1. Keberadaan pedagang kaki lima di Surabaya dan persoalan yang dihadapi baik oleh pedagang kaki lima maupun pemerintah kota Surabaya.
2. Pemerintah kota Surabaya telah mengeluarkan kebijakan untuk menertibkan pedagang kaki lima melalui Perda No. 17 tahun 2003 namun kebijakan ini dinilai kurang berpihak pada pedagang kaki lima.
3. Diperlukan kebijakan baru yang me
Pedagang kaki lima atau PKL adalah pedagang yang berjualan di pinggir jalan untuk mencari nafkah. Istilah kaki lima berasal dari masa kolonial Belanda yang menetapkan lebar trotoar lima kaki. PKL dapat menjadi sumber pendapatan dan mengurangi pengangguran, namun juga menimbulkan masalah kemacetan dan kebersihan. Pemerintah berupaya mengatasi dengan sosialisasi, menyiapkan tempat khusus
Makalah ini membahas tentang pelayanan publik di Indonesia. Pelayanan publik didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik dapat diselenggarakan oleh organisasi privat maupun publik. Beberapa masalah pelayanan publik di Indonesia antara lain kurangnya sosialisasi peraturan, rendahnya kinerja pegawai, dan penempatan pegaw
RDTR WP IV Kabupaten Bekasi membahas rencana struktur ruang, blok perencanaan, dan intensitas pemanfaatan lahan di Wilayah Pengembangan IV. Dokumen ini juga menjelaskan tujuan pengembangan wilayah untuk meningkatkan peran sebagai kawasan industri, pariwisata, dan perumahan serta menciptakan pola ruang yang optimal dan berkelanjutan.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BantulPenataan Ruang
Dokumen tersebut merupakan peraturan daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul periode 2010-2030. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur penataan ruang di Kabupaten Bantul agar pembangunan dapat berjalan terpadu, lestari, optimal, seimbang dan serasi dengan karakteristik wilayah serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pedagang kaki lima atau PKL adalah pedagang yang berjualan di pinggir jalan untuk mencari nafkah. Istilah kaki lima berasal dari masa kolonial Belanda yang menetapkan lebar trotoar lima kaki. PKL dapat menjadi sumber pendapatan dan mengurangi pengangguran, namun juga menimbulkan masalah kemacetan dan kebersihan. Pemerintah berupaya mengatasi dengan sosialisasi, menyiapkan tempat khusus
Makalah ini membahas tentang pelayanan publik di Indonesia. Pelayanan publik didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik dapat diselenggarakan oleh organisasi privat maupun publik. Beberapa masalah pelayanan publik di Indonesia antara lain kurangnya sosialisasi peraturan, rendahnya kinerja pegawai, dan penempatan pegaw
RDTR WP IV Kabupaten Bekasi membahas rencana struktur ruang, blok perencanaan, dan intensitas pemanfaatan lahan di Wilayah Pengembangan IV. Dokumen ini juga menjelaskan tujuan pengembangan wilayah untuk meningkatkan peran sebagai kawasan industri, pariwisata, dan perumahan serta menciptakan pola ruang yang optimal dan berkelanjutan.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BantulPenataan Ruang
Dokumen tersebut merupakan peraturan daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul periode 2010-2030. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur penataan ruang di Kabupaten Bantul agar pembangunan dapat berjalan terpadu, lestari, optimal, seimbang dan serasi dengan karakteristik wilayah serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dokumen tersebut membahas upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, termasuk strategi dan kelemahan pendekatan hukum pidana. Dibahas pula peran lembaga anti-korupsi, pendidikan, dan kerjasama internasional dalam mencegah korupsi. Tidak ada satu pendekatan yang tepat untuk semua negara, diperlukan berbagai inisiatif yang disesuaikan dengan konteks masing-masing.
Dokumen tersebut merangkum hasil reduksi data karakteristik siswa, tujuan, materi, dan hasil pembelajaran Fiqih di sebuah madrasah. Data diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi, angket, dan tes."
Dokumen tersebut membahas peran mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi melalui empat wilayah yaitu lingkungan keluarga, kampus, masyarakat sekitar, dan tingkat lokal/internasional. Mahasiswa diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang mampu mencegah perbuatan korupsi dan menyuarakan kepentingan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal terkait dengan kualitas moral individu seperti keserakahan dan rendahnya self-esteem, sedangkan faktor eksternal meliputi sistem hukum, politik, budaya, dan sosial yang lemah serta tidak mendorong akuntabilitas. Dokumen ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi perlu memperba
Dokumen tersebut membahas tentang kawasan kumuh dan upaya-upaya peningkatan pemukiman kumuh. Kawasan kumuh ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, sarana dan prasarana yang buruk, serta ketidaksesuaian bangunan dengan standar. Upaya peningkatan yang dilakukan antara lain program Kampung Improvement Program (KIP) di Indonesia dan program Baan Mankong di Thailand yang melibatkan masyarakat.
Kajian Kota Waterfront City. Studi kasus: Kota SemarangNurlina Y.
Disusun Oleh:
Kevin Daniel Mangasi
Naufal Farhan
Nurlina Yustiningrum
Desember, 2021
Mata Kuliah Hukum Perencanaan Kota
Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Universitas Indonesia
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, yang terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal terkait dengan sifat individu seperti kualitas moral dan integritas, sedangkan faktor eksternal meliputi sistem hukum, politik, budaya lembaga, dan struktur sosial yang dapat mendorong perilaku korupsi.
Dokumen tersebut memberikan panduan mengenai cara pembuatan Term of Reference (TOR) untuk berbagai jenis kegiatan seperti workshop, sosialisasi, penelitian, pengadaan barang, dan pembangunan gedung. Dibahas pula format standar dan komponen-komponen yang harus diisi dalam TOR seperti latar belakang, tujuan, cakupan, jadwal, anggaran, dan penanggung jawab kegiatan."
