SlideShare a Scribd company logo
KEPUTUSAN KEPALA DESA…….
Nomor :………
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA………
KEPALA DESA……..
Menimbang : 1. Bahwa terdapat kekosongan Jabatan Perangkat Desa, pada Pemerintah
Desa……
2. Bahwa untuk keberjlanjutan serta kelancaran Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa …….dan Pelayanan kepada Masayrakat Desa…….,
maka perlu diangkat Perangkat Desa untuk mengisi kekosongan
sebagaimana yang disampaikan pada huruf “a” diatas
3. Bahwa telah selesainya Penjaringan Perangkat Desa yang dilakukan oleh
Pemerintah Desa, serta telah didapatkanya Rekomendasi Camat …..
tentang Pengangkatan Perangkat Desa……., maka dengan
mempertimbangkan sebagaimana huruf “a” dan “b” , maka dirasa perlu
ditetapkan Keputusan Kepala Desa…… Tentang Pengangkatan Perangkat
Desa, Pada Pemerintahan Desa…….
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang – undang 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
4. Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah
dirubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017,
Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun
2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
M E M U T U S K A N
Memperhatikan : Rekkomendasi Tertulis Camat …… Nomor :………., Perihal ………,
Tanggal…….
Menetapkan :
KESATU : Menetapkan mengangkat Sdr/i. AAAAAAAAAA Sebagai Perangkat Desa, Pada
Pemerintahan Desa……..
KEDUA : Perangkat Desa yang diangkat namanya pada DIKTUM KESATU,
melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang –
undangan yang berlaku
KETIGA : Perangkat Desa yang diangkat namanya pada DIKTUM KESATU,
melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dijelaskan pada DIKTUM
KEDUA sampai umur 60 Tahun
KEEMPAT : Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Keputusan ini dapat
diberhentikan walaupun belum berumur 60 Tahun, dengan mekanisme yang
diatur oleh Peraturan Perundang – undangan yang berlaku
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan di kemudian hari
terdapat kekeliruan , maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya
Ditetapkan di : Desa…..
Pada Tanggal : ………….,20..
KEPALA DESA……
………………….
KEPUTUSAN
KEPALA DESA............
Nomor :...........
T E N T A N G
JABATAN PERANGKAT DESA .............
KEPALA DESA……
Menimbang : a. Bahwa Perangkat Desa yang namanya tersebut dalam keputusan ini,
memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam Formasi
Jabatan di lingkup Pemerintah Desa ………
b. Bahwa sehubungan dengan poin ‘a’ tersebut diatas, maka perlu
ditetapkannya Keputusan Kepala Desa Tentang Jabatan Perangkat
Desa …….. .
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 268, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);
5. PeraturanPemerintahNomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(LembaranNegara Repulik Indonesia Tahun2005 Nomor 1357Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor 47Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan PemerintahNomor 60 Tahun 2014 tentangDana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenagan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1037);
MEMUTUSKAN :
Pertama : Perangkat Desa yang namanya tercantum di LampiranKeputusan ini yang
merupakan bagian tidak terpisahkan untuk menduduki Jabatan Baru
dalam Pemerintahan Desa ……..
Kedua
Ketiga
Keempat
:
:
:
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan Peraturan
Perundang – undangan yang berlaku
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila terdapat Keputusan
yang menetapkan hal yang sama sebelumKeputusan ini diterbitkan,maka
dinyatakan tidak berlaku
Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Penerbitan
Keputusan ini , maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya, sesuai
dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku
Ditetapkan di : Desa …….
Pada Tanggal : …………….
KEPALA DESA …………
………………….
Tembusan disampaikan kepada Yth :
1) Camat ……… di ………
2) Ketua BPD Desa …….. di Desa …….
3) Seluruh Ketua RT dan RW di Desa ……..
4) Masing – masing Yang Bersangkuan
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA ........
NOMOR :
TANGGAL : ...........
DAFTAR NAMA
PERANGKAT DESA ..............
YANG MENDUDUKI JABATAN
No. Nama
Pengangkatan Dalam
Jabatan
Keterangan
01 Sekretaris Desa…….
02 Kaur……
03 Kasi……
04 Dst……
KEPALA DESA …..
………….

