PPT - Mapel Manajemen ASN Latsar CPNS

1. Manajemen ASN
Lembaga Administrasi Negara

2. Deskripsi Mata Pelatihan
Kepka LAN Nomor : 14/K.1/PDP.07/2022
tentang kurikulum Latsar CPNS
Mata Pelatihan ini diberikan untuk
membekali Peserta Pelatihan dengan
pengetahuan tentang kedudukan, peran,
hak dan kewajiban, kode etik ASN, sistem
merit dalam pengelolaan ASN, dan
pengelolaan ASN

3. Hasil Belajar
Setelah mengikuti Mata Pelatihan ini,
Peserta diharapkan mampu memahami
kedudukan, peran, hak dan kewajiban,
kode etik ASN, konsep sistem merit
dalam pengelolaan ASN, dan
pengelolaan ASN

4. INDIKATOR
Setelah mengikuti pembelajaran ini,
Peserta diharapkan dapat:
1. Menjelaskan kedudukan, peran, hak
dan kewajiban, dan kode etik ASN;
2. Menjelaskan konsep sistem merit
dalam pengelolaan ASN; dan
3. Menjelaskan mekanisme
pengelolaan ASN.

5. PENDAHULUAN

8. RUU ASN SETELAHDISAHKANDPR 19DESEMBER2013
UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN Tanggal 15 Januari 2014

9. PENGATURAN MANAJEMEN PNS
UU No. 8
Tahun 1974
UU No. 43
Tahun 1999
UU No. 5
Tahun 2014
 19 Desember 2013
Disahkan DPR
15 Januari 2014
Diundangkan dalam
Lembaran Negara

POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
PNS
APARATUR SIPIL
NEGARA
(PNS + PPPK)

10. UU ASN DAN UU POKOK KEPEGAWAIAN
UNDANG-UNDANG
APARATUR SIPIL NEGARA
STRUKTUR:
• XV Bab
• 141 Pasal
PEGAWAI:
• Pegawai Negeri Sipil
• Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja
UNDANG UNDANG
POKOK KEPEGAWAIAN
STRUKTUR:
• VI Bab
• 41 Pasal
PEGAWAI:
• Pegawai Negeri Sipil
• Tentara Nasional Indonesia
• Kepolisian Negara RI
JABATAN:
• Jabatan Administrasi
• Jabatan Fungsional
• Jabatan Pimpinan Tinggi
JABATAN:
• Jabatan Struktural
• Jabatan Fungsional

12. KEGIATAN BELAJAR 1
Kedudukan, peran, hak dan
kewajiban, dan kode etik ASN

13. Kedudukan, Peran, Hak dan Kewajiban, dan Kode Etik
ASN
JENIS STATUS KEDUDUKAN
PNS
Pasal 1 butir 3
& Pasal 7
1. Berstatus pegawai tetap dan
Memiliki NIP secara Nasional;
2. Menduduki jabatan
pemerintahan.
• Berkedudukan sebagai
unsur aparatur negara
• Melaksanakan kebijakan
yang ditetapkan oleh
pimpinan
• Harus bebas dari
pengaruh/intervensi
golongan & partai politik
PPPK
Pasal 1 butir 4
& Pasal 7
1. Diangkat dengan perjanjian
kerja sesuai kebutuhan
instansi dan ketentuan UU.
2. Melaksanakan tugas
pemerintahan.

14. Kedudukan, Peran, Hak dan Kewajiban, dan Kode Etik
ASN
Perencana, pelaksana, dan pengawas
Penyelenggaraan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan
nasional melalui pelaksanaan kebijakan
dan pelayanan publik yang profesional,
bebas dari intervensi politik, serta bersih
dari praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme.
1. Melaksanakan kebijakan yang
dibuat oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan;
2. Memberikan pelayanan publik
yang profesional dan
berkualitas;
3. Mempererat persatuan dan
kesatuan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
FUNGSI TUGAS PERAN
1. Pelaksana
kebijakan publik;
2. Pelayan publik;
3. Perekat dan
pemersatu
bangsa.

15. Kedudukan, Peran, Hak dan Kewajiban, dan Kode Etik
ASN
a. Gaji dan tunjangan;
b. Cuti;
c. Perlindungan; dan
d. Pengembangan kompetensi
a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas;
b. Cuti;
c. Jaminan pensiun dan
jaminan hari tua;
d. Perlindungan; dan
e. Pengembangan kompetensi
Kewajiban Pegawai ASN
 Setia dan taat pada pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah;
 Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang
berwenang;
 Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran,
kesadaran, dan tanggung jawab;
 Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan
dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia
jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 Bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
PPPK berhak memperoleh:
PNS berhak memperoleh:

16. RENUNGAN
BERSAMA
PERINTAH terhadap sesuatu, adalah juga
merupakan perintah terhadap apa yang menjadi
WASILAH (perantara) dari sesuatu itu.

17. KEGIATAN BELAJAR 2
Konsep Sistem Merit Dalam
Pengelolaan ASN

18. DEFINISI
Sumber gambar: http://psacunion.ca/employment-equity-
tool-kit-psac-members
Apa itu sistem merit dan
apa urgensi penerapannya
dalam manajemen ASN ...
???

24. KEGIATAN BELAJAR 3
Mekanisme Pengelolaan ASN

25. Mekanisme Pengelolaan ASN
Manajemen
PPPK
Manajemen
PNS
Organisasi
dan Sistem
Informasi

26. Manajemen PNS
Perlindungan.
Penyusunan dan
Penetapan kebutuhan
Pengadaan
Pangkat dan jabatan
Pengembangan karier
Pola karier
Promosi
Mutasi Penilaian kinerja
Penggajian
Dan tunjangan
Penghargaan
Disiplin
Pemberhentian
Jaminan pensiun
Dan hari tua

27. Manajemen PPPK
Perlindungan.
Penetapan kebutuhan Pengadaan
Pengembangan
Kompetensi
Pemutusan hubungan
perjanjian kerja
Penilaian kinerja
Penggajian
Dan tunjangan
Penghargaan
Disiplin

28. Sistem Informasi
Sistem informasi ASN adalah
rangkaian informasi dan data
mengenai pegawai ASN yang
disusun secara sistematis,
menyeluruh, dan terintegrasi
dengan berbasis teknologi.
Sistem Informasi ASN
diperlukan untuk menjamin
efisiensi, efektivitas, dan akurasi
pengambilan keputusan dalam
Manajemen ASN.

29. Lembaga Adminstrasi Negara