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPenataan Ruang
Pedoman ini mengatur tentang penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW Provinsi) sebagai acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman ini memuat ketentuan teknis muatan RTRW Provinsi yang mencakup tujuan, kebijakan, strategi, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan
Proses penyusunan dokumen AMDAL meliputi penyusunan kerangka acuan analisis dampak lingkungan (KA-ANDAL), analisis dampak lingkungan (ANDAL), rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL), dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL). Dokumen ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha dari pemerintah.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten WonosoboPenataan Ruang
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031. Dokumen ini menjelaskan latar belakang dan pertimbangan dibentuknya peraturan ini serta mengatur ketentuan-ketentuan umum terkait pengertian ruang, tata ruang, sistem wilayah, kawasan, dan izin pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Wonosobo.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian PKL menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ahli, dan umum. Juga menjelaskan penyebab maraknya PKL, asal mula istilah PKL, serta dampak positif dan negatif dari keberadaan PKL.
Dokumen tersebut membahas upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, termasuk strategi dan kelemahan pendekatan hukum pidana. Dibahas pula peran lembaga anti-korupsi, pendidikan, dan kerjasama internasional dalam mencegah korupsi. Tidak ada satu pendekatan yang tepat untuk semua negara, diperlukan berbagai inisiatif yang disesuaikan dengan konteks masing-masing.
Dokumen tersebut merangkum hasil reduksi data karakteristik siswa, tujuan, materi, dan hasil pembelajaran Fiqih di sebuah madrasah. Data diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi, angket, dan tes."
Dokumen tersebut membahas peran mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi melalui empat wilayah yaitu lingkungan keluarga, kampus, masyarakat sekitar, dan tingkat lokal/internasional. Mahasiswa diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang mampu mencegah perbuatan korupsi dan menyuarakan kepentingan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal terkait dengan kualitas moral individu seperti keserakahan dan rendahnya self-esteem, sedangkan faktor eksternal meliputi sistem hukum, politik, budaya, dan sosial yang lemah serta tidak mendorong akuntabilitas. Dokumen ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi perlu memperba
Dokumen tersebut membahas tentang kawasan kumuh dan upaya-upaya peningkatan pemukiman kumuh. Kawasan kumuh ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, sarana dan prasarana yang buruk, serta ketidaksesuaian bangunan dengan standar. Upaya peningkatan yang dilakukan antara lain program Kampung Improvement Program (KIP) di Indonesia dan program Baan Mankong di Thailand yang melibatkan masyarakat.
Kajian Kota Waterfront City. Studi kasus: Kota SemarangNurlina Y.
Disusun Oleh:
Kevin Daniel Mangasi
Naufal Farhan
Nurlina Yustiningrum
Desember, 2021
Mata Kuliah Hukum Perencanaan Kota
Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Universitas Indonesia
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, yang terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal terkait dengan sifat individu seperti kualitas moral dan integritas, sedangkan faktor eksternal meliputi sistem hukum, politik, budaya lembaga, dan struktur sosial yang dapat mendorong perilaku korupsi.
Dokumen tersebut memberikan panduan mengenai cara pembuatan Term of Reference (TOR) untuk berbagai jenis kegiatan seperti workshop, sosialisasi, penelitian, pengadaan barang, dan pembangunan gedung. Dibahas pula format standar dan komponen-komponen yang harus diisi dalam TOR seperti latar belakang, tujuan, cakupan, jadwal, anggaran, dan penanggung jawab kegiatan."
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPenataan Ruang
Pedoman ini mengatur tentang penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW Provinsi) sebagai acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman ini memuat ketentuan teknis muatan RTRW Provinsi yang mencakup tujuan, kebijakan, strategi, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan
Proses penyusunan dokumen AMDAL meliputi penyusunan kerangka acuan analisis dampak lingkungan (KA-ANDAL), analisis dampak lingkungan (ANDAL), rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL), dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL). Dokumen ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha dari pemerintah.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten WonosoboPenataan Ruang
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031. Dokumen ini menjelaskan latar belakang dan pertimbangan dibentuknya peraturan ini serta mengatur ketentuan-ketentuan umum terkait pengertian ruang, tata ruang, sistem wilayah, kawasan, dan izin pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Wonosobo.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian PKL menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ahli, dan umum. Juga menjelaskan penyebab maraknya PKL, asal mula istilah PKL, serta dampak positif dan negatif dari keberadaan PKL.
Dokumen tersebut membahas peraturan dan masalah terkait pedagang kaki lima (PKL) di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Terdapat berbagai peraturan pemerintah dan perda DKI yang mengatur PKL, namun masih banyak tantangan dalam melindungi dan mendukung pengembangan usaha PKL. Diskusi panel menyarankan perlu program partisipatif multi-stakeholder untuk menemukan solusi yang adil bagi semua pihak.
Kriteria relokasi pedagang kaki lima (pklAnnisa Rahmaw
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen ini membahas preferensi lokasi yang diinginkan oleh pedagang kaki lima di kawasan Pasar Baru Gresik berdasarkan sudut pandang para pedagang kaki lima."
Aplikasi ini dirancang untuk mengelola data siswa Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PT Jerbee Indonesia dengan fitur input, tampilan laporan, dan manajemen pengguna. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL untuk menyimpan data siswa, sekolah, pembimbing dan laporan. Tujuannya adalah memudahkan proses penerimaan dan pelaporan data siswa PKL.
Vietnam menganut ideologi komunisme berdasarkan Marxisme-Leninisme dan gagasan Ho Chi Minh. Komunisme telah menjadi ideologi resmi Vietnam sejak 1991 dan menjadi identitas negara. Inggris menganut ideologi sosialisme yang bertujuan membentuk masyarakat kemakmuran dengan kerja sama produktif dan membatasi milik perseorangan. Australia menganut liberalisme yang mendasarkan kebebasan sebagai nilai politik utama.
