Laporan ini membahas potensi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sukoharjo tahun 2013 melalui peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah. PAD Kabupaten Sukoharjo didominasi oleh pajak penerangan jalan, namun terdapat potensi peningkatan dari pajak parkir, air tanah, dan restoran.
Neraca Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat per 31 Desember 2018 menunjukkan kenaikan total aset sebesar Rp30,2 miliar dibandingkan tahun 2017. Kewajiban jangka pendek naik Rp753 juta dan ekuitas naik Rp1,3 miliar. Aset lancar dan investasi jangka panjang mengalami peningkatan sementara aset tetap mengalami penurunan.
Ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2019 menunjukkan peningkatan pendapatan sebesar Rp15,9 miliar dan kenaikan belanja sebesar Rp75,6 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan asli daerah sebesar Rp8,6 miliar dan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp45,5 miliar. Di sisi belanja, kenaikan terjadi pada belanja lang
1. Dokumen membahas pendapatan daerah di lima kabupaten di Sulawesi Barat dari tahun 2015-2019, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lainnya.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan daerah antara lain regulasi, iklim usaha, pembangunan, dan kebijakan pemerintah pusat.
3. Proyeksi pendapatan dilakukan untuk masing-masing kabupaten dengan me
Dokumen ini memberikan ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2018. Terjadi kenaikan pendapatan sebesar Rp11,8 miliar terutama dari hibah, bagi hasil pajak, dan bantuan keuangan. Belanja meningkat Rp29,3 miliar karena kenaikan belanja pegawai dan barang/jasa. Defisit anggaran meningkat Rp17,4 miliar menjadi Rp99 triliun.
Neraca Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat per 31 Desember 2018 menunjukkan kenaikan total aset sebesar Rp30,2 miliar dibandingkan tahun 2017. Kewajiban jangka pendek naik Rp753 juta dan ekuitas naik Rp1,3 miliar. Aset lancar dan investasi jangka panjang mengalami peningkatan sementara aset tetap mengalami penurunan.
Ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2019 menunjukkan peningkatan pendapatan sebesar Rp15,9 miliar dan kenaikan belanja sebesar Rp75,6 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan asli daerah sebesar Rp8,6 miliar dan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp45,5 miliar. Di sisi belanja, kenaikan terjadi pada belanja lang
1. Dokumen membahas pendapatan daerah di lima kabupaten di Sulawesi Barat dari tahun 2015-2019, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lainnya.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan daerah antara lain regulasi, iklim usaha, pembangunan, dan kebijakan pemerintah pusat.
3. Proyeksi pendapatan dilakukan untuk masing-masing kabupaten dengan me
Dokumen ini memberikan ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2018. Terjadi kenaikan pendapatan sebesar Rp11,8 miliar terutama dari hibah, bagi hasil pajak, dan bantuan keuangan. Belanja meningkat Rp29,3 miliar karena kenaikan belanja pegawai dan barang/jasa. Defisit anggaran meningkat Rp17,4 miliar menjadi Rp99 triliun.
(1) Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2018 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 535 triliun atau 97,8% dari anggaran pendapatan sebesar Rp. 547 triliun.
(2) Belanja tahun 2018 sebesar Rp. 445 triliun atau 78,4% dari anggaran Rp. 568 triliun.
(3) Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2018 sebesar
Neraca Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat per 31 Desember 2020 menunjukkan total aset sebesar Rp978,5 miliar dengan total kewajiban Rp6,3 miliar dan total ekuitas Rp972,2 miliar. Jumlah aset mengalami penurunan 1,2% dibandingkan tahun 2019, didominasi penurunan pada aset lancar dan aset lainnya.
Ringkasan dokumen tersebut adalah anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2018 yang mencakup total pendapatan sebesar Rp535 triliun, total belanja Rp617 triliun sehingga terjadi defisit Rp81 miliar. Defisit tersebut akan ditutupi dengan sisa anggaran tahun sebelumnya Rp16 miliar dan pinjaman daerah Rp65 miliar.
Dokumen ini berisi ringkasan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2019. Total pendapatan anggaran sebesar Rp581,6 triliun, terdiri dari pendapatan asli daerah Rp21,2 triliun, dana perimbangan Rp479,3 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah Rp81 triliun. Total belanja anggaran Rp574,2 triliun, terdiri dari belanja tidak langsung Rp297,8 triliun dan
1) Pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia diperkirakan membaik pada 2014 meskipun masih terdapat tantangan.
2) Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2013 di bawah target APBN-P, didorong terutama sektor industri dan perdagangan.
3) Defisit APBN 2014 diperkirakan lebih rendah dibanding 2013 meskipun pendapatan dan belanja negara terus meningkat.
Laporan keuangan PT Bank Bumi Arta Tbk per 30 September 2011 menunjukkan peningkatan laba bersih menjadi Rp23,6 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp20 triliun. Aset bank meningkat menjadi Rp2,77 triliun dari sebelumnya Rp2,66 triliun. Pendapatan bunga bersih bank sebesar Rp105,3 triliun.
Dokumen tersebut merupakan laporan belanja pegawai dan barang modal Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat untuk tahun anggaran 2016 yang mencakup program-program dan kegiatan belanja langsung beserta anggarannya.
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 menyajikan 3 hal utama:
1. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2019, dengan realisasi pendapatan sebesar Rp591 triliun dan realisasi belanja sebesar Rp496 triliun.
2. Neraca keuangan per 31 Desember 2019 yang menunjukkan total aset sebesar Rp99 miliar.
3. Laporan perubahan saldo anggaran lebih yang menunjukkan saldo akh
Dokumen tersebut memberikan analisis mengenai sumber-sumber penerimaan daerah Kota Bontang di Kalimantan Timur. Ia menjelaskan bahwa pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil usaha daerah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dokumen ini mengan
Dokumen tersebut membahas tentang berbagai topik ekonomi dan keuangan negara seperti lingkaran setan kemiskinan, GDP, sumber daya alam, penerimaan negara, pajak, APBN, transfer ke daerah, dan APBD. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan konsep-konsep ekonomi makro dan keuangan negara serta hubungannya dengan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
(1) Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2018 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 535 triliun atau 97,8% dari anggaran pendapatan sebesar Rp. 547 triliun.
(2) Belanja tahun 2018 sebesar Rp. 445 triliun atau 78,4% dari anggaran Rp. 568 triliun.
(3) Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2018 sebesar
Neraca Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat per 31 Desember 2020 menunjukkan total aset sebesar Rp978,5 miliar dengan total kewajiban Rp6,3 miliar dan total ekuitas Rp972,2 miliar. Jumlah aset mengalami penurunan 1,2% dibandingkan tahun 2019, didominasi penurunan pada aset lancar dan aset lainnya.
Ringkasan dokumen tersebut adalah anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2018 yang mencakup total pendapatan sebesar Rp535 triliun, total belanja Rp617 triliun sehingga terjadi defisit Rp81 miliar. Defisit tersebut akan ditutupi dengan sisa anggaran tahun sebelumnya Rp16 miliar dan pinjaman daerah Rp65 miliar.
Dokumen ini berisi ringkasan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2019. Total pendapatan anggaran sebesar Rp581,6 triliun, terdiri dari pendapatan asli daerah Rp21,2 triliun, dana perimbangan Rp479,3 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah Rp81 triliun. Total belanja anggaran Rp574,2 triliun, terdiri dari belanja tidak langsung Rp297,8 triliun dan
1) Pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia diperkirakan membaik pada 2014 meskipun masih terdapat tantangan.
2) Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2013 di bawah target APBN-P, didorong terutama sektor industri dan perdagangan.
3) Defisit APBN 2014 diperkirakan lebih rendah dibanding 2013 meskipun pendapatan dan belanja negara terus meningkat.
Laporan keuangan PT Bank Bumi Arta Tbk per 30 September 2011 menunjukkan peningkatan laba bersih menjadi Rp23,6 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp20 triliun. Aset bank meningkat menjadi Rp2,77 triliun dari sebelumnya Rp2,66 triliun. Pendapatan bunga bersih bank sebesar Rp105,3 triliun.
Dokumen tersebut merupakan laporan belanja pegawai dan barang modal Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat untuk tahun anggaran 2016 yang mencakup program-program dan kegiatan belanja langsung beserta anggarannya.
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 menyajikan 3 hal utama:
1. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2019, dengan realisasi pendapatan sebesar Rp591 triliun dan realisasi belanja sebesar Rp496 triliun.
