Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan No 11 Tahun 2015 tentang Plh. Sekretaris DesaPemdes Wlahar Wetan
Penetapan Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor.
Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan No 11 Tahun 2015 tentang Plh. Sekretaris DesaPemdes Wlahar Wetan
Penetapan Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor.
Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor.PDFRajaclean
Jasa Cuci Sofa Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor, Laundry Sofa Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Jakarta Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Kulit Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Panggilan Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Di Rumah Bogor Barat Bogor, Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Fabric Bogor Barat Bogor, Laundry Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor,
Jasa cuci sofa kini semakin diminati karena kepraktisannya. Dengan menggunakan jasa ini, Anda tidak perlu repot mencuci sofa sendiri. Profesional dalam bidang ini dilengkapi dengan peralatan modern yang mampu membersihkan sofa hingga ke serat terdalam, menghilangkan kotoran dan bakteri yang tidak terlihat.
ORDER https://wa.me/6282186148884 , Pelita Mas adalah perusahaan yang bergerak di bidang Industri Beton dan Paving Block. Paving Untuk Taman, Pelita Mas Paving Block, Pengunci Paving, Pengunci Paving Block, Pinggiran Paving.
Temukan keindahan luar biasa dalam taman paving kami yang eksklusif. Dengan desain yang elegan dan tahan lama, taman paving kami menciptakan ruang luar yang memikat. Pilihlah kualitas terbaik untuk keindahan yang abadi. Jual taman paving, wujudkan taman impian Anda hari ini!
Kami melayani pengiriman ke area Kota Malang dan Kota Batu. Kami Juga melayani Berbagai Macam Pemesanan Genteng Beton dan Paving Block dalam jumlah Besar untuk keperluan Perumahan, Perkantoran, Villa, Gedung, Pembangunan Kampus, Masjid, dan lainnya.
Produk yang kami produksi terdiri dari :
1. Genteng Beton Multiline
2. Genteng Beton Urat Batu
3. Genteng Beton Royal
4. Genteng Beton Vertical
5. Wuwung Genteng
6. Paving ukuran 20x20, 10,5x21, Diagonal
7. Kanstin dan Topi Uskup
8. Pagar Panel
9. Paving Corso 50x50
10. Paving Grass Block Lubang
Untuk informasi lebih lanjut serta pemesanan, hubungi :
Pabrik Genteng Beton dan Paving Pelita Mas
Jl Raya Tlogowaru No 41, Tajinan, Kedungkandang, Malang
Hub kami via whatsapp
https://wa.me/6282186148884
Hub kami via whatsapp
https://wa.me/6282186148884
Lokasi Pabrik kami
https://maps.app.goo.gl/bmDrQ87yF6gQvHnf8
Sk kepala desa perangkat desa baru di tahun 2021 (sfile.mobi)
1. KEPUTUSAN KEPALA DESA…….
Nomor :………
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA………
KEPALA DESA……..
Menimbang : 1. Bahwa terdapat kekosongan Jabatan Perangkat Desa, pada Pemerintah
Desa……
2. Bahwa untuk keberjlanjutan serta kelancaran Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa …….dan Pelayanan kepada Masayrakat Desa…….,
maka perlu diangkat Perangkat Desa untuk mengisi kekosongan
sebagaimana yang disampaikan pada huruf “a” diatas
3. Bahwa telah selesainya Penjaringan Perangkat Desa yang dilakukan oleh
Pemerintah Desa, serta telah didapatkanya Rekomendasi Camat …..
tentang Pengangkatan Perangkat Desa……., maka dengan
mempertimbangkan sebagaimana huruf “a” dan “b” , maka dirasa perlu
ditetapkan Keputusan Kepala Desa…… Tentang Pengangkatan Perangkat
Desa, Pada Pemerintahan Desa…….
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang – undang 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
4. Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah
dirubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017,
Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun
2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
M E M U T U S K A N
Memperhatikan : Rekkomendasi Tertulis Camat …… Nomor :………., Perihal ………,
Tanggal…….
Menetapkan :
KESATU : Menetapkan mengangkat Sdr/i. AAAAAAAAAA Sebagai Perangkat Desa, Pada
Pemerintahan Desa……..
KEDUA : Perangkat Desa yang diangkat namanya pada DIKTUM KESATU,
melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang –
undangan yang berlaku
KETIGA : Perangkat Desa yang diangkat namanya pada DIKTUM KESATU,
melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dijelaskan pada DIKTUM
KEDUA sampai umur 60 Tahun
KEEMPAT : Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Keputusan ini dapat
diberhentikan walaupun belum berumur 60 Tahun, dengan mekanisme yang
diatur oleh Peraturan Perundang – undangan yang berlaku
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan di kemudian hari
terdapat kekeliruan , maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya
Ditetapkan di : Desa…..
Pada Tanggal : ………….,20..
KEPALA DESA……
………………….
2. KEPUTUSAN
KEPALA DESA............
Nomor :...........
T E N T A N G
JABATAN PERANGKAT DESA .............
KEPALA DESA……
Menimbang : a. Bahwa Perangkat Desa yang namanya tersebut dalam keputusan ini,
memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam Formasi
Jabatan di lingkup Pemerintah Desa ………
b. Bahwa sehubungan dengan poin ‘a’ tersebut diatas, maka perlu
ditetapkannya Keputusan Kepala Desa Tentang Jabatan Perangkat
Desa …….. .
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 268, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);
5. PeraturanPemerintahNomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(LembaranNegara Repulik Indonesia Tahun2005 Nomor 1357Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor 47Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan PemerintahNomor 60 Tahun 2014 tentangDana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
3. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenagan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1037);
MEMUTUSKAN :
Pertama : Perangkat Desa yang namanya tercantum di LampiranKeputusan ini yang
merupakan bagian tidak terpisahkan untuk menduduki Jabatan Baru
dalam Pemerintahan Desa ……..
Kedua
Ketiga
Keempat
:
:
:
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan Peraturan
Perundang – undangan yang berlaku
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila terdapat Keputusan
yang menetapkan hal yang sama sebelumKeputusan ini diterbitkan,maka
dinyatakan tidak berlaku
Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Penerbitan
Keputusan ini , maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya, sesuai
dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku
Ditetapkan di : Desa …….
Pada Tanggal : …………….
KEPALA DESA …………
………………….
Tembusan disampaikan kepada Yth :
1) Camat ……… di ………
2) Ketua BPD Desa …….. di Desa …….
3) Seluruh Ketua RT dan RW di Desa ……..
4) Masing – masing Yang Bersangkuan
4. LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA ........
NOMOR :
TANGGAL : ...........
DAFTAR NAMA
PERANGKAT DESA ..............
YANG MENDUDUKI JABATAN
No. Nama
Pengangkatan Dalam
Jabatan
Keterangan
01 Sekretaris Desa…….
02 Kaur……
03 Kasi……
04 Dst……
KEPALA DESA …..
………….