Downloaded 20 times
![140
Permendikbud 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Jakarta:
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Pendidikan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65
Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103
Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan
Menengah.
Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104
Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 tentang perubahan kedua Standar
Nasional Pendidikan.
Permendikbud No 59 Tahun 2014 tentang Kerangka dasar dan Struktur
Kurikulum Sekolah Menengah Atas Madrasah/Aliyah
Permendikbud 64 tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan
Menengah.
Permendikbud 65 tahun 2013 tentang Standar ProsesPendidikan Dasar dan
Menengah.
Permendikbud 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
Permendikbud 81Atahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan
Surat Kabar
Jawa Pos, 25 Januari 2006, Pelanggaran hukum pejabat negara dan oleh anak-
anak usia 8 tahun sampai di bawah 18 tahun.
Webside
Tim Dosen PKn UPI 1998. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak
Asasi Manusia. [Online]. Tersedia: http://www.mpr.go.id. Html [1
Desember 2015]](https://image.slidesharecdn.com/ppknsmasmkkelompokkompetensib-160830074913/75/Pp-kn-sma-smk-kelompok-kompetensi-b-151-2048.jpg)
![141
________. 2000. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia. [Online]. Tersedia: http://www.dpr. go.id.
Html [1 Desember 2015]
_________.1999. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia. [Online].Tersedia: http://www.dpr.go.id.Html [1 Desember 2015]
_________.1998.Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. [Online].Tersedia:
http://www.dpr. Go.id.Html [1 Desember 2015]
Badan Litbang dan Diklat. 2015. Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara. [Online].
diambil dari http://balitbangdiklat.kemenag.go.id/konten-download/konten
kediklatan/kesadaran-berbangsa-dan-bernegara.html pada tanggal 3
Desember 2015
Hakim, Eka. 2015. Bentrok 2 Kubu Imigran Asing di Makassar Berawal dari
Pemotretan . [Online].diakses dari
http://regional.liputan6.com/read/2313904/bentrok-2-kubu-imigran-asing-di-
makassar-berawal-dari-pemotretan pada tanggal 5 November 2015
Helmi, Alfian. 2014. Kesiapan Menghadapi MEA 2015. [Online]. diakses dari
http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-
warga/wacana/14/12/29/nhbp7h-kesiapan-menghadapi-mea-2015 pada
tanggal 5 November 2015
Kesadaran bela negara . [Online].diakses dari
http:www.kompas.com/kesadaranbelanegara pada 28 Oktober 2015
Komunitas Guru PKn. 2011. Partisipasi dalam Usaha Pembelaan Negara.
[Online]. diakses dari
http://komunitasgurupkn.blogspot.co.id/2011/09/materi-pkn-kelas-ix-
partisipasi-dalam.html pada 29 Oktober 2015
Prawira, Adam. 2014. Natuna Diklaim, RI Harus Minta Klarifikasi China. [Online].
diakses dari http://nasional.sindonews.com/read/844481/14/natuna-diklaim-
ri-harus-minta-klarifikasi-china-1394838977 pada tanggal 5 November
2015
Subekti. 2013. 3,6 Juta Warga Indonesia Masih Buta Aksara . [Online].diakses
dari http://nasional.tempo.co/read/news/2013/11/29/079533298/3-6-juta-
warga-indonesia-masih-buta-aksara pada tanggal 5 November 201](https://image.slidesharecdn.com/ppknsmasmkkelompokkompetensib-160830074913/75/Pp-kn-sma-smk-kelompok-kompetensi-b-152-2048.jpg)
Uploaded byeli priyatna laidan
Pp kn sma smk kelompok kompetensi b
Dokumen ini adalah modul pendidikan untuk pengembangan guru dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di tingkat SMA/SMK. Modul ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional dan pedagogik guru melalui program Guru Pembelajar, yang meliputi pelatihan tatap muka dan daring. Selain itu, modul ini menyajikan informasi penting tentang peta kompetensi guru dan materi pembelajaran yang relevan.
More Related Content
Similar to Pp kn sma smk kelompok kompetensi b
Pp kn sma smk kelompok kompetensi b
- 2. GURU PEMBELAJAR MODUL Mata PelajaranPendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K) Kelompok Kompetensi B Profesional: Implementasi Konsep Dasar PPKn Pedagogik: Konsep Dasar Pembelajaran Saintifik DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Tahun 2016 Penulis: 1. Dr. Mukiyat, M.Pd, PPPPTK PKn dan IPS, 081333490557, email: 2. Dr. Suwarno, M.H, PPPPTK PKn dan IPS, 082142618400, email: doktorsuwarno@yahoo.co.id 3. Drs. H. M. Ilzam Marzuk, M.A.Educ, PPPPTK PKn dan IPS, 081334986165, email: ilzammarzuk@gmail.com 4. Diana Wulandari, S.Pd, PPPPTK PKn dan IPS, 085725944181, email: dianawulandari130587@gmail.com
- 3. 5. Dr. NurWahyu Rochmadi, M.Si, Univ Negeri Malang 081233900769, email: nur_wahyu_rochmadi@yahoo.co.id 6. Dr. Didik Sukriono, S.H, M.Hum, Univ Negeri Malang, 0816552682, email: didik.sukriono.fis@um.ac.id 7. Drs. Margono, M.Pd, M.Si, Univ Negeri Malang. 081233244852, email: Penelaah: 1. Dr. Nur Wahyu Rochmadi, M.Si, Univ Negeri Malang, 081233900769, email: nur_wahyu_rochmadi@yahoo.co.id 2. Drs. Margono, M.Pd, M.Si, Univ Negeri Malang. 081233244852, email: 3. Dr. Didik Sukriono, S.H, M.Hum, Univ Negeri Malang, 0816552682, email: didik.sukriono.fis@um.ac.id 4. Dra. Arbaiyah Prantiasih, M.Si, Univ Negeri Malang, 085755975488, email: 5. Siti Awaliyah, S.Pd, SH, M.Hum, Univ Negeri Malang, 081334712151, email: siti.awaliyah.fis@um.ac.id 6. Muhammad Rohmatul Adib, S.Pd, SMAN 3 Kota Malang, 085755633152, email: bida_rohmat@yahoo.co.id 7. Drs. Dewantara, SMAN 7 Kota Malang, 08179631652, email: 8. Dra. Husniah, SMAN 4 Kota Malang, 08170519440, email: husniahhazeth@gmail.com 9. Sukamto, S.Pd, SMAN1 Kandangan Kab. Kediri, 085231393549, email: sukamto354@gmail.com 10. Drs. Teguh Santosa, M.Pd, SMAN 8 Kota Malang, 08133920342, email: teguhsma8mlg@yahoo.com Ilustrator: .................................. Copy Right 2016 Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial, Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersil tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 4. i KATA SAMBUTAN Peran guruprofessional dalam proses pembelajaran sangat penting bagi kunci keberhasilan belajar siswa. Guru professional adalah guru kompeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen yang menjadi focus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kompetensi guru Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP) merupakan upaya peningkatan kompetensiuntuk semua guru. Sejalan dengan hal tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi guru (UKG ) untuk kompetensi pedagogic dan professional pada akhir tahun 2015. Hasil UKG menunjukkan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi tersebut dibedakan menjadi 10 (sepuluh) peta kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru paska UKG melalui program Guru Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahan dan sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar dilaksanakan melaui poa tatap muka, daring (online), dan campuran (blended) tatap muka dengan daring. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengebangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK KPTK), dan Lenbaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensi guru sesuai bidangnya. Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP online untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan kualitas kompetensi guru. Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena Karya. Jakarta, Februari 2016 Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Sumarna Surapranata, Ph. D. NIP. 1959080119850321001
- 5. ii KATA PENGANTAR Salah satukomponen yang menjadi fokus perhatian dalam peningkatan kualitas pendidikan adalah peningkatan kompetensi guru. Hal ini menjadi prioritas baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kewajiban bagi Guru. Sejalan dengan hal tersebut, peran guru yang profesional dalam proses pembelajaran di kelas menjadi sangat penting sebagai penentu kunci keberhasilan belajar siswa. Disisi lain, Guru diharapkan mampu untuk membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Sejalan dengan Program Guru Pembelajar, pemetaan kompetensi baik Kompetensi Pedagogik maupun Kompetensi Profesional sangat dibutuhkan bagi Guru. Informasi tentang peta kompetensi tersebut diwujudkan, salah satunya dalam Modul Pelatihan Guru Pembelajar dari berbagai mata pelajaran. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial (PPPPTK PKn dan IPS) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, mendapat tugas untuk menyusun Modul Pelatihan Guru Pembelajar, khususnya modul untuk mata pelajaran PPKn SMP, IPS SMP, PPKn SMA/SMK, Sejarah SMA/SMK, Geografi SMA, Ekonomi SMA, Sosiologi SMA, dan Antropologi SMA. Masing- masing modul Mata Pelajaran disusun dalam Kelompok Kompetensi A sampai dengan J. Dengan selesainya penyusunan modul ini, diharapkan semua kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi Guru Pembelajar baik yang dilaksanakan dengan moda Tatap Muka, Daring (Dalam Jaringan) Murni maupun Daring Kombinasi bisa mengacu dari modul- modul yang telah disusun ini. Semoga modul ini bisa dipergunakan sebagai acuan dan pengembangan proses pembelajaran, khususnya untuk mata pelajaran PPKn dan IPS.
- 6. iii DAFTAR ISI Hal KATA SAMBUTAN.................................................................................................................i KATA PENGANTAR............................................................................................................... ii DAFTAR ISI...........................................................................................................................iii DAFTAR GAMBAR..............................................................................................................viii PENDAHULUAN................................................................................................................... 1 A. Latar Belakang........................................................................................................ 1 B. Tujuan..................................................................................................................... 2 C. Peta Kompetensi.................................................................................................... 3 D. Ruang Lingkup........................................................................................................ 9 E. Saran Cara Penggunaan Modul.............................................................................. 9 KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 FUNGSI DAN KEDUDUKAN PANCASILA DI INDONESIA...... 11 A. Tujuan................................................................................................................... 11 B. Indikator Pencapaian Kompetensi ....................................................................... 11 C. Uraian Materi....................................................................................................... 11 D. Latihan dan Tugas ................................................................................................ 15 E. Rangkuman Materi............................................................................................... 15 F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut............................................................................ 17 KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 PEMBUKAAN DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945............................................................................................... 18 A. Tujuan................................................................................................................... 18 B. Indikator Pencapaian Kompetensi ....................................................................... 18 C. Uraian Materi....................................................................................................... 18 D. Aktivitas Pembelajaran ........................................................................................ 26 E. Latihan/Kasus/Tugas............................................................................................ 26
- 7. iv F. Rangkuman ..........................................................................................................27 G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut............................................................................ 28 KEGIATAN PEMBELAJARAN 3 BENTUK DAN KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA........................................................................................................................ 29 A. Tujuan................................................................................................................... 29 B. Indikator Pencapaian Kompetensi ....................................................................... 29 C. Uraian Materi....................................................................................................... 30 D. Aktivitas Pembelajaran ........................................................................................ 36 E. Latihan/Kasus/Tugas............................................................................................ 37 F. Rangkuman .......................................................................................................... 37 G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut............................................................................ 38 KEGIATAN PEMBELAJARAN 4 PEMERINTAHAN DEMOKRASI DI INDONESIA.................... 39 A. Tujuan................................................................................................................... 39 B. Indikator Pencapaian Kompetensi ....................................................................... 39 C. Uraian Materi....................................................................................................... 40 D. Aktivitas Pembelajaran ........................................................................................ 45 E. Latihan/Kasus/Tugas............................................................................................ 45 F. Rangkuman .......................................................................................................... 46 G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut............................................................................ 46 KEGIATAN PEMBELAJARAN 5 SISTEM HUKUM INDONESIA.............................................. 47 A. Tujuan................................................................................................................... 47 B. Indikator Pencapaian Kompetensi ....................................................................... 47 C. Uraian Materi....................................................................................................... 48 D. Aktivitas Pembelajaran ........................................................................................ 52 E. Latihan/Kasus/Tugas............................................................................................ 53 F. Rangkuman .......................................................................................................... 53
- 8. v G. Umpan Balikdan Tindak Lanjut............................................................................ 54 KEGIATAN PEMBELAJARAN 6 KESADARAN BELA NEGARA DI INDONESIA........................ 55 A. Tujuan................................................................................................................... 55 B. Indikator Pencapaian Kompetensi ....................................................................... 55 C. Uraian Materi....................................................................................................... 56 D. Aktivitas Pembelajaran ........................................................................................ 60 E. Latihan/Kasus/Tugas............................................................................................ 61 F. Rangkuman .......................................................................................................... 64 G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut............................................................................ 64 KEGIATAN PEMBELAJARAN 7 KASUS PELANGGARAN HAM DI INDONESIA...................... 65 A. Tujuan Pembelajaran ........................................................................................... 65 B. Indikator Pencapaian Kompetensi ....................................................................... 65 C. Uraian Materi....................................................................................................... 65 D. Aktivitas Pembelajaran ........................................................................................ 68 E. Latihan/ Kasus /Tugas .......................................................................................... 68 F. Rangkuman .......................................................................................................... 71 G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut............................................................................ 71 KEGIATAN PEMBELAJARAN 8 SISTEM BUDAYA POLITIK INDONESIA................................ 72 A. Tujuan................................................................................................................... 72 B. Indikator Pencapaian Kompetensi ....................................................................... 72 C. Uraian Materi....................................................................................................... 72 D. Aktivitas Pembelajaran ........................................................................................ 74 E. Latihan/Kasus/Tugas............................................................................................ 75 F. Rangkuman .......................................................................................................... 75 G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut............................................................................ 76
- 9. vi KEGIATAN PEMBELAJARAN 9HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL...................... 77 A. Tujuan................................................................................................................... 77 B. Indikator Pencapaian Kompetensi ....................................................................... 77 C. Uraian Materi....................................................................................................... 77 D. Aktivitas Pembelajaran ........................................................................................ 81 E. Latihan/ Kasus /Tugas .......................................................................................... 82 F. Rangkuman .......................................................................................................... 82 G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut............................................................................ 82 KEGIATAN PEMBELAJARAN 10 LANGKAH-LANGKAH PENDEKATAN SAINTIFIK ................ 84 A. Tujuan................................................................................................................... 84 B. Indikator Pencapaian Kompetensi ....................................................................... 84 C. Uraian Materi....................................................................................................... 84 D. Aktivitas Pembelajaran ........................................................................................ 87 E. Latihan/ Kasus /Tugas .......................................................................................... 88 F. Rangkuman .......................................................................................................... 88 G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut............................................................................ 89 KEGIATAN PEMBELAJARAN 11 PEMBELAJARAN AKTIF, KREATIF, EFEKTIF, DAN MENYENANGKAN (PAKEM)............................................................................................... 90 A. Tujuan................................................................................................................... 90 B. Indikator Pencapaian Kompetensi ....................................................................... 90 C. Uraian Materi....................................................................................................... 90 D. Aktivitas Pembelajaran ........................................................................................ 93 E. Latihan/Kasus/Tugas............................................................................................ 94 F. Rangkuman .......................................................................................................... 94 G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut............................................................................ 94 KEGIATAN PEMBELAJARAN 12 LANGKAH-LANGKAH PENILAIAN PEMBELAJARAN PPKn . 95
- 10. vii A. Tujuan................................................................................................................... 95 B.Indikator Pencapaian Kompetensi ....................................................................... 95 C. URAIAN MATERI................................................................................................... 95 D. Aktivitas Pembelajaran ...................................................................................... 102 E. Latihan/Kasus/Tugas.......................................................................................... 102 F. Rangkuman ........................................................................................................ 102 G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.......................................................................... 102 KEGIATAN PEMBELAJARAN 13 LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN SILABUS DAN RPP ........................................................................................................................................ 104 A. Tujuan................................................................................................................. 104 B. Indikator Pencapaian Kompetensi ..................................................................... 104 C. Uraian Materi..................................................................................................... 104 D. Aktivitas Pembelajaran ...................................................................................... 111 E. Latihan/Kasus/Tugas.......................................................................................... 112 F. Rangkuman ........................................................................................................ 112 G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.......................................................................... 113 KUNCI JAWABAN LATIHAN/ KASUS/ TUGAS................................................................... 114 EVALUASI......................................................................................................................... 125 PENUTUP......................................................................................................................... 133 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................... 134 GLOSARIUM .................................................................................................................... 142
- 11. viii DAFTAR GAMBAR Gambar 1Skema garis besar isi Pembukaan UUD NRI Tahun 1945................................. 21 Gambar 2 skema garis besar isi Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ................................. 22 Gambar 3 Hasil Penelitian Vigotsky .................................................................................. 86
- 12. 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Profesiguru dan tenaga kependidikan harus dihargai dan dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini dikarenakan guru dan tenaga kependidikan merupakan tenaga profesional yang mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan 2025 yaitu “Menciptakan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif”. Program guru pembelajar sebagai salah satu strategi pembinaan guru dan tenaga kependidikan diharapkan dapat menjamin guru dan tenaga kependidikan agar mampu secara terus menerus memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan guru pembelajar akan mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki guru dan tenaga kependidikan dengan tuntutan pedagogik dan profesional yang dipersyaratkan. Guru dan tenaga kependidikan melaksanakan program guru pembelajar baik secara mandiri maupun kelompok. Penyelenggaraan kegiatan guru pembelar dilakukan oleh lembaga pelatihan sesuai dengan jenis kegiatan dan kebutuhan guru. Dalam hal ini dilaksanakan oleh PPPPTK dan LPPPTK. Untuk mendukung pelaksanaan tersebut diperlukan modul sebagai salah satu sumber belajar bagi peserta. Modul merupakan bahan ajar yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta diklat berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang disajikan secara sistematis dan menarik untuk mencapai tingkatan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Modul guru pembelajar merupakan salah satu bahan referensi bagi pelaksanaan kegiatan guru pembelajar. Penyusunan modul ini telah melalui beberapa proses dan mekanisme yaitu tahap: persiapan, penyusunan, pemantapan (sanctioning), dan pencetakan. Modul ini disusun untuk memberikan informasi/gambaran/
- 13. 2 deskripsi dan pembelajaranmengenai materi-materi yang relevan, serta disesuaikan dengan standar isi kurikulum. B. Tujuan Tujuan penyusunan modul guru pembelajar secara umum adalah memberikan pemahaman dan sebagai salah satu referensi bagi peserta diklat, sehingga kompetensi ranah profesional dan paedagogik tercapai. Kompetensi inti dalam ranah profesional yang hendak dicapai dalam pembelajaran pada modul ini mencakup: 1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/SMK 2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/SMK 3. Mengembangkan materi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/SMK secara kreatif Sedangkan kompetensi inti dalam ranah paedagogik yang hendak dicapai dalam pembelajaran pada modul ini mencakup: 1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional dan intelektual. 2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik 3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan matapelanjaran yang diampu. 4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. 5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran 6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. 7. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 8. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran
- 14. 3 C. Peta Kompetensi NoMata Diklat Indikator Pencapaian Kompetensi Materi 1. Fungsi dan kedudukan pancasila di Indonesia 1. Mendeskripsikan Fungsi dan Kedudukan Panca- sila di Indonesia. 2. Menjelaskan fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. 3. Menjelaskan fungsi Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. 4. Memahami fungsi lain Pancasila bagi Bangsa Indonesia. 5. Mememahami fungsi Pancasila sebagai acuan membentuk karakter bangsa Indonesia. 6. Mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 1. Fungsi dan Kedudukan Pancasila di Indonesia. 2. Fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. 3. Fungsi Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. 4. Fungsi lain Pancasila bagi Bangsa Indonesia. 5. Fungsi Pancasila sebagai acuan membentuk karakter bangsa Indonesia. 6. Nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 2. Pembukaan dan undang- undang dasar Negara kesatuan republic Indonesia 1945 1. Menjelaskan Kedudukan Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945. 2. Menjelaskan Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 merupakan Staatsfundamentalnom 3. Menjelaskan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945. 4. Menjelaskan makna Perubahan UUD NKRI 1945. 1. Kedudukan Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945. 2. Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 merupakan Staats fundamentalnorm 3. pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 4. makna Perubahan UUD NKRI 1945 3. Bentuk dan Kedaulatan NKRI 1. menjelaskan bentuk dan kedaulatan NKRI. 2. menjelaskan bentuk negara kesatuan dan federasi. 3. menjelaskan letak wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 1. bentuk dan kedaulatan NKRI. 2. bentuk negara kesatuan dan federasi. 3. letak wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 15. 4 No Mata DiklatIndikator Pencapaian Kompetensi Materi 4. menjelaskan batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 5. menjelaskan alasan bangsa Indonesia memilih bentuk Negara Kesatuan. 6. menjelaskan keragaman budaya daerah dalam konstek wawasan nusantara. 7. menjelaskan pentingnya mempertahankan bentuk dan kedaulatan NKRI. 4. batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 5. alasan bangsa Indonesia memilih bentuk Negara Kesatuan. 6. keragaman budaya daerah dalam konstek wawasan nusantara. 7. pentingnya mempertahankan bentuk dan kedaulatan NKRI. 4. Pemerintahan Demokrasi di Indonesia 1. Menjelaskan pengertian pemerintah dan pemerintahan 2. Menjelaskan pentingnya pemerintah dan pemerintahan dalam suatu negara 3. Menjelaskan fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan 4. Menjelaskan peran pemerintah dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita negara 5. Menjelaskan pengertian demokrasi Pancasila 6. Menjelaskan ciri-ciri demokrasi Pancasila 7. Menjelaskan prinsip- prinsip demokrasi Pancasila 8. Menjelaskan nilai-nilai demokrasi 9. Mampu menjelaskan pengertian pemerintahan demokratis 10.Menjelaskan trias politika di Indonesia 11.Menjelaskan perkembangan pelaksanaan demokrasi di 1. Pengertian pemerintah dan pemerintahan 2. Pentingnya pemerintah dan pemerintahan dalam suatu negara 3. Fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan 4. Peran pemerintah dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita negara 5. Pengertian demokrasi Pancasila 6. Ciri-Ciri demokrasi Pancasila 7. Prinsip-Prinsip demokrasi Pancasila 8. Nilai-Nilai demokrasi 9. Pengertian pemerintahan demokratis 10. Trias politika di Indonesia 11. Perkembangan pelaksanaan demokrasi di Indonesia 12. Sikap dan perilaku
