aaaa

1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Fenomena demokrasi dan menguatnya kesadaran sipil pada tingkat global
cukup menarik untuk dicermati. Fenomena ini merupakan aspek yang penting
dalam perjalanan demokrasi. Kemajuan segnifikan dari proses negosiasi
demokrasi ini, bisa dilihat dari banyaknya forum – forum regional maupun global
yang diadakan dalam waktu dan kesempatan yang sama. Keterlibatan para kepala
pemerintahan dan semakin seringnya isu lokal yang menjadi bahan diskusi
merupakan salah satu contoh varian gerakan sosial dan lebih menarik lagi
kesadaran ini justru muncul di negara – negara barat sendiri yang notabene sudah
lebih dahulu mengkampanyekan diri sebagai negara demokrasi yang ideal.
Di samping itu juga bahwa dewasa ini demokrasi telah menjadi topik
bahasan yang penting tidak saja untuk didiskusikan melainkan juga untuk
diperjuangkan. Bahkan sejak perang dunia ke 2 berakhir demokrasi merupakan
istilah yang populer dan telah menjadi faham, sebagai norma politik diterima
secara universal (Mansur Fakih dalam D.Juliana,1998:5-6). Terlebih lagi pada era
pasca

“perang

dingin”.

Adanya

kecenderungan

meningkatnya

jumlah

pemerintahan yang menerapkan nilai – nilai demokrasi di seluruh dunia (Saiful
Mujani, 2007:1) Dengan kata lain seolah – olah tak ada satupun negara yang tidak
menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi walaupun dalam mekanisme
pemerintahannya berbeda antara satu dengan lainnya (S.Pamuji,1985 :1).

2

Demikian pula di kalangan akademisi (ilmuan politik) pada dasawarsa
terakir, proses demokrasi atau proses transisi dari otoritisme menuju demokrasi
menjadi salah satu topik yang cukup populer dan menempati posisi utama. Di
Indonesia isu itu mendorong ilmuan politik menggelar berbagai forum diskusi,
penelitian, seminar hasil studi, mengenai demokratisasi, juga mengamati
perkembangan global demokrasi, yang

memanfaatkan berbagai sarana

pemantauan. Hal ini semua dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses dan
kondisi apa yang memungkinkan berlangsungnya perubahan demokratis di
masyarakat – masyarakat yang sebelumnya otoriter itu (Mohtar Masoed, 2003:vvl). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa banyak negara didunia ini
“menuntut” adanya penerapan demokrasi pada pemerintahannya.
Implikasi lebih lanjut dengan adanya “tuntutan” penerapan prinsip
demokrasi disuatu negara adalah diperlukannya sikap dan prilaku demokratis pada
setiap warganegara dalam tatanan hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
Untuk itu adalah menjadi kewajiban bagi setiap warganegara untuk memiliki dan
mengembangkan sikap dan prilaku demokratis agar dapat berperan aktif atau
berpertasi dalam pembinaan dan membangun masyarakat negara dan bangsanya.
Demokrasi masuk di Indonesia melalui aspek kultural dalam hal ini
subkultur pergerakan nasional. Sejak semula demokrasi menimbulkan persoalan
yang cukup rumit dalam mencari perpaduanya dengan nilai – nilai yang hidup
dalam masyarakat Indonesia. Demokrasi yang ingin ditegakkan di Indonesia
adalah demokrasi yang didasarkan pada nilai dasar negara yaitu Pancasila.
Demokrasi Pancasila tidak hanya demokrasi dalam bidang politik kenegaraan

3

namun juga meliputi bidang ekonomi, sosial, dan budaya, sebagai cita – cita yang
ingin diwujudkan (Rudini, 1994:32)
Konsep demokrasi bila dianut oleh sesuatu negara harus berjalan dengan
kontrol yang ketat dan tidak semata – mata mengandalkan ”Political will”. Ada
dua alasan utama mengapa sebuah negara memilih sistem demokrasi untuk
pemerintahannya. Pertama adanya pengakuan hak azazi manusia sebagai
penghargaan terhadap martabat manusia; Kedua adanya partisipasi dan dukungan
rakyat dalam pemerintahan. Inti pemikiran ini adalah bahwa kemajuan masyarakat
/ negara sejalan dengan sejauh mana perkembangan demokrasi di dalam
kehidupan masyarakat dan manusia (Nusantara, 2003:28-29).
Menurut Susilo Bambang Yudoyono (SBY) bahwa karakteristik dan
efektifitas sistem setiap negara berbeda – beda. Pada bangsa yang tingkat
pendidikan tinggi, maka demokratisasi, kebebasan dan keterbukaan sangat efektif
dalam membangun karakter bangsa. Akan tetapi pada bangsa yang tradisioanal
dan tingkat pendidikan warganya tidak merata, maka keteladanan seorang
pemimpin lebih efektif dibandingkan demokratisasi dan keterbukaan. Pada bangsa
Indonesia demokrasi tidak bisa dilempar ke pasar bebas tanpa melihat nilai – nilai
budaya lokal (Achmad Mubarok, 2005 : xii).
Seperti telah dikemukakan di atas bahwa demokrasi yang ingin di
tegakkan di Indonesia ialah demokrasi yang didasarkan pada nilai dasar negara
yaitu Pancasila. Dengan demikian, maka demokrasi yang dikembangkan di
Indonesia ialah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara
luas maupun sempit. Secara luas berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada

4

nilai – nilai Pancasila dalam bidang politik ekonomi dan sosial. Sedangkan dalam
arti sempit demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan
menurut hikmat kebijaksanaan dalam permussyawaratan perwakilan (Winarno,
2006:74). Menyambut bergulirnya era demokratisasi banyak orang berharap pada
dunia pendidikan yang semakin baik dan bermutu pada setiap negara. Hal ini
adalah wajar karena pendidikan adalah sebagai sebuah wahana penyadaran yang
diyakini mampu membawa bangsa dan warga negara keluar dari krisis (Susetyo,
2005 : v).
Bila dikaitkan dengan demokrasi maka membangun demokrasi sejati
dalam suatu negara memerlukan sikap dan prilaku hidup demokratis
masyarakatnya melalui pendidikan. Untuk itu diperlukan kerja keras dan waktu
yang tidak sedikit. Oleh karena itu secara substantif berdimensi jangka panjang
guna mewujudkan masyarakat yang demokratis maka pendidikan demokrasi
mutlak diperlukan. Tujuannya adalah mempersiapakan warga masyarakat
berprilaku dan bertindak demokratis melalui aktifitas menanamkan pada generasi
muda pengetahuan, kesadaran, dan nilai – nilai demokrasi (Winarno, 2006:82-83).
Selanjutnya untuk mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis di Indonesia
dimasa depan faktor yang harus diperhatikan adalah melakukan pembinaan nilai–
nilai demokrasi kepada generasi muda. Dengan pembinaan ini diharapkan nilai–
nilai demokrasi dapat difahami kemudian diamalkan / dipraktekkan dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang pada akirnya nanti
dapat membentuk individu yang benar – benar memiliki sikap demokratis.

5

Salah satu faktor penting yang perlu dicermati adalah sekolah atau
lembaga pendidikan. Melalui proses belajar – mengajar, seorang guru / dosen
dapat memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mempraktekkan nilai –
nilai demokrasi yang telah difahami. Peran ini terasa belum dioptimalkan karena
dalam kenyataan yang terjadi lebih mengarah pada ranah kognitif dan cenderung
belum menyentuh ranah afektif maupun psikomotor. Akibatnya sosialisasi nilai
demokrasi melalui lembaga pendidikan belum berjalan dengan baik. Dampak
lebih jauh adalah peserta didik akan menjadi individu yang hanya mengerti nilai
demokrasi, namun, kurang melaksanakan nilai demokrasi dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Mahasiswa merupakan salah satu komponen generasi muda harus terus
dibina, dikembangkan sikap, dan prilaku demokratisnya pembinaan ini terasa
amat mendesak untuk dilakukan mengingat banyaknya peristiwa yang menjadikan
kurangnya menerapkan prinsip demokrasi dalam penyelesaikan masalah sehari –
hari seperti tawuran, pemaksaan kehendak, dalam menghadapi masalah sosial,
perbuatan anarkis dan sebagainya.
Sebagaimana telah diketahui bahwa Dikwar merupakan pendidikan yang
wajib diberikan pada semua jenjang pendidikan termasuk jenjang pendidikan
tinggi (menurut Ps 37 UU No. 20 tahun 2003). Dikwar di Perguruan Tinggi
diwujudkan dalam matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang sebelumnya
bernama Kewiraan. Tujuan Dikwar ini pada dasarnya adalah bagaimana
menjadikan warga negara yang baik (good citizen) yang mampu mendukung

6

bangsa dan negara. Dalam hal menjadikan warganegara yang baik tergantung dari
pandangan hidup dan sistem politik negara.
Bangsa Indonesia memiliki pengalaman yang cukup panjang dan kaya
dalam upaya meng “Indonesiakan” warganya melalui serangkaian pelaksanaan
pendidikan kewarganegaraan. Pada era reformasi dan demokrasi sekarang ini
tentunya dibutuhkan Dikwar yang bertujuan membentuk warga negara yang
demokratis yaitu warganegara yang cerdas, berkedaulatan dan bertanggung jawab
bagi kelangsungan negara Indonesia. Kiranya inilah kriteria warganegara yang
baik untuk saat ini (Winarno, 2006 : V).
Berdasarkan paparan tersebut di atas terlihat bahwa masalah sikap dan
prilaku demokratis pada generasi muda dalam hal ini mahasiswa perguruan tinggi
menarik untuk dicermati oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas hal ini
secara lebih mendalam. Hal ini didasarkan karena sikap dan prilaku demokratis ini
nantinya akan tercipta kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan

uraian

latar

belakang

diatas

maka

dapat

dirumuskan

permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana pelaksanaan

pendidikan kewarganegaraan pada 3

perguruan tinggi di Kota Mataram dalam konteks pembinaan
kehidupan demokrasi ?

7

2. Faktor apa saja yang berpengaruh dalam pelaksanaan pendidikan
kewarganegaraan pada 3 perguruan tinggi di Kota Mataram dalam
konteks pembinaan kehidupan demokrasi ?
3. Bagaimana makna Pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan dalam
konteks pembinaan kehidupan demokrasi pada 3 Perguruan Tinggi di
Kota Mataram ?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mencari jawaban dari
permasalahan pokok yang diajukan dalam rumusan di atas yaitu mengkaji
pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dalam membina
kehidupan demokratis.
1.3.1. Tujuan Umum
Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan
mendiskripsikan pelaksanaan Dikwar pada Perguruan Tinggi di Mataram.
1.3.2. Tujuan Khusus
Secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk dapat mengetahui mengidentifikasi pelaksanaan Dikwar pada 3
Perguruan Tinggi di Kota Mataram dalam membina kehidupan demokrasi.
2. Untuk dapat mengungkap faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan
Dikwar di Perguruan Tinggi di Mataram.
3. Untuk dapat mengungkap makna pelaksanaan Dikwar pada 3 Perguruan
Tinggi di Kota Mataram dalam konteks membina kehidupan demokrasi.

8

1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1. Manfaat Teoritis
Secara akademik hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan
terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya terutama bagi peneliti ilmu sosial dan
pendidikan lain untuk mengkaji yang lebih mendalam.
1.4.2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian secara praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi
pemerintah dalam mengambil kebijakan pembangunan di samping itu sebagai
penggugah masyarakat untuk berdemokrasi dengan baik dalam kehidupan
bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

9

BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KONSEP LANDASAN TEORI DAN MODEL
PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka
Dalam kajian pustaka ini akan dibahas atau dikemukakan hasil kajian/
penelitian yang berkaitan dengan demokrasi maupun bahasan tentang demokrasi
dalam literatur yang ada sepanjang pengetahuan penulis ada beberapa hasil
penelitian atau bahasan. Teori tentang budaya dan demokrasi yang berkaitan
dengan pendidikan atau kajian tentang demokrasi itu sendiri. Kajian atau tulisan–
tulisan tersebut antara lain seperti yang diuraikan berikut ini:
Tesis Arief Purnomo yang berjudul “Sikap Demokratis Siswa Sekolah
Menengah Umum di Yogyakarta” (1999). Tesis ini membahas tentang membina
dan pengembangan domokrasi di indonesia yang penekanannya ditekankan pada
generasi muda dalam hal- hal ini pada siswa SMU di Yogyakarta, pada kaderkader masa depan bangsa, sikap demokrasi generasi muda harus benar – benar
memiliki sikap demokratis sehingga harus selalu dibina dikembangkan. Oleh
karenanya penelitian ini berusaha mendiskripsikan sikap demokratis siswa SMU
dan faktor–faktor yang berpengaruh terhadap terwujudnya sikap demokratis
tersebut. Baik dalam proses belajar mengajar maupun di luar sekolah penelitian
ini mensimpulkan bahwa sikap demokratis siswa akan muncul dalam proses
belajar mengajar di sekolah tergantung dari cara guru memposisikan siswa.

