Kick off meeting kajian evaluasi implementasi pembangunan dan keberlanjutan penyelenggaraan infrastruktur PUPR membahas kerangka konseptual dan kerja evaluasi, serta tindak lanjut hasil evaluasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan infrastruktur."
Dokumen tersebut merangkum rencana reformasi birokrasi Polri antara tahun 2010 hingga 2025 untuk mencapai visi menjadi lembaga yang modern, profesional dan bermoral. Rencana tersebut mencakup program-program prioritas untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, transparansi, dan kualitas pelayanan dalam waktu cepat melalui inisiatif "Quick Wins".
POKOK PENJELASAN MODEL ASSESMEN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH ...Mus kamal
Dokumen tersebut membahas tentang model penilaian kebutuhan pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu penataan organisasi daerah, kepegawaian daerah, pengelolaan keuangan daerah, peran DPRD, pelayanan publik, dan pembinaan/pengawasan daerah yang belum berjalan efektif.
Kebijakan infrastruktur meningkatkan kualitas lingkungan (KL)Imm Ida
Laporan ini merangkum hasil kajian penyelenggaraan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan. Kajian ini bertujuan menyelaraskan pembangunan infrastruktur dengan kebijakan lingkungan melalui tinjauan regulasi, identifikasi dampak pembangunan, analisis masalah, dan rekomendasi strategi. Hasilnya diharapkan dapat meningkatkan kontribusi infrastruktur terhadap lingkungan s
Dokumen tersebut merangkum rencana reformasi birokrasi Polri antara tahun 2010 hingga 2025 untuk mencapai visi menjadi lembaga yang modern, profesional dan bermoral. Rencana tersebut mencakup program-program prioritas untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, transparansi, dan kualitas pelayanan dalam waktu cepat melalui inisiatif "Quick Wins".
POKOK PENJELASAN MODEL ASSESMEN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH ...Mus kamal
Dokumen tersebut membahas tentang model penilaian kebutuhan pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu penataan organisasi daerah, kepegawaian daerah, pengelolaan keuangan daerah, peran DPRD, pelayanan publik, dan pembinaan/pengawasan daerah yang belum berjalan efektif.
Kebijakan infrastruktur meningkatkan kualitas lingkungan (KL)Imm Ida
Laporan ini merangkum hasil kajian penyelenggaraan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan. Kajian ini bertujuan menyelaraskan pembangunan infrastruktur dengan kebijakan lingkungan melalui tinjauan regulasi, identifikasi dampak pembangunan, analisis masalah, dan rekomendasi strategi. Hasilnya diharapkan dapat meningkatkan kontribusi infrastruktur terhadap lingkungan s
Dokumen ini membahas rencana masterplan infrastruktur Kota Banjarbaru sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. Dokumen ini meninjau perencanaan infrastruktur yang ada, kebutuhan infrastruktur di Kota Banjarbaru berdasarkan proyeksi penduduk, serta tipe infrastruktur apa saja yang dibutuhkan seperti jalan, transportasi, dan fasilitas penunjang lainnya untuk mendukung peran Banjarbaru sebagai ibukota provinsi.
Potensi pembiayaan sanitasi dir bina programinfosanitasi
Dokumen tersebut membahas alternatif pendanaan untuk sektor pengembangan penyehatan lingkungan permukiman. Secara garis besar dibahas mengenai target, permasalahan, dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan prasarana dan sarana air limbah, persampahan, dan drainase di tingkat kabupaten/kota dengan mengoptimalkan sumber daya dan pendanaan dari pemerintah pusat, daerah, dan swasta.
Utang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi BangsaBeta Uliansyah
Dokumen tersebut membahas tantangan pembangunan Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah untuk mengatasinya. Tantangan utama adalah kualitas SDM rendah, ketimpangan yang masih tinggi, dan gap infrastruktur yang besar. APBN digunakan sebagai instrumen untuk menciptakan pertumbuhan, kesejahteraan, dan pemerataan melalui pendapatan, belanja, dan pembiayaan utang.
Dokumen tersebut membahas latar belakang keselamatan konstruksi di Indonesia, termasuk peraturan dan undang-undang terkait, serta statistik kecelakaan konstruksi. Dokumen ini juga menjelaskan pentingnya penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi."
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1) Pemerintah akan fokus pada pembangunan infrastruktur dan SDM untuk mendukung transformasi ekonomi selama 2020-2024, dengan prioritas pembangunan sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman.
