2. Sekilas Tentang Ekonomi Kreatif Jawa Barat
• kontribusi Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) ekraf Jabar mencapai Rp191,3 triliun
atau 20,73 persen dari total Produk
Domestik Bruto (PDB) ekraf nasional.
• Kontribusi ekspor ekraf Jabar mencapai 6,38
juta USD atau 31,93 persen dari total ekspor
ekraf nasional.
• Jumlah usaha ekraf yang bergerak di Jabar
mencapai 1,5 juta unit dengan menyerap
tenaga kerja sekitar 3,8 juta.
• Ekonomi Kreatif di Jawa Barat hingga kini
masih disumbang oleh tiga besar subsektor,
yakni kerajinan tangan, kuliner dan fesyen.
• Untuk kerajinan tangan menyumbang 27,1
persen, kuliner 26,4 persen, dan fesyen 16,7
persen. Sedangkan subsektor lainnya total
29,8 persen.
Perda Provinsi Jawa Barat
Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif @dprd.jawabarat
3. LATAR BELAKANG
• Pembangunan perekonomian berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 perlu diwujudkan
untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera;
• Ekonomi kreatif merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki arti penting dan
kedudukan yang strategis dalm menopang ketahanan ekonomi masyarakat, memajukan
pembangunan, mengembangkan inovasi, kreativitas dan daya saing, mewujudkan
pertumbuhan ekonomi serta pemciptaan lapangan kerja;
• Dengan segala potensi ekonomi kreatif Jawa Barat yang cukup banyak perlu
dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal melalui perluasan produk ekonomi
kreatif dengan penyediaan infrastruktur serta teknologi informasi dan komunikasi yang
berkualitas;
• Untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, perlu pengaturan serta dukungan dari
pemerintah daerah.
Perda Provinsi Jawa Barat
Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif @dprd.jawabarat
4. Perda Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif
• 51 Pasal
• 16 Bab, sebagai berikut:
Bab I : Ketentuan Umum
Bab II : Ruang Lingkup dan Ketentuan
Bab III : Perencanaan dan Pendataan
Bab IV : Pengembangan Produk Ekonomi
Kreatif
Bab V : Sumber Daya Manusia Terpadu
Bab VI : Pusat Kreasi
Bab VII : Kewirausahaan Ekonomi Kreatif
Bab VIII : Promosi Ekonomi Kreatif
Bab IX : Kelembagaan Ekonomi Kreatif
Bab X : Kota Kreatif
Bab XI : Kemitraan dan Jaringan Usaha
Bab XII : Insentif
Bab XIII : Pendanaan Ekonomi Kreatif
Bab XIV : Sistem Informasi Ekonomi Kreatif
Bab XV : Pengawasan dan Pengendalian
Bab XVI : Ketentuan Penutup
Perda Provinsi Jawa Barat
Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif @dprd.jawabarat
5. Tujuan Perda (Pasal 3)
a. Mendorong peningkatan daya saing dan kreativitas
pengusaha dan pelaku ekonomi kreatif;
b. Mendorong peingkatan daya saing, pertumbuhan,
keragaman dan kualitas industri kreatif;
c. Memberikan landasan hukum bagi Pemda Provinsi,
Kab/Kota serta masyarakat dalam penyelenggaraan ekononi
kreatif di daerah provinsi;
d. Mendorong peningkatan perlindungan, pengembangan dan
pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya budaya
bagi industri kreatif secara keseluruhan;
e. Mendorong terbentuknya kelembagaan ekonomi kreatif
daerah provinsi untuk melayani kepentingan pengembangan
ekonomi kreatif;
f. Mendorong terwujudnya kota kreatif sebagai kota yang
mampu melayani kepentingan pengembangan ekonomi
kreatif, dan memanfaatkan secara penuh aset kreatif, serta
menggunakannya sebagai dasar pembangunan ekonomi,
lingkungan, dan social yang berkelanjutan.
Perda Provinsi Jawa Barat
Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif @dprd.jawabarat
6. Fungsi Perda (Pasal 4)
a. Menyejahterakan masyarakat Jawa Barat
dan meningkatkan pendapatan daerah;
b. Membuka lapangan kerja baru dan iklim
usaha kreatif, kondusif, dan berdaya saing
global;
c. Mengelaborasikan keberpihakan pada
nilai-nilai seni dan budaya;
d. Memaksimalkan pemberdayaan dan
potensi sumber daya manusia kreatif dan
inovatif di daerah Jawa Barat; dan
e. Menstimulasi rencana pembangunan
daerah dengan pengarusutamaan ekonomi
kreatif.
