Dokumen tersebut membahas tentang pengertian PKL menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ahli, dan umum. Juga menjelaskan penyebab maraknya PKL, asal mula istilah PKL, serta dampak positif dan negatif dari keberadaan PKL.
1. Keberadaan pedagang kaki lima di Surabaya dan persoalan yang dihadapi baik oleh pedagang kaki lima maupun pemerintah kota Surabaya.
2. Pemerintah kota Surabaya telah mengeluarkan kebijakan untuk menertibkan pedagang kaki lima melalui Perda No. 17 tahun 2003 namun kebijakan ini dinilai kurang berpihak pada pedagang kaki lima.
3. Diperlukan kebijakan baru yang me
Kriteria relokasi pedagang kaki lima (pklAnnisa Rahmaw
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen ini membahas preferensi lokasi yang diinginkan oleh pedagang kaki lima di kawasan Pasar Baru Gresik berdasarkan sudut pandang para pedagang kaki lima."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Kerajaan Klungkung dahulu mempunyai pengaruh luas di Bali dan sekitarnya hingga berakhir dengan penjajahan Belanda. 2. Kabupaten Klungkung terletak di Bali dengan topografi berbukit dan iklim tropis. 3. Mayoritas penduduknya memeluk agama Hindu dan memiliki budaya khas Bali.
Pre Startup Proposal to Kementerian RISTEK-BRIN RI via Cubic Incubator BandungPT. Duta Dewata Mulia
Pre Startup Proposal to Kementerian RISTEK-BRIN RI via Cubic Incubator Bandung. Any one want to join as shareholder through small amount of investment in Rupiah. You have to contact me. This proposal is in Bahasa Indonesia
Pengelolaan lahan basah (mangrove dan gambut)CIFOR-ICRAF
Wetland management (mangrove and peatland)
This session discusses peatland and mangrove ecosystems management, within which they are considered as essential ecosystems. This session further explores the legal aspects related to peatland and mangrove ecosystems management in Indonesia and the operationalization of the regulatory framework.
Speaker: Ir. Wiratno, M.Sc., Director General of Conservation on Natural Resources and Ecosystem, Ministry of Environment and Forestry
Event: Webinar "Menata Peta Jalan Perencanaan untuk Implementasi Program Nasional PME (Peatland and Mangrove Ecosystems)"
Date: May 15, 2020
Dokumen tersebut membahas mengenai peran angkutan penyeberangan dan pengembangannya di Indonesia. Secara ringkas, angkutan penyeberangan berperan sebagai alat transportasi massal yang menghubungkan seluruh nusantara, namun menghadapi berbagai kendala infrastruktur dan regulasi yang membatasi pengembangannya. Dokumen ini memberikan rekomendasi untuk memaksimalkan potensi sungai dan danau sebagai sarana angkutan penyeberangan guna mend
1. Keberadaan pedagang kaki lima di Surabaya dan persoalan yang dihadapi baik oleh pedagang kaki lima maupun pemerintah kota Surabaya.
2. Pemerintah kota Surabaya telah mengeluarkan kebijakan untuk menertibkan pedagang kaki lima melalui Perda No. 17 tahun 2003 namun kebijakan ini dinilai kurang berpihak pada pedagang kaki lima.
3. Diperlukan kebijakan baru yang me
Kriteria relokasi pedagang kaki lima (pklAnnisa Rahmaw
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen ini membahas preferensi lokasi yang diinginkan oleh pedagang kaki lima di kawasan Pasar Baru Gresik berdasarkan sudut pandang para pedagang kaki lima."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Kerajaan Klungkung dahulu mempunyai pengaruh luas di Bali dan sekitarnya hingga berakhir dengan penjajahan Belanda. 2. Kabupaten Klungkung terletak di Bali dengan topografi berbukit dan iklim tropis. 3. Mayoritas penduduknya memeluk agama Hindu dan memiliki budaya khas Bali.