10

Kesimpulan lainnya adalah : bahwa dalam kasus pemilihan ketua OSIS tanpak
adanya suatu upaya belajar bersikap demokrasi dari siswa. Selanjutnya sikap
demokratis siswa di pengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan seperti
guru, teman, orangtua, dan media masa unsur ini saling berinteraksi dalam pikiran
siswa yang menghasilkan sikap demokratis. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi
sebagi perbandingan dan masukan yang pada dasarnya sama–sama mengambil
obyek–subyek demokrasi. Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa
penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksaan pendidkan demokrasi pada
mata kuliah pendidikan kewarganegaraan (Dikwar) di perguruan tinggi.
Selain hasil penelitian di atas ada lagi hasil penelitian Saiful Munjani
berjudul “Muslim Demokrat Islam, Budaya Demokrasi dan Partisipasi Politik di
Indonesia Pasca Orde Baru” penelitian ini menemukan bahwa Islam didefinisikan
sebagai dua satuan ibadah: sunah dan wajib. Jaringan keterlibatan kewargaan,
identitas sosail islam dan orientasi politik islamis tidak memiliki hubungan negatif
yang berarti dengan unsur – unsur demokrasi. Namun demikian adanya islamis
yang intoleran bukanlah ancaman nyata terhadap stabilitas demokrasi karena
kalangan islamis yang intoleran cenderung merupakan partisipan politik pasif
bukan aktif. Tidak ada kaitan antara islamisme yang intoleran dengan aktifitas
protes yang berpotensi menjadi faktor yang mendestabilisasi sistem demokrasi.
Sebaliknya hampir semua unsur Islam mempunyai hubungan yang positif
dan signifikan dengan keterlibatan kewargaan yang bersifat sekuler, dengan
keterlibatan politik dan partisipasi politik. Oleh karena itu islam mendorong warga

11

negara muslim terlibat aktif dalam politik dan aktifitas ini sejalan dengan sistem
demokrasi secara keseluruhan. Mereka yang berpartisipasi inilah dan kemudian
disebut sebagai : kaum “muslim demokrat”. Hasil penelitian ini juga bermanfaat
untuk menambah hasanah pengetahuan tentang demokrasi di indonesai di samping
pendamping sebagai pembanding dalam membahas penelitian ini.
Hasil penelitian lain yang mirip dengan penelitian ini adalah Tesis dari
“Nor ‘Anida Fateraniah berjudul “Nasionalisme Dalam Pembelajaran IPS Sejarah
SLTP Negeri 8 Yogyakarta”. Penelitian ini menangkap upaya penanaman
nasionalisme melalui pembelajaran IPS sejarah. Selain itu mengungkap faktor
pendorong dan penghambat dalam upaya penanaman nasionalisme pada siswa
serta sikap siswa dalam upaya penanaman sikap nasionalisme dalam pembelajaran
IPS sejarah penelitian ini memenyimpulkan antara lain: dalam proses
pembelajaran guru belum secara optimal menerapkan metode dan penggunaan
media yang berakibat pada kurang menariknya pembelajaran IPS sejarah.
Sedangkan faktor pendorong penanaman nasionalisme adalah kompentensi
personal sosial guru, lingkungan, dan mata pelajaran lain seperti PPKn. Sementara
faktor penghambatnya adalah penerapan metode dan media yang belum optimal
juga sikap siswa terhadap mata pelajaran IPS sejarah tersebut yang bukan menjadi
makna tapi masih bersifat menghafal. Hasil penelitian ini juga penulis gunakan
sebagai pembanding dalam menguraikan pelaksanaan Dikwar di perguruan tinggi.
Lain lagi dengan bahasan tentang demokrasi yang ditulis oleh Afan Gaffar
dalam bukunya yang berjudul Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi
(2004). Buku ini membahas tentang demokrasi di Indonesia. Apakah yang

12

dimaksud dengan demokrasi memahami makna demokrasi dengan mudah kita
melawankannya dengan istilah otoritaritarianisme totaliterisme, tirani dan
despotisme. Demokrasi memberi penghargaan yang tinggi kepada rakyat,
memberi peluang pada rakyat untuk berperan dalam diskursus pembuatan
kebijakan politik. Rakyat adalah kunci bagi demokrasi sedangkan istilah lain yang
dilawankannya dengannya menempatkan penguasa pada tempat utama.
Namun sebenarnya demokrasi tidak sesederhana itu. Demokrasi harus
dipahami dari dua dimensi yaitu dimensi normatif dan empirik. Pada dimensi
normatif dijelaskan apa yang sebenarnya secara ideal dari demokrasi. Sedangkan
pada demokrasi empirik, demokrasi membahas apa yang sesungguhnya terjadi
dalam kehidupan politik suatu negara, bagaimana bentuk normatif ideal tersebut
diwujudkan dalam kehidupan politik senyatanya sehari-hari. Seperti yang
diwujudkan dalam Pemilu yang bebas dan persaingan antar parpol berjalan
dengan wajar, memberi peluang bagi semua warga negara untuk menduduki
jabatan politik, memberikan kebebasan berbicara, berkumpul, menikmati hak
dasarnya sebagai manusia dan lain-lain. Akhirnya demokrasi diwujudkan dalam
kehidupan di mana rakyat bebas dari rasa takut.
Selanjutnya menguraikan tentang budaya politik bahwa nilai-nilai
universal dan normatif yang terkandung dalam demokrasi dalam implementasinya
akan berhadapan dengan nilai-nilai lokal. Oleh karena itu dalam perwujudannya
yang menyangkut style demokrasi dapat saja berbeda antara negara satu dengan
yang lainnya namun substansinya tetap sama. Dalam bab lain diuraikan tentang
kilas balik perjalanan demokrasi Indonesia dari kemerdekaan sampai orde baru

13

kemudian menguraikan demokrasi dan masyarakat madani. Pada bab terakhir
memperlihatkan sebuah pesimisme tentang demokrasi Indonesia dan mencoba
mengajukan sebuah model alternatif yang diberi istilah “demokrasi yang tidak
wajar” adalah sebuah model yang diterapkan di negara-negara Skandinavia dan
Amerika Latin. Model demokrasi ini tetap merupakan demokrasi hanya saja tidak
sempurna karena kondisi sosial ekonomi belum menopang. Ketidakwajarannya
adalah menyangkut kemungkinan rotasi kekuasaan yang sangat terbatas tapi
dimensi-dimensi lain dari demokrasi dapat diwujudkan. Bagaimana pun juga
perkembangan demokrasi selanjutnya sangat tergantung pada dinamika sosial
yang ada dalam masyarakat. Model ini bukan sesuatu yang final tapi masih
bersifat transisional.
Berkaitan dengan praktik demokrasi di Indonesia Maswadi Rauf dalam
kata pengantarnya “Kemajuan Masyarakat dan Demokratisasi” pada buku
Pengkhianatan Demokrasi Ala Orde Baru oleh Eep Saefullah Fatah (2000)
mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan berdampak pada demokratisasi.
Pembangunan nasional Indonesia telah meletakkan dasar yang kuat bagi kemajuan
bangsa

Indonesia.

Akibatnya

pembangunan

masyarakat

Indonesia

juga

menyaksikan banyaknya warga negara yang “melek huruf” sehingga akan
memperluas pengetahuan dan cakrawala

berpikirnya.

Dengan demikian

masyarakat cenderung semakin vokal dalam menyampaikan tuntutan mereka
(2000:xv-xvi).
Perkembangan komtemporer telah menunjukkan bahwa masyarakat
mempunyai kedudukan yang amat kuat dalam berhadapan dengan pemerintah

14

sehingga protes masyarakat semakin tidak bisa diabaikan oleh pejabat pemerintah.
Penyelesaian kompromis yang menampung aspirasi rakyat adalah cara terbaik
dalam mencari solusinya. Dengan demikian dapat dikatakan satu-satunya cara
untuk mengatasi dampak politik dari kemajuan masyarakat Indonesia adalah
demokratisasi yakni menerapkan kaidah-kaidah demokrasi dalam setiap kegiatan
politik dan lain-lain. Tujuannya adalah terbentuknya kehidupan politik yang
bercirikan demokrasi sehingga demokrasi sangat perlu dikembangkan di
Indonesia dalam hal ini pengembangan sikap dan perilaku pemerintah serta
masyarakat yang lebih luas (2000:xvii-xix).
Untuk mengembangkan dan membina sikap dan perilaku demokratis
tersebut salah satu caranya adalah melalui jalur pendidikan. Zamroni dalam
bukunya berjudul Pendidikan dan Demokrasi dalam Transisi membahas tentang
Nilai-Nilai Demokrasi dan Pendidikan berkaitan dengan globalisasi.
Buku tersebut diawali dengan membahas apa dan mengapa masyarakat
informasi yaitu suatu bentuk baru masyarakat yang melahirkan nilai-nilai, sikap
dan perilaku baru masyarakat. Kemudian diikuti pembahasan masalah kultur yang
diyakini memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat dengan
segala sistem yang menyertainya. Berikutnya membahas posisi pendidikan dan
demokrasi pada masa kini yang merupakan masa transisi dari suatu bentuk dan
sistem pemerintahan otoriter menuju sistem demokrasi yang liberal dalam waktu
yang relatif singkat. Pendidikan tidak bisa terlepas dari sistem dan pemerintahan
yang ada. Dalam kaitan dengan demokrasi maka pemahaman pendidikan

15

pluralitas amat penting. Untuk itu perlu pengkajian ulang pendidikan khususnya
pendidikan demokrasi.
Bagaimana demokrasi diharapkan akan dapat mengantarkan masyarakat
menuju masyarakat madani. Bagaimana upaya menjadikan pendidikan sebagai
sarana untuk mempercepat proses mewujudkan masyarakat madani, masyarakat
sipil pada rekayasa proses pendidikan menjadi piranti mempercepat terwujudnya
masyarakat

madani

tersebut

peran

civic

education

atau

pendidikan

kewarganegaraan menjadi sangat penting. Secara lebih khusus pendidikan
kewarganegaraan dirancang dengan globalisasi pada tingkat perguruan tinggi.
Untuk dapat memahami pokok masalah dalam penelitian ini perlu
dijelaskan beberapa konsep yang digunakan yaitu :

2.2. Konsep
2.2.1 Pendidikan Kewarganegaraan (Dikwar)
Berbicara

tentang

Pendidikan

Kewarganegaraan

(Pendidikan

Kewarganegaraan) bukanlah merupakan sesuatu yang asing atau baru. Pendidikan
Kewarganegaraan sebenarnya telah dilakukan dan dikembangkan di setiap negara
di seluruh dunia. Mata kuliah tersebut dinamakan atau diberi istilah dengan
bermacam-macam di dunia, seperti Civic Education, Citizenship Education, dan
bahkan ada yang menyebut dengan Democracy Education. Mata kuliah ini
memiliki peran yang strategis dalam mempersiapkan warga negara yang cerdas,
bertanggung jawab, dan berkadaban. Berdasarkan rumusan “Civic International”
(1995) disepakati bahwa pendidikan demokrasi penting untuk pertumbuhan Civic

16

Culture, untuk keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintahan
demokrasi (Mansoer, 2006).
Dikwar merupakan salah satu komponen dari kelompok mata kuliah
pengembangan kepribadian (MKPK) yang wajib diberikan pada seluruh pada
seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Komponen lain dalam kelompok MKPK
adalah pendidikan pancasila dan pendidikan agama. Dikwar menitikberatkan pada
kemampuan penalaran ilmiah yang kognitif

dan afektif serta menumbuhkan

kesadaran berbangsa dan bernegara secara rasional dan untuk meyakini kebenaran
serta ketetapatan konsepsi bela negara dalam aplikasi pandangan hidup bangsa
(Noor MS Bachry, 2004: iii).
Secara

bahasa

istilah

Civic

Education

oleh

sebahagian

pakar

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Pendidikan Kewargaan dan
Pendidikan Kewarganegaraan. Bagi Azyuimardi Azra dan tim ICCE (Indonesian
Centre of Civic Education) menyebutnya dengan istilah Pendidikan Kewargaan.
Sedangkan menurut pakr yang lain seperti Zamroni, M. Nu’man Soemantri,
Marphin Panjaitan, TIM CICEO (Centre for Indonesian Civic Education),
Soedijarto, dll, menyebutkan dengan istilah Pendidikan Kewarganegaraan.
Menurut UU no. 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas pada pasal 39(2)
dinyatakan bahwa setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat
Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan.
Materi pokok Pendidikan Kewarganegaraan adalah hubungan antara warga negara
dengan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN). Di Perguruan
Tinggi

Pendidikan Kewarganegaraan ini dikenal dengan nama Pendidikan

17

Kewiraan (Dikwir) yang lebih menekankan pada aspek (PPBN). Pada tahun 2000,
diadakan penyempurnaan kurikulum nasional dimana materi Pendidikan
Kewiraan di samping membahas materi PPBN juga ditambah dengan pembahasan
materi tentang hubungan antara warga negara dengan negara. Sebutan Dikwir
kemudian

diganti

dengan

Pendidikan

kewarganegaraan

(Pendidikan

Kewarganegaraan). Kemudian menurut SK Dirjen Dikti No. 267/Dikti/2000, mata
kuliah Pendidikan Kewarganegaraan serta PPBN merupakan salah satu komponen
yang tidak dapat dipisahkan dari kelompok Mata Kuliah Pengembangan
Kepribadian (MKPK) dalam suasana kurikulum inti perguruan tinggi di
Indonesia.
Dari paparan di atas dapat ditarik suatu pengertian bahwa pendidikan
kewarganegaraan pada hakikatnya adalah merupakan mata kuliah (studi) tentang
hubungan antara warga negara dengan negara dan sesama warga negara, sebagai
bekal mahasiswa/peserta didik menjadi warga negara yang baik atau handal.
Sebagai bidang studi ilmiah pendidikan kewarganegaraan bersifat inter
disipliner (antar bidang) bukan mono disipliner karena dalam Pendidikan
Kewarganegaraan dibangun dari kumpulan pengetahuan yang di ambil dari
berbagai disiplin ilmu, oleh karena itu upaya pembahasan dan pengembangannya
memerlukan sumbangan dari berbagai disiplin ilmu yang meliputi ilmu politik,
ilmu hukum, ilmu filsafat, ilmu sosiologi, ilmu ekonomi pembangunan, ilmu
administrasi negara, ilmu sejarah bangsa dan ilmu budaya. (H. Kaelan: 2007:4)
Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya adalah bagaimana
menjadikan warga negara yang baik yang mampu mendukung bangsa dan negara.