Perda Provinsi Jawa Barat
Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif @dprd.jawabarat
7. Ruang Lingkup Perda (Pasal 6)
• Perencanaan dan pendataan;
• Pengembangan produk ekonomi
kreatif;
• Sumber daya manusia terpadu
ekonomi kreatif;
• Pusat Kreasi;
• Kewirausahaan ekonomi kreatif;
• Promosi ekonomi kreatif;
• Kelembagaan ekonomi kreatif;
• Kota kreatif;
• Kemitraan dan jaringan usaha
• Insentif;
• Pendanaan ekonomi kreatif;
• Sistem informasi ekonomi kreatif;
• Pengawasan dan pengendalian
Perda Provinsi Jawa Barat
Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif @dprd.jawabarat
8. Kegiatan (Pasal 7)
• Ekonomi kreatif berbasis
budaya;
• Ekonomi kreatif berbasis seni;
• Ekonomi kreatif berbasis
media dan teknologi; dan
• Ekonomi kreatif berbasis kreasi
fungsional/desain
Perda Provinsi Jawa Barat
Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif @dprd.jawabarat
9. Hak Pelaku Ekonomi Kreatif (Pasal 16)
• Berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada bidang ekonomi kreatif;
• Memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan
mengembangkan kegiatan ekonomi kreatif;
• Mendapatkan perlindungan hukum; dan
• Mendapatkan jaminan, dukungan dan fasilitas dari Pemerintah
Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kab/Kota
Perda Provinsi Jawa Barat
Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif @dprd.jawabarat
10. Kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif (Pasal 17)
• Memberikan data diri dan produk
ekonomi kreatifnya ke dalam system
informasi ekonomi kreatif Daerah
Provinsi; dan
• Menjunjung tinggi nilai-nilai agama,
etika, moral, kesusilaan, dan budaya
bangsa dalam kegiatan ekonomi
kreatif
Perda Provinsi Jawa Barat
Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif @dprd.jawabarat
11. Hak Pengusaha Ekonomi Kreatif (Pasal 18)
• Mendapatkan perlindungan hukum atas usahanya di bidang ekonomi
kreatif;
• Mendapatkan perlakuan secara adil;
• Mendapatkan informasi secara transparan tentang kebijakan
pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif dan Pemerintah
Daerah Provinsi; dan
• Mendapatkan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya.
Perda Provinsi Jawa Barat
Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif @dprd.jawabarat
12. Kewajiban Pengusaha Ekonomi Kreatif
(Pasal 19)
• Memiliki perizinan usaha yang sesuai;
• Menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan
budaya bangsa; dan
• Membuat dan mentaati perjanjian kerja dengan mitra kerja dengan
berlandaskan prinsip itikad baik yang dibuat secara tertulis dalam
suatu perjanjian.
Perda Provinsi Jawa Barat
Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif @dprd.jawabarat
13. KEWIRAUSAHAAN EKONOMI KREATIF
• Pemerintah Daerah
Provinsi/Kab/Kota memfasilitasi
kewirausahaan kreatif pemula
untuk memulai usahanya
• Fasilitasi dilakukan dengan cara:
Mitra Kreasi; dan/atau
Mitra Produksi antar usaha
kreatif di tingkat
nasional dan global
Perda Provinsi Jawa Barat
Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif @dprd.jawabarat
14. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota sesuai
kewenangannya melakukan:
• Mendorong Kerja sama dan jejaring industri kreatif dengan industri lainnya
untuk menciptakan nilai tambah pada produk ekonomi kreatif;
• Memfasilitasi akses kepada industri penyedia bahan baku, sumber daya
budaya, serta pelaku ekonomi kreatif berkualitas dan kompetitif;
• Melakukan koordinasi dengan pelaku dan pengusaha ekonomi kreatif
untuk mempromosikan produk ekraf secara teratur;
• Menyediakan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif;
• Pemerintah Daerah Provinsi dapat memebrikan insentif kepada
Pemkab/Kota, pelaku usaha dan masyarakat yang berperan dalam
pengembangan usaha kreatif;
• Pemerintah Darah Provinsi dan Kab/Kota memperluas sumber pendanaan
dalam upaya pengembangan program ekonomi kreatif, dll.
Perda Provinsi Jawa Barat
Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif @dprd.jawabarat
15. DPRD PROVINSI JAWA BARAT DUKUNG
EKONOMI KREATIF
• Dengan fungsi dan kewenangan yang dimiliki, DPRD
Provinsi Jawa Barat melalui Komisi II mendukung
optimalisasi Gedung Creative Center di Kab/Kota di Jawa
Barat, untuk meningkatkan daya saing produk lokal.
• Perlu stimulasi untuk memancing kreatif-kreatif muda
berinovasi. Tidak menutup kemungkinan kreativitas dapat
tumbuh subur melalui kearifan lokal.
• Gedung kreatif center harus menjadi etalase masing-
masing wilayah untuk menjual produk-produknya, agar
dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.
Perda Provinsi Jawa Barat
Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif @dprd.jawabarat
Foto Anggota Dewan
Nama Anggota Dewan