SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Kegiatan Penyebarluasan
Peraturan Daerah
DPRD Provinsi Jawa Barat
Perda Nomor 15 Tahun 2017 Tentang
Pengembangan Ekonomi Kreatif
7 s.d 8 Juli 2023
@dprd.jawabarat
Sekilas Tentang Ekonomi Kreatif Jawa Barat
• kontribusi Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) ekraf Jabar mencapai Rp191,3 triliun
atau 20,73 persen dari total Produk
Domestik Bruto (PDB) ekraf nasional.
• Kontribusi ekspor ekraf Jabar mencapai 6,38
juta USD atau 31,93 persen dari total ekspor
ekraf nasional.
• Jumlah usaha ekraf yang bergerak di Jabar
mencapai 1,5 juta unit dengan menyerap
tenaga kerja sekitar 3,8 juta.
• Ekonomi Kreatif di Jawa Barat hingga kini
masih disumbang oleh tiga besar subsektor,
yakni kerajinan tangan, kuliner dan fesyen.
• Untuk kerajinan tangan menyumbang 27,1
persen, kuliner 26,4 persen, dan fesyen 16,7
persen. Sedangkan subsektor lainnya total
29,8 persen.
Perda Provinsi Jawa Barat
Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif @dprd.jawabarat
LATAR BELAKANG
• Pembangunan perekonomian berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 perlu diwujudkan
untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera;
• Ekonomi kreatif merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki arti penting dan
kedudukan yang strategis dalm menopang ketahanan ekonomi masyarakat, memajukan
pembangunan, mengembangkan inovasi, kreativitas dan daya saing, mewujudkan
pertumbuhan ekonomi serta pemciptaan lapangan kerja;
• Dengan segala potensi ekonomi kreatif Jawa Barat yang cukup banyak perlu
dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal melalui perluasan produk ekonomi
kreatif dengan penyediaan infrastruktur serta teknologi informasi dan komunikasi yang
berkualitas;
• Untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, perlu pengaturan serta dukungan dari
pemerintah daerah.
Perda Provinsi Jawa Barat
Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif @dprd.jawabarat
Perda Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif
• 51 Pasal
• 16 Bab, sebagai berikut:
Bab I : Ketentuan Umum
Bab II : Ruang Lingkup dan Ketentuan
Bab III : Perencanaan dan Pendataan
Bab IV : Pengembangan Produk Ekonomi
Kreatif
Bab V : Sumber Daya Manusia Terpadu
Bab VI : Pusat Kreasi
Bab VII : Kewirausahaan Ekonomi Kreatif
Bab VIII : Promosi Ekonomi Kreatif
Bab IX : Kelembagaan Ekonomi Kreatif
Bab X : Kota Kreatif
Bab XI : Kemitraan dan Jaringan Usaha
Bab XII : Insentif
Bab XIII : Pendanaan Ekonomi Kreatif
Bab XIV : Sistem Informasi Ekonomi Kreatif
Bab XV : Pengawasan dan Pengendalian
Bab XVI : Ketentuan Penutup
Perda Provinsi Jawa Barat
Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif @dprd.jawabarat
Tujuan Perda (Pasal 3)
a. Mendorong peningkatan daya saing dan kreativitas
pengusaha dan pelaku ekonomi kreatif;
b. Mendorong peingkatan daya saing, pertumbuhan,
keragaman dan kualitas industri kreatif;
c. Memberikan landasan hukum bagi Pemda Provinsi,
Kab/Kota serta masyarakat dalam penyelenggaraan ekononi
kreatif di daerah provinsi;
d. Mendorong peningkatan perlindungan, pengembangan dan
pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya budaya
bagi industri kreatif secara keseluruhan;
e. Mendorong terbentuknya kelembagaan ekonomi kreatif
daerah provinsi untuk melayani kepentingan pengembangan
ekonomi kreatif;
f. Mendorong terwujudnya kota kreatif sebagai kota yang
mampu melayani kepentingan pengembangan ekonomi
kreatif, dan memanfaatkan secara penuh aset kreatif, serta
menggunakannya sebagai dasar pembangunan ekonomi,
lingkungan, dan social yang berkelanjutan.
Perda Provinsi Jawa Barat
Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif @dprd.jawabarat
Fungsi Perda (Pasal 4)
a. Menyejahterakan masyarakat Jawa Barat
dan meningkatkan pendapatan daerah;
b. Membuka lapangan kerja baru dan iklim
usaha kreatif, kondusif, dan berdaya saing
global;
c. Mengelaborasikan keberpihakan pada
nilai-nilai seni dan budaya;
d. Memaksimalkan pemberdayaan dan
potensi sumber daya manusia kreatif dan
inovatif di daerah Jawa Barat; dan
e. Menstimulasi rencana pembangunan
daerah dengan pengarusutamaan ekonomi
kreatif.
Perda Provinsi Jawa Barat
Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif @dprd.jawabarat
Ruang Lingkup Perda (Pasal 6)
• Perencanaan dan pendataan;
• Pengembangan produk ekonomi
kreatif;
• Sumber daya manusia terpadu
ekonomi kreatif;
• Pusat Kreasi;