2. Neraca keuangan per 31 Desember 2019 yang menunjukkan total aset sebesar Rp99 miliar.
3. Laporan perubahan saldo anggaran lebih yang menunjukkan saldo akh
Dokumen tersebut memberikan analisis mengenai sumber-sumber penerimaan daerah Kota Bontang di Kalimantan Timur. Ia menjelaskan bahwa pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil usaha daerah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dokumen ini mengan
Dokumen tersebut membahas tentang berbagai topik ekonomi dan keuangan negara seperti lingkaran setan kemiskinan, GDP, sumber daya alam, penerimaan negara, pajak, APBN, transfer ke daerah, dan APBD. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan konsep-konsep ekonomi makro dan keuangan negara serta hubungannya dengan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Laporan Kinerja Pembangunan Kota Bitung Tahun 2011Ivonne Srikandi
Rapat koordinasi rencana pembangunan tahun 2012 membahas empat tujuan pembangunan Kota Bitung, yaitu menjadikan Bitung sebagai pintu gerbang di Asia Pasifik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan kondisi demokratis, dan menjaga kerukunan. Dokumen ini juga menampilkan indikator ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan Kota Bitung tahun 2008-2011 serta rencana anggaran dan
Dokumen tersebut membahas dasar-dasar hukum dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak tahun 2016-2021. RPJMD ini akan menjadi pedoman untuk perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah selama 5 tahun ke depan dengan tujuan mewujudkan visi dan misi pembangunan yang telah disepakati.
Dokumen tersebut merupakan ringkasan statistik pembangunan Kota Kediri tahun 2013. Terdapat tabel-tabel yang menunjukkan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Kediri, target dan realisasi penerimaan pajak, jumlah bank menurut jenisnya, serta total aktiva dan kredit bank di Kota Kediri.
KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAPPENDAPATAN ASLI DAERAH ...Andi Makkuraga Hidayat
Dokumen tersebut membahas kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisis data menunjukkan bahwa pajak dan retribusi memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD dan PDRB DIY, meskipun kontribusinya relatif kecil dibandingkan provinsi lain. Pemerintah DIY berupaya meningkatkan PAD antara lain den
Rangkuman anggaran pendapatan dan belanja 8 SKPD di Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021 meliputi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, dan
Analisis Ekonomi dalam Penyusunan Tata Ruang 3.0.docxSalsabilaZahra20
Analisis ekonomi dalam penyusunan tata ruang meliputi identifikasi potensi sumber daya dan analisis kondisi ekonomi wilayah. Analisis kondisi ekonomi wilayah menggunakan data PDRB, pertumbuhan PDRB, dan analisis Location Quotient untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi basis di Kabupaten Bogor. Hasilnya menunjukkan sektor pengadaan air, pertambangan, industri pengolahan, dan konstruksi sebagai sektor basis.
Evaluasi Kinerja Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota SolokAnton Setiadi
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut menganalisis kontribusi sumber-sumber PAD terhadap APBD Kota Solok dari tahun 2002-2008, khususnya kontribusi pajak daerah;
(2) Ia juga mengevaluasi kinerja pajak hotel dan restoran di Kota Solok selama periode yang sama;
(3) Metodologi yang digunakan adalah representative tax system dan survei untuk memperkirakan potensi pajak hotel dan restoran
Dokumen tersebut merupakan laporan draft akhir revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bau-Bau tahun 2009 yang membahas kondisi eksisting lingkungan fisik, sumber daya alam, dan sosial ekonomi Kota Bau-Bau beserta kebijakan dan rencana pengembangannya.
KUA dan PPAS merupakan dokumen anggaran yang menjembatani RKPD dan RAPBD, dimana kedua dokumen ini disusun, dibahas dan disetujui bersama dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah.
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)ritaseptia16
Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur (obyek
sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek
sewa yang di sewakannya.
1. LAPORAN AKHIR
PERENCANAAN
STUDI POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2013
Disarikan oleh: Dr.Daryono Soebagyo, MEc
2. PENDAHULUAN
UU No. 32 / 2004 (UU No. 12 / 2008) dan UU No. 33 / 2004
Daerah memiliki kewenangan untuk menggali sumber-sumber
keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri
yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan daerahnya dengan menggunakan prinsip
kemandirian dalam menjalankan proses pembangunannya.
UU No. 32 / 2004 (UU No. 12 / 2008) dan UU No. 33 / 2004
Daerah memiliki kewenangan untuk menggali sumber-sumber
keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri
yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan daerahnya dengan menggunakan prinsip
kemandirian dalam menjalankan proses pembangunannya.