Ideologi sosialisme bertujuan mencapai keadilan sosial dengan menekankan kepemilikan bersama atas alat produksi dan pemerataan ekonomi. Negara yang menganut ideologi ini antara lain Kuba dan Venezuela.
Teks tersebut membahas beberapa ideologi politik yang diadopsi oleh berbagai negara, yaitu liberalisme di Finlandia, Melayu Islam Beraja di Brunei, dan demokrasi dalam pembangunan ekonomi di Singapura.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penataan, pengaturan, dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Klaten. Pedagang kaki lima dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu yang menetap, tidak menetap, dan musiman. Pedagang kaki lima hanya diperbolehkan berjualan di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah dengan memiliki izin penggunaan lokasi. Mereka juga memiliki hak dan kewajiban tert
Makalah ini membahas tentang eutanasia dari berbagai aspek. Definisi eutanasia, sejarahnya, klasifikasi dan jenis-jenisnya, pandangan ahli dan agama, serta hukum eutanasia di berbagai negara diuraikan secara singkat. Eutanasia dapat dilakukan secara sukarela maupun tidak, aktif maupun pasif. Pandangan terhadap eutanasia beragam, tergantung agama dan hukum di masing-masing
PENGARUH KEGIATAN OSPEK TERHADAP ETIKA MAHASISWA BARU MEMASUKI DUNIA UNIVERSITASIsmaya Indri Astuti
Makalah ini membahas perbedaan OSPEK Mahasiswa Baru tahun ini dengan beberapa tahun lalu dan penyebab OSPEK tahun ini cenderung membentuk etika Mahasiswa Baru yang kurang baik. OSPEK tahun ini dinilai kurang efektif karena hanya berupa seminar tanpa interaksi, tugas, atau hukuman. Sementara dulu, OSPEK melatih kedisiplinan dan sopan santun Mahasiswa Baru.
Dokumen tersebut membahas sistem realisasi pembiayaan warung mikro pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Padalarang, mencakup fungsi-fungsi terlibat, dokumen yang digunakan, alur proses, pengendalian internal, dan informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut.
Analisis Prospektif, Retrospektif dan terintegritas Hal 5.docxANAS MULDER
Dokumen tersebut merupakan analisis retrospektif kebijakan relokasi Pasar Pahing di Kota Blitar. Kebijakan relokasi ini dilakukan pemerintah Kota Blitar pada tahun 2011 dengan harapan dapat meningkatkan kinerja pasar. Namun hasil evaluasi menunjukkan bahwa keadaan pasar menjadi sepi dan kebutuhan masyarakat belum terpenuhi. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk menambah k
Kota merupakan sebuah wilayah yang mempunyai penduduk relatif besar, luas area terbatas, pada umumnya bersifat non-agraris dengan kepadatan penduduk relatif tinggi (Kamus Tata Ruang). Jumlah penduduk di kota-kota besar salah satunya Kota Surabaya terus meningkat, salah satu faktor yang meyebabkan jumlah penduduk terus meningkat di Kota Surabaya adalah karena urbanisasi dari desa/kota-kota kecil ke Kota Surabaya dengan alasan untuk mencari pekerjaan. Banyaknya urbanisasi dari desa/kota-kota kecil ke Surabaya menyebabkan banyak keinginan penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mall adalah salah satu pusat perbelanjaan yang menawarkan berbagai macam barang yang dijual sehingga konsumen berbondong-bondong datang kesana.
Banyaknya pembangunan mall di Kota Surabaya terkadang tidak disertai dengan ijin analisis dampak lalu lintas (andalalin). Padahal analisis dampak lalu lintas sangat penting dilakukan ketika mall tersebut dibangun agar tidak terjadi kemacetan yang disebabkan oleh kendaraan yang masuk dan keluar dari mall tersebut. Grand City adalah salah satu mall di Kota Surabaya yang terletak di kawasan Surabaya Pusat yang ketika pendirian mall tersebut tidak mengkaji analisis dampak lalu lintas (andalalin) dan seharusnya pendirian mall grand city mengkaji adanya andalalin atau mengikuti regulasi yang telah ditetapkan karena jika terjadi penyimpangan atau pelanggaran, dampak yang ditimbulkan besar yang dapat menimbulkan kerugian di berbagai pihak dan juga kerusakan lingkungan.
Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 06 Tahun 2004 mengatur tentang perpasaran swasta di Kabupaten Padang Pariaman. Peraturan ini mengatur jenis-jenis usaha perpasaran swasta, pengkelompokan dan persyaratan modal usaha, tenaga kerja, serta komoditas dan harga barang. Tujuannya untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap perpasaran swasta agar kegiatan ekonomi berjalan seimbang.
Jurnal strategi pengembangan bisnis tanah kavling pada ksu bina usaha sejahteraYusuf Darismah
1. Ringkasan dokumen tersebut adalah analisis strategi pengembangan bisnis tanah kavling dan properti pada Koperasi Syariah KSU Bina Usaha Sejahtera.
2. Menggunakan metode analisis SWOT dan QSPM untuk menentukan strategi yang tepat dalam meningkatkan penjualan tanah kavling dan properti.
