Konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara yang mengatur sistem pemerintahan dan membatasi kekuasaan. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi Indonesia yang pertama dan menjadi acuan bagi kehidupan bernegara. Dokumen menjelaskan proses penyusunan dan perumusan UUD 1945 serta peranannya sebagai pedoman utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

1. JUDUL ISI MATERI
PREV NEXT
Untuk Kelas X SMA
[1]
v
II
Bab
Suatu negara baru akan terjamin fungsi kenegaraannya jika sudah memiliki suatu hukum
dasar atau hukum tertinggi yang mengatur sistem kenegaraannya. Hukum dasar dan hukum
tertinggi yang dimaksud adalah sebuah konstitusi atau undang-undang dasar. Konstitusi bisa
berbentuk tertulis yang disebut dengan undang-undang dasar (UUD) dan bisa berbentuk
tidak tertulis yang disebut dengan konvensi. Setiap warga negara dan penyelenggara
kekuasaan negara harus tunduk kepada konstitusi yang menjadi pegangan dalam kehidupan
bernegara.
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945

2. JUDUL ISI MATERI
PREV NEXT
Untuk Kelas X SMA
[1]
Isi Materi
A. Norma-Norma Kehidupan
C. UUD Negara Republik Indonesia 1945
dalam Kehidupan Sehari-hari
D. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran
Kewajiban WNI
B. Pengenalan Konstitusi sebagai Norma
dalam Kehidupan Berbangsa dan
Bernegara Indonesia
E. Era Keterbukaan Informasi dalam
Kehidupan
F. Praktik Kemerdekaan Berpendapat di Era
Keterbukaan Informasi

3. JUDUL ISI MATERI
PREV NEXT
Untuk Kelas X SMA
[1]
 Norma adalah aturan-aturan yang berisi petunjuk tentang tingkah
laku yang harus atau tidak boleh dilakukan manusia dan bersifat
mengikat.
 Setiap manusia wajib menaati norma yang ada.
 Norma merupakan perwujudan dari martabat manusia sebagai
makhluk yang berbudaya dan bermoral.
A. Norma-Norma dalam Kehidupan
Pernahkah kalian melakukan perilaku seperti itu? Kepatuhan
terhadap aturan adalah cerminan diri.

4. JUDUL ISI MATERI
PREV NEXT
Untuk Kelas X SMA
[1]
1. Norma Agama
 Norma agama adalah aturan hidup
yang diterima sebagai perintah dan
anjuran dari Tuhan.
 Aturan dalam norma agama diyakini
dan diakui oleh para pemeluk agama
untuk tuntunan hidup yang benar.
 Sumber norma agama adalah kitab
suci dari setiap agama yang dianut.
 Pelanggaran terhadap norma agama akan diberikan sanksi berupa
siksaan di akhirat. Contoh norma agama adalah dilarang menghina
dan mencemooh sesama.

5. JUDUL ISI MATERI
PREV NEXT
Untuk Kelas X SMA
[1]
2. Norma Kesusilaan
 Norma kesusilaan adalah aturan hidup yang berasal dari hati nurani
setiap orang.
 Norma kesusilaan menentukan baik dan buruk perbuatan manusia.
 Baik dan buruk perbuatan manusia akan memengaruhi ketertiban
di masyarakat.
Sikap dan perilaku merendahkan orang lain,
seperti mengejek sebaiknya tidak dilakukan dan dihindari.

6. JUDUL ISI MATERI
PREV NEXT
Untuk Kelas X SMA
[1]
3. Norma Kesopanan
 Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul akibat dari
pergaulan manusia.
 Norma ini dibuat dan ditaati untuk pedoman mengatur tingkah laku
manusia.
 Norma kesopanan juga sering disebut norma moral.
 Norma kesopanan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika
terjadi pelanggaran terhadap norma ini maka sanksinya dapat
berupa pengucilan diri oleh masyarakat (diisolasi).
Sikap dan perilaku menjunjung tinggi nilai kesopanan harus dilakukan di
mana pun dan kepada siapa pun, terutama orang yang lebih tua.