- 16. 5 No Mata DiklatIndikator Pencapaian Kompetensi Materi Indonesia 12.Mencontohkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan 5. Sistim Hukum dan Peradilan 1. Menjelaskan pengertian sistem hukum Indonesia. 2. Menjelaskan pengertian hukum dengan baik. 3. Menjelaskan tujuan hukum dengan baik. 4. Menjelaskan fungsi Hukum dengan baik. 5. Menjelaskan sejarah sistem hukum di Indonesia. 6. Menjelaskan sejarah sistem hukum di Indonesia periode kolonialisme dengan baik setelah mengikuti kegiatan diklat. 7. Menjelaskan sejarah sistem hukum di Indonesia Era Revolusi fisik sampai Demokrasi Liberal dengan baik. 8. Menjelaskan sejarah sistem hukum di Indonesia era demokrasi terpimpin sampai orde baru dengan baik. 9. Menjelaskan sejarah sistem hukum di Indonesia periode pasca orde baru (1998 – sekarang) dengan baik . 10.Mendeskripsikan unsur- unsur yang terkandung dalam sistem hukum, dan peradilan dengan baik. 11.Menjelaskan hukum sebagai kaidah atau norma yang harus ditaati dalam sistem hukum Indonesia dengan baik. 1. Pengertian sistem hukum Indonesia. 2. Pengertian hukum dengan baik. 3. Tujuan hukum dengan baik. 4 Fungsi Hukum dengan baik. 5. Sejarah sistem hukum di Indonesia. 6. Sejarah sistem hukum di Indonesia periode kolonialisme dengan baik setelah mengikuti kegiatan diklat. 7. Menjelaskan sejarah sistem hukum di Indonesia Era Revolusi fisik sampai Demokrasi Liberal dengan baik. 8. Sejarah sistem hukum di Indonesia era demokrasi terpimpin sampai orde baru. 9. Sejarah sistem hukum di Indonesia periode pasca orde baru (1998 – sekarang) dengan baik . 10.Unsur-unsur yang terkandung dalam sistem hukum, dan peradilan dengan baik. 11.Hukum sebagai kaidah atau norma
- 17. 6 No Mata DiklatIndikator Pencapaian Kompetensi Materi yang harus ditaati dalam sistem hukum Indonesia dengan baik. 6. Kesadaran Bela Negara di Indonesia 1. Menjelaskan hakikat dan pentingnya kesadaran bela negara di Indonesia menurut keilmuan 2. Menjelaskan fungsi negara dalam kaitannya dengan pembelaan negara 3. Mengidentifikasi macam- macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai fakta 4. Menjelaskan bentuk- bentuk upaya bela negara sesuai Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Menunjukan tindakan upaya membela negara dalam kehidupan bermasya-rakat, negara dalam kehidupan bermasya-rakat, berbangsa, dan bernegara. 5. Menunjukan komitmen persatuan dalam keberagaman 1. Hakikat dan pentingnya kesadaran bela negara di Indonesia menurut keilmuan 2. Fungsi negara dalam kaitannya dengan pembelaan negara 3. Macam-macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai fakta 4. Bentuk-Bentuk upaya bela negara sesuai Undang- undang Nomor 3 Tahun 2002 Tindakan upaya membela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 6. Komitmen persatuan dalam keberagaman 7. Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia 1. menjelaskan pengertian pelanggaran Hak Asasi Manusia 2. menjelaskan bentuk- bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia 3. mengidentifikasi faktor- faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM 4. menjelaskan berbagai kasus pelanggaran Hak 1. Pengertian pelanggaran Hak Asasi Manusia 2. Bentuk-bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia 3. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM 4. Berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di
- 18. 7 No Mata DiklatIndikator Pencapaian Kompetensi Materi Asasi Manusia di Indonesia 5. menjelaskan berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di dunia Internasional Indonesia 5. Berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di dunia Internasional 8. Sistem Budaya Politik Indonesia 1. Mampu Menjelaskan pengrtian sistem dan budaya politik di Indonesia. 2. Mampu Menjelaskan bentuk-bentuk budaya politik . 3. Mampu Memahami bentuk-bentuk budaya politik berdasarkan sikap, nilai, informasi, dan kecakapan politik . 4. Mampu Menjelaskan budaya politik berdasarkan sosio kultural indonesia. 5. Mampu Menjelaskan klasifikasi budaya politik di Indonesia. 1. Pengrtian sistem dan budaya politik di Indonesia. 2. Bentuk-bentuk budaya politik . 3. Bentuk-bentuk budaya politik berdasarkan sikap, nilai, informasi, dan kecakapan politik . 4. Budaya politik berdasarkan sosio kultural indonesia. 5. Klasifikasi budaya politik di Indonesia 9. Hukum dan Perjanjian Internasional 1. Menjelaskan pengertian hukum internasional 2. Menjelaskan pentingnya hukum internasional 3. Menjelaskan sumber hukum internasional 4. Menjelaskan Peradilan Internasional 5. Menjelaskan pengertian perjanjian internasional 6. Menjelaskan pentingnya perjanjian internasional 7. Menjelaskan asas-asas perjanjian internasional 8. Menjelaskan tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional 9. Mendeskripsikan proses pembuatan perjanjian internasional 10. Menjelaskan berlakunya dan berakhirnya pernjanjian internasional 1. pengertian hukum internasional 2. pentingnya hukum internasional 3. sumber hukum internasional 4. Peradilan Internasional 5. pengertian perjanjian internasional 6. pentingnya perjanjian internasional 7. asas-asas perjanjian internasional 8. tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional 9. proses pembuatan perjanjian
- 19. 8 No Mata DiklatIndikator Pencapaian Kompetensi Materi 11. Mengidentifikasi jenis- jenis perjanjian internasional internasional 10. berlakunya dan berakhirnya pernjanjian internasional 11. jenis-jenis perjanjian internasional 10. Langkah- langkah Pendekatan saintifik dalam Pembelajaran PPKn 1. Menjelaskan pengertian pendekatan saintifik 2. Menguraikan alasan digunakan pendekatan saintifik 3. Menguraikan tahapan pelaksanaan pendekatan saintifik 4. Menjelaskan hubungan pendekatan saintifik dengan pembelajaran kolaboratif 1. pengertian pendekatan saintifik 2. alasan digunakan pendekatan saintifik 3. tahapan pelaksanaan pendekatan saintifik 4. hubungan pendekatan saintifik dengan pembelajaran kolaboratif 11. Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenang kan (PAKEM) 1. Mendeskrikpsikan Pendekatan, Strategi dan metode pembelajaran 2. Menjelakan konsep dasar PAKEM 3. Mengidentifikai alasan penerapan PAKEM 4. Mendidentifikasi karakteristik PAKEM 5. Menjelaskan prinsip PAKEM 1. Pendekatan, Strategi dan metode pembelajaran 2. konsep dasar PAKEM 3. alasan penerapan PAKEM 4. karakteristik PAKEM 5. prinsip PAKEM 12. Langkah- langkah Penilaian pembelajaran PPKn 1. Membuat rubrik penilaian kompetensi sikap : rubrik pnilaian observasi, rubrik penilaian diri, penilaian teman sebaya,penilaian jurnal 2. Membuat rubrik penilaian kompetensi pengetahuan : rubrik penilaian tulis, rubrik penilian diskusi dan rubrik penilaian penugasan 3. Membuat rubrik penilaian kompetensi ketrampilan : rubrik penilaian unjuk kerja, rubrik penilaian proyek, rubric penilaian 1. rubrik penilaian kompetensi sikap : rubrik pnilaian observasi, rubrik penilaian diri, penilaian teman sebaya,penilaian jurnal 2. rubrik penilaian kompetensi pengetahuan : rubrik penilaian tulis, rubrik penilian diskusi dan rubrik penilaian penugasan 3. 3.rubrik penilaian kompetensi
- 20. 9 No Mata DiklatIndikator Pencapaian Kompetensi Materi portopolio dan rubric penulisan tulis ketrampilan : rubrik penilaian unjuk kerja, rubrik penilaian proyek, rubric penilaian portopolio dan rubric penulisan tulis. 13. Langkah- langkah Silabus dan RPP Mata Pelajaran PPKn 1. Menjelaskan komponen silabus; 2. Menjelaskan komponen RPP; 3. Menjelaskan langkah- langkah pengembang-an silabus; 4. Menjelaskan langkah- langkah pengembang-an RPP. 1. Komponen silabus; 2. Komponen rpp; 3. Langkah-langkah pengembangan silabus; 4. Langkah-langkah pengembangan rpp. D. Ruang Lingkup Ruang lingkup pembahasan dalam modul ini mencakup: 1. Fungsi dan kedudukan pancasila di Indonesia 2. Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan RepubliK Indonesia 1945 3. bentuk dan kedaulatan NKRI 4. pemerintahan demokrasi di Indonesia 5. sistem hukum Indonesia 6. kesadaran bela negara di Indonesia 7. kasus pelanggaran HAM di Indonesia 8. sistem budaya politik Indonesia 9. Hukum dan Perjanjian Internasional 10. langkah-langkah pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn 11. pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM) 12. langkah-langkah penilaian pembelajaran PPKn 13. langkah-langkah Silabus dan RPP mata pelajaran PPKn E. Saran Cara Penggunaan Modul Petunjuk penggunaan modul ini adalah sebagai berikut: 1. Membaca judul modul dengan teliti
- 21. 10 2. Membaca pendahuluanagar memahami latar belakang penulisan modul, tujuan penyusunan modul, peta kompetensi dalam modul, ruang lingkup pembahasan, serta petunjuk penggunaan modul yang termuat dalam saran cara penggunaan modul 3. Mengikuti alur kegiatan pembelajaran mulai dari kegiatan pembelajaran 1 sampai dengan kegiatan pembelajaran 13. Kegiatan pembelajaran menunjukan mata diklat atau topik yang akan dibahas dalam kegiatan diklat. Setiap kegiatan pembelajaran memiliki tujuan, indikator pencapaian, aktivitas pembelajaran, latihan/ kasus /tugas, rangkuman materi, serta umpan balik dan tindak lanjut. 4. Peserta dapat membaca kunci jawaban latihan/ kasus /tugas untuk memeriksa kebenaran hasil kerja setelah mengerjakan latihan/ kasus/tugas. 5. Selanjutnya peserta dapat berlatih mengerjakan evaluasi sebagai persiapan dalam mengerjakan post test di sesi akhir kegiatan ini. 6. Terakhir peserta membaca penutup, daftar pustaka, dan glosarium
- 22. 11 KEGIATAN PEMBELAJARAN 1FUNGSI DAN KEDUDUKAN PANCASILA DI INDONESIA Disusun Dr. H. Mukiyat, M.Pd. A. Tujuan 1. Mendeskripsikan fungsi dan kedudukan Pancasila di Indonesia sesuai konsep. 2. Menjelaskan fungsi Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia dengan baik. 3. Menjelaskan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa Indonesia dengan baik. 4. Memahami fungsi lain Pancasila bagi Bangsa Indonesia dengan baik. 5. Mememahami fungsi Pancasila sebagai acuan membentuk karakter bangsa Indonesia dengan baik. 6. Mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. B. Indikator Pencapaian Kompetensi 1. Mendeskripsikan Fungsi dan Kedudukan Pancasila di Indonesia. 2. Menjelaskan fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. 3. Menjelaskan fungsi Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. 4. Memahami fungsi lain Pancasila bagi Bangsa Indonesia. 5. Mememahami fungsi Pancasila sebagai acuan membentuk karakter bangsa Indonesia. 6. Mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. C. Uraian Materi 1. Fungsi dan Kedudukan Pancasila di Indonesia. Sesuai dengan tujuan dari perumusan Pancasila dalam sidang BPUPPKI yang diminta oleh ketua yaitu: Radjiman Wedyadiningrat, bahwa hadirin dimohon mengajukan pendapat tentang dasr Negara bila Indonesia merdeka nanti. Akhirnya ada 3 orang yang mengusulkan tentang dasar Negara yaitu: Mr. Muhammad Yamin, Soepomo pada tanggal dan Soekarno, semua menyatakan dan mengusulkan tentang dasar negara yang dipakai apabila Indonesia merdeka
- 23. 12 nanti. Atas dasar uraiandi atas, fungsi Pancasila yang utama adalah sebagai “Dasar Negara Republik Indonesia” dan ini sesuai juga dengan bunyi Pembukaan UUD 1945. . Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sangat kuat tidak akan dirubah oleh sipapun dan kapanpun, dan ini sudah menjadi konsensus Nasional (sepakatan nasional) tidak akan merubah Pancasila, Jadi sila-sila dalm Pancasila sudah harga mati. Merubah Pancasila berarti merubah tatanan kehidupan bangsa, baik hidup bernegara maupun bermasyarakat. 2. Menjelaskan Fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Di atas sudah dijelaskan fungsi utama Pancasila adalah sebagai “Dasar Negara”. Sebagai dasar negara Pancasila dipakai sebagai pedoman untuk menyelenggarakan negara (hidup bernegara). Pancasila dalam pengertian ini sering disebut juga Dasar Filsafat Negara, Philosophische Groundslag, ideologi negara, dan Staatsidee. Sebagai dasar negara Pancasila juga berfungsi /dipakai sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian segala peraturan mulai dari pusat sampai daerah harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 3. Fungsi Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Disamping sebagai Dasar negara fungsi pokok lain Pancasila adalah sebagai ”Pandangan Hidup” yaitu dipakai sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari. Hal ini sudah berlangsung sejak dulu kala, sebab nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak jaman dulu. Hal ini dapat dibuktikan yaitu:Istilah Pancasila telah dikenal sejak jaman Majapahit, sekitar abad ke XIV, yaitu terdapat dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku Sutasoma ini istilah Pancasila di samping mempunyai arti “ berbatu sendi yang lima” juga mempunyai arti “Pelaksanaan Kesusilaan yang Lima” atau “Pancasila Krama” (Dardji Darmodiharjo, 1985: 23), yaitu: (a) tidak boleh melakukan kekerasan, (b) 2) Tidak boleh mencuri, (c)
- 24. 13 tidak boleh berjiwadengki, (d) tidak boleh berbohong, (e) tidak boleh mabuk minuman keras. Dalam kehidupan orang Jawa kita kenal hukum moral yang harus dihindari jika ingin aman dan sejahtera dalam hidupnya yaitu “ Mo limo”, terdiri dari lima aturan: (1) maling, (2) madat), (3) madon, (4) main, (5) mabuk. BBeeggiittuu jjuuggaa ppuujjaannggggaa kkrraattoonn SSuurraakkaarrttaa yyaaiittuu:: RRoonnggggoo WWaarrssiittoo,, tteennttaanngg hhuukkuumm mmoorraall ,, yyaanngg nniillaaii--nniillaaiinnyyaa sseessuuaaii ddeennggaann nniillaaii PPaannccaassiillaa,, tteerruuttaammaa uunnttuukk ppeeddoommaann kkeehhiidduuppaann sseekkaarraanngg iinnii yyaanngg tteerrkkeennaall ddeennggaann ““JJaammaann EEddaann”” bbuunnyyiinnyyaa sseebbaaggaaii bbeerriikkuutt:: “Amenangi jaman edan, ewuh aja ing pembudi, melu edan nora tahan, yen tan melu anglakoni, bujo kaduman milik, kaliren wekasanipun, dilalah karsa Allah, begdja-begdjane kang lali, luwih begdjo kang eling lawan waspada”, (Ronggo Warsito, 1879 dalam Anjar Sani,1990: 115). Kalau dibahasa Indonesiakan kurang lebih berarti: Hidup di jaman gila, sulit untuk menentukan sikap dan perilaku, ikut gila tidak tahan, tapi kalau tidak ikut, hanya mendapat rasa iri, kelaparan akhirnya/kemiskinan akibatnya, sudah ketentuan/kemauan Allah, sebahagia-bahagia yang lupa, masih lebih bahagia yang ingat kepada Allah dan berhati-hati. KKeebboobbrrookkaann mmoorraall ppaarraa ppeejjaabbaatt ddaann rraakkyyaatt IInnddoonneessiiaa sseeppeerrttii sseekkaarraanngg iinnii,, ppeerraahh ddiibbaahhaass oolleehh lliimmaa ttookkoohh nnaassiioonnaall yyaaiittuu:: MMeeggaawwaattii,, AAbbdduullrraahhmmaann WWaahhiidd,, TTrryy SSuuttrriissnnoo,, WWiirraannttoo ddaann AAkkbbaarr TTaannjjuunngg,, mmeennuurruutt mmeerreekkaa kkeebbrroobbrrookkaann mmoorraall iinnii kkaarreennaa bbaannggssaa IInnddoonneessiiaa ““mmeelluuppaakkaann PPaannccaassiillaa”” (Jawa Pos, 2 Juni 2006, hal 6). Atas dasar uraian tersebut sebenarnya bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupannya tanpa disadari sebetulnya sudah melaksanakan ke lima sila Pancasila. Hanya secara deklaratif istilah Pancasila dikenal oleh selruruh nusantara pada tanggal 1 Juni 1945. Pengertian Pancasila sebagai Pandangan Hidup atau way of life atau Weltanschaung dapat diartikan Pancasila dipakai sebagai pedoman hidup, pegangan hidup, petunjuk hidup sehari-hari. Sebagai petunjuk hidup dipakai sebagai pedoman bersikap, berperilaku dalam pergaulan sehari-hari. 4. Fungsi Lain Pancasila Bagi Bangsa Indonesia.
- 25. 14 Selain sebagai dasarnegara dan pandangan hidup, dapat pula Pancasila disebut sebagai: (a) jiwa bangsa Indonesia (Volksgeist). (b) kepribadian bangsa Indonesia. (c) sumber dari segala sumber hukum atau tata tertib hokum. (d) perjanjian luhur. (e) cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. (f) filsafat hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. (g) philosophical way of thinking atau philosophical system Fungsi lain Pancasila seperti tersebut di atas diperbolehkan, bahkan dapat menambah khasanah arti Pancasila yang lebih luas dan mendalam. 5. Fungsi Pancasila Sebagai Acuan Membentuk Karakter Bangsa Indonesia. Pembentukan karakterbangsa sekarang ini sekarang ini sangat aktual oleh pemerintah pusat dan daerah. Pembentuka karakter ini sebetulnya dimulai dari anak masih di kandungan ibunya, lalu lahir, dibentuk karakternya di masyarakat, sekolah sampai dewasa. Setiap daerah atau suku di Indonesia mempunyai karakter yang berbeda- beda, mengapa ini terjadi, sebab pembentukan karakter daerah adalah ”budaya daerah” masing-masing daerah atau suku. Bagimana dengan pembentukan karakter secara nasional, pembentukan karakter secara nasional acuannya adalah ”Pancasila”, Bagaimana dengan karakter secara Internasional secara internasional pembentukan karakter banyak dipengaruhi oleh ”Agama yang dianutnya” 6. Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari. Pancasila yang hanya terdiri dari lima sila tersebut secara teoritis mudah dipelajari dan dipahami, tetapi secara praktis sangat sulit dan berat untuk di amalkan atau diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Pada hal tujuan akhir dirumuskan Pancasila adalah sebagai pedoman bersikap dan berperilaku dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Memang dalam hal pembelajaran, pembelajaran yang paling sulit untuk mencapai tujuan adalah pembejaran sikap, sebab pembelajaran sikap tidak
- 26. 15 cukup di ajarkansecara teoritis, tapi perlu dipraktekan dan diberi contoh/teladan (Human Modeling.Gagne 1984). Kalau dalam Agama Islam dikenal dengan ” Ahli sunah Waljamaah” (mencontoh perilaku nabi Muhammad SAW). Begitu juga Pancasila di Indonesia, tidak hanya pada tataran pembelajaran di sekolah saja, tetapi perlu contoh, terutama percontohan dari para pejabat, baik di pusat maupun di daerah. A. Aktivitas Pembelajaran 1. Bacalah dengan cermat dan pamami modul di atas, 2. Setelah itu diskusikan dengan kelompok anda (membentuk kelompok). 3. Presentasikan hasil diskusi tersebut dan kelompok lain menanggapinya. 4. Simpulkan isi dan makna modul tersebut dengan kelompok anda. D. Latihan dan Tugas Setelah membaca modul di atas tugas anda adalah menjawab pertanyaan di bawah ini. 1. Jelaskan Fungsi dan Kedudukan Pancasila di Indonesia? 2. Jelaskan fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia? 3. Uraikan fungsi Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia? 4. Uraikan fungsi lain Pancasila bagi Bangsa Indonesia? 5. Uraikan fungsi Pancasila sebagai acuan membentuk karakter bangsa Indonesia? 6. Menurut anda bagimana menanamkan nilai Pancasila agar dapat diamalkan dalam kehidupan.? 7. Buat power point dan presentasikan jawaban anda. E. Rangkuman Materi 1. Fungsi dan Kedudukan Pancasila di Indonesia. Pancasila mempunyai fungsi yang mendasar yaitu sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila sangat kuat yaitu tidak akan dirubah oleh siapa saja dan kapan saja dan ini sudah menjadi kensensus nasional. 2. Fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.
- 27. 16 Sebagai pedoman untukmenyelenggarakan negara (hidup bernegara). Pancasila dalam pengertian ini sering disebut juga Dasar Filsafat Negara, Philosophische Groundslag, ideologi negara, dan Staatsidee. Sebagai dasar negara Pancasila juga berfungsi /dipakai sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum yang berlaku di Indonesia. 3. Fungsi Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Pancasila adalah sebagai ”Pandangan Hidup” yaitu dipakai sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari. Hal ini sudah berlangsung sejak dulu kala, sebab nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak jaman dulu. 4. Memahami fungsi lain Pancasila bagi Bangsa Indonesia. Selain sebagai dasar negara dan pandangan hidup, dapat pula Pancasila berfungsi sebagai: (a) jiwa bangsa Indonesia (Volksgeist). (b) kepribadian bangsa Indonesia. (c) sumber dari segala sumber hukum atau tata tertib hokum. (d) perjanjian luhur. (e) cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. (f) filsafat hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. (g) philosophical way of thinking atau philosophical system Fungsi lain Pancasila seperti tersebut di atas diperbolehkan, bahkan dapat menambah arti khasanah Pancasila yang lebih luas dan mendalam (Mukiyat ,2007). 5. Fungsi Pancasila sebagai acuan membentuk karakter bangsa Indonesia. Artinya secara nasional Pancasila digunakan sebagai acuan untuk membentuk ”karakter bangsa Indonesia” Pembentuka karakter ini sebetulnya dimulai dari anak masih di kandungan ibunya, lalu lahir, dibentuk karakternya di masyarakat,dan di sekolah. Sekolah merupakan salah satu yang efektif untuk membentuk karakter bangsa melalui pendidikan Pancasila (PPKn) 6. Mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila secara teoritis mudah dipelajari dan dipahami, tetapi secara praktis sangat sulit dan berat untuk di amalkan atau diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Pada hal tujuan akhir dirumuskan. Pancasila adalah sebagai pedoman bersikap dan berperilaku dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
- 28. 17 Pengamalan Pancasila dalamkehidupan sehari-hari perlu contoh dari pemerintah,terutam pejabat negara (human modeling). F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut. Setelah anda membaca dan mempelajari tentang modul Fungsi dan Kedudukan Pancasila di Indonesia, bagaimana komentar dan pendapat anda.? Selanjutnya tugas anda adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
- 29. 18 KEGIATAN PEMBELAJARAN 2PEMBUKAAN DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 Disusun Dr. Suwarno, M.H A. Tujuan Adapun tujuan dalam mempelajari materi Pembukaan dan UUD Negara Republik Indonesia ini agar peserta dapat: 1. memahami kedudukan pembukaan UUD NRI tahun 1945 sesuai konsep 2. memahami Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan Staatsfundamentalnorm dengan baik 3. memahami Pokok-Pokok Pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dengan baik 4. memahami makna Perubahan UUD NRI 1945. (alasan, materi, bentuk hukum, dan hasil perubahan) dengan baik B. Indikator Pencapaian Kompetensi Adapun peserta dikatakan berhasil apabila mampu: 1. menjelaskan Kedudukan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. 2. menjelaskan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan Staatsfundamentalnorm. 3. menjelaskan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 4. menjelaskan makna Perubahan UUD NRI 1945. C. Uraian Materi 1. Kedudukan Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 Dan Merupakan Staatsfundamentalnorm Pembukaan UUD 1945 berkedudukan sebagai dasar tertib hukum Indonesia memberikan factor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia)
- 30. 19 sekaligus ketentuan hukumyang tertinggi. Oleh karena itu pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang tetap, kuat, tidak bisa diubah atau diganti oleh siapapun. Artinya, dalam ilmu suatu peraturan hokum dapat diubah atau diganti oleh lembaga yang membuatnya atau lembaga yang lebih tinggi kedudukannya.pembukaan UUD 1945 yang membentuk dan membuat adalah para pembentuk Negara. Setelah selesai tugasnya yakni membentuk Negara, pembentuk Negara berubah fungsinya menjadi alat-alat perlengkapan Negara (kedudukan lebih rendah dari pada pembentuk negara). Di Indonesia, pembentuk Negara ini sudah tidak ada lagi sebab pembentukkan Negara yang ditegaskan dengan pernyataan proklamasi kemerdekaan sifanya einmalig atau sekali peristiwa. Selain itu, Undang-undang dasar Negara republic Indonesia yang kemudian disebut dengan UUD 1945, adalah undang-undang dasar proklamasi, artinya sebagai perwujudan dari tujuan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pada saat ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 dan dimuat dalam lembaran Negara nomor 7 pasal II tanggal 16 Februari 1946, UUD 1945 terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh, aturan peralihan dan aturan tambahan. Demikian pula pasal II aturan tambahan perubahan keempat UUD Negara republic Indonesia tahun 1945 menentukan: “dengan ditetapkannya perubahan Undang-undang dasar ini. Meskipun pembukaan merupakan bagian dari UUD 1945, pembukaan mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi dari pasal-pasal batang tubuh UUD 1945. Kedudukan lebih tinggi ini karena pembukaan UUD 1945: a. Mengandung jiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan suasana kerohanian dari terbentuknya Negara republic Indonesia. b. Memuat tujuan Negara dan dasar Negara pancasila. c. Menjadi acuan dan pedoman dalam perumusan pasal-pasal UUD 1945. Dengan demikian pembukaan UUD 1945 merupakan staatsfundamental norm atau yang disebut dengan norma fundamental Negara, pokok kaidah fundamental Negara, atau norma pertama, yang merupakan norma tertinggi dalam suatu Negara. Ia merupakan norma dasar (grundnorm). Ia juga merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma- norma hokum di bawahnya, termasuk menjadi dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar suatu Negara.ia juga merupakan landasan
- 31. 20 dasar filosofis yangmengandung kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan Negara lebih lanjut. Menurut Hans Kelsen bahwa norma hokum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hokum yang lebih tinggi, dan norma hokum yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan norma lain yang lebih tinggi lagi, begitu seterusnya hingga rangkaian norma ini diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi (staatsfundamentalnorm). Pendapat Kalsen ini kemudian dikenal dengan Stufenheorie. 2. Pokok-Pokok Pikiran Yang Terkandung Dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945. Istilah “pokok-pokok pikiran” pembukaan UUD 1945 pertama kali tertuang dalam penjelasan umum UUD 1945 yang menyebutkan bahwa pembukaan UUD 1945 mengandung empat pokok pikiran, yaitu: a. Negara persatuan yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. b. Negara kesejahteraan yang hendak mewujudkan keadilan sosiial bagi seluruh rakyat. c. Negara yang berkedaulatan rakyat. d. Negara berdasar ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 dapat dielaborasi dengan mengacu kepada makna yang terkandung dalam setiap alinea. Secara ringkas dapat dilihat pada skema garis besar isi Pembukaan UUD NRI Tahun 1945:
- 32. 21 Gambar 1 Skemagaris besar isi Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Azas pikiran Negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa Didorong oleh suatu keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas Perikemanusiaan dan perikeadilan Positif: kemerdekaan adalah hak segala bangsa Negative: penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia Alinea I Konsekuensi Fungsi/jasa pergerakan kemerdekaan Konsepsi/cita -cita kenegaraan Alinea II Dasar Religious Dasar ethik Pernyataan kemerdekaan Alinea III
- 33. 22 Gambar 2 skemagaris besar isi Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 3. Makna Perubahan UUD NRI Tahun 1945. Sebagai konstitusi, UUD 1945 secara garis besar telah memuat apa yang seharusnya menjadi isi konstitusi, seperti jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga Negara, dan terutama adalah susunan ketatanegaraan dan pembagian serta pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Meskipun dalam perkembangan pemikiran ketatanegaraan sekarang dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap isi dari UUD 1945. - Ke-Tuhanan Yang maha Esa - Kemanusiaan yang adil dan beradab. - Persatuan Indonesia. - Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. - Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. - Negara berundang-undang dasar. - Negara republic - Negara berkedaulatan rakyat. - Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. - Memajukan kesejahteraan umum. - Mencerdaskan kehidupan bangsa Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Asas keroh anian Asas politik Nasion al interna sional Dasar negara Tujuan negara Alinea IV
- 34. 23 Jika mengacu padapendapat K.C. Wheare, bahwa isi konstitusi itu harus singkat, maka UUD 1945, sebelum dilakukan perubahan, dapat dikatakan sangat singkat, karena hanya memuat 37 pasal. Namun setelah mengalami perubahan empat kali, UUD 1945 tidak lagi dapat dikatakan singkat, karena tambahan- tambahan pasal-pasalnya cukup banyak. 1. Alasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Pada saat ditetapkan pertama kalinya, Undang-Undang Dasar 1945 belum memuat tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa, sebab memang pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 adalah UUD baru sehingga belum memungkinkan mengakomodasikan perkembangan ketatanegaraan yang akan terjadi. Karena itu, bukan sesuatu yang tidak mungkin jika Undang-Undang Dasar 1945 perlu disesuaikan dengan tuntutan perkembangan yang ada dalam praktek ketatanegaraan.. Sebagaimana pernah dikemukakan oleh Ir. Soekarno, ketua PPKI) pada waktu memberikan pengantar sesaat sebelum Undang- Undang Dasar 1945 ditetapkan: “…bahwa Undang-Undang Dasar yang kita buat sekarang ini, adalah Undang-Undang Dasar sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan: ini adalah Undang-Undang Dasar kilat. Nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana yang lebih tentram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dapat membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna”. Pernyataan tersebut kemudian dijadikan dasar dari pendapat yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 masih bersifat sementara. Apalagi jika dihubungkan dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 3 dan aturan tambahan ayat 2 pada naskah asli Undang-Undang Dasar 1945. Secara umum paling tidak ada 5 alasan perlunya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: 1) Secara filosofis setiap UUD sangat terbatas keberlakuannya, karena terikat oleh ruang dan waktu. Tidak ada satupun UUD yang dapat berlaku sepanjang jaman dan telah memenuhi kebutuhan realitas social yang terus berubah, sehingga perubahan UUD pada hakikatnya merupakan konsekuensi logis dari keinginan untuk memenuhi tuntutan jaman, begitu pula dengann Undang-Undang Dasar 1945.
- 35. 24 2) Dilihat dariperspektif historis, Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya adalah merupakan UUD yang oleh para penyusunnya dimaksudkan bersifat sementara. Karena itu sudah seharusnya diperbaiki atau disempurnakan. 3) Secara empiris, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan peluang terhadap apa yang sering disebut dengan executive heavy, khususnya kepada presiden, sehingga dapat melahirkan pemerintahan yang otoriter. Padahal suatu UUD itu diadakan dengan maksud untuk memberikan pembatasan terhadap kekuasaan dan menciptakan checks and balances. 4) Undang-Undang Dasar 1945 memiliki pasal-pasal ambigu yang dapat menimbulkan terjadinya monopoli interpretasi. 5) Undang-Undang Dasar 1945 terlalu sedikit dalam memuat ketentuan mengenai hak asasi manusia. Namun alasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dikaitkan dengan sifat sentralistiknya, yaitu karena memberikan kekuasaan yang kelewat besar kepada Presiden dinilai oleh I GdePantja Astawa, tidaklah argumentative, karena sebetulnya Undang-Undang Dasar 1945 mengandung semangat dan esensi desentralisasi, dan besarnya kekuasaan presiden adalah sebagai konsekuensi dianutnya system pemerintahan presidensil disamping karena besarnya kekuasaan presiden itu sudah disertai dengan system checks and balances yang memadai. Persoalan sebetulnya terletak pada tidak adanya pemberdayaan dari lembaga-lembaga Negara lainnya seperti MPR dan DPR untuk mampu dan berani melakukan control kepada presiden. Hal ini dianggapnya bukan persoalan materi hokum dari Undang-Undang Dasar 1945 melainkan persoalan politik. 2. Materi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Pada beberapa konstitusi biasanya terdapat ketentuan perihal bagian atau pasal-pasal mana yang tidak dapat diubah dan yang dapat diubah, bagian atau pasal-pasal mana yang dapat diubah dengan cara biasa dan yan hanya dapat diubah dengan cara luar biasa. Namun dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 ketentuan yang demikian itu tidak ada. Menurut Jimly Asshiddiqi, seharusnya dalam UUD dapat dikembangkan adanya tiga elemen materi, yaitu: a. Materi yang tidak dapat diubah, yakni pembukaan UUD.