• Kewirausahaan ekonomi kreatif;
• Promosi ekonomi kreatif;
• Kelembagaan ekonomi kreatif;
• Kota kreatif;
• Kemitraan dan jaringan usaha
• Insentif;
• Pendanaan ekonomi kreatif;
• Sistem informasi ekonomi kreatif;
• Pengawasan dan pengendalian
Perda Provinsi Jawa Barat
Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif @dprd.jawabarat
Kegiatan (Pasal 7)
• Ekonomi kreatif berbasis
budaya;
• Ekonomi kreatif berbasis seni;
• Ekonomi kreatif berbasis
media dan teknologi; dan
• Ekonomi kreatif berbasis kreasi
fungsional/desain
Perda Provinsi Jawa Barat
Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif @dprd.jawabarat
Hak Pelaku Ekonomi Kreatif (Pasal 16)
• Berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada bidang ekonomi kreatif;
• Memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan
mengembangkan kegiatan ekonomi kreatif;
• Mendapatkan perlindungan hukum; dan
• Mendapatkan jaminan, dukungan dan fasilitas dari Pemerintah
Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kab/Kota
Perda Provinsi Jawa Barat
Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif @dprd.jawabarat
Kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif (Pasal 17)
• Memberikan data diri dan produk
ekonomi kreatifnya ke dalam system
informasi ekonomi kreatif Daerah
Provinsi; dan
• Menjunjung tinggi nilai-nilai agama,
etika, moral, kesusilaan, dan budaya
bangsa dalam kegiatan ekonomi
kreatif
Perda Provinsi Jawa Barat
Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif @dprd.jawabarat
Hak Pengusaha Ekonomi Kreatif (Pasal 18)
• Mendapatkan perlindungan hukum atas usahanya di bidang ekonomi
kreatif;
• Mendapatkan perlakuan secara adil;
• Mendapatkan informasi secara transparan tentang kebijakan
pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif dan Pemerintah
Daerah Provinsi; dan
• Mendapatkan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya.
Perda Provinsi Jawa Barat
Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif @dprd.jawabarat
Kewajiban Pengusaha Ekonomi Kreatif
(Pasal 19)
• Memiliki perizinan usaha yang sesuai;
• Menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan
budaya bangsa; dan
• Membuat dan mentaati perjanjian kerja dengan mitra kerja dengan
berlandaskan prinsip itikad baik yang dibuat secara tertulis dalam
suatu perjanjian.
Perda Provinsi Jawa Barat
Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif @dprd.jawabarat
KEWIRAUSAHAAN EKONOMI KREATIF
• Pemerintah Daerah
Provinsi/Kab/Kota memfasilitasi
kewirausahaan kreatif pemula
untuk memulai usahanya
• Fasilitasi dilakukan dengan cara:
Mitra Kreasi; dan/atau
Mitra Produksi antar usaha
kreatif di tingkat
nasional dan global
Perda Provinsi Jawa Barat
Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif @dprd.jawabarat
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota sesuai
kewenangannya melakukan:
• Mendorong Kerja sama dan jejaring industri kreatif dengan industri lainnya
untuk menciptakan nilai tambah pada produk ekonomi kreatif;
• Memfasilitasi akses kepada industri penyedia bahan baku, sumber daya
budaya, serta pelaku ekonomi kreatif berkualitas dan kompetitif;
• Melakukan koordinasi dengan pelaku dan pengusaha ekonomi kreatif
untuk mempromosikan produk ekraf secara teratur;
• Menyediakan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif;
• Pemerintah Daerah Provinsi dapat memebrikan insentif kepada
Pemkab/Kota, pelaku usaha dan masyarakat yang berperan dalam
pengembangan usaha kreatif;
• Pemerintah Darah Provinsi dan Kab/Kota memperluas sumber pendanaan
dalam upaya pengembangan program ekonomi kreatif, dll.
Perda Provinsi Jawa Barat
Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif @dprd.jawabarat
DPRD PROVINSI JAWA BARAT DUKUNG
EKONOMI KREATIF
• Dengan fungsi dan kewenangan yang dimiliki, DPRD
Provinsi Jawa Barat melalui Komisi II mendukung
optimalisasi Gedung Creative Center di Kab/Kota di Jawa
Barat, untuk meningkatkan daya saing produk lokal.
• Perlu stimulasi untuk memancing kreatif-kreatif muda
berinovasi. Tidak menutup kemungkinan kreativitas dapat
tumbuh subur melalui kearifan lokal.
• Gedung kreatif center harus menjadi etalase masing-
masing wilayah untuk menjual produk-produknya, agar
dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.
Perda Provinsi Jawa Barat
Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif @dprd.jawabarat
Foto Anggota Dewan
Nama Anggota Dewan
HATUR NUHUN LUR !