7. JUDUL ISI MATERI
PREV NEXT
Untuk Kelas X SMA
[1]
4. Norma Hukum
 Norma hukum adalah aturan-aturan yang bersumber atau dibuat
oleh lembaga negara yang berwenang.
 Norma hukum bersifat mengikat dan memaksa.
 Memaksa berarti aturan-aturan hukum harus dipatuhi oleh siapa
pun, sedangkan mengikat berarti berlaku untuk semua orang.
 Keistimewaan norma hukum
terletak dalam sifatnya yang
memaksa dengan sanksi berupa
hukuman (penjara, denda, atau
eksekusi mati).
 Norma atau aturan-aturan yang
ada dalam kehidupan masyarakat
tersebut diadakan agar dapat
tercapai suatu kenyamanan dan
keteraturan dan ketertiban
dalam hidup bersama. Norma hukum bersifat tegas dan memaksa
untuk semua orang dengan sanksi jelas.

8. JUDUL ISI MATERI
PREV NEXT
Untuk Kelas X SMA
[1]
Norma atau aturan dalam kehidupan ini memiliki fungsi dan peranan
sangat penting, yaitu sebagai berikut.
 Suatu pedoman atau aturan hidup untuk seluruh masyarakat di
wilayah tertentu.
 Dapat memberikan keteraturan dan stabilitas dalam kehidupan
bermasyarakat.
 Dapat menciptakan suasana yang tertib.
 Norma merupakan wujud konkret terhadap berbagai nilai di
masyarakat.
 Mengikat seluruh warga masyarakat dan disertai dengan adanya
sanksi bagi yang melanggar.
 Ukuran standar dari seluruh kategori tingkah laku masyarakat.
 Memberikan batasan, yaitu berupa larangan atau perintah dalam
berperilaku dan bertindak.
 Memaksa individu dalam menyesuaikan dan beradaptasi dengan
norma-norma yang berlaku yang ada dalam masyarakat serta
menyerap nilai-nilai yang diharapkan.

9. JUDUL ISI MATERI
PREV NEXT
Untuk Kelas X SMA
[1]
 Norma merupakan suatu aturan yang berfungsi menertibkan
masyarakat. Norma berperan penting demi terciptanya kerukunan
dan ketertiban masyarakat. Bagaimanakah dengan kumpulan
masyarakat yang hidup dalam suatu wilayah negara? Adakah
norma yang mengaturnya?
 Negara merupakaan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam
kehidupan masyarakat. Melalui kehidupan bernegara dengan
pemerintah yang ada di dalamnya, masyarakat ingin mewujudkan
ketenteraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat.
 Agar pemerintah suatu negara memiliki kekuasaan untuk
mengatur kehidupan masyarakat agar tidak bertindak seenaknya
maka ada aturan yang dikenal dengan istilah konstitusi.
 Negara dan konstitusi adalah dwitunggal. Jika diibaratkan
bangunan, negara sebagai pilar-pilar atau tembok tidak bisa
berdiri kokoh tanpa pondasi yang kuat, yaitu konstitusi.
B. Pengenalan Konstitusi sebagai Norma dalam
Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Indonesia

10. JUDUL ISI MATERI
PREV NEXT
Untuk Kelas X SMA
[1]
1. Konstitusi Pertama Indonesia (UUD 1945)
 Terbentuknya konstitusi di Indonesia diawali dari janji Jepang yang
kemudian membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan
Kemerdekaan (BPUPK) dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu
Zunbi Tjoosakai.
 Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal
18 Agustus 1945 sebagai konstitusi di Indonesia merupakan UUD
RI yang pertama.
 PPKI berhasil mengesahkan naskah Undang-Undang Dasar 1945
dari naskah rancangan undang-undang dasar hasil kerja BPUPK
tentunya dengan beberapa perubahan di sana sini, terutama
tentang dasar negara: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan
syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya sebagai mana termuat
dalam Piagam Jakarta diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

11. JUDUL ISI MATERI
PREV NEXT
Untuk Kelas X SMA
[1]
a. Perumusan Piagam Jakarta dalam Sidang BPUPK Kedua
 Sidang Panitia Kecil dilaksanakan di Gedung Jawa Hokokai dan juga
dihadiri oleh anggota BPUPK lainnya sehingga jumlah peserta rapat
sebanyak 38 orang. Rapat Panitia Kecil berhasil memutuskan
keputusan sebagai berikut.
1) Pertama, menggolongkan usul-usul
yang masuk.
2) Kedua, usul prosedur yang harus
dilakukan, yaitu prosedur agar
lekas tercapai Indonesia merdeka.
3) Ketiga, menyusun usul rencana
pembukaan hukum dasar.
Tokoh-tokoh bangsa yang menjadi
anggota Panitia Sembilan.
 Pembukaan hukum dasar ini oleh
Muhammad Yamin disebut dengan
Piagam Jakarta.