3. Hasilnya menunjukkan strategi prioritas KSU Bina Usaha Sejahtera adalah meningkatkan jumlah penawaran, menentuk
MALL TRONIK adalah mall virtual yang dapat diakses secara online oleh masyarakat dari seluruh penjuru dunia. Mall ini menawarkan berbagai kebutuhan masyarakat mulai dari gadget, IT, hingga gaya hidup dengan harga pabrik. Konsep ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tinjauan syariah tentang pegadaian syariah (rahn)An Nisbah
Tinjauan dokumen ini membahas tentang pegadaian konvensional dan syariah di Indonesia. Secara ringkas, dokumen ini menjelaskan bahwa pegadaian telah lama beroperasi di Indonesia dan menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman cepat. Dokumen ini juga membahas perkembangan pegadaian syariah di Indonesia yang mengalami peningkatan omset dari tahun ke tahun. Selain itu, dokumen ini juga menjelaskan konsep rahn dalam
Dalam Tulisan Ini kita dapat mengetahui persaingan “kuat” dimana persaingan yang terjadi antara format ritel tradisional dan modern serta persaingan antara peritel lokal dan asing, pembeli juga mempunyai posisi yang “kuat” karena banyaknya pilihan gerai-gerai ritel yang ditawarkan dan perubahan pola konsumsi, ancaman produk atau jasa sustitusi “cukup kuat” .
Menurunnya Peran Pemerintah dalam Melindungi Pasar TradisionalIqbal Lfc
Pasar tradisional yang telah menjadi penopang utama perekonomian bangsa sejak ratusan tahun lalu kini mulai terdesak dengan kehadiran pasar modern. Ironisnya, peran pemerintah dalam melindungi pasar tradisional justru semakin berkurang dan membuat jumlah pasar m
Online Training "Upaya Pemberdayaan UMKM & Koperasi" (di Era Digital 4.0 & RU...Kanaidi ken
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut merangkum tentang upaya pemberdayaan UMKM dan koperasi di Indonesia di era digital dan RUU Omnibus Law, melalui pelatihan online selama masa pandemi Covid-19.
2. Pelatihan ini membahas strategi pemasaran dan promosi produk UMKM dan koperasi untuk menghadapi perubahan perilaku konsumen generasi milenial, serta dampak dari diterbitkannya Omnibus Law terhad
1. Pasar tradisional di Kabupaten Majalengka mengalami berbagai permasalahan seperti kurangnya fasilitas, daya saing yang menurun akibat minimarket, serta rendahnya kualitas produk dan layanan.
2. Beberapa penyebab utama permasalahan tersebut adalah kurangnya pendidikan pedagang, lemahnya pengawasan, serta kurangnya sarana prasarana pendukung.
3. Pembinaan yang diperlukan antara l
Makalah ini membahas tentang pasar monopoli dengan menjelaskan definisi, ciri-ciri, faktor-faktor yang menimbulkan, dan dampak pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar atau satu perusahaan yang menghasilkan barang tanpa substitusi. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan pasar monopoli antara lain sumber daya unik, skala ekonomi, dan hambatan masuknya pesa
assalamualaikum wr,wb saya suzila sapika nim 21102011 prodi ilmu pemerintahan, semester 2, ingin mengumpulkan powerpoint saya dengan mata kuliah teori pembangunan
Makalah ini membahas meningkatnya jumlah minimarket di kalangan pedagang kecil dan dampaknya. Minimarket bermunculan karena izin usaha yang mudah didapat dari pemerintah tanpa mempertimbangkan pedagang kecil. Akibatnya, pedagang kecil khawatir nasibnya terancam dan ekonomi masyarakat menjadi tidak merata. Untuk mengatasinya, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dan rakyat agar semua
Dokumen tersebut merupakan proposal untuk membuka usaha butik bernama ZARA di Pangkalan Bun. Usaha ini didirikan oleh beberapa anak muda yang memiliki minat dalam bidang fashion untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk fashion yang up to date. Usaha ini berlokasi di jalan strategis untuk menjangkau pelanggan potensial yaitu pemuda-pemudi penggemar fashion.
BUKU ADMINISTRASI GURU KELAS SD 2024 /2025Redis Manik
Buku administrasi guru kelas SD adalah serangkaian dokumen dan catatan yang digunakan oleh guru untuk mengelola kegiatan pembelajaran dan administrasi kelas secara efektif. Buku-buku ini membantu guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran serta memastikan kelancaran operasional kelas. Berikut adalah beberapa jenis buku administrasi yang umumnya digunakan oleh guru kelas SD:
Buku Induk Siswa: Berisi data pribadi siswa, seperti nama, tanggal lahir, alamat, nomor induk siswa, dan informasi penting lainnya.
Buku Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Dokumen perencanaan yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru setiap hari atau setiap minggu.
Buku Program Tahunan (Prota): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran.
Buku Program Semester (Promes): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu semester.
Buku Agenda Harian: Catatan harian tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan setiap hari, termasuk materi yang diajarkan dan kegiatan siswa.
Buku Absensi Siswa: Catatan kehadiran siswa setiap hari, termasuk alasan ketidakhadiran jika ada.
Buku Nilai: Catatan penilaian hasil belajar siswa, termasuk nilai ulangan harian, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Buku Catatan Prestasi dan Pelanggaran Siswa: Berisi catatan tentang prestasi yang diraih siswa serta pelanggaran yang dilakukan dan tindakan yang diambil.
Buku Inventaris Kelas: Catatan inventaris barang-barang yang ada di kelas, seperti peralatan belajar, alat peraga, dan buku-buku.
Buku Kas Kelas: Catatan tentang keuangan kelas, termasuk pemasukan dan pengeluaran dana kelas.
Buku Laporan Harian dan Bulanan: Laporan tentang kegiatan dan perkembangan siswa serta kondisi kelas yang dibuat setiap hari atau setiap bulan.
Buku Piket Guru: Catatan tentang tugas piket harian guru untuk mengawasi kegiatan di sekolah dan kelas.
Buku administrasi ini membantu guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih terorganisir dan efisien, serta memudahkan dalam pelaporan dan evaluasi kegiatan pembelajaran.