More Related Content

Similar to PPT Perda Provinsi Jawa barat tentang Ekraf.pptx

KEPMEN PANDUAN DESA KREATIF.pdf
KEPMEN PANDUAN DESA KREATIF.pdfKEPMEN PANDUAN DESA KREATIF.pdf
KEPMEN PANDUAN DESA KREATIF.pdfShohibar
 
Visi misi adil makmur bersama prabowo sandi (2)
Visi misi adil makmur bersama prabowo sandi (2)Visi misi adil makmur bersama prabowo sandi (2)
Visi misi adil makmur bersama prabowo sandi (2)Ahmad Toriq
 
Visi misi adil makmur bersama prabowo sandi
Visi misi adil makmur bersama prabowo sandiVisi misi adil makmur bersama prabowo sandi
Visi misi adil makmur bersama prabowo sandiSERUJI
 
Program Inovasi Desa
Program Inovasi DesaProgram Inovasi Desa
Program Inovasi DesaEka Saputra
 
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesra
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesraPaparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesra
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesraGedhe Foundation
 
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptxdraft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptxocta63
 
PKPM Bumdes Takengon (YUTI) .pptx
PKPM Bumdes Takengon (YUTI) .pptxPKPM Bumdes Takengon (YUTI) .pptx
PKPM Bumdes Takengon (YUTI) .pptxSyahyuti Si-Buyuang
 
Bumdes - Tasikmalaya 29 Nov 2022 (yuti) - file 01.pptx
Bumdes - Tasikmalaya 29 Nov 2022 (yuti) - file 01.pptxBumdes - Tasikmalaya 29 Nov 2022 (yuti) - file 01.pptx
Bumdes - Tasikmalaya 29 Nov 2022 (yuti) - file 01.pptxSyahyuti Si-Buyuang
 
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011Ar Tinambunan
 
Proposal hakornas ylbk 2017
Proposal hakornas ylbk 2017Proposal hakornas ylbk 2017
Proposal hakornas ylbk 2017Mohammad Shafari
 
