Dewan sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Dewan sekolah terdiri dari tokoh masyarakat, orang tua siswa, dan pemangku kepentingan lainnya. Fungsi utama dewan sekolah adalah memberikan masukan kebijakan, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional ini mengatur tentang pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah di tingkat kabupaten/kota dan satuan pendidikan untuk mewadahi peranserta masyarakat dalam meningkatkan mutu dan efisiensi pendidikan serta mendorong demokratisasi pendidikan.
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional mengatur tentang pembentukan Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan untuk mewadahi peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, merata, dan efisien melalui fungsi sebagai lembaga pemberi saran, pendukung, dan pengawas.
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional ini menetapkan pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah di tingkat kabupaten/kota dan satuan pendidikan untuk mewadahi peranserta masyarakat dalam meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pendidikan. Dokumen ini mengatur tentang pengertian, tujuan, organisasi, dan mekanisme pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
Contoh format ad art komite sekolah2017Muhammad Toha
Dokumen tersebut merupakan daftar nama pengurus komite sekolah SMPN 3 Kertak Hanyar untuk masa bakti 2017-2019 yang mencakup ketua, sekretaris, bendahara, dan penanggung jawab bidang.
Dokumen tersebut membahas tentang lembaga pendidikan dan peranannya di Indonesia. Jenis-jenis lembaga pendidikan formal yang dibahas meliputi PAUD, pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Peran lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam pendidikan juga dijelaskan.
Teks tersebut merangkum pengertian, tugas, dan fungsi perguruan tinggi menurut beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah. Perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program sarjana, pascasarjana, dan doktoral. Tugas perguruan tinggi meliputi penyelenggaraan pendidikan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Fungsi perg
Dewan sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Dewan sekolah terdiri dari tokoh masyarakat, orang tua siswa, dan pemangku kepentingan lainnya. Fungsi utama dewan sekolah adalah memberikan masukan kebijakan, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional ini mengatur tentang pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah di tingkat kabupaten/kota dan satuan pendidikan untuk mewadahi peranserta masyarakat dalam meningkatkan mutu dan efisiensi pendidikan serta mendorong demokratisasi pendidikan.
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional mengatur tentang pembentukan Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan untuk mewadahi peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, merata, dan efisien melalui fungsi sebagai lembaga pemberi saran, pendukung, dan pengawas.
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional ini menetapkan pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah di tingkat kabupaten/kota dan satuan pendidikan untuk mewadahi peranserta masyarakat dalam meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pendidikan. Dokumen ini mengatur tentang pengertian, tujuan, organisasi, dan mekanisme pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
Contoh format ad art komite sekolah2017Muhammad Toha
Dokumen tersebut merupakan daftar nama pengurus komite sekolah SMPN 3 Kertak Hanyar untuk masa bakti 2017-2019 yang mencakup ketua, sekretaris, bendahara, dan penanggung jawab bidang.
Dokumen tersebut membahas tentang lembaga pendidikan dan peranannya di Indonesia. Jenis-jenis lembaga pendidikan formal yang dibahas meliputi PAUD, pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Peran lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam pendidikan juga dijelaskan.
Teks tersebut merangkum pengertian, tugas, dan fungsi perguruan tinggi menurut beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah. Perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program sarjana, pascasarjana, dan doktoral. Tugas perguruan tinggi meliputi penyelenggaraan pendidikan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Fungsi perg
Rencana pembangunan jangka panjang nasionalMartiaDian
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pendidikan nasional Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dokumen menjelaskan tentang dasar, fungsi, tujuan, paradigma, jenis-jenis pendidikan, standar nasional pendidikan, dan arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional.
Lingkungan pendidikan terdiri dari lingkungan budaya, sosial, dan fisik. Lembaga pendidikan meliputi sekolah, masyarakat, dan keluarga. Lembaga-lembaga tersebut berperan untuk membantu proses pendidikan melalui pengajaran, peningkatan program, dan pengembangan sumber daya.
