Dokumen tersebut membahas rencana pengembangan kawasan permukiman di perdesaan potensial, tertinggal, terpencil dan pulau-pulau kecil oleh Kementerian PUPR. Tujuannya adalah mengidentifikasi kawasan-kawasan tersebut, menyusun database, dan merencanakan proyek pilot penanganannya. Dilakukan kajian literatur, survey lapangan, dan diskusi dengan pemerintah daerah untuk menentukan lokasi prioritas berdasarkan kriteria

1. P e d o m a n P e m i l i h a n
Kawasan Permukiman Perdesaan Potensial,
Tertinggal, Terpencil, dan Pulau-Pulau Kecil

2.  Pengembangan kawasan permukiman merupakan salah satu
agenda yang terdapat dalam rencana strategis Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019
 Direktorat Jenderal Cipta Karya khususnya Direktorat
Pengembangan Permukiman melakukan pengembangan kawasan
dengan diawali pemutakhiran data kawasan permukiman.
 Rencana Kawasan Permukiman pada skala kawasan pada perdesaan
potensial, tertinggal, terpencil dan pulau-pulau kecil dalam rangka
mencapai Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Cipta Karya
Kementerian PUPR 2015 - 2019.
latar belakang

3. maksud kegiatan
Kegiatan ini dalam rangka memenuhi
kelengkapan data rencana kawasan
permukiman pada perdesaan potensial,
tertinggal, terpencil dan pulau-pulau kecil,
sebagai database penanganan kawasan
permukiman

4. • Mengidentifikasi kawasan permukiman pada wilayah
perdesaan potensial, tertinggal, terpencil dan pulau-pulau
kecil.
• Menyediakan database kawasan permukiman perdesaan
potensial, tertinggal, terpencil dan pulau-pulau kecil;
• Tersedianya konfirmasi dan kesepakatan bersama
(dalam bentuk Berita Acara) dari pemangku kepentingan
di tingkat provinsi/ kabupaten .
• Tersusunnya rencana penanganan/ pilot project di
kawasan permukiman perdesaan potensial, tertinggal,
terpencil dan pulau-pulau kecil;
tujuan kegiatan

5. Sasaran kegiatan
• Teridentifikasinya kawasan – kawasan
permukiman perdesaan potensial,
tertinggal, terpencil dan pulau-pulau
kecil
• Teridentifikasinya dan tervalidasinya
database Kawasan Permukiman
Perdesaan, tertinggal, terpencil dan
Pulau-Pulau Kecil
• Terdapatkan konfirmasi dan
kesepakatan bersama (dalam bentuk
Berita Acara) dari pemangku
kepentingan di tingkat provinsi/
kabupaten
• Tersusunnya rencana penanganan/ pilot
project di Kawasan Permukiman
Perdesaan Potensial, Tertinggal,
Terpencil dan Pulau-Pulau Kecil.

6. 1. Menyiapkan rencana pelaksanaan kegiatan
2. Melakukan kajian literatur terhadap kebijakan dan arahan strategis nasional
(Nawacita) serta hasil studi sebelumnya.
3. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Lembaga terkait di tingkat pusat,
provinsi serta kabupaten.
4. Mengidentifikasi kawasan permukiman Perdesaan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
berdasarkan literatur dan data sekunder yang sudah tersedia baik di pusat,
provinsi atau di Kabupaten.
5. Mengambil dan mendokumentasikan data-data yang dapat mendukung informasi
mengenai karakteristik kawasan permukiman Perdesaan, Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil .
6. Menyusun kriteria desa potensial kawasan permukiman Perdesaan, Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil .
7. Menentukan Lokasi prioritas penanganan kawasan permukiman Perdesaan,
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil .
8. Melakukan survei lapangan di lokasi prioritas.
9. Melaksanakan FGD ditingkat pemerintah kota dan kabupaten
10. Menyusun profil permukiman Perdesaan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di lokasi
prioritas.
11. Menyusunan rencana penanganan/ pilot project di lokasi terpilih berupa DED
Lingkup Kegiatan

7. Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini
adalah sebagai berikut :
• Identifikasi Kawasan Permukiman Perdesaan Potensial, Tertinggal, Terpencil dan
Pulau-Pulau Kecil sesuai kriteria yang telah ditetapkan;
• Database berupa profil, peta, foto dan video dari kawasan permukiman perdesaan
potensial, tertinggal, terpencil termasuk Sistem Informasi Geografis ( GIS )
• Berita Acara validasi penyampaian hasil pemutahiran data;
• Rencana penanganan/ pilot project di kawasan permukiman perdesaan potensial,
tertinggal, terpencil dan pulau-pulau kecil yang berupa DED dan gambar 3D untuk
desain perencanaan kawasan tersebut.
Keluaran
Kegiatan

8. SURVEY
LITERATUR
KEMENTERIAN
/ LEMBAGA

9. KEBIJAKAN NASIONAL
 PP No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Kawasan
Strategis Nasional dan Kawasan Andalan
 Perpres No. 28 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Jawa Bali
KEBIJAKAN SEKTORAL
BAPPENAS  JUMLAH DESA BERDASARKAN IPD
Kementerian PUPR :
1) WPS (Wilayah Pengembangan Strategis)
2) PPIP ( Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan)
Kementerian KKP :
1) Kawasan Minapolitan (Kepmen KKP No 35 Tahun 2013)
2) Sekaya Maritim (Seribu Kampung Nelayan Mandiri Tangguh Indah dan Maju)
Kementerian Pertanian Kawasan Agropolitan
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ;
1) Desa Tertinggal, Desa Pesisir, Desa Pulau-pulau Kecil
2) Lokasi Kawasan Transmigrasi Mandiri
Kementerian Pariwisata Desa potensi wisata
Kebijakan dalam Penentuan Lokasi Terpilih

10. Pemilihan Lokasi Prioritas
Berdasarkan Intervensi Program Pengembangan
Perdesaan dari K/L
Keterangan Lokasi Pendetailan
Desa Pemekaran

11. LOKASI TERPILIH
Pemilihan Lokasi
berdasarkan
sandingan Program
dari Kementerian/
Lembaga
Diverifikasi oleh Satkar Provinsi
Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten
Konfirmasi dan Kesepakatan Bersama dalam
bentuk Berita Acara (Provinsi/Kabupaten)
Survey Lokasi (Kecamatan & Desa) dalam rangka
pengumpulan data, melihat kondisi existing serta
wawancara dgn Masyarakat.
Rencana penanganan/Pilot Project berupa DED.
1
2
3
4
6
Mencari Permasalahan yang ada di lokasi (Kawasan)
dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur.5
.

12. Komponen Perdesaan Meliputi:
a. Sumber Daya;
b. Pusat
Pertumbuhan/Koleksi/Pasar
Lokal;
c. Pasar/Kota/Outlet;
d. Sentra/IKM/Telecenter
KOMPONEN PERDESAAN
“
“

13. Real time
data
(kondisi perdesaan)
Keterkaitan
dengan WPS
(wilayah pengembangan
strategis)
Komunikasi
(partisipasi warga)
Fokus pada
komoditas
(produk
unggulan)
Pengembang
an rantai
nilai produk
(Sumber Daya)
Dukungan
sentra/tele
senter
(ICT & Wirausaha)
Pertimbangan
aspek sosial,
SDM,
Kelembagaan
dan finansial
Konsisten
dan
komitmen
8 Prinsip Pengembangan Perdesaan

14. Kriteria untuk menentukan (mengindikasikan) Desa
Terpencil dalam kegiatan ini yaitu:
Daerah perdesaan (unit administratif desa)
Sarana/ Infrastruktur Aksesibilitas Kurang/Tidak Ada
 Jalan
 Jembatan
Secara Geografis Jauh dari Pusat Pertumbuhan
Ada Isolasi Geografis yang memisahkan dari daerah
lain
Kriteria desa terpencil