- 36. 25 b. Materi yangdapat diubah dengan cara biasa, yaitu seluruh pasal-pasal UUD kecuali yang dikecualikan. c. Materi yang dapat diubah dengan cara tidak biasa, yaitu pasal-pasal yang berkenaan dengan bentuk Negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik serta pasal-pasal yang berkenaan dengan dasar Negara. Karena dalam naskah asli UUD 1945 tidak menentukan bagian atau pasal- pasal mana yang tidak dapat diubah. Maka kemudian MPR, lembaga yang berwenang melakukan perubahan UUD, membuat kesepakatan dan komitmen bahwa materi yang tidak akan diubah adalah: a. Pembukaan UUD 1945. b. Bentuk Negara kesatuan republic Indonesia. c. System pemerintahan presidensial. Kemudian perubahan keempat UUD 1945 pasal 37 ayat (5) menentukan bahwa khusus mengenai bentuk Negara kesatuan RI tidak dapat dilakukan perubahan. 3. Bentuk hukum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Salah satu aspek yang juga mendapatkan perhatian dalam perubahan UUD 1945 adalah masalah bentuk hukumnya. Dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia pernah mengalami beberapa kali pergantian dan perubahan konstitusi. Pada waktu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar, yang kemudian disebut UUD 1945, konstitusi yang ditetapkan bukan merupakan bagian dari suatu bentuk peraturan, yakni tidak menggunakan suatu bentuk peraturan perundangan tertentu. Pada waktu itu UUD 1945 selain sebagai bentuk hokum adalah juga subtansi. Namun pernah juga terjadi bahwa Undang-Undang Dasar, yaitu konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 diberlakukan dengan undang-undang. Bahkan pemberlakuan kembali UUD 1945 pada tahun 1959 dituangkan dalam bentuk Dekrit Presiden yang tidak lain adalah keputusan presiden yang tingkatannya lebih rendah dari pada undang- Undang. Bagaimana dengan perubahan UUD 1945? Ternyata perubahan UUD 1945 tidak dituangkan dalam bentuk hukum tertentu, melainkan dituangkan dalam sebuah naskah perubahan yang dinyatakan sebagai bagian tak terpisahkan dari naskah UUD NKRI 1945 yang asli. Pola ini meniru pola amandeman yang biasa dipakai di Amerika Serikat. Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa tidak
- 37. 26 mungkin UUD 1945diubah dengan menggunakan bentuk hukum tertentu yang derajatnya lebih rendah dari UUD 1945 itu sendiri. 4. Hasil-hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali perubahan sampai saat ini. Dari empat kali perubahan tersebut telah dilakukan pengubahan, penambahan, dan penghapusan terhadap istilah atau kata-kata, rumusan kalimat, materi yang menjadi muatan pengaturan, dan penomoran bab, pasal dan ayat dari naskah asli UUD 1945. D. Aktivitas Pembelajaran Pada kegiatan pembelajaran ini, aktivitas pembelajaran menggunakan metode model student teams – achievement divisions (STAD). 1. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok I membuat rangkuman tentang materi mengkaji kedudukan pembukaan UUD 1945 dan pembukaan UUD 1945 menjadi staatsfundamentalnorm. Kelompok II membahas tentang pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Kelompok III membahas tentang makna perubahan UUD 1945. 2. Setelah terbentuk kelompok, masing-masing kelmpok menunjuk salah seorang peserta untuk setiap kelompok yang dirasa mampu untuk menjelaskan materi sesuai dengan pembahasannya, dengan tujuan setiap anggota kelompok memahami materi tersebut secara utuh. 3. Setelah sesi ini selesai mentor/fasilitator menanyakan kesulitan yang masih dialami oleh peserta 4. Mentor/fasilitator melakukan penguatan materi 5. Masing-masing kelompok menunjuk salah seorang peserta untuk menyimpulkan E. Latihan/Kasus/Tugas Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 1. Bagaimanakah kedudukan pembukaan UUD 1945? 2. Apa yang dimaksud dengan pembukaan UUd 1945 merupakan staatsfundamentalnorm?
- 38. 27 3. Apa alasanUUD mengalami suatu perubahan? 4. Apa materi yang tidak dapat diubah dalam UUD 1945? F. Rangkuman Pada pembelajaran yang ke dua kita membahas tentang materi yang terkait dengan pembukaan dan isi UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang setingkat lebih tinggi dari pada pasal-pasal batang tubuh UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 merupakan staatsfundamentalnorm artinya norma tertinggi dalam sebuah Negara, pembukaan UUD 1945 juga merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hokum di bawahnya, termasuk menjadi dasar bagi pembentukan konstitusi suatu Negara. Adapun pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yaitu: Negara persatuan yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya, Negara kesejahteraan yang hendak mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat, Negara yang berkedaulatan rakyat, dan Negara berdasar Kutuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. UUD 1945 mengalami perubahan sebanyak empat kali hal ini dikarenakan beberapa alasan yakni: UUD sangat terbatas keberlakuannya, UUD 1945 pada dasarnya adalah merupakan UUD yang oleh penyusunnya dimaksudkan bersifat sementar, memberikan peluang terhadap apa yang sering disebut dengan “executive heavy”, khususnya kepada presiden, sehingga dapat melahirkan pemerintahan yang otoriter, UUD 1945 memiliki pasal-pasal ang ambigue yang dapat menimbulkan terjadinya monopoli interpretasi, dan UUD 1945 terlalu sedikit dalam memuat ketentuan tentang HAM. Materi perubahan UUD 1945 meliputi 3 elemen yakni: Materi yang tidak dapat diubah, yakni pembukaan UUD, Materi yang dapat diubah dengan cara biasa, yaitu seluruh pasal-pasal UUD kecuali yang dikecualikan, dan Materi yang dapat diubah dengan cara tidak biasa, yaitu pasal-pasal yang berkenaan dengan bentuk Negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republic serta pasal-pasal yang berkenaan dengan dasar Negara
- 39. 28 G. Umpan Balikdan Tindak Lanjut Setelah kegiatan pembelajaran,Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini : 1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi ini? 2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi ini? 3. Apa manfaat materi ini terhadap tugas Bapak/Ibu ? 4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan ini ?
- 40. 29 KEGIATAN PEMBELAJARAN 3BENTUK DAN KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Disusun Dr. Suwarno, M.H A. Tujuan Adapun tujuan dalam mempelajari materi bentuk dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini agar peserta mampu: 1. memahami bentuk dan kedaulatan NKRI sesuai teori 2. memahami bentuk negara kesatuan dan federasi dengan tepat 3. memahami letak wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai fakta 4. memahami batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai fakta 5. memahami alasan bangsa Indonesia memilih bentuk Negara Kesatuan (NKRI) dengan tepat 6. memahami keragaman budaya daerah dalam konteks wawasan nusantara dengan tepat 7. memahami pentingnya mempertahankan bentuk dan kedaulatan NKRI dengan baik B. Indikator Pencapaian Kompetensi Peserta dikatakan berhasil dalam diklat ini apabila dapat: 1. menjelaskan bentuk dan kedaulatan NKRI, 2. menjelaskan bentuk negara kesatuan dan federasi, 3. menjelaskan letak wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 4. menjelaskan batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 5. menjelaskan alasan bangsa Indonesia memilih bentuk negara kesatuan, 6. menjelaskan keragaman budaya daerah dalam konstek wawasan nusantara.
- 41. 30 7. menjelaskan pentingnyamempertahankan bentuk dan kedaulatan NKRI. C. Uraian Materi 1. Bentuk Dan Kedaulatan NKRI. Pemakaian istilah bentuk negara masih memiliki perbedaan dan belum ada keseragaman. Istilah bentuk negara dipakai untuk kerajaan dan republik serta ada pula yang dipakai untuk negara kesatuan dan negara federal atau serikat. Istilah bentuk negara berasal dari bahasa Belanda, yaitu “staatvormen”. Menurut R. Kranenburg dalam bukunya Algemene Staatsleer, istilah bentuk negara diartikan sebagai “monarchieen” (monarki) dan “republieken” (republik). Pendapat yang sama dikemukakan oleh Niccolo Machiavelli, yang mengemukakan bentuk negara menjadi 2 (dua) yaitu monarki dan republik. Leon Duguit dalam buku Algemene Staatsleer, mengemukakan pendapat yang berbeda berkaitan dengan bentuk negara. Menurut Leon Duguit monarki dan republik merupakan bentuk pemerintahan (forme de gouvernement), sedangkan yang dimaksud dengan bentuk negara adalah negara kesatuan, negara serikat dan perserikatan negara-negara. Pendapat yang dikemukakan oleh Leon Duguit lebih cocok digunakan dalam perkembangan negara modern. Negara kesatuan adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat, yang berkuasa hanya satu pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah sebagai bagian dari negara. Berikut adalah beberapa pengertian negara kesatuan menurut para ahli, di antaranya sebagai berikut : (1) C.F. Strong, dalam bukunya Modern Political Constitutions, negara kesatuan merupakan bentuk negara yang memiliki kedaulatan tertingggi berada di tangan pemerintah pusat. (2) Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, dalam bukunya Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, negara kesatuan adalah negara yang susunan negaranya hanya terdiri atas satu negara saja dan tidak dikenal adanya negara di dalam negara. Negara kesatuan sering juga disebut negara unitaris, unity. Unitaris merupakan negara tunggal, yang monosentris (berpusat satu), terdiri hanya satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Hakikat negara kesatuan yang
- 42. 31 sesungguhnya adalah kedaulatantidak terbagi-bagi, baik ke luar maupun ke dalam dan kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi. Negara Kesatuan Republik Indonesia Indonesia adalah negara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara Benua Asia dan Benua Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara merdeka dengan aneka corak keragaman kebudayaan. NKRI adalah kesatuan wilayah dari Sabang di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) sampai Merauke di Irian Jaya (Papua). Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan agama yang berbeda. Semboyan nasional Indonesia, ”Bhinneka Tunggal Ika”, yang mempunyai arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Bangsa Indonesia yang lahir melalui Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 telah memiliki tekad yang sama, bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan. Kesepakatan ini tercermin dalam rapat-rapat BPUPKI) dan PPKI dalam menyusun UUD. Soepomo dalam Sidang BPUPKI menghendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan pahamnya negara integralistik yang melihat bangsa sebagai suatu organisme. Hal ini antara lain juga dikemukakan oleh Muhammad Yamin, bahwa kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme dan wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bentuk negara kesatuan tersebut didasarkan pada 5 alasan berikut. 1. Unitarisme sudah merupakan cita-cita gerakan kemerdekaan Indonesia. 2. Negara tidak memberikan tempat hidup bagi provinsialisme. 3. Tenaga-tenaga terpelajar kebanyakan berada di Pulau Jawa sehingga tidak ada tenaga di daerah untuk membentuk negara federal. 4. Wilayah-wilayah di Indonesia tidak sama potensi dan kekayaannya. 5. Dari sudut geopolitik, dunia internasional akan melihat Indonesia kuat apabila sebagai negara kesatuan. Dengan demikian, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki rasa kesatuan dalam hidup bermasyarakat, saling bersatu sebagai sesama masyarakat dalam satu negara, saling membantu karena manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri dalam suatu wilayah negara. Gagasan untuk membentuk negara kesatuan, secara yuridis formal tertuang
- 43. 32 dalam Pasal 1Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan secara tegas bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Pasal ini menunjukkan bahwa prinsip negara kesatuan Republik Indonesia adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintah pusat. Tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah pusat di dalam Negara kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, karena negara kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi maka terdapat kewenangan dan tugas-tugas tertentu yang menjadi urusan pemerintahan daerah. Hal ini pada akhirnya akan menimbulkan hubungan kewenangan dan pengawasan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks negara, Indonesia adalah negara kesatuan. Namun, di dalamnya terselenggara suatu mekanisme yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya keragaman antardaerah di seluruh tanah air. Kekayaan alam dan budaya antardaerah tidak boleh diseragamkan dalam struktur NKRI. Dengan kata lain, NKRI diselenggarakan dengan jaminan otonomi seluas-luasnya kepada daerah-daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimilikinya. Pasca Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, prinsip negara kesatuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) diperkuat oleh Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pasal 37 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai ketentuan penutup menyatakan secara tegas bahwa “Khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”. Hal ini menunjukan bahwa NKRI merupakan harga mati dan tidak dapat diganggu gugat. Kedaulatan, “sovereignity” merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara. Seperti diketahui bahwa salah satu syarat berdirinya negara adalah adanya pemeritahan yang berdaulat. Dengan demikian, pemerintah dalam suatu negara harus memiliki kewibawaan (authority) yang tertinggi (supreme) dan tak
- 44. 33 terbatas (unlimited). Kenegaraansebagai kewibawaan atau kekuasaan tertinggi dan tak terbatas dari negara disebut dengan sovereignity (kedaulatan). Dengan demikian, kedaulatan adalah kekuasaan penuh dan tertinggi dalam suatu negara untuk mengatur seluruh wilayahnya tanpa adanya campur tangan dari negara lain. J.H.A Logemann memandang bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan mutlak atau kekuasaan tertinggi atas penduduk dan wilayah bumi beserta isinya yang dimiliki oleh suatu negara yang berdaulat. Pada dasarnya kekuasaan yang dimiliki pemerintah mempunyai kekuatan yang berlaku ke dalam (interne souvereiniteit) dan ke luar (externe souvereinoteit), yaitu sebagai berikut. (1) Kedaulatan Ke Dalam: Pemerintah memiliki wewenang tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Kedaulatan Ke Luar: Pemerintah berkuasa bebas, tidak terikat dan tidak tunduk kepada kekuasaan lain, selain ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Demikian juga halnya dengan negara lain, harus pula menghormati kekuasaan negara yang bersangkutan dengan tidak mencampuri urusan dalam negerinya. Secara implisit konsep kedaulatan negara Indonesia itu terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang mengakui adanya hak kemerdekaan setiap negara dengan menolak tegas adanya kolonialisme dan segala bentuk penjajahan. ”Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan.” 2. Bentuk Negara Kesatuan Dan Federasi. Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang berbentuk sebagai sebuah negara kesatuan. Negara kesatuan ini merupakan perefleksian masyarakat secara total, terpusat dan mandiri sebagai bentuk representatif masyarakat yang utuh. Dalam teori negara modern saat ini, hanya 2 (dua) macam bentuk negara yang paling banyak diadopsi yakni negara yang berbentuk sebagai negara kesatuan (unitarisme) dan negara serikat (federasi). Berikut ini merupakan penjelasan ringkas tentang model dari kedua bentuk negara tersebut.
- 45. 34 a. Negara kesatuan/unitarisme NegaraKesatuan merupakan suatu negara yang merdeka dan berdaulat, yang berkuasa satu pemerintahan pusat yang mengatur seluruh daerah/wilayah secara totalitas. Bentuk negara ini tidak terdiri atas beberapa negara yang menggabungkan diri sehingga menjadi sebuah negara seperti yang terjadi pada bentuk negara federasi, akan tetapi negara kesatuan memang lahir dari satu negara itu sendiri sehingga kewenangan berada pada satu pusat kewenangan yang memegang kekuasaan dalam negara. Adapaun bentuk-bentuk sistem dari negara kesatuan adalah sebagai berikut : (1) Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. (2) Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. (3) Negara kesatuan dengan sistem dekonsentrasi. b. Negara Serikat/Federasi Yang dimaksud dengan negara serikat (federasi) ialah suatu negara yang tergabung dari beberapa negara-negara bagian sehingga membentuk suatu negara serikat. Negara-negara bagian ini pada awalnya merupakan negara yang merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri. Dengan menggabungkan dirinya kedalam suatu negara serikat maka secara otomatis ia melepaskan sebagian wewenang dan kekuasaannya kepada negara serikat tersebut.. Di dalam negara serikat, kekuasaan yang sebenarnya ada pada negara bagian itu sendiri, hal ini disebabkan karena masyarakat lebih bersentuhan langsung dengan negara bagian. Penyerahan kekuasaan dari negara-negara bagian kepada negara serikat hanya hal-hal yang berhububgan dengan luar negeri, pertahanan negara, keuangan, dan urusan pos. 3. Letak Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Letak wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia sangatbbstrategis, sehingga wilayah dapat ditinjau dari segi ,letak astronomis, geografis, dan geologis yang semuannya sangat menguntungkan Indonesia. 4. Batas-Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan dengan negara tetangga, batas dengan negara tetangga dilaksanakan dengan perjanjian bersama. Secara umum batas wilayah Indonesia diukur dari kepulauan dengan
- 46. 35 menggunakan territorial laut:12 mil laut serta zona ekonomi eksklusif: 200 mil laut, searah penjuru mata angin, yaitu: a. Sebelah Utara berbatasan dengan Negara Malaysia dengan perbatasan 1.782 km, juga dengan singapura, Filipina dan Laut cina Selatan. b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Australia, Timor Leste dan Samudra Indonesia. c. Sebelah Barat dengan Samudra Indonesia. d. Sebelah Timur dengan Papua Nugini dengan perbatasan sepanjang 820 km, denganTimur Leste dan Samudra Pasifik. (diakses tanggal 17 MeI 2012). 5. Alasan Bangsa Indonesia Memilih Bentuk Negara Kesatuan. Berdasarkan sejarahnya, sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945 hingga sekarang Indonesia pernah menganut beberapa bentuk negara yaitu, Negara Kesatuan, Negara Federasi. Pada awal kemerdekaan Indonesia, muncul perdebatan mengenai bentuk negara yang akan digunakan Indonesia apakah negara kesatuan ataukah negara federal. Menurut M.Yamin, bentuk negara kesatuan diperlukan untuk memperkuat Indonesia yang dimerdekakan dengan jalan revolusi, federalisme hanya akan melemahkan Indonesia.M.Yamin juga mengungkapkan bahwa ide negara kesatuan sudah muncul sejak Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, karena telah ada kebulatan tekad seluruh pemuda Indonesia tentang adanya satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa. Sementara Mohammad Hatta menyatakan bahwa Indonesia terdiri dari masyarakat yang majemuk, sehingga membutuhkan bentuk negara federal untuk mempersatukan segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Namun akhirnya disepakati bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan kemudian ditetapkan dalam UUD 1945 oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Dipilihnya negara kesatuan didasarkan pada luasnya wilayah dan keanekaragaman yang ada di Indonesia. Keragaman suku, bahasa, agama, budaya dan lainnya juga menjadi pertimbangan mengapa negara kesatuan dipilih sebagai bentuk negara Republik Indonesia.
- 47. 36 6. Keragaman BudayaDaerah Dalam Konstek Wawasan Nusantara. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang heterogen, tiap pulau didiami oleh suku bangsa yang berbeda-beda dan memiliki budaya,adat istiadat, agama yang berbeda pula. Keaneragaman budaya ini sudah digambarkan pada jaman Majapahit yaitu dalam kitab Sotasoma”Bhinneka Tunggal Ika Tanhana dharma mangruwa”. Keaneragaman budaya daerah ini merupakan sumber kebudayaan nasional, yang perlu kita jaga kelestariannya. 7. Pentingnya Mempertahankan Bentuk Dan Kedaulatan NKRI. Setiap negara dan pemerintah wajib menjaga dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewajiban pemerintah ini sesuai dengan bunyi Pembukaan UUD tahun1945 alinea IV: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sedang hak dan kewajiab warga negara di atur dalam pasal 30: ayat (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. D. Aktivitas Pembelajaran Pembelajaran ini menggunakan model discovery learning. Adapun langkah- langkahnya adalah sebagai berikut: 1. Stimulation (memberi stimulus). Pada kegiatan ini mentor/fasilitator memberikan stimulan, dapat berupa bacaan, atau gambar, atau situasi, sesuai dengan materi pembelajaran/topik/tema yang akan dibahas, sehingga peserta mendapat pengalaman belajar mengamati pengetahuan konseptual melalui kegiatan membaca, mengamati situasi atau melihat gambar. 2. Problem Statement (mengidentifikasi masalah). Dari tahapan tersebut, peserta diharuskan menemukan permasalahan apa saja yang dihadapi, sehingga pada kegiatan ini peserta diberikan pengalaman untuk menanya, mencari informasi, dan merumuskan masalah. 3. Data Collecting (mengumpulkan data). Pada tahapan ini peserta diberikan pengalaman mencari dan mengumpulkan data/informasi yang dapat digunakan untuk menemukan solusi pemecahan masalah yang dihadapi.
- 48. 37 Kegiatan ini jugaakan melatih ketelitian, akurasi, dan kejujuran, serta membiasakan peserta didik untuk mencari atau merumuskan berbagai alternatif pemecahan masalah, jika satu alternatif mengalami kegagalan. 4. Data Processing (mengolah data). Kegiatan mengolah data akan melatih peserta untuk mencoba dan mengeksplorasi kemampuan pengetahuan konseptualnya untuk diaplikasikan pada kehidupan nyata, sehingga kegiatan ini juga akan melatih keterampilan berfikir logis dan aplikatif. 5. Verification (memferifikasi). Tahapan ini mengarahkan peserta untuk mengecek kebenaran atau keabsahan hasil pengolahan data, melalui berbagai kegiatan, antara lain bertanya kepada teman, berdiskkusi, atau mencari sumber yang relevan baik dari buku atau media, serta mengasosiasikannya sehingga menjadi suatu kesimpulan. 6. Generalization (menyimpulkan). Pada kegiatan ini peserta digiring untuk menggeneralisasikan hasil simpulannya pada suatu kejadian atau permasalahan yang serupa. E. Latihan/Kasus/Tugas Jelaskan letak wilayah Indonesia berdasarkan letak astronomis, geografis, dan geologis! F. Rangkuman Negara ini tidak lain dan tidak bukan berbentuk negara kesatuan republik Indonesia. kedaulatan negara mengandung arti bahwa negara haruslah mempunyai sebuah kedaulatan penuh dalam semua aspek kehidupannya. Negara Kesatuan merupakan suatu negara yang merdeka dan berdaulat, yang berkuasa satu pemerintahan pusat yang mengatur seluruh daerah/wilayah secara totalitas. Negara serikat (federasi) ialah suatu negara yang tergabung dari beberapa negara-negara bagian sehingga membentuk suatu negara serikat. Negara-negara bagian ini pada awalnya merupakan negara yang merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang heterogen, tiap pulau didiami oleh suku bangsa yang berbeda-beda dan memiliki budaya,adat istiadat, agama yang berbeda pula. Keutuhan wilayah beserta sumber kekayaan alam yang terkandung di
- 49. 38 dalammnya harus dijaga. Setiap negara dan pemerintah wajib menjaga dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut Setelah kegiatan pembelajaran,Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini : 1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi ini? 2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi ini? 3. Apa manfaat materi ini terhadap tugas Bapak/Ibu ? 4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan ini ?
- 50. 39 KEGIATAN PEMBELAJARAN 4PEMERINTAHAN DEMOKRASI DI INDONESIA Disusun Dr. Didik Sukriono, S.H, M.Hum A. Tujuan Adapun tujuan pembelajaran ini agar peserta dapat: 1. Menjelaskan pengertian pemerintah dan pemerintahan sesuai konsep 2. Menjelaskan pentingnya pemerintah dan pemerintahan dalam suatu negara sesuai hakikat 3. Menjelaskan fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan baik 4. Menjelaskan peran pemerintah dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita negara sesuai fakta 5. Menjelaskan pengertian demokrasi Pancasila sesuai teori 6. Menjelaskan ciri-ciri demokrasi Pancasila sesuai karakteristik 7. Menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila sesuai konsep 8. Menjelaskan nilai-nilai demokrasi sesuai konsep 9. Menjelaskan pengertian pemerintahan demokratis sesuai konsep 10. Menjelaskan ciri-ciri pemerintahan demokratis sesuai karakteristik 11. Menjelaskan trias politika di Indonesia sesuai konsep 12. Menjelaskan perkembangan pelaksanaan demokrasi di Indonesia sesuai periode 13. Mencontohkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan baik B. Indikator Pencapaian Kompetensi 1. Menjelaskan pengertian pemerintah dan pemerintahan 2. Menjelaskan pentingnya pemerintah dan pemerintahan dalam suatu negara 3. Menjelaskan fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan 4. Menjelaskan peran pemerintah dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita negara
- 51. 40 5. Menjelaskan pengertiandemokrasi Pancasila 6. Menjelaskan ciri-ciri demokrasi Pancasila 7. Menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila 8. Menjelaskan nilai-nilai demokrasi 9. Menjelaskan pengertian pemerintahan demokratis 10. Menjelaskan ciri-ciri pemerintahan demokratis 11. Menjelaskan trias politika di Indonesia 12. Menjelaskan perkembangan pelaksanaan demokrasi di Indonesia 13. Mencontohkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara C. Uraian Materi 1. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan Secara etimologis “pemerintah” berasal dari bahasa latin yaitu “Gubernaculum” yang berarti kemudi. Pengertian pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk (penerapan hukum dan undang-undang) di kawasan tertentu. Kawasan tersebut adalah wilayah yang berada di bawah kekuasaan mereka. Pemerintah merupakan organ atau alat pelengkap dan jika dilihat dalam arti sempit pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja. Sedangkan dalam arti luas pemerintah adalah mencakup semua aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan atau lembaga. Lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. C.F Strong mendefinisikan pemerintahan dalam arti luas sebagai segala aktivitas badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. 2. Pentingnya Pemerintah Dan Pemerintahan Dalam Suatu Negara Keberadaan pemerintah dan pemerintahan adalah sesuatu yang urgen bagi proses kehidupan masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat sekecil apa pun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun membutuhkan pelayanan pemerintah. Secara sadar ataupun tidak, harus diakui bahwa banyak sisi kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah di
- 52. 41 dalamnya. Artinya jikatidak ada pemerintah, maka masyarakat akan hidup dalam serba ketidakteraturan dan ketidaktertiban dan bukan tidak mungkin akan melahirkan berbagai bentuk kerusuhan dan aksi kekerasan serta tindakan kejahatan lainnya. Kehadiran pemerintah pertama-tama adalah untuk mengatur dan melindungi masyarakat warganya agar senantiasa dalam keadaan aman dan tertib. 3. Fungsi Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Fungsi pemerinah merupakan suatu bentuk organisasi yang bekerja dan menjalankan tugas untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan dalam mencapai tujuan negara. Adam Smith (1976), pemerintah suatu negara mempunyai tiga fungsi pokok sebagai berikut: (1) Memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri; (2) Menyelenggarakan peradilan; dan (3) Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta. Sedangkan menurut Richard A. Musgrave, membedakan menjadi tiga yaitu: (1) Fungsi Alokasi (Allocation Branch) (2) Fungsi Distribusi (Distribution Branch); (3) Fungsi Stabilisasi (Stabilizaton Branch) yaitu fungsi menyangkut usaha untuk mempertahankan kestabilan. Berdasarkan dua pendapat di atas, pemerintah diantaranya memiliki fungsi sebagai berikut: (1) Fungsi Pelayanan,; (2) Fungsi Pengaturan, (3) Fungsi Pembangunan (4) Fungsi Pemberdayaan (Empowerment). 4. Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Tujuan Dan Cita-Cita Negara Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alineaIV disebutkan tujuan nasional Negara Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional tersebut, peran pemerintah yang harus dilakukan di antaranya adalah: 1. Memberikan kepastian dan perlidungan hukum semua warga Negara. 2. Menyediakan fasilitas umum yang memadai yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. 3. Menyediakan sarana pendidikan yang memadai dan merata. 4. Menyediakan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja. 5. Mengirimkan pasukan perdamaian untuk menjaga, perdamaian dunia.
- 53. 42 5. Konsep DemokrasiPancasila Menurut Dardji Darmo Diharjo, demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan UUD 1945. Ensiklopedia Indonesia, demokrasi Pancasila adalah Pancasila meliputi bidang-bidang politik, sosial dan ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah nasional yang berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Dengan demikian demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan demi kesejahteraan rakyat. 6. Ciri-Ciri Demokrasi Pancasila Ciri-ciri Demokrasi Pancasila adalah (1) Pemerintah berjalan sesuai dengan konstitusi; (2) Terdapat pemilu secara berkesinambungan; (3) Adanya penghargaan atas Hak Asasi Manusia dan perlindungan untuk hak minoritas; (4) Merupakan kompetisi dari berbagai ide dan cara dalam menyelesaikan masalah; dan (5) Ide yang terbaik akan diterima ketimbang dari suara terbanyak. Dengan demikian demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. 7. Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila 1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. 2. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah. 3. Adanya partai politik lebih dari satu.. 4. Pelaksanaan Pemilihan Umum 5. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar (pasal 1 ayat 2 UUD 1945). 6. Pemerintahan berdasarkan hukum.