More Related Content

What's hot

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015
udhi purnomo
 
Sk kepala-dusun-terbaru (1)
Sk kepala-dusun-terbaru (1)Sk kepala-dusun-terbaru (1)
Sk kepala-dusun-terbaru (1)
Muriady Dimur
 
Sk pokja profil desa
Sk pokja profil desaSk pokja profil desa
Sk pokja profil desaAbdul Kohar
 
Perdes no 6 pungutan desa 2017
Perdes no 6 pungutan desa 2017Perdes no 6 pungutan desa 2017
Perdes no 6 pungutan desa 2017
Pemdes Seboro Sadang
 
Perdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa Kedungjaran
Perdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa KedungjaranPerdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa Kedungjaran
Perdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa Kedungjaran
ari saridjo
 
SK BENDAHARA DESA 2017 DESA WAKEAKEA
SK BENDAHARA DESA  2017  DESA WAKEAKEASK BENDAHARA DESA  2017  DESA WAKEAKEA
SK BENDAHARA DESA 2017 DESA WAKEAKEA
Darmin's Naqsyiabdy
 
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEASK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
Darmin's Naqsyiabdy
 
Juknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desaJuknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desaYudhi Aldriand
 
Apbdes 2016
Apbdes 2016Apbdes 2016
Apbdes 2016
ari saridjo
 
Perdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desa
Perdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desaPerdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desa
Perdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desa
ari saridjo
 
Sk no. 14 tahun 2018 bumdes
Sk no. 14  tahun 2018 bumdesSk no. 14  tahun 2018 bumdes
Sk no. 14 tahun 2018 bumdes
Pemdes Seboro Sadang
 
Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan No 11 Tahun 2015 tentang Plh. Sekretaris Desa
Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan No 11 Tahun 2015 tentang Plh. Sekretaris DesaKeputusan Kepala Desa Wlahar Wetan No 11 Tahun 2015 tentang Plh. Sekretaris Desa
Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan No 11 Tahun 2015 tentang Plh. Sekretaris Desa
Pemdes Wlahar Wetan
 
Sk persetujuan perangkat desa
Sk persetujuan perangkat desaSk persetujuan perangkat desa
Sk persetujuan perangkat desaTengkiu Muhammad
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan DesaPerdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Formasi Org
 
Sk.kepala urusan dan kasi
Sk.kepala urusan dan kasiSk.kepala urusan dan kasi
Sk.kepala urusan dan kasi
Suwondo Chan
 
BERITA ACARA MUSDESSUS
BERITA ACARA MUSDESSUSBERITA ACARA MUSDESSUS
BERITA ACARA MUSDESSUS
udhi purnomo
 
PERDES APBDES TAHUN 2022
PERDES APBDES TAHUN 2022PERDES APBDES TAHUN 2022
PERDES APBDES TAHUN 2022
Strobillus Found
 
lampiran rkp .docx
lampiran rkp .docxlampiran rkp .docx
lampiran rkp .docx
pemerintahdesasukoha
 
Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)
Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)
Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)
Pemdes Wlahar Wetan
 
Rkp perubahan Desa Harapan jaya
Rkp perubahan Desa Harapan jayaRkp perubahan Desa Harapan jaya
Rkp perubahan Desa Harapan jaya
hasanadjo
 

What's hot (20)

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015
 
Sk kepala-dusun-terbaru (1)
Sk kepala-dusun-terbaru (1)Sk kepala-dusun-terbaru (1)
Sk kepala-dusun-terbaru (1)
 
Sk pokja profil desa
Sk pokja profil desaSk pokja profil desa
Sk pokja profil desa
 
Perdes no 6 pungutan desa 2017
Perdes no 6 pungutan desa 2017Perdes no 6 pungutan desa 2017
Perdes no 6 pungutan desa 2017
 
Perdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa Kedungjaran
Perdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa KedungjaranPerdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa Kedungjaran
Perdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa Kedungjaran
 
SK BENDAHARA DESA 2017 DESA WAKEAKEA
SK BENDAHARA DESA  2017  DESA WAKEAKEASK BENDAHARA DESA  2017  DESA WAKEAKEA
SK BENDAHARA DESA 2017 DESA WAKEAKEA
 
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEASK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
 
Juknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desaJuknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desa
 
Apbdes 2016
Apbdes 2016Apbdes 2016
Apbdes 2016
 
Perdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desa
Perdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desaPerdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desa
Perdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desa
 