12. JUDUL ISI MATERI
PREV NEXT
Untuk Kelas X SMA
[1]
 Tanggal 22 Juni 1945 malam, Panitia Sembilan langsung
mengadakan rapat di rumah kediaman Ir. Soekarno di Jl.
Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta.
 Akhirnya disepakati rumusan Mukadimah Hukum Dasar, yang
kemudian lebih dikenal dengan sebutan “Piagam Jakarta” yang
pada waktu itu disebut-sebut juga sebagai sebuah “Gentlement
Agreement”.

13. JUDUL ISI MATERI
PREV NEXT
Untuk Kelas X SMA
[1]
 Salah satu keputusan penting dalam rapat BPUPK tanggal 10 Juli
1945 adalah diambilnya keputusan tentang bentuk negara.
 Sidang BPUPK kedua ini juga membahas tentang masalah wilayah
negara. Diputuskan bahwa wilayah Indonesia merdeka adalah
wilayah Hindia Belanda dulu, ditambah dengan Malaya, Borneo
Utara, Papua, Timor Portugis, dan pulau-pulau sekitarnya.
 Agenda sidang BPUPK yang kedua juga membahas tentang
kewarganegaraan Indonesia, rancangan undang-undang dasar,
ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan
pengajaran.
Tokoh bangsa yang menjadi ketua Perancang UUD (Soekarno), Panitia Pembelaan Tanah Air
(Abikusno Tjokrosujoso), dan Panitia Ekonomi Keuangan (Moh. Hatta).

14. JUDUL ISI MATERI
PREV NEXT
Untuk Kelas X SMA
[1]
b. Sidang PPKI
 Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPK dibubarkan karena dianggap
telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun
rancangan undang-undang dasar bagi negara Indonesia merdeka.
 Sebagai gantinya maka dibentuklah “Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia” atau dalam bahasa Jepang bernama
Dokuritsu Junbi Inkai dengan Ir. Soekarno sebagai ketuanya.
 Anggota PPKI terdiri dari 21 orang tokoh utama pergerakan
nasional Indonesia, di mana anggota PPKI ini mencerminkan
perwakilan dari berbagai etnis, terdiri dari 12 orang berasal dari
Jawa, 3 orang berasal dari Sumatra, 2 orang berasal dari Sulawesi,
1 orang berasal dari Kalimantan, 1 orang berasal dari Sunda Kecil
(saat ini Bali dan Nusa Tenggara), 1 orang berasal dari Maluku, dan
1 orang berasal dari etnis Tionghoa.
 Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI merupakan
rancangan undang-undang dasar hasil karya BPUPK setelah
mengalami perubahan dan penyempurnaan.

15. JUDUL ISI MATERI
PREV NEXT
Untuk Kelas X SMA
[1]
c. Perbandingan Rumusan Piagam Jakarta dan Pembukaan UUD 1945
Para pendiri negara (the founding fathers) dalam menyampaikan
gagasannya mengenai konstitusi negara selalu diliputi oleh semangat
dan komitmen moral yang wajib kita jadikan contoh.

16. JUDUL ISI MATERI
PREV NEXT
Untuk Kelas X SMA
[1]
2. Konstitusi Indonesia sebagai Hukum Dasar
 Norma hukum adalah aturan, pola, atau standar yang perlu diikuti.
Norma hukum memiliki fungsi memerintah, melarang,
menguasakan, membolehkan, dan menyimpan dari ketentuan.
 Hans Kelsen mengemukakan bahwa norma hukum di suatu negara
itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata
susunan, di mana norma yang lebih rendah bersumber dan
berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi
bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi,
demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat
ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis serta fiktif sehingga
kaidah dasar di atas sering disebut dengan “grundnorm” atau
norma dasar.
 Sebagai hukum dasar UUD NRI 1945 mengatur dan membatasi
kekuasaan yang bersifat mengikat dan harus menjadi acuan bagi
setiap kebijakan dalam kehidupan bernegara.