- 54. 43 8. Nilai-Nilai Demokrasi Nilai-nilaidemokrasi merupakan nilai-nilai yang mutlak diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis. Ketiadaan hal-hal tersebut akan mengakibatkan dampak yang kentara berupa pemerintahan yang sulit ditegakkan. Diantara nilai-nilai tersebut adalah: kebebasan berpendapat, kebebasan berkelompok, kebebasan berpartisipasi, kesetaraan, kedaulatan rakyat, kerjasama, kepercayaan. 9. Pengertian Pemerintahan Demokratis Kata demokrasi berasal dari bahasa yunani, yaitu “demos” yang berarti rakyat, dan “Kratein” yang berarti pemerintah. Nah dengan demikian kita dapat mengartikan, demokrasi adalah Sistem pemerintahan yang kekuasaan tertingginya dipegang oleh rakyat. Demokrasi mengandung pengertian secara tidak langsung bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Sering juga kita dengar slogan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Oleh Abraham Lincoln) yang melambangkan suatu sistem demokrasi. 10. Ciri-Ciri Pemerintahan Demokratis Adapun ciri yang menggambarkan suatu pemerintahan didasarkan atas sistem demokrasi adalah sebagai berikut : 1. Pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat. 2. Ciri Konstitusional, 3. Ciri Perwakilan, 4. Ciri Kepartaian,. 5. Ciri Kekuasaan,. 6. Ciri Tanggung Jawab,. 11. Trias Politika Di Indonesia Indonesia merupakan Negara yang menganut paham trias politica yaitu suatu paham yang menyatakan bahwa cabang pemerintahan dibagi atas 3 kekuasaan yaitu: (1) Kekuasaan legislatif (2) Kekuasaan eksekutif; dan (3) Kekuasaan yudikatif. Trias politica yang dipakai Indonesia saat sekarang ini
- 55. 44 adalah pemisahan kekuasaan.Salah satu buktinya dalam hal membentuk undang-undang. Sebelum perubahan undang-undang dibentuk oleh presiden, namun setelah perubahan undang-undang dibentuk oleh DPR. Undang-undang diubah satu kali dalam empat tahap. Saat ini presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang. 12. Perkembangan Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia Demokrasi yang dikembangkan di Indonesia adalah demokrasi pancasila, yaitu demokrasi yang bersumber pada pandangan hidup atau filsafat hidup bangsa pancasila. Demokrasi pancasila pada dasarnya tercantum dalam sila ke 4 Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” yang di jiwai oleh Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan untuk mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk dapat melihat pelaksanaan demokrasi di Indonesia, perlu kita lihat sejarah pertumbuhan demokrasi pancasila berdasarkan material dan formal. Sejarah mencatat bahwa dalam perjalanan bangsa Indonesia setelah ditetapkan UUD 1945, telah terjadi inkonstitusional terhadap hasil kesepakatan sistem politik. Hal ini terbukti dengan banyaknya pelaksanan demokrasi di Indonesia selama kurun waktu lima puluh tahun yang secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut: 1. Periode 1945-1949 dalam UUD 1945 seharusnya berlaku demokrasi Pancasila namun dalam penerapanya berlaku demokrasi liberal. 2. Periode 1949-1950 dengan konstitusi RIS, berlaku demokrasi liberal. 3. Periode 1950-1959 dengan UUDS 1945 berlaku demokrasi liberal dengan murtipartai. 4. Periode 1959-1965 dengan UUD 1945 seharusnya berlaku demokrasi Pancasila namun yang di terapkan demokrasi terpimpin (cenderung otoriter). 5. Periode 1966-1998 dengan UUD 1945 berlaku demokrasi Pancasila (cenderung otoriter). 7. Periode 1998 sekarang dengan UUD 1945 berlaku demokrasi Pancasila (cenderung ada perubahan menuju demokrasi).
- 56. 45 13. Sikap DanPerilaku Yang Mencerminkan Nilai-Nilai Demokrasi Untuk menjalankan kehidupan demokrasi, kita bisa memulainya dengan cara menampilkan beberapa perinsip itu membiasakan diri untuk: ((!) berbuat sesuai dengan hukum yang barlaku. (2) bertindak demokrasi;(3) menye-lesaikan persoalan dalam permusyawarah; (4) mengadakan perubahan secara damai tidak dengan kekerasan; (5) memilih pemimpin-pemimpin melalui cara-cara yang demokrasi; (6) mengunakan akal sehat dan hati nurani yang luhur dalam musyawarah; (7) mempertanggungjawabkan hasil keputusan musuawarah baik kepada Tuhan yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan Negara bahkan secara pribadi.. D. Aktivitas Pembelajaran Pada kegiatan pembelajaran yang ke dua ini akan menggunakan metode model Student Teams Achievement Divisions (STAD). Jadi peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok I (satu) membuat resume tentang materi “Konsep pemerintahan”. Kelompok 2 (dua) membahas tentang “Konsep demokrasi Pancasila”. Dan kelompok 3 (tiga) membahas tentang “Implementasi Pemerintahan Demokrasi di Indonesia”. Masing-masing kelompok menunjuk wakil dari kelompok untuk mempresentasilkan hasil pembahasan materi di kelompoknya, dengan tujuan setiap anggota kelompok memahami materi tersebut secara utuh. Setelah sesi ini selesai mentor/fasilitator menanyakan materi yang belum dipahami oleh peserta, jika dirasa masih ada yang kurang jelas maka mentor/fasilitator memberikan penguatan. Selanjutnya, masing-masing kelompok menunjuk wakil dari kelompok untuk memberikan kesimpulan. E. Latihan/Kasus/Tugas 1. Uraikan pengertian pemerintah dan pemerintahan ? 2. Jelaskan urgensi, fungsi dan peran dari pemerintah ? 3. Deskripsikan pengertian dan ciri-ciri demokrasi Pancasila ? 4. Uraikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dari demokrasi Pancasila ? 5. Jelaskan pengertian dari pemerintahan demokrasi ? 6. Uraikan ciri-ciri dari pemerintahan demokratis ?
- 57. 46 7. Bagaimanakah pelaksanaantrias politika di Indonesia ? 8. Uraikan dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia ? 9. Berikan contoh sikap dan perilaku demokrasi dalam kehidupan bernegara ? 10.Berikan contoh sikap dan perilaku demokratis dalam kehidupan bermasyarakat ? F. Rangkuman Pengertian pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk (penerapan hukum dan undang-undang) di kawasan tertentu. Urgensi kehadiran pemerintah pertama-tama adalah untuk mengatur dan melindungi masyarakat warganya agar senantiasa dalam keadaan aman dan tertib. Indonesia merupakan Negara yang menganut paham trias politica yaitu suatu paham yang menyatakan bahwa cabang pemerintahan dibagi atas 3 kekuasaan yaitu: (1) Kekuasaan legislatif (2) Kekuasaan eksekutif (3) Kekuasaan yudikatif. Demokrasi yang dikembangkan di Indonesia adalah demokrasi pancasila, yaitu demokrasi yang bersumber pada pandangan hidup atau filsafat hidup bangsa pancasila. Demokrasi pancasila hakikatnya adalah sarana atau alat bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan Negara. Sikap dan perilaku demokratis dalam kehidupan bernegera, berbangsa dan bermasyarakat adalah: (1) Mendukung kelancaran proses pemilihan umum; (2) Menyikapi media massa secara kritis dan objektif; (3) Berani menyampaikan pendapat untuk kepentingan masyarakat. G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut Setelah kegiatan pembelajaran, Saudara dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini: 1. Apa yang Saudara pahami setelah mempelajari materi ini? 2. Pengalaman penting apa yang Saudara peroleh setelah mempelajari materi ini? 3. Apa manfaat materi ini terhadap tugas Saudara? 4. Apa rencana tindak lanjut Saudara setelah kegiatan pembelajaran ini?
- 58. 47 KEGIATAN PEMBELAJARAN 5SISTEM HUKUM INDONESIA Disusun Dr. Suwarno, M.H. A. Tujuan Tujuan yang diharapkan setelah mempelajari materi ini, peserta dapat: 1. menjelaskan pengertian sistem hukum Indonesia sesuai konsep. 2. menjelaskan pengertian hukum dengan baik. 3. menjelaskan tujuan hukum dengan baik. 4. menjelaskan fungsi hukum dengan baik. 5. menjelaskan sejarah sistem hukum di Indonesia sesuai fakta. 6. menjelaskan sejarah sistem hukum di Indonesia periode kolonialisme dengan baik 7. menjelaskan sejarah sistem hukum di Indonesia Era Revolusi fisik sampai Demokrasi Liberal dengan baik. 8. menjelaskan sejarah sistem hukum di Indonesia era demokrasi terpimpin sampai orde baru dengan baik. 9. menjelaskan sejarah sistem hukum di Indonesia periode pasca orde baru (1998 – sekarang) dengan baik . 10. mendeskripsikan unsur-unsur yang terkandung dalam sistem hukum, dan peradilan dengan baik. B. Indikator Pencapaian Kompetensi Kegiatan pembelajaran ini dianggap berhasil apabila peserta mampu: 1. menjelaskan pengertian sistem hukum Indonesia, 2. menjelaskan pengertian hukum, 3. menjelaskan tujuan hukum, 4. menjelaskan fungsi hukum, 5. menjelaskan sejarah sistem hukum di Indonesia, 6. menjelaskan sejarah sistem hukum di Indonesia periode kolonialisme,
- 59. 48 7. menjelaskan sejarahsistem hukum di Indonesia era revolusi fisik sampai demokrasi liberal, 8. menjelaskan sejarah sistem hukum di Indonesia era demokrasi terpimpin sampai orde baru, 9. menjelaskan sejarah sistem hukum di Indonesia periode pasca orde baru (1998 – sekarang), 10. mendeskripsikan unsur-unsur yang terkandung dalam sistem hukum, dan peradilan. C. Uraian Materi 1. Pengertian sistem hukum Sistem hukum terdiri dari dua suku kata, yaitu sistem dan hukum. Kata sistem berarti menunjuk pada hubungan antara berbagai unsur sehingga merupakan suatu kesatuan dan bekerjasama untuk mencapai tujuan. Hukum itu sendiri bukan sekedar kumpulan atau penjumlahan peraturan-peraturan yang masing-masing berdiri sendiri. Jadi hukum itu merupakan suatu sistem berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan demikian yang dimaksud sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang masing-masing terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai hubungan khusus atau tatanan. Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan beberapa sistem hukum. Dari hukum agama, hukum adat, dan hukum negara eropa terutama Belanda sebagai Bangsa yang pernah menjajah Indonesia. 2. Pengertian Hukum. Hukum pada umumnya diartikan sebgai keseluruhan peratuan atau kaedah dalam kehidupan bersama; keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Namun demikian, hingga sekarang belum diperoleh suatu pengertian hukum yang memadai dengan kenyataan. Hal ini dikarenakan Hukum memiliki banyak segi dan bentuk, sebagaimana diungkapkan oleh Lemaire, bahwa hukum itu banyak seginya serta meliputi segala lapangan kehidupan
- 60. 49 manusia menyebabkan orangtidak mungkin membuat suatu definisi hukum yang memadai dan konferhensip (Van Apeldon, 1983 : 13). 3. Tujuan Hukum. Hukum yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa ini bertujuan : pertama, untuk Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai (Van Apeldorn); Kedua, untuk mencapai keadilan, yaitu adanya unsur daya guna dan kemanfaatan (Geny); Ketiga, untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat digangugat (smansatucineam). Disamping ketiga (3) hal tersebut di atas hukum juga bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. Berdasarkan uraianb tersebut secara garis besar tujuan-tujuan tersebut meliputi pencapaian suatu masyarakat yang tertib dan damai, mewujudkan keadilan serta untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan atau kesejahteraan. 4. Fungsi Hukum. Manusia di dalam hidupnya selalu mempunyai kebutuhan-kebutuhan atau kepentingan-kepentingan yang hendak dipenuhinya. Namun , tidak semua manusia mempunyai kebuthan atau kepentingan yang sama, melainkan kadang berbeda, dan bukan tidak jarang pula bertentangan satu sama lain. Oleh sebab itu, Hoebel menyimpulkan adanya empat fungsi dasar hukum, yaitu : a. Menetapkan hubungan-hubungan antara para anggota masyarakatn dengan menunjukan jenis-jenis tingkah laku-tingkah laku apa yang diperkenankan dan apa pula yang dilarang; b. Menentukan pembagian kekuasaan dan merinci siapa saja yang boleh melakukan paksaan, serta siapakah yang harus mentaatinya dan sekaligus memilihkan sanksi-sanksinya yang tepat dan efektif; c. Menyelesaikan sengketa; d. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi- kondisi kehidupan yang berubah. Disamping itu, hukum menghendaki warga masyarakat bertingkah lakusesuai dengan harapan masyarakat atau berfungsi sebagai kontrol sosial. Begitu juga hukum berfungsi sebagai perlindungan, keadilan dan pembangunan.
- 61. 50 5. Sejarah SistemHukum Di Indonesia Periode Kolonialisme. Periode kolonialisme dibedakan menjadi tiga era, yaitu: Era VOC, Liberal Belanda dan Politik etis hingga pendudukan Jepang. a. Era VOC b. Era Liberal Belanda c. Era Politik Etis Sampai Kolonialisme Jepang 6. Sejarah Sistem Hukum Di Indonesia Era Revolusi Fisik Sampai Demokrasi Liberal. Undang-undang Dasar Sementara 1950 yang sudah mengakui Hak Asasi Manusia (HAM). Namun pada era ini pembaharuan hukum dan tata peradilan tidak banyak terjadi, yang terjadi adalah dilema untuk mempertahankan hukum dan peradilan adat atau mengkodifikasi dan mengunifikasinya menjadi hukum nasional yang peka terhadap perkembangan ekonomi dan tata hubungan internasional. Selajutnya yang terjadi hanyalah unifikasi peradilan dengan menghapuskan seluruh badan-badan dan mekanisme pengadilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan negara, yang ditetapkan melalui UU No. 9/1950 tentang Mahkamah Agung dan UU Darurat No. 1/1951 tentang Susunan & Kekuasaan Pengadilan. 7. Sejarah Sistem Hukum Di Indonesia Era Demokrasi Terpimpin Sampai Orde Baru. Perkembangan dan dinamika hukum di era demokrasi terpimpin sampai orde baru ini, mengalami beberapa pembaharuan, yakni : 1) Menghapuskan doktrin pemisahan kekuasaan dan mendudukan Makamah Agung (MA) dan badan-badan pengadilan di bawah lembaga eksekutif; 2) Mengubah lambang hukum "dewi keadilan" menjadi "pohon beringin" yang berarti pengayoman;
- 62. 51 3) Memberikan kesempatankepada eksekutif untuk ikut campur tangan secara langsung atas proses peradilan sesuai UU No.19/1964 dan UU No.13/1965; 4) Menyatakan bahwa peraturan hukum perdata pada masa pendudukan tidak berlaku kecuali hanya sebagai rujukan, maka dari itu hakim harus mengembangkan putusan-putusan yang lebih situasional dan kontekstual. Pembaruan hukum pada masa orde baru dimulai dari penyingkiran hukum dalam proses pemerintahan dan politik, pembekuan UU Pokok agraria, membentuk UU yang mempermudah modal dari luar masuk dengan UU Penanaman modal Asing, UU Pertambangan, dan UU Kehutanan. Selain itu, orde baru juga melancarkan: pelemahan lembaga hukum di bawah kekuasaan eksekutif, pengendalian sistem pendidikan dan pembatasan pemikiran kritis, termasuk dalam pemikiran hukum; Kesimpulannya, pada era orba tidak terjadi perkembangan positif hukum Nasional. 8. Sejarah Sistem Hukum Di Indonesia Periode Pasca Orde Baru (1998 – Sekarang). Gerakan reformasi yang dimotori oleh kalangan mahasiswa tahun 1998 telah menggulingkan pemerintahan orde baru. Maka semenjak itu kekuasaan eksekutif yang sebelumnya dipegang presiden Soeharto beralih ke Presiden Habibie sampai dengan sekarang, sudah dilakukan 4 kali amandemen UUD RI 1945. Beberapa pembaruan formal yang terjadi antara lain: 1) Pembaruan sistem politik dan ketetanegaraan; 2) Pembaruan sistem hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM); dan 3) Pembaruan sistem ekonomi. 9. Unsur-Unsur Yang Terkandung Dalam Sistem Hukum, Dan Peradilan. Di dalam sebuah sistem hukum terdapat unsur-unsur yang membangun sistem tersebut yaitu: a. Peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. b. Peraturan yang ditetapkan oleh instansi resmi negara
- 63. 52 c. Peraturan yangbersifat memaksa d. Peraturan yang memiliki sanksi tegas D. Aktivitas Pembelajaran Pembelajaran ini menggunakan model based learning. Langkah- langkahnya sebagai berikut: 1. Stimulation (memberi stimulus). Pada kegiatan ini mentor/fasilitator memberikan stimulan, dapat berupa bacaan, atau gambar, atau situasi, sesuai dengan materi pembelajaran/topik/tema yang akan dibahas, sehingga peserta mendapat pengalaman belajar mengamati pengetahuan konseptual melalui kegiatan membaca, mengamati situasi atau melihat gambar. 2. Problem Statement (mengidentifikasi masalah). Dari tahapan tersebut, peserta diharuskan menemukan permasalahan apa saja yang dihadapi, sehingga pada kegiatan ini peserta diberikan pengalaman untuk menanya, mencari informasi, dan merumuskan masalah. 3. Data Collecting (mengumpulkan data). Pada tahapan ini peserta diberikan pengalaman mencari dan mengumpulkan data/informasi yang dapat digunakan untuk menemukan solusi pemecahan masalah yang dihadapi. Kegiatan ini juga akan melatih ketelitian, akurasi, dan kejujuran, serta membiasakan peserta didik untuk mencari atau merumuskan berbagai alternatif pemecahan masalah, jika satu alternatif mengalami kegagalan. 4. Data Processing (mengolah data). Kegiatan mengolah data akan melatih peserta untuk mencoba dan mengeksplorasi kemampuan pengetahuan konseptualnya untuk diaplikasikan pada kehidupan nyata, sehingga kegiatan ini juga akan melatih keterampilan berfikir logis dan aplikatif. 5. Verification (memferifikasi). Tahapan ini mengarahkan peserta untuk mengecek kebenaran atau keabsahan hasil pengolahan data, melalui berbagai kegiatan, antara lain bertanya kepada teman, berdiskkusi, atau mencari sumber yang relevan baik dari buku atau media, serta mengasosiasikannya sehingga menjadi suatu kesimpulan. 6. Generalization (menyimpulkan). Pada kegiatan ini peserta digiring untuk menggeneralisasikan hasil simpulannya pada suatu kejadian atau permasalahan yang serupa.
- 64. 53 E. Latihan/Kasus/Tugas Jawablah soaldi bawah ini dengan tepat! 1. Tunjukkan bukti-bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum! 2. Berikan contoh-contoh pelanggaran hukum dan macam sanksi yang dijatuhkan! 3. Proses hukum itu meliputi pembuatan hukum dan penegakkan hukum. Jelaskan tahap-tahap dalam pembuatan hukum! 4. Jelaskan badan-badan peradilan di Indonesia! 5. Bagi pihak perkara pidana yang merasa dirugikan oleh keputusan hakim pengadilan negeri. Apa yang bisa dilakukan? F. Rangkuman Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan dari hukum agama, hukum adat, dan hukum negara eropa terutama Belanda sebagai Bangsa yang pernah menjajah Indonesia. Hukum diartikan sebagai peraturan atau tata tertib yang mempunyai sifat memaksa, mengikat, dan mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainnya dalam masyarakat dengan tujuan menjamin keadilan dan ketertiban dalam pergaulan hidup dalam bermasyarakat.Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. Sejarah sistem hukum di Indonesia mengalami beberapa periode yakni periode kolonialisme, era revolusi fisik sampai demokrasi liberal, era demokrasi terpimpin sampai orde baru, pasca orde baru sampai sekarang. Di dalam sebuah sistem hukum terdapat unsur-unsur yang membangun sistem tersebut yaitu: peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyaraka, peraturan yang ditetapkan oleh instansi resmi negara, peraturan yang bersifat memaksa, dan peraturan yang memiliki sanksi tegas. Hukum sebagai aturan-aturan yang mengikat masyarakat harus selalu ditegakkan dan ditaati oleh semua warga negara tanpa terkecuali. Hal ini sesuai dengan undang-undang dasar 1945 bahwa “negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka”.
- 65. 54 G. Umpan Balikdan Tindak Lanjut Setelah proses belajar berakhir peserta memberikan masukan/pendapat/saran tentang materi pembelajaran ini serta usaha apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan hukum sesuai dengan tujuannya yaitu dalam rangka menciptakan ketertiban, kedamaian, dan keadilan.
- 66. 55 KEGIATAN PEMBELAJARAN 6KESADARAN BELA NEGARA DI INDONESIA Disusun Diana Wulandari, S.Pd. A. Tujuan Adapun tujuan kegiatan pembelajaran ini peserta diharapkan dapat: 1. menjelaskan hakikat dan pentingnya kesadaran bela negara di Indonesia menurut keilmuan 2. menjelaskan fungsi negara dalam kaitannya dengan pembelaan negara 3. mengidentifikasi macam-macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai fakta 4. menjelaskan bentuk-bentuk upaya bela negara sesuai Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 dengan baik 5. menunjukan tindakan upaya membela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan baik 6. menunjukan komitmen persatuan dalam keberagaman dengan baik B. Indikator Pencapaian Kompetensi Indikator pencapaian kompetensi pada modul sebagai berikut: 1. Menjelaskan hakikat dan pentingnya kesadaran bela negara di Indonesia menurut keilmuan 2. Menjelaskan fungsi negara dalam kaitannya dengan pembelaan negara 3. Mengidentifikasi macam-macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Menjelaskan bentuk-bentuk upaya bela negara sesuai Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 5. Menunjukan tindakan upaya membela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 6. Menunjukan komitmen persatuan dalam keberagaman.
- 67. 56 C. Uraian Materi 1.Hakikat dan Pentingnya Kesadaran Bela Negara di Indonesia Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (3) bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaaan negara, serta pasal 30 Ayat (1) dan (2) tentang pertahanan dan keamanan negara. Selain itu dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam pasal 9 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Landasan konstitusional tersebut memberikan makna pentingnya kesadaran bela negara oleh warga negara Indonesia. Kesadaran dapat diartikan sebagai sikap perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri dengan dilandasai suasana hati yang ikhlas/rela tanpa tekanan dari luar untuk bertindak yang umumnya dalam upaya mewujudkan kebaikan yang berguna untuk diri sendiri dan lingkungannya. Berikut ini adalah beberapa pengertian bela negara: a) Bela negara adalah upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Republik Indonesia terhadap ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri (Winarno, 2010:182). b) Upaya bela negara dimaknai sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara (penjelasan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1). Dari pengertian di atas, upaya bela negara atau pembelaan negara sangat erat sekali kaitannya dengan kenyakinan dari setiap warga negara akan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan konstitusi negara dan sebagai wujud pengamalan dari hal tersebut.. Upaya pembelaan perlu dilakukan negara karena adanya negara yang mesti dijaga. Sebab, setiap orang membutuhkan suatu organisasi yang disebut negara. Apa yang akan terjadi jika tidak ada negara? Thomas Hobbes mendeskripsikan kehidupan manusia sebelum adanya negara yaitu ”manusia
- 68. 57 merupakan serigala bagimanusia lainnya” (Homo Homini Lupus) dan ”perang manusia lawan manusia” (Bellum Omnium Contra Omnes). Alasan upaya pembelaan negara menjadi penting dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia dikarenakan: a) Wilayah Indonesia yang luas dengan beragam potensi/kekayaan. b) Menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI c) Untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman d) Amanah konstitusi e) Aspek sejarah perjuangan bangsa (meneladani sikap dan komitmen juang tokoh-tokoh bangsa). 2. Fungsi Negara dalam Kaitannya dengan Pembelaan Negara Mirriam Budiardjo (1978:46) menyatakan bahwa setiap negara, terlepas dari ideologinya, menyelenggarakan beberapa fungsi minimum yang mutlak perlu yaitu: a) Melaksanakan penertiban (law and order). b) Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. c) Melakukan fungsi pertahanan.. d) Menegakkan keadilan. Keempat fungsi tersebut merupakan fungsi minimum, yang berarti fungsi negara tersebut bisa berkembang lebih luas sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai negara. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Fungsi lain yang sangat penting dalam upaya pembelaan negara adalah fungsi keamanan (ketertiban) untuk mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. 3. Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan terhadap NKRI Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan tersebut dapat berasal dari dalam maupun luar negeri.
- 69. 58 a) Ancaman, adalahusaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis. b) Tantangan adalah suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan. c) Hambatan adalah suatu hal atau usaha berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. d) Gangguan merupakan suatu hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan serta menghalangi secara tidak konsepsional. 4. Bentuk-Bentuk Upaya Bela Negara Bentuk usaha pembelaan negara sangat beragam tidak hanya terbatas dalam bidang militer atau pertahanan keamanan dengan “mengangkat senjata”. Tetapi juga meliputi bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, pendidikan, dan sebagainya. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, wujud penyelenggaraan keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dapat dilakukan melalui: a) Pendidikan Kewarganegaraan b) Pelatihan dasar kemiliteran. c) Pengabdian sebagai Prajurit TNI d) Pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi 5. Tindakan Upaya Membela Negara dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Keikutsertaan setiap warga negara dalam upaya membela negara bukan hanya merupakan hak tetapi juga kewajiban yang harus dipenuhi. Tingkatan kewajiban tersebut bervariasi sesuai dengan kedudukan dan tugas masing- masing. Berikut ini merupakan contoh-contoh tindakan upaya membela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara: a) Di lingkungan keluarga. b) Di lingkungan sekolah:
- 70. 59 c) Lingkungan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara Kesadaran bela negara ini mencakup kesadaran untuk menjadi bangsa yang: a) berbudaya. b) mau berusaha. c) mau berhubungan dengan lingkungan, dan sesamanya. d) Bangsa yang mau hidup aman tenteram dan sejahtera. e) Mewujudkan kerukunan dan kedamaian antar umat beragama. Pertahanan semesta tidak akan dapat dimobilisasi jika warga negara yang menjadi sentral bergeraknya sistem tidak memiliki sifat dan perilaku yang dijiwai oleh kesadaran bela negara. 6. Komitmen Persatuan Dalam Keberagaman Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelago) yang terdiri dari pulau-pulau yang dibatasi laut dan selat. Sebagai sebuah negara kepulauan yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, etnis dan budaya, Indonesia berpotensi menghadapi berbagai kemungkinan adanya perpecahan. Komitmen persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut: a) Kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. b) Pergaulan antarsesama yang lebih akrab. c) Perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. d) Terwujudnya sikap saling mencintai dan saling membantu e) Dapat mengatasi semua perbedaan yang ada dengan penuh kesadaran. Sebagai sarana menggalang persatuan Bangsa Indonesia memiliki simbol-simbol negara yang dapat menjadi alat-alat pemersatu, antara lain: a) Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. b) Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. c) Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. d) Bendera negara Indonesia yaitu Sang Merah Putih. e) Lagu kebangsaan Indonesia Raya.” f) Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan falsafah hidup bangsa, g) Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan bangsa merupakan syarat yang mutlak bagi kejayaan Indonesia. Jika masyarakatnya tidak bersatu dan selalu memprioritaskan kepentingannya
- 71. 60 sendiri, maka cita-citaIndonesia yang terdapat dalam sila ketiga Pancasila hanya tidak akan pernah terwujud. D. Aktivitas Pembelajaran Kegiatan 1 Langkah Kegiatan: (1) Peserta diklat dibagi menjadi 4 kelompok (2) Masing-masing kelompok mencari wacana terkait ancaman, tantangan, hambatan, atau gangguan yang dihadapi Indonesia! (3) Identifikasi wacana/artikel tesebut apakah termasuk dalam bentuk ancaman, tantangan, hambatan, atau gangguan? Berikan penjelasan/argumentasinya! (4) Kaitkan kasus dalam wacana/artikel tersebut dengan hikakat dan pentingnya kesadaran bela negara di Indonesia! (5) Bagaimana seharusnya peran dan fungsi negara dalam penanganan kasus pada wacana/artikel tersebut berkaitan dengan upaya pembelaan negara! Apakah peran dan fungsi negara tersebut sudah dilakukan/dilaksanakan pemerintah? (6) Menurut kelompok Anda, upaya/progam/kebijakan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kasus pada wacana/artikel tersebut? (kaitkan dengan bentuk-bentuk upaya bela negara) (7) Dalam kasus tersebut, menurut kelompok Anda sikap/perilaku apa saja yang harus dimiliki setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (8) Setelah selesai, presentasikan hasil diskusi kelompok Anda (9) Perbaiki hasil kerja kelompok Anda jika ada masukan dari kelompok lain Kegiatan 2 Langkah Kegiatan: (1) Melalui diskusi kelompok, isilah tabel berikut ini!
- 72. 61 Lingkungan Sikap/Perilaku yang menunjukankomitmen persatuan dalam keberagaman Sikap/Perilaku yang tidak menunjukan komitmen persatuan dalam keberagaman 1. Keluarga 2. Sekolah 3. Masyarakat 4. Bangsa dan negara (2) Setelah selesai, presentasikan hasil diskusi kelompok Anda (3) Perbaiki hasil kerja kelompok Anda jika ada masukan dari kelompok lain E. Latihan/Kasus/Tugas Soal Pilihan Ganda Pilihlah satu jawaban yang paling tepat 1. Pengertian upaya bela negara sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang- Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah ... a. Sikap dan perilaku yang menjadi kewajiban tiap-tiap warga negara untuk menjaga kehormatan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b. Sikap dan perilaku warga negara dalam bentuk pengabdian dan kerelaan berkorban kepada bangsa dan negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 c. Sikap dan perilaku yang menjadi kewajiban tiap-tiap warga negara untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan serta keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 d. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara 2. Faktor penghambat kesadaran bela negara di Indonesia adalah ...