Dokumen tersebut membahas tentang mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk sekolah dasar yang bertujuan membentuk warga negara yang memahami hak dan kewajibannya sesuai Pancasila dan UUD 1945. Mata pelajaran ini meliputi persatuan bangsa, hukum, hak asasi manusia, konstitusi, demokrasi, dan Pancasila yang diajarkan sesuai tingkat kelas melalui standar kompetensi dan kompetensi dasar.
Dokumen tersebut berisi kisi-kisi dan rangkuman materi pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk siswa SD kelas 6. Materi tersebut meliputi pengertian lembaga-lembaga pemerintahan desa dan daerah, lembaga-lembaga negara, proses perumusan Pancasila, organisasi, demokrasi, dan kerjasama antar negara di Asia Tenggara.
Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) Madrasah Tsanawiyah Negeri 33 Jakarta menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga untuk mengatur struktur organisasi, hak dan kewajiban anggota, perangkat organisasi seperti Musyawarah Perwakilan Kelas dan Majelis Pembimbing, serta ketentuan lainnya seperti keuangan dan lambang organisasi.
Komite sekolah dibentuk berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah untuk memberikan pertimbangan, arahan, dukungan, dan pengawasan pada satuan pendidikan guna meningkatkan mutu pendidikan. Komite sekolah berperan sebagai lembaga mandiri yang mewakili masyarakat untuk mendukung pengelolaan pendidikan di sekolah.
Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMA Negeri 14 Garut mengatur struktur dan ketentuan organisasi melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Dokumen ini menjelaskan tujuan pembentukan OSIS, hak dan kewajiban anggota, struktur organisasi dan tugas pengurus OSIS.
Surat keputusan ini menetapkan susunan pengurus komite sekolah dan panitia pemanfaatan dana block grant SMA Negeri 1 Tolitoli untuk periode 2011-2013. Surat keputusan ini juga memberhentikan pengurus komite sebelumnya dan mengangkat pengurus baru.
Dokumen tersebut memuat standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk kelas 1 sampai kelas 6 SD/MI yang mencakup 8 ruang lingkup pelajaran antara lain persatuan bangsa, norma hukum, hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, Pancasila, serta globalisasi.
Peraturan perundang-undangan merupakan landasan hukum setiap negara dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk pendidikan. Pendidikan nasional di Indonesia didasarkan pada konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan turunannya yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Dokumen tersebut merupakan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMK Yapermas yang mengatur tujuan, struktur organisasi, dan tata kelola OSIS untuk membina siswa agar kreatif dan bertanggung jawab serta mendukung kegiatan belajar mengajar."
Updated ppt tajuk 7 pdpp etika dan perundangan guruHashimah68
Dokumen tersebut membahas mengenai etika dan perundangan untuk guru di Malaysia. Ia menjelaskan Kod Etika Keguruan Malaysia yang memberi panduan bagi guru untuk mematuhi standar profesional yang tinggi. Dokumen tersebut juga membincangkan tanggungjawab guru kepada murid, ibu bapa, masyarakat, dan rekan sejawat. Selain itu, ia menyentuh mengenai hak asasi manusia termasuk hak kanak-kanak, wanita
Dokumen tersebut membahas tentang program kerja kesiswaan SMAN 1 Sagaranten tahun 2009-2010. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, sasaran, dan hasil yang diharapkan dari program pembinaan kesiswaan. Program pembinaan tersebut mencakup program OSIS, ekstrakurikuler, dan unggulan akademik serta non-akademik."
Latihan ulangan kenaikan kelas semester 2 tahun pelajaran 2011-2012 mata pelajaran PLKJ untuk kelas VIII dilaksanakan antara senin-jumat selama 30 menit. Soal terdiri dari 50 pertanyaan pilihan ganda tentang sejarah Jakarta, hukum, keselamatan berkendara, dan pengembangan IPTEK. Siswa diinstruksikan untuk membaca soal dengan teliti dan memilih jawaban yang dianggap paling benar.