Kuliah Online Eps. 36 "Smart Village Tingkatkan Produktivitas dan Ekonomi Desa"
Kuliah Online Eps. 36 "Smart Village Tingkatkan Produktivitas dan Ekonomi Desa" Kuliah Online Eps. 36 "Smart Village Tingkatkan Produktivitas dan Ekonomi Desa"
Kuliah Online Eps. 36 "Smart Village Tingkatkan Produktivitas dan Ekonomi Desa" Akademi Desa 4.0
 
Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018
Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018
Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018Salim S Ag
 
Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045
Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045
Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045Dadang Solihin
 
Perkembangan ekonomi kreatif show
Perkembangan ekonomi kreatif showPerkembangan ekonomi kreatif show
Perkembangan ekonomi kreatif showIrfan Tualang
 
Fgd Pembiayaan Dan Insentif Rev 1 1
Fgd Pembiayaan Dan Insentif Rev 1 1Fgd Pembiayaan Dan Insentif Rev 1 1
Fgd Pembiayaan Dan Insentif Rev 1 1cokorda.dewi
 
Uu no.25 tahun_2007
Uu no.25 tahun_2007Uu no.25 tahun_2007
Uu no.25 tahun_2007indraku
 
Buku pintar-dana-desa-221117 1630-web_opt
Buku pintar-dana-desa-221117 1630-web_optBuku pintar-dana-desa-221117 1630-web_opt
Buku pintar-dana-desa-221117 1630-web_optwedusputih
 

Similar to PPT Perda Provinsi Jawa barat tentang Ekraf.pptx (20)

KEPMEN PANDUAN DESA KREATIF.pdf
KEPMEN PANDUAN DESA KREATIF.pdfKEPMEN PANDUAN DESA KREATIF.pdf
KEPMEN PANDUAN DESA KREATIF.pdf
 
Visi misi adil makmur bersama prabowo sandi (2)
Visi misi adil makmur bersama prabowo sandi (2)Visi misi adil makmur bersama prabowo sandi (2)
Visi misi adil makmur bersama prabowo sandi (2)
 
Visi misi adil makmur bersama prabowo sandi
Visi misi adil makmur bersama prabowo sandiVisi misi adil makmur bersama prabowo sandi
Visi misi adil makmur bersama prabowo sandi
 
Program Inovasi Desa
Program Inovasi DesaProgram Inovasi Desa
Program Inovasi Desa
 
Laporan Kegiatan
Laporan KegiatanLaporan Kegiatan
Laporan Kegiatan
 
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesra
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesraPaparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesra
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesra
 
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptxdraft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx
 
PKPM Bumdes Takengon (YUTI) .pptx
PKPM Bumdes Takengon (YUTI) .pptxPKPM Bumdes Takengon (YUTI) .pptx
PKPM Bumdes Takengon (YUTI) .pptx
 
Bumdes - Tasikmalaya 29 Nov 2022 (yuti) - file 01.pptx
Bumdes - Tasikmalaya 29 Nov 2022 (yuti) - file 01.pptxBumdes - Tasikmalaya 29 Nov 2022 (yuti) - file 01.pptx
Bumdes - Tasikmalaya 29 Nov 2022 (yuti) - file 01.pptx
 
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
 
Proposal hakornas ylbk 2017
Proposal hakornas ylbk 2017Proposal hakornas ylbk 2017
Proposal hakornas ylbk 2017
 
Kuliah Online Eps. 36 "Smart Village Tingkatkan Produktivitas dan Ekonomi Desa"
Kuliah Online Eps. 36 "Smart Village Tingkatkan Produktivitas dan Ekonomi Desa" Kuliah Online Eps. 36 "Smart Village Tingkatkan Produktivitas dan Ekonomi Desa"
Kuliah Online Eps. 36 "Smart Village Tingkatkan Produktivitas dan Ekonomi Desa"
 
Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018
Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018
Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018
 
Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045
Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045
Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045
 
Perkembangan ekonomi kreatif show
Perkembangan ekonomi kreatif showPerkembangan ekonomi kreatif show
Perkembangan ekonomi kreatif show
 
kreatif_pptx.pptx
kreatif_pptx.pptxkreatif_pptx.pptx
kreatif_pptx.pptx
 
Fgd Pembiayaan Dan Insentif Rev 1 1
Fgd Pembiayaan Dan Insentif Rev 1 1Fgd Pembiayaan Dan Insentif Rev 1 1
Fgd Pembiayaan Dan Insentif Rev 1 1
 
Musrenbang RKPD Kota Singkawang T.A 2015
Musrenbang RKPD Kota Singkawang T.A 2015Musrenbang RKPD Kota Singkawang T.A 2015
Musrenbang RKPD Kota Singkawang T.A 2015
 
Uu no.25 tahun_2007
Uu no.25 tahun_2007Uu no.25 tahun_2007
Uu no.25 tahun_2007
 
Buku pintar-dana-desa-221117 1630-web_opt
Buku pintar-dana-desa-221117 1630-web_optBuku pintar-dana-desa-221117 1630-web_opt
Buku pintar-dana-desa-221117 1630-web_opt
 

Recently uploaded

konsep pidato Bahaya Merokok bagi kesehatan
konsep pidato Bahaya Merokok bagi kesehatankonsep pidato Bahaya Merokok bagi kesehatan
konsep pidato Bahaya Merokok bagi kesehatanSuzanDwiPutra
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Surat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdf
Surat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdfSurat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdf
Surat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdfEirinELS
 
Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...
Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...
Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...walidumar
 
ATP MM FASE E MATEMATIKA KELAS X KURIKULUM MERDEKA
ATP MM FASE E MATEMATIKA KELAS X KURIKULUM MERDEKAATP MM FASE E MATEMATIKA KELAS X KURIKULUM MERDEKA
ATP MM FASE E MATEMATIKA KELAS X KURIKULUM MERDEKAVeonaHartanti
 
PPT - Mapel Wawasan Kebangsaan Latsar CPNS
PPT - Mapel Wawasan Kebangsaan Latsar CPNSPPT - Mapel Wawasan Kebangsaan Latsar CPNS
PPT - Mapel Wawasan Kebangsaan Latsar CPNSSobirin15
 
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...Kanaidi ken
 
P5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup b
P5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup bP5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup b
P5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup bSisiliaFil
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptxperwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptxMas PauLs
 
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptxErikaPutriJayantini
 
AKSI NYATA DISIPLIN POSITIF MEMBUAT KEYAKINAN KELAS_11zon.pptx
AKSI NYATA DISIPLIN POSITIF MEMBUAT KEYAKINAN KELAS_11zon.pptxAKSI NYATA DISIPLIN POSITIF MEMBUAT KEYAKINAN KELAS_11zon.pptx
AKSI NYATA DISIPLIN POSITIF MEMBUAT KEYAKINAN KELAS_11zon.pptxcupulin
 
Bioteknologi Konvensional dan Modern kelas 9 SMP
Bioteknologi Konvensional dan Modern  kelas 9 SMPBioteknologi Konvensional dan Modern  kelas 9 SMP
Bioteknologi Konvensional dan Modern kelas 9 SMPNiPutuDewikAgustina
 
kerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.ppt
kerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.pptkerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.ppt
kerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.pptputrisari631
 
Power point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurPower point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurDoddiKELAS7A
 
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)Ammar Ahmad
 
SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOM
SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOMSISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOM
SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOMhanyakaryawan1
 
FARMASI SOSIAL - Pengantar Farmasi Sosial
FARMASI SOSIAL - Pengantar Farmasi SosialFARMASI SOSIAL - Pengantar Farmasi Sosial
FARMASI SOSIAL - Pengantar Farmasi SosialParulianGultom2
 