Peningkatan pendapatan daerah melalui pertimbangan potensi
daerah. Pemerintah Daerah harus mampu menggali potensi
sumber-sumber pendapatan asli daerah untuk membiayai sektor-sektor
Peningkatan pendapatan daerah melalui pertimbangan potensi
daerah. Pemerintah Daerah harus mampu menggali potensi
sumber-sumber pendapatan asli daerah untuk membiayai sektor-sektor
pembangunan demi kemandirian daerah.
pembangunan demi kemandirian daerah.
Kab. Sukoharjo memiliki potensi
peningkatan PAD
dari pos pajak daerah dan retribusi daerah.
Kab. Sukoharjo memiliki potensi
peningkatan PAD
dari pos pajak daerah dan retribusi daerah.
3. RRUUAANNGG LLIINNGGKKUUPP
Studi potensi PAD Kabupaten
Sukoharjo
1.Pajak parkir dan retribusi
Parkir di Tepi Jalan Umum,
2.Pajak air tanah, dan
3.Pajak restoran
4. TUJUAN KAJIAN
1. Menganalisis target dan realiasasi PAD, serta konstribusinya terhadap
pendapatan daerah
2. Mengidentifikasi sumber-sumber PAD yang memiliki potensi untuk
dikembangkan, dan mengidentifikasi permasalahan dalam
pengembangan PAD
3. Menganalisis target, dan realiasasi pajak daerah, serta konstribusinya
terhadap PAD
4. Mengidentifikasi potensi pajak daerah dan permasalahan yang
dihadapi dalam pengembangan pajak daerah
5. Menganalisis target dan realisasi, serta konstribusi (1) pajak parkir
dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, (2) pajak air tanah, dan (3)
pajak restoran terhdap PAD
6. Menggali potensi dan permasalahan 1) pajak parkir dan Retribusi
Parkir di Tepi Jalan Umum, (2) pajak air tanah, dan (3) pajak restoran
Kabupaten Sukoharjo.
5. METODE PENELITIAN
Populasi & sampel
Populasi seluruh obyek (1) pajak parkir dan retribusi
pelayanan parkir di tepi jalan umum, (2) pajak air tanah,
dan (3) pajak restoran Kabupaten Sukoharjo
Sampel metode purposive non random sampling
Pengumpulan Data
a. Observasi,
b. In-depth Interview,
c. Pustaka,
Analisis Data:
Analisis deskriptif Kualitatif & Analisis kuantitatif
6. PPEERREEKKOONNOOMMIIAANN KKAABB SSUUKKOOHHAARRJJOO
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2008 -
2012
No. Tahun Pertumbuhan Ekonomi (%)
1 2008 4,84
2 2009 4,76
3 2010 4,65
4 2011 4,59
5 2012 5,03
Sumber: PDRB Kabupaten Sukoharjo 2012
Pertumbuhan Perekonomian Kabupaten Sukoharjo Atas Dasar Harga Konstan
No. Lapangan Usaha
2008
(%)
2009
(%)
2010
(%)
2011
(%)
2012
(%)
1 Pertanian 4,98 4,92 2,01 0,85 4,21
2 Pertambangan dan Penggalian 1,09 1,56 1,58 1,15 1,49
3 Industri Pengolahan 4,47 3,61 5,11 5,94 4,36
4 Listrik, Gas dan Air Minum 5,25 7,80 6,70 5,83 8,09
5 Bangunan 4,74 5,63 6,53 6,38 6,51
6 Perdagangan, hotel dan Restoran 5,25 4,97 4,95 4,92 5,37
7 Pengangkutan dan Komunikasi 7,35 5,16 5,30 5,59 5,69
8 Keuangan, Persewaan dan Jasa
Perusahaan
7,35 5,97 6,60 4,02 6,36
9 Jasa – jasa 5,81 6,61 6,00 6,44 6,39
Total 4,84 4,76 4,65 4,59 5,03
Sumber: PDRB Kabupaten Sukoharjo 2012
7. PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
Target Pendapatan Daerah Tahun 2009-2012
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2009-2012
8. Rasio Realisasi dan Target Pendapatan Daerah
Uraian 2009
(%)
2010
(%)
2011
(%)
2012
(%)
Pendapatan Asli
Daerah 104.63 102.19 107.74 116.44
Dana Perimbangan 102.01 100.02 100.20 99.77
Lain-Lain Pendapatan
Yang Sah 107.91 107.04 105.13 104.40
Pendapatan Daerah 102.58 101.13 102.11 102.86
Kontribusi Komponen Pendapaan Daerah
Uraian 2009
(%)
2010
(%)
2011
(%)
2012
(%)
Pendapatan asli daerah 6.59 8.08 9.47 13.55
Dana Perimbangan 86.21 77.75 64.72 62.47
Lain-Lain Pendapatan
Yang Sah 7.20 14.17 25.80 23.98
Pendapatan Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00
9. Uraian
Pertumbuhan Pendapatan Daerah
2010
(%)
2011
(%)
2012
(%)
Rata-Rata
(%)
Pendapatan asli daerah 33.48 49.26 71.48 51.41
Dana Perimbangan -1.78 5.99 15.73 6.64
Lain-Lain Pendapatan
Yang Sah 114.42 131.79 11.41 85.87
Pendapatan Daerah 8.91 27.31 19.89 18.70
Kategori komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Uraian 2010 2011 2012
Pendapatan Asli
Daerah Terbelakang Potensial Prima
Dana Perimbangan Terbelakang Terbelakang Prima
Lain-Lain
Pendapatan yang Sah Prima Prima Potensial
11. Rasio realisasi dan target Pendapatan Asli Daerah
Uraian 2009
(Rp.)