Rencana pembangunan jangka panjang nasionalMartiaDian
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pendidikan nasional Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dokumen menjelaskan tentang dasar, fungsi, tujuan, paradigma, jenis-jenis pendidikan, standar nasional pendidikan, dan arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional.
Lingkungan pendidikan terdiri dari lingkungan budaya, sosial, dan fisik. Lembaga pendidikan meliputi sekolah, masyarakat, dan keluarga. Lembaga-lembaga tersebut berperan untuk membantu proses pendidikan melalui pengajaran, peningkatan program, dan pengembangan sumber daya.
Dokumen tersebut membahas tentang mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk sekolah dasar yang bertujuan membentuk warga negara yang memahami hak dan kewajibannya sesuai Pancasila dan UUD 1945. Mata pelajaran ini meliputi persatuan bangsa, hukum, hak asasi manusia, konstitusi, demokrasi, dan Pancasila yang diajarkan sesuai tingkat kelas melalui standar kompetensi dan kompetensi dasar.
Dokumen tersebut berisi kisi-kisi dan rangkuman materi pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk siswa SD kelas 6. Materi tersebut meliputi pengertian lembaga-lembaga pemerintahan desa dan daerah, lembaga-lembaga negara, proses perumusan Pancasila, organisasi, demokrasi, dan kerjasama antar negara di Asia Tenggara.
Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) Madrasah Tsanawiyah Negeri 33 Jakarta menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga untuk mengatur struktur organisasi, hak dan kewajiban anggota, perangkat organisasi seperti Musyawarah Perwakilan Kelas dan Majelis Pembimbing, serta ketentuan lainnya seperti keuangan dan lambang organisasi.
Komite sekolah dibentuk berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah untuk memberikan pertimbangan, arahan, dukungan, dan pengawasan pada satuan pendidikan guna meningkatkan mutu pendidikan. Komite sekolah berperan sebagai lembaga mandiri yang mewakili masyarakat untuk mendukung pengelolaan pendidikan di sekolah.
Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMA Negeri 14 Garut mengatur struktur dan ketentuan organisasi melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Dokumen ini menjelaskan tujuan pembentukan OSIS, hak dan kewajiban anggota, struktur organisasi dan tugas pengurus OSIS.
Surat keputusan ini menetapkan susunan pengurus komite sekolah dan panitia pemanfaatan dana block grant SMA Negeri 1 Tolitoli untuk periode 2011-2013. Surat keputusan ini juga memberhentikan pengurus komite sebelumnya dan mengangkat pengurus baru.
Dokumen tersebut memuat standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk kelas 1 sampai kelas 6 SD/MI yang mencakup 8 ruang lingkup pelajaran antara lain persatuan bangsa, norma hukum, hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, Pancasila, serta globalisasi.
Peraturan perundang-undangan merupakan landasan hukum setiap negara dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk pendidikan. Pendidikan nasional di Indonesia didasarkan pada konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan turunannya yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Dokumen tersebut merupakan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMK Yapermas yang mengatur tujuan, struktur organisasi, dan tata kelola OSIS untuk membina siswa agar kreatif dan bertanggung jawab serta mendukung kegiatan belajar mengajar."
Updated ppt tajuk 7 pdpp etika dan perundangan guruHashimah68
Dokumen tersebut membahas mengenai etika dan perundangan untuk guru di Malaysia. Ia menjelaskan Kod Etika Keguruan Malaysia yang memberi panduan bagi guru untuk mematuhi standar profesional yang tinggi. Dokumen tersebut juga membincangkan tanggungjawab guru kepada murid, ibu bapa, masyarakat, dan rekan sejawat. Selain itu, ia menyentuh mengenai hak asasi manusia termasuk hak kanak-kanak, wanita
Dokumen tersebut membahas tentang program kerja kesiswaan SMAN 1 Sagaranten tahun 2009-2010. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, sasaran, dan hasil yang diharapkan dari program pembinaan kesiswaan. Program pembinaan tersebut mencakup program OSIS, ekstrakurikuler, dan unggulan akademik serta non-akademik."
