PP NO 19 TAHUN 2005 TENTANG SNP

1. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
2005

2. Latar Belakang
Standar Nasional Pendidikan
Undang-undang No. 20/2003
tentang Sisdiknas
(Pasal 35, 36, 37, 42, 43, 59, 60, dan 61 )
Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 Tentang
Standar Nasional
Pendidikan
(17 Bab, 97 Pasal)
• Standar Nasional Pendidikan (Pasal 35)
• Kurikulum (Pasal 36,37)
• Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Pasal 42,43)
• Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi (Pasal 59, 60, 61)

3. Standar Nasional
Pendidikan
kriteria minimal tentang
sistem pendidikan di
seluruh wilayah hukum
Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
Dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional
pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional
yang bermutu
yang bermutu

4. FUNGSI DAN TUJUAN
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
• Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan
dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang
bermutu.
• Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu
pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat.
• Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara
terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan
perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

5. Standar Kompetensi
Lulusan
Standar Isi
Standar Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Standar
Standar Proses
Nasional
Pendidikan Standar Sarana dan
Prasarana
Standar Pembiayaan
Standar Pengelolaan
Standar Penilaian
Pendidikan

6. Standar Kompetensi
Lulusan
Standar Isi
Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman
Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman
penilaian dalam penentuan kelulusanPendidik dan dari
penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari
Standar peserta didik
satuan pendidikan.
satuan pendidikan. Tenaga Kependidikan
Standar
Standar Proses
Nasional
Pendidikan Standar Sarana dan
Prasarana
Standar Pembiayaan
Standar Pengelolaan
Standar Penilaian
Pendidikan

7. Standar Kompetensi
Lulusan
Standar Isi
Standar Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Standar
Standar Proses
Nasional
PendidikanDasar dan Struktur Kurikulum dan
• Kerangka Standar Sarana
• beban belajar Prasarana
• Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Standar Pembiayaan
• Kalender Pendidikan/Akademik
Standar Pengelolaan
Standar Penilaian
Pendidikan

8. Standar Kompetensi
Lulusan
Standar Isi
Standar Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Standar
Standar Proses
Nasional
Pendidikan Standar Sarana dan
Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan
Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan
Prasarana
kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat
kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat
jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan
Standar Pembiayaan
jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan
untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional
untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional
Standar Pengelolaan
Standar Penilaian
Pendidikan

9. Standar Kompetensi
Lulusan
Standar Isi
Standar Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Standar
Standar Proses
Nasional
Pendidikan Standar Sarana dan
Prasarana
Proses pembelajaran interaktif, inspiratif, menyenangkan,
Proses pembelajaran interaktif, inspiratif, menyenangkan,
menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi
menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi
Standar Pembiayaan
aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,
aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,
kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan
kreativitas, dan kemandirian Standar Pengelolaan minat, dan
sesuai dengan bakat,
perkembangan fisik serta psikologis peserta didik
perkembangan fisik serta psikologis peserta didik
Standar Penilaian
Pendidikan

10. Standar Kompetensi
Lulusan
Standar Isi
Standar Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Standar
Standar Proses
Nasional
Pendidikan Standar Sarana dan
Prasarana
Persyaratan minimal tentang:
Persyaratan minimal tentang: Standar Pembiayaan
•• Sarana ::
Sarana
perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, BHP
perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, BHP
•• Prasarana:
Prasarana:
Standar Pengelolaan
R.kelas, R.pimpinan satuan pendidikan, R.pendidik, R.tata usaha, R.perpustakaan,
R.kelas, R.pimpinan satuan pendidikan, R.pendidik, R.tata usaha, R.perpustakaan,
R.laboratorium, R.bengkel kerja, R.unit produksi, R.kantin, instalasi daya dan jasa, tempat
R.laboratorium, R.bengkel kerja, R.unit produksi, R.kantin, instalasi daya dan jasa, tempat
Standar Penilaian
berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi
berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi
Pendidikan

