Kriteria relokasi pedagang kaki lima (pklAnnisa Rahmaw
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen ini membahas preferensi lokasi yang diinginkan oleh pedagang kaki lima di kawasan Pasar Baru Gresik berdasarkan sudut pandang para pedagang kaki lima."
Dokumen tersebut membahas peraturan dan masalah terkait pedagang kaki lima (PKL) di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Terdapat berbagai peraturan pemerintah dan perda DKI yang mengatur PKL, namun masih banyak tantangan dalam melindungi dan mendukung pengembangan usaha PKL. Diskusi panel menyarankan perlu program partisipatif multi-stakeholder untuk menemukan solusi yang adil bagi semua pihak.
1. Keberadaan pedagang kaki lima di Surabaya dan persoalan yang dihadapi baik oleh pedagang kaki lima maupun pemerintah kota Surabaya.
2. Pemerintah kota Surabaya telah mengeluarkan kebijakan untuk menertibkan pedagang kaki lima melalui Perda No. 17 tahun 2003 namun kebijakan ini dinilai kurang berpihak pada pedagang kaki lima.
3. Diperlukan kebijakan baru yang me
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian PKL menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ahli, dan umum. Juga menjelaskan penyebab maraknya PKL, asal mula istilah PKL, serta dampak positif dan negatif dari keberadaan PKL.
Bab 8 membahas tentang kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Terdapat empat kelompok kebutuhan manusia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kelangkaan sumber daya menyebabkan terbatasnya alat untuk memenuhi kebutuhan.
Kriteria relokasi pedagang kaki lima (pklAnnisa Rahmaw
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen ini membahas preferensi lokasi yang diinginkan oleh pedagang kaki lima di kawasan Pasar Baru Gresik berdasarkan sudut pandang para pedagang kaki lima."
Dokumen tersebut membahas peraturan dan masalah terkait pedagang kaki lima (PKL) di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Terdapat berbagai peraturan pemerintah dan perda DKI yang mengatur PKL, namun masih banyak tantangan dalam melindungi dan mendukung pengembangan usaha PKL. Diskusi panel menyarankan perlu program partisipatif multi-stakeholder untuk menemukan solusi yang adil bagi semua pihak.
1. Keberadaan pedagang kaki lima di Surabaya dan persoalan yang dihadapi baik oleh pedagang kaki lima maupun pemerintah kota Surabaya.
2. Pemerintah kota Surabaya telah mengeluarkan kebijakan untuk menertibkan pedagang kaki lima melalui Perda No. 17 tahun 2003 namun kebijakan ini dinilai kurang berpihak pada pedagang kaki lima.
3. Diperlukan kebijakan baru yang me
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian PKL menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ahli, dan umum. Juga menjelaskan penyebab maraknya PKL, asal mula istilah PKL, serta dampak positif dan negatif dari keberadaan PKL.
Bab 8 membahas tentang kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Terdapat empat kelompok kebutuhan manusia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kelangkaan sumber daya menyebabkan terbatasnya alat untuk memenuhi kebutuhan.
Pedagang kaki lima atau PKL adalah pedagang yang berjualan di pinggir jalan untuk mencari nafkah. Istilah kaki lima berasal dari masa kolonial Belanda yang menetapkan lebar trotoar lima kaki. PKL dapat menjadi sumber pendapatan dan mengurangi pengangguran, namun juga menimbulkan masalah kemacetan dan kebersihan. Pemerintah berupaya mengatasi dengan sosialisasi, menyiapkan tempat khusus
Perda Kabupaten Nunukan tentang Pedagang Kaki LimaArifuddin Ali
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedagang kaki lima di Kabupaten Nunukan. Pedagang kaki lima diwajibkan memiliki izin lokasi dan hanya boleh berjualan di lokasi yang telah ditetapkan pemerintah. Mereka berhak atas pembinaan dan kewajiban untuk mematuhi peraturan. Bagi yang melanggar akan dikenai sanksi berupa peringatan hingga pencabutan izin atau pembongkaran tempat usaha. Pemerintah
Sistem ekonomi liberal pada masa imperialisme belandaAndri Sk
Ringkasan dokumen tersebut adalah: Sistem ekonomi liberal Belanda di Indonesia pada 1870-1900 meliberalisasi kepemilikan tanah dan memungkinkan modal swasta asing untuk berinvestasi dalam sektor pertanian dan pertambangan. Hal ini menyebabkan pertumbuhan pesat perkebunan besar yang dimiliki swasta, tetapi juga mengakibatkan penurunan kesejahteraan penduduk lokal dan ketergantungan ekonomi Indonesia pada Belanda.