15. Kriteria Desa Tertinggal dalam kegiatan ini yaitu:
• Daerah perdesaan (unit administratif desa)
• Prasarana Dasar Wilayah Kurang/Tidak Ada:
 Air Bersih,
 Listrik,
 Irigasi
• Sarana Wilayah Kurang/Tidak Ada:
 Sarana Ekonomi: (Pasar, Pertokoan, PKL, Industri)
 Sarana Sosial: (Kesehatan dan Pendidikan)
 Sarana Transportasi: (Terminal, Stasiun, Bandara, dll)
• Perekonomian masyarakat rendah (Miskin/Pra Sejahtera)
• Tingkat Pendidikan Rendah (Terbelakang/Pendidikan kurang dari 9 tahun)
• Produkitivitas Masyarakat Rendah (Pengangguran pada usia produktif)
kriteria desa tertinggal

16. Suatu daerah ditetapkan sebagai
daerah tertinggal berdasarkan
kriteria (Kementerian desa, PDT
& Transmigrasi):
a. perekonomian masyarakat;
b. sumber daya manusia;
c. sarana dan prasarana;
d. kemampuan keuangan daerah;
e. aksesibilitas; dan
f. karakteristik daerah.
KRITERIA DESA TERTINGGAL
“
“

17. Kriteria Pulau-Pulau Kecil
Kriteria Pulau-Pulau Kecil dalam kegiatan ini yaitu:
 Pulau dengan Luas < 2.000 Km2
 Memiliki Unit Komunitas (RT, RW, Desa, dst)
 Sarana/Infrastruktur Aksesibilitas Kurang/Tidak Ada
 Dermaga
 Bandar Udara
 Prasarana Dasar Wilayah Kurang/Tidak Ada:
 Air Bersih,
 Listrik,
 Sarana Wilayah Kurang/Tidak Ada:
 Sarana Bidang Ekonomi: (Pasar, Pertokoan, Industri)
 Sarana Bidang Sosial: (Kesehatan dan Pendidikan)
 Sarana Transportasi Lokal

18. kriteria perdesaan potensial
2 Akses
a. Akses Fisik
a) Jaringan Jalan
b) Jaringan Drainase
c) SPAM
d) Jaringan Listrik
e) Jaringan Telekomunikasi
f) Jaringan Irigasi
g) Sentra Produksi dan Distribusi
b. Akses Non-Fisik
a) Modal
b) Pasar
c) Informasi
d) Pengembangan teknologi tepat
guna dan pengetahuan
3 SDM/ Kelembagaan
a) Pengetahuan
b) Kreativitas
c) Kelembagaan/ Organisasi
d) Manajemen Kelembagaan
e) Dukungan Pemerintah Daerah dalam
Pengembangan Kawasan Perdesaan
Potensial
4 Keterpaduan
a) Termasuk ke dalam KSK
b) Kesesuaian dengan RTRW untuk
lokasi perdesan
c) Termasuk ke dalam WPS (wilayah
pengembangan strategis)

19. kriteria perdesaan potensial
1 Strategis 2 Unggul
a. Aksesibilitas
b. Lokasi
c. Infrastruktur Dasar
a. Memiliki potensi sumberdaya
b. Rantai nilai hulu-hilir
c. Memiliki produk unggulan
d. Mengembangkan ekonomi lokal
e. Skala sistem produksi yang luas
f. Mendorong berkembangnya sistem
dan budidaya strategis
a) Akses terhadap pendidikan
b) Akses terhadap sarana kesehatan
c) Akses terhadap sarana ekonomi
dan sosial
d) Akses terhadap sarana transportasi
a) Termasuk ke dalam KSK
b) Kesesuaian dengan RTRW untuk
lokasi perdesann
a) Jaringan Jalan
b) Jaringan Drainase
c) SPAM
d) Jaringan Listrik
e) Jaringan Telekomunikasi
f) Jaringan Irigasi
3 Dukungan Pemerintah Daerah
dalam Pengembangan
Kawasan Perdesaan Potensial
(2)