Latihan ulangan kenaikan kelas semester 2 tahun pelajaran 2011-2012 mata pelajaran PLKJ untuk kelas VIII dilaksanakan antara senin-jumat selama 30 menit. Soal terdiri dari 50 pertanyaan pilihan ganda tentang sejarah Jakarta, hukum, keselamatan berkendara, dan pengembangan IPTEK. Siswa diinstruksikan untuk membaca soal dengan teliti dan memilih jawaban yang dianggap paling benar.
Dokumen tersebut merupakan program kerja Komite Sekolah SMP Negeri 2 Doko, Blitar untuk tahun pelajaran 2012/2013. Program kerja ini bertujuan untuk memperlancar kegiatan sekolah secara umum meliputi kurikulum, ketenagaan, kesiswaan, sarana prasarana, humas dan ketatalaksanaan sekolah. Komite sekolah akan bekerja sama dengan pihak sekolah dan masyarakat dalam membantu pengadaan sarana pras
Presentasi ini dibuat oleh Rahmat Miftah. Guru PLKJ di SMP IHBS sekaligus sebagai LITBANG. Belajar gaya bajak laut, membuat saya bersemangat untuk mengenal ilmu pengetahuan lebih luas melalui sumber belajar yang bernama Internet..
Berikut ringkasan singkat dari dokumen latihan UTS PLKJ kelas 8 dalam 3 kalimat:
Dokumen tersebut berisi 50 soal pilihan ganda mengenai berbagai aspek geografis, sejarah, pemerintahan, fasilitas umum, dan transportasi di DKI Jakarta. Soal-soal tersebut mencakup wilayah, batasan, fasilitas, dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan di Jakarta sebagai ibukota Indonesia.
PLKJ Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)Sulthan Isa
Dokumen tersebut membahas rencana umum tata ruang kota Jakarta yang dirancang pemerintah untuk mengatur pembangunan dan penataan kota seiring pertumbuhan penduduk. Rencana ini mencakup pengaturan penggunaan lahan, sistem transportasi, utilitas, dan ketentuan pembangunan untuk menjaga ketertiban dan kelestarian lingkungan kota.
Dewan pendidikan berperan sebagai badan pendukung, pengontrol, dan pemberi saran dalam pengelolaan pendidikan di tingkat daerah. Dewan pendidikan dibentuk untuk mewadahi partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan secara transparan dan akuntabel.
Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) ini membahas tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia melalui 3 kalimat: Materi pelajaran tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik RI meliputi peran serta masyarakat di sekolah, lingkungan, dan negara serta bentuk-bentuk partisipasi sesuai UU yang berlaku. Kegiatan pembelajaran mencakup pengamatan peta Indonesia, diskusi, dan penyimpulan tentang batas
Dokumen tersebut membahas tentang peran komite sekolah dan dewan pendidikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan strategis. Komite sekolah bertugas mewadahi aspirasi masyarakat sementara dewan pendidikan memberikan masukan kebijakan pendidikan. Keduanya bekerja sama dengan sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Dokumen tersebut membahas tentang inovasi pendidikan di Indonesia, mencakup pengertian inovasi pendidikan, kebijakan pemerintah terkait inovasi pendidikan, tantangan pendidikan di era global, serta peran serta masyarakat dalam pendidikan sesuai Undang-Undang Dasar 1945.
1. Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia mulai dari tahun 1957 hingga 2013 dengan berbagai istilah yang digunakan seperti Kewarganegaraan, Civics, Pendidikan Kewargaan Negara, Pendidikan Moral Pancasila (PMP), dan PPKn.