0851 5645 4808 Info Lowongan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Persyaratan PKL...perusahaan704
Info Perusahaan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Pendaftaran PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Tempat PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Lokasi PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Jadwal PKL Jurusan TKJ Temanggung
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng.pptxFORTRESS
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng, Pintu Aluminium Kaca di Kuta Selatan, Pintu Aluminium Minimalis di Bangli, Daun Pintu Aluminium di Jembrana, Pintu Kamar Aluminium di Pekutatan.
ALUMINOS FORTRESS adalah produk Pintu Baja Motif Kayu Sebuah terobosan inovasi terbaru sebagai alternatif pengganti pintu rumah konvensional yang mengunakan material baja sebagai bahan baku utamanya.
Tingkatkan Keamanan Rumah Anda dengan 13 Keunggulan Fortress Pintu Baja!
- Material Baja Berkualitas Tinggi.
- Finishing dengan Pola Serat Kayu Alami.
- Kusen Baja dengan Detail Architrave yang Anggun.
- Engsel Baja Tersembunyi dalam 4 Set.
- Sistem Penguncian 5 Titik dengan Kunci Utama.
- Sistem Keamanan A-B Lock dengan 7 Kunci Elektronik.
- Dilengkapi dengan Slot/Grendel untuk Penguncian Tambahan.
- Terdapat Lubang Pengintip.
- Pelindung Karet pada Kusen dan Daun Pintu.
- Lapisan Honeycomb Paper sebagai Penyerap Suara.
- Lapisan PE-Film untuk Perlindungan Tambahan.
- Dilengkapi dengan 6 Set Baut Pemasangan.
- Memiliki Ambang Pintu yang Kokoh.
Dapatkan keamanan yang tak tertandingi dengan Fortress Pintu Baja, solusi pintu yang kuat dan tahan lama untuk melindungi rumah Anda.
Hubungi Kami Segera (0821-7001-0763)
Head Office (Kantor Pusat) :
Jl. Raya Binong Jl. Kp. Cijengir No. 99, Rt.005/Rw.003, Binong, Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
Kantor Cabang JBS : (Solo, Pekanbaru, Surabaya, Lampung, Palembang, Kendari, Makassar, Balikpapan, Medan, Dan Kota Lainnya Menyusul)
Provinsi Bali Meliputi : Kab Badung-Mangupura, Kab Bangli, Kab Buleleng-Singaraja, Kab Gianyar, Kab Jembrana-Negara, Kab Karangasem-Amlapura, Kab Klungkung-Semarapura, Kab Tabanan, Kota Denpasar Dan Seluruh Kota Se-Indonesia.
#pintukacaaluminiumdibuleleng #pintualuminiumkacadikutaselatan #pintualuminiumminimalisdibangli #daunpintualuminiumdijembrana #pintukamaraluminiumdipekutatan
Pintu Kaca Aluminium di Buleleng, Toko Pintu Aluminium Terdekat di Kuta Utara, Pintu Kusen Aluminium di Kintamani, Pintu Wc Aluminium di Melaya, Kusen Dan Pintu Aluminium di Blahbatuh.
UNIKBET : Bandar Slot Pragmatic Play Ada Deposit Via Bank Aceh Syariah Resmi ...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 07 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Bank Aceh Syariah Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Cikampek, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai Bank Aceh Syariah khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Cikampek:
1. Slot Gates of Gatot Kaca 1000
2. Slot Sugar Rush 1000
3. Slot Aztec Gems
4. Slot Way of Ninja
5. Slot Joker's Jewels
6. Nexus Gates of Olympus™
Kepada anda para warga kota Cikampek, jangan menunggu terlalu lama lagi. Buruan daftar akun slot Bank Aceh Syariah resmi anda hanya di unikbet sekarang juga.
Hubungi kontak resmi kami :
» Telegram : 0813 7044 7146
» Link Daftar : unikbet . link / daftar
» Whatsapp : 0813 7044 7146
Atau Langsung ketik di Google : " UNIKBET "
#Cikampek #slotBankAcehSyariah #slotviaBankAcehSyariah #daftarslotBankAcehSyariah #unikbet
3. ●BAB I PENDAHULUAN
-Latar Belakang
-Rumusan Masalah
-Tujuan Penulisan
-Manfaat Penulisan
●BAB II KERANGKA BERPIKIR
●BAB III PEMBAHASAN
-Keberadaan Pedagang Kaki Lima
- Persoalan yang dihadapi oleh PKL
- Persoalan yang dihadapi oleh Pemkot Surabaya
● BAB IV PENUTUP
-Kesimpulan
-Saran
●DAFTAR PUSTAKA
4. A. LATAR BELAKANG
Pedagang Kaki Lima merupakan dampak sulitnya perekonomian yang
dialami masyarakat, membuat mereka memilih suatu alternatif usaha di
sektor informal dengan modal yang relatif kecil untuk menunjang
kebutuhannya.
Kehadiran PKL yang menempati pinggir-pinggir jalan yang sangat
menganggu ketertiban lalu lintas dan gangguan pada prasarana jalan
tersebut menimbulkan kesemerawutan dan kemacetan kota. Oleh
karenanya, pemerintah mengalami kesulitan dalam penataan dan
pemberdayaan guna mewujudkan kota yang bersih dan rapi. Tapi di
samping itu PKL sebagai bagian dari usaha sektor informal memiliki
potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja untuk
masyarakat yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai
karena rendahnya tingkat pendidikan.
5. B. Rumusan Masalah
1.Bagaimana persoalan Pedagang Kaki Lima dewasa ini di kota Surabaya ?
2.Apa dan bagaimana solusi untuk masalah Pedagang Kaki Lima ini?