2010
(Rp.)
2011
(Rp.)
2012
(Rp.)
Rata2
(%)
pendapatan asli
daerah 109.23 96.89 112.56 120.56 109.81
Pajak Daerah 98.14 102.50 102.32 105.86 102.20
Retribusi Daerah 106.92 114.10 100.68 56.73 94.61
Laba perusda/BUMD 129.58 112.32 114.53 125.96 120.60
Lain-Lain pendapatan
asli daerah yang Sah 104.63 102.19 107.74 116.44 107.75
Kontribusi Komponen PAD terhadap PAD
Uraian
2009
(%)
2010 (%) 2011 (%) 2012 (%)
Pajak Daerah 37.29 33.65 44.24 51.96
Retribusi Daerah 41.72 48.63 40.98 13.62
Laba perusda/BUMD 16.68 6.79 4.64 2.68
Lain-Lain Pendapatan asli
daerah yang Sah 4.31 10.92 10.14 31.75
Pendapatan Asli Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00
12. PERTUMBUHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Asli Daerah 2010 2011 2012
Pajak Daerah 20.47 96.23 101.38 72.69
Retribusi Daerah 55.58 25.78 -43.02 12.78
Laba perusda/BUMD -45.64 1.92 -1.03 -14.92
Lain-Lain pendapatan asli
daerah yang Sah 238.38 38.55 436.90 237.94
Pendapatan Asli Daerah 33.48 49.26 71.48 51.41
KATEGORI PENDAPATAN ASLI DAERAH
Uraian 2010 2011 2012
Pajak Daerah Terbelakang Prima Prima
Retribusi Daerah Prima Prima Terbelakang
Laba Perusda/BUMD Terbelakang Berkembang Berkembang
Lain-Lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah Berkembang Terbelakang Prima
17. 1. Pajak Parkir
Tahun Target
(Rp.)
Pertumb
(%)
Realisasi
(Rp.)
Pertumb
(%)
2009 36,288,000.00 - 36,350,000.00 -
2010 34,500,000.00 -4.93 34,606,350.00 -4.80
2011 45,000,000.00 30.43 47,275,000.00 36.61
2012 51,120,000.00 13.60 65,209,000.00 37.94
Rata-rata 41,727,000.00 13.04 45,860,087.50 23.25
Kategori Pajak Parkir
Tahun
Kategori Pajak
Parkir
2010 Potensial
2011 Berkembang
2012 Berkembang
Target dan Realisasi Pajak Parkir
Pertumbuhan Pajak Parkir
Kabupaten Sukoharjo
Permasalahan Pajak Parkir
- Masih terdapat banyak kebocoran pajak parkir, dimana belum adanya koneksi
data yang menunjukkan setiap kendaraan yang masuk ke dalam gedung atau mal
dikenakan pajak sehingga pajak yang dikenakan tidak maksimal.
- Masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melakukan penyetoran pajak yang
sebenarnya.
Permasalahan Pajak Parkir
- Masih terdapat banyak kebocoran pajak parkir, dimana belum adanya koneksi
data yang menunjukkan setiap kendaraan yang masuk ke dalam gedung atau mal
dikenakan pajak sehingga pajak yang dikenakan tidak maksimal.
- Masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melakukan penyetoran pajak yang
sebenarnya.
19. PERMASALAHAN
1. Wilayah Pemungutan pajak yang luas sehingga pelaksanaan pemungutan
kurang optimal.