18

Dengan

kata

lain

bagaimana

pendidikan

kewarganegaraan

dalam

“mewarganegarakan” individu atau orang-orang yang hidup dalam suatu negara.
Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

menurut SK DIRJEN DIKTI

no.207/DIKTI/KEP/2000 mencakup: Tujuan utama, Tujuan ilmu dan khusus.
Tujuan Utamanya adalah : untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran
bernegara serta membentuk sikap dan prilaku cita tanah air yang bersendikan
budaya bangsa. Sedangkan secara ilmu Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan
memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai
hubungan yang berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara
serta pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN) sebagai bekal menjadi warga
negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara Republik Indonesia.
Kemudian secara khusus Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk :
1. Agar mahasiswa paham dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban
secara jujur, santun dan aktratis serta ikhlas. Sebagai warga negara
Indonesia yang terdidik dan bertanggung jawabpada bangsa dan negara RI;
2. Agar mahasiswa dapat memahami dan menguasai beragam masalah dasar
dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara serta dapat
mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab berdasarkan
pancasila

ketahanan

nasional

(Tannas)

dan

wawasan

nusantara

(Wasantara);
3. Agar mahasiswa memiliki sikap dan prilaku sesuai engan nilai-nilai
perjuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa, bangsa dan
negara.

19

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan seperti tersebut di atas diperbaharui
lagi menurut SK DIRJEN DIKTI no.43/DIKTI/Kep/2006. tentang rambu-rambu
pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan
tinggi. Hal ini dirumuskan dalam visi dan misi Pendidikan Kewarganegaraan.
Visi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi adalah merupakan
sumber nilai dan pedoman penyelenggaraan dan pengembangan program studi
guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia
Indonesia seutuhnya. Hal ini berdasarkan pada suatu realitas yang harus dihadapi
bahwa mahasiswa adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi
intelektual, religius, berkeadaban, berkemanusiaan, dan cinta tanah air dan
bangsanya, sedangkan Misi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
adalah membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten
mampu mewujudkan nilai-nilai dasar pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah
air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan
teknologi dan seni (IPTEKS) dengan rasa tanggung jawab dan bermoral
(Kaelan:2007:2)
Sebagai mata kuliah yang nomerklaturnya didahului dengan kata
“pendidikan”, maka Pendidikan Kewarganegaraan senantiasa mementingkan
terbentuknya sikap dan atau prilaku. Sehingga fokus utama penerapan tujuan
pembelajarannya adalah pada dimensi afektif dan atau psikomotor. Oleh karena
itu Pendidikan Kewarganegaraan secara umum hendak mengembangkan/membina
mahasiswa menjadi warga negara Indonesia yang baik dengan tidak meninggalkan
aspek akademik sebagai kajian yanag besifat ilmiah.

20

Sejalan dengan pengembangan dan penerapan kurikulum yang berbasis
kompetensi di perguruan tinggi, maka mahasiswa juga harus memiliki tiga ranah,
yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor dengan mempertimbangkan ciri khusus
dalam Pendidikan Kewarganegaraan lulusan yang telah menempuh mata kuliah
ini diharapkan memiliki kompetensi:
1) CIVIC KNOWLEDGE, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan
pengetahuan yang berhubungan dengan keilmuan kewarganegaraan,
seperti teori tentang negara, terbentuknya masyarakat, identitas nasional,
demokrasi, HAM, dan lain sebagainya
2) CIVIC SKILL, yaitu kompetensi yang menyangkut kemampuan atau
keterampilan untuk memasuki masyarakat selaku warga negara yang baik
seperti keikutsertaannya dalam kegiatan kemasyarakatan baik secara
intelektual atau prilaku (behaviour)
3) CIVIC DISPOSITION, yaitu

terbentuknya watak mahasiswa yang

bersumber pada kepribadian bangsa atau jati diri bangsa (Majelis Dikti
Litbang PP Muhamadiyah 2005:4)
Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan
yang berhasil adalah akan membuahkan sikap mental yang cerdas penuh tanggung
jawab dari peserta didik dengan sikap dan prilaku yang bertaqwa kepda Tuhan
Yang Maha Esa, menghayati nilai falsafah bangsa, berbudi luhur, berdisiplin,
nasional, dinamis, sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara,
profesional, sadar untuk bela negara, serta cinta tanah air dalam melaksanakan
profesi masing-masing. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam

21

mengisi kemerdekaan dan menghadapi pengaruh global, setiap warga negara RI
pada umumnya dan mahsiswa sebagai calon sarjana/ilmuwan pada khususnya
harus tetap pada jati dirinya yang berjiwa patriotik dan cinta tanah air. Dalam
perjuangan non fisik mahasiswa harus tetap memegang teguh nilai-nilai tersebut
di atas pada senua aspek kehidupan.
Dalam tesis ini akan meneliti bagaimana pelaksanaan Dikwar pada
perguruan tinggi di Mataram. Pelaksanaan yang dimaksud adalah segala hal yang
terkait dengan Dikwar seperti kebijakan, dosen, mahasiswa, materi kuliah, dan
fasilitas pendukung yang lainnya.

2.2.2 Demokrasi
Konsep demokrasi lahir dari tradisi pemikiran bangsa Yunani sekitar abad
ke-4 SM negara dan hukum. Demokrasi adalah suatu bentuk kekuasaan rakyat.
Berdasarkan konsep ini kekuasaan menyiratkan tentang makna politik dan
pemerintahan dan rakyat atau warga masyarakat diartikan sebagiai warganegara.
Demokrasi yang dipraktekkan pada masa itu adalah demokrasi langsung artinya
hak

rakuntuk membuat keputusan politik dijalankan secara Langsung tanpa

perwakilan oleh sewluruh rakyat atau warga negara. Hal ini dapat dilakukan
karena Yunani pada waktu itu berupa Negara Kota (Polis) yang penduduknya
relatif sedikit atau terbatas pada sebuah kota dan sekitarnya.
Kata Demokrasi dari segi pengertiannya dapat ditinjau dari dua pengertian
yaitu pengertian secara etimologis dan secara terminologis. Bila ditinjau dari segi
etimologis maka kata demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari

22

dua kata yaitu ”demos” berarti rakyat dan ”cratos” berarti kekuasaan atau
pemerintahan . Jadi bila digabung kedua kata ”demos + cratos” menjadi
”demokrasi” yang memiliki arti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat dan
selanjutnya dimaknai Sistim Pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.
Sedangkan pengertian demokrasi secara terminologi banyak sekali
pengertian atau definisi yang dikemukakan oleh para ahli politik. Masing-masing
ahli memberikan pengertian/atau definisi dari sudut pandang yang berbeda.
Berikut ini beberapa definisi tentang demokrasi:
1) Henry B. Mayo
Demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang
menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas
oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihanpemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan
diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik .
2) C. F. Strong
Suatu sistem pemerintahan dalam mana mayoritas anggota dewasa dari
masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin
bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan
kepada mayoritas itu.
3) Samuel Hatington
Sistem politik sebagai demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif
yang paling kuat dalamsistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang
adil, jujur dan berkala dan didalam sistenm itu para calon bebas bersaing

23

untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak
memberikan suara.
4) Sidney Hook
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimama keputusan-keputusan
pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan
pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat
dewasa.
5) Philippe C.Schmitter
Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana

pemerintah

dimintai tanggungjawab atas tindakan –tindakan mereka di wilayah publik
oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui
kompetisi dan kerjaa dengan para wakil mereka yang telah terpilih.
6) Harris Soche
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan
pemerintahan itu melekat pada diri rakyat, diri orang banyak dan
merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur,
mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan
orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah.
7) Abraham Lincoln (1863)
Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat
(Democracy is government from the people , by the people and for the
people ).

24

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hakekat
demokrasi adalah peran utama rakyat dalam proses sosial politik Dalam
demokrasi bkekuasaan pemerintahan di negara itu berada di tangan rakyat. Rakyat
adalah pemegang kekuasan tertinggi di Negara tersebut. Jadi pemerintahan yang
menempatkan rakyat sebagi pemegangkekuasaan tertnggi disebut pemerintahan
yang demokratis.
Pengertian demokrasi yang paling popular adalah pengertian yang
dikemukakan oleh mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln tahun
1863 yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemerinthan
dari rakyat berate pemerintahannegara yang bersangkutan mendapat mandate dari
rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan pemerintahan oleh
rakyat berarti pemerintahan Negara yang bersangkutan dijalankan oleh rakyat.
Kemudian pemerintahan untuk rakyat berarti pemerintahan menghasilkan dan
menjalankan kebijakan–kebijakan yang diarahkan untuk kepentingan dan
kesejahteraan rakyat.
Dalam

penelitian

ini

akan

membahas

bagaimana

Pendidikan

Kewarganegaraan dilaksanakan dalam konteks pembinaan kehidupan demokrasi
pada Perguruan Tinggi di Mataram.

Demokrasi menurut UUD 1945
Sejak disahkannya UUD 1945 maka sistem demokrasi yang dianut atau
dijalankan di Indonesia adalah demokrasi berdasarkan UUD 1945 yang bersumber

25

pada nilai ideologi bangsa yaitu Pancasila. Sehingga demokrasi Indonesia dikenal
dengan istilah Demokrasi Pancasila.
Nilai-nilai demokrasi yang terjabar dari nilai-nilai Pancasila dalam UUD 1945
adalah sebagai berikut :
a.

Kedaulatan Rakyat
Hal ini didasarkan Pembukaan UUD 1945 alinea IV yaitu ”............
yang terbentuk dalam Susunan Negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat ..........” Kedaulatan rakyat adalah merupakan
substansi demokrasi.

b.

Republik
Negara Indonesia adalah negara yang bentuk pemerintahannya
Republik yang berarti negara untuk kepentingan umum dan rakyat.
Hal ini didasarkan pada Pembukaan UUD 1945 alinea IV yaitu
”.............yang terbentuk dalam Suatu Susunan Negara Republik
Indonesia.

c.

Negara berdasarkan Hukum
Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 3 ”Negara
Indonesia adalah negara hukum” Negara hukum Indonesia menganut
hukum dalam arti luas atau material yaitu melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (Pembukaan
UUD 1945 alinea IV).

26

d.

Pemerintahan berdasarkan Konstitusi
Hal ini berdasarkan kalimat ”............. maka disusunlah kemerdekaan
kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara
Indonesia, ..............” UUD adalah konstitusi negara.

e.

Sistem Pemerintahan Rakyat
Hal ini berdasarkan sila ke empat Pancasila : ”Kerakyatan yang
dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/
Perwakilan.

f.

Prinsip Musyawarah
Berdasarkan sila ke empat Pancasila : ”Kerakyatan yang dipimpin
oleh Hikmat Kebijaksanaan dan Permusyawaratan/Perwakilan

g.

Prinsip Ketuhanan/Religius
Bahwa

demokrasi

yang

dijalankan

harus

dapat

dipertanggungjawabkan di samping secara reel kepada rakyat dan
juga secara moral kepada Tuhan.

2.2.3 Pembinaan Kehidupan Demokrasi
Menurut pengamatan dan telaah para pakar politik dan negara paling tidak
ada dua alasan mengapa kajian tentang demokrasi itu amat penting artinya bila
dihubungkan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Alsan

27

pertama adalah bahwa hampir semua negra di dunia ini telah menjadikan
demokrasi sebagai azas fondamental dalam kehidupan bernegara. Hal ini
ditunjukan dari hasil studi UNESCO pada awal tahun 1950an yang
mengumpulkan lebih dari 100 sarjana Barat dan Timur. Sementara di negaranegara demokrasi itu pemberian peranan pada negara dan masyarakat hidup dalam
porsi yang berbeda-beda walaupun sama-sama berazas demokrasi. Alasan kedua ,
demok rasi sebagi azas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi
peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai sebagai organisasi
tertingginya tetapi ternyata demokrasi berjalan dalam jalur yang berbeda-beda
(Amin Rais, 1995:1). Dengan alasan tersebut dapat dikatakan bahwa asas
demokrasi hampir sepenuhnya disepakati sebagi model terbaik bagi dsar
penyelenggaraan suatu negara walaupun secara riil dalam penyelenggaraannya
diberbagai negara memberikan implikasi yang berbeda-beda.
Penerapan Demokrasi dalam sistem pemerintahan suatu negara
yang berbeda –beda akan melahirkan sistem berbeda-beda pula seperti:( 1 ).
Sistem

Presidensial yang mensejajarkan antara parlemen dan prsiden dengsn

memberi dua kedudukan kepada presiden yakni sebagai kepala negara dan sebagai
kepala pemerintahan. ( 2 ). Sistem Parlementer yang meletakkan pemerintahan
dipimpin oleh Perdana Menteri yang hanya berkedudukan sebagai kepala
poemerintahan , dan bukan sebagai kepala negara.Sedangkan kepala negaranya
bisa diduduki oleh seorang raja/(/ratu ) atau presiden yang hanya sebagai simbol
kedaultan dan persatuan negara. ( 3 ) Sistem