Pre Startup Proposal to Kementerian RISTEK-BRIN RI via Cubic Incubator BandungPT. Duta Dewata Mulia
Pre Startup Proposal to Kementerian RISTEK-BRIN RI via Cubic Incubator Bandung. Any one want to join as shareholder through small amount of investment in Rupiah. You have to contact me. This proposal is in Bahasa Indonesia
Pengelolaan lahan basah (mangrove dan gambut)CIFOR-ICRAF
Wetland management (mangrove and peatland)
This session discusses peatland and mangrove ecosystems management, within which they are considered as essential ecosystems. This session further explores the legal aspects related to peatland and mangrove ecosystems management in Indonesia and the operationalization of the regulatory framework.
Speaker: Ir. Wiratno, M.Sc., Director General of Conservation on Natural Resources and Ecosystem, Ministry of Environment and Forestry
Event: Webinar "Menata Peta Jalan Perencanaan untuk Implementasi Program Nasional PME (Peatland and Mangrove Ecosystems)"
Date: May 15, 2020
Dokumen tersebut membahas mengenai peran angkutan penyeberangan dan pengembangannya di Indonesia. Secara ringkas, angkutan penyeberangan berperan sebagai alat transportasi massal yang menghubungkan seluruh nusantara, namun menghadapi berbagai kendala infrastruktur dan regulasi yang membatasi pengembangannya. Dokumen ini memberikan rekomendasi untuk memaksimalkan potensi sungai dan danau sebagai sarana angkutan penyeberangan guna mend
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...infosanitasi
Pedoman ini membahas analisis aspek fisik dan lingkungan dalam penyusunan rencana tata ruang, meliputi pengumpulan data klimatologi, topografi, geologi, hidrologi, sumber daya mineral, bencana alam, penggunaan lahan, studi lingkungan yang pernah dilakukan, dan analisis kemampuan lahan berdasarkan morfologi, kemudahan dikerjakan, kestabilan lereng, dan kesuburan tanah.
Ada tiga jenis pola pemukiman penduduk yang dijelaskan dalam dokumen ini: pola memanjang yang mengikuti jalan, rel kereta api, sungai atau pantai; pola terpusat yang membentuk kelompok-kelompok kecil terutama di daerah pegunungan; dan pola tersebar di daerah dataran tinggi, gunung api atau daerah yang kurang subur.
Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan IKM (Industri Kecil Menengah) Aa Renovit
Kebijakan pemerintah dalam membina dan mengembangkan IKM meliputi 3 butir utama: (1) peningkatan layanan keuangan terutama untuk pelaku IKM, (2) peningkatan infrastruktur dukungan layanan keuangan, (3) meningkatkan kemampuan penguasaan manajemen dan teknis usaha serta kewirausahaan pelaku IKM secara menyeluruh.
Dokumen tersebut membahas tentang aspek-aspek pemasaran produk agribisnis di Indonesia dan Asia Pasifik. Terdapat tiga tahapan utama dalam sistem pemasaran yaitu konsentrasi, equalisasi, dan dispersi barang. Dokumen juga menjelaskan berbagai komponen sistem pemasaran seperti saluran pemasaran, fasilitas penyimpanan dan transportasi, serta permasalahan yang dihadapi seperti kurangnya infrastruktur dan akses pasar bagi petani ke
Kadipaten Pakualaman merupakan hadiah dari pemerintah Inggris kepada Pangeran Notokusumo yang kemudian bergelar Paku Alam I atas jasanya. Kadipaten ini memiliki berbagai simbol dan makna, seperti warna kuning dan hijau pada lambangnya yang melambangkan optimisme dan kedamaian. Berbagai bangunan seperti masjid, alun-alun, dan pintu gerbang memiliki fungsi serta makna tersirat yang mencerminkan nilai-nil
Dokumen tersebut memberikan panduan teknis tentang pemboran sumur uji atau sumur uji produksi. Termasuk spesifikasi peralatan bor, prosedur pemboran, pengambilan sampel, pengujian permeabilitas, pemasangan pipa, dan laporan yang harus diserahkan setelah selesai. Tujuannya adalah untuk mengetahui potensi air tanah dan kondisi geologi/hidrogeologi daerah tersebut.
