ppt ini bersi tentang latar belakan dan tujuan serta hasil perjuangan organisasi GAPI pada masa pergerakan Nasional Indonesia

1. GAPI
GABUNGAN POLITIK INDONESIA
•Didirikan oleh M.Husni Thamrin
•Tanggal 21 Mei 1939

2. LATAR BELAKANG
•Gagalnya petisi sutardjo 15 juli 1936)
•Kepentingan Internasional akibat timbulnya
fasisme
•Sikap Belanda yang kurang memperhatikan
bangsa Indonesia

3. PETISI SOETARDJO
menurut Soetardjo, Hindia-Belanda memiliki tempat yang
sejajar dengan Negeri Belanda karena bersama dengan dua
wilayah lainnya membentuk Kerajaan Belanda.
Isi petisi adalah permohonan supaya diselenggarakan suatu
musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan negeri Belanda
dengan kedudukan dan hak yang sama. Tujuannya adalah
untuk menyusun suatu rencana pemberian
kepada Indonesia suatu pemerintahan yang berdiri sendiri
(otonom) dalam batas Undang-undang Dasar Kerajaan
Belanda. Pelaksanaannya akan berangsur-angsur dijalankan
dalam waktu sepuluh tahun untuk menyiapkan kemerdekaan
Hindia Belanda yang akan tetap dalam kesatuan dengan
Kerajaan Belanda sebagaimana negeri persemakmuran

4. PARTAI
•Parindra
•Gerindo
•PSII
•Persatuan Partai Katolik
•Pasundan
•Persatuan Minahasa

5. TUJUAN
•Menuntut pemerintah Belanda agar Indonesia
mempunya parlemen sendiri
•Memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri
dan pesatuan nasional

6. TUJUAN
• Menyatukan partai politik Indonesia dalam
perjuangan kedaulatan pemerintahan Indonesia
• Demokratisasi pemerintahan Indonesia (Hak untuk
menentukan dan mengurus nasib dan bangsa sendiri)
• Mencegah konflik antar partai politik Indonesia
dalam melakukan perjuangan kemerdekaan

7. ASAS
•Hak untuk menentukan diri sendiri
•Persatuan nasional seluruh bangsa indonesia
berdasarkan dengan kerakyatan dalam paham
politik, ekonomi, dan sosial
•Persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia

8. Mr. Amir Syarifudin
TOKOH
• Muhammad Husni Thamrin • Abikusno Cokro Suyoso

11. Perjuangan GAPI
sebagai organisasi federasi partai politik, GAPI secara aktif menuntut
kepada Belanda untuk menerapkan pemerintahan demokratis bagi
Indonesia. Tuntutan GAPI tersebut direalisasikan dalam bentuk gerakan
yang disebut dengan Indonesia Berparlemen. Dalam gerakan Indonesia
Berparlemen, GAPI menuntut pembentukan parlemen atau lembaga
legislatif yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat dan pemerintah
harus bertanggung jawab langsung terhadap parlemen tersebut.
Pada perkembangannya, GAPI terus melakukan penyebaran gagasan
Indonesia Berparlemen melalui Kongres Rakyat Indonesia. Selanjutnya,
hasil Kongres Rakyat Indonesia menjadi sebuah propaganda GAPI untuk
mewujudkan sistem pemerintahan demokratis di Indonesia.

12. KONGRES
• 4 Juli 1939 -> munculnya semboyan ‘Indonesia
Berparlemen’
• 25 Desember 1939 -> peresmian KRI Indonesia raya
yang bertemakan untuk kesejahteraan rakyat indonesia
dan kesempurnaan cita-cita.
• 20 September 1939 -> Manifest GAPI mengajak rakyat
Indonesia dan Belanda bekerjsama menghadapi bahaya
fasis

13. RESPON PEM.K.BELANDA
• Pemerintah kolonial Belanda membentuk Komisi Visman
14 September 1940 untuk menanggapi usul Gapi,
• Namun hasil dari Komisi Visman bertolak belakang dengan
kenyataan bangsa indonesia yang mengatakan bahwa
bangsa Indonesia puas dengan pemerintah kolonial
Belanda.
• Walaupun berbagai upaya telah diadakan gapi namun
tidak membawa hasil banyak karena situasi politik
makin gawat akibat PD II
• Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan peraturan
Inheemse Militie.