2. Keterbatasan jumlah petugas pemungutan pajak. Hal ini menyebabkan
banyak Wajib Pajak yang seharusnya dikenai pajak tetapi tidak terdaftar.
3. Proses pemberian sanksi yang kurang tegas. Selama ini petugas baru
sebatas menggunakan pendekatan persuasive untuk melakukan
pembayaran pajak. Banyak Wajib pajak sengaja menghindar dari pajak
karena kurang tegasnya sanksi.
4. Kurang sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat. Hal ini
mengakibatkan masyarakat yang memiliki usaha restoran belum
memenuhi kewajiban pajaknya karena tidak tau bahwa usahanya akan
dikenakan pajak.
5. Wajib Pajak yaitu pengusaha restoran tidak membayar pajak sesuai tarif
yang berlaku sehingga DPPKAD hanya memungut sesuai kesanggupan.
6. Ditemukan di lapangan bahwa ada sebagian WP yang terindikasi
menyembunyikan omset sehingga pajak yang dikenakan tidak maksimal.
20. 3. Pajak Air Tanah
Tahun
Target dan Realisasi Pajak Air Tanah
Target
(Rp.)
Pertumb.
(%)
Realisasi
(Rp.)
Pertumb.
(%)
2011 1,200,000,000.00 1,291,798,600.00
2012 1,225,000,000.00 2.08 1,452,637,950.00 12.45
Rata-rata 1,212,500,000.00 2.08 1,372,218,275.00 12.45
Target dan Realisasi Pajak Air Tanah
Permasalahan :
•Adanya pemakaian/pemanfaatan air
bawah tanah secara ilegal karena belum
terjaring sebagai pelanggan air bawah
tanah yang dapat dijadikan objek pajak,
•Keberatan wajib pakai air tanah
terhadap besarnya pajak air tanah.
•Masih kurangnya pemeriksaan berkala
atas besarnya volume pengunaan air
tanah.
21. Retribusi Pelayanan Parkir Jalan Umum
Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir Jalan Umum
Tahun
Target
(Rp.)
Pertumb.
(%)
Realisasi
(Rp.)
Pertumb.
(%)
2009 205,500,000.00 - 198,000,000.00 -
2010 227,700,000.00 10.80 227,700,000.00 15.00
2011 855,000,000.00 275.49 855,000,000.00 275.49
2012 425,000,000.00 -50.29 425,000,000.00 -50.29
Rata-rata 428,300,000.00 78.67 426,425,000.00 80.07
Pertumbuhan Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir Jalan
Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009-2012
Kontribusi Retribusi Pelayanan Parkir Jalan Umum
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009-2012
22. Kategori Retribusi Pelayanan Parkir Jalan Umum
Tahun
Kategori Retribusi
Pelayanan Parkir Jalan Umum
2010 Terbelakang
2011 Prima
2012 Berkembang
Permasalahan
1.Masih rendahya pemasukan retribusi bagi pemerintah kabupaten
sukoharjo, dimana nilai potensi parkir yang dilelangkan relatif rendah.
2.Masih rendahnya kesadaran petugas parkir untuk menyetorkan uang
yang seharusnya kepada petugas tagih dari Pemerintah kabupaten
Sukoharjo
3.Masih banyaknya potensi lokasi parkir yang belum dikelola oleh
pemerintah kabupaten Sukoharjo
4.Masih banyak lokasi parkir yang dikelola oleh RT atau karangtaruna
lingkungan setempat
23. POTENSI PAJAK PARKIR, PAJAK RESTORAN, PAJAK AIR
TANAH DAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR JALAN UMUM
A. Pajak Parkir
1. Trend Penerimaan Pajak Parkir
analisis regresi: memberikan gambaran dan perkiraan tentang
potensi penerimaan pajak parkir pada tahun-tahun berikutnya.
Model persamaan analisis trend:
Y = a + b.x
= 45.860.088 + 7.038.665 . x
24. Potensi Penerimaan Pajak Parkir berdasarkan Trend
Tahun Persamaan Trend Jumlah (Rp.)
