidana
Hai woro2, sekarang lapor pajak bisa online lho. Kita ga perlu repot2 antri karena sudah ada fasilitas e-filing dari kantor pajak. Untuk melapor pajak menggunakan fasilitas tersebut, wajib pajak harus registrasi offline di kantor pajak terdekat dengan menggunakan form permohonan e-fin. Ayo buruan daftar :)
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online Roko Subagya
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
Seri kup tindak pidana di bidang perpajakanRoko Subagya
Ada berbagai macam tindak pidana di bidang perpajakan. Namun, antara tindak pidana dengan sanksi adminitrasi terdapat suatu hubungan yang kuat dan intens. Adakalanya petugas pajak dapat mengungkap suatu kasus bahkan dari suatu hal-hal kecil
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...Roko Subagya
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanRoko Subagya
Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak (WP), sepanjang menyangkut pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan maka dikenakan sanksi administrasi, sedangkan kalau menyangkut tindak pidana dibidang perpajakan maka akan dikenakan sansi pidana
1. TATA CARA PENDAFTARAN NPWP
DENGAN SISTEM e-REGISTRATION
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
TATA CARA PENDAFTARAN NPWP
DENGAN SISTEM e-REGISTRATION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Membuka situs DJP dengan alamat http://www.pajak.go.id
Memilih menu sistem e-Registration
Membuat Account baru pada sistem e-Registration
Login ke sistem e-Registration dengan mengisi username dan password yang
telah dibuat
Memilih jenis Wajib Pajak yang sesuai (Orang Pribadi, Badan atau
Bendaharawan)
Mengisi formulir permohonan dengan lengkap dan benar dan kemudian klik
tombol “daftar” jika telah selesai diisi dengan benar dan lengkap
Mencetak Formulir dan Surat Keterangan Terdaftar Sementara (SKTS)
Wajib Pajak dapat mengirim Formulir dan SKTS serta dokumen persyaratan
baik secara langsung maupun melalui Pos/Jasa Pengiriman.
Menerima SKT, NPWP dari KPP dimana Wajib Pajak Terdaftar setelah
dilakukan validasi
2. DOKUMEN YANG PERLU DISIAPKAN OLEH WAJIB PAJAK
UNTUK MENGISI FORMULIR PERMOHONAN
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER- 44 /PJ/2008
Tanggal : 20 Oktober 2008
a. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan/tidak menjalankan
usaha atau pekerjaan bebas:
- Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk Indonesia, atau paspor bagi
orang asing
b. Untuk Wajib Pajak Badan:
- Akte pendirian dan perubahan atau
surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap;
- NPWP Pimpinan/Penanggung Jawab Badan;
- Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia,
atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab.
DOKUMEN YANG PERLU DISIAPKAN OLEH WAJIB PAJAK
UNTUK MENGISI FORMULIR PERMOHONAN
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER- 44 /PJ/2008
Tanggal : 20 Oktober 2008
c. Untuk Bendahara sebagai Wajib Pajak Pemungut/Pemotong:
- Surat penunjukan sebagai Bendahara;
- Kartu Tanda Penduduk Bendahara.
d. Untuk Joint Operation (JO) sebagai Wajib Pajak Pemungut/Pemotong:
- Perjanjian Kerjasama/Akte Pendirian sebagai Joint Operation;
- Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia,
atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab;
- NPWP Pimpinan/Penanggung Jawab JO.
3. 1. Membuka situs DJP dengan alamat http://www.pajak.go.id
2. Memilih Menu sistem e-Registration
5. 4.
Login ke sistem e-Registration dengan mengisi username dan
password yang telah dibuat
5.
Memilih jenis Wajib Pajak yang sesuai
(Orang Pribadi, Badan atau Bendaharawan)
6. 6.
Mengisi formulir permohonan dengan lengkap dan benar dan
kemudian klik tombol “daftar” jika telah selesai diisi dengan
benar dan lengkap
Isi nama sesuai KTP
Isi Pekerjaan (Spesifik)
Isi no.telp/hp dan email
10. Menu Utama dan Log Out
home
ubah account
bantuan
LOG OUT
Wajib Pajak dapat mengirim Formulir yang telah
ditandatangani dan SKTS serta dokumen persyaratan baik
secara langsung maupun melalui Pos/Jasa Pengiriman ke
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak Terdaftar
Dokumen
Persyaratan
KPP
POS