United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)Oswar Mungkasa
presented at Workshop on Knowledge transfer and capacity building for water and sanitation services in Asia and the Pacific, Bangkok, February 18, 2009
Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan daerah dalam Pelaksanaan PN...Oswar Mungkasa
1. Dokumen membahas tentang pendanaan urusan bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk penanggulangan kemiskinan.
2. Pendanaan bersumber dari APBN (Dana Urusan Bersama/DUB) dan APBD (Dana Daerah untuk Urusan Bersama/DDUB) berdasarkan indeks fiskal dan kemiskinan daerah.
3. Indeks fiskal dan kemiskinan daerah dimaksudkan agar pengalokasian DUB dilakukan
Environmental Services Program. Final ReportOswar Mungkasa
The Environmental Services Program (ESP) Final Report summarizes the program's achievements from December 2004 to March 2010. ESP was a USAID-funded program implemented by Development Alternatives, Inc. that promoted better health through improved water resource management and expanded access to clean water and sanitation services across Indonesia. Over its five and a half years of field activities, ESP worked in nine provinces and culminated in a workshop in January 2010 where multi-stakeholders shared experiences, lessons learned, and commitments to continue collaborative work.
Panduan sederhana pengolahan sampah dan airOswar Mungkasa
Metode pengelolaan sampah yang berkelanjutan meliputi pengomposan aerobik, daur ulang kertas, dan penyaringan air kotor menjadi bersih untuk digunakan kembali.
Sistem Monitoring Pembangunan Sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di K...Oswar Mungkasa
Dokumen ini membahas sistem monitoring pembangunan sektor air minum dan sanitasi di Kabupaten Bangka. Target cakupan air minum dan sanitasi di Bangka terus meningkat hingga tahun 2015. Untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana, dibentuk badan kendali dan evaluasi yang bertugas memantau, mengawasi, dan mengevaluasi program pembangunan termasuk air minum dan sanitasi. Dilakukan berbagai metode monitoring seperti registrasi,
Prosedur pelaksanaan standar (sop) program kerjasama bappenas plan indonesiaOswar Mungkasa
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive functioning. Exercise causes chemical changes in the brain that may help protect against mental illness and improve symptoms.
Urban Slum Improvements in Developing Countries: Policy and StrategyOswar Mungkasa
Key Note Speech to The Third International Seminar on Tropical Eco Settlements. Urban Deprivation: A Challenge to Sustainable Urban Settlements. The Seminar hold by The Center for Housing and Settlement, Ministry of Public Work, the Republic of Indonesia in Jakarta 31 )ct-2 Nov 2012.
Sinkronisasi dan Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan Sanitasi dan Air Minum d...Oswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas berbagai sumber pendanaan untuk pembangunan sanitasi dan air minum di daerah, termasuk dana dari pusat melalui deksentralisasi, transfer keuangan, dan DAK serta dana dari APBD melalui PAD dan transfer keuangan. Dokumen juga menjelaskan peran SKPD dalam pelaksanaan proyek sanitasi dan air minum menggunakan berbagai sumber dana tersebut."
Laporan Perkembangan Pencapaian Millenium Development Goals Indonesia 2007Oswar Mungkasa
[Ringkasan]
Laporan ini membahas pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDGs) di Indonesia pada tahun 2007. Laporan ini meninjau capaian delapan tujuan MDGs, meliputi penanggulangan kemiskinan, pendidikan dasar untuk semua, kesetaraan gender, penurunan kematian anak, kesehatan ibu, HIV/AIDS, lingkungan hidup, dan kerjasama internasional. Secara umum, capaian Indonesia menunjukkan kemajuan pada semua tuju
Direktorat Pemmerintahan Desa dan Kelurahan menjelaskan tentang otonomi asli desa, tugas-tugas desa, dan sumber pendapatan desa. Desa diberi kewenangan untuk mengatur sejumlah urusan publik dan mendapatkan bagian dari pajak, retribusi, dan dana perimbangan untuk membiayai program dan pelayanan masyarakat.
1. Kota Palembang memiliki luas wilayah 400,61 km2 dan penduduk sebesar 1,3 juta jiwa yang tumbuh 2% per tahun.
2. Masalah utama sanitasi di Kota Palembang adalah keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah dan limbah cair serta kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan.