Referandum yang meletakkan

pemerintah sebagai bagian (badan pekerja) dari parlemen, dibeberapa negara ada

28

yang menggunakan sistem campuran antara sistem presidensial dengan sistem
parlemen (Kaelan; 2007: 54 ).
Pada masa-masa awal perkembangan demokrasi difahami sebagai salah
satu bentuk pemerintahan. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan
pemikiran umat manusia serta perkembangan ilmu dan teknologi demokrasi
difahami lebih luas lagi. Sekarang demokrasi bukan saja sebagai bentuk
pemerintahan tetapi sebagai sistem politik bahkan sebagai sistem ekonomi.
Pada masa sekarang tidak semata difahami sebagai suatu bentuk
pemerintahan akan tetapi sebagai sistem politik pengertiannya lebih luas dari
bentuk pemerintahan. Bahkan luas lagi sampai pada sistem ekonomi. Menurut
Samuel Huntington (2001 : 30). Sistem politik yang demokratis adalah dimana
pembuat keputusan kolektif yang paling kuat adalah yang dipilih melalui Pemilu
yang adil dan jujur dan berkala yang para calonnya bebas bersaing untuk
memperoleh suara dari rakyat yang berhak memberikan suara.
Sistem politik demokrasi tidak datang tumbuh dan berkembang dengan
sendirinya. Namun membutuhkan usaha nyata dari setiap warga negara maupun
penyelenggara negara dalam bentuk prilaku yang demokratis. Untuk itu
diperlukan pendidikan tentang demokrasi yang sungguh-sungguh.
Demokrasi yang telah menjadi prinsip dalam pemerintahan dan sistem
pemerintahan Indonesia sangat penting dibina agar memasyarakat pada warga
negara Indonesia melalui pendidikan. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Prof.
Zamroni, PhD yang menyatakan bahwa upaya membangun masyarakat yang
demokratis harus diiringi dengan membangun struktur sosial politik dan kultur

29

yang demokratis. Untuk itu pendidikan kiranya merupakan suatu instrumen untuk
membangun kultur demokrasi dan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan
tinggi merupakan salah satu bentuk untuk itu. (Asykuri Ibnu Chanim, 2003. VII).
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa demokrasi tidak hanya memerlukan
institusi, hukum aturan ataupun lembaga-lembaga negara yang lain. Demokrasi
sejati memerlukan sikap dan prilaku hidup dari masyarakat pendukungnya. Oleh
karenanya pendidikan merupakan bagian yang penting dalam membina warga
negara yang demokratis.
Untuk dapat berkembang dan berjalannya demokrasi pada suatu negara
tidak hanya memerlukan institusi, hukum, aturan ataupun lembaga negara.
Demokrasi sejati memerlukan sikap dan prilaku masyarakatnya di samping
lembaganya. Tersedianya kondisi seperti ini membutuhkan waktu yang lama,
berat dan sulit. Oleh karena itu secara substantif berdimensi jangka panjang guna
mewujudkan masyarakat atau kehidupan demokratis pendidikan demokrasi
mutlak diperlukan. Karena pendidikan demokrasi pada hakekatnya merupakan
pengenalan dan mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi agar dapat diterima dan
dijalankan serta dapat ditegakkan dalam kehidupan berbangsa bermasyarakat dan
bernegara oleh warga negara.
Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pendidikan demokrasi
bertujuan mempersiapkan warga masyarakat berprilaku dan bertindak demokratis
melalui penanaman pengetahuan, kesadaran untuk dapat melaksanakan nilai-nilai
demokrasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Zamroni (2001 : 165) menyatakan
bahwa pengetahuan dan kesadaran akan nilai-nilai demokrasi itu meliputi tiga hal

30

yaitu : (1) kesadaran bahwa demokrasi adalah pola kehidupan yang paling
menjamin hak-hak warga masyarakat itu sendiri dan merupakan pilihan terbaik
tentang pola hidup bernegara ; (2) demokrasi adalah merupakan sebuah learning
proses yang lama dan tidak sekedar meniru dari masyarakat lain ; (3)
kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan mentranspormasikan nilai–
nilai demokrasi pada masyarakat.

2.2.4 Perguruan Tinggi di Mataram
Yang dimaksud perguruan tinggi di sini adalah lembaga yang sesuai
dengan ketentuan yang terdapat dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang
SisDiknas pada bagian keempat khususnya pasal 19 (1), 20 (1) yaitu bahwa
perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang merupakan jenjang
pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan
diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor. Perguruan tinggi dapat berbentuk
akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.
Perguruan tinggi dalam penelitian ini merupakan tempat atau lokasi
penelitian yang ada di kota Mataram. Perguruan tinggi di kota Mataram ada yang
berstatus negeri dan swasta. Dikwar diberikan pada semua perguruan tinggi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

31

2.2.5 Kajian Budaya
Kajian Budaya menurut Chris Barker (2005, 45) adalah bidang yang
majemuk berisi berbagai perspektif yang saling bersaing melalui produksi teori,
berusaha mengintervensi politik kebudayaan. Kajian Budaya mempelajari
kebudayaan sebagai praktik pemaknaan dalam konteks kekuasaan sosial. Kajian
Budaya dengan metode eklektis menegaskan posisionalitas semua pengetahuan
termasuk dirinya sendiri. Ide kunci dalam Kajian Budaya adalah budaya praktek
pemaknaan representasi wacana kekuasaan artikulasi teks pembaca dan konsumsi.
Kajian Budaya adalah bidang penyelidikan inter displiner yang mempelajari
produksi dan penanaman peta-peta makna. Kajian Budaya juga merupakan projek
yang menarik dan cair yang menunjukkan pada kita tentang dunia yang sedang
berubah dengan harapan kita dapat memperbaikinya.
Selanjutnya Bennet (Chris Barker: 2005, 8-9) menawarkan elemen dari
definisi kajian budaya yaitu (1) kajian budaya adalah bidang inter disipliner yang
secara selektif mengadopsi beberapa perspektif dari berbagai disiplin lain untuk
meneliti hubungan antara kebudayaan dan politik; (2) kajian budaya tertarik pada
segala macam praktik lembaga dan sistem klasifikasi yang memungkinkan
ditanamkannya nilai keyakinan kompetensi rutinitas hidup dan bentuk-bentuk
perilaku khas yang menjadi kebiasaan pada suatu populasi; (3) kajian budaya
mengekplorasi berbagai macam bentuk kekuasaan termasuk gender, klas,
kolonialisme dan lain-lain; (4) kajian budaya mempelajari bentuk kekuasaan
saling berhubungan mengembangkan cara-cara untuk memahami budaya dan
kekuasaan yang digunakan oleh mereka yang menjadi agen dalam upaya

32

melakukan perubahan; (5) wilayah institusional kajian budaya adalah lembaga
pendidikan tinggi dalam hal ini kajian budaya punya kesamaan dengan bidangbidang disiplin akademik lain; (6) kajian budaya berusaha menjalin koneksi di
luar wilayah akademik dengan gerakan sosial politik, para pekerja di lembagalembaga kebudayaan serta manajemen kebudayaan.
Berdasarkan definisi dan konsep tersebut di atas maka kajian budaya
adalah bidang yang sangat majemuk dan bersifat multidisipliner dalam
memberikan makna dan pemaknaan terhadap perkembangan iptek. Kajian budaya
yang dimaksud dalam konsep ini adalah pelaksanaan pendidikan demokrasi dalam
mata kuliah Dikwar yang berorientasi pada nilai-nilai dan norma lokal yang dapat
dikembangkan ke dalam disiplin ilmu. Dengan demikian pembelajaran demokrasi
pada pelaksanaan Dikwar dapat didekatkan pada mata kuliah lainnya.
Potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal untuk dikembangkan dan
diajarkan pada mahasiswa merupakan bidang kajian budaya. Hal ini disebabkan
bahwa kajian budaya berusaha menggali, membela dan melestarikan nilai-nilai
budaya dan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut
dikembangkan ke dalam bentuk pendidikan demokrasi pada pelaksanaan Dikwar
di perguruan tinggi dalam perspektif kajian budaya.

2.3. Landasan Teori
Dalam upaya membahas masalah yang diajukan dalam penelitian ini
digunakan beberapa teori sebagai pijakan teoritis.

33

2.3.1 Teori Dekonstruksi
Teori dekonstruksi menurut Derrida adalah sebuah makna yang
mengalami penambahan, pergantian, dan memiliki potensi untuk terus mengalami
perubahan secara terbatas dan juga beroperasinya kekuasaan dalam praktek sosial.
Menurut Agger (2003) dalam bukunya Teori Sosial Kritis mengatakan bahwa
teori dekonstruksi merupakan teori yang membedakan keadaan masa lalu dengan
masa kini melalui suatu peristiwa yang ditandai dengan adanya dominasi,
ekploitasi, dan dekonstruksi terhadap gejala yang telah, sedang, maupun yang
akan terjadi.
Teori ini dipakai untuk membahas pelaksanaan pendidikan demokrasi
pada Dikwar di perguruan tinggi dalam hal ini akan melihat keberadaan sarana
prasarana kurikulum tenaga pengajar dan kebijakan dalam pelaksanaan Dikwar.
Terkait dengan pelaksanaan pembelajaran Dikwar pada perguruan tinggi
tampaknya kebijakan pemerintah mendominasi. Selain itu inovasi yang dilakukan
pendidik sangat minim. Hal ini disebabkan oleh kebijakan yang sentralistik dan
tidak boleh keluar dari rambu-rambu yang ditetapkan.

2.3.2. Teori Sosial Multikultural
Teori ini dikemukakan oleh Ritzer dan Rogers yang memiliki tipologi
sebagai berikut bahwa teori ini (1) menolak universalistik yang cenderung
membela yang kuat; (2) Teori ini bebas nilai; (3) bersifat terbuka; (4) membela
yang lemah; (4) tak membedakan narasi; (6) bersifat kritis ; (7) mengakui bahwa

34

karya mereka dibatasi oleh sejarah tertentu baik dalam konteks kultur maupun
sosial tertentu. Teori ini digunakan untuk membedah masalah yang berpengaruh
terhadap pelaksanaan Dikwar. Pelaksanaan Dikwar dipengaruhi oleh beberapa
aspek antara lain aspek ekonomi, politik, hukum, sosial budaya. Terlebih saat ini
otonomi daerah dalam pendidikan dapat juga berpengaruh dalam pelaksanaan
Dikwar.
2.3.3. Teori Komunikasi
Komunikasi adalah suatu kebutuhan yang sangat fundamental bagi
seseorang

dalam

hidup

bermasyarakat.

Hal

yang mendorong

manusia

berkomunikasi dengan manusia lain adalah kebutuhan untuk mempertahankan
kelangsungan hidupnya dan kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan
lingkungannya. Sementara menurut Harold D Lasswell menyebutkan ada tiga
fungsi dasar perlunya manusia berkomunikasi yaitu : (1) Hasrat manusia untuk
mengontrol lingkungannya. Melalui komunikasi manusia dapat mengetahui
peluang yang ada untuk dimanfaatkan, dipelihara atau dihindarkan di sekitar
lingkungannya;

(2)

Upaya

manusia

untuk

dapat

beradaptasi

dengan

lingkungannya dan (3) Upaya untuk melakukan transpormasi warisan sosialisai
(Cangara, 2005 : 2). Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa komunikasi
tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia baik sebagai individu maupun
masyarakat. Komunikasi diperlukan untuk mengatur tatakrama pergaulan antar
manusia.
Dalam penelitian ini teori komunikasi digunakan untuk menganalisis
semua elemen pelaku dan bentuk komunikasi serta proses yang terjadi dalam

35

pengajaran Dikwar (Demokrasi) pada perguruan tinggi di Mataram. Elemenelemen tersebut berupa kurikulum yang meliputi jenis, materi, target dan fasilitas
belajar mengajar seperti, buku, perpustakaan, Lab. dsb. Pelaku komunikasi
mencakup dosen, mahasiswa, pejabat perguruan tinggi dalam kompetensinya
masing-masing. Selanjutnya, yang terkait dengan proses dan efek komunikasi
yang terjadi dalam pengajarn Dikwar, seperti proses belajar mengajar, materi
pelajaran, metode dan sistem evaluasi, target dan penggunaan fasilitas belajar
mengajar.

36

2.4. Model Penelitian
Gambar 1 :

UUD 1945

Sistem Pendidikan
Nasional

EKSTERN

INTERN
-

Kurikulum
Sarana
Dosen

Pelaksanaan Dikwar
pada 3 PT di Kota
Mataram

Pelaksanaan Dikwar
pada 3 Perguruan Tinggi
di Mataram

Faktor yang
mempengaruhi
Pelaksanaan Dikwar
pada 3 PT di Kota
Mataram

-

Globalisasi
Ideologi
Politik
Sosial
Budaya

Makna Pelaksanaan
Dikwar dalam Konteks
Pembinaan kehidupan
demokrasi pada 3 PT di
Kota Mataram

37

Keterangan Model Penelitian :
Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) adalah merupakan penjabaran Pasal
31 UUD 1945. Pada pasal 37 ayat 3 UUSPN dinyatakan bahwa kurikulum
pendidikan

tinggi

wajib

memuat

Pendidikan

Agama,

Pendidikan

Kewarganegaraan dan Bahasa. Salah satu implementasi UU no. 20 tahun 2003
tentang Sisdiknas adalah penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan
(Dikwar) pada perguruan tinggi termasuk perguruan tinggi yang berada di
Kota

Mataram.

Dalam

pelaksanaan/penyelenggaraan

Pendidikan

Kewarganegaraan dipengaruhi oleh faktor intern dan faktor ekstern. Faktor
intern adalah faktor yang mempengaruhi berasal dari dalam perguruan tinggi
masing-masing yang terdiri dari kuriklum yang digunakan sarana prasarana
penunjang, dosen yang mengajar dan waktu belajar. Di lain pihak pelaksanaan
dikwar ekstern yang terdiri dari faktor Globalisasi, Ideologi, Politik, Sosial
Budaya Bangsa.
Dalam

kurikulum

43/Dikti/Kep/2006)

Dikwar

terbaru

dicantumkan

(SK
tentang

Dirjen

Dikti

Pendidikan

Diknas

No.