Dokumen tersebut membahas mengenai perencanaan transportasi yang meliputi proses peramalan permintaan transportasi di masa datang, pembagian wilayah menjadi zona-zona, dan metode pengumpulan data untuk perencanaan transportasi.
Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah -PP 7 tahun 2021Kacung Abdullah
PP Nomor 7 Tahun 2021 menetapkan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan besarnya modal usaha, dimana usaha mikro memiliki modal maksimal Rp1 miliar, usaha kecil Rp1-5 miliar, dan usaha menengah Rp5-10 miliar, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha.
Teks ini membahas tentang pertanian berkelanjutan di era Society 5.0 dengan menjelaskan perkembangan masyarakat dan revolusi industri dari era ke era. Teknologi seperti sensor, pertanian cerdas, dan biologi sintetis dipaparkan sebagai solusi untuk mencapai pertanian berkelanjutan."
Dokumen ini membahas tentang pentingnya lokasi perusahaan dalam pembentukan kota dan ekonomi perkotaan. Ada dua jenis perusahaan yaitu manufaktur dan komersial. Dalam menentukan lokasi, perusahaan mempertimbangkan faktor seperti pasar, sumber bahan baku, transportasi, tenaga kerja, dan biaya. Metode penentuan lokasi meliputi analisis kualitatif, perbandingan biaya, dan pusat gravitasi.
Dokumen tersebut membahas peraturan dan masalah terkait pedagang kaki lima (PKL) di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Terdapat berbagai peraturan pemerintah dan perda DKI yang mengatur PKL, namun masih banyak tantangan dalam melindungi dan mendukung pengembangan usaha PKL. Diskusi panel menyarankan perlu program partisipatif multi-stakeholder untuk menemukan solusi yang adil bagi semua pihak.
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...infosanitasi
Pedoman ini membahas analisis aspek fisik dan lingkungan dalam penyusunan rencana tata ruang, meliputi pengumpulan data klimatologi, topografi, geologi, hidrologi, sumber daya mineral, bencana alam, penggunaan lahan, studi lingkungan yang pernah dilakukan, dan analisis kemampuan lahan berdasarkan morfologi, kemudahan dikerjakan, kestabilan lereng, dan kesuburan tanah.
Ada tiga jenis pola pemukiman penduduk yang dijelaskan dalam dokumen ini: pola memanjang yang mengikuti jalan, rel kereta api, sungai atau pantai; pola terpusat yang membentuk kelompok-kelompok kecil terutama di daerah pegunungan; dan pola tersebar di daerah dataran tinggi, gunung api atau daerah yang kurang subur.
Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan IKM (Industri Kecil Menengah) Aa Renovit
Kebijakan pemerintah dalam membina dan mengembangkan IKM meliputi 3 butir utama: (1) peningkatan layanan keuangan terutama untuk pelaku IKM, (2) peningkatan infrastruktur dukungan layanan keuangan, (3) meningkatkan kemampuan penguasaan manajemen dan teknis usaha serta kewirausahaan pelaku IKM secara menyeluruh.
Dokumen tersebut membahas tentang aspek-aspek pemasaran produk agribisnis di Indonesia dan Asia Pasifik. Terdapat tiga tahapan utama dalam sistem pemasaran yaitu konsentrasi, equalisasi, dan dispersi barang. Dokumen juga menjelaskan berbagai komponen sistem pemasaran seperti saluran pemasaran, fasilitas penyimpanan dan transportasi, serta permasalahan yang dihadapi seperti kurangnya infrastruktur dan akses pasar bagi petani ke
Kadipaten Pakualaman merupakan hadiah dari pemerintah Inggris kepada Pangeran Notokusumo yang kemudian bergelar Paku Alam I atas jasanya. Kadipaten ini memiliki berbagai simbol dan makna, seperti warna kuning dan hijau pada lambangnya yang melambangkan optimisme dan kedamaian. Berbagai bangunan seperti masjid, alun-alun, dan pintu gerbang memiliki fungsi serta makna tersirat yang mencerminkan nilai-nil
Dokumen tersebut memberikan panduan teknis tentang pemboran sumur uji atau sumur uji produksi. Termasuk spesifikasi peralatan bor, prosedur pemboran, pengambilan sampel, pengujian permeabilitas, pemasangan pipa, dan laporan yang harus diserahkan setelah selesai. Tujuannya adalah untuk mengetahui potensi air tanah dan kondisi geologi/hidrogeologi daerah tersebut.
