SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
SALINAN
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2O2O
TENTANG
CUTI BERSAMA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2O2O
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan
efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi
Instansi Pemerintah dalam melaksanakan cuti
bersama tahun 2O2O;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333
ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2OI7 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil, cuti bersama ditetapkan dengan Keputusan
Presiden;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91
ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun
2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja, cuti bersama bagi Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Keda ditetapkan
dengan Keputusan Presiden;
d.bahwa...
SK No 038445 A
Mengingat
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-2-
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Cuti
Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2O2O;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 19451.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ot4 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9al;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037lr sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor L7 Tahun 2O2O
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2OI7 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2O Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6a771;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol8 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 626a
SK No 038446 A
MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3-
MEMUTUSI(AN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG CUTI BERSAMA
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2O2O.
Menetapkan cuti bersama Pegawai Aparatur Sipil
Negara tahun 2O2O yaitu pada tanggal 21 Agustus 2O2O
(Jumat) sebagai cuti bersama Tahun Baru Islam 1442
Hijriah, tanggal 28 dan 30 Oktober 2O2O (Rabu dan
Jumat) sebagai cuti bersama Maulid Nabi Muhammad
SAW, tanggal 24 Desember 2O2O (Kamis) sebagai cuti
bersama Hari Raya Natal, dan tanggal 28, 29, 30, dan
31 Desember 2O2O (Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis)
sebagai pengganti cuti bersama Hari Raya Idul Fitri
l44l Hijriah.
Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai
Aparatur Sipil Negara.
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang karena Jabatannya
tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti
tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti
bersama yang tidak diberikan.
SK No 038447 A
KEEMPAT
KEEMPAT
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK TNDONESIA
puti Bidang Hukum dan
rundang-undangan,
Djaman
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4-
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2O2O
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
ttd
SK No 038450 A

More Related Content

What's hot

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...Yudhi Aldriand
 
Permen ESDM No. 11 tahun 2012
Permen ESDM No. 11 tahun 2012Permen ESDM No. 11 tahun 2012
Permen ESDM No. 11 tahun 2012Fikri Irsyad
 
Skb tentang hariliburdanharicutibersama2013
Skb tentang hariliburdanharicutibersama2013Skb tentang hariliburdanharicutibersama2013
Skb tentang hariliburdanharicutibersama2013komunitas_anugerah
 
Permen PU Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor:02/PR...
Permen PU Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor:02/PR...Permen PU Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor:02/PR...
Permen PU Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor:02/PR...Penataan Ruang
 
Pengelolaan keuangan nkri
Pengelolaan keuangan nkriPengelolaan keuangan nkri
Pengelolaan keuangan nkriabd_
 
Permendagri nomor-21-tahun-2011
Permendagri nomor-21-tahun-2011Permendagri nomor-21-tahun-2011
Permendagri nomor-21-tahun-2011Ismed Nur
 
Abs. no.-8-tahun-2010-ttg-pajak-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan
Abs. no.-8-tahun-2010-ttg-pajak-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunanAbs. no.-8-tahun-2010-ttg-pajak-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan
Abs. no.-8-tahun-2010-ttg-pajak-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunanKamu Aku
 
Permendagri 03 2008 kerjasama daerah dengan luar negeri
Permendagri 03 2008 kerjasama daerah dengan luar negeriPermendagri 03 2008 kerjasama daerah dengan luar negeri
Permendagri 03 2008 kerjasama daerah dengan luar negeriImtihan Imtihan
 
Kab bengkulu tengah_3_2012
Kab bengkulu tengah_3_2012Kab bengkulu tengah_3_2012
Kab bengkulu tengah_3_2012Hema Tama
 
Juknis pedoman pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja negara (apbn) ...
Juknis pedoman pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja negara (apbn) ...Juknis pedoman pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja negara (apbn) ...
Juknis pedoman pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja negara (apbn) ...Adriyal Sutrinanda
 
2014 10 06_10_32_20_perppu 2 tahun 2014 pemda
2014 10 06_10_32_20_perppu 2 tahun 2014 pemda2014 10 06_10_32_20_perppu 2 tahun 2014 pemda
2014 10 06_10_32_20_perppu 2 tahun 2014 pemdaadi verond
 

What's hot (15)

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...
 