3. Pemerintah Kota Palembang berencana menyusun master plan sanitasi lengkap dan men
Mekanisme Pendanaan untuk Pembangunan Air Minum dan SanitasiOswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas mekanisme pendanaan untuk pembangunan air minum dan sanitasi di Indonesia antara tahun 2009-2015. Dokumen menjelaskan target pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi, serta sumber-sumber pendanaan seperti anggaran pemerintah pusat dan daerah, hibah, kerjasama dengan swasta, dan partisipasi masyarakat. Dokumen juga memberikan rekomendasi untuk mening
The document describes an Innovation Marketplace event that took place from November 1-6, 2010 in Nanning, China. The event showcased innovations in poverty reduction from Asia and the Pacific regions. It featured innovation stands from organizations working in areas like microfinance, natural resource management, and information technologies. The document encourages participants to learn from the innovations, provide feedback, and engage in knowledge sharing tables on topics related to rural development projects, advocacy, microenterprise, and more. Participants were also invited to identify challenges and best practices to develop a learning program.
The document summarizes a presentation made to the Chamber of Commerce about a proposed update to the Historic Town Center Master Plan. It provides background on why the plan is being updated, outlines the objectives of the updated plan such as preserving historic character and creating a mixed-use environment, and describes some proposed changes including new development, street extensions, and a phasing plan. It also discusses implementation strategies and the role of the Chamber of Commerce in supporting the plan.
Pedagang kaki lima atau PKL adalah pedagang yang berjualan di pinggir jalan untuk mencari nafkah. Istilah kaki lima berasal dari masa kolonial Belanda yang menetapkan lebar trotoar lima kaki. PKL dapat menjadi sumber pendapatan dan mengurangi pengangguran, namun juga menimbulkan masalah kemacetan dan kebersihan. Pemerintah berupaya mengatasi dengan sosialisasi, menyiapkan tempat khusus
Perda Kabupaten Nunukan tentang Pedagang Kaki LimaArifuddin Ali
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedagang kaki lima di Kabupaten Nunukan. Pedagang kaki lima diwajibkan memiliki izin lokasi dan hanya boleh berjualan di lokasi yang telah ditetapkan pemerintah. Mereka berhak atas pembinaan dan kewajiban untuk mematuhi peraturan. Bagi yang melanggar akan dikenai sanksi berupa peringatan hingga pencabutan izin atau pembongkaran tempat usaha. Pemerintah
Sistem ekonomi liberal pada masa imperialisme belandaAndri Sk
Ringkasan dokumen tersebut adalah: Sistem ekonomi liberal Belanda di Indonesia pada 1870-1900 meliberalisasi kepemilikan tanah dan memungkinkan modal swasta asing untuk berinvestasi dalam sektor pertanian dan pertambangan. Hal ini menyebabkan pertumbuhan pesat perkebunan besar yang dimiliki swasta, tetapi juga mengakibatkan penurunan kesejahteraan penduduk lokal dan ketergantungan ekonomi Indonesia pada Belanda.
United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)Oswar Mungkasa
presented at Workshop on Knowledge transfer and capacity building for water and sanitation services in Asia and the Pacific, Bangkok, February 18, 2009
Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan daerah dalam Pelaksanaan PN...Oswar Mungkasa
1. Dokumen membahas tentang pendanaan urusan bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk penanggulangan kemiskinan.
2. Pendanaan bersumber dari APBN (Dana Urusan Bersama/DUB) dan APBD (Dana Daerah untuk Urusan Bersama/DDUB) berdasarkan indeks fiskal dan kemiskinan daerah.
3. Indeks fiskal dan kemiskinan daerah dimaksudkan agar pengalokasian DUB dilakukan
Environmental Services Program. Final ReportOswar Mungkasa
The Environmental Services Program (ESP) Final Report summarizes the program's achievements from December 2004 to March 2010. ESP was a USAID-funded program implemented by Development Alternatives, Inc. that promoted better health through improved water resource management and expanded access to clean water and sanitation services across Indonesia. Over its five and a half years of field activities, ESP worked in nine provinces and culminated in a workshop in January 2010 where multi-stakeholders shared experiences, lessons learned, and commitments to continue collaborative work.
Panduan sederhana pengolahan sampah dan airOswar Mungkasa
Metode pengelolaan sampah yang berkelanjutan meliputi pengomposan aerobik, daur ulang kertas, dan penyaringan air kotor menjadi bersih untuk digunakan kembali.