17. JUDUL ISI MATERI
PREV NEXT
Untuk Kelas X SMA
[1]
 Konstitusi adalah salah satu norma hukum di bawah dasar negara.
 Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi
ketentuan-ketentuan dasar suatu negara.
 Konstitusi juga dapat diartikan sebagai hukum dasar (tertulis dan
tidak tertulis) dalam suatu negara yang berisi norma-norma
fundamental atau penting dengan prosedur pembentukan dan
perubahan yang istimewa. Oleh karena itu, konstitusi merupakan
sesuatu yang sangat penting bagi setiap bangsa dan negara.
 Kehadiran konstitusi dalam sistem ketatanegaraan memiliki tujuan
khusus, yaitu membatasi kekuasaan sedemikian rupa untuk
mengantisipasi terjadinya kesewenang-wenangan.
C. UUD Negara Republik Indonesia 1945 dalam
Kehidupan Sehari-hari
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan
sebagian hukum dasar tertulis, dan merupakan sumber tertib hukum
yang tertinggi di negara RI. Dalam kedudukannya sebagai hukum
dasar tertulis, UUD NRI 1945 berfungsi sebagai Norma Hukum dan
Hukum Dasar.

18. JUDUL ISI MATERI
PREV NEXT
Untuk Kelas X SMA
[1]
Negara mempunyai hak dan kewajiban bagi warga negaranya begitu
pula dengan warga negaranya juga mempunyai hak dan kewajiban
terhadap negaranya.

19. JUDUL ISI MATERI
PREV NEXT
Untuk Kelas X SMA
[1]
1. Hak Warga Negara Indonesia
Dalam UUD NRI 1945 telah dinyatakan aturan tentang hak warga
negara sebagai berikut.
a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
b. Berhak berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran.
c. Berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan.
d. Berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui
perkawinan.
e. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan
berkembang, serta perlindungan kekerasan dan diskriminasi.
f. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan
kebutuhan dasarnya.
Contoh aturan hak dan kewajiban warga negara yang mendapat jaminan dalam UUD NRI 1945.

20. JUDUL ISI MATERI
PREV NEXT
Untuk Kelas X SMA
[1]
2. Kewajiban Warga Negara Indonesia
 Selain hak, seorang warga negara juga dituntut untuk
melaksanakan kewajibannya terhadap negaranya.
 Kewajiban warga negara terhadap negaranya, seperti berikut.
a. Wajib menjunjung hukum dan pemerintah.
b. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
c. Wajib menghormati hak asasi warga negara Indonesia yang lain.
d. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan
undang-undang untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.
e. Wajib ikut serta dalam usaha
pertahanan dan keamanan negara.
f. Wajib mengikuti pendidikan dasar.
Kewajiban bela negara dimiliki semua
WNI dan diatur UUD NRI 1945.

21. JUDUL ISI MATERI
PREV NEXT
Untuk Kelas X SMA
[1]
3. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Negara sesuai Aturan Berlaku
Hak dan kewajiban warga negara Indonesia dijamin secara hukum
dan dilaksanakan sebaik mungkin tanpa menggangu hak warga negara
lainnya, serta menghilangkan kewajiban warga negara lainnya.
a. Pelaksanaan Hak WNI
1) Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI 1945
“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan”.
2) Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 30 Ayat (1) UUD NRI 1945
“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan negara”.
Kesempatan menjadi anggota TNI dan Polri.

22. JUDUL ISI MATERI
PREV NEXT
Untuk Kelas X SMA
[1]
4) Pasal 29 Ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945
Ayat (1): “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Ayat (2): “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut
agamanya dan kepercayaannya itu”.
3) Pasal 28 dan Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI 1945
Pasal 28 berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya
ditetapkan dengan undang-undang”.
Pasal 28E Ayat (3) berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan
berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.
Contoh pelaksanaan hak kemerdekaan berpendapat.

23. JUDUL ISI MATERI
PREV NEXT
Untuk Kelas X SMA
[1]
5) Pasal 31 Ayat (1) UUD NRI 1945
“Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran”.
6) Pasal 32 Ayat (1) UUD NRI 1945
“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah
peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam
memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.
Program rumah singgah dan tim relawan pengajar anak jalanan menjadi salah
satu solusi untuk memberikan hak pendidikan pada anak jalanan dan terlantar.