Permen ESDM No. 11 tahun 2012
Permen ESDM No. 11 tahun 2012Permen ESDM No. 11 tahun 2012
Permen ESDM No. 11 tahun 2012
 
Skb tentang hariliburdanharicutibersama2013
Skb tentang hariliburdanharicutibersama2013Skb tentang hariliburdanharicutibersama2013
Skb tentang hariliburdanharicutibersama2013
 
Permen PU Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor:02/PR...
Permen PU Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor:02/PR...Permen PU Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor:02/PR...
Permen PU Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor:02/PR...
 
Pengelolaan keuangan nkri
Pengelolaan keuangan nkriPengelolaan keuangan nkri
Pengelolaan keuangan nkri
 
Permendagri nomor-21-tahun-2011
Permendagri nomor-21-tahun-2011Permendagri nomor-21-tahun-2011
Permendagri nomor-21-tahun-2011
 
Abs. no.-8-tahun-2010-ttg-pajak-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan
Abs. no.-8-tahun-2010-ttg-pajak-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunanAbs. no.-8-tahun-2010-ttg-pajak-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan
Abs. no.-8-tahun-2010-ttg-pajak-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan
 
Permendagri 03 2008 kerjasama daerah dengan luar negeri
Permendagri 03 2008 kerjasama daerah dengan luar negeriPermendagri 03 2008 kerjasama daerah dengan luar negeri
Permendagri 03 2008 kerjasama daerah dengan luar negeri
 
Kab bengkulu tengah_3_2012
Kab bengkulu tengah_3_2012Kab bengkulu tengah_3_2012
Kab bengkulu tengah_3_2012
 
Hukum Keuangan Negara - 1
Hukum Keuangan Negara - 1Hukum Keuangan Negara - 1
Hukum Keuangan Negara - 1
 
Pmk 162 2012ptkp
Pmk 162 2012ptkpPmk 162 2012ptkp
Pmk 162 2012ptkp
 
Juknis pedoman pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja negara (apbn) ...
Juknis pedoman pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja negara (apbn) ...Juknis pedoman pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja negara (apbn) ...
Juknis pedoman pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja negara (apbn) ...
 
2014 10 06_10_32_20_perppu 2 tahun 2014 pemda
2014 10 06_10_32_20_perppu 2 tahun 2014 pemda2014 10 06_10_32_20_perppu 2 tahun 2014 pemda
2014 10 06_10_32_20_perppu 2 tahun 2014 pemda
 
Index
IndexIndex
Index
 
Hukum Keuangan Negara
Hukum Keuangan NegaraHukum Keuangan Negara
Hukum Keuangan Negara
 

Similar to keppres nomor 17_tahun_2020

Salinan Keppres Nomor 24 Tahun 2022
Salinan Keppres Nomor 24 Tahun 2022Salinan Keppres Nomor 24 Tahun 2022
Salinan Keppres Nomor 24 Tahun 2022CIkumparan
 
Keppres nomor 13 tahun 2018 tentang cuti bersama pns tahun 2018
Keppres nomor 13 tahun 2018 tentang cuti bersama pns tahun 2018Keppres nomor 13 tahun 2018 tentang cuti bersama pns tahun 2018
Keppres nomor 13 tahun 2018 tentang cuti bersama pns tahun 2018Randhy Adrian Sonata
 
Permenpan nomor 02 tahun 2016
Permenpan nomor 02 tahun 2016Permenpan nomor 02 tahun 2016
Permenpan nomor 02 tahun 2016Buya Fachriy
 
Salinan pp nomor 15 tahun 2019
Salinan pp nomor 15 tahun 2019Salinan pp nomor 15 tahun 2019
Salinan pp nomor 15 tahun 2019NafaRudin1
 