Sistem Monitoring Pembangunan Sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di K...Oswar Mungkasa
Dokumen ini membahas sistem monitoring pembangunan sektor air minum dan sanitasi di Kabupaten Bangka. Target cakupan air minum dan sanitasi di Bangka terus meningkat hingga tahun 2015. Untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana, dibentuk badan kendali dan evaluasi yang bertugas memantau, mengawasi, dan mengevaluasi program pembangunan termasuk air minum dan sanitasi. Dilakukan berbagai metode monitoring seperti registrasi,
Prosedur pelaksanaan standar (sop) program kerjasama bappenas plan indonesiaOswar Mungkasa
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive functioning. Exercise causes chemical changes in the brain that may help protect against mental illness and improve symptoms.
Urban Slum Improvements in Developing Countries: Policy and StrategyOswar Mungkasa
Key Note Speech to The Third International Seminar on Tropical Eco Settlements. Urban Deprivation: A Challenge to Sustainable Urban Settlements. The Seminar hold by The Center for Housing and Settlement, Ministry of Public Work, the Republic of Indonesia in Jakarta 31 )ct-2 Nov 2012.
Sinkronisasi dan Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan Sanitasi dan Air Minum d...Oswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas berbagai sumber pendanaan untuk pembangunan sanitasi dan air minum di daerah, termasuk dana dari pusat melalui deksentralisasi, transfer keuangan, dan DAK serta dana dari APBD melalui PAD dan transfer keuangan. Dokumen juga menjelaskan peran SKPD dalam pelaksanaan proyek sanitasi dan air minum menggunakan berbagai sumber dana tersebut."
Laporan Perkembangan Pencapaian Millenium Development Goals Indonesia 2007Oswar Mungkasa
[Ringkasan]
Laporan ini membahas pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDGs) di Indonesia pada tahun 2007. Laporan ini meninjau capaian delapan tujuan MDGs, meliputi penanggulangan kemiskinan, pendidikan dasar untuk semua, kesetaraan gender, penurunan kematian anak, kesehatan ibu, HIV/AIDS, lingkungan hidup, dan kerjasama internasional. Secara umum, capaian Indonesia menunjukkan kemajuan pada semua tuju
Direktorat Pemmerintahan Desa dan Kelurahan menjelaskan tentang otonomi asli desa, tugas-tugas desa, dan sumber pendapatan desa. Desa diberi kewenangan untuk mengatur sejumlah urusan publik dan mendapatkan bagian dari pajak, retribusi, dan dana perimbangan untuk membiayai program dan pelayanan masyarakat.
1. Kota Palembang memiliki luas wilayah 400,61 km2 dan penduduk sebesar 1,3 juta jiwa yang tumbuh 2% per tahun.
2. Masalah utama sanitasi di Kota Palembang adalah keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah dan limbah cair serta kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan.
3. Pemerintah Kota Palembang berencana menyusun master plan sanitasi lengkap dan men
Mekanisme Pendanaan untuk Pembangunan Air Minum dan SanitasiOswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas mekanisme pendanaan untuk pembangunan air minum dan sanitasi di Indonesia antara tahun 2009-2015. Dokumen menjelaskan target pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi, serta sumber-sumber pendanaan seperti anggaran pemerintah pusat dan daerah, hibah, kerjasama dengan swasta, dan partisipasi masyarakat. Dokumen juga memberikan rekomendasi untuk mening
The document describes an Innovation Marketplace event that took place from November 1-6, 2010 in Nanning, China. The event showcased innovations in poverty reduction from Asia and the Pacific regions. It featured innovation stands from organizations working in areas like microfinance, natural resource management, and information technologies. The document encourages participants to learn from the innovations, provide feedback, and engage in knowledge sharing tables on topics related to rural development projects, advocacy, microenterprise, and more. Participants were also invited to identify challenges and best practices to develop a learning program.
The document summarizes a presentation made to the Chamber of Commerce about a proposed update to the Historic Town Center Master Plan. It provides background on why the plan is being updated, outlines the objectives of the updated plan such as preserving historic character and creating a mixed-use environment, and describes some proposed changes including new development, street extensions, and a phasing plan. It also discusses implementation strategies and the role of the Chamber of Commerce in supporting the plan.