- 73. 62 a. Tegasnya penegakanhukum b. Pemerataan kesehteraan masyarakat c. Rasa ingin menonjolkan golongan masing-masing d. Amanahnya para wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya 3. Bentuk ancaman militer terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam membangun integrasi nasional adalah ... a. Spionase yang dilakukan oleh negara lain b. Masuknya ideologi liberalisme dan komunisme c. Penurunan nilai rupiah yang berakibat pada penurunan sistem ekonomi nasional d. Maraknya kejahatan cybercrime akibat negatif dari kemajuan informasi dan teknologi 4. Bentuk ancaman nonmiliter terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam membangun integrasi nasional adalah ... a. Sabotase untuk merusak instalasi dan obyek vital nasional b. Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional c. Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain menggunakan kapal maupun pesawat udara d. Maraknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif di pusat dan daerah 5. Perilaku mencerminkan kesadaran bela negara secara nonfisik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah ... a. Bersungguh-sungguh dalam kegiatan pelatihan militer b. Rajin mengikuti berbagai aktivitas Resimen Mahasiswa c. Tulus ikhlas mendidik dan mengajar di daerah pedalaman d. Selalu siap dan sigap berperang apabila keadaan negara dalam kondisi darurat perang 6. Ketentuan pasal 30 Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 memuat kedudukan rakyat dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta sebagai .. a. Kekuatan pendukung c. Komponen tambahan b. Kekuatan pelengkap d. Komponen pendukung
- 74. 63 7. Fungsi NegaraIndonesia yang berkaitan dengan usaha mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia dari segala ancaman dan gangguan adalah .... a. Menegakkan keadilan b. Melaksanakan penertiban c. Melakukan fungsi pertahanan d. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran 8. Perhatikan pernyataan berikut: (1) Melakukan penegakan hukum (2) Melaksanakan operasi militer selain perang (3) Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa (4) Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah (5) Melaksanakan tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional (6) Melaksanakan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (7) Melaksanakan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Peranan TNI sebagai alat pertahanan negara ditunjukan pada pernyataan nomor .... a. (1), (2), (3), dan (4) c. (3), (4), (5), dan (6) b. (2), (3), (4), dan (5) d. (4), (5), (6), dan (7) 9. Contoh peranserta masyarakat dalam upaya pembelaan negara di bidang ekonomi adalah .... a. Ikutserta dalam penanggulangan bencana alam b. Mematuhi norma-norma dan tata tertib yang berlaku di masyarakat c. Menciptakan lapangan pekerjaan yang memberdayakan masyarakat sekitar d. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan di lingkungan masyarakat 10. Untuk mewujudkan keharmonisan kehidupan antar umat beragama, perilaku yang harus diterapkan sebagai wujud partisipasi dalam upaya pembelaan negara adalah .... a. Saling membantu antar pemeluk yang seagama
- 75. 64 b. Menjalankan perintahagama yang dianut dan menjauhi larangannya c. Toleransi, saling menghargai, dan menghormati antar pemeluk beragama d. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan yang dilakukan golongan agama tertentu F. Rangkuman Kesadaran bela negara diartikan sebagai kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara. Bela negara harus dipahami agar setiap warga negara memiliki pemahaman, kesadaran dan kemauan berpartisipasi dalam upaya pembelaan negara. Upaya bela negara dimaknai sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Alasan pembelaan negara menjadi penting dikarenakan: wilayah Indonesia yang luas dengan beragam potensi/kekayaan, menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Fungsi negara dalam kaitannya dengan pembelaan negara mencakup fungsi: melaksanakan penertiban (law and order) atau bertindak sebagai stabilisator, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, melakukan fungsi pertahanan, dan menegakkan keadilan. Bentuk usaha pembelaan negara sangat beragam tidak hanya terbatas dalam bidang militer atau pertahanan keamanan dengan “mengangkat senjata”. Tetapi juga meliputi bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, pendidikan, dan sebagainya. Wujud penyelenggaraan keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dapat dilakukan melalui: Pendidikan Kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI, serta pengabdian sesuai dengan keahlian dan profesi. G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 1. Apa yang anda pahami setelah mempelajari materi diatas? 2. Pengalaman penting apa yang anda peroleh setelah mempelajari materi kesadaran bela negara di Indonesia? 3. Apa manfaat kegiatan pembelajaran ini bagi tugas Bapak/Ibu? 4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pembelajaran ini ?
- 76. 65 KEGIATAN PEMBELAJARAN 7KASUS PELANGGARAN HAM DI INDONESIA Disusun Diana Wulandari, S.Pd. A. Tujuan Pembelajaran Tujuan kegiatan pembelajaran ini peserta diharapkan dapat: 1. menjelaskan pengertian pelanggaran Hak Asasi Manusia sesuai konsep 2. menjelaskan bentuk-bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan baik 3. mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM sesuai fakta 4. menjelaskan berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia sesuai fakta 5. menjelaskan berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di dunia Internasional sesuai fakta B. Indikator Pencapaian Kompetensi Indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran ini adalah: 1. menjelaskan pengertian pelanggaran Hak Asasi Manusia 2. menjelaskan bentuk-bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia 3. mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM 4. menjelaskan berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia 5. menjelaskan berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di dunia Internasional C. Uraian Materi 1. Pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut UU no 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orng termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok
- 77. 66 orang yang dijaminoleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.Dengan demikian pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional. 2. Bentuk-bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia Pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi dalam dua bentuk, sebagai berikut: diskriminasi dan penyiksaan. Berdasarkan sifatnya pelanggaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: pelanggaran HAM berat dan ringan. Pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: a) Kejahatan Genosida. b) Kejahatan terhadap kemanusiaan . 3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran HAM a) Masih belum adanya kesepahaman pada tataran konsep hak asasi manusia antara paham yang memandang HAM bersifat universal dan paham yang memandang setiap bangsa memiliki paham HAM tersendiri. b) Adanya pandangan HAM bersifat individulistik, (dikhotomi antara individualisme dan kolektivisme); c) Kurang berfungsinya lembaga–lembaga penegak hukum. d) Pemahaman belum merata tentang HAM baik dikalangan sipil dan militer. 4. Kasus-Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dapat diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu : a) Kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, ke lompok agama, dengan cara: membunuh anggota kelompok, menciptakan kondisi
- 78. 67 kehidupan kelompok yangakan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok. b) Kejahatan terhadap kemanusian, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain yang melanggarketentuan pokok hukum internasional; Apabila dilihat dari perkembangan sejarah bangsa Indonesia, ada beberapa peristiiwa besar pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dan mendapat perhatian yang tinggi dari pemerintah dan masyarakat Indonesia, seperti : Kasus Tanjung Priok (1984), Kasus terbunuhnya Marsinah, Peristiwa Aceh (1990), Peristiwa penculikan para aktivis politik (1998), Peristiwa kekerasan di Timor Timur pasca jejak pendapat (1999), Kasus Ambon (1999), Kasus Poso (1998 – 2000), Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Selain kasus- kasus besar diatas, terjadi juga pelanggaran Hak Asasi manusia seperti dilingkungan keluarga, dilingkungan sekolah atau pun dilingkungan masyarakat. 5. Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di dunia Internasional Dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, komitmen untuk memenuhi, melindungi HAM serta menghormati kebebasan pokok manusia secara universal ditegaskan secara berulang-ulang. Kasus pelanggaran HAM internasional dapat dibedakan menjadi empat kategori yaitu: Kejahatan genosida (The crime of genocide ), Kejahatan melawan kemanusian (Crime againts humanity), Invasi atau agresi suatu negara ke negara lain (The crime of aggression), Kejahatan perang (War crimes).
- 79. 68 D. Aktivitas Pembelajaran Kegiatan1 (Studi Kasus dan Diskusi Kelompok) Langkah Kegiatan: (1) Peserta diklat dibagi menjadi 4 kelompok (2) Peserta diklat mencari wacana/artikel mengenai kasus pelanggaran HAM. (3) Analisis wacana tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut: 1. Identifikasi wacana/artikel tesebut permasalahan apakah sajakah yang termasuk dalam pelanggaran HAM? Berikan penjelasan/argumentasinya! 2. Klasifikasikan pelanggaran HAM tersebut kedalam bentuk-bentuk pelanggaran HAM sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM! 3. Kaitkan kasus dalam wacana/artikel tersebut dengan hikakat dan pentingnya kesadaran bela negara di Indonesia! 4. Bagaimana seharusnya peran dan fungsi negara dalam penanganan kasus pada wacana/artikel tersebut? Apakah peran dan fungsi negara tersebut sudah dilakukan/dilaksanakan pemerintah? 5. Menurut kelompok Anda, faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam upaya penegakan kasus HAM tersebut? 6. Dalam kasus tersebut, menurut kelompok Anda sikap/perilaku apa saja yang harus dimiliki setiap warga negara dalam upaya penegakan HAM? (4) Setelah selesai, presentasikan hasil diskusi kelompok Anda (5) Perbaiki hasil kerja kelompok Anda jika ada masukan dari kelompok lain E. Latihan/ Kasus /Tugas Soal Pilihan Ganda Pilihlah satu jawaban yang paling tepat 1. Menurut pasal 1 ayat 6 undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pelanggaran hak asasi manusia harus diselesaikan dengan ... a. Kekeluargaan b. Musyawarah antara pelaku dengan korban c. Mediasi yang dilakukan aparat penegak hukum d. Berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku
- 80. 69 2. Salah satupartisipasi masyarakat dalam penegakan HAM antara lain… a. mengadili pelaku pelanggaran HAM b. mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan tentang HAM c. menggusur PKL yang memakan badan jalan d. membuat peraturan yang mengatur HAM 3. Contoh pelanggaran Hak Asasi Manusia kategori kejahatan Genosida adalah ... a. Perampasan hak kepemilikan tanah b. Kesengajaan mencemari lingkungan c. Memusnahkan kelompok agama tertentu d. Larangan hak politik bagi golongan tertentu 4. Contoh perilaku menerima dan melaksanakan hak-hak asasi manusia adalah ... a. Bertanggungjawab atas diri sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa b. Menjalankan kebebasan berserikat dan berkumpul tanpa batas c. Mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku d. Bekerja keras untuk memperjuangkan nasib, harkat, dan martabat pribadi 5. Permasalahan dalam implementasi perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang diakibatkan karena faktor kemajuan informasi dan teknologi adalah ... a. Kurangnya pemanfaatan kecanggihan teknologi dalam mengusung isu-isu HAM b. Keterbatasan pembiayaan dalam menciptakan berbagai inovasi teknologi dan komunikasi c. Kualitas sumber daya manusia Indonesia yang masih belum optimal dalam pendayagunaan iptek d. Minimnya fungsi kontrol dan seleksi terhadap arus informasi dan komunikasi terutama di dunia maya 6. Berikut ini merupakan contoh kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia kategori kejahatan genosida adalah ... a. Kasus pengusiran warga Rohingnya dari wilayah negara Myanmar b. Serangan Amerika Serikat beserta sekutunya ke Irak pada 20 Maret 2003
- 81. 70 c. Serangan udaraIsrael yang mengakibatkan banyak warga sipil Gaza meninggal dan mengalami luka-luka berat d. Tindakan pelanggaran perang yang dilakukan mantan Presiden Irak Saddam Hussein dan mantan Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic pada awal 2006 7. Pandangan bangsa Indonesia mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab tercermin dalam ... a. Keselarasan kewajiban dan tanggung jawab asasi b. Prioritas pada pemenuhan hak asasi sebab bersifat kodrati c. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban asasi d. Pengutamaan kewajiban asasi sebagai esensi dari tanggungjawab asasi manusia 8. Penyebab terbunuhnya Salim Kancil seorang aktivis lingkungan di Lumajang adalah .... a. Pencemaran lingkungan b. Kerusakan ekosistem laut c. Konflik penambangan pasir d. Perselisihan tambang emas 9. Penyebab terjadinya kasus pembunuhan Marsinah seorang aktivis buruh yang bekerja di PT Catur Putra Surya (CPS) Porong, Sidoarjo, Jawa Timur dilatarbelakangi oleh penuntutan ... a. Kenaikan upah buruh b. Pembayaran upah buruh c. Upah jam lembur para buruh d. Penyiksaan buruh oleh pengusaha 10. Kasus pengusiran warga Rohingnya dari wilayah negara Myanmar merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia Internasional kategori kejahatan ... a. Perang b. Agresi c. Genosida d. Kemanusiaan
- 82. 71 F. Rangkuman Adapun bentuk-bentukpelanggaran Hak Asasi Manusia diklsifikasikan dalam dua bentuk, yakni diskriminasi, dan penyiksaan. Sedangkan berdasarkan sifatnya pelanggaran dapat dibedakan menjadi pelanggaran HAM berat (pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan dan sebagainya), dan pelanggaran HAM ringan, (misalnya, kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan yang di sengaja dan sebagainya). Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran ham dikarenakan masih belum adanya kesepahaman pada tataran konsep hak asasi manusia, adanya pandangan ham bersifat individulistik, kurang berfungsinya lembaga– lembaga penegak hukum, pemahaman belum merata tentang ham baik dikalangan sipil maupun militer, yang di klasifikasikan dalam faktor internal dan eksternal. G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut Setelah kegiatan pembelajaran,Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini : 1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi ini? 2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi ini? 3. Apa manfaat materi ini terhadap tugas Bapak/Ibu ? 4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pembelajaran ini ?
- 83. 72 KEGIATAN PEMBELAJARAN 8SISTEM BUDAYA POLITIK INDONESIA Disusun Dr. Suwarno, M.H. A. Tujuan Tujuan yang diharapkan setelah mempelajari materi ini, peserta dapat: 1. Menjelaskan pengertian sistem dan budaya politik di Indonesia sesuai konsep 2. Menjelaskan bentuk-bentuk budaya politik sesuai klasifikasi 3. Memahami bentuk-bentuk budaya politik berdasarkan sikap, nilai, informasi, dan kecapan politik dengan baik 4. Menjelaskan budaya politik berdasarkan sosio kultural indonesia dengan baik 5. Menjelaskan klasifikasi budaya politik di Indonesia dengan baik B. Indikator Pencapaian Kompetensi 1. menjelaskan pengrtian sistem dan budaya politik di Indonesia. 2. menjelaskan bentuk-bentuk budaya politik . 3. memahami bentuk-bentuk budaya politik berdasarkan sikap, nilai, informasi, dan kecakapan politik . 4. menjelaskan budaya politik berdasarkan sosio kultural indonesia. 5. menjelaskan klasifikasi budaya politik di Indonesia. C. Uraian Materi 1. Pengertian Sistem Dan Budaya Politik di Indonesia. Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun, setiap unsur masyarakat berbeda budaya politiknya, seperti antara masyarakat umum dengan para elitnya. Seperti juga di Indonesia, menurut Benedict R. Anderson, kebudayaan indonesia cenderung membagi secara tajam antara kelompok elit dengan kelompok massa. Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi
- 84. 73 yang khas warganegara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap warga negara yang ada di dalam sistem itu. Pengertian budaya politik menurut Pammanentt dan Whittington bahwa dalam membahas budaya politik kita harus memandang dalam dua konsep yaitu budaya politik secara struktural. Memandang budaya politik dalam perspektif kultural artinya melihat budaya politik sebagai bagian dari fenomena politik yang terdiri dari sikap (attitude), orientasi (orientation), kepercayaan (believe), emosi, dan imajinasi dalam masyarakat. Kedua, budaya politik dipandang secara fungsional menentukan perilaku politik. 2. Bentuk-Bentuk Budaya Politik Berdasarkan sikap nilai-nilai informasi dan kecakapan poitik yan dimiliki, maka dapat digolongkan orientasi-orientasi wara negara terhadap kehidupan politik dan pemerintahan negaranya atau dapat digolongnkan kebudayaan politiknya. 1) Budaya politik partisipan, 2). Politik subjek, (kawula) 3). Budaya politik parokial. a. Budaya politik parokial yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. Tipe budaya politik ini umumnya terdapat pada masyarakat suku Afrika atau masyarakat pedalaman di Indonesia. b. Budaya politik kaula (subjek),yaitu budaya politik yang masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif. c. Budaya politik partisipan,yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik. 3. Bentuk-Bentuk Budaya Politik Berdasarkan Sikap, Nilai, Informasi, Dan Kecapan Politik. Berdasarkan nilai, sikap, informasi, dan kecakapan politik yang dimiliki, orientasi warga negara terhadap kehidupan politik dan pemerintahan negaranya (budaya politiknya) dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) tipe, yaitu diuraikan sebagai berikut : 1) Budaya Politik Parokial (Parochial Political Culture)
- 85. 74 2) Budaya PoltikSubjek (Subject Political Culture) 3) Budaya Politik Partisipan (Participant Political Culture) 4. Budaya Politik Berdasarkan Sosio Kultural Indonesia. Suka atau tidak suka, budaya politik yang konsepnya diperkenalkan pertama kali oleh Gabriel A. Almond dalam Journal of Politics, 18, 1956, adalah kata kunci yang sering digunakan dalam pembicaraan politik di Indonesia.(Profil Budaya Politik Indensia : 1991) Budaya politik, merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khas. Secara umum budaya politik diartikan sebagai pola tingkah laku individu (warga negara) dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem Politik. Realitas yang ditemukan dalam budaya politik, ternyata memiliki beberapa variasi. Untuk penggolongan budaya politik secara khusus, ada yang berdasarkan pada sikap yang ditunjukan, berdasarkan sikap terhadap tradisi dan perubahan dan ada yang berdasarkan orientasi politiknya. Budaya politik dimana pemikiran berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai, berusaha mencari konsensus yang wajar yang mana selalu membuka pintu untuk bekerja sama. Sikap netral atau kritis terhadap ide orang, tetapi bukan curiga terhadap orang. 5. Klasifikasi Budaya Politik Di Indonesia Masyarakat merupakan gabungan dari ketiga klafikasi tersebut diatas. Tentang klasifikasi budaya politik di dalam masyarakat lebih lanjut oleh Almond (Halking, 2010 : 76-79), adalah sebagai berikut : a. Budaya Politik Parokhial (Parochial Political Culture). b. Budaya Politik Kaula/Subjek (Subjek Political Culture). c. Budaya Politik Partipan (Participant Political Culture). D. Aktivitas Pembelajaran Model pembelajaran yang digunakan adalah model discovery learning. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 1. Stimulation (memberi stimulus). Pada kegiatan ini mentor/fasilitator memberikan stimulan, dapat berupa bacaan, atau gambar, atau situasi, sesuai dengan materi pembelajaran/topik/tema yang akan dibahas, sehingga
- 86. 75 peserta mendapat pengalamanbelajar mengamati pengetahuan konseptual melalui kegiatan membaca, mengamati situasi atau melihat gambar. 2. Problem Statement (mengidentifikasi masalah). Dari tahapan tersebut, peserta diharuskan menemukan permasalahan apa saja yang dihadapi, sehingga pada kegiatan ini peserta didik diberikan pengalaman untuk menanya, mencari informasi, dan merumuskan masalah. 3. Data Collecting (mengumpulkan data). Pada tahapan ini peserta diberikan pengalaman mencari dan mengumpulkan data/informasi yang dapat digunakan untuk menemukan solusi pemecahan masalah yang dihadapi. Kegiatan ini juga akan melatih ketelitian, akurasi, dan kejujuran, serta membiasakan peserta untuk mencari atau merumuskan berbagai alternatif pemecahan masalah, jika satu alternatif mengalami kegagalan. 4. Data Processing (mengolah data). Kegiatan mengolah data akan melatih peserta untuk mencoba dan mengeksplorasi kemampuan pengetahuan konseptualnya untuk diaplikasikan pada kehidupan nyata, sehingga kegiatan ini juga akan melatih keterampilan berfikir logis dan aplikatif. 5. Verification (memferifikasi). Tahapan ini mengarahkan peserta untuk mengecek kebenaran atau keabsahan hasil pengolahan data, melalui berbagai kegiatan, antara lain bertanya kepada teman, berdiskkusi, atau mencari sumber yang relevan baik dari buku atau media, serta mengasosiasikannya sehingga menjadi suatu kesimpulan. 6. Generalization (menyimpulkan). Pada kegiatan ini peserta digiring untuk menggeneralisasikan hasil simpulannya pada suatu kejadian atau permasalahan yang serupa. E. Latihan/Kasus/Tugas Buatlah peta konsep terkait dengan sistem dan budaya politik di Indonesia! F. Rangkuman Budaya politik adalah aspek politik dari nilai- nilai yang terdiri atas pengetahuan adat istiadat, takhayul, dan mitos. Semuanya di kenal dan di ketahui oleh sebagian besar masyarakat.Budaya politik tersebut memberikan alasan rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain.
- 87. 76 Bentuk-bentuk budaya politikdi Indonesia adalah sebagai berikut: budaya politik parokial, kaula, dan partisipan. G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut Setelah kegiatan pembelajaran, Saudara dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini: 1. Apa yang Saudara pahami setelah mempelajari materi ini? 2. Pengalaman penting apa yang Saudara peroleh setelah mempelajari materi ini? 3. Apa manfaat materi ini terhadap tugas Saudara? 4. Apa rencana tindak lanjut Saudara setelah kegiatan pembelajaran ini?
- 88. 77 KEGIATAN PEMBELAJARAN 9HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL Disusun Drs. H. M. Ilzam Marzuk, M.A.Educ A. Tujuan Tujuan kegiatan pembelajaran ini, peserta dapat: 1. Memahami konsep hukum internasional sesuai teori 2. Memahami pentingnya perjanjian internasional bagi Indonesia sesuai hakikat B. Indikator Pencapaian Kompetensi 1. Menjelaskan pengertian hukum internasional 2. Menjelaskan pentingnya hukum internasional 3. Menjelaskan sumber hukum internasional 4. Menjelaskan Peradilan Internasional 5. Menjelaskan pengertian perjanjian internasional 6. Menjelaskan pentingnya perjanjian internasional 7. Menjelaskan asas-asas perjanjian internasional 8. Menjelaskan tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional 9. Mendeskripsikan proses pembuatan perjanjian internasional 10. Menjelaskan berlakunya dan berakhirnya pernjanjian internasional 11. Mengidentifikasi jenis-jenis perjanjian internasional C. Uraian Materi 1. Pengertian Hukum Internasional Pengertian hukum internasional menurut Moctar Kusumaatmadja (1982:3) adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara, antara negara dengan negara dan negara dengan subyek hukum lain bukan negara. Hukum Internasional dibedakan antara hukum internasional publik dengan hukum internasional privat (hukum perdata internasional).
- 89. 78 Hukum internasional memilikiruang lingkup yang sangat luas mengatur hubungan antar bangsa-antar negara yang dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional. Tujuan setiap perjanjian internasional adalah meletakkan kewajiban dan hak bagi negara-negara yang terikat perjanjian secara tepat dan seimbang dan masing-masing negara tetap saling menghormati kewajiban dan haknya. Suatu perjanjian internasional baru memiliki kekuatan hukum internasional yang mengikat negara-negara yang bersangkutan setelah ada ratifikasi dari parlemen masing-masing negara. Misalnya dalam konferensi London tahun 1971 antara negara Inggris, Perancis, Rusia, Italia dan Turki telah ditentukan kesepakatan bahwa negara-negara tersebut mengakui bahwa perjanjian internasional.. Jadi konferensi London 1971 tersebut pada prinsipnya mengumumkan bahwa semua negara yang tidak membuat suatu perjanjian internasional wajib taat pada isi perjanjian internasional dan tidak boleh ingkar janji secara sepihak. 2. Pentingnya Hukum Internasional Hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah yang sangat diperlukan untuk mengatur sebagian besar hubungan-hubungan antar negara. Hukum internasional merupakan persoalan keperluan hubungan timbal balik antar negara-negara. 3. Sumber Hukum Internasional a. Sumber-sumber hukum internasional dalam arti material b. Sumber hukum internasional dalam arti formal. Menurut pasal 38 (1) Statute, Mahkamah Internasional Court of Justice diperintahkan dalam menyelesaikan atau memutuskan sengketa internasional harus sesuai dengan hukum internasional dengan menerapkan atau mempergunakan sumber-sumber sebagai berikut: 1) Traktat-traktat atau perjanjian-perjanjian internasional atau konvensi- konvensi internasional. 2) Kebiasaan-kebiasaan internasional. 3) Prinsip-prinsip atau asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa- bangsa beradab.
- 90. 79 4) Keputusan-keputusan pengadilandan ajaran para sarjana. Sumber hukum menurut pasal 38 (1) Piagam Mahkamah Internasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1) Sumber hukum utama (primer) meliputi: a)Perjanjian Internasional; b) Kebiasaan - Kebiasaan Internasional; c) Asas-asas hukum Umum 2) Sumber hukum tambahan (subsider) yang meliputi: (a) Keputusan Pengadilan ; (b)Pendapat-pendapat para sarjana Sumber-sumber hukum formal didefinisikan sebagai bahan-bahan aktual darimana seorang ahli hukum menentukan kaidah-kaidah hukum yang berlaku terhadap keadaan tertentu. bahan-bahan aktual tersebut dimasukkan ke dalam lima kategori, yaitu istilah kebiasaan (custom) dan adat istiadat (usage), traktat- traktat, keputusan-keputusan Yudisial dan pengadilan arbetrasi, karya-karya Hukum, keputusan-keputusan atau ketetapan-ketetapan organisasi Lembaga Internasional atau Konferensi-Konferensi Internasional. 4. Pengertian Lembaga Peradilan Internasional Penyelesaian sengketa-sengketa internasional sedini mungkin dengan cara seadil-adilnya bagi para pihak yang terlibat merupakan tujuan hukum internasional. Sengketa-sengketa internasional mencakup bukan hanya sengketa antara negara-negara, melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional. Cara-cara penyelesaian damai atau bersahabat dapat dilakukan melalui a. Arbitrasi (arbitration) b. Penyelesaian Yudicial (Judicial Settlement) c. Negosiasi, jasa baik (good affices), mediasi, konsiliasi d. Penyelidikan (inquiry) e. Penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB. Cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan apabila Negara-negara tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa- sengketa mereka secara persahabatan maka cara pemecahan yang mungkin adalah melalui cara-cara kekerasan. Prinsip-prinsip cara penyelesaian melalui kekerasan adalah : a. Perang dan tindakan senjata non perang. b. Retorsi (retorsion)
- 91. 80 c. Tindakan-tindakan pembalasan(repraisals) d. Blokade secara damai (peace blockade) e. Intervensi (intervention). 5. Proses peradilan internasional a. Pengajuan penyelesaian sengketa di Mahkamah Internasional b. Persidangan di Mahkamah Internasional Persidangan di Mahkamah Internasional menggunakan dua cara yaitu secara tertulis dan secara lisan yang dilaksanakan secara fleksibel, sehingga memungkinkan para pihak yang bertikai memberikan penekanan dalam kasusnya. 1) Prosedur Persidangan Tertulis 2) Prosedur Persidangan Lisan 6. Putusan Mahkamah Internasional Ada 3 cara sebuah kasus mencapai suatu kesimpulan putusan Mahkamah Internasional, yaitu: a. Perdamaian di antara para pihak. b. Tidak dilanjutkan, karena Negara pemohon tidak akan meneruskan persidangan. c. Putusan yaitu Mahkamah Internasional. 7. Perjanjian Internasional Pengertian Menurut UU no. 24 tahun 2004, Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hokum. Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antarnegara dalam menjalin hubungan internasional sebagai pengatur batasan-batasan dalam kerjasamanya dan juga menghasilkan hak dan kewajiban yang harus bisa dipertanggungjawabkan oleh negara-negara tersebut. 8. Tahap Penyusunan Perjanjian Internasional
- 92. 81 Perundingan adalah tahappertama yang dilakukan sebelum diadakannya perjanjian. Perundingan bisa dilakukan oleh perwakilan diplomat yang memiliki surat kuasa penuh dari pemerintah, bisa juga kepala pemerintah langsung. Setelah diadakan perundingan, selanjutnya penandatanganan yang mana yang akan dijadikan perjanjian. Penandatanganan bisa dilakukan oleh duta besar, anggota legislatif maupun eksekutif. 9. Pembatalan dan Berakhirnya Perjanjian Hal-hal yang menyebabkan dibatalkannya suatu perjanjian antara lain: terjadinya pelanggaran, adanya kecurangan, ada pihak yang dirugikan, adanya ancaman dari sebelah pihak. Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian yakni: punahnya salah satu pihak, habisnya masa perjanjian, salah satu pihak ingin mengakhiri dan disetujui oleh pihak kedua, adanya pihak yang dirugikan oleh pihak yang lain, telah tercapai tujuan dari perjanjian itu 10. Klasifikasi Perjanjian Internasional a. Berdasarkan Subjeknya b. Berdasarkan Isinya c. Berdasarkan Proses/tahapan Pembentukannya. d. Berdasarkan Fungsinya. D. Aktivitas Pembelajaran Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup : 1. Aktivitas individu, meliputi : a. Memahamai dan mencermati materi diklat b. Mengerjakan latihan tugas, menyelesaikan masalah/kasus pada setiap kegiatan belajar, menyimpulkan c. Melakukan refleksi 2. Aktivitas kelompok, meliputi : a. mendiskusikan materi b. bertukar pengalaman dalam melakukan penyelesaian masalah / c. melaksanakan refleksi
- 93. 82 E. Latihan/ Kasus/Tugas F. Rangkuman Hukum Internasional adalah aturan mengenai perjanjian internasional yang wajib ditaati oleh negara-negara dan lembaga-lembaga internasional atau merupakan aturan pokok yang berlaku bagi semua negara yang melakukan berbagai macam tindakan internasional. Sumber Hukum Internasional dibedakan menjadi dalam arti material dan formal. Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antarnegara dalam menjalin hubungan internasional sebagai pengatur batasan-batasan dalam kerjasamanya dan juga menghasilkan hak dan kewajiban yang harus bisa dipertanggungjawabkan oleh negara-negara tersebut. Tahap penyusunan perjanjian internasional: perundingan yang dilakukan oleh perwakilan diplomat yang memiliki surat kuasa penuh dari pemerintah, yang dapat dilakukan kepala pemerintah langsung. Setelah diadakan perundingan, selanjutnya Penandatanganan yang mana yang akan dijadikan perjanjian. Penandatanganan bisa dilakukan oleh duta besar, anggota legislatif maupun eksekutif. Selanjutnya Pengesahan yang akan dilakukan oleh kepala pemerintahan dan anggota DPR dengan diadakannya rapat terlebih dahaulu. biasanya hal ini dilakukan untuk masalah yang sangat penting dan mencakup masalah orang banyak. Perjanjian Internasional secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi Perjanjian bilateral dan multilateral. G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini: 1.Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi ini? Diskusi Kelompok : Diskripsikan : 1. Proses Pengadilan terhadap pelanggaran Hukum Internasional 2. Proses penyusunan Perjanjian Internasional
- 94. 83 2.Pengalaman penting apayang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi ini? 3.Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu lakukan setelah kegiatan pembelajaran ini ?