Materi Asuransi Kesehatan di Indonesia ppt
Materi Asuransi Kesehatan di Indonesia pptMateri Asuransi Kesehatan di Indonesia ppt
Materi Asuransi Kesehatan di Indonesia pptParulianGultom2
 
IPS - karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekonomi di ASEAN
IPS - karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekonomi di ASEANIPS - karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekonomi di ASEAN
IPS - karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekonomi di ASEANGilangNandiaputri1
 

Recently uploaded (20)

konsep pidato Bahaya Merokok bagi kesehatan
konsep pidato Bahaya Merokok bagi kesehatankonsep pidato Bahaya Merokok bagi kesehatan
konsep pidato Bahaya Merokok bagi kesehatan
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Surat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdf
Surat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdfSurat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdf
Surat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdf
 
Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...
Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...
Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...
 
ATP MM FASE E MATEMATIKA KELAS X KURIKULUM MERDEKA
ATP MM FASE E MATEMATIKA KELAS X KURIKULUM MERDEKAATP MM FASE E MATEMATIKA KELAS X KURIKULUM MERDEKA
ATP MM FASE E MATEMATIKA KELAS X KURIKULUM MERDEKA
 
PPT - Mapel Wawasan Kebangsaan Latsar CPNS
PPT - Mapel Wawasan Kebangsaan Latsar CPNSPPT - Mapel Wawasan Kebangsaan Latsar CPNS
PPT - Mapel Wawasan Kebangsaan Latsar CPNS
 
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
 
P5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup b
P5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup bP5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup b
P5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup b
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptxperwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
 
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
 
AKSI NYATA DISIPLIN POSITIF MEMBUAT KEYAKINAN KELAS_11zon.pptx
AKSI NYATA DISIPLIN POSITIF MEMBUAT KEYAKINAN KELAS_11zon.pptxAKSI NYATA DISIPLIN POSITIF MEMBUAT KEYAKINAN KELAS_11zon.pptx
AKSI NYATA DISIPLIN POSITIF MEMBUAT KEYAKINAN KELAS_11zon.pptx
 
Bioteknologi Konvensional dan Modern kelas 9 SMP
Bioteknologi Konvensional dan Modern  kelas 9 SMPBioteknologi Konvensional dan Modern  kelas 9 SMP
Bioteknologi Konvensional dan Modern kelas 9 SMP
 
kerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.ppt
kerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.pptkerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.ppt
kerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.ppt
 
Power point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurPower point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsur
 
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)
 
SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOM
SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOMSISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOM
SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOM
 
FARMASI SOSIAL - Pengantar Farmasi Sosial
FARMASI SOSIAL - Pengantar Farmasi SosialFARMASI SOSIAL - Pengantar Farmasi Sosial
FARMASI SOSIAL - Pengantar Farmasi Sosial
 
Materi Asuransi Kesehatan di Indonesia ppt
Materi Asuransi Kesehatan di Indonesia pptMateri Asuransi Kesehatan di Indonesia ppt
Materi Asuransi Kesehatan di Indonesia ppt
 
IPS - karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekonomi di ASEAN
IPS - karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekonomi di ASEANIPS - karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekonomi di ASEAN
IPS - karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekonomi di ASEAN
 