The greater tygerberg partnership an urban turnaround strategy takes shape in...Shahid Solomon
The document outlines a vision and strategy to transform the Voortrekker Road Corridor in Cape Town into an economically prosperous and vibrant area through 2040. It proposes introducing world-class innovative strategies and structures to facilitate business and residential development, improve infrastructure and public services, and establish knowledge and innovation networks along the corridor. The strategy involves championing the area, developing partnerships between stakeholders, innovating new solutions, creating a strategic plan, implementing projects, and responding adaptively to opportunities and challenges over time.
George Brashnarov gave a presentation on country branding and IT competitiveness. He discussed how a country's brand image affects its business, trade, tourism, and diplomatic relations. A positive brand opens doors while a negative one requires overcoming stereotypes. He analyzed Moldova's positioning compared to other countries and highlighted the importance of understanding a country's image, collaborating between sectors to define a national strategy and story, and producing innovative initiatives.
George Brashnarov gave a presentation on country branding and IT competitiveness. He discussed how a country's brand image affects its business, trade, tourism, and diplomatic relations. Countries with positive reputations find success globally more easily, while those with negative stereotypes face more challenges. He analyzed data on IT competitiveness rankings of countries in Central and Eastern Europe. Brashnarov concluded countries must strategically promote their real strengths through coordination among stakeholders to effectively develop or alter their national brands over the long term.
TCI 2014 World class cluster born on reindustrialization of Olivetti settlement TCI Network
This document summarizes the development of a world-class cosmetics cluster in Crema, Italy that was born from the reindustrialization of the historic Olivetti settlement. Key steps included mapping local industry specializations, analyzing the cosmetics value chain with local companies, prioritizing initiatives like improving visibility and training, and establishing a cluster organization called Polo Cosmesi with over 150 member firms that benefits from joint initiatives, services, and internationalization support. The success of the cluster is attributed to strong leadership, a willingness to evolve, active involvement from public and private partners, and a focus on building trust between members.
The One Tambon One Product (OTOP) program in Thailand aims to strengthen the grassroots economy by promoting local products from each sub-district. It began in the 1980s based on Japan's OVOP program. OTOP is a government-led, integrated effort involving multiple agencies to generate prosperity in rural communities. It focuses on locally-sourced products that reflect community identity, culture, and traditions. Over 300,000 producers participate across over 85,000 registered products. The program emphasizes local uniqueness, self-reliance, and human resource development. Through marketing promotion and quality standards, OTOP sales have grown from $8 million in 2002 to over $2 billion currently. OTOP aims to create jobs, strengthen
This presentation by the Government of Colombia was given at the session on Colombian outreach efforts during the 7th Multi-Stakeholder Forum on Responsible Mineral Supply Chains held on 26-28 May 2014 in Paris.
Find out more at: http://mneguidelines.oecd.org/icglr-oecd-un-forum-paris-may-2014.htm
100724 perkembangan ekonomi kreatif di indonesia artepolis 2010 rev 1cokorda.dewi
This document outlines the development of Indonesia's creative economy from 2005 to the present. Some key points:
- Milestones include presidential instructions supporting handicrafts and creativity in 2005-2007, and the designation of creative economy as a priority in 2009.
- The vision is for Indonesia to be internationally renowned for creativity and quality of life by 2025, with the creative economy contributing 9-11% to GDP.
- Challenges include coordination, strategy implementation, program collaboration, prioritization, financing, human resources, business climate, technology, and resource sustainability.
- Actors like government, business and intellectuals all have roles to strengthen the five pillars of people, industry, technology, resources and
City Age 2014 presentation - Mike Murray - Region of WaterlooRegionofWaterloo
The document discusses Waterloo Region's role in building an innovation supercluster. It notes that Waterloo Region has over 1,000 startups and high-tech firms, and has experienced strong employment growth in recent years. The region has key success factors for innovation including strong universities and colleges, partnerships between business, government and academia, and a strong sense of place and quality of life that help attract and retain talent. The document outlines ways the region is maintaining this momentum, such as focusing on talent attraction, transportation infrastructure like light rail transit, urban design, and the creative sector.
[Makati Urban Redevlopment Presentation : Makati City, Philipines]shrdcinfo
The document discusses the Comprehensive Land Use Plan (CLUP) and Zoning Ordinance implemented in Quezon City in 2013. It promotes economic development and mainstreaming of disaster risk reduction. It includes Special Development Zones and Special Precincts for Urban Redevelopment (SPURs) located throughout the city to encourage redevelopment and new business. Specifically, it describes the Bangkal SPUR situated near a major corridor with the proposed theme of commercial automotive and furniture shops.