PP Nomor 15 Tahun 2019.pdf
PP Nomor 15 Tahun 2019.pdfPP Nomor 15 Tahun 2019.pdf
PP Nomor 15 Tahun 2019.pdfantono6
 
Salinan Perpres Nomor 102 Tahun 2021 tentang Tunjangan Widyaiswara
Salinan Perpres Nomor 102 Tahun 2021 tentang Tunjangan WidyaiswaraSalinan Perpres Nomor 102 Tahun 2021 tentang Tunjangan Widyaiswara
Salinan Perpres Nomor 102 Tahun 2021 tentang Tunjangan WidyaiswaraCoach RFIRMANS
 
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaran
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaranPermenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaran
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaranJhon Blora
 
Peraturan kepala bkn no. 9 tahun 2012
Peraturan kepala bkn no. 9 tahun 2012Peraturan kepala bkn no. 9 tahun 2012
Peraturan kepala bkn no. 9 tahun 2012bimoadi88
 
perka-bkn-24-2017-tata-cara-pemberian-cuti-pns.pdf
perka-bkn-24-2017-tata-cara-pemberian-cuti-pns.pdfperka-bkn-24-2017-tata-cara-pemberian-cuti-pns.pdf
perka-bkn-24-2017-tata-cara-pemberian-cuti-pns.pdfNeni Rochmayati
 
Peraturan bkn no. 24 tahun 2017
Peraturan bkn no. 24 tahun 2017Peraturan bkn no. 24 tahun 2017
Peraturan bkn no. 24 tahun 2017KutsiyatinMSi
 
PERATURAN-BKN-NOMOR-24-TAHUN-2017-TATA-CARA-PEMBERIAN-CUTI-PNS.pdf
PERATURAN-BKN-NOMOR-24-TAHUN-2017-TATA-CARA-PEMBERIAN-CUTI-PNS.pdfPERATURAN-BKN-NOMOR-24-TAHUN-2017-TATA-CARA-PEMBERIAN-CUTI-PNS.pdf
PERATURAN-BKN-NOMOR-24-TAHUN-2017-TATA-CARA-PEMBERIAN-CUTI-PNS.pdfupkabnganjuk
 
Perpres Nomor 103 Tahun 2022.pdf
Perpres Nomor 103 Tahun 2022.pdfPerpres Nomor 103 Tahun 2022.pdf
Perpres Nomor 103 Tahun 2022.pdfAdi Musolla
 
Perpres Nomor 77 tahun 2021
Perpres Nomor 77 tahun 2021Perpres Nomor 77 tahun 2021
Perpres Nomor 77 tahun 2021CIkumparan
 
2366 perka bkn nomor 8 tahun 2013 @ pedoman perumusan standar kompetensi tekn...
2366 perka bkn nomor 8 tahun 2013 @ pedoman perumusan standar kompetensi tekn...2366 perka bkn nomor 8 tahun 2013 @ pedoman perumusan standar kompetensi tekn...
2366 perka bkn nomor 8 tahun 2013 @ pedoman perumusan standar kompetensi tekn...Sri Budi Sukiyanto
 
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023CIkumparan
 

Similar to keppres nomor 17_tahun_2020 (20)

Salinan Keppres Nomor 24 Tahun 2022
Salinan Keppres Nomor 24 Tahun 2022Salinan Keppres Nomor 24 Tahun 2022
Salinan Keppres Nomor 24 Tahun 2022
 
Keppres nomor 13 tahun 2018 tentang cuti bersama pns tahun 2018
Keppres nomor 13 tahun 2018 tentang cuti bersama pns tahun 2018Keppres nomor 13 tahun 2018 tentang cuti bersama pns tahun 2018
Keppres nomor 13 tahun 2018 tentang cuti bersama pns tahun 2018
 
Permenpan nomor 02 tahun 2016
Permenpan nomor 02 tahun 2016Permenpan nomor 02 tahun 2016
Permenpan nomor 02 tahun 2016
 