2013 Y = a + b.x
= 145.860.088 + 7.038.665 (3)
66,976,083
2014 Y = a + b.x
= 45.860.088 + 7.038.665 (4)
74,014,748
2015 Y = a + b.x
= 45.860.088 + 7.038.665 (5)
81,053,413
2016 Y = a + b.x
= 45.860.088 + 7.038.665 (6)
88,092,078
2017 Y = a + b.x
= 45.860.088 + 7.038.665 (7)
95,130,743
Berdasarkan Rata Rata Pertumbuhan Ekonomi
Tahun
Potensi Penerimaan Pajak Parkir
Tambahan Penerimaan
berdasarkan
Pertumbuhan Ekonomi
Potensi Penerimaan
pajak parkir
2013 3,113,078 68,322,078
2014 3,261,696 71,583,774
2015 3,417,409 75,001,183
2016 3,580,556 78,581,739
2017 3,751,492 82,333,232
25. B. Pajak Restoran
Trend Penerimaan Pajak Restoran
analisis regresi: memberikan gambaran dan perkiraan tentang potensi
penerimaan pajak restoran pada tahun-tahun berikutnya
Model persamaan analisis trend
Y = a + b(x)
= 447,239,780+66143780 (x)
Potensi Penerimaan Pajak Restoran
Tahun Persamaan Trend Jumlah (Rp.)
2013 Y = a + b.x
= 447,239,780 + 66143780 (3))
645,671,119
2014 Y = a + b.x
= 447,239,780 + 66143780 (4)
711,814,898
2015 Y = a + b.x
= 447,239,780 + 66143780 (5)
777,958,678
2016 Y = a + b.x
= 447,239,780 + 66143780 (6)
844,102,458
2017 Y = a + b.x
= 447,239,780 + 66143780 (7)
910,246,237
26. Potensi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Sukoharjo
Berdasarkan Rata Rata Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukoharjo
Tahun
Tambahan Penerimaan
berdasarkan Pertumbuhan
Ekonomi
Potensi Penerimaan
pajak restoran
2013 28,427,694 623,896,771
2014 29,784,832 653,681,603
2015 31,206,760 684,888,362
2016 32,696,570 717,584,933
2017 34,257,505 751,842,437
27. C. Pajak Air Tanah
1.Trend Penerimaan Pajak Air Tanah
analisis regresi: memberikan gambaran dan perkiraan tentang
potensi penerimaan pajak air tanah pada tahun-tahun berikutnya.
Model persamaan analisis trend
Y = a + b.x
= 686,109,138+ 1,372,218,275. x
Potensi Penerimaan Pajak air tanah
Tahun Persamaan Trend Jumlah (Rp.)
2013 Y = a + b.x
= 1.384.493.472 + 185.811.364 (3)
3,430,545,688
2014 Y = a + b.x
= 1.384.493.472 + 185.811.364 (4)
4,802,763,963
Berdasarkan Rata Rata Pertumbuhan Ekonomi Kab. Sukoharjo
Tahun
Potensi Penerimaan Pajak air tanah
Tambahan Penerimaan
berdasarkan Pertumbuhan
Ekonomi
Potensi Penerimaan
pajak air tanah
2013 69,348,936 1,521,986,886
2014 72,659,654 1,594,646,540
2015 76,128,426 1,670,774,965
2016 79,762,797 1,750,537,762
2017 83,570,673 1,834,108,435
28. D. Retribusi Palayanan Parkir Jalan Umum
1.Trend Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Jalan Umum
analisis regresi/ metode jumlah kuadrat terkecil untuk menghitung
trend penerimaan retribusi
Model persamaan analisis trend
Y = a + b.x
= 426.425.000 + 108.130.000 . x
Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Jalan Umum
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 - 2017
Tahun Persamaan Trend Jumlah (Rp.)
2013 Y = a + b.x
= 426.425.000 + 108.130.000 (3)
750,815,000
2014 Y = a + b.x
= 426.425.000 + 108.130.000 (4)
858,945,000
2015 Y = a + b.x
426.425.000 + 108.130.000 (5)
967,075,000
2016 Y = a + b.x
= 426.425.000 + 108.130.000 (6)
1,075,205,000
2017 Y = a + b.x
= 426.425.000 + 108.130.000 (7)
1,183,335,000
29. Potensi Retribusi Pelayanan Parkir Jalan Umum
Berdasarkan Rata Rata Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2008-2012
Tahun Tambahan Penerimaan berdasarkan
Pertumbuhan Ekonomi
Potensi Penerimaan
Retribusi Pelayanan Parkir Jalan
Umum
2013 20,289,500 445,289,500
2014 21,258,121 466,547,621
2015 22,272,983 488,820,604
2016 23,336,296 512,156,900
2017 24,450,370 536,607,270
Jumlah titik parkir, Jumlah Petugas Parkir dan Nilai Potensi Menurut Kecamatan
Kecamatan Titik Parkir Petugas Parkir Nilai Potensi
Weru 1 4
Bulu 1 1 19.000.000
Tawangsari 7 14
Sukoharjo 109 180 150.000.000
Nguter 5 13 16.000.000
Polokarto 3 5
Mojolaban 20 21 22.000.000
Grogol 152 215
Baki 26 30 110.000.000
Gatak 4 7
Kartasura 98 149 126.000.000
Bendosari 7 7 8.000.000
433 646 452.350.000
30. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
KESIMPULAN
Realisasi pendapatan daerah Tahun 2009-2012 melebihi target, yaitu antara
101.13 – 102.86.