Program pendampingan pengawas sekolah merupakan wujud kinerja pengawas sekolah di era transformasi pendidikan untuk mengimplementasikan kebijakan merdeka belajar.
Analisis strategis pembangunan pendidikan dalam perencanaan pendidikanadi
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas perencanaan pembangunan pendidikan di Indonesia. Secara garis besar dibahas mengenai konsep dasar pendidikan, landasan hukum perencanaan pembangunan pendidikan, indikator pendidikan dalam MDGs seperti APS dan angka buta huruf, serta permasalahan pendidikan di Indonesia seperti disparitas rasio guru terhadap siswa antar provinsi.
Komite sekolah berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan memberikan masukan, dukungan sumber daya, dan mengawasi pelaksanaan pendidikan. Komite sekolah bertugas mewakili masyarakat dan bekerja sama dengan sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang bermutu.
Pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran PPKn tentang pengelolaan keuangan negara dan kekuasaan kehakiman terdiri dari 3 tahapan yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Tahap inti meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan dengan menggunakan pendekatan saintifik. Peserta didik diberikan tugas untuk mengidentifikasi pertanyaan dan menyajikan hasil analisisnya. Penilaian
Pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tentang Pengelolaan Kekuasaan Negara dan Kekuasaan Kehakiman meliputi tiga hal utama: (1) pemahaman tentang pengelolaan keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan, dan kekuasaan kehakiman berdasarkan UUD 1945, (2) identifikasi tugas lembaga-lembaga tersebut, dan (3) praktik kewarganegaraan sebagai bentuk pengamalan
Pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tentang Pengelolaan Kekuasaan Negara dan Kekuasaan Kehakiman terdiri dari 3 kalimat:
Materi pelajaran meliputi pengelolaan keuangan negara, peran BPK dan kekuasaan kehakiman berdasarkan UUD 1945; siswa belajar melalui diskusi kelompok dan presentasi untuk memahami konsep-konsep tersebut; penilaian dilakukan dengan tes tertul
Makalah ini membahas tentang perkembangan good governance dan otonomi daerah. Good governance didefinisikan sebagai pelaksanaan politik, ekonomi, dan administrasi untuk mengelola masalah bangsa secara transparan, akuntabel, dan jujur. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangga daerah. Makalah ini juga membahas prinsip-prinsip good governance dan otonomi daerah serta sejarah dan masalah pel
RPP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIKMuhamad Yogi
Rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X ini membahas tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 dengan menggunakan model pembelajaran Wordsquare dan Snowball Throwing untuk mencapai tujuan membentuk sikap spiritual dan sosial serta pengetahuan dan keterampilan peserta didik."
Konsep Diakronik, Sinkronik, Kausalitas dan Periodisasi SejarahAlifia
Konsep-konsep utama dalam sejarah meliputi diakronik (mempelajari peristiwa sejarah berdasarkan urutan waktu), sinkronik (mempelajari peristiwa pada masa tertentu secara mendalam), kausalitas (hubungan sebab akibat antar peristiwa), dan periodisasi (pembagian masa bersejarah untuk mempermudah pemahaman sejarah).
Dokumen tersebut membahas tentang 3 konsep utama yaitu qana'ah, tasamuh, dan dalil-dalilnya dalam agama Islam. Qana'ah didefinisikan sebagai sikap rela dan puas dengan apa yang dimiliki, sedangkan tasamuh adalah sikap toleransi antar umat manusia. Dokumen ini juga menjelaskan fungsi dan contoh perilaku qana'ah dan tasamuh serta menyertakan beberapa dalil Al-Qur'an mengenai k
Presentasi berikut menunjukan penyakit serta cara pencegahanya pada ginjal, walau hanya berupa gambar tapi anda dapat mengembangkan. Semoga bermanfaat :)
Pendidikan Agama Islam - Adab Makan dan Minum serta Hewan yang Haram dan Hala...Alifia
Pelajaran Pendidikan Agama Islam kali ini akan membahas tentang adab makan dan minum yang benar dalam islam. Ditambah juga tentang jenis-jenis hewan yang halal/haram untuk dimakan bagi umat Muslim. Jika ada yang salah, mohon memberi pembetulan di komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
-Sumber: Buku Agama Islam saya kelas VIII-
Dokumen tersebut membahas tentang kelompok 2 yang menguraikan unsur-unsur lingkungan hidup, kerusakan lingkungan akibat alam dan manusia, serta upaya pelestarian lingkungan."