Sk no. 14 tahun 2018 bumdes
Sk no. 14  tahun 2018 bumdesSk no. 14  tahun 2018 bumdes
Sk no. 14 tahun 2018 bumdes
 
Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan No 11 Tahun 2015 tentang Plh. Sekretaris Desa
Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan No 11 Tahun 2015 tentang Plh. Sekretaris DesaKeputusan Kepala Desa Wlahar Wetan No 11 Tahun 2015 tentang Plh. Sekretaris Desa
Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan No 11 Tahun 2015 tentang Plh. Sekretaris Desa
 
Sk persetujuan perangkat desa
Sk persetujuan perangkat desaSk persetujuan perangkat desa
Sk persetujuan perangkat desa
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan DesaPerdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
 
Sk.kepala urusan dan kasi
Sk.kepala urusan dan kasiSk.kepala urusan dan kasi
Sk.kepala urusan dan kasi
 
BERITA ACARA MUSDESSUS
BERITA ACARA MUSDESSUSBERITA ACARA MUSDESSUS
BERITA ACARA MUSDESSUS
 
PERDES APBDES TAHUN 2022
PERDES APBDES TAHUN 2022PERDES APBDES TAHUN 2022
PERDES APBDES TAHUN 2022
 
lampiran rkp .docx
lampiran rkp .docxlampiran rkp .docx
lampiran rkp .docx
 
Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)
Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)
Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)
 
Rkp perubahan Desa Harapan jaya
Rkp perubahan Desa Harapan jayaRkp perubahan Desa Harapan jaya
Rkp perubahan Desa Harapan jaya
 

Similar to Sk kepala desa perangkat desa baru di tahun 2021 (sfile.mobi)

Format keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desa
Format keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desaFormat keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desa
Format keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desa
PemerintahDesa3
 
Perdes Penghasilan Tetap Perangkat Desa
Perdes Penghasilan Tetap Perangkat DesaPerdes Penghasilan Tetap Perangkat Desa
Perdes Penghasilan Tetap Perangkat Desa
Desa Gandusari
 
Sk.TPK dan Panwas
Sk.TPK dan PanwasSk.TPK dan Panwas
Sk.TPK dan Panwas
Suwondo Chan
 
Perdes No 2 Tahun 2019 Tentang Pemakaian Tanah Desa.docx
Perdes No 2 Tahun 2019 Tentang Pemakaian Tanah Desa.docxPerdes No 2 Tahun 2019 Tentang Pemakaian Tanah Desa.docx
Perdes No 2 Tahun 2019 Tentang Pemakaian Tanah Desa.docx
ssuserb0e31e
 
Sk .PTPKDes
Sk .PTPKDesSk .PTPKDes
Sk .PTPKDes
Suwondo Chan
 
Contoh_SK_mutasi_Perangkat_Desa1.docx
Contoh_SK_mutasi_Perangkat_Desa1.docxContoh_SK_mutasi_Perangkat_Desa1.docx
Contoh_SK_mutasi_Perangkat_Desa1.docx
ssuseraa98cf
 
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desaPermendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
Pajeg Lempung
 
8. permendagri no.82-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
8. permendagri no.82-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa8. permendagri no.82-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
8. permendagri no.82-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
dermolo
 
Permendagri no.82 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desa
Permendagri no.82 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desaPermendagri no.82 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desa
Permendagri no.82 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desa
Pajeg Lempung
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
udhi purnomo
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
udhi purnomo
 
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
Strobillus Found
 
Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020
pemdesseling
 
Permendagri 47 2016
Permendagri 47 2016Permendagri 47 2016
Permendagri 47 2016
Kantor Desa Junwangi
 
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaPermen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Yudhi Aldriand
 
Permendagri 47 2016
Permendagri 47 2016Permendagri 47 2016
Permendagri 47 2016
Kantor Desa Junwangi
 
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Pemdes Seboro Sadang
 
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Pemdes Seboro Sadang
 
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Pemdes Seboro Sadang
 
PERDES NO 5 Tahun 2021
PERDES NO 5 Tahun 2021PERDES NO 5 Tahun 2021
PERDES NO 5 Tahun 2021
NoerCholies1
 

Similar to Sk kepala desa perangkat desa baru di tahun 2021 (sfile.mobi) (20)

Format keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desa
Format keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desaFormat keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desa
Format keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desa
 