Dokumen tersebut membahas mengenai perencanaan transportasi yang meliputi proses peramalan permintaan transportasi di masa datang, pembagian wilayah menjadi zona-zona, dan metode pengumpulan data untuk perencanaan transportasi.
Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah -PP 7 tahun 2021Kacung Abdullah
PP Nomor 7 Tahun 2021 menetapkan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan besarnya modal usaha, dimana usaha mikro memiliki modal maksimal Rp1 miliar, usaha kecil Rp1-5 miliar, dan usaha menengah Rp5-10 miliar, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha.
Teks ini membahas tentang pertanian berkelanjutan di era Society 5.0 dengan menjelaskan perkembangan masyarakat dan revolusi industri dari era ke era. Teknologi seperti sensor, pertanian cerdas, dan biologi sintetis dipaparkan sebagai solusi untuk mencapai pertanian berkelanjutan."
Dokumen ini membahas tentang pentingnya lokasi perusahaan dalam pembentukan kota dan ekonomi perkotaan. Ada dua jenis perusahaan yaitu manufaktur dan komersial. Dalam menentukan lokasi, perusahaan mempertimbangkan faktor seperti pasar, sumber bahan baku, transportasi, tenaga kerja, dan biaya. Metode penentuan lokasi meliputi analisis kualitatif, perbandingan biaya, dan pusat gravitasi.
Dokumen tersebut membahas peraturan dan masalah terkait pedagang kaki lima (PKL) di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Terdapat berbagai peraturan pemerintah dan perda DKI yang mengatur PKL, namun masih banyak tantangan dalam melindungi dan mendukung pengembangan usaha PKL. Diskusi panel menyarankan perlu program partisipatif multi-stakeholder untuk menemukan solusi yang adil bagi semua pihak.
Pedagang kaki lima atau PKL adalah pedagang yang berjualan di pinggir jalan untuk mencari nafkah. Istilah kaki lima berasal dari masa kolonial Belanda yang menetapkan lebar trotoar lima kaki. PKL dapat menjadi sumber pendapatan dan mengurangi pengangguran, namun juga menimbulkan masalah kemacetan dan kebersihan. Pemerintah berupaya mengatasi dengan sosialisasi, menyiapkan tempat khusus
Aplikasi ini dirancang untuk mengelola data siswa Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PT Jerbee Indonesia dengan fitur input, tampilan laporan, dan manajemen pengguna. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL untuk menyimpan data siswa, sekolah, pembimbing dan laporan. Tujuannya adalah memudahkan proses penerimaan dan pelaporan data siswa PKL.
Buku ini membahas strategi pembangunan ekonomi Indonesia dengan menyatukan pertumbuhan dan pemerataan. Buku ini menjelaskan bagaimana pembangunan diarahkan untuk kemakmuran rakyat berdasarkan konstitusi, serta mengaitkan pemikiran dengan kebijakan dan program untuk mengembangkan ekonomi rakyat dan mengurangi kesenjangan. Pendekatan yang ditekankan adalah win-win solution untuk semua pihak, dengan intervensi p
Pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Thaimiyah dalam Etika Bisnis IslamNana Tauran Sidik
Makalah ini membahas pemikiran dua tokoh Islam tentang etika bisnis, yaitu Ibnu Thaimiyah dan Ibnu Khaldun. Ibnu Thaimiyah menekankan pentingnya pasar bebas dan persaingan yang sehat. Ia juga membahas konsep harga dan upah yang adil, serta peranan negara dalam menjaga stabilitas pasar. Sedangkan Ibnu Khaldun dikenal sebagai bapak sosiologi dan membahas hubungan antara ekonomi, politik, dan masy
keberlanjutan pnpm mp melalui kegiatan penanganan kumuhBagus ardian
Dokumen ini membahas tentang keberlanjutan program PNPM-MP melalui kegiatan penanganan permukiman kumuh. Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam menangani permukiman kumuh dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan transformasi sosial. Dokumen ini juga menampilkan dokumentasi foto program kegiatan penanganan kumuh.