Dokumen tersebut merangkum tentang teknik makrame, yaitu seni membuat simpul untuk membentuk berbagai benda seperti tas, hiasan rumah, dan aksesoris. Dibahas pula definisi, sejarah, jenis simpul, bahan, alat, dan keselamatan kerja dalam membuat kerajinan makrame.
Perkembangan masyarakat pada masa islam di indonesiaAlifia
Dokumen tersebut membahas tentang penyebaran agama Islam di berbagai wilayah di Indonesia pada abad ke-16, meliputi Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku. Juga disebutkan beberapa kerajaan Islam awal di Indonesia seperti Kerajaan Samudera Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, dan Kerajaan Mataram Islam.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang
memberikan akses kepada semua peserta didik yang
memiliki kelainan, bakat istimewa,maupun potensi tertentu
untuk mengikuti pendidikan maupun pembelajaran dalam
satu lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik
umumlainya
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
PLKJ - Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
1. Tugas PLKJ
D. Dewan Pendidikan
dan Komite Sekolah
D i s u s u n o l e h :
1. L u b n a J a f a r
2. A l i f i a A m r i
3. S h a b r i n a S h a f a Q .
K e l a s 8-F
2. 1. Dewan Pendidikan
Di era otonomi daerah, untuk
memberdayakan daerah, dan
mensejahterakan masyarakat di bidang
kehidupan diantaranya adalah
Pendidikan.
Dewan pendidikan dan komite sekolah
sesuai UU No. 25 tahun 2000 tentang
Program Pembangunan Nasional
(PROPERNAS) 2002-2004.
Kota dan kabuten memiliki kewenangan
dan tanggung jawab dalam
penyelenggaraan pendidikan
3. Dasar hukum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah:
a) UU No.2 thn 1989.Sistem Pendidikan Nasional
b) UU No.22 thn 1999.Pemerintah Daerah
c) UU No.25 thn 2000.Propernas 2000-2004
d) PP thn 1992.Peran serta masyarakat dalam Pendidikan
Nasional
e) PP No.25 thn 2000.Kewenangan Propinsi dan
Pemerintah Daerah Otonomi
f) Keputusan Menteri Pendidikan dasar dan Menengah, No.
044/U/2002.Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
g) Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, No.
559/E/PG/2002.Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
4. Dewan Pendidikan merupakan organisasi masyarakat yang
mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap
peningkatan kualitas pendidikan di daerah.