11. Persyaratan minimal tentang:
Persyaratan minimal tentang: Standar Kompetensi
•• Biaya Investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana,
Biaya Investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana,
Lulusan
pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap
pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap
•• Biaya Personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik
Biaya Personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik
Standar Isi
untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan
untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan
•• Biaya Operasi meliputi
Biaya Operasi meliputi
•• gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
•• bahan atau peralatan pendidikan habis Standar Pendidik dan
bahan atau peralatan pendidikan habispakai, dan
pakai, dan
•• biaya operasi pendidikan tak langsung Tenaga Kependidikan
berupa daya, air, jasa telekomunikasi,
biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi,
pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak,
pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak,
Standar
asuransi, dan lain sebagainya
asuransi, dan lain sebagainya Standar Proses
Nasional
Pendidikan Standar Sarana dan
Prasarana
Standar Pembiayaan
Standar Pengelolaan
Standar Penilaian
Pendidikan

12. Standar Kompetensi
Lulusan
Standar Isi
STANDAR PENGELOLAAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN, PEMDA,
STANDAR PENGELOLAAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN, PEMDA,
DAN PEMERINTAH
DAN PEMERINTAH Standar Pendidik dan
•• DIKDASMEN ::
DIKDASMEN Tenaga Kependidikan
Standar manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan
menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan
menerapkan
kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas
kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas
Standar Proses
Nasional
•• DIKTI ::
DIKTI
Pendidikan otonomi perguruanStandar Sarana dan
menerapkan otonomi perguruantinggi yang dalam batas-batas yang
menerapkan tinggi yang dalam batas-batas yang
diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku
diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Prasarana
memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian
memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian
Standar Pembiayaan
Standar Pengelolaan
Standar Penilaian
Pendidikan

13. Standar Kompetensi
Lulusan
Standar Isi
Standar Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Standar Penilaian Pendidikan merupakan standar nasional
Standar
Standar Penilaian Pendidikan merupakan standar nasional
Nasional pendidikan tentang mekanisme, prosedur, dan
penilaian pendidikan tentang mekanisme, prosedur, dan
penilaian Standar Proses
instrumen penilaian hasil belajar peserta didik
instrumen penilaian hasil belajar peserta didik
Pendidikan Standar Sarana dan
Prasarana
Standar Pembiayaan
Standar Pengelolaan
Standar Penilaian
Pendidikan

14. BADAN STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN
LEMBAGA MANDIRI, PROFESIONAL DAN INDEPENDEN YANG
MENGEMBAN MISI UNTUK MENGEMBANGKAN, MEMANTAU DAN
MENGEVALUASI PELAKSANAAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
KEWENANGAN :
a. mengembangkan 8 standar nasional pendidikan
b. menyelenggarakan Ujian Nasional
c. merumuskan kriteria kelulusan pada satuan pendidikan
jenjang pendidikan dasar dan menengah
d. menilai kelayakan isi, bahasa, penyajian dan kegrafikan
buku teks pelajaran
e. memberi rekomendasi kepada Pemerintah dan pemerintah daerah
dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan

15. KEANGGOTAAN BSNP
Keanggotaan BSNP terdiri dari pakar berbagai bidang keilmuan, yang
antara lain, para ahli di bidang psikometri, evaluasi pendidikan, kurikulum,
manajemen pendidikan, dan bidang lainnya yang relevan yang memiliki
wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk meningkatkan mutu
pendidikan.
BSNP terdiri dari 15 anggota dengan masa bakti 4 (empat) tahun untuk
setiap periode.
BSNP dipimpin oleh seorang Ketua dan Sekretaris yang berasal dari dan
dipilih oleh anggota.
Untuk membantu kelancaran tugasnya, BSNP didukung oleh sebuah
sekretariat yang secara ex-officio dipimpin oleh pejabat Departemen
Pendidikan Nasional yang ditunjuk oleh Menteri.

16. ANGGOTA BSNP
Berdasarkan Keputusan Mendiknas Nomor 040/P/2005,
anggota BSNP periode 2005-2009 adalah:
1. Dr. Anggani Sudono, M.A.
2. Prof. Dr.Bambang Soehendro
3. Prof. Dr.Djaali
4. Dr. Edy Tri Baskoro
5. Prof. Dr.Fawzia Aswin Hadis
6. Dr.Furqon
7. Prof. Dr.Jemari Mardapi
8. Prof. Dr. Komaruddin Hidayat
9. Prof. Dr.Mungin Eddy Wibowo, M.Pd.,Kons.
10.Dr. Seto Mulyadi
11.Dr. Suharsono, MM., M.Pd.
12.Winata Sairin, Pdt.
13.Prof. Dr.M. Yunan Yusuf
14.Dr. Zainuddin Arief
15.Prof. Dr.Zaki Baridwan

23. Terima kasih