14. KEMUNDURAN GAPI

15. MEMORANDUM GAPI

16. MEMORANDUM GAPI
Melalui rapat pleno GAPI pada tanggal 31 Januari 1941, aksinya GAPI mengajukan
memorandum yang isinya sebagai berikut:
A. Bentuk dan Susunan Parlemen.
1. Parlemen yang dicita-citakan oleh GAPI terdiri dari dua majelis, majelis pertama
(eerstekamer) dan majelis kedua (tweede kamer).
2. Hak anggota kedua majelis diberikan pada penduduk negara (staatsburger) baik
laki-lakimaupun perempuan.
3. Semua anggota dipilih:
a. Rapat majelis pertama, menurut aturan yang akan ditentukan, aturan mana yang
harusmemberi tanggungan, supaya golongan-golongan atau aliran-aliran
(groepeeringen en stromingen) dalam masyarakat mendapat perwakilan yang
pantas dan adil.
b. Buat majelis kedua oleh rakyat (staatburger).
4. Penduduk Negara terdiri pada asasnya dira “Netherlandsh Onderlaan” yang sekarang.
5. Pemilihan dari anggota majelis kedua dilakukan atas dasar berimbangan
(evenredigheid) danpembagian dalam daerah-daerah (regional).
6. Hak memilih adalah umum dan langsung.
7. Hak memilih pada azasnya diberikan kepada tiap-tiap penduduk Negara.
8. Jumlah anggota majelis pertama dan majelis kedua adalah masing-masing sedikitnya
100 dan200.
9. Parlemen adalah kekuasaan Pembikin Hukum yang tertinggi.
10. Parlemen menentukan semua peraturan yang mengenai kepentingan negara.

17. B. Bentuk Indonesia Berparlemen.
1. Indonesia adalah suatu negara dikepalai oleh seorang Kepala
Negara (staatshoofd).
2. Kepala Negara mempunya hak veto (meminta dan menolak
usulan parlemen), dan tidakmemberi pertanggungan kepada
parlemen (ouschenbaar).
3. Menteri-menteri menanggung jawab.
4. Kekuasaan buat menjalankan pemerintah adalah pada Kepala
Negara.
5. Kepala Negara mengangkat dan melepas menteri-menteri
sesudah bermusyawarah denganparlemen.
6. Kepala Negara dibantu oleh satu badan penasehat Raad Van
Staat yang anggotanya diangkatdan dilepas oleh Kepala Negara.
7. Indonesia dan Nederland menjadi satu serikat negara
(statenbond).

18. C. Daya upaya untuk menciptakan Indonesia Berparlemen.
1. Harus diadakan perubahan-perubahan tata negara dalam arti kemajuan dalam susunan tatanegara.
2. Langkah-langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah luhur (Oppersbestuur) c.q.Pemerintah Hindia
Belanda (Indische Regering).
a. Mengangkat seorang Gubernur Jenderal bangsa Indonesia.
b. Mengangkat seorang onserdirektur bangsa Indonesia buat tiap-tiap departemen c.q.menambah
tenaga Indonesia dalam pimpinan departemen-departemen.
c. Mengangkat lebih banyak bangsa Indonesia di dalam Raad Van Indie.
d. Mengangkat Majelis Rakyat (volkskamer) di samping volksraad yang sekarang.
e. Melakukan pemilihan-pemilihan buat anggota-anggota Majelis Rakyat, menurut aturan pemilihan umum
dan langsung atas dasar pertimbangan (evendigheid) dan pembagian dalam daerah-daerah (regional).
f. Memberikan hak dua memilih dan buat dipilih buat penduduk negara, Rakyat Kerajaan Belanda
(Nederlandsch Orderdaan) laki-laki dan perempuan.
g. Menentukan wakil-wakil pemilih baik laki-laki maupun perempuan (Kiesmanen en Kiesvrowen) buat yang
tidak pandai membaca dan menulis salah satu tulisan di Indonesia.
3. Volksraad dan Majelis Rakyat bersama-sama menjadi perwakilan rakyat.
4. Pemerintah dan Perwakilan Rakyat bersama-sama menjadi “Pemerintah Berdiri Sendiri” (SelfGoverment).
5. Pemerintah berdiri sendiri mengatur kepentingan negara (Begrooting, dll).
6. Pemerintah luhur (Opperbestuur) dan pemerintah bersiri sendiri (Self Goverment) bersama-sama
menentukan:
a. Hukum Dasar Negara (constitutie) yang harus disusun sedemikian rupa sehingga tidaksaja susunan tata
negara, tetapi susunan sosial ekonomi dan masyarakat juga diatur menurut atas kerakyatan
(Demokrasi).
b. Perhubungan dengan negara-negara lain.
c. Peraturan-peraturan kepentingan pertahanan (pembelaan) negara.
7. Susunan tata negara yang menciptakan Indonesia Berparlemen hendaklah tercapai dalam 5 tahun, jika perlu
menggunakan staatsnoodrecht (Penjedar, no. 9, 27 Februari 1941; EYD daripenulis).

19. Memorandum yang diajukan GAPI itu menunjukan
bahwa bangsa Indonesia mempunyai keinginan dan
kemampuan untuk mengurus sendiri bangsa dan
negaranya. Hal ini juga sekaligus menghapus
ketidakpercayaan pemerintah kolonial yang selalu
menganggap bangsa Indonesia masih mentah dan
belum bisa menyelenggarakan pemerintah sendiri.

20. Wasallamualaikaum Wr Wb.…
Sekian & Terima Kasih