C. Tujuan Penulisan
1.Untuk memenuhi Tugas Makalah mata kuliah Pengantar Bisnis kami
2. Untuk mengetahui gambaran masalah yang terkait Pedagang Kaki Lima
3. Untuk mencari solusi terkait permasalahan Pedagang Kaki Lima
D. Manfaat Penulisan
1 .Dapat memberi masukan bagi pemerintah kota Surabaya dalam upaya
mengatasi persoalan pedagang kaki lima
2 Memberikan wawasan dan masukan bagi para pedagang kaki lima dalam
mengatasi masalah pedagang kaki lima.
6. Pedagang kaki lima (PKL) merupakan usaha informal yang bergerak dalam distribusi barang
dan jasa. PKL, di satu sisi merupakan salah satu penggerak dalam perekonomian masyarakat
pinggiran. Hutajulu (1985) memberikan batasan tentang sektor informal, adalah suatu bidang
ekonomi yang untuk memasukinya tidak selalu memerlukan pendidikan formal dan
keterampilan yang tinggi, dan memerlukan surat-surat izin serta modal yang besar untuk
memproduksi barang dan jasa.
Suatu kegiatan informal pada dasarnya harus memiliki suatu lokasi yang tepat agar dapat
memperoleh keuntungan (profit) yang lebih banyak dari tempat lain dan untuk mencapai
keuntungan yang maksimal, suatu kegiatan harus seefisien mungkin. Richardson (1991)
berpendapat bahwa keputusan-keputusan penentuan lokasi yang memaksimumkan
penerimaan biasanya diambil bila memenuhi kriteria-kriteria pokok :
1. Tempat yang memberi kemungkinan pertumbuhan jangka panjang yang menghasilkan
keuntungan yang layak.
2. Tempat yang luas lingkupnya untuk kemungkinan perluasan unit produksi.
Undang-undang yang bisa digunakan untuk melindungi para PKL dan masyarakat miskin pada
umumnya :
-Pasal 11 UU nomor 39/199 mengenai Hak Asasi Manusia : “ setiap orang berhak atas
pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.”
- Pasal 13 UU nomor 09/1995 tentang usaha kecil : “ Pemerintah menumbuhkan iklim usaha
dalam aspek perlindungan, dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan
kebijaksanaan. Dsb.
Konflik antara pedagang kaki lima dan pemerintah kota Surabaya terjadi karena salah satu
pihak memiliki kekuasaan dan perbedaan kepentingan
7. 1. Keberadaan Pedagang Kaki Lima
2. Persoalan yang dihadapi oleh Pedagang kaki lima
3. Persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota
Surabaya
8. Keberadaan pedagang kaki lima bagi masyarakat Surabaya sangat penting sebagai penyediaan barang
dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat Surabaya. Pedangan kaki lima sangat mempengaruhi pola
pasar dan sosial di Surabaya. Dalam bidang perekonomian pedagang kaki lima hanya berpengaruh sebagai
produsen yang penting bagi masyarakat Surabaya mengingat akan banyaknya masyarakat menengah
maupun menengah ke bawah. Merekacenderung lebih memilih membeli pada pedagang kaki lima daripada
membeli di supermarket, mall atau grosir maupun indogrosir yang banyak tersebar di kota Suarabaya,
dikarenakan harga yang mereka tawarkan lebih rendah. Pedagang kaki lima telah menjadi mata
pencaharian utama sebagian warga Surabaya. Sehingga pedagang kaki lima telah menjadi salah satu system
yang tidak dapat dipinggirkan masalahnya oleh pemerintah kota Surabaya.
Pedagang kaki lima yang telah berada dalam naungan paguyupan pada umumnya telah mentaati peraturan
yang di buat oleh pemerintah kota Surabaya. Hal ini dapat dibuktikan dengan :
1. Kepemilikan tanda daftar usaha (TDU) dengan ketentuan sebagai berkut (sebagaimana tercantum dalam
pasal 5 dan 6, Perda No. 17 Tahun 2003) yakni : Tidak memperjualbelikan tempat usaha atau lokasi kepada
orang lain, Tidak memperdagangkan barang ilegal menurut ketentuan undang-undang baik disengaja
maupun tidak disengaja., Tidak membangun tempat usaha secara permanen maupun semi permanen.,
Sanggup mengosongkan, mengembalikan dan menyerahkan kepada pemerintah apabila lokasi yang
dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pemerintah serta tidak akan menuntut apapun pada pemerintah.,
Sanggup membersihkan lokasi usaha setelah selesai berjualan dan membuang sampah langsung ke tempat
pembuangan sampah terdekat., Tidak meninggalkan alat peraga setelah selesai berjualan., Tidak
menggunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal dan kegiatan terlarang seperti judi dll., Tidak
mengalihkan tanda daftar usaha kepada pihak lain dalam bentuk apa pun
2. Membayar iuran kebersihan sebesar Rp.1000,-
3. Bersedia menyeragamkan tenda sebagai identitas dari paguyupan pedagang kaki lima hanya yang ada di
Surabaya.
9. Lokasi pedagang kaki lima
Selama ini lokasi yang menjadi pilihan bagi pedagang kaki lima
adalah daerah fasilitas umum padahal tempat tersebut telah dilarang oleh
pemkot Surabaya sehingga sering terjadi konflik antara pihak pedagang
kaki lima dengan pihak pemkot Surabaya. Pada dasarnya suatu kegiatan
sector informal yakni pedagang kaki lima harus memiliki lokasi yang tepat
agar dapat memperoleh keuntungan yang maksimal.Sedangkan untuk
membeli atau menyewa ruko –roko atau stand-stand di mall pastinya
mereka tidak mempunyai modal. Jadi seharusnya Pemerintah harusnya
dapat menyediakan ruang kota yang juga tempat umum seperti taman kota,
alun alun dsb yang strategis untuk mereka berjualan dan Pemkot dapat
menata mereka dengan rapi dan tertib bila perlu ada uang iuran. Karena
kejadian selama ini biasanya Pemkot hanya memberikan kompensasi yang
kurang untuk mereka mencari tempat lain, atau memindahkan mereka ke
tempat yang tidak strategis.