Demokrasi.

Penyelenggaraan Dikwar (demokrasi) pada perspektif kajian budaya di
Perguruan Tinggi perlu/mendesak dilaksanakan, terlebih paradigma baru
pendidikan yang berorientasi pada kearifan lokal dengan berpegang pada
prinsip

otonomi.

Sedangkan

otonomi

pendidikan

merupakan

upaya

menyangkut segala potensi yang dimiliki oleh daerah ke dalam pendidikan
sehingga akan diuraikan bagaimana penyelenggaraan Dikwar, faktor-faktor
apa saja yang mempengaruhi penyelenggaraan Dikwar dan bagaimana makna

38

pelaksanaan

pendidikan

kewarganegaraan

dalam

konteks

kehidupan demokrasi pada 3 perguruan tinggi di Kota Mataram.

pembinaan

39

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian
Penelitian ini dirancang sebagai metode penelitian yaitu penelitian yang
menyimpulkan dan menganalisis data dengan ukuran tertentu yang dinyatakan
dalam kualitas. Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa pelaksanaan
pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dipengaruhi oleh berbagai aspek
atau sistem seperti : politik ekonomi, sistem, sosial dan budaya. Oleh karena itu
penelitian

ini

secara

khusus

membicarakan

pelaksanaan

pendidikan

kewarganegaraan di perguruan tinggi dan aspek serta sistem yang berpengaruh
terhadap pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dan
maknanya dikaitkan dengan khasanah kebudayaan.

3.2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil lokasi di kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara
Barat. Yaitu pada perguruan tinggi yang ada di kota Mataram. Dalam hal ini yaitu
Universitas Mataram, Universitas Muhammadiyah Mataram dan Institut Agama
Islam Negeri Mataram. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa perguruan
tinggi tersebut memiliki kekhususan terutama dalam pedoman yang dipakai dalam
penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan.

Hal ini ditunjukan pada

pedoman/literatur inti yang digunakan. Di Universitas Mataram digunakan buku

40

pedoman dari diknas/Lemhanas, di Universtas Muhammadiyah Mataram
menggunakan buku pokok yang disusun oleh Tim Perguruan Tinggi
Muhammdiyah sendiri suatu pedoman Perguruan Tinggi Muhammdiyah se
Indonesia demikian juga dengan buku yang disusun untuk IAIN, STAIN dan UIN
di seluruh Indonesia.

3.3. Jenis dan Sumber Data
3.3.1. Jenis Data
Berdasarkan uraian pendekatan penelitian di atas, maka jenis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu data yang berupa
pernyataan bukan merupakan angka.
3.3.2. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan
sekunder. Menurut Molleong (1994:157) sumber data primer adalah data yang
didapat secara langgsung dari tangan pertama atau orang pertama sedangkan
sumber data sekunder adalah data yang dioperoleh dari sumber lain atau data
diperoleh secara tidak langgsung. Sumber data primer yang dimaksud berupa
orang yang diwawancara atau informan di lapangan.
Orang yang dijadikan sumber data dalam hal ini adalah orang yang
mengetahui dan memahami Pendidikan Kewarganegaraan (Dikwar) antara lain
pejabat perguruan tinggi yang bersangkutan, dosen yang mengajar dan mahasiswa
yang diajar. Serta koordinator mata kuliah umum di masing – masing perguruan
tinggi. Adapun data yang dicari adalah :

41

1) Pelaksanaan Dikwar di perguruan tinggi;
2) Aspek –aspek yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Dikwar;
3) Makna Dikwar dikaitkan dengan hasanah kebudayaan.

3.4. Teknik Penentuan Informan
Informan adalah orang yang dijadikan sebagai sumber dalam memperoleh
data penelitian yang nantinya akan diwawancarai. Dalam penelitian ini yang
dijadikan sebagai informan ialah mahasiswa, dosen yang mengajar Dikwar pada
Perguruan Tinggi di Mataram. Untuk diketahui dosen yang membina mata kuliah
Dikwar adalah dosen khusus yang telah dikursus/dilatih untuk itu. Jadi tidak
semua dosen bisa membina mata kuliah Dikwar .
Oleh karena itu dalam teknik penentuan informan pada penelitian ini
adalah dengan teknik Purposif yaitu dimana informannya telah ditentukan atau
dipilih tidak berdasarkan strata tapi berdasarkan atas tujuan tertentu yang ingin
dicapai. Dalam hal ini orang yang dipilih adalah orang yang mengetahui dan
memahami masalah Dikwar yang ditentukan sejak awal.

3.5. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam kegiatan penelitian
dari awal sampai berakirnya proses penelitian (Suharsimi Arikunto, 2002:26).
Sedangkan M.Singarimbun (Bungin, 2001:71) menyatakan bahwa instrumen
dalam penelitian kualitatif adalah juga peneliti itu sendiri. Oleh karena itu
penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, maka dengan membawa dirinya

42

sendiri, peneliti kualitatif sebenarnya sudah siap ke lapangan untuk menghimpun
sabanyak mungkin data atau informasi yang dibutuhkan. Dalam upaya
mengumpulkan data atau informasi tersebut peneliti menggunakan alat bantu
berupa pedoman wawancara, alat perekam gambar, tape recorder, alat – alat tulis
dan lain sebagainya.

3.6. Teknik Pengumpulan Data
Secara garis besar pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan
dengan cara yaitu 1) data yang di peroleh langsung dari lapangan yaitu untuk
mendapatkan data primer, dan 2) studi kepustakaan yang bertujuan untuk
mendapatkan data sekunder. Sehubungan dengan hal tersebut, maka peneliti akan
menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3.6.1. Observasi
Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melihat,
mengamati, subyek penelitian. Cara ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran
yang jelas tentang subyek penelitian. Dalam hal ini sebagai mana pelaksanaan
pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dalam perspektif kajian budaya.
Kegiatan yang diamati antara lain : 1) kegiatan mahasiswa dalam mengikuti
kuliah di kelas 2) Kegiatan dosen pendidikan kewarganegaraan dalam
memberikan materi pengajaran / melaksanakan tugas 3) mengamati sarana dan
prasarana pendukung kegiatan pengajaran.

43

3.6.2. Wawancara Mendalam
Selain melakukan obserfasi data primer juga di peroleh dengan
wawancara. Menurut Suharsimi Arikunto (2000 :102) menjelaskan tentang
wawancara mendalam yaitu wawancara yang dilakukan secara informal. Biasanya
dilakukan bersama dengan observasi. Dalam wawancara peneliti melakukannya
dengan informan yang telah di tentukan terlebih dahulu. Informan tersebut adalah
mahasiswa, dosen dan pejabat yang terkait, dalam hal ini seperti

ector, dekan,

atau koordinator mata kuliah umum atau MKPK. Adapun data yang akan
dikumpulkan melalui wawancara adalah tentang 1) pelaksanaan pendidikan
kewaqrganegraan di perguruan tinggi 2) aspek – aspek yang berpengaruh dalam
melaksanakan

pendidikan

kewarganegaraan

3)

makna

pendidikan

kewarganegaraan dikaitkan dengan khasanah kebudayaan.

3.6.3. Studi Kepustakaan
Data yang dikumpulkan/diperoleh melalui studi kepustakaan merupakan
data sekunder. Data tersebut diperoleh melalui : (1) literatur, yang berhubungan
atau terkait dengan Dikwar di Perguruan Tinggi ; (2) hasil-hasil penelitian
sebelumnya yang mempunyai relevansi dengan Dikwar ; (3) jurnal ilmiah yang
berhubungan dengan penyelenggaraan Dikwar di Perguruan Tinggi.
Data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan ini diperlukan dalam
penelitian ini adalah untuk memperdalam pengetahuan guna menguasai materi
yang

terkait

dengan penyelenggaraan Dikwar,

juga

aspek-aspek

yang

mempengaruhi maupun makna penyelenggaraan Dikwar di Perguruan Tinggi.

44

Dalam hal studi kepustakaan ini peneliti mengumpulkan data dengan jalan
mengkaji buku-buku/literatur atau dokumen yang berkaitan dengan pokok
masalah dalam penelitian ini.

3.7. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam
suatu penelitian. Analisis data merupakan proses mnelaah seluruh data yang
tersedia,

yang

diperoleh

baik

melalui

pengamatan,wawancara,studi

dokumenr,kajian pustaka dan lain sebagainya (Moleong, 1990.190).
Analisis data dilakukan sepanjang berlangsungnya penelitian dan
dilakukan terus menerus dari awal sampai akhir penelitian. Analisis data
dilakukan secara deskriptif kualitatif dan intenpretatif.
Data yang dikumpulkan adalah data kualitatif dari hasil wawancara dan
dari sumber kepustakaan/dokumentasi sehingga dalam menganalisanya dilakukan
dengan analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari sumber-sumber
kepustakaan maupun inforrman selanjutnya dianalisis sebagaimana adanya
melalui pembahasan untuk memperoleh gambaran mengenai Pelaksanaan
Pendidikan Kewarganegaraan dalam pembinaan kehidupan demokrasi pada
Perguruan Tinggi di kota Mataram. Selanjutnya dilakukan interpretasi dengan
teori-teori yang sesuai dengan rumusan tujuan penelitian guna mendapatkan
pemahaman yang komprehensif dan utuh yang pada akhirnya dapat menarik
kesimpulan.

45

3.8. Penyajian Hasil Analisis Data
Hasil analisis data disajikan secara informal dalam bentuk naratif,
sedangkan formal berupa tabel, grafik, dan gambar, sesuai dengan laporan
penelitian ilmiah dalam buku pedoman penulisan Tesis dan Disertasi Program
Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar.

46

BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Kota Mataram
4.1.1 Pembentukan Kota Mataram
Lokasi penelitian adalah di kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Bila ditelusuri sejarah terbentuknya kota Mataram adalah merupakan sejarah yang
cukup panjang yaitu sejak zaman raja – raja sebelum kemerdekaan sampai saat
ini. Di sini tidak akan diuraikan secara rinci namun akan diuraikan secara garis
besarnya saja.
Pada masa pulau Lombok diperintah oleh raja – raja. Raja Mataram tahun
1842 menaklukan kerajaan Pagesangan dan setahun kemudian tahun 1843
menaklukan kerajaan Kahuripan kemudian Ibukota kerajaan dipindah ke
Cakranegara dengan Ukir Kawi sebagai nama istana rajanya. Setelah raja
Mataram jatuh maka Pemerintah Hindia Belanda mulai menerapkan sistem
pemerintahan di bawah Afdelling Bali Lombok yang berpusat di Singaraja Bali.
Pada masa ini pulau Lombok menjadi 3 (tiga) order Afdelling.

Dari pihak

kolonial sebagai wakil disebut controleur dan dari pihak wilayah administratif
disebut Kepala Pemerintahan Setempat (KPS) sampai ke tingkat kedistrikan.
Adapun ketiga wilayah administratif masih disebut West Lombok (Lombok
Barat), midle Lombok (Lombok Tengah) dan East lombok (Lombok Timur) di
pimpin oleh controleur dan Kepala Pemerintahan Setempat.

47

Untuk wilayah west lombok membawahi tujuh wilayah administratif yang
meliputi :
a). Kedistrikan Ampenan Barat di Dasan Agung
b). Kedistrikan Ampenan Timur di Narmada
c). Kedistrikan Bayan di Bayan Belek
d). Asisten Distrik Gondang di Gondang
e). Kedistrikan Tanjung di Tanjung
f). Kedistrikan Gerung di Gerung
g). Kepunggawaan Cakranegara di Mayure
Sejak dikeluarkannya UU no 1 tahun 1957 lahir Undang – Undang 64 dan
Undang – Undang no 69 tahun 1958. tentang pembentukan daerah tingkat I Bali
NTB dan NTT serta daerah tinggkat II yang diundangkan pada 4 Agustus tahun
1958. Dengan lahirnya Dekrit Presiden 5 juli 1959 keluarlah Penpres no 6 tahun
1959 yang menentukan bahwa Kepala Daerah merangkap juga sebagai ketua
DPRD.
Pada masa kepemimpinan H.Lalu Anggrat, BA tanggal 1 Mei 1960
sampai dengan 1965 status Kepunggawaan Cakranegara dan Kepala Suku
dihapuskan dan berubah menjadi Kedistrikan Cakranegara. Kemudian setelah
berlakunya UU no 18 tahun 1965 kembali terjadi perubahan yang meliputi :
a. Merubah sebutan daerah Swatantra Tingkat II menjadi Kabupaten Tinggkat II.
b. Bupati Kepala Daerah tidak lagi merangkap menjadi Ketua DPRD
c. Berdasarkan Instruksi Mendagri no : 20 tahun 1967 maka diadakan
penyempurnaan DPR-GR Lombok Barat dari 34 kursi menjadi 32 kursi.

