Download to read offline
More Related Content
Similar to Makalah pancasila matakuliah mku
![Undang-Undang Dasar 1945 (Slide 4.lanjutan minggu 5 ) [Autosaved].ppt](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/undang-undangdasar1945slide4-241104090950-b5c07d20-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
![Tugas Raihanah PKN Menumbuhkan kesadaran uud nkri 1945 [Autosaved].pptx](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/tugasraihanahpknmenumbuhkankesadaranuudnkri1945autosaved-230731092909-07c9f8a3-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
Makalah pancasila matakuliah mku
- 1. 1 BAB I PENDAHULUAN I.1 LatarBelakang Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia 1945 atau disingkat UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis (basic law) konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949 , di Indonesia berlaku Konstitusi RIS dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. Pada kurun waktu tahun 1999-2002 , UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen), yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Proklamasi merupakan pengakuan bangsa Indonesia atas kebebasannya dari belenggu para penjajah. Proklamasi Kemerdekaan banga Indonesia didapatkan dengan pengorbanan dari para pahlawan. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 02.00 - 04.00 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan di laksamana Tadashi Maeda jln Imam Bonjol No 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Ir. Soekarno sendiri. Di ruang depan, hadir B.M Diah Sayuti Melik, Sukarni dan Soediro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks Proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sayuti melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 telah hadir antara lain Soewirjo, Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabrani dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10:00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera Merah Putih, yang telah dijahit oleh bu
- 2. 2 Fatmawati, dikibarkan, disusuldengan sambutan oleh Soewirjo, wakil walikota Jakarta saat itu dan Moewardi, pimpinan Barisan Pelopor. I.2 Tujuan Mengetahui dan memahami arti Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan arti Proklamasi Kemerdekaan. Mengetahui dan memahami pentingnya Undang-undang Dasar sebagai landasan hukum bangsa Indonesia Mengetahui dan memahami pentingnya Proklamasi atas berdirinya bangsa Indonesia. Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan. I.3 Manfaat Dapat mengetahui dan memahami arti dari Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia dan Proklamasi Kemerdekaan. Dan dapat mengamalkan nilai- nilai yang terkandung dalam UUD 1945 dan Proklamasi Republik Indonesia.
- 3. 3 BAB II PEMBAHASAN PEMBUKAAN UNDANG-UNDANGDASAR 1945 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersama-sama dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, dan diundangkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam ilmu hukum mempunyai kedudukan di atas pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensinya keduaanya memiliki kedudukan hukum yang berlainan , namun keduanya terjalin dalam suatu hubungan kesatuan yang kausal dan organis. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas empat alenia, dan setiap alinea memiliki spesifikasi jikalau ditinjau berdasarkan isinya. Alinea pertama, kedua dan ketiga memuat segolongan pernyataan yang tidak memiliki hubungan kausal organis dengan pasal-pasalnya. Bagian tersebut memuat serangkaian pernyataan yang menjelaskan peristiwa yang mendahului terbentuknya negara Indonesia, adapun alinea keempat memuat dasar-dasar fundamental negara yaitu : tujuan negara, ketentuan UUD negara, bentuk negara dan dasar filsafat negara pancasila. Oleh karena itu, alinea IV ini memiliki hubungan ‘kausal organis’ dengan pasal-pasal UUD 1945, sehingga erat hubungannya dengan isi pasal-pasal UUD 1945 tersebut. 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Praktek Hukum yang Tertinggi Kedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam kaitannya dengan tertib hukum Indonesia memiliki dua aspek yang sangat fundamental yaitu : pertama, memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia, dan kedua, memasukkan diri pada tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi. Dalam kedudukan dan fungsi pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu dasar dan asas kerohanian dalam setiap aspek penyelenggaraan negara termasuk dalam penyusunan tertib hukum Indonesia. Maka kedudukan pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Pokok Kaidah yang Fundamental
- 4. 4 Pokok Kaidah Fundamental(Staatsfundamentalnorm), menurut ilmu hukum tatanegara memiliki beberapa unsur mutlak antara lain : a. Dari Segi Terjadinya Ditentukan oleh Pembentuk Negara dan terjelma dalam suatu pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentuk Negara, untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar-dasar negara yang dibentuknya. b. Dari Segi Isinya Ditinjau dari isinya maka pembukaan UUD 1945 memuat dasar-dasar pokok negara sebagai berikut : 1. Dasar tujuan negara, (baik tujuan umum maupun tujuan khusus) Tujuan Umum : Tercakup dalam kalimat “ .... ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Tujuan umum ini berhubungan dengan masalah hubungan antar bangsa (pergaulan masyarakat internasional). Tujuan umum inilah yang merupakan dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Tujuan Khusus Makna ini tercakup dalam kalimat, “...... melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa....”. Tujuan khusus ini meliputi tujuan nasional, sebagai tujuan bersama bangsa Indonesia dalam membentuk negara untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, material maupun spiritual. 2. Ketentuan Diadakannya Undang-Undang Dasar Negara Pernyataan ini tersimpul dalam kalimat “..... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”. Hal ini merupakan suatu ketentuan bahwa negara Indonesia harus berdasarkan pada suatu Undang-Undang Dasar, dan merupakan suatu dasar yuridis formal bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. 3. Bentuk Negara