Salinan pp nomor 15 tahun 2019
Salinan pp nomor 15 tahun 2019Salinan pp nomor 15 tahun 2019
Salinan pp nomor 15 tahun 2019
 
Salinan pp nomor 15 tahun 2019
Salinan pp nomor 15 tahun 2019Salinan pp nomor 15 tahun 2019
Salinan pp nomor 15 tahun 2019
 
PP Nomor 15 Tahun 2019.pdf
PP Nomor 15 Tahun 2019.pdfPP Nomor 15 Tahun 2019.pdf
PP Nomor 15 Tahun 2019.pdf
 
Salinan Perpres Nomor 102 Tahun 2021 tentang Tunjangan Widyaiswara
Salinan Perpres Nomor 102 Tahun 2021 tentang Tunjangan WidyaiswaraSalinan Perpres Nomor 102 Tahun 2021 tentang Tunjangan Widyaiswara
Salinan Perpres Nomor 102 Tahun 2021 tentang Tunjangan Widyaiswara
 
Uu 26 2003
Uu 26 2003Uu 26 2003
Uu 26 2003
 
RENSTRA KEMENTRIAN PU
RENSTRA KEMENTRIAN PURENSTRA KEMENTRIAN PU
RENSTRA KEMENTRIAN PU
 
Pp no 44_2011
Pp no 44_2011Pp no 44_2011
Pp no 44_2011
 
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaran
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaranPermenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaran
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaran
 
Peraturan kepala bkn no. 9 tahun 2012
Peraturan kepala bkn no. 9 tahun 2012Peraturan kepala bkn no. 9 tahun 2012
Peraturan kepala bkn no. 9 tahun 2012
 
perka-bkn-24-2017-tata-cara-pemberian-cuti-pns.pdf
perka-bkn-24-2017-tata-cara-pemberian-cuti-pns.pdfperka-bkn-24-2017-tata-cara-pemberian-cuti-pns.pdf
perka-bkn-24-2017-tata-cara-pemberian-cuti-pns.pdf
 
Peraturan bkn no. 24 tahun 2017
Peraturan bkn no. 24 tahun 2017Peraturan bkn no. 24 tahun 2017
Peraturan bkn no. 24 tahun 2017
 
PERATURAN-BKN-NOMOR-24-TAHUN-2017-TATA-CARA-PEMBERIAN-CUTI-PNS.pdf
PERATURAN-BKN-NOMOR-24-TAHUN-2017-TATA-CARA-PEMBERIAN-CUTI-PNS.pdfPERATURAN-BKN-NOMOR-24-TAHUN-2017-TATA-CARA-PEMBERIAN-CUTI-PNS.pdf
PERATURAN-BKN-NOMOR-24-TAHUN-2017-TATA-CARA-PEMBERIAN-CUTI-PNS.pdf
 
Perpres Nomor 103 Tahun 2022.pdf
Perpres Nomor 103 Tahun 2022.pdfPerpres Nomor 103 Tahun 2022.pdf
Perpres Nomor 103 Tahun 2022.pdf
 
Perpres Nomor 77 tahun 2021
Perpres Nomor 77 tahun 2021Perpres Nomor 77 tahun 2021
Perpres Nomor 77 tahun 2021
 
2366 perka bkn nomor 8 tahun 2013 @ pedoman perumusan standar kompetensi tekn...
2366 perka bkn nomor 8 tahun 2013 @ pedoman perumusan standar kompetensi tekn...2366 perka bkn nomor 8 tahun 2013 @ pedoman perumusan standar kompetensi tekn...
2366 perka bkn nomor 8 tahun 2013 @ pedoman perumusan standar kompetensi tekn...
 