10. Identitas dagang pedagang kaki lima
Identitas dagang pedagang kaki lima yang masih kurang jelas, dikarenakan
adanya ketidakpedulian para pedagang kaki lima terhadap pengakuan dagang
mereka sehingga tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat. Selain itu para pkl
yang tidak memiliki identitas dagang yang dibuktikan dengan kepemilikan TDU
atau Tanda Daftar Usaha, sering kali dikatakan sebagai pedagang kaki lima liar dan
mereka sering digusur oleh satpol PP karena tidak memiliki tanda daftar usaha
tersebut. Adanya TDU yang ditentukan oleh pemkot Surabaya dianggap
menyulitkan pedagang kaki lima. Hal ini dikarenakan syarat untuk memiliki TDU
harus melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP ) Surabaya serta jangka waktu
TDU hanya 6 bulan. Syarat tersebut memberikan ruang gerak yang sempit bagi
pedagang kaki lima yang berasal dari luar kota Surabaya, Padahal pedagang kaki
lima kebanyakan berasal dari luar kota Surabaya. Selain itu jangka waktu yang
ditentukan sangat pendek sebelum mereka harus membokar lagi. Jadi dalam hal ini
para PKL sendiri yang harus memiliki kesadaran hukum untuk mematuhi aturan
Pemkot Surabaya agar kota Surabaya menjadi kota yang lebih indah , tertata rapi
dan tertib, dan Pemkot Surabaya harus terus melakukan sosialisasi agar para PKL
semakin perduli dan sadar hukum akan identitas mereka. Pemkot juga harus
memikirkan cara caraa seefisien dan efektif mungkin untuk pengurusan Tanda
Daftar Usaha ( TDU).
11. Penggusuran
Para PKL liar yang tidak memiliki TDU(Tanda Daftar
Usaha) mereka biasanya akan di gusur dengan peringatan
sampai di gusur paksa padahal Pedagang kaki lima merupakan
salah satu solusi akan masalah tingginya angka pengangguran
dan sedikitnya lapangan kerja bagi masyarakat berpendidikan
rendah seperti mereka. Pemerintah dalam hal ini tidak dapat
menyediakan lahan pengganti bagi mereka untuk melanjutkan
usaha mereka , jika pun ada pemerintah menyediakan lahan-
lahan yang letaknya kurang strategis yang secara pasti
menurunkan dan mematikan profit yang mereka dapatkan dan
akhirnya mereka harus gulung tikar dan menjadi
pengangguran yang semakin menambah permasalahan bangsa
ini. Pemerintah harus mencari cara dan tempat yang baik
untuk mereka berdagang ditengah modal mereka yang kecil.
12. Persoalan Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani PKL di surabaya yakni penertiban dan
penataan PKL. Sulitnya penertiban dan penangananyang dilakukan karena kurangnya kesadaran
PKL terhadap aturan dan terganggunya fasilitas umum karena adanya aktivitas dagang mereka.
Satpol PP Kodya sebagai eksekutor dalam Penertiban dan Penanganan mengaku sangat lelah dalam
penertiban secara terus-menerus, yang dilakukan di daerah tersebut. Penertiban dilakukan dengan
melalui pemberitahuan kepada PKL terhadap lokasi yang mereka tempati sebagai lokasi sarana
umum. Penanganan dengan cara pemberian surat teguran dari Pemkot kepada kecamatan / kelurahan
dimana PKL tersebut menempati lokasi dagang mereka namun penaganan dan penertiban tersebut
kurang dihiraukan sehingga Pemkot melalui satpol PP Kodya Surabaya melakukan penggusuran
secara tegas, yang selanjutnya dibawa ke pengadilan yang mengarah pada denda sesuai dengan
Perda No17 Tahun 2003 dan pemberitahuan secara tegas agar tidak berjualan di lokasi tersebut.
Namun penaganan dan penertiban tersebut tidak diindahkan oleh para PKL tersebut sehingga alat
dagang dan alat peraga dagang PKL dimusnahkan / dibakar oleh Pemkot yang dilakukan oleh satpol
PP Kodya Surabaya.
Penangan dan penertiban tersebut dirasa kurang dapat menyelesaikan permasalahan PKL, karena
dengan adanya indikasi PKL tetap kembali pada lokasi yang dilarang untuk dilakukan transaksi jual
beli. Dengan adanya hal tersebut pula dapat menimbulkan bertambahnya jumlah PKL mengigat
lokasi tersebut padat akan daya beli. Sehingga penanganan dan penertiban PKL yang dilakukan oleh
Pemkot kurang dapat memberikan jalan keluar bagi PKL di Surabaya.
Kebijakan Pemkot dalam menangani permasalahan pedagang kaki lima
13. Pemkot mengambil kebijakan untuk mengeluarkan Perda No 17 Tahun
2003 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.
Kebijakan ini bertujuan untuk mengembalikan ketertiban dan keindahan
kota dengan konsekuensi harus menertibkan pedagang kaki lima, oleh
karena itu kebijakan ini cenderung dinilai oleh beberapa pihak sebagai
kebijakan yang kontraproduktif dan cenderung sepihak.
Pola penanganan pedagang kaki lima yang ada di perkotaan hendaknya
tidak menggunakan pola politik karena penanganan pedagang kaki lima
ini jika tidak berhasil akan menimbulkan efek yang besar bagi tatanan
kota Surabaya.
Oleh karena itu pemerintah kota Surabaya dituntut untuk memiliki
strategi yang efektif dalam merumuskan kebijakannya agar tidak
merugikan semua pihak.