24. JUDUL ISI MATERI
PREV NEXT
Untuk Kelas X SMA
[1]
b. Pelaksanaan Kewajiban WNI
Sebagai warga negara yang baik, kita tidak hanya mengetahui dan
memahami hal-hal yang menjadi hak kita, tetapi kita juga harus
mengetahui kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia.
Kewajiban tersebut harus kita laksanakan dengan penuh tanggung
jawab.
 Wajib menjunjung hukum serta pemerintahan.
 Wajib ikut dan turut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan
negara.
 Wajib menghormati hak asasi manusia.
 Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan
undang-undang.
 Wajib membayar pajak tepat waktu.
 Wajib menjaga fasilitas umum dengan tidak merusaknya.
 Wajib menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar.
 Wajib menaati norma yang berlaku di masyarakat.
 Wajib menaati peraturan lalu lintas, misalnya menggunakan helm
saat naik sepeda motor.

25. JUDUL ISI MATERI
PREV NEXT
Untuk Kelas X SMA
[1]
D. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran
Kewajiban WNI
Gambar Manakah yang disebut warga negara Indonesia?
Setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali memiliki hak dan
kewajiban. Namun, hak dan kewajiban warga negara tersebut tidak
selamanya bisa berjalan dengan baik.

26. JUDUL ISI MATERI
PREV NEXT
Untuk Kelas X SMA
[1]
1. Kasus Pelanggaran Hak Warga Negara
 Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum yang
memberikan keleluasaan kepada orang untuk melaksanakannya.
Hak warga negara Indonesia dijamin secara hukum dan
dilaksanakan sebaik mungkin tanpa mengganggu hak warga
negara lainnya.
a. Penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas,
tanpa berdasarkan hukum.
b. Penerapan budaya kekerasan untuk menindak warga masyarakat
yang dianggap ekstrem dan dinilai oleh pemerintah mengganggu
stabilitas keamanan.
c. Pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan SIUP.
d. Menimbulkan rasa ketakutan masyarakat luas terhadap
pemerintah karena takut dicurigai sebagai oknum pengganggu
stabilitas.
 Berikut ini beberapa contoh pelanggaran hak warga negara
menurut UU.

27. JUDUL ISI MATERI
PREV NEXT
Untuk Kelas X SMA
[1]
2. Kasus Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
 Selain hak, setiap warga negara juga memiliki kewajiban sebagai
warga negara.
 Kewajiban adalah pembatasan atau beban yang timbul karena
hubungan dengan sesama orang atau dengan negara. Kewajiban
warga negara terhadap negara berarti beban yang harus dilakukan
oleh warga negara dalam hubungannya dengan negara.
 Pengingkaran kewajiban adalah kewajiban yang telah diberi
kepada seseorang tetapi orang tersebut tidak menjalankan
kewajibannya sebagaimana mestinya. Pengingkaran kewajiban
sudah sering terjadi di Indonesia. Salah satu contoh pengingkaran
kewajiban warga negara adalah mengingkari kewajiban membayar
pajak.
 Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk
menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif demi
mencapai kesejahteraan umum.

28. JUDUL ISI MATERI
PREV NEXT
Untuk Kelas X SMA
[1]
3. Sikap Positif untuk Menjadi Warga Negara yang Tahu Hak dan
Kewajibannya
Untuk membangun suatu tatanan masyarakat yang demokratis dan
berkeadaban maka setiap warga negara haruslah memiliki karakter
atau sifat positif.
a. Rasa Hormat dan Tanggung Jawab
Sebagai warga negara yang baik, hendaknya memiliki rasa hormat
terhadap sesama warga negara terutama dalam konteks adanya
pluralitas masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai etnis, suku,
ras, keyakinan, agama, dan ideologi politik.
b. Bersikap Kritis
Warga negara yang baik hendaknya selalu bersikap kritis, baik
terhadap kenyataan empiris (realitas sosial, budaya, dan politik)
maupun terhadap kenyataan supra empiris (agama, mitologi,
kepercayaan).

29. JUDUL ISI MATERI
PREV NEXT
Untuk Kelas X SMA
[1]
c. Mau Berdiskusi dan Berdialog
Perbedaan pendapat dan pandangan serta perilaku merupakan realitas
empirik yang pasti terjadi di tengah komunitas warga negara. Apalagi di
tengah komunitas masyarakat yang plural dan multietnik.
d. Bersifat Terbuka
Sikap terbuka yang didasarkan atas kesadaran akan pluralisme dan
keterbatasan diri akan melahirkan kemampuan untuk menahan diri dan
tidak secepatnya menjatuhkan penilaian dan pilihan.
e. Rasional
Bagi warga negara yang baik, memiliki kemampuan untuk mengambil
keputusan secara bebas dan rasional adalah sesuatu hal yang harus
dilakukan. Keputusan-keputusan yang diambil secara rasional akan
mengantarkan sikap yang logis yang ditampilkan oleh warga negara.
f. Jujur
Kejujuran merupakan kunci bagi terciptanya keselarasan dan
keharmonisan hubungan antarwarga negara. Sikap jujur bisa diterapkan
di segala sektor, baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya.