Perpres no 108 tahun 2014 tunjangan kinerja kementerian agama
Perpres no 108 tahun 2014 tunjangan kinerja kementerian agamaPerpres no 108 tahun 2014 tunjangan kinerja kementerian agama
Perpres no 108 tahun 2014 tunjangan kinerja kementerian agama
 
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
 

More from Web Master

perpanjangan masa klb_covid-19_kaltim_sampai_dengan_31_desember_2020.pdf
perpanjangan masa klb_covid-19_kaltim_sampai_dengan_31_desember_2020.pdfperpanjangan masa klb_covid-19_kaltim_sampai_dengan_31_desember_2020.pdf
perpanjangan masa klb_covid-19_kaltim_sampai_dengan_31_desember_2020.pdfWeb Master
 
renja dishub kutai kartanegara tahun 2020
renja dishub kutai kartanegara tahun 2020renja dishub kutai kartanegara tahun 2020
renja dishub kutai kartanegara tahun 2020Web Master
 
kepmenkeu nomor 394 tahun 2020
kepmenkeu nomor 394 tahun 2020kepmenkeu nomor 394 tahun 2020
kepmenkeu nomor 394 tahun 2020Web Master
 
peraturan gubernur kalimantan timur nomor 48 tahun 2020
peraturan gubernur kalimantan timur nomor 48 tahun 2020peraturan gubernur kalimantan timur nomor 48 tahun 2020
peraturan gubernur kalimantan timur nomor 48 tahun 2020Web Master
 
pm 45 tahun 2020
pm 45 tahun 2020pm 45 tahun 2020
pm 45 tahun 2020Web Master
 
pm 44 tahun 2020
pm 44 tahun 2020pm 44 tahun 2020
pm 44 tahun 2020Web Master
 
pm 30 tahun 2020
pm 30 tahun 2020pm 30 tahun 2020
pm 30 tahun 2020Web Master
 
se mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugas
se mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugasse mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugas
se mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugasWeb Master
 
surat edaran pengumuman_usulan_peserta_ujian_penyesuaian_ijazah_dan_ujian_din...
surat edaran pengumuman_usulan_peserta_ujian_penyesuaian_ijazah_dan_ujian_din...surat edaran pengumuman_usulan_peserta_ujian_penyesuaian_ijazah_dan_ujian_din...
surat edaran pengumuman_usulan_peserta_ujian_penyesuaian_ijazah_dan_ujian_din...Web Master
 
surat edaran dan_juknis_pelaksanaan_hut_korpri_tahun_2019
surat edaran dan_juknis_pelaksanaan_hut_korpri_tahun_2019surat edaran dan_juknis_pelaksanaan_hut_korpri_tahun_2019
surat edaran dan_juknis_pelaksanaan_hut_korpri_tahun_2019Web Master
 
perda nomor 7 tahun 2016
perda nomor 7 tahun 2016perda nomor 7 tahun 2016
perda nomor 7 tahun 2016Web Master
 
Skb revisi keempat libur nasional 2020
Skb revisi keempat libur nasional 2020Skb revisi keempat libur nasional 2020
Skb revisi keempat libur nasional 2020Web Master
 
Perpanjangan status tanggap darurat kukar
Perpanjangan status tanggap darurat kukarPerpanjangan status tanggap darurat kukar
Perpanjangan status tanggap darurat kukarWeb Master
 
Sistem kerja asn_kutai_kartanegara_dalam_tatanan_normal_baru
Sistem kerja asn_kutai_kartanegara_dalam_tatanan_normal_baruSistem kerja asn_kutai_kartanegara_dalam_tatanan_normal_baru
Sistem kerja asn_kutai_kartanegara_dalam_tatanan_normal_baruWeb Master
 
Gugustugas nomor 4 tahun 2020
Gugustugas nomor 4 tahun 2020Gugustugas nomor 4 tahun 2020
Gugustugas nomor 4 tahun 2020Web Master
 
Surat edaran bupati_kutai_kartanegara_tentang_perpanjangan_wfh_1_juni_s.d_4_j...
Surat edaran bupati_kutai_kartanegara_tentang_perpanjangan_wfh_1_juni_s.d_4_j...Surat edaran bupati_kutai_kartanegara_tentang_perpanjangan_wfh_1_juni_s.d_4_j...
Surat edaran bupati_kutai_kartanegara_tentang_perpanjangan_wfh_1_juni_s.d_4_j...Web Master
 