Presentation by Somik Lall of the World Bank made at the OECD Regional Development Policy Committee Symposium: Place-based policies: rationale, implementation and policy evaluation, held on 29 October 2020.
More information: http://www.oecd.org/regional/
The document provides information about Community-Based Tourism (CBT) in the Caribbean region. It summarizes a CBT toolkit that was developed to support the growth of CBT. The toolkit contains 5 tools to help communities assess their tourism assets and readiness, develop CBT business, and market their offerings. It also describes the benefits of clustering in the tourism sector and highlights the potential of CBT to contribute to inclusive economic development in the Caribbean through job creation and increased spending by visitors.
Planning downtowns vital role thriving communitymbing1126
The document discusses the importance of downtown revitalization and the role of the Iowa Downtown Resource Center. It notes that empty storefronts can cost a community hundreds of thousands in lost sales, profits, and taxes. The resource center aims to help more communities through training, referrals, technical assistance and downtown assessments to revitalize their downtowns using proven comprehensive approaches and guiding principles. The center helps communities embrace transformation and tackle tough questions by thinking creatively.
This document summarizes the key findings and recommendations from a planning process for Lee County, Florida. The planning process assessed the feasibility of developing an "Innovation Diamond" concept to diversify the local economy through research and sustainable industries. Key recommendations included:
- Physically reshaping the city to attract innovators by fostering dense, walkable, mixed-use development near transit and creating activity centers.
- Adopting new development formats like walkable workplace districts, innovation clusters near universities, and revitalizing industrial areas to attract knowledge workers and small/medium firms.
- Focusing economic development efforts on target industries like aerospace, clean technology, life sciences and healthcare through investment, business encouragement,
The document outlines a project management report for a proposed community center called City Lobby in Johor Bahru, Malaysia. It includes an introduction to the project background, objectives, stakeholders and site analysis. It also discusses the design suitability, project viability through cost estimates and risk analysis. Project planning details work breakdown structure, Gantt chart and maintenance strategy. The aim is to revitalize the urban area and strengthen social and cultural exchange.
The Great Bear ( TGB ) Constructions, Interior D'ziner & Research : Corporate...The Great Bear
The Great Bear ( TGB ) is a Realty & Infrastructure Project Management, Marketing Consultancy and Engineering, Procurement Construction Company with a seamless four decades of unprecedented experience of Project Execution in all the asset classes.
Our offering “end to end services in project development” envisaged answer for Infra-realty of tomorrow :
Land Acquisitions
Project Concept & Approvals
Architectural & Engineering
Statutory & Regulatory Compliance
Project Funding
Project Development
Marketing, Branding & Advertising
TGB is our techno-commercially viable endeavor to meet the futuristic imperative demands of affordable world-class Residential, Commercial & Tourism mixed use properties which is bound to give the vital impetus to our Industry.
Having successfully engineered intricate projects in all sectors such as Residential, Commercial, Tourism, Social & Basic Infrastructure, we are geared to explore new avenues as a Developer & a full-fledged Infra-EPC Company and for our ambitious aspirations we are in pursuit for such domain projects in the above arenas of specialization.
Some of our Prestigious Projects are :
Santacruz Airport, Mumbai
The Leela, Mumbai
Goa Airport
Goa NRI Housing Society
The Fariyas, Lonavala
Dr. Babasaheb Ambedkar University, Lonare Distt. Raigad
Country Club, Kolad Distt. Raigad
Dahisar Skywalk, Dahisar (W) Mumbai
Maxus Mall cum Multiplex, Bhayander Thane
Club Millennium, Juhu Mumbai
Bhakt Niwas, Shirdi
Total built up : Over 2 million square feet
Projects worth : INR 12.5 billion ( Rs. 125 Crores )
Our PMC services that go hand in hand with EPC, have the following scope :
A) Pre-Construction Stage:-
• Procurement Management
• Planning Management
• Tender Management
• Change Order Management
• Value Engineering
B) Construction Stage :-
• Construction Management
• Commercial Management
• Quality assurance and Quality Control Management.
• -Planning, Monitoring and Reporting
C) Post-Construction Stage:-
• Coordinate As Built Drawings.
• Testing & Commissioning
• Technical Handover.
• Commercial Handover.
• Final Bill Closing.