Realisasi PAD dan komponennya Tahun 2009-2012 melebihi target dengan
rentang antara 102,20 – 120.60, kecuali retribusi daerah yaitu sebesar 94,61%.
Pajak penerangan jalan, PBB dan BPHTB merupakan jenis pajak yang
memberikan kontribusi signifikan terhadap pajak daerah Kabupaten
Sukoharjo.
Retribusi IMB, Pelayanan kesehatan dan pelayanan pasar merupakan retribusi
memberikan kontribusi signifikan terhadap retribusi daerah Kabupaten
Sukoharjo.
Realisasi pajak parkir tahun 2009-2012 meningkat dengan rata-rata
pertumbuhan 23,25%, dan rata-rata realisasinya 108,27%,
Realisasi pajak restoran tahun 2009-2012 meningkat dengan rata-rata
pertumbuhan 25,93%, dan rata-rata realisasinya 107,45%,
Realisasi pajak Air Tanah tahun 2011-2012 meningkat sebesar 12,45%, dan
rata-rata realisasinya 113,12%
31. Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir Jalan Umum tahun 2009-2012 meningkat
dengan rata-rata pertumbuhan 80,07%, dan rata-rata realisasi Retribusi
Pelayanan Parkir Jalan Umum 99,09%.
Potensi penerimaan pajak parkir berdasarkan analisis trend tahun 2013
sebesar Rp. 66,976,083.00, dan tahun 2014 sebesar Rp. 74,014,748,00,
sedangkan potensi penerimaan berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi
daerah tahun 2013 sebesar Rp. 68,322,078.00, tahun 2014 sebesar Rp.
71,583,774.00,
Potensi penerimaan pajak Restoran berdasarkan analisis trend tahun 2013
sebesar Rp. 645,671,119.00, tahun 2014 sebesar Rp. 711,814,898,00,
sedangkan berdasarkan pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2013 sebesar Rp.
623,896,771.00, tahun 2014 sebesar Rp. 653,681,603.00,
Potensi penerimaan pajak air tanah berdasarkan analisis trend tahun 2013
sebesar Rp. 3,430,545,688.00, tahun 2014 sebesar Rp. 4,802,763,963.00,
sedangkan berdasarkan pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu: tahun 2013
sebesar Rp. 1,521,986,886.00, tahun 2014 sebesar Rp. 1,594,646,540.00
Potensi penerimaan retribusi pelayanan parkir berdasarkan analisis trend
tahun 2013 sebesar Rp. 750,815,000.00, tahun 2014 sebesar Rp.
858,945,000.00, sedangkan berdasarkan pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu:
tahun 2013 sebesar Rp. 445,289,500.00, tahun 2014 sebesar Rp.
466,547,621.00.
32. REKOMENDASI
• Peningkatan pembinaan secara berkala kepada wajib pajak melalui
sosialisasi dan penyuluhan tentang pajak dan retribusi dengan melibatkan
tokoh masyarakat setempat,
• Penjajagan penerapan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak
memenuhi kewajibannya dengan peraturan yang berlaku,
• Upaya terobosan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dan
membayar pajak daerah
• Audit independen terhadap wajib pajak guna melakukan pemeriksaan
terhadap operator parkir swasta dan instansi pemerintah, mitra pemenang
lelang parkir, pengelola restoran dan air tanah.
• Pemeriksaan terhadap wajib pajak yang belum sepenuhnya mematuhi
kewajiban pembayaran dan pelaporan jumlah pajak terutang.
• Perlu dilakukan kajian lebih lanjut tentang optimalisasi penerimaan pajak
dan retribusi daerah berdasarkan potensi yang ada untuk mengatasi
kekurang efektifan penarikan pajak dan retribusi daerah.
• Perlu dilakukan survei dan identifikasi potensi jenis jenis pajak