48

Berdasarkan perkembangan pemerintahan dan dengan SK Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat no : 288.Pem.20/1/12 diadakan
perubahan wilayah Kabupaten Lombok Barat yang terdiri dari :
a. Kecamatan Ampenan
b. Kecamatan Cakranegara
c. Kecamatan Narmada
d. Kecamatan Tanjung
e. Kecamatan Gangga
f. Kecamatan Bayan
g. Kecamatan Gerung
h. Kecamatan Kediri
Kemudian pada tahun 1957 berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah
Tinggkat I Nusa Tenggara Barat no: 156/pem.7/2/266 tgl 30 Mei 1969 yang isinya
tentang penambahan satu Kecamatan yang tadinya 2 Kecamatan yaitu Kecamatan
Ampenan dan Kecamatan Cakranegara, dirubah menjadi 3 Kecamatan.
Penambahan Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Mataram dengan mengambil
beberapa desa dari dua Kecamatan yang terdahulu. Perkembangan

selanjutnya

berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 2 tahun 1978 terbentuklah Kota
Adminstratif (Kotif) Mataram sebagai akibat dari adanya perubahan dan
perkembangan Kota Mataram yang makin pesat dan sebutan desa pun berubah
menjadi Kelurahan.
Peresmian Kota Administratif Mataram waktu itu dilakukan oleh
Mendagri H. Amirmahmud. Sedangkan pelantikan Drs. H. L. Mudjitahid sebagai

49

Walikota Kota Administratif Mataram yang pertama dilakukan oleh Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Barat yang pada waktu itu
dijabat oleh H.R. Wasita Kusumah.
Perubahan status kota Administratif Mataram menjadi Kotamadya
Mataram berdasarkan UU no 4 th 1993 dimana wilayahnya terdiri dari tiga 3
Kecamatan yaitu Kecamatan Mataram, Kecamatan Ampenan dan Kecamatan
Cakranegara, dengan 23 Kelurahan dan 247 Lingkungan. Sejak itu maka terpisah
Kotamadya Mataram dengan Kabupaten Lombok Barat yang dulunya merupakan
induk dari Kotamadya Mataram pada tanggal 31 Agustus 1993 dan peresmian
Kotamadya Mataram waktu itu dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Mohammad
Yogi Suardi Memet pada tanggal 31 Agustus 1993 dan selanjutnya melantik
Walikota Madya Mataram H.Lalu Mas’ud. Kemudian tanggal 31Agustus 1993 di
tetapkan sebagai hari lahir Kota Mataram.
Sejalan dengan diberlakukannya UU no 22 tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah, maka terjadi perubahan sebutan Kotamadya Mataram menjadi Kota
Mataram dan beberapa perubahan sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
UU tersebut. Selanjutnnya pada tanggal 13 Desember 1999 terjadi pergantian
Walikota dari H.L Mas’ud kepada H.Muhammad Ruslan, SH yang dilantik secara
resmi oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang pada waktu itu dijabat
oleh Drs. H Harun Al – Rasyid,M.Si.
Kota Mataram yang letaknya sangat strategis dan menjadi pusat berbagai
aktifitas seperti pusat Pemerintahan, Pendidikan, Perdagangan, Industri dan Jasa,
saat ini sedang dikembangkan untuk menjadi Kota Pariwisata. Hal ini mengingat

50

berbagai fasilitas perhubungan yaitu keberadaan Bandar Udara Selaparang, Pusat
Perbelanjaan dan jalur transportasi yang menghubungkan antar Kabupaten / Kota
di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Kota Mataram selain sebagai Ibukota Pemda, Kota Mataram juga
menyandang status sebagai Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal inilah
yang menyebabkan kota Mataram menjadi pusat aktivitas yang memungkinkan
dikembangkan menjadi kota Pariwisata. Di samping itu faktor alam dan budaya
yang memungkinkan untuk itu seperti pantai dan peninggalan peninggalan sejarah
yang berada di wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.

4.1.2 Letak Geografis dan Administratif
Kota Mataram yang terbentuk berdasarkan UU no 4 tahun 1993 secara
geografis terletak pada ujung sebelah barat pulau Lombok yang terletak pada
posisi 116 0 04 1 - 116 0 101 Bujur Timur dan 080331 – 080381 Lintang Selatan
dengan batas – batas wilayah sebagai berikut.
Sebelah Utara

: Kecamatan Gunungsari dan Desa Lingsar Kabupaten Lombok
Barat

Sebelah Timur : Kecamatan Narmada dan Desa Lingsar Kabupaten Lombok
Barat
Sebelah Selatan : Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat
Sebelah Barat

: Selat Lombok

51

Secara administratif kota Mataram yang memiliki luas wilayah ±
61.30km2 terbagi menjadi tiga wilayah Kecamatan 23 Kelurahan dan 279
Lingkungan.

4.1.3 Penduduk
Penduduk kota Mataram sampai pada pertengahan 2005 berjumlah sekitar
342.020 jiwa dengan luas wilayah 61,30 kilometer persegi. Dari data di atas dapat
dihitung kepadatan penduduk kota Mataram mencapai 5.555 jiwa per kilometer
persegi. Bila dirinci maka Kecamatan Mataram yang tertinggi kepadatan
penduduknya yakni 6.160 per kilometer persegi diikuti Kecamatan Cakranegara
5.346 jiwa per kilometer persegi sedang Kecamatan Ampenan terendah 5.225 per
kilometer persegi.
Dilihat dari etnis dan suku bangsa yang mendiami kota Mataram sangat
beragam di samping etnis penduduk asli yaitu etnik atau suku bangsa sasak. Suku
– suku bangsa tersebut antara lain suku Jawa, Bali, Sumbawa, Mbojo (Bima +
Dompu) dan lain lain yang masing – masing etnis bebas menggunakan bahasanya
masing – masing di kalangannya mereka sendiri. Namun dalam berkomunikasi
antar etnis rata – rata dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Bahkan
dikatakan penggunaan bahasa Indonesia tertinggi adalah di kota Mataram bila
dibandingkan dengan Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara
Barat.

52

4.1.4 Pemekaran Wilayah
Perkembangan Kota Mataram yang diiringi oleh laju pertumbuhan
penduduk menyebabkan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh
penyelenggara pemerintahan kota. Masyarakat semakin maju dan otomatis
menuntut pelayanan yang semakin bermutu. Hal ini adalah merupakan hal yang
wajar dan logis sebagai imbalan atas kontribusi yang telah mereka berikan bagi
kemajuan kota.
Terkait dengan laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan
ekonomi masyarakat, membuka peluang baru bagi pemberdayaan masyarakat dan
meningkatkan intensitas pembangunan untuk kemaslahatan umum. Untuk itu
salah satu strategi yang ditempuh oleh pemerintah Kota Mataram dalam upaya
pendekatan pelayanan pada masyarakat adalah melalui pemekaran wilayah, baik
Kecamatan maupun Kelurahan sampai lingkungan, dan RT/RW. Dengan
demikian maka pemerintah Kota Mataram akan dapat melayani, memberdayakan
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara efektif. Hal ini dapat
dilakukan melalui berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh
pemerintah kota Mataram.
Berdasarkan Keputusan Walikota Mataram No.103/III/2003 tanggal 31
Maret 2003 menetapkan TIM Pengkajian Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan.
Atas dasar keputusan tersebut maka wilayah Kota Mataram yang semula terdiri
dari 3 (tiga) Kecamatan, 23 Kelurahan dan 247 lingkungan setelah pemekaran
akan menjadi 6 (enam) Kecamtan 50 Kelurahan dan 279 lingkungan.

53

4.1.5 Topografi Iklim dan Curah Hujan
Kondisi Topografi Kota Mataram pada umunya datar dengan tingkat
kemiringan antara 0 - 8% pada Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Mataram di
bagian barat. Sedangkan pada Kecamatan Cakranegara di bagian timur
kemiringan 10 - 15%. Ketinggian tanah bervariasi di Kota Mataram yaitu di
Kecamatan Cakranegara mencapai 25 m, Kecamatan Mataram mencapai 15 m,
dan Kecamatan Ampenan mencapai 5 m dari permukaan laut.
Dari segi iklim Kota Mataram pada umumnya merupakan daerah yang
beriklim tropis. Musim hujan antara bulan Oktober sampai dengan bulan April,
sebaliknya musim kemarau antara bulan April sampai dengan bulan Oktober
curah hujan rata – rata 1.256,6mm per tahun. Suhu udara Kota Mataram rata – rata
mencapai 260C dengan kelembaban udara rata – rata mencapai 80% per tahun.
4.1.6 Bidang Sosial Budaya
4.1.6.1 Agama
Pada era reformasi sekarang ini kemampuan dan kemajuan berfikir serta
tingkat intelektulitas individu dalam membaca menganalisis kondisi dan situasi
semakin maju. Hal ini disebabkan tingkat ilmu pengetahuan Kota Mataram yang
semakin meningkat.
Penegakan nilai – nilai keagamaan diupayakan melalui kegiatan
keagamaan berupa peringatan Hari Besar Keagamaan dan kegiatan keagamaan
lainnya. Demikian juga dengan kegiatan - kegiatan tukar pikiran antar pemuka
agama. Hal ini merupakan upaya mewujudkan kerukunan hidup antar umat
beragama. Aktivitas semacam ini untuk Kota Mataram saat ini makin

54

menunjukkan suasana yang lebih akrab dan erat. Di samping itu tidak
mengabaikan masalah pembangunan sarana dan prasarana keagamaan serta
keputusan tentang pembinaan bimbingan dan penyuluhan oleh para “da’i” pada
umat masing – masing pemeluk agama terus dilakukan secara berkesinambungan
dan bersinergi.
Kesemarakan kehidupan beragama di Kota Mataram antara lain ditandai
dengan makin meningkatnya sarana dan prasarana pribadatan dari masing –
masing pemeluk agama sebagai berikut berikut (sumber : Kandepag Kota
Mataram) : Masjid = 210 buah ; Mushollah = 180 buah ; Gereja Protestan = 15
buah ; Gereja Katolik = 3 buah ; Pura = 121 buah ; Wihara = 3 buah.
Sedangkan jumlah umat beragama di Kota Mataram berdasarkan sumber
dari Kantor Departemen Agama kota Mataram :
Pemeluk agama Islam

:

263.439 Orang

Pemeluk agama Kristen Protestan

:

4.378 Orang

Pemeluk agama Kristen Katolik

:

3.405 Orang

Pemeluk agama Hindu

:

51.757 Orang

Pemeluk agama Budha

:

3.925 Orang

4.1.6.2 Pendidikan
Melalui pendidikan baik itu pendidikan formal nonformal maupun
informal merupakan sarana pembentukan sumber daya manusia, pembentukan
sikap watak dan kepribadian bangsa dan menopang laju pembangunan yang
sanggat cepat. Dengan demikian dapat dikatakan pendidikan menempati

55

kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa, sehingga maju
mundurnya suatu bangsa ditentukan bagaimana mengelola pendidikan ini secara
baik. Oleh karenanya pendidikan harus menjadi perhatian utama bagi pimpinan
negara maupun daerah bila hendak meraih kemajuan.
Untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan pemerintah Kota Mataram
telah membangun sarana dan prasarana pendidikan yang memadai umumnya dan
secara khusus dibangun sekolah percontohan disetiap Kecamatan. Di samping itu
juga dibangun gedung sekolah dan kelas baru untuk menampung warga belajar.
Peningkatan dan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan adalah merupakan
konsekuensi logis pemerintah Kota Mataram sebagai pusat pendidikan di samping
merupakan pusat pemerintahan dan aktivitas lainnya di Nusa Tenggara Barat.
Dalam menyongsong kehidupan di massa depan yang seimbang antara
intektualitas yang dihasilkan melalui pendidikan dan nilai – nilai kerohanian di
bidang keagamaan yang akan membawa nilai – nilai kepribadian menentukan
kebahagiaan hidup, keharmonisan dan kerukunan, disampaikan melalui pesan –
pesan moral agama. Hal ini diaktualisasikan dalam motto Kota Mataram, Kota
IBADAH yang Maju dan Relegius.
Kemajuan dan perkembangan pendidikan di Kota Mataram menurut
sumber pada Dinas Pendidikan Kota Mataram adalah sebagai berikut:
a. Untuk kelompok usia sekolah 7 – 12 tahun sebanyak 41.572 orang
b. Untuk kelompok usia sekolah 13 – 15 tahun berjumlah 22.049 orang
c. Untuk kelompok usia sekolah 16 – 18 tahun berjumlah 25.592 orang

56

Sementara data untuk angka putus sekolah berdasarkan jenjang sekolah sebagai
berikut :
a. Untuk SD sebanyak 59 orang
b. Untuk SMP sebanyak 144 orang
c. Untuk SMA sebanyak 103 orang
d. Untuk SMK sebanyak 37 orang
Kemudian data untuk Perguruan Tinggi yang ada di kota Mataram
termasuk akademi : 20 buah dengan jumlah mahasiswa 32.266 orang jumlah
dosen 3.066 orang (sumber, Kota Mataram Dalam Angka:2007)
Dari jumlah Perguruan Tinggi yang ada seperti tersebut di atas yang
menjadi tempat penelitian adalah hanya 3 Perguruan Tinggi sebagai sampel. Hal
ini diambil karena dari sekian banyak Perguruan Tinggi tersebut pedoman yang
dipakai ada 3 (tiga) kelompok yaitu yang umum dari Depdiknas dan Lemhanas,
bahan yang dipakai khusus untuk IAIN dan STAIN, kemudian yang khusus
dipakai untuk Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

4.1.6.3 Seni dan budaya
Menurut catatan sejarah tentang seni dan budaya (tradisional) yang
berkembang di Mataram tidak jauh berbeda dengan seni dan budaya yang ada dan
berkembang di pulau Lombok pada umumnya. Ada beberapa kesenian yang saat
ini telah mengalami kemerosotan akibat dari beberapa sebab antara lain tekanan
dari penjajah, arus modernisasi dan globalisasi yang demikan pesat. Sehingga ada
cenderung

hilang

maupun

berubah

dari

aslinya,

disesuaikan

dengan

57

perkembangan zaman. Contoh kesenian / budaya yang pernah ada dan
berkembang baik pada masa lampau yang kini mengalami kemerosotan adalah
seperti, kayak, cepung, lawas, lelakak, genggong, rebana, dan lain – lain.
Sedangkan kesenian yang sampai saat ini masih ada dan berkembang dengan
dimodifikasi adalah oncer, atau yang sekarang populer dengan nama gendang
belek, rudat, cilokak, peresean. Kemudian kalau masalah tradisi yang masih
berkembang di Mataram, atau masyarakat sasak pada umumnya seperti sangkep
(musyawarah) belangar (melayat), serongserah, ajikrame, sejati nyelabar dan
lain – lainnya.