Besides PMC, TGB also forays into other allied fields :
Land :
• Land Acquisition
Land parcel identification, ground realty check, title search
Documentation, Conveyance deed & registration
• Land Development, Land Management & Land Bank
Developer:
Real Infra Development; Greenfield Project Development;
Town & Country Planning; Urban & Rural Development; Tourism Destinations & Circuits Development; Industrial; Social & Basic Infrastructure Development.
Joint Ventures :
Land purchase & plotting; Residential & Commercial; Infrastructure; Contractors & PMCs; Real Estate; Machinery & Equipment
Real Estate Management :
Investment Portfolios; FDI Compliant Properties; NRI, POI, FII, OBC; Sales, Lease & Purchase;
Similar to Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Solo (20)
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganOswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas tentang permukiman dan ketahanan pangan di Indonesia, termasuk masalah konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian, faktor penyebabnya, dan solusi untuk mengatasinya seperti komitmen pemerintah, pembenahan data, penegakan hukum, insentif, penataan ruang, dan konsep bank tanah dan konsolidasi tanah."
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...Oswar Mungkasa
perkotaan mengalami banyak masalah disebabkan demikian intensifnya penggunaan moda kendaraan bermotor. sudah saatnya melirik alternatif lain yang lebih berkelanjutan yaitu moda berjalan kaki dan bersepeda
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...Oswar Mungkasa
Tata kelola kolaboratif dalam pengembangan wilayah berkelanjutan memerlukan kepemimpinan bersama yang mampu meningkatkan kesadaran, memobilisasi, membingkai masalah, dan mengkoordinasi pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi bersama. Keterampilan penting pemimpin antara lain menarik perhatian, membangun kepercayaan, dan merumuskan visi bersama.
selama ini skema yang diperkenalkan adalah 3 R (Reuse, Reduce Recycle) kemudian dengan berkembangnya konsep ekonomi sirkuler maka berkembang pula skema lebih baru yang dikenal sebagai upcycling.
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...Oswar Mungkasa
The implementation of green infrastructure (GI) in Indonesia accelerated by public awareness of the importance of conservation of natural resources and ecosystems. One of the Indonesian government’s efforts to apply the principles of GI in urban areas in a structured and massive manner is through the Green City Development Program (P2KH) Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR). The approach taken is Green Planning and Design, Green Open Space, Green Energy, Green Water, Green Waste, Green Building, Green Transportation, Green Community. The city that is the case study for discussion is Jakarta. Jakarta Smart City, Green Buildings, Urban Agriculture, and Child Friendly Integrated Public Space (RPTRA) are programs that successfully implemented. The implementation GI program easily accepted if based on the community.
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Oswar Mungkasa
Makalah ini membahas tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Tata kelola kolaboratif melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam penyusunan kebijakan. Namun hasil penelitian menunjukkan penerapan tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan TPB di Indonesia belum optimal karena keterlibatan pemangku kepentingan masih
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERAOswar Mungkasa
Dokumen ini membahas tentang optimalisasi peran, fungsi, dan pelayanan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP-TAPERA) untuk penerima manfaat paska. Dokumen ini menjelaskan beberapa fakta tentang BP-TAPERA, isu-isu yang dihadapi seperti dualisme sumber dana perumahan dan ketersediaan data, serta memberikan saran seperti pengembangan grand design pembiayaan perumahan dan penerapan tata kelola kolaboratif yang
Tata kelola kolaboratif merupakan paradigma baru dalam administrasi publik yang menekankan pada kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tata kelola kolaboratif muncul seiring pergeseran dari paradigma Old Public Administration ke New Public Management yang memberikan peran lebih besar kepada pemangku kepentingan non-pemerintah. Prinsip utama tata kelola kolaboratif adalah melibatkan berbagai pem
Kolaborasi multi-pemangku kepentingan membutuhkan katalis untuk berjalan efektif. Dokumen menjelaskan enam katalis utama yaitu strategi bersama, kejelasan tujuan, inklusivitas luas, pertanggungjawaban yang disetujui, penyelenggaraan bersama, dan inovasi mudah diadaptasi. Katalis-katalis ini mencakup aspek-aspek seperti perencanaan bersama, keterlibatan seluruh pemangku
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...Oswar Mungkasa
Skema bekerja dari rumah (WFH) merupakan bagian dari konsep bekerja jarak jauh yang telah dikenal sejak tahun 1970-an. Walaupun demikian, konsep ini biasanya diterapkan dalam kondisi normal dan bukan karena pandemi seperti saat ini. Makalah ini membahas sejarah, konsep, dan perkembangan terkini dari bekerja jarak jauh serta langkah yang perlu dilakukan oleh berbagai pihak untuk menerapkan ske
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...Oswar Mungkasa
1) Jakarta took several steps to respond to COVID-19 including closing public spaces in March, establishing a task force, and implementing large-scale social restrictions (PSBB) in April including limiting gatherings and transport.
