Ringkasan dokumen tersebut adalah mengenai dukungan DPR RI terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dokumen ini menjelaskan bahwa anggaran pembangunan infrastruktur dari tahun ke tahun mengalami peningkatan signifikan yang merupakan bentuk dukungan DPR RI. Dokumen ini juga membahas pentingnya peningkatan kualitas infrastruktur untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian Indonesia.
Evaluasi Kinerja dan Arahan Program Infrastruktur Permukimaninfosanitasi
Evaluasi kinerja dan arahan program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman. Presentasi Direktur Jenderal Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum pada saat Konsultasi Regional 2013.
Evaluasi RJPMN dan Renstra -PU-an, dan Arahan Program ke-PU-an Tahun 2014infosanitasi
Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) / Rencana Strategik (Renstra) dan Arahan Penajaman Program Penyelenggaraan ke-PU-an Tahun 2014. Presentasi Sekretaris Jenderal pada Acara Konsultasi Regional Kementrian Pekerjaan Umum 2013.
Mekanisme Sinkronisasi Program Pembangunan Infrastruktur berbasis Penataan Ru...infosanitasi
Mekanisme Sinkronisasi Program Pembangunan Infrastruktur berbasis Penataan Ruang. Presentasi Direktur Bina Program dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Penataan Ruang dalam rangka Konsultasi Regional Kementrian Pekerjaan Umum 2013.
Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Indonesia. Peluang dan Tan...Oswar Mungkasa
Disampaikan oleh Nugroho Tri Utomo (Direktorat Permukiman dan Perumahan Bappenas) pada Pelatihan Fasilitator Pembangunan AMPL di Surabaya 21-25 Juni 2010
Evaluasi Kinerja dan Arahan Program Infrastruktur Permukimaninfosanitasi
Evaluasi kinerja dan arahan program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman. Presentasi Direktur Jenderal Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum pada saat Konsultasi Regional 2013.
Evaluasi RJPMN dan Renstra -PU-an, dan Arahan Program ke-PU-an Tahun 2014infosanitasi
Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) / Rencana Strategik (Renstra) dan Arahan Penajaman Program Penyelenggaraan ke-PU-an Tahun 2014. Presentasi Sekretaris Jenderal pada Acara Konsultasi Regional Kementrian Pekerjaan Umum 2013.
Mekanisme Sinkronisasi Program Pembangunan Infrastruktur berbasis Penataan Ru...infosanitasi
Mekanisme Sinkronisasi Program Pembangunan Infrastruktur berbasis Penataan Ruang. Presentasi Direktur Bina Program dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Penataan Ruang dalam rangka Konsultasi Regional Kementrian Pekerjaan Umum 2013.
Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Indonesia. Peluang dan Tan...Oswar Mungkasa
Disampaikan oleh Nugroho Tri Utomo (Direktorat Permukiman dan Perumahan Bappenas) pada Pelatihan Fasilitator Pembangunan AMPL di Surabaya 21-25 Juni 2010
Pemahaman Fungsi Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Pemb...infosanitasi
Pemahaman Fungsi Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Pembangunan Infrastruktur. Presentasi Direktur Jenderal Penataan Ruang dalam rangka Konsultasi Regional Kementrian Pekerjaan Umum 2013.
Dukungan Kementrian Pekerjaan Umum terhadap Program Prioritas Nasionalinfosanitasi
Dukungan Kementrian Pekerjaan Umum terhadap Program Prioritas Nasional. Presentasi Wakil Menteri PU dalam rangka Konsultasi Regional Kementrian PU 2013.
Kebijakan, Program dan Capaian Pembangunan Infrastruktur Jalaninfosanitasi
Penyelenggaraan Infrastruktur ke-PU-an yang efektif dan efisien guna memantapkan perekonomian nasional untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Presentasi Direktur Jenderal Bina Marga, Kementrian Pekerjaan Umum pada saat Konsultasi Regional 2013.
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam penyelenggaraan ...infosanitasi
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui manajemen resiko (Inmen PU No. 012/IN/M/2011) mendorong terwujudnya penyelenggaraan infrastruktur ke-PU-an yang efisien dan efektif tahun 2013. Presentasi Inspektorat Jenderal (Itjen) dalam rangka Konsultasi Regional Kementrian Pekerjaan Umum 2013.
Manual B Penyusunan Buku Putih Sanitasi KotaJoy Irman
Manual B berisi petunjuk penyusunan Buku Putih Sanitasi yang terdiri dari penilaian dan pemetaan sanitasi kota. Dokumen ini menjadi basis bagi penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK).