2) Program-program utama meliputi pembangunan 60 bendungan, 500.000 ha irigasi, 2.500 km jalan tol, 3.000 km jalan, dan penyediaan air minum serta sanitasi
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi melalui:
1. Harmonisasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
2. Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi oleh pemerintah daerah
3. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi oleh pemerintah daerah
Laporan ini berisi ringkasan lokasi pekerjaan perencanaan teknik preservasi jalan dan jembatan di Wilayah IV Jawa Timur untuk Paket PR 03/2022. Laporan ini menjelaskan lokasi pekerjaan meliputi ruas-ruas jalan nasional dan jembatan yang akan direncanakan dengan lingkup pekerjaan seperti pelebaran jalan, rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, pemeliharaan preventif jalan, dan rehabilitasi jembatan.
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 mengatur tentang penguatan penerapan prinsip konstruksi berkelanjutan dan standar K4, pengaturan terkait kegagalan bangunan dan penilai ahli, serta pembentukan komite keselamatan konstruksi.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan mutu pada proyek konstruksi bangunan gedung. Terdapat beberapa poin penting yaitu: (1) pengawasan mutu material dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, (2) acuan standar nasional Indonesia untuk desain, spesifikasi material dan pelaksanaan, (3) ruang lingkup pengawasan mutu meliputi material dan pelaksanaan elemen konstruksi.
Dokumen ini membahas rencana masterplan infrastruktur Kota Banjarbaru sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. Dokumen ini meninjau perencanaan infrastruktur yang ada, kebutuhan infrastruktur di Kota Banjarbaru berdasarkan proyeksi penduduk, serta tipe infrastruktur apa saja yang dibutuhkan seperti jalan, transportasi, dan fasilitas penunjang lainnya untuk mendukung peran Banjarbaru sebagai ibukota provinsi.
Potensi pembiayaan sanitasi dir bina programinfosanitasi
Dokumen tersebut membahas alternatif pendanaan untuk sektor pengembangan penyehatan lingkungan permukiman. Secara garis besar dibahas mengenai target, permasalahan, dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan prasarana dan sarana air limbah, persampahan, dan drainase di tingkat kabupaten/kota dengan mengoptimalkan sumber daya dan pendanaan dari pemerintah pusat, daerah, dan swasta.
Utang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi BangsaBeta Uliansyah
Dokumen tersebut membahas tantangan pembangunan Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah untuk mengatasinya. Tantangan utama adalah kualitas SDM rendah, ketimpangan yang masih tinggi, dan gap infrastruktur yang besar. APBN digunakan sebagai instrumen untuk menciptakan pertumbuhan, kesejahteraan, dan pemerataan melalui pendapatan, belanja, dan pembiayaan utang.
Dokumen tersebut membahas latar belakang keselamatan konstruksi di Indonesia, termasuk peraturan dan undang-undang terkait, serta statistik kecelakaan konstruksi. Dokumen ini juga menjelaskan pentingnya penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi."
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1) Pemerintah akan fokus pada pembangunan infrastruktur dan SDM untuk mendukung transformasi ekonomi selama 2020-2024, dengan prioritas pembangunan sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman.
2) Program-program utama meliputi pembangunan 60 bendungan, 500.000 ha irigasi, 2.500 km jalan tol, 3.000 km jalan, dan penyediaan air minum serta sanitasi
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi melalui:
1. Harmonisasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
2. Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi oleh pemerintah daerah
3. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi oleh pemerintah daerah
Laporan ini berisi ringkasan lokasi pekerjaan perencanaan teknik preservasi jalan dan jembatan di Wilayah IV Jawa Timur untuk Paket PR 03/2022. Laporan ini menjelaskan lokasi pekerjaan meliputi ruas-ruas jalan nasional dan jembatan yang akan direncanakan dengan lingkup pekerjaan seperti pelebaran jalan, rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, pemeliharaan preventif jalan, dan rehabilitasi jembatan.
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 mengatur tentang penguatan penerapan prinsip konstruksi berkelanjutan dan standar K4, pengaturan terkait kegagalan bangunan dan penilai ahli, serta pembentukan komite keselamatan konstruksi.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan mutu pada proyek konstruksi bangunan gedung. Terdapat beberapa poin penting yaitu: (1) pengawasan mutu material dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, (2) acuan standar nasional Indonesia untuk desain, spesifikasi material dan pelaksanaan, (3) ruang lingkup pengawasan mutu meliputi material dan pelaksanaan elemen konstruksi.
"Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ay...Muhammad Nur Hadi
Jurnal "Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ayat 26 dan 32 dan Surah Al-Hujurat Ayat 13), Ditulis oleh Muhammmad Nur Hadi, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadist di UIN SUSKA RIAU.
UNIKBET : Link Slot Resmi Pragmatic Play Bisa Deposit Via Bank Bengkulu 24 Ja...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 12 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Bank Bengkulu Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Sigli, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai Bank Bengkulu khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Sigli:
1. Slot Nexus Gates of Olympus™
2. Slot Thor vs Hercules
3. Slot Gates of Gatot Kaca
4. Slot Sugar Rush™
5. Slot Sweet Bonanza Xmas™
6. Slot Mahjong Wins
3. PENGANTAR
PROGRAMDAN
Tabel 5.2.1
Sandingan Skenario Pendanaan Per Satminkal (Skenario 2 b Moderat) dengan Revisi Pendanaan
Per Satminkal Tahun 2010 - 2014 (dalam Triliun Rupiah)
Satminkal/Unit
TAHUN
Total %
2010 2011 2012 2013 2014
Skenario
2b
Revisi
Skenario
2b
Revisi
Skenario
2b
Revisi
Skenario
2b
Revisi
Skenario
2b
Revisi
Skenario
2b
Revisi
Skenario
2b
Revisi
1. Ditjen Sumber
Daya Air
8,921 9,459 9,636 12,648 10,984 13,026 13,291 13,894 17,118 14,473 59,950 63,500 22,30 23,15
2. Ditjen Bina
Marga
21,455 18,316 27,104 29,829 33,867 33,867 34,299 34,299 31,694 31,694 148,419 148,005 55,21 53,95
3. Ditjen Cipta
Karya
7,628 8,364 11,840 13,122 11,304 11,304 9,767 9,767 9,461 9,461 50,000 52,018 18,60 18,96
4. Ditjen
Penataan
Ruang
0,400 0,364 0,450 0,636 0,500 0,495 0,575 0,580 0,620 0,620 2,545 2,695
5. Sekretariat
Jenderal
0,579 0,477 0,645 0,871 0,734 0,843 0,835 0,846 0,942 0,934 3,735 3,971
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN
INFRASTRUKTUR PU 2010 – 2014
Tujuan kajian (1)i adalah mengevaluasi hasil
program pembangunan infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahan rakyat dalam perpektif
keberlanjutan penyelenggaraan infrastruktur
terkait sistem dan proses kerja serta output
yang dihasilkan sesuai dengan prinsip dan ciri
sustainable development.
Tujuan kajian (2) adalah mengevaluasi
implementasi pembangunan infrastruktur
PUPR dalam kerangka penyelenggaraan
secara komprehensif infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan rakyat
hingga saat ini.
4. TIM KERJA
Evaluasi Implementasi
Pembangunan Infrastruktur PUPR
• Dr. Abdul Hakim
• Adi Narotama, ST.,MSc
• Ir. Chandra Buana Putra, MT
Evaluasi Keberlanjutan
Penyelenggaraan Infrastruktur PUPR
• Dr. Tien Aminatun
• Dr. Unggul Priyadi
• Muhammad Arifin, ST.,MT
5. SEBERAPA BERHASIL PROGRAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PU DAN PR?
SEPERTI APA IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN
INFRASTRUKTUR PUPR?