- 95. 84 KEGIATAN PEMBELAJARAN 10LANGKAH- LANGKAH PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM PEMBELAJARAN PPKN Disusun Drs. Ilzam Marzuk, M.A.Educ. A. Tujuan Melalui langkah-langkah pendekatan saintifik, peserta dapat : 1. Menjelaskan pengertian pendekatan saintifik sesuai dengan keilmuan. 2. Menguraikan tahapan pendekatan saintifik sesuai dengan kaidahnya. 3. Menjelaskan hubungan pendekatan saintifik dengan pembelajaran kolaboratif sesuai keilmuan. B. Indikator Pencapaian Kompetensi 1. Menjelaskan pengertian pendekatan saintifik 2. Menguraikan alasan digunakan pendekatan saintifik 3. Menguraikan tahapan pelaksanaan pendekatan saintifik 4. Menjelaskan hubungan pendekatan saintifik dengan pembelajaran kolaboratif C. Uraian Materi Langkah-Langkah Pendekatan Saintifik Dalam Pembelajaran PPKn Kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan ilmiah dalam pembelajaran. Pendekatan ilmiah diyakini sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Dalam pendekatan atau proses kerja yang memenuhi kriteria ilmiah, para ilmuan lebih mengedepankan pelararan induktif (inductive reasoning) ketimbang penalaran deduktif (deductive reasoning). Penalaran deduktif melihat fenomena umum untuk kemudian menarik simpulan yang spesifik. Sebaliknya, penalaran induktif memandang fenomena atau situasi spesifik untuk kemudian menarik simpulan secara keseluruhan, dengan menempatkan bukti-bukti spesifik ke dalam relasi idea yang lebih luas. Pendekatan
- 96. 85 ilmiah/metode ilmiah merujukpada teknik-teknik investigasi atas suatu atau beberapa fenomena atau gejala, memperoleh pengetahuan baru, atau mengoreksi dan memadukan pengetahuan sebelumnya. Untuk dapat disebut ilmiah, metode pencarian (method of inquiry) harus berbasis pada bukti-bukti dari objek yang dapat diobservasi, empiris, dan terukur dengan prinsip-prinsip penalaran yang spesifik. Karena itu, metode ilmiah umumnya memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi atau ekperimen, mengolah informasi, menganalisis, memformulasi, dan menguji hipotesis. Proses pembelajaran saintifik, terdiri atas lima pengalaman belajar pokok yaitu: (1) 1. mengamati; (2) menanya; (3) mengumpulkan informasi; (4) mengasosiasi; dan (5) mengomunikasikan. Kelima pembelajaran pokok tersebut dapat dirinci dalam berbagai kegiatan belajar sebagaimana berikut. 1. Mengamati Kegiatan belajar yang dilakukan dalam proses mengamati adalah: membaca, mendengar, menyimak, melihat (tanpa atau dengan alat). Kompetensi yang dikembangkan adalah: melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi. Kegiatan mengamati dalam pembelajaran dilakukan dengan langkah-langkah seperti berikut ini. a. Menentukan objek apa yang akan diobservasi b. Membuat pedoman observasi sesuai dengan lingkup objek yang akan diobservasi c. Menentukan secara jelas data apa yang perlu diobservasi, baik primer maupun sekunder d. Menentukan di mana tempat objek yang akan diobservasi e. Menentukan cara dan melakukan pencatatan atas hasil observasi, seperti menggunakan buku catatan, kamera, tape recorder, video perekam, dan alat-alat tulis lainnya. Praktik observasi dalam pembelajaran hanya akan efektif jika peserta didik dan guru melengkapi diri dengan alat-alat pencatatan. Secara lebih luas, alat atau instrumen yang digunakan dalam melakukan observasi, dapat berupa daftar cek (checklist), skala rentang (rating scale), catatan anekdot (anecdotal record), catatan berkala, dan alat mekanikal (mechanical device).
- 97. 86 2. Menanya Kegiatan belajarmenanya dilakukan dengan cara: mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik). Kriteria pertanyaan yang baik adalah: (a) singkat dan jelas, (b) menginspirasi jawaban, (c) memiliki focus, (d) bersifat probing atau divergen, (e) bersifat validatif atau penguatan, (f) memberi kesempatan peserta didik untuk berpikir ulang, (g) merangsang peningkatan tuntutan kemampuan kognitif, (h) merangsang proses interaksi Pertanyaan guru yang baik dan benar menginspirasi peserta didik untuk memberikan jawaban yang baik dan benar pula. Guru harus memahami kualitas pertanyaan, sehingga menggambarkan tingkatan kognitif seperti apa yang akan disentuh, mulai dari yang lebih rendah hingga yang lebih tinggi. 3. Mengumpulkan informasi/ Eksperimen (Mencoba) Mengumpulkan informasi/eksperimen, kegiatan pembelajarannya antara lain: (a) melakukan eksperimen; (b) membaca sumber lain selain buku teks;(c) mengamati objek/ kejadian/aktivitas; dan (f) wawancara dengan narasumber. 4. Mengasosiasi/mengolah informasi . 5. Mengomunikasikan Gambar 3 Hasil Penelitian Vigotsky Kegiatan belajar mengomunikasikan adalah menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Dalam kegiatan Mengomunikasikan dapat dilakukan pembelajaran kolaboratif.
- 98. 87 Dalam situasi kolaboratifitu, peserta didik berinteraksi dengan empati, saling menghormati, dan menerima kekurangan atau kelebihan masing-masing. Dengan cara semacam ini akan tumbuh rasa aman, sehingga memungkin peserta didik menghadapi aneka perubahan dan tuntutan belajar secara bersama-sama. Hasil penelitian Vjgotsky membuktikan bahwa ketika peserta didik diberi tugas, mereka akan bekerja sebaik-baiknya ketika bekerjasama atau berkolaborasi dengan temannya. Seperti termuat dalam gambar, Vygostsky mengemukakan tiga wilayah yang tergamit dalam ZPD yang disebut dengan “cannot yet do”, “can do with help“, dan “can do alone“. ZPD merupakan wilayah “can do with help”yang sifatnya tidak permanen, jika proses pembelajaran mampu menarik peserta didik dari zona tersebut dengan cara kolaborasi atau pembelajaran kolaboratif. Ada empat sifat kelas atau pembelajaran kolaboratif. Dua sifat berkenaan dengan perubahan hubungan antara guru dan peserta didik. Sifat ketiga berkaitan dengan pendekatan baru dari penyampaian guru selama proses pembelajaran. Sifat keempat menyatakan isi kelas atau pembelajaran kolaboratif. D. Aktivitas Pembelajaran LANGKAH PEMBELAJ ARAN KEGIATAN BELAJAR KOMPETENSI YANG DIKEMBANGKAN Mengamati Menyimak, melihat fenomena proses pembelajaran selama ini (konvensional). Mendengar dan membaca pendekatan saintifik. Melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi pembelajaran konvensional dan pendekatan saintifik. Menanya Mengajukan pertanyaan tentang pendekatan saintifik yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) Mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat Mengumpul kan informasi/ - Melakukan eksperimen - Membaca sumber lain selain buku teks pendekatan saintifik. Mengembangkan sikap teliti, jujur,sopan, menghargai pendapat
- 99. 88 LANGKAH PEMBELAJ ARAN KEGIATAN BELAJAR KOMPETENSI YANG DIKEMBANGKAN eksperimen-Mengamati objek/ kejadian/ - Aktivitas - Wawancara dengan narasumber orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan Mengasosi asikan/ mengolah informasi - Mengolah informasi pendekatan saintifik yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan/eksperimen mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi pendekatan saintifik. - Mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan . Mengomuni kasikan Menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan pendekatan saintifik berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya Mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis,. E. Latihan/ Kasus /Tugas Setelah mempelajari pendekatan saintifik, maka buatlah contoh penerapan pendekatan saintifik ! F. Rangkuman Pendekatan Saintifik merupakan serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi atau ekperimen, mengolah informasi atau data, menganalisis, kemudian memformulasi, dan menguji hipotesis. Proses pembelajaran saintifik, terdiri atas lima pengalaman belajar pokok yaitu: 1. Mengamati; 2. Menanya; 3. Mengumpulkan informasi; 4. Mengasosiasi; dan 5. Mengomunikasikan. Langkah Pembelajaran Dalam Pendekatan Saintifik LANGKAH PEMBELAJARAN KEGIATAN BELAJAR Mengamati Membaca, mendengar, menyimak, melihat (tanpa atau dengan alat)
- 100. 89 LANGKAH PEMBELAJARAN KEGIATAN BELAJAR Menanya Mengajukanpertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan. Mengumpulkan informasi/ eksperimen - Melakukan eksperimen - Mengamati objek/ kejadian/ - Wawancara dengan narasumber Mengasosiasikan/ mengolah informasi - Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan baik hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Mengomunikasikan Menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, Dalam salah satu langkah pendekatan saintifik yaitu kegiatan Mengomunikasikan dapat dilakukan melalui pembelajaran kolaboratif. G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut Setelah mempelajari pendekatan saintifik, dimohon untuk menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) (format tindak lanjut terlampir). Format Rencana Tindak Lanjut NO RENCANA KEGIATAN TANGGAL PELAKSANAAN SASARAN
- 101. 90 KEGIATAN PEMBELAJARAN 11PEMBELAJARAN AKTIF, KREATIF, EFEKTIF, DAN MENYENANGKAN (PAKEM) Disusun Drs. Ilzam Marzuk, M.A.Educ. A. Tujuan Peserta diklat mampu memahami metode pembelajaran yang lebih memberdayakan peserta didik, serta membuat siswa berpikir kritis dan inovatif. B. Indikator Pencapaian Kompetensi 1. Mendeskrikpsikan pendekatan, strategi dan metode pembelajaran 2. Menjelakan konsep dasar PAKEM 3. Mengidentifikai alasan penerapan PAKEM 4. Mengidentifikasi karakteristik PAKEM 5. Menjelaskan prinsip PAKEM C. Uraian Materi 1. Pendekatan, Strategi Dan Metode Tiga model pembelajaran sesuai Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 adalah model pembelajaran Discovery (Discovery Learning), model pembelajaran berbasis permasalahan (Problem Based Learning), dan model pembelajaran berbasis projek (Project Based Learning). Selain ketiga model tersebut seorang guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas dituntut untuk memehami pendekatan/teknik pembelajaran yang lebih memberdayakan/ mengaktifkan peserta didik. Pendekatan (approach), menurut T. Raka Joni, menunjukan cara umum dalam memandang permasalahan atau obyek kajian, sehingga
- 102. 91 berdampak, ibarat seorangyang memakai kacamata dengan warna tertentu di dalam memandang alam sekitar. Ketepatan dalam pemilihan suatu pendekatan akan menjadi pedoman atau orientasi dalam pemilihan komponen kegiatan pembelajaran lainnya terutama strategi dan metode pembelajaran. Adapun pendekatan yang sedang berkembang saat ini dan yang secara rinci akan dibahas adalah pendekatan PAKEM dan Contectual Teaching and Learning (CTL). Strategi (strategy), menurut T Raka Joni adalah ilmu dan kiat dalam memanfaatkan segala sumber yang dimiliki dan/atau yang dapat dikerahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. A.J. Romiszowski berpendapat bahwa strategi adalah suatu pandangan umum tentang rangkaian tindakan yang diadaptasi dari perintah-perintah terpilih untuk metode pembelajaran Sehingga dalam setiap langkah strategi yang mencerminkan suatu metode pembelajaran, mendorong Ivor K. Davies untuk memaknai bahwa strategi merupakan metode dalam arti luas yang menggambarkan cara mengajarkan d . Pendapat Tardif dalam Muhibbin Syah bahwa metode sebagai cara yang berisi prosedur baku untuk melaksanakan kegiatan penyajian materi pelajaran kepada peserta didik. Adapun macam-macam metode adalah sebagai berikut : Metode ceramah, metode tanya-jawab, metode diskusi, metode pemberian tugas (PR), metode demonstrasi, metode karyawisata, metode simulasi. Di samping pendekatan, strategi dan metode pembelajaran tersebut, dalam pelaksanaan pembelajaran dikenal juga istilah teknik dan model. Teknik (technic), menurut T Raka Joni menunjukan keragaman khas dalam mengaplikasikan suatu metode sesuai dengan latar (setting) tertentu, seperti kemampuan dan kebiasaan guru, ketersediaan sarana dan prasarana sekolah, kemampuan dan kesiapan peserta didik, dan sebagainya. Model, menurut Soeparman Kardi dan Mohamad Nur mempunyai makna lebih luas daripada strategi, metode atau prosedur, karena mencakup suatu pendekatan yang luas dan menyeluruh. Ketepatan dalam penggunaan pendekatan, strategi dan metode selama kegiatan pembelajaran berlangsung sangat menentukan terciptanya kondisi
- 103. 92 yang kondusif, menyenangkan,sehingga memberikan peluang bagi peserta didik memperoleh kemudahan untuk mempelajari bahan pengetahuan yang disajikan. Beberapa kriteria dalam menentukan pilihan terhadap pendekatan, strategi dan metode yang akan digunakan, yaitu: a. Kompetensi yang ingin dicapai melalui pembelajaran b. Bahan pengetahuan yang akan disajikan melalui pembelajaran dan c. Karakteristik siswa. 2. Konsep Dasar Pakem PAKEM adalah sebuah pendekatan yang memungkinkan peserta didik mengerjakan kegiatan yang beragam untuk mengembangkan keterampilan, sikap dan pemahaman dengan penekanan belajar sambil bekerja, sementara guru menggunakan berbagai sumber dan alat bantu belajar termasuk pemanfaatan lingkungan supaya pembelajaran lebih menarik, menyenangkan dan efektif. Belajar aktif adalah suatu sistem belajar mengajar yang menekankan keaktifan siswa secara fisik, mental, intelektual dan emosional guna memperoleh hasil belajar yang berupa perpaduan antaraa aspek kognitif, afektif dan psikomotorik (Rochman Natawidjaja, 1985) . Keaktifan siswa tidak saja dalam menerima informasi tetapi juga dalam memproses informasi tersebut secara efektif, otak membantu melaksanakan refleksi baik secara eksternal maupun internal. Belajar secara pasif tidak “hidup”, karena siswa mengalami proses tanpa rasa ingin tahu, tanpa pertanyaan dan tanpa daya tarik pada hasil, sedang secara aktif siswa dituntut mencari sesuatu sehingga dalam pembelajaran seluruh potensi siswa akan terlibat secara optimal. 3. Alasan Penerapan Pakem Terdapat dua alasan pembelajaran PAKEM diterapkan di Indonesia yaitu: a. PAKEM memungkinkan peserta didik dan guru sama-sama aktif terlibat dalam pembelajaran. b. PAKEM memungkinkan peserta didik dan guru sama-sama kreatif.
- 104. 93 4.Karakteristik Pakem Pembelajaran aktifmenunjuk pada prakarsa siswa dalam berperan untuk melakukan serangkaian kegiatan yang diciptakan oleh guru. Pembelajaran kreatif menunjuk pada kreativitas dan inovasi berpikir. Pembelajaran efektif menunjuk pada kualitas hasil yang telah diupayakan Pembelajaran yang menyenangkan menunjuk pada kondisi’ Kondisi ini amat berpengaruh terhadap kadar keatifan, kreativitas dan inovatif siswa dalam belajar yang membuahkan hasil belajar yang berkualitas. Prinsip Pakem Terdapat empat prinsip dalam Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan yaitu: (a) mengalami, (b) interaksi, (c) komunikasi, (d) refleksi. Contoh Teknik Pembelajaran yang dapat digunakan adalah Jigsaw, Numbered Heads Together, Think Pair Share, dan teknik pembelajaran cooperative learning lainnya. D. Aktivitas Pembelajaran Pelaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan andragogi lebih mengutamakan pengungkapan kembali pengalaman peserta diklat menganalisis, menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenamgkan dan bermakna. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup : 1. Aktivitas individu, meliputi : a. Memahmai dan mencermati materi diklat b. Mengerjakan latihan tugas, menyelesaikan masalah/kasus pada setiap kegiatan belajar;menyimpulkan c. Melakukan refleksi 2. Aktivitas kelompok, meliputi : a. mendiskusikan materi pelathan. b. bertukar pengalaman dalam melakukan penyelesaian masalah c. melaksanakan refleksi
- 105. 94 E. Latihan/Kasus/Tugas Diskusi Kelompok F.Rangkuman PAKEM merupakan model pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dan guru sama-sama kreatif. Guru berupaya kreatif dengan mencoba berbagai cara untuk melibatkan peserta didik dalam pembelajaran. Peserta didik juga dituntut kreatif pula dalam berinteraksi dengan sesama teman, guru maupu berbagai sumber belajar sehingga akhirnya hasil belajar dapat diperoleh sesuai dengan kompetensi yang diharapkan Terdapat empat prinsip dalam Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan yaitu: 1. Mengalami 2. Interaksi 3. Komunikasi 4. Refleksi G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut Setelah kegiatan pembelajaran,Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini: 1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi ini? 2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi ini? 3. Apa manfaat materi ini terhadap tugas Bapak/Ibu ? 4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu lakukan setelah kegiatan pembelajaran ini ? Perbedaan Antara Pendekatan, Strategi, Metode, Teknik, dan Model Pembelajaran
- 106. 95 KEGIATAN PEMBELAJARAN 12LANGKAH- LANGKAH PENILAIAN PEMBELAJARAN PPKn Disusun Drs. Ilzam Marzuk, M.A.Educ. A. Tujuan Tujuan yang hendak dicapai melalui materi ini adalah peserta dapat memahami penilaian autentik sesuai dengan permendikbud No. 104 Tahun 2014 dan dapat mengaplikasikan pada proses belajar mengajar di kelas. B. Indikator Pencapaian Kompetensi 1. Membuat rubrik penilaian kompetensi sikap 2. Membuat rubrik penilaian kompetensi pengetahuan 3. Membuat rubrik penilaian kompetensi ketrampilan C. URAIAN MATERI Penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (input), proses,dan keluaran (output) pembelajaran. Ruang lingkup penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang.. Penilaian otentik memandang penilaian dan pembelajaran secara terpadu, dan mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah. Penilaian kurikulum 2013 menggunakan berbagai cara dan kriteria holistik (kompetensi utuh merefleksikan sikap, keterampilan dan pengetahuan). a. Penilaian Kompetensi Sikap Penilaian kompetensi sikap dalam pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari suatu program pembelajaran. Penilaian sikap juga merupakan aplikasi suatu standar atau sistem pengambilan keputusan
- 107. 96 terhadap sikap. Kegunaanutama penilaian sikap sebagai bagian dari pembelajaran adalah refleksi (cerminan) pemahaman dan kemajuan sikap peserta didik secara individual. Kurikulum 2013 membagi kompetensi sikap menjadi dua, yaitu sikap spiritual, dan sikap sosial . Penilaian sikap dapat dilakukan melalui beberapa cara antara lain: 1. Teknik observasi Observasi merupakan salah satu teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan instrumen yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Pedoman observasi dilengkapi juga dengan rubrik dan petunjuk penyekoran. Rubrik memuat petunjuk/uraian dalam penilaian skala atau daftar cek. Sedangkan petunjuk penyekoran memuat cara memberikan skor dan mengolah skor menjadi nilai akhir. Contoh Instrumen beserta Rubrik Penilaian dari Observasi sebagai berikut: Lembar penilaian kegiatan diskusi dalam mata pelajaran PPKn Mata Pelajaran : PPKn Kelas/Semester : Topik/Subtopik : Berikan skor pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan terhadap peserta didik selama kegiatan . 1. jika tidak pernah berperilaku dalam kegiatan, 2. jika kadang-kadang berperilaku dalam kegiatan , 3. jika sering berperilaku dalam kegiatan , 4. jika selalu berperilaku dalam kegiatan No Nama Siswa Disiplin Tanggung jawab Kerjasama Kreatif ilmiah Jumlah Skor 1. ..................... 2. 2. Penilaian Diri Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya.. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri menggunakan daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang disertai rubrik.
- 108. 97 Contoh Rubrik PenilaianDiri 3. Penilaian antar peserta didik Penilaian teman sebaya atau antarpeserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar pengamatan antar peserta didik. Format yang digunakan untuk penilaian sejawat dapat menggunakan format seperti contoh pada penilaian diri. Format Penilaian antar peserta didik NO PERNYATAAN Skor 4 3 2 1 1 Teman saya berkata benar, apa adanya kepada orang lain 2 Teman saya mengerjakan sendiri tugas-tugas sekolah 3 Teman saya mentaati peraturan (tata-tertib) yang diterapkan 4, Dst…… Keterangan : 4 = Selalu, 3 = Sering ,2 = Jarang, 1 = Sangat jarang Nama : ---------------------------- Nama-nama anggota kelompok : ---------------------------- Kegiatan kelompok : ---------------------------- Isilah pernyataan berikut dengan jujur. Untuk No. 1 dengan angka 4 - 1 didepan tiap pernyataan: 4 : selalu 2 : kadang-kadang 3 : sering 1 : tidak pernah 1.--- Selama diskusi saya mengusulkan ide kepada kelompok untuk didiskusikan 2.--- Ketika kami berdiskusi, setiap peserta didik diberi kesempatan mengusulkan sesuatu 3.--- Semua anggota kelompok kami melakukan sesuatu selama kegiatan 4.--- Tiap orang sibuk dengan yang dilakukannya dalam kelompok saya 5. Selama kerja kelompok, saya…. ---- mendengarkan orang lain ---- mengacaukan kegiatan
- 109. 98 4. Penilaian Jurnal Jurnalmerupakan kumpulan rekaman catatan guru dan/atau tenaga kependidikan di lingkungan sekolah tentang sikap dan perilaku positif atau negatif, selama dan di luar proses pembelajaran mata pelajaran. Petunjuk pengisian jurnal (diisi oleh guru): a) Tulislah identitas peserta didik yang diamati b) Tulislah tanggal pengamatan. c) Tulislah aspek yang diamati oleh guru. d) Ceritakan kejadian-kejadian yang dialami oleh Peserta didik Format Penilain Jurnal b. Penilaian Kompetensi Pengetahuan 1. Tes tertulis. Bentuk soal tes tertulis, yaitu: a. memilih jawaban, dapat berupa: pilihan ganda, dua pilihan (benar - salah, ya-tidak), menjodohkan , sebab-akibat b. mensuplai jawaban, dapat berupa: isian atau melengkapi, jawaban singkat atau pendek , uraian Soal tes tertulis yang menjadi penilaian autentik adalah soal- soal yang menghendaki peserta didik merumuskan jawabannya sendiri, seperti soal-soal uraian. Penilaian terhadap pengetahuan peserta didik dapat dilakukan melalui observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan percakapan. Teknik ini adalah cerminan dari penilaian autentik. Contoh Format observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan percakapan Jurnal Nama Peserta Didik : …………………………. Nomor peserta Didik : …………………………. Tanggal : …………………………. Aspek yang diamati : …………………………. Kejadian : …………………………. Guru: ………………………………………………………………………..................
- 110. 99 Nama Pernyataan Gagasan Orisinil Kebenaran Konsep Ketepatan penggunaan istilah Aktual 1. dst c. PenilaianKompetensi Keterampilan Kompetensi keterampilan terdiri atas keterampilan abstrak dan keterampilan kongkret.. Penilaian kompetensi keterampilan dapat dilakukan dengan menggunakan: 1) Unjuk kerja/kinerja/praktik Penilaian unjuk kerja/kinerja/praktik perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. a) Langkah-langkah kinerja yang perlu dilakukan peserta didik untuk menunjukkan kinerja dari suatu kompetensi. b) Kelengkapan dan ketepatan aspek yang akan dinilai dalam kinerja tersebut. c) Kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak, sehingga dapat diamati. e) Kemampuan yang akan dinilai selanjutnya diurutkan berdasarkan langkah-langkah pekerjaan yang akan diamati. Untuk mengamati unjuk kerja/kinerja/praktik peserta didik dapat menggunakan instrumen sebagai berikut: a) Daftar cek b) Skala Penilaian (Rating Scale) Contoh Rubrik Penilaian Presentasi Menggunakan Daftar Tanda Cek Nama peserta didik: ________ Kelas: _____ No. Aspek Yang Dinilai Baik Tidak baik 1 Penyajian 2 Penguasaan materi
- 111. 100 No. Aspek YangDinilai Baik Tidak baik 3 Kejelasan 4 Tanggapan Skor yang dicapai Skor maksimum 16 Keterangan: Baik mendapat skor 1 Tidak baik mendapat skor 0 2) Penilaian Projek Penilaian projek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasi, kemampuan menyelidiki dan kemampuan menginformasikan suatu hal secara jelas. Penilaian projek dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan. Contoh lain rubrik penilaian Proyek (Keterampilan) Rubrik Penilaian Hasil Akhir Kemampuan Melaporkan Hasil Survey No Aspek yang diamati Deskriptor Ya Tidak 1. Perencanaan a. Persiapan Apakah Kegiatan sudah direncanakan secara matang? b. Rumusan Judul Apakah judul sudah memuncul- kan ciri khas dari sesuatu yang hendak diinformasikan? 2. Pelaksanaan a. Sistematika Kegiatan Apakah kegiatan sudah direncanakan secara runtut? b. Keakuratan Informasi Apakah sudah ada sasaran sumber informasi, instrumen mencari data c. Kualitas Sumber Data Kelengkapan dan kedalaman data d. Analisis Data Penyajian dan intrerpretasi data e. Penarikan kesimpulan Kesimpulan berdasarkan perolehan data 3. Laporan Proyek a. Performans Kelengkapan laporan dan penampilan b. Penguasaan Penguasaan kegiatan
- 112. 101 3) Penilaian Produk Pengembanganproduk meliputi 3 (tiga) tahap dan setiap tahap perlu diadakan penilaian yaitu: a) Tahap persiapan. b) Tahap pembuatan produk (proses). c) Tahap penilaian produk (appraisal Penilaian produk biasanya menggunakan cara analitik atau holistik. 4) Portofolio Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan penilaian portofolio. a) Peserta didik merasa memiliki portofolio sendiri b) Tentukan bersama hasil kerja apa yang akan dikumpulkan c) Kumpulkan dan simpan hasil kerja peserta didik dalam 1 map atau folder d) Beri tanggal pembuatan e) Tentukan kriteria untuk menilai hasil kerja peserta didik Contoh Penilaian Portofolio Alokasi Waktu : ................................ Nama Siswa : _________________ Kelas : .. No KD Periode Kriteria Ket. 1. 20/1 10/3 dst 2. 5/5 20/7 dst Total Skor 5) Tertulis Selain menilai kompetensi pengetahuan, penilaian tertulis juga digunakan untuk menilai kompetensi keterampilan seperti menulis karangan, menulis laporan, dan menulis surat.