Aspek Teknis dan Operasional dalam Pengelolaan Sampah.Dasar-dasar Sistem Pengelolaan Sampah. Pokok bahasan : sumber sampah, timbulan sampah, komposisi sampah, sistem pengelolaan sampah, dll.
Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Strategi Sanitasi Kabupa...Joy Irman
Modul Pelatihan Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terdiri atas beberapa Sub-Modul, yaitu Pengantar Perencanaan, Proses Perencanaan, Pengumpulan Data, Studi EHRA (Environment Health Risk Assessment), Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS), Tata Cara Survei, Perumusan Kebijakan dan Strategi Sanitasi, Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), Perencanaan SPAL-Terpusat (SPAL-T), Tahapan Pelaksanaan, dan Konsultasi Publik & Legalisasi Rencana.
Pemahaman Fungsi Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Pemb...infosanitasi
Pemahaman Fungsi Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Pembangunan Infrastruktur. Presentasi Direktur Jenderal Penataan Ruang dalam rangka Konsultasi Regional Kementrian Pekerjaan Umum 2013.
Dukungan Kementrian Pekerjaan Umum terhadap Program Prioritas Nasionalinfosanitasi
Dukungan Kementrian Pekerjaan Umum terhadap Program Prioritas Nasional. Presentasi Wakil Menteri PU dalam rangka Konsultasi Regional Kementrian PU 2013.
Kebijakan, Program dan Capaian Pembangunan Infrastruktur Jalaninfosanitasi
Penyelenggaraan Infrastruktur ke-PU-an yang efektif dan efisien guna memantapkan perekonomian nasional untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Presentasi Direktur Jenderal Bina Marga, Kementrian Pekerjaan Umum pada saat Konsultasi Regional 2013.
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam penyelenggaraan ...infosanitasi
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui manajemen resiko (Inmen PU No. 012/IN/M/2011) mendorong terwujudnya penyelenggaraan infrastruktur ke-PU-an yang efisien dan efektif tahun 2013. Presentasi Inspektorat Jenderal (Itjen) dalam rangka Konsultasi Regional Kementrian Pekerjaan Umum 2013.
Manual B Penyusunan Buku Putih Sanitasi KotaJoy Irman
Manual B berisi petunjuk penyusunan Buku Putih Sanitasi yang terdiri dari penilaian dan pemetaan sanitasi kota. Dokumen ini menjadi basis bagi penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK).
Aspek Teknis dan Operasional dalam Pengelolaan Sampah.Dasar-dasar Sistem Pengelolaan Sampah. Pokok bahasan : sumber sampah, timbulan sampah, komposisi sampah, sistem pengelolaan sampah, dll.
Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Strategi Sanitasi Kabupa...Joy Irman
Modul Pelatihan Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terdiri atas beberapa Sub-Modul, yaitu Pengantar Perencanaan, Proses Perencanaan, Pengumpulan Data, Studi EHRA (Environment Health Risk Assessment), Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS), Tata Cara Survei, Perumusan Kebijakan dan Strategi Sanitasi, Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), Perencanaan SPAL-Terpusat (SPAL-T), Tahapan Pelaksanaan, dan Konsultasi Publik & Legalisasi Rencana.
Daya saing konstruksi nasional, dipaparkan dalam Forum Konsultasi Peningkatan Daya Saing Sektor Konstruksi Nasional Provinsi KALIMANTAN TENGA, Palangkaraya 5 Juni 2014
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
dan Menjamin Pemerataan, Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan
Berdaya Saing, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan., Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan
Bencana, dan Perubahan Iklim., Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi
Pelayanan Publik.
Company Profile PT Sarana Multi Infrastruktur Indonesia dalam Bahasa Indonesia. PT Sarana Multi Infrastruktur atau PTSMI adalah perusahaan BUMN di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui program kerjasama antara pemerintah dan swasta. PTSMI berperan sebagai katalis dalam hal pembiayaan proyek infrastruktur. Selain itu, PTSMI juga menyediakan konsultasi dan perencanaan bagi perusahaan yang membutuhkan.
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019infosanitasi
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019, Direktur Perkotaan, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Kementrian Dalam Negeri
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasiinfosanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi sebagai dokumen pusat dalam rangka penyusunan RPI2JM ( Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah), Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019infosanitasi
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015 2019. Air Limbah dan Persampahan, Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...infosanitasi
Platform Pembangunan Sanitasi 2015-2019 Strategi, Kebijakan, Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan Persampahan). Selain pembangunan fisik infrastruktur sanitasi, juga aspek non-fisik seperti kelembagaan, pengaturan, PHBS, dll.