Dokumen tersebut membahas rencana tata ruang dan degradasi lahan di Kabupaten Purbalingga. Dokumen ini menjelaskan tentang lahan, rencana tata ruang, pola hubungan penduduk dengan degradasi lahan, dampak degradasi lahan, upaya penanggulangannya seperti reboisasi.
Presentasi Pemkot Surakarta acara Workshop PLPBK MetropolisBagus ardian
Strategi penataan permukiman kumuh Kota Surakarta mencakup perencanaan, pembangunan, dan pengendalian permukiman yang layak huni dan terjangkau untuk semua lapisan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
Pertumbuhan dan Perkembangan Kota SurakartaGrace Jusuf
Kota Solo berkembang pesat menjadi kota kelas menengah dengan berbagai keunggulan seperti penataan ruang yang baik dan udara bersih. Pemerintah kota melakukan berbagai pembangunan infrastruktur seperti transportasi umum, taman kota, dan pelestarian kawasan bersejarah untuk meningkatkan kualitas hidup warga. Pendidikan juga ditingkatkan dengan dukungan biaya untuk siswa tidak mampu.
Dokumen tersebut membahas definisi dan tujuan dari kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari kebijakan, rencana, atau program pembangunan agar pertimbangan lingkungan dapat diperhitungkan sejak awal proses pengambilan keputusan. KLHS bertujuan untuk meningkatkan manfaat pembangunan, memastikan keberlanjutannya, serta meminimalkan dampak
Dokumen tersebut membahas tentang permukiman kumuh dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Permukiman kumuh ditandai dengan kepadatan penduduk dan kondisi rumah yang di bawah standar, serta kurangnya prasarana dan sarana. Hal ini disebabkan oleh pertambahan penduduk yang tidak terkendali di perkotaan. Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain Program Perbaikan Kampung dan peremajaan lingkungan kumuh dengan membong
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian ruang dan pentingnya penataan ruang, termasuk akibat jika penataan ruang tidak dilakukan dengan baik. Ruang meliputi darat, laut, dan udara yang harus ditata secara terpadu untuk memenuhi kebutuhan manusia secara aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
4. Pengertian PKL
KBBI -> pedagang yang berjualan di seramb
muka (emperan) toko atau di lantai tepi ja
5. Pengertian PKL
Ahli -> Menurut breman (1988) :PKL
merupakan usaha kecil yang di lakukan oleh
masyarakat yang berpenghasilan rendah (gaji
harian) dan modal terbatas.
6. Pengertian PKL
Umum -> PKL adalah pedagang yang berjualan
akan tetapi tidak mempunyai lahan yang
menetap atau menetap akan tetapi
mengganggu arus lalulintas sekitarnya baik itu
secara kelompok maupun perorangan.
7. Penyebab
maraknya PKL
Modal yang dipakai
relative rendah.
Pemikiran ingin
membuka lapangan
pekerjaan sendiri.
Sulitnya mencari
pekerjaan yang
sesuai.
Keterbatasan ilmu
kusus (ijazah).
8. Awal mula nama PKL
Pedagang kaki lima PKL sudah ada sejak yaman dahulu
Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk
menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak.
Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki
pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki
pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya
adalah tiga roda atau dua
roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan
untuk pedagang di jalanan pada umumnya.
Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial
Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa
setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana
untuk pejalan kaki atau lazimnya disebut trotoar. Lebar ruas
untuk pejalan adalah lima kaki (kaki = feet)
(1 feet = 30.48 cm, maka 5 feet = 152,4 cm) atau sekitar
satu setengah meter.