PASKA EVALUASI TERHADAP IMPLEMENTASI
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR 2010 – 2014
ON GOING EVALUATION TERHADAP IMPLEMENTASI
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR 2015 – 2019
8. INDUSTRI TEKNOLOGI
LINKGUNGAN
INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN
RAKYAT
I T
L
LINGKUNGAN
TERBANGUN AKAN
TERBENTUK OLEH
PRODUK
INFRASTRUKTUR
DAN PERUMAHAN
INDUSTRI
KONSTRUKSI
SEBAGAI KEGIATAN
EKONOMI PRODUKSI
MENGHASILKAN
BANGUNAN
INFRASTRUKTUR
DAN PERUMAHAN
TEKNOLOGI
RANCANG BANGUN
& REKAYASA SERTA
KONSTRUKSI,
OPERASI DAN
PEMELIHARAAN,
DEMOLISI
TEKNOLOGI
RAMAH
LINGKUNGAN
9. 9
SKENARIO MAKRO SASARAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR PU RPJM ke-II 2010-2014
Parameter Infrastruktur Unit
Saat Ini
(2008)
RPJM II
(2010-2014)
a. Sumber Daya Air (SDA):
- Luas jaringan irigasi Juta Ha 6,7 6,9 - 7,4
- Luas jaringan irigasi/wilayah % 4 4,2 - 4,3
- Kondisi jaringan irigasi % baik 78 100
b. Bina Marga:
- Jaringan Jalan Km 372.290 410.000
- Panjang Jalan/Penduduk Km/1000 Penduduk 1,7 1,7-2
- Panjang Jalan/Luas Wilayah Km/Km2 0,2038 0,21-0,22
- Kualitas Permukaan Jalan (IRI) m/Km 5,4 5,0
- Kecepatan Perjalanan (V) Km/jam 35,7 36-40
- Biaya Operasi Kendaraan (BOK) Rp/Km 7.425 6.000-7.000
c. Cipta Karya:
- Populasi yang memiliki akses ke air bersih % 77,58 80-85
- Penyediaan Air Minum Kota Meteropolitan l/dt 1,6 2-2,5
- Kualitas air PDAM perkotaan % sesuai standard 95 100 (60% EU Directive)
- Populasi yang memiliki sanitasi baik % 80,4 81-85
- Kualitas sanitasi % sesuai standard NA 60 (60% EU Directive )
- Jaringan layanan persampahan penduduk % sistem pengumpulan kolektif NA 80-85
- Kualitas pengolahan sampah Produksi sampah (kg/kapita) 0,5 – 1 1 – 2
10. 10
Parameter
Infrastruktur
Unit
Saat Ini
(2008)
RPJM II
(2010-2014)
d. Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup :
• Kualitas pelayanan infrastruktur perkotaan
i. Kemacetan - PertS/P tidak seimbang Pert S/P /P seimbang
ii. Kawasan kumuh % Sisa 20 0
iii. Pencemaran - Tinggi Berkurang
iv. Ketersediaan ruang publik dan RTH - Berkurang Bertambah
v. Banjir - Frekuensi tinggi Frekuensi rendah
vi. Ketimpangan pelayanan sos-sek - Ada Tidak ada
• Kualitas pelayanan infrastruktur perdesaan
i. Sarana dan prasarana transportasi
ii. Sarana dan prasarana utilitas - Belum mencapai target
MDG
Mencapai target MDG
iii. Perhatian pemerintah terhadap daerah - Kurang Bertambah dengan
tepatnya penyerapan
DAK di daerah
- Kesenjangan antar dan dalam wilayah - RTR tidak ada di daerah
terpencil, rawan konflik,
dan perbatasan
Penyusunan RTR
menyeluruh
- Kualitas lingkungan hidup - -
SKENARIO MAKRO SASARAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR PU RPJM ke-II 2010-2014
11. Life cycle of
public works &
housing built
asset
development
study
plan
fund
design
build
operate
maintain
Rehab
Demolish
Rebuild
13. AMANAH NEGARA DALAM PEMBANGUNAN JALAN
(UU 38/2004, PP 34/2006)
MEWUJUDKAN SISTEM
JARINGAN JALAN
YANG BERDAYA GUNA
DAN BERHASIL GUNA