Berikut model-model penanganan yang dilakukan Pemkot dalam upaya
menertipkan pedagang kaki lima yaitu sebagai berikut :
1. Memberikan penyuluhan atau kampanye penaataan PKL
2. Diberi toleransi untuk membereskan dagangannya sampai batas
waktu yang ditentukan dan bila tiba waktunya harus dipindah atau
penggusuran tiba-tiba.
3. Pemindahan atau relokasi pada daerah yang baru.
4. Bantuan Dana
14. kebijakan publik yang di ambil Pemkot sebaiknya memuat 3 elemen yakni :
a. Identifikasi dan tujuan yang ingin dicapai
Dalam hal ini identifikasi pada permasalahan PKL dan kepentingan PKL. Dan tujuan yang ingin
dicapai adalah menyelesaikan persoalan PKL
b. Taktik atau strategi dan berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan
Dalam hal ini mengacu pada kesadaran hukum PKL terhadap Perda No.17 Tahun 2003 yang telah
dibuat dan diimplementasikan pada mereka. Taktik dan strategi yang digunakan adalah melalui
pemberian penyuluhan yang efektif dan menyeluruh bagi para PKL. Pemberian reward bagi PKL
yang dalam pola perilakunya mencerminkan kedisiplinan terhadap aturan maupun aturan yang
berlaku. Dan penunjukkan leader/agent dari internal kelompok mereka yakni anggota dari paguyuban
mereka sendiri yang dibentuk melalui paguyuban PKL yang ada.
c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dan taktik maupun
strategi di atas.( Harold dalam Wibowo,2004:25)
Dalam penyediaan penyuluhan secara efektif dan menyeluruh, jika pemkot mampu mengakomodasi
seluruh PKL yang ada di Surabaya dengan cara pengidentifikasian PKL secara legal sehingga seluruh
PKL yang ada mendapatkan penyuluhan tersebut.
Dalam pemberian reward disini, diharapkan lebih merangsang PKL untuk lebih berdisiplin diri dalam
proses kegiatannya sehari-hari sehingga tujuan PKL dan tujuan Pemkot terhadap lingkungan kota
dapat terjaga dengan baik.
Dan pemkot juga dapat mengakomodasi komunikatif diantara kedua belah pihak dengan baik melalui
peguyuban-paguyuban yang ada.
Jadi antara hukum dan kebijakan publik adalah pemahaman bahwa pada dasarnya kebijakan publik
umumnya harus didelegasikan dalam bentuk hukum dan pada dasarnya sebuah hukum adalah hasil
dari kebijakan publik.
15. A. Kesimpulan
Pada umumnya kendala-kendala yang ditemui oleh pihak PKL yang ada di Surabaya
yakni sebagai berikut :
1. Modal bagi usaha mereka.
2. Tempat Usaha (Lokasi PKL) yang sesuai dengan daya pembeli sehingga PKL meraut
keuntungan yang sesuai.
3. Identitas Dagang PKL sebagai perdagangan yang harus dikembangkan dan
diberdayakan dalam sektor informal yang tumbuh kembang di Kota Surabaya.
Dan pada umumnya pula kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Pemerintah Kota
Surabaya yakni sebagai berikut :
1. Pemberian penyuluhan atau kampanye penaataan PKL yang kurang efektif.
2. Pemberikan toleransi untuk membereskan dagangannya sampai batas waktu yang
ditentukan dan bila tiba waktunya harus dipindah atau penggusuran tiba-tiba.
3. Pemindahan atau relokasi pada daerah yang baru, yang mengalami misscominication
dengan pihak PKL.
Guna menangani kendala-kendala tersebut perlu dilakukan suatu upaya dalam
menangani persoalan PKL dan Pemkot Surabaya, yakni dengan cara sebagai berikut :
1. Memberikan penyuluhan atau kampanye penaataan PKL
2. Diberi toleransi untuk membereskan dagangannya sampai batas waktu yang
ditentukan dan bila tiba waktunya harus dipindah atau penggusuran tiba-tiba.
3. Pemindahan atau relokasi pada daerah yang baru yang juga dapat tetap mendukung
usaha dari pedagang kaki lima tersebut yakni daerah daerah yang strategis.
16.
B. Saran
Pemerintah Kota Surabaya dalam membuat kebijakan tentang penataan dan
pemberdayaan Pedagnag Kaki Lima diharapkan lebih memahami persoalan Pedagang
Kaki Lima sehingga dalam kebijakannnya bersifat adil. Selain itu PKL dan Pemkot
dapat menfungsikan komunikasi diantara mereka melalui lembaga PKL yakni
paguyuban PKL secara keseluruhan.Masalah PKL bukan hanya menjadi masalah bangsa
Indonesia saja tapi juga Negara berkembang lainnya. Masalah PKL juga telah coba
diatasi oleh kota-kota di negara berkembang yang berniat mengubah kebijakan terhadap
sektor informal dari yang sifatnya “melecehkan” (harassment) kepada “penerimaan”
(acceptance). Pemerintah Kota Cebu di Filipina, misalnya, secara informal menerapkan
“Maximum Tolerance Policy” terhadap PKL, organisasi PKL pun mulai mengubah
strateginya dari politik konfrontasi menjadi strategi lobbying dan keterlibatan.
Pemerintah Kota Cebu mengizinkan PKL berjualan di satu sisi jalan di area-area
tertentu; atau mengizinkan PKL beroperasi pada jam-jam tertentu; menyeragamkan
ukuran, warna, dan bentuk lapak PKL sehingga terlihat rapih; tidak menerapkan
kebijakan penggusuran kecuali jika ada keluhan yang disampaikan secara resmi ke
kantor walikota atau instansi pemerintah lainnya; menjaga agar kebersihan dan sanitasi
terjaga baik; serta menerapkan transparansi dalam penarikan retribusi. Dan tidak ada
salahnya Indonesia belajar dari Negara-negara berkembang lainnya.