- 5. 5 Pernyataan ini tersimpuldalam kalimat “.... yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”. 4. Dasar Filsafat Negara (asas kerohanian negara) Pernyataan ini tersimpul dalam kalimat “..... dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. 3. Isi Pembukaan UUD 1945 1. Alinea Pertama “ Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”. Dalam kalimat “Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa…” terkandung suatu pengakuan tentang nilai “hak kodrat” . Hak kodrat adalah hak yang merupakan karunia dari Tuhan yang Maha Esa, yang melekat pada manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pelanggaran terhadap hak kemerdekaan tidak sesuai dengan hakikat manusia (peri kemanusiaan) dan hakikat adil (peri keadilan) dan atas pelanggaran tersebut maka harus dilakukan suatu pemaksaan, yaitu bahwa penjajahan harus dihapuskan. Deklarasi kemerdekaan atas seluruh bangsa atas seluruh bangsa di dunia yang terkandung dalam alenia pertama merupakan suatu pernyataan yang bersifat universal. 2. Alenia Kedua “ Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang bebahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur “ Perwujudan kemerdekaan bangsa Indonesia disamping sebagai suatu bukti obyektif atas penjajahan pada bangsa Indonesia, juga sekaligus mewujudkan suatu hasrat yang kuat dan bulat untuk menentukan nasib sendiri, terbebas dari kekuasaan bangsa lain. Hasil dari perjuangan tersebut terjelma dalam suatu Negara Indonesia dengan kemampuan dan kekuatan sendiri untuk menuju cita-cita bersama yang berkeadilan dan berkemakmuran. Demi terujudnya cita-cita tersebut maka bangsa Indonesia harus merdeka, bersatu dan mempunyai suatu kebulatan.
- 6. 6 3. Alenia Ketiga “Atasberkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya” Pengakuan ‘nilai religius’ dalam pernyataan “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa” mengandung makna bahwa Negara Indonesia mengakui nilai-nilai religious, merupakan dasar dari hukum positif negara maupun dasar moral negara. Pengakuan ‘nilai moral’ yang terkandung dalam pernyataan “didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas” mengandung makna bahwa negara dan bangsa Indonesia mengakui nilai-nilai moral dan hak kodrat segala bangsa. Pernyataan kembali ke proklamasi dalam kalimat ”…maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan dan rincian lebih lanjut naskah Proklamasi 17 Agustus 1945. 4. Alenia Keempat “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuaan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakil an, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam alenia ke empat termuat prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintahan Negara Indonesia seperti yang disimpulkan dari kalimat “..Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia…”. Pemerintahan dalam susunan kalimat “pemerintahan Negara Indonesia…” maksudnya dalam penger tian sebagai penyelenggaraan keseluruhan aspek kegiatan Negara dan segala kelengkapannya (government) yang berbeda dengan pemerintah an Negara yang hanya menyangkut salah satu aspek saja dari kegiatan penyelenggaraan Negara, yaitu aspek pelaksana (executive) (Sulandra, 1979:230). Adapun isi pokok yang terkandung dalam pembukaan UUD 1 945 alinea keempat adalah meliputi empat hal yang merupakan prinsip pokok kenegaraan yaitu : a. Tujuan Negara • Tujuan Khusus: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
- 7. 7 umum, mencerdaskan kehidupanbangsa. • Tujuan Umum: ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. b. Ketentuan diadakannya UUD Negara (“…maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia…”). c. Bentuk Negara (“…yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat…”). d. Dasar filsafat Negara (“…dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuaan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”).
- 8. 8 BAB III PENUTUP 1. KESIMPULAN PembukaanUndang-Undang Dasar 1945 terdiri atas empat alenia, dan setiap alinea memiliki spesifikasi jikalau ditinjau berdasarkan isinya. Alinea pertama, kedua dan ketiga memuat segolongan pernyataan yang tidak memiliki hubungan kausal organis dengan pasal-pasalnya. Bagian tersebut memuat serangkaian pernyataan yang menjelaskan peristiwa yang mendahului terbentuknya negara Indonesia, adapun alinea keempat memuat dasar-dasar fundamental negara yaitu : tujuan negara, ketentuan UUD negara, bentuk negara dan dasar filsafat negara pancasila. Oleh karena itu, alinea IV ini memiliki hubungan ‘kausal organis’ dengan pasal- pasal UUD 1945, sehingga erat hubungannya dengan isi pasal-pasal UUD 1945 tersebut. 2. SARAN Makalah ini sangat jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kami meminta kepada pembaca agar memberi saran untuk makalah ini.
- 9. 9 DAFTAR PUSTAKA Prof. DR.Khaelan, M.S.2010.Pendidikan Pancasila.Yogyakarta :Paradigma