Perdes Penghasilan Tetap Perangkat Desa
Perdes Penghasilan Tetap Perangkat DesaPerdes Penghasilan Tetap Perangkat Desa
Perdes Penghasilan Tetap Perangkat Desa
 
Sk.TPK dan Panwas
Sk.TPK dan PanwasSk.TPK dan Panwas
Sk.TPK dan Panwas
 
Perdes No 2 Tahun 2019 Tentang Pemakaian Tanah Desa.docx
Perdes No 2 Tahun 2019 Tentang Pemakaian Tanah Desa.docxPerdes No 2 Tahun 2019 Tentang Pemakaian Tanah Desa.docx
Perdes No 2 Tahun 2019 Tentang Pemakaian Tanah Desa.docx
 
Sk .PTPKDes
Sk .PTPKDesSk .PTPKDes
Sk .PTPKDes
 
Contoh_SK_mutasi_Perangkat_Desa1.docx
Contoh_SK_mutasi_Perangkat_Desa1.docxContoh_SK_mutasi_Perangkat_Desa1.docx
Contoh_SK_mutasi_Perangkat_Desa1.docx
 
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desaPermendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
 
8. permendagri no.82-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
8. permendagri no.82-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa8. permendagri no.82-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
8. permendagri no.82-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
 
Permendagri no.82 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desa
Permendagri no.82 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desaPermendagri no.82 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desa
Permendagri no.82 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desa
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
 
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
 
Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020
 
Permendagri 47 2016
Permendagri 47 2016Permendagri 47 2016
Permendagri 47 2016
 
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaPermen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
 
Permendagri 47 2016
Permendagri 47 2016Permendagri 47 2016
Permendagri 47 2016
 
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
 
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
 
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
 
PERDES NO 5 Tahun 2021
PERDES NO 5 Tahun 2021PERDES NO 5 Tahun 2021
PERDES NO 5 Tahun 2021
 

Recently uploaded

kinerja penyusunan anggaran organisasi yang baik
kinerja penyusunan anggaran organisasi yang baikkinerja penyusunan anggaran organisasi yang baik
kinerja penyusunan anggaran organisasi yang baik
HalomoanHutajulu3
 
bauran pemasaran- STP-segmen pasar-positioning
bauran pemasaran- STP-segmen pasar-positioningbauran pemasaran- STP-segmen pasar-positioning
bauran pemasaran- STP-segmen pasar-positioning
wear7
 
Khutbah Jum'at, RASULULLAH BERANGKAT BERUMRAH DAN BERHAJI MULAI BULAN DZULQA'...
Khutbah Jum'at, RASULULLAH BERANGKAT BERUMRAH DAN BERHAJI MULAI BULAN DZULQA'...Khutbah Jum'at, RASULULLAH BERANGKAT BERUMRAH DAN BERHAJI MULAI BULAN DZULQA'...
Khutbah Jum'at, RASULULLAH BERANGKAT BERUMRAH DAN BERHAJI MULAI BULAN DZULQA'...
GalihHardiansyah2
 
pph pasal 4 ayat 2 belajar ( pph Final ).ppt
pph pasal 4 ayat 2  belajar ( pph Final ).pptpph pasal 4 ayat 2  belajar ( pph Final ).ppt
pph pasal 4 ayat 2 belajar ( pph Final ).ppt
mediamandirinusantar
 
POWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptx
POWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptxPOWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptx
POWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptx
EchaNox
 
PPT legalitas usaha mikro kecil dan menengah.pptx
PPT legalitas usaha mikro kecil dan menengah.pptxPPT legalitas usaha mikro kecil dan menengah.pptx
PPT legalitas usaha mikro kecil dan menengah.pptx
flashretailindo
 
Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor.PDF
Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor.PDFJasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor.PDF
Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor.PDF
Rajaclean
 
PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptxPERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
AzisahAchmad
 
studi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).ppt
studi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).pptstudi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).ppt
studi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).ppt
SendowoResiden
 
AUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptx
AUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptxAUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptx
AUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptx
indrioktuviani10
 
Grass Block Untuk Carport Pengiriman ke Klojen
Grass Block Untuk Carport Pengiriman ke KlojenGrass Block Untuk Carport Pengiriman ke Klojen
Grass Block Untuk Carport Pengiriman ke Klojen
PavingBlockBolong
 