Tujuan Dewan Pendidikan di antaranya:
1. M e w a d a h i d a n m e n y a l u r k a n
a s p i r a s i d a n p r a k a s i
m a s y a r a k a t , m e l a k u k a n k e b i j a k a n
d a n p r o g r a m p e n d i d i k a n
2. M e n i n g k a t k a n t a n g g u n g j a w a b d a n
p e r a n a k t i f d a r i s e l u r u h
p e n y e l e n g g a r a a n p e n d i d i k a n
3. M e n c i p t a k a n s a r a n a d a n k o n d i s i
t r a n s p a r a n s i , a k u n t a b i l i t a s i , d a n
d e m o k r a s i d i d a l a m
5. Peran serta Dewan Pendidikan
1) Memberi pertimbangan (advisary body) dalam menentukan dan pelaksanaan kebijakan
pendidikan
2) Pendukung (supporting agency) baik financial, pemikiran maupun tenaga
3) Pengontrol (controling agency) untuk menjaga transparasi dan akuntabilitas
4) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan DPRD (legislatif)
Fungsi Dewan Pendidikan
1) Mendorong agar tumbuh pendidikan yang bermutu
2) Melakukan kerjasama masyarakat dan pemerintah agar pendidikan bermutu
3) Menampung aspirasi, ide dari masyarakat
4) Memberi usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada pemerintah/DPRD
5) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidi kan
6) Melakukan evaluasi, pengawasan,kebijakan program,penylenggraan dan keluaran
pendidikan
6. keanggotaan dewan pendidikan
1) L S M b i d a n g p e n d i d i k a n
2) T o k o h M a s y a r a k a t
3) A n g g o t a m a s y a r a k a t p e d u l i
p e n d i d i k a n
4) P a k a r p e n d i d i k a n
5) Y a y a s a n p e n y e l e n g g a r a p e n d i d i k a n
6) D u n i a u s a h a / i n d u s t r i
7) O r g a n i s a s i p r o f e s i (P G R I d a n I S P I )
8) P e r w a k i l a n k o m i t e s e k o l a h
Jumlah anggota dewan sebanyak-banyak nya berjumlah 17 orang dan
masa berlaku sesuai dengan AD/ART
Pengurus dewan pendidikan
Pengurus berdasarkan AD/ART, terdiri dari ketua
, sekertaris, bendahara, dan anggota
7. 2. Komite Sekolah
Interaksi antara sekolah dan masyarakat dapat
diwujudkan melalui mekanisme pengambilan
keputusan antara sekolah dengan Komite
Sekolah
Komite Sekolah merupakan suatu badan
yang mandiri yang mewadahi peran serta
masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu
pemerataan dan efesiensi pengelola pendidikan
di satuan pendidikan
8. Komite sekolah berdasarkan SK. Mendiknas No. 044/U/2002
1. Sifat komite sekolah adalah bersifat indenpenden . Dibentuknya Komite
Sekolah agar adanya suatu organisasi masyarakat yang mempunyai
komitmen, loyalitas , peduli tehadap peningkatan kualitas mutu pendidikan
2. Tujuan dibentuknya Komite Sekolah
a) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi, prakarsa masyarakat dalam pendidikan
b) Meningkatkan tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan
c) .Menciptakan kondisi dan situasi yang transparan
3. Peran serta komite sekolah
a) Memberi pertimbangan dalam penyelenggaraan pendidikan
b) Mendukung kegiatan sekolah
c) Mengontrol pelaksanaan pendidikan
d) Mediator antar pemerintah dan masyarakat
9. 4. Fungsi Komite Sekolah sama dengan dewan pendidikan. Komite sekolah
berkedudukan dalam suatu pendidikan sedangkan dewan pendidikan berkedudukan
di Kotamadya
5. Keanggotaan komite sekolah terdiri dari:
a) Perwakilan orangtua
b) Tokoh masyarakat
c) Anggota masyarakat
d) Pebajat pemerintah
e) Dunia usaha
f) Pakar pendidikan
g) Organisasi Profesi (PGRI dan ISPI)
h) Perwakilan siswa
i) Perwakilan alumni
Jumlah anggota Komite Sekolah sekurang kurangnya berjumlah 9 orang. Pengurus
berdasarkan AD/ART
10. BOP (Biaya Operasional Pendidikan) bagi sekolah Negeri
BOS (Bantuan Operasi Sekolah) untuk sekolah Negeri dan swasta, ditujukan
untuk meringankan beban orang tua siswa yang tidak mampu dan memberi
kesehjateraan bagi guru hororere
SCHOOL GRANT yaitu bantuan pemerintah menciptakan prasarana sekolah
SSN (Sekolah Standar Internasional) mendapat bantuan pembinaan sebesar Rp
150.000.000.-/sekolah/tahun, dalam rangka peningkatan mutu. SSN diberikan
kesempatan untuk mendapat bantuan orang tua siswa melalui musyawarah
komite sekolah