PPT Perda Provinsi Jawa barat tentang Ekraf.pptx

  • 1. Kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jawa Barat Perda Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif 7 s.d 8 Juli 2023 @dprd.jawabarat
  • 2. Sekilas Tentang Ekonomi Kreatif Jawa Barat • kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ekraf Jabar mencapai Rp191,3 triliun atau 20,73 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) ekraf nasional. • Kontribusi ekspor ekraf Jabar mencapai 6,38 juta USD atau 31,93 persen dari total ekspor ekraf nasional. • Jumlah usaha ekraf yang bergerak di Jabar mencapai 1,5 juta unit dengan menyerap tenaga kerja sekitar 3,8 juta. • Ekonomi Kreatif di Jawa Barat hingga kini masih disumbang oleh tiga besar subsektor, yakni kerajinan tangan, kuliner dan fesyen. • Untuk kerajinan tangan menyumbang 27,1 persen, kuliner 26,4 persen, dan fesyen 16,7 persen. Sedangkan subsektor lainnya total 29,8 persen. Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif @dprd.jawabarat
  • 3. LATAR BELAKANG • Pembangunan perekonomian berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 perlu diwujudkan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera; • Ekonomi kreatif merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki arti penting dan kedudukan yang strategis dalm menopang ketahanan ekonomi masyarakat, memajukan pembangunan, mengembangkan inovasi, kreativitas dan daya saing, mewujudkan pertumbuhan ekonomi serta pemciptaan lapangan kerja; • Dengan segala potensi ekonomi kreatif Jawa Barat yang cukup banyak perlu dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal melalui perluasan produk ekonomi kreatif dengan penyediaan infrastruktur serta teknologi informasi dan komunikasi yang berkualitas; • Untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, perlu pengaturan serta dukungan dari pemerintah daerah. Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif @dprd.jawabarat
  • 4. Perda Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif • 51 Pasal • 16 Bab, sebagai berikut: Bab I : Ketentuan Umum Bab II : Ruang Lingkup dan Ketentuan Bab III : Perencanaan dan Pendataan Bab IV : Pengembangan Produk Ekonomi Kreatif Bab V : Sumber Daya Manusia Terpadu Bab VI : Pusat Kreasi Bab VII : Kewirausahaan Ekonomi Kreatif Bab VIII : Promosi Ekonomi Kreatif Bab IX : Kelembagaan Ekonomi Kreatif Bab X : Kota Kreatif Bab XI : Kemitraan dan Jaringan Usaha Bab XII : Insentif Bab XIII : Pendanaan Ekonomi Kreatif Bab XIV : Sistem Informasi Ekonomi Kreatif Bab XV : Pengawasan dan Pengendalian Bab XVI : Ketentuan Penutup Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif @dprd.jawabarat
  • 5. Tujuan Perda (Pasal 3) a. Mendorong peningkatan daya saing dan kreativitas pengusaha dan pelaku ekonomi kreatif; b. Mendorong peingkatan daya saing, pertumbuhan, keragaman dan kualitas industri kreatif; c. Memberikan landasan hukum bagi Pemda Provinsi, Kab/Kota serta masyarakat dalam penyelenggaraan ekononi kreatif di daerah provinsi; d. Mendorong peningkatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya budaya bagi industri kreatif secara keseluruhan; e. Mendorong terbentuknya kelembagaan ekonomi kreatif daerah provinsi untuk melayani kepentingan pengembangan ekonomi kreatif; f. Mendorong terwujudnya kota kreatif sebagai kota yang mampu melayani kepentingan pengembangan ekonomi kreatif, dan memanfaatkan secara penuh aset kreatif, serta menggunakannya sebagai dasar pembangunan ekonomi, lingkungan, dan social yang berkelanjutan. Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif @dprd.jawabarat
  • 6. Fungsi Perda (Pasal 4) a. Menyejahterakan masyarakat Jawa Barat dan meningkatkan pendapatan daerah; b. Membuka lapangan kerja baru dan iklim usaha kreatif, kondusif, dan berdaya saing global; c. Mengelaborasikan keberpihakan pada nilai-nilai seni dan budaya; d. Memaksimalkan pemberdayaan dan potensi sumber daya manusia kreatif dan inovatif di daerah Jawa Barat; dan e. Menstimulasi rencana pembangunan daerah dengan pengarusutamaan ekonomi kreatif. Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif @dprd.jawabarat