Se bupati kutai_kartanegara_perubahan_ketiga_hari_libur_nasional_&_curi_b...
Se bupati kutai_kartanegara_perubahan_ketiga_hari_libur_nasional_&_curi_b...Se bupati kutai_kartanegara_perubahan_ketiga_hari_libur_nasional_&_curi_b...
Se bupati kutai_kartanegara_perubahan_ketiga_hari_libur_nasional_&_curi_b...Web Master
 
Pm 82 tahun_2014
Pm 82 tahun_2014Pm 82 tahun_2014
Pm 82 tahun_2014Web Master
 
Kmk no _hk_01_07-menkes-328-2020_ttg_panduan_pencegahan_pengendalian_covid-19...
Kmk no _hk_01_07-menkes-328-2020_ttg_panduan_pencegahan_pengendalian_covid-19...Kmk no _hk_01_07-menkes-328-2020_ttg_panduan_pencegahan_pengendalian_covid-19...
Kmk no _hk_01_07-menkes-328-2020_ttg_panduan_pencegahan_pengendalian_covid-19...Web Master
 
Perbup 94 tahun 2016 pkb
Perbup 94 tahun 2016 pkbPerbup 94 tahun 2016 pkb
Perbup 94 tahun 2016 pkbWeb Master
 

More from Web Master (20)

perpanjangan masa klb_covid-19_kaltim_sampai_dengan_31_desember_2020.pdf
perpanjangan masa klb_covid-19_kaltim_sampai_dengan_31_desember_2020.pdfperpanjangan masa klb_covid-19_kaltim_sampai_dengan_31_desember_2020.pdf
perpanjangan masa klb_covid-19_kaltim_sampai_dengan_31_desember_2020.pdf
 
renja dishub kutai kartanegara tahun 2020
renja dishub kutai kartanegara tahun 2020renja dishub kutai kartanegara tahun 2020
renja dishub kutai kartanegara tahun 2020
 
kepmenkeu nomor 394 tahun 2020
kepmenkeu nomor 394 tahun 2020kepmenkeu nomor 394 tahun 2020
kepmenkeu nomor 394 tahun 2020
 
peraturan gubernur kalimantan timur nomor 48 tahun 2020
peraturan gubernur kalimantan timur nomor 48 tahun 2020peraturan gubernur kalimantan timur nomor 48 tahun 2020
peraturan gubernur kalimantan timur nomor 48 tahun 2020
 
pm 45 tahun 2020
pm 45 tahun 2020pm 45 tahun 2020
pm 45 tahun 2020
 
pm 44 tahun 2020
pm 44 tahun 2020pm 44 tahun 2020
pm 44 tahun 2020
 
pm 30 tahun 2020
pm 30 tahun 2020pm 30 tahun 2020
pm 30 tahun 2020
 
se mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugas
se mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugasse mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugas
se mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugas
 
surat edaran pengumuman_usulan_peserta_ujian_penyesuaian_ijazah_dan_ujian_din...
surat edaran pengumuman_usulan_peserta_ujian_penyesuaian_ijazah_dan_ujian_din...surat edaran pengumuman_usulan_peserta_ujian_penyesuaian_ijazah_dan_ujian_din...
surat edaran pengumuman_usulan_peserta_ujian_penyesuaian_ijazah_dan_ujian_din...
 
surat edaran dan_juknis_pelaksanaan_hut_korpri_tahun_2019
surat edaran dan_juknis_pelaksanaan_hut_korpri_tahun_2019surat edaran dan_juknis_pelaksanaan_hut_korpri_tahun_2019
surat edaran dan_juknis_pelaksanaan_hut_korpri_tahun_2019
 
perda nomor 7 tahun 2016
perda nomor 7 tahun 2016perda nomor 7 tahun 2016
perda nomor 7 tahun 2016
 
Skb revisi keempat libur nasional 2020
Skb revisi keempat libur nasional 2020Skb revisi keempat libur nasional 2020
Skb revisi keempat libur nasional 2020
 