4.1.7 Pelaksanaan Demokrasi di Kota Mataram
Kegiatan politik (demokrasi) di Kota Mataram telah mengalami pasang
surut sebagaimana yang terjadi juga diseluruh Nusa Tenggara Barat bahkan di
Indonesia tidak jauh berbeda. Kekuatan politik sebagaimana dimaklumi pada
umumnya memiliki tujuan untuk merebut kekuasaan politik dengan cara
konstitusional atau dengan demokratis yang diwujudkan dalam Pemilihan Umum
(Pemilu). Melalui Pemilu yang dilaksanakan dengan langgsung, umum bebas,
rahasia, serta jujur, adil dan damai akan mencerminkan terlaksananya demokrasi
dengan baik.
Penegakan dan pelaksanaan demokrasi yang direalisasikan dalam Pemilu
yang pertama pada tahun 1955. Pemilu pada saat itu merupakan multi partai yang
diikuti 118 partai diantaranya 42 partai politik selebihnya ormas dan perorangan.
Pemilu 1955 merupakan Pemilu yang bersejarah. Hal ini disebabkan oleh

58

komitmen bangsa Indonesia untuk mewujudkan demokrasi dengan memilih wakil
– wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif (DPR dan Konstituante). Pada
tahun 1955 tersebut yang menjadi wakil dari pulau Lombok adalah H.Mustajab,
Djamhur Hakim, Tgh Abdul Hafidz dan Tgh Zainudin Abdullmajid sebagai
anggota konstituante.
Perjalanan sejarah pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU) selama
pemerintahan Orde Baru diawali dengan pelaksanaan Pemilu yang berasas
Langsung, Umum, Bebas Dan Rahasia (LUBER). Pemilu pertama diadakan
tanggal 3 Juli 1971 diikuti oleh 9 partai politik dan satu Golongan Karya. Nama –
nama 9 partai politik tersebut adalah Parkindo, Nahdatul Ulama (NU), Parmusi,
Perti, Partai Katolik, Partai PNI, Partai Murba, IPKI, PSII, ditambah 1 Golongan
Karya (Golkar). Lihat tabel berikut :
Tabel 4.1. Nama-Nama Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 1971 –
2004
Pemilu 1977 –
Pemilu 1971

Pemilu 1999

Pemilu 2004

Pemilu 1999
1)

Nahdatul Ulama

1) PPP

1)

PIB

1)

PNI Marhaenisme

2)

PSII

2) GOLKAR

2)

KRISNA

2)

Partai Buruh Sosial Demokrat

3)

PMI

3) PDI

3)

PNI

3)

Partai Bulan Bintang

4)

PERTI

4)

PADI

4)

Partai Merdeka

5)

Golongan Karya

5)

Partai KAMI

5)

Partai Persatuan Pembangunan

6)

PNI

6)

Partai Umat Islam

6)

Partai Persatuan Demokrat

7)

IPKI

7)

PKU

8)

MURBA

8)

Masyumi Baru

9)

PARKINDO

9)

PPP

10)

KATHOLIK

10)

PSII

11)

PDI-Perjuangan

12)

ABUL YATAMA

Kebangsaan
7)

Partai Perhimpunan Indonesia
Baru

8)

Partai Nasional Bintang Kemerdekaan

9)

Partai Demokrat

59

13)
14)

PDKB

15)

PAN

16)

PRD

17)

PSII-1905

18)

PKD

19)

PILAR

13)

Partai Amanat Nasional

20)

PARI

14)

Partai Karya Peduli Bangsa

21)

PPII-Masyumi

15)

Partai Kebangkitan Bangsa

22)

PBB

16)

Partai Keadilan Sejahtera

23)

PSP

17)

Partai Bintang Reformasi

24)

Partai Keadilan

18)

Partai Demoktrasi Indonesia

25)

Partai Nahdatul Ummat

26)

PNI Front Marhaenis

19)

Partai Damai Sejahtera

27)

IP-KI

20)

Partai Golongan Karya

28)

Partai Republik

21)

Partai Patriot Pancasila

29)

Partai Islam Demokrat

22)

Partai Serikat Indonesia

30)

PNI Massa Marhaenis

23)

Partai Persatuan Daerah

31)

MURBA

24)

Partai Pelopor

32)

PDI

33)

Partai GOLKAR

34)

Partai Persatuan

35)

PKB

36)

PUDI

37)

PBN

38)

Partai MKGR

39)

Partai Daulat Rakyat

40)

Partai Cinta Damai

41)

PKP

42)

Partai SPSI

43)

PNBI

44)

PBI

45)

Partai SUNI

46)

PND

47)

PUMI

48)

Sumber : KPU Kota Mataram

PKM

10)

Partai Keadilan dan Persatuan

PPI

Indonesia
11)

Partai Penegak Demokrasi
Indonesia

12)

Partai Persatuan Nahdatul
Ummah Indonesia

Perjuangan

60

Pemilu Kedua dilaksanakan pada tahun 1977, Pemilu kedua ini diikuti
oleh 2 (dua) Parpol yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai
Demokrasi Inonesia (PDI) serta satu Golongan Karya (Golkar). Hal ini setelah
dilakukan penggabungan (fusi) yaitu yang berjumlah 9 pada pemilu pertama, fusi
parpol didasarkan pada pengelompokan partai yang berdasarkan agama (Islam)
yaitu NU, Permasi, PSII dan Perti berfusi menjadi Partai Persatuan Pembangunan
(PPP). Kedua yang berasaskan Nasionalis yaitu Perkindo Partai Katolik, PNI,
Murba, dan IPKI bergabung atau berfusi menjadi Partai Demokrasi Indonesia
(PDI). Sedangkan Golongan Karya (Golkar) berdiri sendiri.
Pemilu ke 3 dilaksanakan pada tahun 1982, Pemilu ke 4 tahun 1987
Pemilu ke 5 tahun 1992 dan Pemilu ke 6 dilaksanakan tahun 1997. Pada
pelaksanaan Pemilu sejak tahun 1971 sampai tahun 1997 sebagai pelaksana
adalah Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang diketuai atau sebagai penanggung
jawab pelaksanaan adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Pemilu diadakan pada 7 Juni 1999 diikuti oleh 48 parpol. Hasil pemilu ini
melalui sidang umum MPR terpilih KH Abdulrahman Wahid sebagai Presiden RI
ke IV dan Megawati Soekarno Putri sebagai Wakil Presiden. Namun masa
pemerintahan KH Abdulrahman Wahid tidak bertahan lama. Hal ini disebabkan
beberapa peristiwa yang terjadi di Indonesia kemudian laporan pertanggungan
jawaban Presiden Abdulrahman Wahid tidak diterima Oleh MPR maka Presiden
Abdulrahman Wahid dirberhentikan dari jabatannya, kemudian diganti oleh
Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden dan Hamzah Has sebagai Wakil
Presiden.

61

Pemilu berikutnya diadakan pada tahun 2004 berdasarkan UU no 12 tahun
2003 tentang pemilu legislatif dan UU no 31 tahun 2003 tentang Partai Politik.
Pemilu Legislatif (DPRRI, DPD dan DPRD) diadakan 5 april 2004. Kemudian
menurut UU no 23 tahun 2003 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,
diadakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 2 kali putaran. Putaran
pertama diadakan pada 5 Juli 2004 dan putaran kedua diadakan pada tanggal 20
Septermber 2004. dalam Pemilu Presiden terpilih Susilo Bambang Yudoyono
sebagai Presiden dan Muhammad Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden untuk
periode tahun 2004 sampai tahun 2009.

4.2 Profil 3 Perguruan Tinggi sebagai Lokasi Penelitian
4.2.1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram
4.2.1.1 Sejarah Singkat IAIN Mataram
Pada awal berdirinya IAIN Mataram merupakan perwujudan dari gagasan
dan hasrat umat Islam Nusa Tenggara Barat yang merupakan penduduk mayoritas
untuk mencetak kader pemimpin dan intelektual muslim bagi keperluan
perjuangan bangsa. Embrio dari pendirian IAIN Mataram diawali dengan adanya
sekolah persiapan IAIN Al-Jami’ah Yogyakarta yang diresmikan berdirinya
berdasarkan SK Menteri Agama No. 63 Tahun 1965 tentang Pembentukan Panitia
Persiapan Pembukaan Fakultas Tarbiyah IAIN Al-Jami’ah Sunan Ampel Cabang
Mataram tanggal 25 Desember 1965 yang diketuai oleh Kolonel M. Yusuf
Abubakar. Fakultas Tarbiyah ini kemudian diresmikan oleh Menteri Agama Prof.
K.H. Saifuddin Zohri, pada tanggal 24 Oktober 1966 dengan SK Menteri Agama

62

No. 63 Tahun 1966 bertempat di Pendopo Gubernur Nusa Tenggara Barat.
Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Mataram tahun 1966 mempunyai satu
jurusan yaitu Jurusan Pendidikan Agama Islam Program Sarjana Muda.
Pada tahun 1982 dirintis pembukaan Program Doktoral (Sarjana Lengkap).
Program ini disetujui oleh Dirjen Bimbaga Islam Departemen Agama dengan
Surat No. F/x/1748, tanggal 06 Mei 1982, dan dimulai pada tahun akademik 1983
s/d 1987. Dan selanjutnya, sejak T.A. 1987/1988, mulai diselenggarakan Program
Strata Satu (S1) dengan Sistem Kredit Semester (SKS), Ketika Alih Status dari
Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Cabang Mataram
menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mataram, sesuai Keppres
RI, Nomor 11 Tahun 1997, Jurusan Tarbiyah STAIN Mataram terdiri dari 6 buah
Program Studi, yaitu: PAI, PBA, IPS, IPA, Matematika, D.2 PGAI dan D.2
PGMI.
Dalam perjalanan sejarahnya hingga tahun akademik 2005/2006, terutama
setelah berdiri menjadi IAIN induk pada tahun 2004, setidaknya terdapat 8
jurusan/program studi, yaitu (1) jurusan/program studi Pendidikan Agama Islam
(PAI), (2) jurusan/program studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA), (3)
jurusan/program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial/IPS-Ekonomi, (4)
jurusan/program studi Tadris Matematika (MTK), (5) jurusan/program studi
Tadris Ilmu Pengetahuan Alam/IPA-Biologi, 6) program studi D2PGMI, 7)
program studi D2PGPAI, dan 8) program Akta IV.
Seiring dengan perkembangan Fakultas Tarbiyah maka Fakultas Syariah
Mataram IAIN Sunan Ampel yang berasal dari STIS diresmikan berdasarkan SK

63

Menag RI Nomor 27/1994. Pada tahun 1997 fakultas Syariah IAIN Mataram
membuka jurusan Peradilan Agama, Muamalah, dan Jinayah Siyashah.
Sejak menjadi fakultas syariah di IAIN Sunan Ampel cabang Mataram
tidak pernah mewisuda alumni yang memang berasal dari fakultas Syariah, tetapi
selama tiga kali wisuda selalu mewisuda alumni STIS Mataram. Alumni Fakultas
Syariah diwisuda setelah berubah status menjadi STAIN Mataram dalam jurusan
Syariah. Pada tanggal 13 Juni 1997 (berdasarkan Kep. Menpan Nomor B589/1/1997) Tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri,
terjadi alih status dari fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel
Cabang Mataram menjadi STAIN Mataram sesuai dengan KEPRES RI, Nomor
11 tahun 1997. Fakultas Tarbiyah berubah menjadi Jurusan Tarbiyah dan Fakultas
Syariah berubah menjadi Jurusan Syariah, sedangkan Jurusan menjadi Program
Studi (Prodi). Ketua Jurusan Tarbiyah pada saat itu adalah Drs. H. Asnawi, MA
Sekretaris Jurusan Drs. Zulkarnain sedangkan Ketua Jurusan Syari’ah adalah Drs.
H.M Fahrir Rahman, MA dan Sekjur adalah Drs. Sainun, M.Ag.
Jurusan Dakwah saat itu terbentuk seiring tuntutan kemandirian Institut
cabang menjadi Institut atau Sekolah Tinggi mandiri. Jurusan Dakwah STAIN
Mataram saat itu memiliki dua Program Studi (Prodi) yakni Program Studi
Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) dan Program Studi Pengembangan
Masyarakat Islam (MPI). Melalui proses yang panjang, Fakultas Tarbiyah,
Fakultas Syari’ah dan Fakultas Dakwah (penyempurnaan syarat dan rukun) IAIN
Sunan Ampel Cabang Mataram berbenah dan berubah status menjadi Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mataram sejak saat itu memiliki tiga

64

jurusan yakni Jurusan Tarbiyah, Jurusan Syari’ah dan Jurusan baru (penyempurna
syarat dan rukun) yakni Jurusan Dakwah.
Seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman serta tuntutan era
globalisasi dan sistem

informasi,

serta

untuk

dapat berkiprah

dalam

mengembangkan potensinya yang lebih leluasa, maka STAIN Mataram dalam hal
ini melakukan pengembangan kelembagaan yang didukung oleh lokal area yang
strategis, dimana STAIN Mataram berada pada kawasan yang diapit oleh wilayah
sebelah timur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan masyarakat mayoritas
Nasrani dan dari sebelah barat provinsi Bali dengan masyarakat mayoritas Hindu,
sehingga dirasakan sangat strategis dan perlu diadakan penataan serta
pengembangan kelembagaan dari STAIN Mataram menjadi IAIN Mataram,
Setelah melalui proses panjang yang didukung oleh masyarakat NTB dari
berbagai kelangan, yakni Gubernur (Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat),
Perguruan Tinggi se – NTB, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, serta
Organisasi Kemasyarkatan Islam, kemudian berkat semangat dan perjuangan para
petinggi STAIN Mataram, sesuai dengan visi/misinya maka terlaksana alih status
menjadi IAIN Mataram yang berada pada kawasan Nusa Tenggara. (Bali, NTB
dan NTT). Yang kemudian diresmikan oleh Menteri Agama RI pada hari Senin
tanggal 11 Juli 2005. Berdasarkan Surat Keputusan Alih Status dari Presiden RI.
Nomor 91 Tahun 2004, Tanggal 18 Oktober 2004 tentang : “Perubahan Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mataram menjadi Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Mataram”.