Presentation BMB Rev 21 Februari 2020.pdf
Presentation BMB Rev 21 Februari 2020.pdfPresentation BMB Rev 21 Februari 2020.pdf
Presentation BMB Rev 21 Februari 2020.pdf
perumahanbukitmentar
 
Analisis Pasar Oligopoli dala pelajaran ekonomi.pdf
Analisis Pasar Oligopoli dala pelajaran ekonomi.pdfAnalisis Pasar Oligopoli dala pelajaran ekonomi.pdf
Analisis Pasar Oligopoli dala pelajaran ekonomi.pdf
afaturooo
 
BAB 8 Teori Akuntansi dan Konsekuensi Ekonomi.pptx
BAB 8 Teori Akuntansi dan Konsekuensi Ekonomi.pptxBAB 8 Teori Akuntansi dan Konsekuensi Ekonomi.pptx
BAB 8 Teori Akuntansi dan Konsekuensi Ekonomi.pptx
arda89
 
Strategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaan
Strategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaanStrategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaan
Strategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaan
fatamorganareborn88
 
10. Bab tentang Anuitas - Matematika ekonomi.pptx
10. Bab tentang Anuitas - Matematika ekonomi.pptx10. Bab tentang Anuitas - Matematika ekonomi.pptx
10. Bab tentang Anuitas - Matematika ekonomi.pptx
RahmanAnshari3
 
17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt
17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt
17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt
aciambarwati
 

Recently uploaded (17)

kinerja penyusunan anggaran organisasi yang baik
kinerja penyusunan anggaran organisasi yang baikkinerja penyusunan anggaran organisasi yang baik
kinerja penyusunan anggaran organisasi yang baik
 
bauran pemasaran- STP-segmen pasar-positioning
bauran pemasaran- STP-segmen pasar-positioningbauran pemasaran- STP-segmen pasar-positioning
bauran pemasaran- STP-segmen pasar-positioning
 
Khutbah Jum'at, RASULULLAH BERANGKAT BERUMRAH DAN BERHAJI MULAI BULAN DZULQA'...
Khutbah Jum'at, RASULULLAH BERANGKAT BERUMRAH DAN BERHAJI MULAI BULAN DZULQA'...Khutbah Jum'at, RASULULLAH BERANGKAT BERUMRAH DAN BERHAJI MULAI BULAN DZULQA'...
Khutbah Jum'at, RASULULLAH BERANGKAT BERUMRAH DAN BERHAJI MULAI BULAN DZULQA'...
 
pph pasal 4 ayat 2 belajar ( pph Final ).ppt
pph pasal 4 ayat 2  belajar ( pph Final ).pptpph pasal 4 ayat 2  belajar ( pph Final ).ppt
pph pasal 4 ayat 2 belajar ( pph Final ).ppt
 
POWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptx
POWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptxPOWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptx
POWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptx
 
PPT legalitas usaha mikro kecil dan menengah.pptx
PPT legalitas usaha mikro kecil dan menengah.pptxPPT legalitas usaha mikro kecil dan menengah.pptx
PPT legalitas usaha mikro kecil dan menengah.pptx
 
Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor.PDF
Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor.PDFJasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor.PDF
Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor.PDF
 
PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptxPERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
 
studi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).ppt
studi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).pptstudi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).ppt
studi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).ppt
 
AUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptx
AUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptxAUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptx
AUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptx
 
Grass Block Untuk Carport Pengiriman ke Klojen
Grass Block Untuk Carport Pengiriman ke KlojenGrass Block Untuk Carport Pengiriman ke Klojen
Grass Block Untuk Carport Pengiriman ke Klojen
 
Presentation BMB Rev 21 Februari 2020.pdf
Presentation BMB Rev 21 Februari 2020.pdfPresentation BMB Rev 21 Februari 2020.pdf
Presentation BMB Rev 21 Februari 2020.pdf
 
Analisis Pasar Oligopoli dala pelajaran ekonomi.pdf
Analisis Pasar Oligopoli dala pelajaran ekonomi.pdfAnalisis Pasar Oligopoli dala pelajaran ekonomi.pdf
Analisis Pasar Oligopoli dala pelajaran ekonomi.pdf
 
BAB 8 Teori Akuntansi dan Konsekuensi Ekonomi.pptx
BAB 8 Teori Akuntansi dan Konsekuensi Ekonomi.pptxBAB 8 Teori Akuntansi dan Konsekuensi Ekonomi.pptx
BAB 8 Teori Akuntansi dan Konsekuensi Ekonomi.pptx
 
Strategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaan
Strategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaanStrategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaan
Strategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaan
 
10. Bab tentang Anuitas - Matematika ekonomi.pptx
10. Bab tentang Anuitas - Matematika ekonomi.pptx10. Bab tentang Anuitas - Matematika ekonomi.pptx
10. Bab tentang Anuitas - Matematika ekonomi.pptx
 
17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt
17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt
17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt
 

Sk kepala desa perangkat desa baru di tahun 2021 (sfile.mobi)

  • 1. KEPUTUSAN KEPALA DESA……. Nomor :……… TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA……… KEPALA DESA…….. Menimbang : 1. Bahwa terdapat kekosongan Jabatan Perangkat Desa, pada Pemerintah Desa…… 2. Bahwa untuk keberjlanjutan serta kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Desa …….dan Pelayanan kepada Masayrakat Desa……., maka perlu diangkat Perangkat Desa untuk mengisi kekosongan sebagaimana yang disampaikan pada huruf “a” diatas 3. Bahwa telah selesainya Penjaringan Perangkat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, serta telah didapatkanya Rekomendasi Camat ….. tentang Pengangkatan Perangkat Desa……., maka dengan mempertimbangkan sebagaimana huruf “a” dan “b” , maka dirasa perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa…… Tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Pada Pemerintahan Desa……. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Undang – undang 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292) ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123); 4. Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. M E M U T U S K A N Memperhatikan : Rekkomendasi Tertulis Camat …… Nomor :………., Perihal ………, Tanggal……. Menetapkan : KESATU : Menetapkan mengangkat Sdr/i. AAAAAAAAAA Sebagai Perangkat Desa, Pada Pemerintahan Desa…….. KEDUA : Perangkat Desa yang diangkat namanya pada DIKTUM KESATU, melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku KETIGA : Perangkat Desa yang diangkat namanya pada DIKTUM KESATU, melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dijelaskan pada DIKTUM KEDUA sampai umur 60 Tahun KEEMPAT : Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Keputusan ini dapat diberhentikan walaupun belum berumur 60 Tahun, dengan mekanisme yang diatur oleh Peraturan Perundang – undangan yang berlaku KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan di kemudian hari terdapat kekeliruan , maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya Ditetapkan di : Desa….. Pada Tanggal : ………….,20.. KEPALA DESA…… ………………….
  • 2. KEPUTUSAN KEPALA DESA............ Nomor :........... T E N T A N G JABATAN PERANGKAT DESA ............. KEPALA DESA…… Menimbang : a. Bahwa Perangkat Desa yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam Formasi Jabatan di lingkup Pemerintah Desa ……… b. Bahwa sehubungan dengan poin ‘a’ tersebut diatas, maka perlu ditetapkannya Keputusan Kepala Desa Tentang Jabatan Perangkat Desa …….. . Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 5. PeraturanPemerintahNomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (LembaranNegara Repulik Indonesia Tahun2005 Nomor 1357Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor 47Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 7. Peraturan PemerintahNomor 60 Tahun 2014 tentangDana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  • 3. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenagan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); MEMUTUSKAN : Pertama : Perangkat Desa yang namanya tercantum di LampiranKeputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan untuk menduduki Jabatan Baru dalam Pemerintahan Desa …….. Kedua Ketiga Keempat : : : Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila terdapat Keputusan yang menetapkan hal yang sama sebelumKeputusan ini diterbitkan,maka dinyatakan tidak berlaku Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Penerbitan Keputusan ini , maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya, sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku Ditetapkan di : Desa ……. Pada Tanggal : ……………. KEPALA DESA ………… …………………. Tembusan disampaikan kepada Yth : 1) Camat ……… di ……… 2) Ketua BPD Desa …….. di Desa ……. 3) Seluruh Ketua RT dan RW di Desa …….. 4) Masing – masing Yang Bersangkuan
  • 4. LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA ........ NOMOR : TANGGAL : ........... DAFTAR NAMA PERANGKAT DESA .............. YANG MENDUDUKI JABATAN No. Nama Pengangkatan Dalam Jabatan Keterangan 01 Sekretaris Desa……. 02 Kaur…… 03 Kasi…… 04 Dst…… KEPALA DESA ….. ………….