UNTUK MENDUKUNG
TERSELENGGARANYA
SISTEM
TRANSPORTASI YANG
TERPADU
KONEKTIFITAS
WILAYAH
INTEGRITAS
WILAYAH
KEPADUAN
WILAYAH
AKSESIBILITAS
WILAYAH
MOBILITAS
BARANG & JASA
PRODUKTIFITAS
MASYARAKAT
It is not wealth to create roads but roads to create wealth (JF
Kennedy)
wealth
14. KERANGKA BERPIKIR
INPUT PROSES OUTPUT OUTCOME DAMPAK
EFISIENSI
EFEKTIFITA
S
COST - EFFECTIVENESS SUSTAINABILITY
TBD
ENVIRONMENT
KPIKPI
KPI
PENGEMBANGAN WILAYAH
(DEVELOPED, DEVELOPING, UNDER DEVELOPED
16. KERANGKA KERJA
STUDI
LITERATUR
STUDI
LAPANGAN
FORMULASI
KEBIJAKAN
• UNDANG-UNDANG
INFRASTRUKTUR
• RENSTRA KEMENPU
2010 - 2014
• LAPORAN KINERJA
KEMENPU 2010 – 2014
• STUDI TERDAHULU
DESK WORKS SURVEY DATA EMPIRIK
• QUALITY OF LIFE
PARAMETERS
• TECHNOLOGY &
INDUSTRY ADOPTED
• ENVIRONMENTAL
PARAMETER
AFFECTED
WILAYAH MAJU
WIAYAH BERKEMBANG
WILAYAH BELUM BERKEMBANG
KEBIJAKAN
“CORRECTIVE ACTIONS”
PLANING &
PROGRAMMING
PENYELENGGARAAN
INFRASTRUKTUR PUPR
FGD & WORKSHOP
17. NILAI INVESTASI DAN PDRB WILAYAH
TAHUN
NILAIINVESTASI
INFRASTRUKTUR
MAJU
SEDANG
BERKEMBANG
KURANG
BERKEMBANG
18. NILAI INVESTASI DAN PDRB WILAYAH
TAHUN
NILAIPDRB
MAJU
SEDANG
BERKEMBANG
KURANG
BERKEMBANG
19. NILAI INVESTASI DAN PDRB WILAYAH
NILAI INVESTASI
INFRASTRUKTUR PUPR
NILAIPDRB
MAJU
SEDANG
BERKEMBANG
KURANG
BERKEMBANG
20. NILAI INVESTASI DAN JUMLAH PENDUDUK
MISKIN DI WILAYAH
NILAI INVESTASI
INFRASTRUKTUR PUPR
JUMLAHPENDUDUK
MISKIN
MAJU
SEDANG
BERKEMBANG
KURANG
BERKEMBANG
21. NILAI INVESTASI INFRASTRUKTUR DAN JUMLAH IPM
DI WILAYAH
NILAI INVESTASI
INFRASTRUKTUR PUPR
INDEXPEMBANGUNAN
MANUSIA
MAJU
SEDANG
BERKEMBANG
KURANG
BERKEMBANG
22. NILAI INVESTASI DAN PDRB WILAYAH
NILAI INVESTASI
BINA MARGA
NILAIPDRB
MAJU
SEDANG
BERKEMBANG
KURANG
BERKEMBANG
23. NILAI INVESTASI DAN PDRB WILAYAH
NILAI INVESTASI
CIPTA KARYA
NILAIPDRB
MAJU
SEDANG
BERKEMBANG
KURANG
BERKEMBANG
24. NILAI INVESTASI DAN PDRB WILAYAH
NILAI INVESTASI
SUMBERDAYA AIR
NILAIPDRB
MAJU
SEDANG
BERKEMBANG
KURANG
BERKEMBANG
25. NILAI INVESTASI DAN KUALITAS HIDUP DI
SUATU WILAYAHNILAIINVESTASI
INFRASTRUKTUR
JUMLAHKEMATIAN/
SAKIT
TAHUN
MAJU
SEDANG
BERKEMBANG
KURANG
BERKEMBANG
26. NILAI INVESTASI DAN KUALITAS HIDUP DI
SUATU WILAYAHNILAIINVESTASI
INFRASTRUKTUR
JUMLAH
KEHALIHARAN
TAHUN
MAJU
SEDANG
BERKEMBANG
KURANG
BERKEMBANG
27. NILAI INVESTASI DAN KUALITAS HIDUP DI
SUATU WILAYAHPANJANGJALAN
JUMLAHKEMATIAN/
SAKIT
TAHUN
MAJU
SEDANG
BERKEMBANG
KURANG
BERKEMBANG
28. NILAI INVESTASI DAN KUALITAS HIDUP DI
SUATU WILAYAHPANJANGJARINGAN
PIPAAIRMINUM
JUMLAH
KEHALIHARAN
TAHUN
MAJU
SEDANG
BERKEMBANG
KURANG
BERKEMBANG
29. NILAI INVESTASI DAN KUALITAS HIDUP DI
SUATU WILAYAHPANJANGPIPA
JARINGANAIRMINUM
JUMLAH
KEHALIHARAN
TAHUN
MAJU
SEDANG
BERKEMBANG
KURANG
BERKEMBANG
30. NILAI INVESTASI DAN KUALITAS HIDUP DI
SUATU WILAYAHPANJANGPIPA
JARINGANAIRLIMBAH
JUMLAH
KEHALIHARAN
TAHUN
MAJU
SEDANG
BERKEMBANG
KURANG
BERKEMBANG
31. NILAI INVESTASI DAN KUALITAS HIDUP DI
SUATU WILAYAHPANJANGSALURAN
AIRLIMBAH
JUMLAHKEMATIAN/
SAKIT
TAHUN
MAJU
SEDANG
BERKEMBANG
KURANG
BERKEMBANG