2) Lessons learned include the need for improved metropolitan governance and collaborative partnerships between different levels of government and stakeholders. Effective communication is also key.
3) Looking ahead, Jakarta aims to establish a new normal with an emphasis on social capital, digital shift, healthy lifestyles, improved data systems, and a focus on recovery.
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...Oswar Mungkasa
Dokumen ini membahas tentang latar belakang dan tugas Koordinator Ketahanan Kota Jakarta. Jakarta terpilih bergabung dalam jejaring 100 Resilient Cities pada 2016 untuk mengembangkan strategi ketahanan kota. Koordinator ditunjuk untuk memfasilitasi penyusunan strategi ketahanan dan mengoordinasikan pelaksanaannya hingga 2019.
Presentation. Collaboration Towards A Resilient JakartaOswar Mungkasa
Collaborative approach in solving issues of Jakarta to build resilience
Oswar Mungkasa (Former Chief Resilient Officer of Jakarta 100 Resilient Cities Program)
Advocacy Forum on Giving Inputs to the Implementation of the New Urban Agenda in Myanmar - CORDAID Yangon, 22nd January 2020
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasiOswar Mungkasa
Tulisan ini disiapkan untuk memeriahkan ajang NTU (Nugroho Tri Utomo) Writing Contest for Water and Sanitation 2019 bertema Menuntaskan Akses Sanitasi dan Air Minum Aman Berkelanjutan 2024 yang diselenggarakan oleh Jejaring Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL).
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Solo
1.
2. •Wide Area : 44,06 km2
•Population : 505.153 (at the night),
1.8 Miliion (at the day)
•Density : 1.599 people/km2
•Resources : Services, Urban Heri –
tages, Cultures.
3. The Challenges: Solving slums, squatters and
improving people’s welfare
SLUMS RENOVATION
for Housings
In Existing Sites
(Private land)
RELOCATION
PROGRAMS Street Vendors
Build CHEAP & Shelters
ACCOMODATION from restricted sites
For Poor People
IMPROVEMENT
SQUATTERS - Public toilets
(state land/public - Infrastructures &
space) Facilities
-illegal shelters -Public Spaces
- street vendors - Urban Forest
4. Waras : Kesehatan
Wasis : Pendidikan
Wareg : Mata pencaharian
Mapan : Ruang Publik
Papan : Tempat Tinggal
5. 1. Eco-Cultural City
2. The Future City is beyond the
Past
3. The City of MICE (Meetings,
Investments, Conventions and
Exhibitions).
6. City Vision and Missions
City Vision : Eco Cultural City, which means;
Improve people’s welfare and develop city based on Spirit of
Solo as Cultural City.
City Missions : (especially for Low income people)
1.To empower and improve “people’s economy”.
2.To develop ethics and cultural value.
3.To strengthen city character;
4.To improve and broaden education and health services.
5.To improve labour work access.
6.To create investment climates.
7.To improve City Infrastructures and facilities.
8.To promote City - Brand Images;
7. Social Services Improvements:
1. Education for All: Subsidy for Low Income
Communities to education acces (from elementery –
High School), School Building Rehabilitasion, Develop
Teaching Factory, Capacity Building for Teachers).
2. Health Services: Subsidy for Low Income
Communities, Capacity Building for Community Health
Center to reach ISO 9001:2000, Build Own City
Hospital.
3. Micro Economic Empowerment: Generate New Jobs
for Low Income People (Night Market, Cullinary Area,
Trades Centers), Credit Access/Soft Loans, Free
License, Capacity Building).
14. Set up Vendors Area
Set up Vendors Clusters
Tents
Relocation
Shelters
Pushed Charts
Availability of Space
Type of Trades
Time of Activities
Size / Amounts of Trades
15. Provide the prospective area
Create the street vendors zone
Facilitate with a free kiosk
Facilitate with equipments to run their
business
Issue free business permit and others
Facilitate with soft loan