- 113. 102 D. Aktivitas Pembelajaran 1.Aktivitas individu, meliputi : a. Memahamai dan mencermati materi diklat b. Mengerjakan latihan tugas, menyelesaikan masalah/kasus pada setiap kegiatan belajar;menyimpulkan c. Melakukan refleksi 2. Aktivitas kelompok, meliputi : a. mendiskusikan materi b. bertukar pengalaman dalam melakukan penyelesaian masalah /kasus c. melaksanakan refleksi E. Latihan/Kasus/Tugas F. Rangkuman Penilaian merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk memperoleh informasi untuk dijadikan sebagai pengambil keputusan tentang hasil belajar peserta didik. Penilaian berfungsi untuk menentukan kemajuan belajar dan mengembangkan perilaku siswa, sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan tentang metode yang digunakannya sudah tepat. Instrumen yang digunakan dalam penilaian sikap adalah observasi, penilaian diri, penilaian antarteman, dan jurnal.Penilaian pengetahuan melalui tes tertulis maupun lisan dan penugasan.Penilaian Keterampilan melalui penilaian praktik (unjuk kerja), Proyek, dan portofolio G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut Setelah kegiatan pembelajaran,Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini: 1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi ini? DISKUSI KELOMPOK Buatlah rubrik untuk penilaian sikap dan hitunglah nilai akhir untuk setiap siswa
- 114. 103 2. Pengalaman pentingapa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi ini? 3. Apa manfaat materi ini terhadap tugas Bapak/Ibu ? 4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu lakukan setelah kegiatan pembelajaran ini ?
- 115. 104 KEGIATAN PEMBELAJARAN 13LANGKAH- LANGKAH PENGEMBANGAN SILABUS DAN RPP Disusun Dr. Nur Wahyu Rochmadi, M.Si A. Tujuan Tujuan dari kegiatan pembelajara ini agar peserta dapat: 1. Menjelaskan komponen silabus dengan lengkap 2. Menjelaskan komponen RPP dengan lengakap 3. Menjelaskan langkah-langkah pengembangan silabus secara sistematis 4. Menjelaskan langkah-langkah pengembangan RPP dengan baik B. Indikator Pencapaian Kompetensi Indikator pencapaian kompetensi dari dikembangkannya modul tentang langkah- langkah pengembangan silabus dan RPP adalah peserta memiliki kemampuan: 1. Menjelaskan komponen silabus; 2. Menjelaskan komponen RPP; 3. Menjelaskan langkah-langkah pengembangan silabus; 4. Menjelaskan langkah-langkah pengembangan RPP. C. Uraian Materi SILABUS Silabus merupakan seperangkat rencana dan pelaksanaan pembelajaran, oleh karena itu, silabus harus disusun secara sistematis dan berisikan komponen-komponen yang saling berkaitan untuk memenuhi target pencapaian kompetensi dasar. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu dalam pelaksanaan kurikulum. Silabus berfungsi sebagai rujukan bagi guru dalam penyusunan RPP. 1. Komponen Silabus Komponen silabus mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.
- 116. 105 Silabus memiliki komponen-komponensebagai berikut: (1) kompetensi inti; (2) kompetensi dasar; (3) materi pembelajaran; (4) kegiatan pembelajaran; (5) penilaian; (6) Indikator. (7) alokasi waktu; dan (8) sumber belajar. Beberapa komponen silabus minimal yang dapat membantu dan memandu para guru dalam mengelola pembelajaran, antara lain berisi: (1) Identitas Mata Pelajaran, (2) Standar Kompetensi, (3) Kompetensi Dasar, (4) Materi Pokok dan uraian materi, (5) Kegiatan pembelajaran atau Pengalaman Belajar, (6) Indikator, (7) Alokasi waktu, (8) Sarana dan sumber belajar, serta (9) Penilaian. Contoh format silabus seperti di bawah ini. Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kelas : X (sepuluh) Kompetensi Inti : Kompetensi dasar Materi Pembelajar an Kegiatan Pembelajar an Penilai an Aloka si Wakt u Sumb er Belaja r 1.1. Menghayati nilai- nilai ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat 2.1 Menghayati nilai- nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 3.1 Menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM 4.1 Menyaji kasus– kasus pelanggaran HAM berbangsa, dan bernegara Dst…. 1. Kasus Pelangg aran HAM Mengamati Membac a berbagai kasus pelangga ran HAM Mengam ati berbagai kasus pelangga ran HAM masyara kat Tugas: Meng umpu lkan data dari berba gai sumb er tenta ng pelan ggara n HAM 3x 2 JP dst.. Buku Pelaj aran PPK n SMA Buku Pen unja ng Lain nya Medi acet ak dst…
- 117. 106 2. Prinsip PengembanganSilabus Silabus dikembangkan dengan prinsip-prinsip: 1. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah. 2. Aktual dan Kontekstual 3. Fleksibel 4. Menyeluruh 3. Mekanisme Pengembangan Silabus Pada saat ini, ketika menggunakan kurikulum 2013, silabus dikembangkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan, dinas pendidikan dan satuan pendidikan. Berbda dengan tatkala menggunakan kurikulum 2006, dimana silabus dikembangkan oleh satuan pendidikan secara total. Mekanisme pengembangan silabus: 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Dinas Pendidikan a. Silabus yang dikembangkan pada tingkat daerah yaitu silabus sejumlah bahan kajian dan pelajaran dan/atau mata pelajaran muatan lokal yang ditentukan oleh daerah yang bersangkutan. b. Silabus muatan lokal yang berlaku untuk seluruh wilayah provinsi ditetapkan oleh dinas pendidikan provinsi. c. Silabus muatan lokal yang berlaku untuk seluruh wilayah kabupaten/kota ditetapkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. 3. Satuan Pendidikan Silabus yang dikembangkan pada tingkat satuan pendidikan yaitu silabus muatan lokal yang berlaku pada satuan pendidikan yang bersangkutan. 4. Langkah-langkah Pengembangan Silabus 1) Mengkaji Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 2) Mengidentifikasi Materi Pokok/Pembelajaran 3) Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran 4) Merumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi 5) Penentuan Jenis Penilaian.
- 118. 107 6) Menentukan AlokasiWaktu 7) Menentukan Sumber Belajar RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Berdasarkan permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang pembelajaran bahwa RPP merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci mengacu pada silabus, buku teks pelajaran, dan buku panduan pendidik. Dalam mengembangkan atau menyusun RPP, pendidik harus memperhatikan kandungan buku peserta didik dalam menyiapkan materi pembelajaran dan buku pendidik dalam merencanakan kegiatan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran diarahkan pada pengembangan ketiga ranah secara utuh/holistik sesuai rumusan KD dari KI-1, KI-2, KI-3 dan KI-4. Melalui pengembangan ketiga ranah tersebut, diharapkan dapat melahirkan kualitas pribadi yang mencerminkan keutuhan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. PEMBELAJARAN BERDASARKAN KURIKULUM 2013 1. Konsep Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013 menggunakan pembelajaran langsung (direct instructional) dan tidak langsung (indirect instructional). Pembelajaran langsung adalah pembelajaran yang mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir dan keterampilan menggunakan pengetahuan peserta didik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP. Dalam pembelajaran langsung peserta didik melakukan kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/mencoba, menalar/mengasosiasi, dan mengomuni- kasikan. Pembelajaran langsung menghasilkan pengetahuan dan keterampilan langsung, yang disebut dengan dampak pembelajaran (instructional effect). Pembelajaran tidak langsung adalah pembelajaran yang terjadi selama proses pembelajaran langsung yang dikondisikan menghasilkan dampak pengiring (nurturant effect). Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014, Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dilaksanakan dengan mengacu kepada prinsip- prinsip pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 sebagai berikut: a. Peserta didik difasilitasi untuk di didik mencari tahu. b. Peserta didik belajar dari berbagai sumber belajar.
- 119. 108 c. Proses pembelajaranmenggunakan pendekatan ilmiah. d. Pembelajaran berbasis kompetensi. e. Pembelajaran terpadu. f. Pembelajaran yang menekankan pada jawaban divergen yang memiliki kebenaran multi dimensi. g. Pembelajaran berbasis keterampilan aplikatif. h. Peningkatan keseimbangan, kesinambungan, dan keterkaitan antara fisikal (hardskills) dan keterampilan mental (softskills). i. Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. j. Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (ingngarso sung tulodo), membangun kemauan (ing madyo mangun karso), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (tut wuri handayani). k. Pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. l. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. m. Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. n. Suasana belajar menyenangkan dan menantang. Dengan demikian prinsip-prinsip pembelajaran ini harus selalu menjadi acuan bagi pendidik dalam melakukan proses pembelajaran karena pendidik berperan penting dalam setiap proses pembelajaran. 2. Prinsip Penyusunan RPP RPP disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut: 1. Setiap RPP harus secara utuh memuat kompetensi dasar sikap spiritual (KD dari KI-1), sosial (KD dari KI-2), pengetahuan (KD dari KI-3), dan keterampilan (KD dari KI-4). 2. Satu RPP dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. 3. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik 4. Berpusat pada peserta didik 5. Berbasis konteks 6. Berorientasi kekinian
- 120. 109 7. Mengembangkan kemandirianbelajar 8. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran 9. Memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi dan/atau antar muatan 10.Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi Komponen dan Sistematika RPP Berdasarkan Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran tertuang mengenai RPP. Komponen RPP terdiri atas: a. identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan b. identitas mata pelajaran atau tema/subtema; c. kelas/semester; d. materi pokok; e. alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai; f. tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan kata kerja operasional. g. kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi; h. materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. i. metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD. j. media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran; k. sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan; l. langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup; m. penilaian hasil pembelajaran.
- 121. 110 Komponen-komponen RPP secaraoperasional diwujudkan dalam bentuk format berikut: RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Sekolah : …........................................................................... Mata Pelajaran : …........................................................................... Kelas/Semester : ……........................................................................ Alokasi Waktu : …........................................................................... A. Kompetensi Inti 1. _______________ 2. _______________ 3. _______________ B. Kompetensi Dasar 1. KD pada KI-1 2. KD pada KI-2 3. KD pada KI-3 4. KD pada KI-4 C. Indikator Pencapaian Kompetensi*) 1. Indikator KD pada KI-1 2. Indikator KD pada KI-2 3. Indikator KD pada KI-3 4. Indikator KD pada KI-4 D. Materi Pembelajaran (dapat berasal dari buku teks pelajaran dan buku panduan guru, sumber belajar lain berupa muatan lokal, materi kekinian, konteks pembelajaran dari lingkungan sekitar E. Kegiatan Pembelajaran 1. Pertemuan Pertama: (...JP) a. Kegiatan Pendahuluan b. Kegiatan Inti ****) Mengamati Menanya Mengumpulkan informasi/mencoba Menalar/mengasosiasi Mengomunikasikan c. Kegiatan Penutup 2. Pertemuan seterusnya. F. Penilaian Pembelajaran, Remidial dan Pengayaan 1. Teknik Penilaian 2. Instrumen Penilaian Pertemuan pertama Pertemuan kedua Pertemuan seterusnya 3. Pembelajaran Remidial dan Pengayaan Pembelajaran remidial dilakukan segera setelah kegiatan penilaian . G. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar 1. Media/Alat
- 122. 111 2. Bahan 3. SumberBelajar Mengetahui Kepala …….......................... NIP ______________, _________ Pendidik Mata Pelajaran NIP D. Aktivitas Pembelajaran 1. Apersepsi; 2. Penjelasan tentang kompetensi yang diharapkan dicapai, indikator, alokasi waktu dan skenario kegiatan 3. Eksplorasi pemahaman peserta berkenaan dengan kajian tentang pengembangan silabus dan RPP melalui pendekatan andragogi. 4. Penyampaian Materi Diklat: a. Menggunakan pendekatan andragogi, yaitu lebih mengutamakan pengungkapan kembali pengalaman peserta, menganalisis, menyimpulkan, dan mengeneralisasi dalam suasana diklat yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan bermakna. Peranan pelatih sebagai fasilitator. b. Peserta melakukan refleksi atas kegiatan pengembangan silabus dan RPP yang dilaksanakan sehari-hari; c. Peserta melakukan refleksi atas kegiatan pengembangan silabus dan RPP yang dilakukan selama ini; d. Praktik mengembangkan silabus dan RPP; e. Curah pendapat tentang pengembangan silabus dan RPP yang dikembangkan selama ini dan silabus dan RPP dalam meningkatkan kualitas dan hasil pembelajaran. 5. Refleksi bersama antara peserta dengan mentor/fasilitator 6. Penutup
- 123. 112 E. Latihan/Kasus/Tugas Jawablah pertanyaandi bawah ini dengan singkat dan jelas! 1. Jelaskan komponen silabus? 2. Jelaskan komponen RPP? 3. Jelaskan mekanisme pengembangan silabus? 4. Jelaskan langkah-langkah pengembangan silabus? 5. Jelaskan langkah-langkah pengembangan RPP? F. Rangkuman Silabus memiliki komponen-komponen sebagai berikut: (1) kompetensi inti; (2) kompetensi dasar; (3) materi pembelajaran; (4) kegiatan pembelajaran; (5) penilaian; (6) alokasi waktu; dan (7) sumber belajar. Silabus dikembangkan dengan prinsip-prinsip: mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, aktual dan kontekstual, fleksibel, menyeluruh. Silabus mencakup pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh dalam ranah kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Berdasarkan permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang pembelajaran bahwa RPP merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci mengacu pada silabus, buku teks pelajaran, dan buku panduan pendidik. RPP disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut: setiap RPP harus secara utuh memuat kompetensi dasar sikap spiritual (KD dari KI-1), sosial (KD dari KI- 2), pengetahuan (KD dari KI-3), dan keterampilan (KD dari KI-4); satu RPP dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih; memperhatikan perbedaan individu peserta didik; berpusat pada peserta didik; berbasis konteks; berorientasi kekinian; mengembangkan kemandirian belajar; memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran; memiliki keterkaitan dan keterpaduan antarkompetensi dan/atau antarmuatan; memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Komponen dan sistematika RPP dapat dilihat dalam Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran tertuang mengenai RPP.
- 124. 113 G. Umpan Balikdan Tindak Lanjut 1. Coba lakukan lakukan pengamatan terhadap silabus dan RPP yang ada di sekolah saudara; 2. Lakukan identifikasi apakah silabus dan RPP tersebut sesuai dengan langkah-langkah pengembangan silabus dan RPP yang menjadi kajian dalam materi ini? 3. Menurut Saudara, apakah silabus dan RPP yang dikembangkan guru di sekolah saudara tersebut sesuai dengan langkah-langkah pengembangan silabus dan RPP.
- 125. 114 KUNCI JAWABAN LATIHAN/KASUS/ TUGAS Kegiatan Pembelajaran 1 (Soal Uraian) 1. Pancasila mempunyai fungsi yang mendasar yaitu sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila sangat kuat yaitu tidak akan dirubah oleh siapa saja dan kapan saja dan ini sudah menjadi kensensus nasional. 2. Sebagai pedoman untuk menyelenggarakan negara (hidup bernegara). Pancasila dalam pengertian ini sering disebut juga Dasar Filsafat Negara, Philosophische Groundslag, ideologi negara, dan Staatsidee. Sebagai dasar negara Pancasila juga berfungsi /dipakai sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum yang berlaku di Indonesia. 3. Pancasila adalah sebagai ”Pandangan Hidup” yaitu dipakai sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari. Hal ini sudah berlangsung sejak dulu kala, sebab nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak jaman dulu. 4. Fungsi lain Pancasila bagi Bangsa Indonesia, adalah sebagai: a. jiwa bangsa Indonesia (Volksgeist). b. kepribadian bangsa Indonesia. c. sumber dari segala sumber hukum atau tata tertib hukum.perjanjian luhur. d. cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. e. filsafat hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. f. philosophical way of thinking atau philosophical system 5. Fungsi Pancasila sebagai acuan membentuk karakter bangsa Indonesia. Artinya secara nasional Pancasila digunakan sebagai acuan untuk membentuk ”krakter bangsa Indonesia” Pembentuka karakter ini sebetulnya dimulai dari anak masih di kandungan ibunya, lalu lahir, dibentuk karakternya di masyarakat,dan di sekolah. Kegiatan Pembelajaran 2 (Soal Uraian) 1. Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi dari pada batang tubuh UUD 1945. 2. Pembukaan UUD 1945 merupakan staatsfundamentalnorm yakni merupakan norma fundamental Negara, pokok kaidah fundamental
- 126. 115 Negara, yang merupakannorma tertinggi dalam suatu Negara dan merupakan norma tempat bergantungnya norma-norma hokum di bawahnya. 3. Beberapa alasan yang mendasari terjadinya perubahan UUD 1945, yakni: UUD sangat terbatas keberlakuannya, UUD 1945 pada dasarnya adalah merupakan UUD yang oleh penyusunnya dimaksudkan bersifat sementar, memberikan peluang terhadap apa yang sering disebut dengan “executive heavy”, khususnya kepada presiden, sehingga dapat melahirkan pemerintahan yang otoriter, UUD 1945 memiliki pasal-pasal ang ambigue yang dapat menimbulkan terjadinya monopoli interpretasi, dan UUD 1945 terlalu sedikit dalam memuat ketentuan tentang HAM. 4. Pembukaan UUD dan bentuk NKRI 5. Tanggal 14 – 21 oktober tahun 1999 Kegiatan Pembelajaran 3 (Soal Uraian) Letak Indonesia berdasarkan letak astronomis, geografis, dan geologis adalah sebagai berikut: Letak astronomis Indonesia Terletak di antara 6oLU – 11oLS dan 95oBT – 141oBT Berdasarkan letak astronomisnya Indonesia dilalui oleh garis equator. Berdasarkan letak geografisnya, kepulauan Indonesia di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Secara geologis wilayah Indonesia dilalui oleh dua jalur pegunungan muda dunia yaitu Pegunungan Mediterania di sebelah barat dan Pegunungan Sirkum Pasifik di sebelah timur. Kegiatan Pembelajaran 4 (Soal Uraian) 1. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk (penerapan hukum dan undang-undang) di kawasan tertentu. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah semua aktivitas, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara. 2. Urgensi kehadiran pemerintah pertama-tama adalah untuk mengatur dan melindungi masyarakat warganya agar senantiasa dalam keadaan aman dan tertib. Fungsi dan peran pemerinah merupakan suatu bentuk organisasi
- 127. 116 yang bekerja danmenjalankan tugas untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan dalam mencapai tujuan negara. 3. Ciri demokrasi Pancasila adalah: (1) Pemerintah berjalan sesuai dengan konstitusi; (2) Terdapat pemilu secara berkesinambungan; (3) Adanya penghargaan atas Hak Asasi Manusia dan perlindungan untuk hak minoritas; (4) Merupakan kompetisi dari berbagai ide dan cara dalam menyelesaikan masalah; dan (5) Ide yang terbaik akan diterima ketimbang dari suara terbanyak. 4. Nilai demokrasi adalah: kebebasan berpendapat, berkelompok, berpartisipasi, kesetaraan, kedaulatan rakyat, kerjasama, dan kepercayaan. 5. Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan UUD 1945 6. Ciri pemerintahan demokratis adalah: kehendak dan kepentingan rakyat, konstitusionil, perwakilan, pemilihan umum, kepartaian, pembagian kekuasaan, dan tanggungjawab. 7. Trias politika di Indonesia adalah: pemisahan kekuasaan dengan sistem check and balances antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. 8. Dinamika demokrasi Pancasila dilaksanakan berdasarkan rezim pemerintahan, yaitu Orde Lama, Orde baru dan Orde Reformasi. 9. Contoh nilai demokrasi dalam bernegara adalah endukung kelancaran proses pemilihan umum. 10.Contoh nilai demokrasi dalam bermasyarakat adalah berani menyampaikan pendapat untuk kepentingan masyarakat. Kegiatan Pembelajaran 5 (Soal Uraian) 1. Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Dal ini dapat dibuktikan dalam penjelasan UUD 1945 pada kunci pokok pertama. Di samping itu dalam batang tubuh UUD 1945 juga mengatur tentang: hak-hak asasi manusia, persamaan kedudukan warga Negara di hadapan hokum. Pembagian kekuasaan dalam Negara, kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka dan lain-lain.
- 128. 117 2. Contoh pelanggaranhokum dan sanksi yang dapat dijatuhkan pembunuhan, penggelapan, pencurian, perkosaan dan macam sanksinya adalah sanksi hokum pidana. 3. Tahap-tahap dalam pembuatan hokum terdiri dari inisiasi, sosio politis, dan yuridis. 4. Badan-badan peradilan di Indonesia terdiri dari badan peradilan umum dan khusus. 5. Dapat menggunakan upaya hukum banding Kegiatan Pembelajaran 6 (Soal Pilihan Ganda) 1. D 2. C 3. A 4. D 5. C 6. A 7. C 8. B 9. B 10. C Kegiatan Pembelajaran 7 (Soal Pilihan Ganda) 1. D 2. B 3. B 4. C 5. D 6. C 7. C 8. C 9. A 10. D Kegiatan Pembelajaran 8 (Produk) Peta konsep sistem politik
- 129. 118 Peta konsep budayapolitik
- 130. 119 Kegiatan Pembelajaran 9(Soal Uraian) 1. Proses Pengadilan terhadap pelanggaran Hukum Internasional Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 43 negara anggota (dibentuk tahun 1991) bekerja keras melakukan pengkajian terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam suatu Negara atau secara global dilakukan secara intensif. Hasil pengkajian komisi itu digunakan menghimbau secara persuasif kepada Negara yang bersangkutan. Selain itu hasil kajian itu juga dimuat dalam berita kemanusiaan tahunan (Year Book of Human Right) yang disampaikan pada Sidang Umum PBB. Apabila dalam sidang umum menyetujui diselesaikan melalui badan peradilan maka dengan rekomendasi Dewan Keamanan PBB menyerahkan penyelesaian kepada Mahkamah Internasional. Mekanisme persidangan Mahkamah Internasional: 1) Mekanisme normal a) Penyerahan perjanjian khusus atau aplikasi yang berisi penerimaan yurisdiksi Mahkamah Internasional. b) Pembelaan tertulis c) Presentasi pembelaan d) Keputusan Ada tiga kemungkinan yang menjadikan sebuah kasus sengketa internasional dianggap selesai. Pertama, bilamana para pihak berhasil mencapai kesepakatan sebelum proses beracara
- 131. 120 berakhir. Kedua, bilamanapihak applicant atau kedua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk menarik diri dari proses persidangan. Bilamana ini terjadil, maka secara otomatis kasus sengketa tersebut dianggap selesai. Ketiga, bilamana Mahkamah Internasional telah memutus kasus tersebut berdasarkan pertimbangan dari keseluruhan proses persidangan yang telah dilakukan.Di akhir persidangan sebuah kasus sengketa, ada tiga kemungkinan pendapat hakim Mahkamah Internasional, yaitu pendapat menyetujui (declarations), pendapat berisi persetujuan walaupun ada perbedaan dalam hal-hal tertentu (separate opinions), dan pendapat berisi penolakan (dissenting opinion). 2). Mekanisme khusus. Karena sebab-sebab tertentu, persidangan Mahkamah Internasional bisa berlangsung secara khusus. Dalam arti, ada penambahan tahap-tahap tertentu yang agak berbeda dari mekanisme normal sebagaimana diuraikan di atas. Adapun sebab- sebab yang menjadikan persidangan sedikit berbeda dari mekanisme normal, di antaranya sebagai berikut: adanya keberatan awal, ketidakhadiran salah satu pihak biasanya dilakukan oleh pihak responden, dalam proses persidangan terjadi hal-hal yang dapat membahayakan subjek dari aplikasi yang diajukan, beracara bersama, dalam sebuah persidangan dilakukan intervensi. Hak intervensi diberikan manakala negara yang tidak terlibat dalam sengketa tersebut beranggapan bahwa ada kemungkinan nantinya ia bisa dirugikan oleh adanya putusan MI atas masalah yang diajukan oleh para pihak yang terlibat dalam sebuah sengketa. 2. Proses penyusunan Perjanjian Internasional a. Berdasarkan Konvensi Wina 1969 (1) Perundingan (Negotiation). Perundingan dilakukan oleh wakil-wakil negara yang diutus oleh negara-negara peserta berdasarkan mandat tertentu. Wakil-wakil negara melakukan perundingan terhadap masalah yang harus diselesaikan. Perundingan dilakukan oleh kepala negara, menteri luar negeri, atau duta besar. Perundingan juga dapat diwakili oleh pejabat dengan membawa Surat Kuasa Penuh (full
- 132. 121 power). Apabila perundinganmencapai kesepakatan maka perundingan tersebut meningkat pada tahap penandatanganan. (2) Penandatanganan (Signature). Penandatanganan perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua negara biasanya ditandatangani oleh kepala negara, kepala pemerintahan, atau menteri luar negeri. Setelah perjanjian ditandatangani maka perjanjian memasuki tahap ratifikasi atau pengesahan oleh parlemen atau dewan perwakilan rakyat di negara-negara yang menandatangani perjanjian. (3) Pengesahan (Ratification). Ratifikasi dilakukan oleh DPR dan pemerintah. Pemerintah perlu mengajak DPR untuk mensahkan perjanjian karena DPR merupakan perwakilan rakyat dan berhak untuk mengetahui isi dan kepentingan yang diemban dalam perjanjian tersebut. Pasal 11 UUD 1945 menyatakan bahwa masalah perjanjian internasional harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Apabila perjanjian telah disahkan atau diratifikasi dengan persetujuan DPR maka perjanjian tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. b. UU Nomor 24 Tahun 2000 (1) Penjajakan, merupakan tahap awal yang dilakukan para pihak yang akan melakukan perundingan mengenai kemungkinan dibuatnya suatu perjanjian internasional. (2) Perundingan, merupakan tahap setelah adanya kesepakatan yang dibuat dalam tahap penjajakan. Perundingan merupakan tahap kedua yang membahas materi dan masalah-masalah teknis yang akan disepakati dalam perjanjian internasional. (3) Perumusan naskah, merupakan tahap pembuatan perjanjian internasional yang tujuannya untuk merumuskan rancangan suatu perjanjian internasional yang akan ditandatangani para pihak terkait. (4) Penerimaan, merupakan tahap penerimaan para pihak atas naskah perjanjian yang telah dirumuskan dan disepakati.
