Hukum perbankan (banking law), yakni merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi bank, dan lain-lainnya yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut (Munir Fuady, 1999: 14).
Hukum perbankan (banking law), yakni merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi bank, dan lain-lainnya yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut (Munir Fuady, 1999: 14).
Persyaratan Teknis Pengumpulan, Pemindahan dan Pengangkutan SampahJoy Irman
Persyaratan Teknis Pengumpulan, Pemindahan dan Pengangkutan Sampah dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Paper Peraturan dan Masalah Aktivitas Pedagang Kaki Lima (Kebijakan Pemerintah, Keterbatasan PKL)
Diskusi Panel Keberadaan Pedagang Kaki Lima , 23 Agustus 2014, Magister Teknik Perencanaan (Urban & Real Estate Development) Universitas Tarumanagara
Persyaratan Teknis Pengumpulan, Pemindahan dan Pengangkutan SampahJoy Irman
Persyaratan Teknis Pengumpulan, Pemindahan dan Pengangkutan Sampah dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Paper Peraturan dan Masalah Aktivitas Pedagang Kaki Lima (Kebijakan Pemerintah, Keterbatasan PKL)
Diskusi Panel Keberadaan Pedagang Kaki Lima , 23 Agustus 2014, Magister Teknik Perencanaan (Urban & Real Estate Development) Universitas Tarumanagara
Dalam rangka melengkapi mata kuliah KKP di Perguruan Tinggi Raharja, setiap mahasiswa di haruskan membuat final presentasi.
yang di presentasikan diantara latar belakang KKP, data perusahaan, project, dll...
2. Sejarah PKL
Istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan
kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu
itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang
dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk
pejalanan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah
lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Sekian
puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah
merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak
dimanfaatkan oleh para pedagang untuk
berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang
emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki
lima.
3. Pengertian
Pedagang kaki lima atau yang sering disebut PKL
adalah sebutan untuk pedagang yang kebanyakan
berjualan di pinggir jalan raya untuk mendapat
rezeki dengan menggelar dagangannya di pinggir-
pinggir perlintasan jalan raya. Biasanya
menggunakan gerobak, menggantung
dagangannya menggunakan kawat, dll.
5. Dampak positif dari PKL
Sumber pendapatan asli daerah.
Dapat menjadi alternatif untuk
mengurangi pengangguran.
Dapat melayani kebutuhan masyarakat,
khususnya bagi golongan menengah ke
bawah.
6. Dampak negatif dari PKL
Kebersihan
Setelah selesai berjualan, sampah dari
sisa-sisa bungkus/makanan dibuang ke
sungai atau selokan. Bahkan ada yg
didiamkan saja.
Kemacetan
Menimbulkan kemacetan di semua kota.
8. Upaya pemerintah mengatasi
masalah yang ditimbulkan PKL
Melakukan sosialisasi dengan PKL.
Menyiapkan tempat khusus untuk PKL
(agar tidak mengganggu).
Membuat peraturan hukum
(Permendagri nomor 41 tahun 2012).
Melakukan Penataan PKL
9. Penataan PKL
Dilakukan dengan tujuan:
Merapikan letak jualan PKL sehingga
tidak mengganggu jalan raya.
Dilakukan dengan cara:
Memanfaatkan bangunan yang sudah
lama tak terpakai yang berada di blok G
pasar Tanah Abang
10. Pro & Kontra
Pro :
Kota Jakarta terlihat lebih tertata, terawat dan
bersih
Mendukung program pemerintah
Kontra :
Tempat jualan kurang mendapat perhatian
masyarakat
PKL belum mengetahui situasi tempat yang
baru
11. Dibuat oleh :
Kelompok 7 / 8E :
• Edo 8E / 02
• Aurel 8E / 05
• Dinda 8E / 07
• Jojo 8E / 17
• Gavin 8E / 19