1. BAB XV
PENEGAKAN KEDAULATAN, KEAMANAN, KESELAMATAN LAUT
Bagian Kesatu
Keamanan dan Keselamatan Laut
Pasal 77
(1) Dalam rangka penataan kelembagaan untuk mensinergikan dan
mengkoordinasikan antar pihak dalam keamanan dan keselamatan di laut
harus dibentuk sistem penjagaan dan pengawasan keamanan dan
keselamatan laut yang mandiri.
(2) Sistem penjagaan, pengawasan dan penegakan hukum yang mandiri di
bidang kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Penegakan hukum di laut;
b. Penyidikan di pelabuhan; dan
c. Pengadilan kelautan.
Pasal 78
(1) Sistem penjagaan dan pengawasan keamanan dan keselamatan laut yang
mandiri sebagaimana dimaksud pada Pasal .. ayat (1) dilaksanakan oleh
Badan Keamanan Laut yang selanjutnya disebut Bakamla.
(2) Dalam pelaksanaannya, pihak yang bertanggungjawab atas keamanan
dan keselamatan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. TNI-AL yang bertanggungjawab dalam penegakan kedaulatan.
b. Bakamla bertanggungjawab dalam keamanan dan keselamatan untuk
wilayah perairan di dalam yurisdiksi Indonesia.
c. Syahbandar bertanggungjawab atas keamanan dan keselamatan untuk
wilayah pelabuhan dan bandar.
d. Nakhoda bertanggungjawab atas keamanan dan keselamatan pada
masing-masing kapal.
Bagian Kedua
Penegakan Hukum di Laut
Pasal 79
(1) Penegakan hukum di laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (2)
huruf a meliputi kegiatan:
a. mengejar
b. memberhentikan
c. menangkap

2. d. menyelidiki
Pasal 79
(1) Institusiyang bertanggung jawab dalam penegakan hukum di laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a mempunyai fungsi:
a. menegakkan peraturan perundang-undangan dan hukum di perairan
Indonesia;
b. memberikan perlindungan terhadap jiwa manusia dan harta benda
diperairan Indonesia;
c. memberikan pengawasan dan pelayanan di Alur Laut Kepulauan
Indonesia serta bantuan-bantuan kenavigasian;
d. melindungi sumber daya di laut dan lingkungan serta menangkap para
perusak sumber daya di laut dan lingkungan;
e. melindungi keselamatan dan keamanan di laut dalam rangka
meminimalisasi terjadinya kecelakaan dan peristiwa kejahatan di
perairan Indonesia;
f. mencegah pencurian dan pembajakan, serta dan menangkap pencuri
dan pembajak di perairan Indonesia;
g. mendeteksi dan menangkap para pelanggar hukum dan pelaku
kejahatan di laut;
h. mendeteksi, mengawasi dan memonitor perjalanan kapal perang asing
yang telah mendapatkan ijin untuk melewati Alur Laut Kepulauan
Indonesia dari institusi yang berwenang.
Bagian Ketiga
Penyidikan
Pasal
Institusi penyidikan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat
(2) huruf b adalah Syahbandar yang mempunyai fungsi sebagai koordinator
proses penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92.
Pasal
(1) Dalam hal kapal terbukti secara nyata dan/atau dapat diduga melakukan
kejahatan dan/atau pelanggaran di laut, penyidik berwenang:
a. memeriksa dan membuat berita acara penangkapan sementara
b. diperintah ad hoc atau dikawal menuju pelabuhan terdekat untuk
dilakukan penyidikan
(2) Penyidikan terhadap kapal dalam rangka Penjagaan, Pengawasan dan
Penegakan Hukum Perairan di dalam Yurisdiksi Indonesia dilakukan di

3. Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 99 ayat
(1) di koordinasikan oleh Syahbandar
Pasal 101
(1) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) meliputi :
a. kelengkapan dan keabsahan surat-surat kapal
b. tindakan kejahatan dan/atau pelanggaran pelayaran, kepelabuhanan,
dan keselamatan maritim
c. tindakan kejahatan dan/atau pelanggaran lingkungan berupa
pencemaran laut
d. pelanggaran peraturan kepabeanan terhadap barang-barang muatan
e. pelanggaran peraturan keimigrasian untuk orang asing
f. pelanggaran peraturan karantina
g. tindakan kejahatan dan/atau pelanggaran peraturan tindak pidana
umum
(2) Penyidikan terhadap pelanggaran dan kejahatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Syahbandar
(3) Penyidikan terhadap pelanggaran dan kejahatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
yang dikoordinasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku
(4) Penyidikan terhadap pelanggaran dan kejahatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
dibidang Bea dan Cukai
(5) Penyidikan terhadap pelanggaran dan kejahatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
dibidang Imigrasi.
(6) Penyidikan terhadap pelanggaran dan kejahatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
dibidang Karantina Hewan, Tumbuh-tumbuhan dan Ikan serta dibidang
Karantina Kesehatan Pelabuhan
(7) Penyidikan terhadap pelanggaran dan kejahatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf g dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pasal 102

4. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 melakukan penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan
Pasal 103
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penegakan Kedaulatan, penegakan Hukum,
Keamanan dan Keselamatan di Laut serta Pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 98 diatur dalam peraturan perundang-undangan.
BAB XVI
PENGADILAN KELAUTAN
Pasal
(1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan kelautan yang berwenang
memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang kelautan.
(2) Pengadilan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum.
(3) PengadilanPerikanan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perikanan dan Mahkamah Pelayaran
sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang
Pelayaran merupakan bagian yang terpadu dan tidak terpisahkan dari
Pengadilan Kelautan.
(4) Untuk pertama kali Pengadilan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibentuk di pengadilan negeri pada daerah yang memiliki pelabuhan
utama.
(5) Daerah hukum Pengadilan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sesuai dengan daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.
Pasal
(1) Pengadilan Kelautan berwenang dalam memeriksa pada tingkat pertama
dan banding untuk setiap tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-
Undang ini.
Pemeriksaan di Pengadilan
Pasal

5. Pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana di bidang
kelautan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan
lain dalam Undang-Undang ini.
Pasal
(1) Hakim pengadilan kelautan terdiri atas hakim karier dan hakim ad hoc.
(2) Susunan majelis hakim terdiri atas 2 (dua) hakim ad hoc dan 1 (satu) hakim
karier.
(3) Hakim karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
(4) Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal
Selain ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini,
ketentuan pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan
ketentuan pidana khusus lain di bidang kelautan tetap berlaku.
Pasal
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 hingga Pasal
110 dilakukan oleh pejabat dalam kapasitas kewenangannya, ancaman
pidana ditambah dengan sepertiganya.
BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 102
(1) Harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait di bidang kelautan
harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) tahun setelah
berlakunya Undang-Undang ini.
(2) Bakamla sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 98 dibentuk selambat-
lambatnya 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini.
(3) Pengadilan Kelautan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal ayat (1)
dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal

6. Undang-Undang ini mulai berlaku harus sudah melaksanakan tugas dan
fungsinya.
(4) Dewan dan Caucus Kelautan di DPR dan DPD sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal ayat (2) dibentuk selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah
berlakunya Undang-Undang ini.
BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ..
(1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Kelautan ditetapkan paling
lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini.
(2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka segala peraturan
perundang-undangan yang mengatur dan/atau berkaitan dengan
kelautan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Undang-Undang ini.