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015infosanitasi
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 648-565/Kep/Bangda/2014 tentang Penetapan Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2015.
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Dukungan DPR RI dalam Pembangunan Infrastruktur.
1. “DUKUNGAN DPR RI
DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR”
PADA RAPAT KONSULTASI REGIONAL (KONREG)
BIDANG PEKERJAAN UMUM TAHUN 2013
dengan tema:
“MELALUI PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR KE-PU-AN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN,
KITA MANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL UNTUK
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN”
oleh:
Ir. Mulyadi
(Pimpinan Komisi V DPR RI)
JAKARTA, 26 PEBRUARI 2013
1
2. tema RKP 2014:
“Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi
Peningkatan Kesejahteraan yang Berkeadilan.”
Peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan itu meliputi
pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, dan
penciptaan kesempatan kerja yang berkualitas
dimensi perekonomian nasional
KESEIMBANGAN INTERNAL: KESEIMBANGAN EKSTERNAL:
penguatan ekonomi domestik ekspor-impor & capital flow
(pasar dalam negeri yang besar (investasi).
dan daya beli masyarakat yang
terus meningkat) 2
3. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat
meningkat diatas 6,5%
infrastruktur
kurang memadai
investasi infrastruktur
dinaikkan, sekurang-
kurangnya 5,0% dari PDB merosotnya daya
(Pemerintah & Swasta) saing dan daya
tarik investasi
3
4. Peningkatan Anggaran pembangunan infrastruktur
dari tahun 2010 hingga 2013,
mengalami peningkatan secara signifikan
adalah merupakan bentuk dukungan dari DPR RI:
TAHUN
URAIAN
2010 2011 2012 2013
Anggaran Infrastruktur APBN (triliun) 80,3 141 161 201
PDB (triliun) 6,422 7,427 8,241 ?
Prosentasi Anggaran infrastruktur
terhadap PDB
1,25% 1,89% 1,95%
Sumber : Kemenkeu dan BPS
4
5. Penyelenggaraan Infrastruktur ke-PU-an yang
Efektif dan Efisien
KONREG
PU
TAHUN
2013 ?
“Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi
Peningkatan Kesejahteraan yang Berkeadilan”
5
6. The Global Competitiveness 2012-2013
kualitas infrastruktur sebagai faktor
penghalang dari peningkatan lebih 142 negara
lanjut peringkat daya saing Indonesia
Filipina
Daya saing infrastruktur Indonesia
2012-2013 :peringkat 98;
2012-2013 : peringkat 92, 2011-2012:, peringkat 113
2011-2012: peringkat 82
Vietnam
2012-2013: peringkat 119
2011-2012: peringkat 123
6
7. Logistics Performance Index (LPI) WORLD BANK
[Kepabeanan, infrastruktur, pengiriman internasional melalui angkutan (international shipment),
kompetensi logistik, tracking and tracing (penelusuran dan pelacakan barang) dan ketepatan waktu]
Singapore (peringkat 1);
China (peringkat 26);
Peringkat Indonesia membaik,
Malaysia (peringkat 29);
Kontribusi Kenaikan Peringkat
Thailand (peringkat 38);
disumbangkan oleh semua sektor,
Vietnam (peringkat 53)
kecuali Sektor Infrastruktur
sektor terendah 2012 : peringkat 59
(Parameter—skala 0-5)
2010: peringkat 75
Sektor infrastruktur:
2010 2,54 Laos (peringkat 109)
2012 2,54
Kamboja (peringkat 101)
Sektor lainnya
meningkat Myanmar (peringkat 129)
7
8. DUKUNGAN POLITIK DPR RI TERHADAP PERCEPATAN DAN
PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR,
KHUSUSNYA BIDANG PU DAN PERMUKIMAN
Komisi V DPR RI senantiasa mendukung pengajuan besaran
anggaran Bidang PU dan Permukiman dari Pemerintah
menekankan
kriteria output dan outcome
dari setiap program/kegiatan
yang diajukan Pemerintah
berdasarkan prioritas dan
isu strategis pembangunan
yang direncanakan.