20. Pengembangan Permukiman Kawasan Perdesaan (1)
Tinjauan Komponen
1. Tujuan Pengembangan sosial dan ekonomi perdesaan serta
pemenuhan permukiman layak huni bagi masyarakat
2. Dukungan Infrastruktur  Jalan produksi
 Jalan usaha tani
 Jalan lingkungan
 SPAM
 Irigasi tersier
 Gudang/ lumbung
 Holding Ground
 Pasar Desa
 Tempat penjemuran
 Bangunan agro/ mina
 Sarana komposting
 Talud dan drainase
 Kandang ternak
 Balai pertemuan
 Dermaga tambat
 Kolam perendaman
 Packing House
3. Mekanisme Pengelolaan Pengelolaan infrastruktur berbasis pengembangan komoditas
unggulan
4. Efektivitas Pemanfaatan kelembagaan yang ada untuk mengurangi biaya
anggaran
5. Efisiensi Kriteria perencanaan infrastruktur harus menguntungkan
masyarakat miskin
6. Kesetaraan Kriteria perencanaan infrastruktur harus menguntungkan
masyarakat miskin

21. Tinjauan Komponen
7. Pengelolaan Kelembagaan
a. Tata Kelola Kelembangaan  Fasilitasi MoU pengembangan agro/minapolitan antara pemerintah dan pemerintah
daerah
 Fasilitasi pembentukan kelompok pengelola/perbaikan lingkungan
 Memanfaatkan kelembagaan yang ada di tingkat desa (pemerintah desa,
gapoktan, desa adat)
b. Regulasi/ Norma OP Pasca konstruksi masuk dalam readliness criteria
c. SDM Pemberdayaan OMS dan Pokmas untuk pengelolaan
d. Pembiayaan Biaya OM berasal dari penerima manfaat
Mendorong pemerintah daerah untuk membiayai program pembinaan dan
peningkatan kapasitas
8. Kapasitas Pengelolaan
a. Kapasitas personal Mendorong Pemda untuk melakukan pembinaan berupa peningkatan keterampilan
dan pengetahuan pengelola
b. Kapasitas komunitas Peningkatan kapasitas satker untuk mendorong Pemda melakukan pembinaan
terhadap komunitas
c. Kapasitas sistem  Sistem Monev periodik oleh Pokja Agro/minapolitan dari berbagai sektor
 Masterplan Kawasan sebagai payung kebijakan
9. Jejaring
a. Pengembangan kemitraan dan
jejaring pemasaran
Mendorong kemitraan dengan swasta/BUMN masyarakat desa/petani/kelembagaan
petani
b. Jaringan infrastruktur Keterpaduan jaringan infrastruktur antara pusat dan hinterland
Pengembangan Permukiman Kawasan Perdesaan (2)

22. Berita Acara Lokasi Terpilih

23. Potensi yang dimiliki adalah Perikanan Budidaya, Pertanian
Palawija dan Perkebunan Kopi dan Jeruk
KOMODITAS UNGGULAN
Kawasan Perdesaan Potensial

24. POTENSI WISATA
Kawasan Perdesaan Potensial

25. POLA PERMUKIMAN DESA :
karakteristik pemukiman di daerah ini adalah linear mengikuti pola jaringan
jalan dan dan berkumpul seperti komplek budaya lokal yang masih
memegang nilai-nilai lokal .

26. KONDISI PERMUKIMAN DESA
Spot Permukiman Kumuh

27. Jaringan Jalan
Utama Desa

28. Jaringan Listrik

29. Infrastruktur Eksisting Kawasan Perdesaan
Potensial .
Jalan Produksi Mina
Wisata
Keramba Jaring Apung
Danau Batur
Jalan Poros Desa
Lahan Parkir Kelembagaan Pertanian Kandang Sapi Komunal29

30. TERIMA KASIH