Perpanjangan status tanggap darurat kukar
Perpanjangan status tanggap darurat kukarPerpanjangan status tanggap darurat kukar
Perpanjangan status tanggap darurat kukar
 
Sistem kerja asn_kutai_kartanegara_dalam_tatanan_normal_baru
Sistem kerja asn_kutai_kartanegara_dalam_tatanan_normal_baruSistem kerja asn_kutai_kartanegara_dalam_tatanan_normal_baru
Sistem kerja asn_kutai_kartanegara_dalam_tatanan_normal_baru
 
Gugustugas nomor 4 tahun 2020
Gugustugas nomor 4 tahun 2020Gugustugas nomor 4 tahun 2020
Gugustugas nomor 4 tahun 2020
 
Surat edaran bupati_kutai_kartanegara_tentang_perpanjangan_wfh_1_juni_s.d_4_j...
Surat edaran bupati_kutai_kartanegara_tentang_perpanjangan_wfh_1_juni_s.d_4_j...Surat edaran bupati_kutai_kartanegara_tentang_perpanjangan_wfh_1_juni_s.d_4_j...
Surat edaran bupati_kutai_kartanegara_tentang_perpanjangan_wfh_1_juni_s.d_4_j...
 
Se bupati kutai_kartanegara_perubahan_ketiga_hari_libur_nasional_&_curi_b...
Se bupati kutai_kartanegara_perubahan_ketiga_hari_libur_nasional_&_curi_b...Se bupati kutai_kartanegara_perubahan_ketiga_hari_libur_nasional_&_curi_b...
Se bupati kutai_kartanegara_perubahan_ketiga_hari_libur_nasional_&_curi_b...
 
Pm 82 tahun_2014
Pm 82 tahun_2014Pm 82 tahun_2014
Pm 82 tahun_2014
 
Kmk no _hk_01_07-menkes-328-2020_ttg_panduan_pencegahan_pengendalian_covid-19...
Kmk no _hk_01_07-menkes-328-2020_ttg_panduan_pencegahan_pengendalian_covid-19...Kmk no _hk_01_07-menkes-328-2020_ttg_panduan_pencegahan_pengendalian_covid-19...
Kmk no _hk_01_07-menkes-328-2020_ttg_panduan_pencegahan_pengendalian_covid-19...
 
Perbup 94 tahun 2016 pkb
Perbup 94 tahun 2016 pkbPerbup 94 tahun 2016 pkb
Perbup 94 tahun 2016 pkb
 

Recently uploaded

Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 

Recently uploaded (14)

Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 

keppres nomor 17_tahun_2020

  • 1. SALINAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2O2O TENTANG CUTI BERSAMA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2O2O DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam melaksanakan cuti bersama tahun 2O2O; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OI7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, cuti bersama ditetapkan dengan Keputusan Presiden; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, cuti bersama bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Keda ditetapkan dengan Keputusan Presiden; d.bahwa... SK No 038445 A
  • 2. Mengingat PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2O2O; 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19451. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ot4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9al; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037lr sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor L7 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OI7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6a771; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 626a SK No 038446 A MEMUTUSKAN
  • 3. Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -3- MEMUTUSI(AN: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG CUTI BERSAMA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2O2O. Menetapkan cuti bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara tahun 2O2O yaitu pada tanggal 21 Agustus 2O2O (Jumat) sebagai cuti bersama Tahun Baru Islam 1442 Hijriah, tanggal 28 dan 30 Oktober 2O2O (Rabu dan Jumat) sebagai cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW, tanggal 24 Desember 2O2O (Kamis) sebagai cuti bersama Hari Raya Natal, dan tanggal 28, 29, 30, dan 31 Desember 2O2O (Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis) sebagai pengganti cuti bersama Hari Raya Idul Fitri l44l Hijriah. Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang karena Jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan. SK No 038447 A KEEMPAT
  • 4. KEEMPAT Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK TNDONESIA puti Bidang Hukum dan rundang-undangan, Djaman PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -4- Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2O2O PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO ttd SK No 038450 A