8
10. ALOKASI ANGGARAN SWAKELOLA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TA 2013
Swakelola (Rp)
NO Eselon I PERJALANAN KEGIATAN
PEGAWAI OPERASIONAL
DINAS JUMLAH DANA JMLH PKT
1 Bina Marga 504,645,638 307,794,374 159,062,794 2,587,361,675 952
2 Sumber Daya Air 494,729,735 361,056,691 167,458,388 3,356,640,635 4,577
3 Cipta Karya 169,073,410 319,007,441 51,479,151 786,160,155 1,418
4 Penataan Ruang 31,404,886 94,620,000 5,229,847 332,545,677 836
5 Sekretariat Jenderal 84,524,365 86,123,535 78,863,551 260,728,440 919
6 BP Konstruksi 28,281,432 80,222,500 22,436,256 154,807,031 460
7 Balitbang 69,818,866 72,763,453 29,690,246 130,084,639 701
8 Inspektorat Jenderal 13,000,000 58,538,816 5,969,900 42,249,105 10
TOTAL 1,395,478,332 1,380,126,810 520,190,133 7,650,577,357 9,873
10
11. ALOKASI ANGGARAN KONTRAKTUAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TA 2013
KONTRAKTUAL
Barang/ Peralatan/ Mesin
NO Eselon I Konstruksi (Rp) Konsultansi (Rp) TOTAL
(Rp)
JUMLAH JUMLAH
JUMLAH DANA JMLH PKT JMLH PKT JMLH PKT JUMLAH DANA JMLH PKT
DANA DANA
1 Bina Marga 32,804,283,891 2,123 560,525,255 107 1,909,857,569 1,242 35,274,666,715 3,472
2 Sumber Daya Air 14,619,977,539 1,952 304,985,455 337 1,262,155,614 1,072 16,187,118,608 3,361
3 Cipta Karya 10,048,271,670 3,220 308,647,716 177 1,582,719,337 14,143 11,939,638,723 17,540
4 Penataan Ruang 76,770,000 89 6,297,154 14 254,455,517 254 337,522,671 357
5 Sekretariat Jenderal 72,479,717 35 37,529,043 150,843,281 161
40,834,521 71 55
6 BP Konstruksi 11,531,380 7 12,731,121 13 24,416,400 31 48,678,901 51
7 Balitbang 66,617,279 23 81,429,314 61 8,906,390 20 156,952,983 104
8 Inspektorat Jenderal 0 6,475,179 2 0 6,475,179 2
TOTAL 57,699,931,476 7,449 1,321,925,715 782 5,080,039,870 16,817 64,101,897,061 25,048
11
12. ALOKASI ANGGARAN BANSOS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TA 2013
NO Bansos
Eselon I
RPM PHLN JUMLAH DANA JUMLAH PKT
1 Bina Marga 0
2 Sumber Daya Air 0
3 Cipta Karya 2,528,602,017 1,424,815,000 3,953,417,017 19,755
4 Penataan Ruang 0
5 Sekretariat Jenderal 0
6 BP Konstruksi 0
7 Balitbang 0
8 Inspektorat Jenderal 0
TOTAL 2,528,602,017 1,424,815,000 3,953,417,017 19,755
12
13. TOTAL ANGGARAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TA 2013
NO Eselon I TOTAL ANGGARAN
1 Bina Marga 38,833,531,196
2 Sumber Daya Air 19,542,908,096
3 Cipta Karya 17,218,775,898
4 Penataan Ruang 801,749,900
5 Sekretariat Jenderal 661,083,172
6 BP Konstruksi 334,426,120
7 Balitbang 459,310,187
8 Inspektorat Jenderal 126,233,000
TOTAL 77,978,017,569
13
14. Sinergi Pemerintah dan DPR RI
Raker, RDP dan
Kunjungan Kerja DPR ke daerah
DPR menjalankan fungsi sebagai legislator,
pengawasan dan penganggaran.
Penguatan sinergi diharapkan dapat mengidentifikasi
isu/permasalahan yang dihadapi dalam rangka
pembangunan nasional.
14
15. MEKANISME PENJARINGAN ASPIRASI LEGISLATIF
ANGGOTA DPR RI
(REPRESENTASI RAKYAT)
Kunjungan Kerja Perorangan
Kunjungan Kerja Komisi
Kunjungan Kerja Spesifik
Penyampaian Melalui Rumah Aspirasi
Penyampaian Aspirasi Rakyat ke DPR RI
15
16. SINERGI PENYUSUNAN PROGRAM
PENJARINGAN PENJARINGAN
ASPIRASI EKSEKUTIF ASPIRASI LEGISLATIF
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR/ PARAMETER PRIORITAS
MANFAAT SEBESAR-BESARNYA
KESEJAHTERAAN RAKYAT 16