- 133. 122 (5) Penandatanganan, yaitutahap akhir dalam perundingan bilateral untuk melegalisasi suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua pihak. Kegiatan Pembelajaran 10 (Produk Penerapan Pendekatan Saintifik) Contoh penerapan pendekatan saintifik sudah ada di modul Kegiatan Pembelajaran 11 (Soal Uraian) Model pembelajaran Pendekatan pembelajaran Strategi pembelajaran Metode pembelajaran Teknik pembelajaran Kerangka konseptual & operasional pembelajaran yg memiliki nama, ciri, urutan logis, pengaturan, dan budaya. cara pandang pendidik yg digunakan utk menciptakan lingkungan pembelajaran Langkah- langkah sistematik yg digunakan pendidik utk menciptakan lingkungan pembelajaran Cara /teknik yg digunakan oleh pendidik untuk menangani suatu kegiatan pembelajaran Keragaman khas dlm mengaplikasi kan suatu metode sesuai dengan latar (setting) tertentu, mis: kemampuan guru menggunakan IT dlm pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 12 (Produk Rubrik Penilaian Sikap) Contoh rubrik untuk penilaian sikap dan penskorannya sudah ada di modul Kegiatan Pembelajaran 13 (Soal Uraian) 1. Silabus memiliki komponen-komponen sebagai berikut: (1) kompetensi inti; (2) kompetensi dasar; (3) materi pembelajaran; (4) kegiatan pembelajaran; (5) penilaian; (6) alokasi waktu; dan (7) sumber belajar. 2. Komponen RPP terdiri atas: a. identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan
- 134. 123 b. identitas matapelajaran atau tema/subtema; c. kelas/semester; d. materi pokok; e. alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai; f. tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan; g. kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi; h. materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi; i. metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai; j. media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran; k. sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan; l. langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup; dan m. penilaian hasil pembelajaran. 3. Pada saat ini, ketika menggunakan kurikulum 2013, silabus dikembangkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan, dinas pendidikan dan satuan pendidikan. 4. Silabus dikembangkan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Mengkaji Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 2. Mengidentifikasi Materi Pokok/Pembelajaran 3. Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran 4. Merumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi 5. Penentuan Jenis Penilaian. 6. Menentukan Alokasi Waktu;
- 135. 124 7. Menentukan SumberBelajar 5. Berdasarkan Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran langkah-langkah penyusunan RPP sebagai berikut: 1. Pengkajian silabus meliputi: (1) KI dan KD; (2) materi pembelajaran; (3) proses pembelajaran; (4) penilaian pembelajaran; (5) alokasi waktu; dan (6) sumber belajar; 2. Perumusan indikator pencapaian KD pada KI-1, KI-2, KI-3, dan KI-4; 3. Materi Pembelajaran dapat berasal dari buku teks pelajaran dan buku panduan guru, sumber belajar lain berupa muatan lokal, materi kekinian, konteks pembelajaran dari lingkungan sekitar yang dikelompokkan menjadi materi untuk pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedial; 4. Penjabaran Kegiatan Pembelajaran yang ada pada silabus dalam bentuk yang lebih operasional berupa pendekatan saintifik disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan satuan pendidikan termasuk penggunaan media, alat, bahan, dan sumber belajar; 5. Penentuan alokasi waktu untuk setiap pertemuan berdasarkan alokasi waktu pada silabus, selanjutnya dibagi ke dalam kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup; 6. Pengembangan penilaian pembelajaran dengan cara menentukan lingkup, teknik, dan instrumen penilaian, serta membuat pedoman penskoran; 7. Menentukan strategi pembelajaran remedial segera setelah dilakukan penilaian 8. Menentukan Media, Alat, Bahan dan Sumber Belajar disesuaikan dengan yang telah ditetapkan dalam langkah penjabaran proses pembelajar
- 136. 125 EVALUASI Soal Pilihan Ganda Pilihlahsatu jawaban yang betul dengan memberi tanda silang pada huruf A, B, C, atau D di lembar jawaban. BAGIAN A KOMPETENSI PROFESIONAL 1. Fungsi lain Pancasila adalah sebagai jiwa bangsa, alasan Pancasila sebagai jiwa bangsa adalah:… A. karena materinya digali dari nilai-nilai bangsa Indonesia. B. karena nilai-nilainya sudah ada bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. C. karena dengan Pancasila itulah bangsa Indonesia dapat bersatu. D. karena Pancasika sebagai philosophical way of thinking atau philosophical system bagi 2. Pak Halim sebagai seorang hakim memutuskan perkara korupsi sesuai dengan UU pidana yang berlaku fungsi Pancasila seperti diuraikan di atas berfungsi sebagai.. A. dasar negara. B. sumber hukum C. pandangan hidup. D. kepribadian bangsa. 3. Fungsi Pancasila sebagai pembentuk kepribadian dan penegak identitas nasional dan ciri bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional, fungsi Pancasila sebagai diuraikan di atas, berfungsi sebagai:... A. dasar negara Indonesia B. pandangan hidup bangsa Indonesia C. Jiwa nasional bangsa Indonesia D. Acuan membentuk karakter bangsa. 4. Bentuk dan kedaulatan NKRI sesuai dengan pasal 1 ayat (1) dan (2) UUD 1945 hasil amandemen adalah: A. negara kesatuan berbentuk republic dan kedaulatan berada di tangan rakyat. B. negara kesatuan berbentuk republic dan kedaulatan berada di tangan MPR.
- 137. 126 C. negara kesatuanberbentuk republic dan kedaulatan berada di DPR. D. negara kesatuan berbentuk republic dan kedaulatan berada di tangan presiden. 5. Negara kesatuan ialah bentuk negara yang menunjuk wewenang, tugas, dan tanggung jawab tertinggi berada di tangan: A. pemerintah pusat B. lembaga nasional C. presiden yang terpilih D. penguasa hasil pemilu 6. Pernyataan dibawah ini merupakan salah satu ciri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dibandingkan dengan Negara federal : A. dalam negarakesatuan adanegara bagianang berdiridi dalam kedaulatan negara. B. pemerintah pusat mengakui dan ikut menumbuh kembangkan ekonomi dearah. C. tanggung jawab dan wewenang untuk mewujudkan tujuan negara secara nasional berada ditangan pemerintah pusat. D. lima bidang yang menjadi wewenang pemerintah pusat yaitu: (1). politik luar negeri, (2) pertahanan dan keamanan, (3) peradilan (4) moneter , (5) agama. 7. Fungsi Negara Indonesia yang berkaitan dengan usaha mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia dari segala ancaman dan gangguan adalah .... A. menegakkan keadilan B. melaksanakan penertiban C. melakukan fungsi pertahanan D. mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran 8. Pernyataan di bawah ini yang tidak termasuk alasan rational, pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang tetap, kuat, tidak bisa diubah atau diganti oleh siapapun adalah… A. mengandung jiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan suasana kerohanian dari terbentuknya Negara Indonesia. B. memuat tujuan Negara Republik Indonesia dan dasar Negara pancasila. C. menjadi acuan dan pedoman dalam perumusan pasal-pasal UUD 1945.
- 138. 127 D. Pembukaan merupakansatu kesatuan dengan batang tubuh UndangUndang Dasar tahun 1945 9. Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 sebagai Staats fundamentalnorm dimaknai sebagai .... A. pokok kaidah fundamental B. norma fundamental Negara. C. norma hukum yang mendasar. D. Norma sumber tertib hukum 10. Setelah adanya Gerakan reformasi sampai sekarang, sudah dilakukan 4 kali amandemen UUD RI 1945, yang merupakan sumber dan dasar sistem hukum di Indonesia, pernyatan di bawah ini yang tidak termasuk pembaruan formal sistem hukum di Indonesia pada masa reformasi sampai sekarang adalah … A. pembaruan sistem ekonomi kerakyatan. B. pembaruan sistem politik dan ketetanegaraan. C. pembaruan sistem hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). D. sistem budaya bangsa Indonesia yang mempenyai nilai luhur. 11. Salah satu pernyataan di bawah ini yang termasuk tujuan hukum yang esensial adalah untuk … A. menjamin kepastian hukum dalam pergaualan di masyarakat. B. menjaga kepentingan dalam pergaulan, utamanya bagi orang pejabat. C. mengatur pergaulan hidup manusia secara damai dan menciptakan keadilan, D. mencipatan kehidupan yang tertib, damai, adil dan mendatangkan kesejahteraan. 12. Menurut pasal 38 (1) Statute, Mahkamah Internasional Court of Justice diperintahkan dalam menyelesaikan atau memutuskan sengketa internasional harus sesuai dengan hukum internasional dengan menerapkan atau mempergunakan sumber-sumber sebagai berikut: A. asas hukum yang berlaku secara internasional. B. keputusan-keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana. C. prinsip-prinsip atau asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa- bangsa beradab.
- 139. 128 D. traktat-traktat atauperjanjian-perjanjian internasionalatau konvensi- konvensi internasional. 13. Salah satu ciri dari sistem pemerintahan demokrasi Pancasila adalah ... A. dengan suara terbanyak. B. dengan adu argumen yang rational. C. musyawarah untuk mencapai mufakat. D. dengan voting bila musyawarah macet. 14. Pembagian kekuasan atau trias politika baik dipemerintah pusat maupun di daerah bertujuan untuk menghindari … A. menghindari terjadinya oligarki. B. penyalahgunaan kekuasaan. C. kekuasan yang otoriteter. D. kekuasan yang demokratis. 15. Berdasarkan nilai, sikap, informasi, dan kecakapan politik yang dimiliki, orientasi warga negara terhadap kehidupan politik dan pemerintahan negaranya (budaya politiknya) dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) tipe, salah satu diantara pernyataan di bawah ini yang tidak termasuk bentuk/tipe budaya politik adalah…. A. budaya politik parokial B. budaya poltik subjek C. budaya politik ekonomi D. budaya politik partisipan 16. Pengertian upaya bela negara sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah .... A. sikap dan perilaku yang menjadi kewajiban tiap-tiap warga negara untuk menjaga kehormatan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 B. sikap dan perilaku warga negara dalam bentuk pengabdian dan kerelaan berkorban kepada bangsa dan negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 C. sikap dan perilaku yang menjadi hak dan kewajiban tiap-tiap warga negara untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan serta keutuhan
- 140. 129 NKRI berdasarkan Pancasiladan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 D. sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 17. Komitmen untuk mewujudkan keharmonisan kehidupan antar umat beragama, perilaku yang harus diterapkan sebagai wujud partisipasi dalam upaya pembelaan negara adalah .... A. saling membantu antar pemeluk yang seagama B. menjalankan perintah agama yang dianut dan menjauhi larangannya C. toleransi, saling menghargai, dan menghormati antar pemeluk beragama D. berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan yang dilakukan golongan agama tertentu 18. Berikut ini merupakan contoh kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia kategori kejahatan genosida adalah ... A. kasus pengusiran warga Rohingnya dari wilayah negara Myanmar B. serangan Amerika Serikat beserta sekutunya ke Irak pada 20 Maret 2003 C. serangan udara Israel yang mengakibatkan banyak warga sipil Gaza meninggal dan mengalami luka-luka berat D. tindakan pelanggaran perang yang dilakukan mantan Presiden Irak Saddam Hussein dan mantan Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic pada awal 2006 19. Penyebab terjadinya kasus pembunuhan Marsinah seorang aktivis buruh yang bekerja di PT Catur Putra Surya (CPS) Porong, Sidoarjo, Jawa Timur dilatarbelakangi oleh penuntutan ... A. kenaikan upah buruh B. pembayaran upah buruh C. upah jam lembur para buruh D. penyiksaan buruh oleh pengusaha
- 141. 130 20. Contoh bentukpelanggaran Hak Asasi Manusia kategori kejahatan Genosida adalah ... A. perampasan hak kepemilikan tanah B. kesengajaan mencemari lingkungan C. memusnahkan kelompok agama tertentu D. larangan hak politik bagi golongan tertentu BAGIAN B KOMPETENSI PEDAGOGIK 21. Pernyataan dibawah ini yang tidak termasuk langkah-langkah pendekatan saintifik adalah…. A. Mengamati B. Menanya C. menguji hipotesa D. mengumpulkan informasi 22. Pencapaian kompetensi lulusan peserta didik pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan dapat dilakukan melalui proses .... A. Mengamati, memahami, menalar, mengamalkan, dan mengkomunikasikan B. Mengamati, memahami, mengumpulkan informasi, menganalisa, dan mengkomunikasikan C.Mengamati, mencari, mengkaji, menyampaikan, dan mengkomunikasikan D.Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan 23. Dalam pembelajaran peserta didik dapat memahami materi yang sedang dipelajari melalui ciri-ciri, kelebihan dan kelemahan, serta kemungkinan yang dapat ditimbulkan, maka peserta didik tersebut mempunyai kemampuan untuk … A. analisis B. evaluasi C. sintesis. D. Abstraksi 24. Wawancara dengan tokoh pejuang dan mencari informasi dari berbagai sumber tentang peran daerah tempat tinggal dalam perjuangan berdiri dan mempertahankan NKRI. Merupakan kegiatan pembelajaran …. A. Mengamati
- 142. 131 B. Menanya C. Mengumpulkandata D. Mengkomunikasikan 25. Cermati aktifitas peserta didik berikut ini : 1. Melaporkan kesimpulan atau generalisasi dalam bentuk lisan, tertulis atau produk lainnya 2. Generalisasi dari informasi yang dibaca di buku dan dari informasi yang diperoleh dari sumber lain 3. Analisis terhadap suatu permasalahan baik secara individual ataupun dapat dilakukan dalam kelompok 4. Membandingkan informasi dari situasi yang terjadi saat ini dengan sumber bacaan yang lebih mendalam Berdasarkan aktivitas di atas yang merupakan kegiatan mengasosiasikan dalam pembelajaran PPKn di jenjang SMA/K berdasarkan Kurikulum 2013, ditunjukkan pada nomor ... A. (1), (2), (3), dan (4). B. (1), (3), (2), dan (4). C. (2), (1), (3), dan (4). D. (2), (3), (1), dan (4). 26. Salah satu kriteria dalam menentukan pilihan terhadap pendekatan, strategi dan metode yang akan digunakan, yang paling benar adalah… A. Alat dan sumber belajar yang dikuasai pembelajar. B. Waktu dan tempat belajar yang tersedia di sekolah. C. Kompetensi yang ingin dicapai melalui pembelajaran. D. Karakteristik pembelajar dari mata pembelajaran yang akan dibelajarkan. 27. Salah satu pernyataan yang paling benar alasan PAKEM diterapkan di Indonesia di bawah ini adalah... A. peserta didik dan guru sama-sama berdiskusi kusir. B. peserta didik dan guru sama-sama berargumentasi. C. memungkinkan peserta didik mengkaji materi melalui studi kasus. D. peserta didik dan guru sama-sama aktif terlibat dalam pembelajaran. 28. Salah satu yang tidak termasuk prinsip PAKEM adalah… A. mengalami
- 143. 132 B. Interaksi C. komunikasi D.mengamati 29. Penilaian pengetahuan dalam pembelajaran PPKn diantaranya dilakukan dalam bentuk tes dan penugasan. Sedangkan penilaian sikap dilakukan dalam bentuk .... A. penugasan,observasi, portofolio dan jurnal B. penilaian proyek, portofolio dan penilaian antar peserta didik C. pengamatan, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, dan jurnal D. ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan penilaian diri 30. Apabila rumusan tujuan pembelajaran: ‘peserta didik akan dapat mengidentifikasi pelanggaran HAM’, maka pengembangan materi yang akan disajikan lebih bersifat ... . A. fakta B. prinsip C. konsep D. prosedur
- 144. 133 PENUTUP Modul Guru Pembelajarini disusun sebagai salah satu bahan referensi atau literatur dalam penyelenggaraan Program Guru Pembelajar. Modul ini merupakan bahan ajar yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta diklat berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang disajikan secara sistematis dan menarik untuk mencapai tingkatan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Setelah mempelajari modul ini, diharapkan peserta mampu meningkatkan kualitas pembelajaran baik dalam ranah paedagogik maupun profesional. Alangkah lebih baik apabila peserta diklat juga mencari, menambah, dan mengembangkan sumber-sumber belajar lain yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan karakteristik daerah masing-masing agar pembelajaran yang dilaksanakan lebih kontekstual dan bermakna.
- 145. 134 DAFTAR PUSTAKA Buku Abdullah, Rozali.2000. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Makalah disampaikan pada sosialisasi hak asasi manusia. Jambi. ____, 2001. Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia. Anjar Sani,1990, Raden Ngabei Ronggo Warsito, Apa yang Terjadi?, Semarang: Aneka Ilmu. Arikunto, S, 2007. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: Bhumi Aksara. Asrori, M. 2008. Penelitian Tindakan Kelas. Bandung: Wacana Prima. Bakry, Ms, Noor. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Bambang Subroto, Drs. PPKn Keuangan Intermediate, Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE – Yogyakarta. Baridwan, Zaki, 1992. Intermediate Accounting, Edisi ke 7. Yogyakarta : BPFE - Yogyakarta. Basrie, Chaidir. 1998. Bela Negara Implementasi dan Pengembangannya (Penjabaran Pasal 30 UUD 1945). Jakarta: Universitas Indonesia (UI- Press). Basuki Wibawa, 2003, Penelitian Tindakan Kelas – Bahan Ajar Guru bantu, Jakarta: Tidak diterbitkan. Borg, W.R. 1996. Education Research. New York: Longman. Coutinho, M., &Malouf, D. (1993). Performance Assessment and Children with Disabilities: Issues and Possibilities. Teaching Exceptional Children, 25(4), 63–67. C.S.T. Kansil. 2007. Ilmu Negara. Jakarta: PT. Pradnya Paramita Cumming, J. J., & Maxwell, G. S. (1999). Contextualizing Authentic Assessment. Assessment in Education, 6(2), 177–194. Dantes, Nyoman. 2008. Hakikat Asesmen Otentik Sebagai Penilaian Proses dan Produk Dalam Pembelajaran yang Berbasis Kompetensi (Makalah Disampaikan pada In House Training (IHT) SMA N 1 Kuta Utara).Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha
- 146. 135 Darmodihardjo, D. dkk., 1982. Bahan Penataran Pendidikan Moral Pancasila. Jakarta, Dikdasmen, Depdikbud. Dasna, Wayan. 2008. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Classroom Action Research. Naskah yang disiapakan sebagaimateri PLPG Rayon 15 Universitas Negeri Malang. Depdiknas, Dirjen Dikdasmen, 2002, Konsep dasar Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup (Lifge Skill), Jakarta, Direktorat Pendidikan Menengah Umum. Depdiknas, Dirjen Dikdasmen, 2003, Pendekatan Kontektual (Contextual Teaching and Learning), Jakarta : Direktorat Pendidikan Menengah Umum Departemen Pendidikan Nasional, BNSP, 2006, Standar Isi Mata Pelajaran PPKn SMK, Jakarta : Purkur. Departemen Pendidikan Nasional, BSNP, 2006, Pedoman Pengembangan Silabus, Jakarta: Purkur. Departemen Pendidikan Nasional, 2002, Pola Induk Pengembangan Silabus Berbasis Kemampuan Dasar Sekolah Menengah Pertama (SMP), Jakarta :Dirjen Dikdasmen, Direktorat Pendidikan Menengah Umum. Dit. Tendik Depdiknas, 1996, Pedoman Penelitian Tindakan Kelas, Jakarta: Ditjen Dikti Dwiyanto, Agus. Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Pusat Studi Kepedudukan dan Kebijakan. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2003. Dwiyanto, Agus. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gajahmada Universiti Press, 1995. Elly M. 1995. Pendidikan pancasila. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Effendi, Mashur, 1994. Hak Asasi Manusia dan Hukum Nasional dan Internasional, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia. El-Muhtaj, Majda. 2007. Hak Asasi Indonesia dalam Konstitusi Indonesia. Jakarta: Kencana FX. Sudarsono, 1995, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kelas - Naskah Bidang Penelitian dan Pengembangan Dikti, Jakarta: Tidak diterbitkan. Gagne, R.M. 1984. The Conditions of Learning and Theory of Instruction. New York: Holt, Rinehart and Wiston.
- 147. 136 Gatlin, L.,& Jacob,S. (2002). Standards-Based Digital Portfolios: A Component of Authentic Assessment for Preservice Teachers. Action in Teacher Education. Hardjosoekarto, Sudarsono. Hubungan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta, 2008. Harmantyo, Djoko. Desentralisasi, Otonomi, Pemekaran Daerah dan Pola Perkembangan Wilayah di Indonesia. Disampaikan pada Seminar Nasional dan PIT-IGI tanggal 21-23 Oktober 2011 di Bali. Hopkins, 1993, A Teacher’s Guide to Classroom Research, Buckingham: Open University Press James AF Stoner, Manajemen, edisi Indonesia, PT. Prehallindo, Jakarta Ratminto & Atik Septi Winarsih (2005), Manajemen Pelayanan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. Jihad, Asep dan Abdul Haris. 2013. Evaluasi Pembelajaran. Yogyakarta: Multi Pressindo Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi ke 3. 2000. Depdiknas. Jakarta: Balai Pustaka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X Semester 1. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud 2014. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Semester 2 . Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud 2014. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII Semester 1 . Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud Komnas HAM, 1997. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Budaya Indonesia, Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama. L.P. Sinambela. 2010. Reformasi Pelayanan Publik, Jakarta: Bumi Aksara. Malian, Sobirin dan Marzuki, Suparman. 2003. Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: UII Press Manan, Bagir. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- 148. 137 Milton J. Esman,eds. (1969). Pengembangan Lembaga : Dari Konsep dampai Aplikasinya, Jakarta: UI Press, 1969. Mulyosudarmo, Suwoto, 2001. “Pelaksanaan Hak Asasi Manusia”, Makalah, Fakultas Hukum Unair, Surabaya. Na’im, Ainun. PPKn Keuangan 2, Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE – Yogyakarta. Pandji Santosa, Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance, Bandung: PT. Reflika Aditama, 2008. Parsons, Wayne. 2005. Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, Edisi Indonesia, Jakarta: Prenada Media. Prasojo, Eko, Desentralisasi dan pemerintahan daerah: antara model demokrasi local dan efisiensi structural. Depok : Departemen Ilmu administrasi Fakultas Ilmu Social dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006. Padilla, M., Cronin, L., & Twiest, M. (1985). The Development and Validation of the Test of Basic Process Skills. Paper Presented at the Annual meeting of the National Association for Research in Science Teaching, French Lick, IN. Purbo Pranoto, Kuntoro, 1969. Hak Asasi Manusia dan Pancasila, Jakarta: Penerbi Pramita. Quinn, M., & George, K. D. (1975). Teaching Hypothesis Formation. Science Education, 59, 289-296. Science Education. Salvia, J., & Ysseldyke, J. E. (2004). Assessment in Special and Inclusive Education (9th ed.). New York: Houghton Mifflin. Sampara Lukman. 2000. Manajemen Kualitas Pelayanan. Jakarta: STIA LAN Press. Saraswati, LG. 2006. Hak Asasi Manusia (Teori, Hukum, Kasus). Jakarta: Filsafat UI Press Sembiring, Y. dan Sembiring, L., 1987. Soal-soal dan Pembahasan Intermediate Accounting. Bandung : Pionir Jaya. Siswanto Sutojoyo & Dr. F. Kleinsteuber. Financial Management for Non Financial Executive, Cetakan Pertama. PT. Damar Mulia Pustaka – Jakarta.
- 149. 138 Shrigley,R.L. & Koballa,T.R.1992. A Decade of Attitude Research Based on Hovland’s Learning Theory Model,Seince Education,76 ((1) New York : John Wiley & Sons,Inc. Soehino. 1985. Hukum Tatanegara, Yogyakarta: Liberty Soenarjo, 1951. Hak Asasi Manusia Internasional, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka. Subadi, Tjipto. 2010. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education). Surakarta Badan Penerbit FKIP-UMS. Subagyo, dkk. 2004. Pendidikan Kewarganegaraan.Semarang: UPT UNNES Press. Sudarwan. 2013. Pendekatan-pendekatan Ilmiah dalam Pembelajaran. Pusbangprodik Sudarwan. 2103. Penilaian otentik . Pusbangprodik Sujatmoko, Andrey. 2015. Hukum HAM dan Hukum Humaniter. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada Suharsimi. 1996. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Bandung : Bumi Aksara. Suhardjono. 2005. Laporan Penelitian Eksperimen dan Penelitian Tindakan Kelas sebagai KTI. Makalah pada “Pelatihan Peningkatan Mutu Gurudi Makasar”, Jakarta, 2005 Suhardjono, 2007. Penelitian Tindakan Kelas, Jakarta: Bhumi Aksara. Suharsimi Arikunto, Suhardjono, dan Supardi. 2006. Peneilitian Tindakan Kelas. Jakarta: Bina Aksara. Sulbi, E. 1966. Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta Ceramah di depan KOWANI-BPOW tanggal 22 April 1966. Sumarsono S, dkk. 2005. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Sunarso, dkk. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan, Buku Pegangan Mahasiswa Paradigma Baru. Yogyakarta: UNY Press. Supardi. 2005. Penyusunan Usulan, dan Laporan Penelitian Penelitian Tindakan Kelas. Makalah disampaikan pada “Diklat Pengembangan Profesi Widyaiswara”, Direktorat Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional. Suyanto. 1999. Pengenalan Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: Depdiknas
- 150. 139 Tola, Burhanuddin. 2010.Penilaian Diri (Self Evaluation) Jakarta: Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Kemendiknas. Thiel, R., & George, D. K. (1976). Some Factors Affecting the use of the Science Process Skill of Prediction by Elementary School Children. Journal of Research in Science Teaching. Tim Dosen PKn UPI. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: CV Maulana Media Grafika. Tomera, A. (1974). Transfer and Retention of Transfer of the Science Processes of Observation and Comparison in Junior High School Students.Science Education. Universitas Negeri Yogyakarta, 2002, Pengembangan Silabus Berbasis Kemampuan Dasar Siswa SMP, Mata Pelajaran IPS , Yogyakarta, Program Pasca Sarjana. Wiggins, G. (1993). Assessment: Authenticity, Context and Validity. Phi Delta Kappan, 75(3), 200–214 Yuhana, Abdy. 2007. Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, Bandung: Fokusmedia. Peraturan perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945, Hasil Amandemen Tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Undang Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerntahan Daerah Undang Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- 151. 140 Permendikbud 66 tahun2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 tentang perubahan kedua Standar Nasional Pendidikan. Permendikbud No 59 Tahun 2014 tentang Kerangka dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas Madrasah/Aliyah Permendikbud 64 tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. Permendikbud 65 tahun 2013 tentang Standar ProsesPendidikan Dasar dan Menengah. Permendikbud 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Permendikbud 81Atahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Surat Kabar Jawa Pos, 25 Januari 2006, Pelanggaran hukum pejabat negara dan oleh anak- anak usia 8 tahun sampai di bawah 18 tahun. Webside Tim Dosen PKn UPI 1998. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. [Online]. Tersedia: http://www.mpr.go.id. Html [1 Desember 2015]
- 152. 141 ________. 2000. Undang-UndangRI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. [Online]. Tersedia: http://www.dpr. go.id. Html [1 Desember 2015] _________.1999. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. [Online].Tersedia: http://www.dpr.go.id.Html [1 Desember 2015] _________.1998.Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. [Online].Tersedia: http://www.dpr. Go.id.Html [1 Desember 2015] Badan Litbang dan Diklat. 2015. Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara. [Online]. diambil dari http://balitbangdiklat.kemenag.go.id/konten-download/konten kediklatan/kesadaran-berbangsa-dan-bernegara.html pada tanggal 3 Desember 2015 Hakim, Eka. 2015. Bentrok 2 Kubu Imigran Asing di Makassar Berawal dari Pemotretan . [Online].diakses dari http://regional.liputan6.com/read/2313904/bentrok-2-kubu-imigran-asing-di- makassar-berawal-dari-pemotretan pada tanggal 5 November 2015 Helmi, Alfian. 2014. Kesiapan Menghadapi MEA 2015. [Online]. diakses dari http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme- warga/wacana/14/12/29/nhbp7h-kesiapan-menghadapi-mea-2015 pada tanggal 5 November 2015 Kesadaran bela negara . [Online].diakses dari http:www.kompas.com/kesadaranbelanegara pada 28 Oktober 2015 Komunitas Guru PKn. 2011. Partisipasi dalam Usaha Pembelaan Negara. [Online]. diakses dari http://komunitasgurupkn.blogspot.co.id/2011/09/materi-pkn-kelas-ix- partisipasi-dalam.html pada 29 Oktober 2015 Prawira, Adam. 2014. Natuna Diklaim, RI Harus Minta Klarifikasi China. [Online]. diakses dari http://nasional.sindonews.com/read/844481/14/natuna-diklaim- ri-harus-minta-klarifikasi-china-1394838977 pada tanggal 5 November 2015 Subekti. 2013. 3,6 Juta Warga Indonesia Masih Buta Aksara . [Online].diakses dari http://nasional.tempo.co/read/news/2013/11/29/079533298/3-6-juta- warga-indonesia-masih-buta-aksara pada tanggal 5 November 201
- 153. 142 GLOSARIUM Ad hoc :untuk itu (yaitu suatu tugas atau urusan tertentu saja, khusus) Agresi : ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap suatu negara yang dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara tersebut, dan juga membahayakan keselamatan segenap bangsa tersebut. Blokade : tindakan atau perbuatan mengepung suatu wilayah negara orang, barang, kapal, dan sebagainya tidak dapat keluar masuk dengan bebas (pembatasan distribusi dan akses) Bombardemen : tindakan atau perbuatan menyerang atau menguasai negara lain melalui pengeboman Deklarasi pernyataan ringkas dan jelas (tentang suatu hal) Hak Asasi Manusia : hak dasar yang melekat dalam diri manusia sebaga anugerah Tuhan Yang Maha Esa Invasi : tindakan atau perbuatan memasuki wilayah negara lain dengan mengerahkan angkatan bersenjata dengan maksud menyerang atau menguasai negara tersebut Kesadaran keinsafan; keadaan mengerti: Kewajiban Asasi : kewajiban dasar manusia Negara kepulauan : suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu gugus besar atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain Pengadilan : tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum Peradilan : proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan
- 154. 143 Ratifikasi : pengesahanperjanjian internasional Spionase : ancaman militer yang dilakukan terhadap suatu negara yang kegiatannya berupa mata-mata dan dilakukan oleh negara lain yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan dokumen rahasia militer suatu negara. Sabotase : ancaman militer yang dilakukan oleh suatu negara yang kegiatannya mempunyai tujuan untuk merusak instalasi militer dan obyek vital nasional. Tentunya sabotase ini dapat membahayakan keselamatan suatu bangsa
- 155.