65

4.2.1.2 Visi dan Misi IAIN Mataram
Visi IAIN Mataram sebagai berikut :
“Terwujudnya Lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam terkemuka di
kawasan Timur Indonesia dalam mengembangkan dan mengintegrasikan
aspek keislaman, keilmuan, kemanusiaan dan ke-Indonesiaan”
Misi IAIN Mataram sebagai berikut :
a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Islami dan
berkualitas;
b. Mewujudkan Insan akademik yang cerdas dan ber-akhlak mulia;
c. Menumbuh kembangkan etos ilmu, etos kerja, etos pengabdian yang
tinggi serta berpartisipasi aktif dalam memperdayakan segenap
potensi masyarakat.

4.2.1.3 Kedudukan, Tupoksi dan Organisasi IAIN Mataram
A.

Kedudukan
Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor : 3 tahun 2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram
Bab 1 pasal 1, 2 dan 3 bahwa :
a. Institut Agama Islam Negeri Mataram yang selanjutnya disebut
IAIN Mataram adalah perguruan tinggi di Lingkungan Departemen
Agama yang dipimpin oleh Rektor yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama.

66

b. Pembinaan IAIN Mataram secara fungsional dilakukan oleh Direktur
Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.
B.

Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi)
Tugas pokok IAIN Mataram adalah menyelenggarakan pendidikan
akademik, profesi dan/atau

vokasi dalam

sejumlah disiplin ilmu

pengetahuan, teknologi dan/atau seni agama Islam
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud maka IAIN Mataram
melaksanakan fungsinya sebagai berikut :
a. Perumusan dan penetapan visi, misi kebijakan dan perencanaan
program;
b. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian
pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau
seni agama Islam
c. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika dan kerjasama dengan
perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain.
d. Pelaksanaan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan
serta penyusunan laporan.
e. Pelaksanaan kegiatan/layanan administrasi dan manajemen IAIN.
C.

Organisasi
Organisasi Institut agama Islam Negeri (IAIN) Mataram terdiri dari :
1. Dewan Penyantun
2. Rektor dan Pembantu Rektor
3. Senat Institut

67

4. Fakultas :
a. Tarbiyah
b. Syari’ah
c. Da’wah
5. Lembaga Penelitian (LEMLIT)
6. Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPM)
7. Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan (AUAK)
8. Unit Pelaksana Teknik;
a. Perpustakaan
b. Pusat Bahasa dan Budaya
Untuk lebih jelasnya tentang Struktur Organisasi IAIN Mataram ini dapat
dilihat pada gambar/bagan struktur organisasi berikut ini :

68

Gambar 2 :
Bagan Struktur Organisasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram

REKTOR

Senat
Institut

PR, BID, AKAD

PR, BID, ADUM

Senat
Institut

PR, BID, KEMAH

Biro AUAK

Bag Can/
Kua

Bag Kepg
Otl Um

Bag
Akadma

Bag KSM/
Publikasi

Subag
Can

Subag
Otl Um

Subag
Regist

Subag
KSM

Subag
Keu

Subag
Kepeg

Subag
Kemah

Subag
Pubdok

LPM

LEMLIT

Subag TU

Subag TU
PUSLIT

PERPUSTAKAAN

FAK. TARBIYAH

PUSLIT

PUSAT BHS/BUDAYA

FAK. SYARIAH

FAK. DA’WAH

69

4.2.1.4 Tata Kerja IAIN Mataram
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan suatu organisasi/satuan kerja di
lingkungan IAIN Mataram wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di
lingkungan IAIN Mataram serta dengan instansi lain di luar IAIN Mataram sesuai
dengan tugas masing-masing.
Setiap pimpinan suatu organisasi/satuan kerja di lingkungan IAIN Mataram,
bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahan.
Setiap pimpinan suatu organisasi/satuan kerja wajib mengembangkan tugas dan
fungsinya berdasarkan visi, misi dan kebijakan IAIN Mataram serta wajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk kerja pimpinan suatu organisasi di atasnya dan
bertanggung jawab serta wajib menyampaikan laporan tugas secara berkala
kepada atasan masing-masing.
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan suatu organisasi/satuan kerja dari
bawahan wajib melakukan pengolahan atas laporan pelaksanaan tugas tersebut
untuk dipergunakan sebagai salah satu bahan utama dalam penilaian prestasi
kerja,

pengambilan

keputusan

dan

pembinaan

karier

pegawai

serta

penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut.
Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga Penelitian, Ketua Lembaga Pengabdian
Kepada Masyarakat, Kepala

Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Biro

menyampaikan laporan kepada Rektor, Selanjutnya Kepala Biro Administrasi

70

Umum, Akademik dan Kemahasiswaan menyusun laporan Akuntabilitas kinerja
pelaksanaan tugas IAIN Mataram.
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laproan wajib
disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan suatu organisasi dibantu oleh
kepala-kepala satuan organsasi/satuan kerja dibawahnya dan dalam rangka
pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat
berkala.

4.2.2 Universitas Mataram
4.2.2.1 Sejarah
Universitas Mataram (Unram) merupakan perguruan tinggi yang
diselenggarakan di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, berkedudukan di
Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Proses berdirinya Universitas
Mataram diawali dengan pembentukan Panitia Persiapan Pendirian Universitas
Negeri di Mataram berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP nomor 89/62
tanggal 26 Juni 1962. Panitia ini diketuai oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
NTB, yaitu R. Ar. Moh. Ruslan Tjakraningrat. Panitia persiapan ini kemudian
membentuk Badan Persiapan, yang terdiri atas dua bagian, yaitu Bagian Inti
(Gubernur, Danrem, Kepala Polisi, dan Kepala Cabang Kejati) dan Bagian
Penyelenggara (Seksi Pelajaran diketuai oleh Drs. Soeroso, MA dan Seksi

71

Material diketuai oleh Sadili Sastrawidjaja, SH). Badan Persiapan ini
menghasilkan dua usulan pokok, yaitu :
a.

Pendirian Fakultas Ekonomi, Fakultas Peternakan, dan Fakultas yang
menghasilkan ahli agronomi

b.

Alternatif nama Universitas: SANGKAREANG atau MATARAM.
Berdasarkan usulan Badan Persiapan yang diteruskan oleh Panitia

Persiapan, ditetapkan berdirinya Universitas Negeri yang berkedudukan di
Mataram, dengan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 139/62 tanggal 3
Nopember 1962. Sampai satu tahun setelah penerbitan SK tersebut, tidak ada
kegiatan yang menandai berfungsinya universitas, sehingga atas permintaan
Gubernur, pada tanggal 17 Nopember 1963 Yayasan Pendidikan Sangkareang
membuka Fakultas Ekonomi yang diharapkan kelak akan menjadi salah satu
fakultas di Universitas Negeri di Mataram.
Badan Persiapan Pendirian Universitas Mataram dibubarkan tanggal 7
Desember 1963 karena tugasnya dinyatakan telah selesai. Pada tanggal 19
Desember 1963 Yayasan Pendidikan Sangkareang menyerahkan Fakultas
Ekonomi yang didirikan bersama 41 orang mahasiswanya kepada Gubernur untuk
selanjutnya diresmikan oleh Menteri PTIP. Pada saat inilah secara resmi
Universitas Negeri di Mataram mengawali kegiatannya. Atas dasar inilah pada
masa-masa awal Universitas Mataram memperingati Dies Natalis pada tanggal 19
Desember. Namun setelah serangkaian proses pendirian tersebut dicermati ulang
ditetapkan kemudian bahwa Dies Natalis jatuh pada setiap tanggal 1 Oktober.

72

Pada tahun 1967, Universitas Mataram mendirikan tiga fakultas sekaligus,
yaitu Fakultas Pertanian (1967), Fakultas Peternakan (1967) dan Fakultas Hukum
(1967). Pada saat itu Universitas Mataram masih berstatus Presidiumschop.
Berdasarkan keputusan Rapat Senat Universitas Mataram tanggal 8 Maret 1968,
presidiumschop Universitas diubah menjadi rectorschop. Keputuisan Senat ini
diperkuat dengan keluarnya Surat Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi
nomor 156/KT/I/SP/68 yang menetapkan terhitung mulai tanggal 1 Maret 1968
presidiumschop Universitas Mataram menjadi rectorschop Universitas Mataram
dengan susunan pimpinan sebagai berikut,
Rektor

: Kolonel M. Jusuf Abubakar

Pembantu Rektor I

: Drh. H.M. Anwar Abidin

Pembantu Rektor II

: Drs. Abdul Karim Sahidu

Pembantu Rektor III

: Drs. Abdul Munir

Pembantu Rektor Khusus : Ir. M. Qazuini
Namun demikian, jabatan Rektor tersebut baru dikukuhkan pada tahun
1971 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 36/M
tahun 1971 tertanggal 22 Maret 1971, terhitung mulai tanggal 1 Maret 1968.
Setelah periode Kolonel M. Jusuf Abubakar, rektor Universitas Mataram berturutturut adalah sebagai berikut,
1.

Kolonel Gatot Suherman (caretaker) berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13856/C/I/74 tanggal 6 Mei
1974.

73

2.

Kolonel CKH Soebiyanto, SH (Rektor periode 1974 – 1979) berdasarkan
Surat Keputusan presiden nomor 62/M/75 21 April 1975.

3.

Brigadir Jenderal Soebiyanto, SH. (Rektor periode 1979 – 1984)
berdasarkan Surat Keputusan Presiden nomor 141/M/1979 tanggal 31 Juli
1979.

4.

Ir. M. Qazuini, M.Sc. (Rektor periode 1984 – 1988) berdasarkan Surat
Keputusan Presiden nomor 122/M tahun 1984 tanggal 26 Mei 1984.

5.

Ir. M. Qazuini, M.Sc. (Rektor periode 1988 – 1993) berdasarkan Surat
Keputusan Presiden nomor 237/M tahun 1988 tanggal 30 Agustus 1988.

6.

Dr. Ir. Sri Widodo, M.Sc. (Rektor periode 1993 – 1997) berdasarkan Surat
Keputusan Presiden nomor 43/M tahun 1993 tanggal 8 Februari 1993.

7.

Prof. Dr. dr. Mulyanto (Rektor periode 1997 – 2001) berdasarkan Surat
Keputusan Presiden nomor 74/M tahun 1997 tanggal 2 April 1997.

8.

Ir. Mansur Ma’shum, Ph.D. (Rektor Periode 2001 – 2005) berdasarkan
Surat Keputusan Presiden nomor 186/M tahun 2001.

9.

Prof. Ir. Mansur Ma’shum, Ph.D. (Rektor Periode 2005 – 2009)
berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 170/M Tahun 2005.

10.

Prof. Ir. Sunarpi, Ph.D. (Rektor periode 2009 – 2013) berdasarkan Surat
Keputusan Presiden Nomor 96/M tanggal 21 September 2009.
Dalam perkembangannya, hingga tahun akademik 2010/2011 Universitas

Mataram memiliki 8 fakultas. Empat fakultas yang dibentuk setelah Fakultas
Hukum adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), ditetapkan
dengan SK Rektor Universitas Mataram nomor 102/PT.21/H4/1981 tanggal 25

74

April 1981. Kemudian Fakultas Teknik, fakultas ini didirikan berdasarkan
perubahan status Sekolah Tinggi Teknik Mataram (STTM) menjadi Program
Studi Teknik Sipil sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
nomor 68/Dikti/Kep/1991 tanggal 8 Nopember 1991. Berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0375/o/1993 tanggal 21
Oktober 1993 secara resmi berdiri Fakultas Teknik di Universitas Mataram. Dua
fakultas terakhir yang didirikan adalah Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan

Alam

berdasarkan

Surat

(FMIPA)
Ketetapan

dan

Fakultas

Rektor

Kedokteran,

Universitas

masing-masing

Mataram

Nomor

10146/H18/2007 tanggal 25 Agustus 2007 dan Surat Ketetapan Rektor
Universitas Mataram Nomor 10147/H18/2007 tanggal 25 Agustus 2007.
Saat ini Universitas Mataram mengelola 44 program studi yang terdiri dari
8 program studi Magister, 29 program S-1 dan 7 program D-3. Khusus untuk
Program Studi Magister (S-2) dikelola langsung oleh Program Pascasarjana
berdasarkan SK Rektor No. 6847/J18.H/HK.01.11/2006 tanggal 3 Juni 2006.
Kantor Pusat Universitas Mataram untuk pertama kali bertempat di Taman
Mayura Cakranegara (sebuah situs bersejarah bagi bangsa Indonesia), kemudian
pindah ke Jalan Pendidikan 37 Mataram, dan akhirnya sejak 1993 menempati
gedung Rektorat yang sekarang di Jalan Majapahit 62 Mataram.

4.2.2.2 Lokasi Kampus
Universitas Mataram memiliki dua area kampus yang agak sedikit terpisah
oleh perumahan dosen dan fasilitas kampus lainnya.

aaaa

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to aaaa

Similar to aaaa (20)

aaaa