  • 7. Ruang Lingkup Perda (Pasal 6) • Perencanaan dan pendataan; • Pengembangan produk ekonomi kreatif; • Sumber daya manusia terpadu ekonomi kreatif; • Pusat Kreasi; • Kewirausahaan ekonomi kreatif; • Promosi ekonomi kreatif; • Kelembagaan ekonomi kreatif; • Kota kreatif; • Kemitraan dan jaringan usaha • Insentif; • Pendanaan ekonomi kreatif; • Sistem informasi ekonomi kreatif; • Pengawasan dan pengendalian Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif @dprd.jawabarat
  • 8. Kegiatan (Pasal 7) • Ekonomi kreatif berbasis budaya; • Ekonomi kreatif berbasis seni; • Ekonomi kreatif berbasis media dan teknologi; dan • Ekonomi kreatif berbasis kreasi fungsional/desain Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif @dprd.jawabarat
  • 9. Hak Pelaku Ekonomi Kreatif (Pasal 16) • Berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada bidang ekonomi kreatif; • Memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi kreatif; • Mendapatkan perlindungan hukum; dan • Mendapatkan jaminan, dukungan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kab/Kota Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif @dprd.jawabarat
  • 10. Kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif (Pasal 17) • Memberikan data diri dan produk ekonomi kreatifnya ke dalam system informasi ekonomi kreatif Daerah Provinsi; dan • Menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa dalam kegiatan ekonomi kreatif Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif @dprd.jawabarat
  • 11. Hak Pengusaha Ekonomi Kreatif (Pasal 18) • Mendapatkan perlindungan hukum atas usahanya di bidang ekonomi kreatif; • Mendapatkan perlakuan secara adil; • Mendapatkan informasi secara transparan tentang kebijakan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif dan Pemerintah Daerah Provinsi; dan • Mendapatkan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif @dprd.jawabarat
  • 12. Kewajiban Pengusaha Ekonomi Kreatif (Pasal 19) • Memiliki perizinan usaha yang sesuai; • Menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa; dan • Membuat dan mentaati perjanjian kerja dengan mitra kerja dengan berlandaskan prinsip itikad baik yang dibuat secara tertulis dalam suatu perjanjian. Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif @dprd.jawabarat
  • 13. KEWIRAUSAHAAN EKONOMI KREATIF • Pemerintah Daerah Provinsi/Kab/Kota memfasilitasi kewirausahaan kreatif pemula untuk memulai usahanya • Fasilitasi dilakukan dengan cara: Mitra Kreasi; dan/atau Mitra Produksi antar usaha kreatif di tingkat nasional dan global Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif @dprd.jawabarat
  • 14. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota sesuai kewenangannya melakukan: • Mendorong Kerja sama dan jejaring industri kreatif dengan industri lainnya untuk menciptakan nilai tambah pada produk ekonomi kreatif; • Memfasilitasi akses kepada industri penyedia bahan baku, sumber daya budaya, serta pelaku ekonomi kreatif berkualitas dan kompetitif; • Melakukan koordinasi dengan pelaku dan pengusaha ekonomi kreatif untuk mempromosikan produk ekraf secara teratur; • Menyediakan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif; • Pemerintah Daerah Provinsi dapat memebrikan insentif kepada Pemkab/Kota, pelaku usaha dan masyarakat yang berperan dalam pengembangan usaha kreatif; • Pemerintah Darah Provinsi dan Kab/Kota memperluas sumber pendanaan dalam upaya pengembangan program ekonomi kreatif, dll. Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif @dprd.jawabarat
  • 15. DPRD PROVINSI JAWA BARAT DUKUNG EKONOMI KREATIF • Dengan fungsi dan kewenangan yang dimiliki, DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Komisi II mendukung optimalisasi Gedung Creative Center di Kab/Kota di Jawa Barat, untuk meningkatkan daya saing produk lokal. • Perlu stimulasi untuk memancing kreatif-kreatif muda berinovasi. Tidak menutup kemungkinan kreativitas dapat tumbuh subur melalui kearifan lokal. • Gedung kreatif center harus menjadi etalase masing- masing wilayah untuk menjual produk-produknya, agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif @dprd.jawabarat Foto Anggota Dewan Nama Anggota Dewan