30. JUDUL ISI MATERI
PREV NEXT
Untuk Kelas X SMA
[1]
E. Era Keterbukaan Informasi dalam Kehidupan
 Keterbukaan dimiliki oleh semua pihak, baik keluarga, masyarakat,
bangsa maupun negara.
 Keterbukaan berarti kesadaran untuk menjelaskan suatu hal tanpa
rahasia.
 Dalam kehidupan, keterbukaan selalu berhubungan dengan media
informasi dan berita.
 Keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu
berhubungan dengan pernyataan dan kebijakan publik.
1. Pengertian Keterbukaan
 Semua masalah dalam berbangsa dan bernegara hendaknya
ditelusuri kembali pada akar masalahnya. Semua masalah yang
muncul sering disebabkan tidak adanya komunikasi yang sehat atau
miscommunication.
 Keterbukaan harus dilakukan dalam berbagai bidang. Keterbukaan
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dicontohkan dalam
keterbukaan pemerintahan.

31. JUDUL ISI MATERI
PREV NEXT
Untuk Kelas X SMA
[1]
Di Indonesia, jaminan keterbukaan telah tercantum dalam beberapa
peraturan sebagai berikut.
a. Pasal 28F UUD NRI 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak
untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak
untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah,
dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis
saluran yang tersedia.”
b. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
c. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Undang-undang ini menjamin setiap orang, termasuk jurnalis
untuk mendapatkan informasi publik.
d. UU No. 11 Tahun 2005. Undang-undang ini memuat tentang hak
atas informasi yang merupakan hak asasi manusia yang diatur
dalam kovenan internasional tentang hak sipil dan politik, serta
telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 30
September 2005.
2. Jaminan Hukum dalam Keterbukaan

32. JUDUL ISI MATERI
PREV NEXT
Untuk Kelas X SMA
[1]
 Keterbukaan merupakan prasyarat bagi adanya kehidupan
demokratis. Tanpa keterbukaan maka kehidupan demokratis tidak
mungkin akan tercapai.
 Alasan pentingnya keterbukaan dalam penyelenggaraan
pemerintahan adalah sebagai berikut.
3. Pentingnya Keterbukaan dalam Kehidupan
a. Kekuasaan pada dasarnya cenderung diselewengkan. Semakin
besar kekuasaan semakin besar pula kemungkinan terjadi
penyelewengan.
b. Dasar penyelenggaraan pemerintahan itu dari rakyat, oleh
rakyat, dan untuk rakyat agar penyelenggaraan pemerintahan
itu tetap di jalur yang benar untuk kesejahteraan rakyat.
c. Dengan keterbukaan memungkinkan adanya akses bebas
warga negara terhadap informasi yang pada gilirannya akan
memiliki pemahaman yang jernih sehingga mampu
berpartisipasi aktif dalam menciptakan pemerintahan yang
konstruktif dan rasional.

33. JUDUL ISI MATERI
PREV NEXT
Untuk Kelas X SMA
[1]
a. Keterbukaan dalam Pemerintahan yang Baik
4. Bentuk Keterbukaan dalam Kehidupan
Good governance, agar dapat terlaksana dengan baik maka perlu
pengawasan oleh lembaga perwakilan yang legitimed, di samping
pengawasan langsung dari rakyat atau pers dan masyarakat sendiri
bahkan oleh suatu lembaga independen yang diakui.
b. Keterbukaan Berpartisipasi
Maksud dari partisipasi di sini adalah partisipasi politik sebagai
kegiatan warga negara (private citizen) yang bertujuan
memengaruhi pengambilan keputusan/kebijakan oleh pemerintah.
c. Keterbukaan Berserikat, Berkumpul, dan Berpendapat
Pasal 28 UUD NRI 1945 menyatakan, “Kemerdekaan berserikat dan
berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan
sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.
d. Kemerdekaan Pers/Media Massa
Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, sistem perizinan
yang berbelit dicabut sehingga semua orang berhak menerbitkan
surat kabar, majalah, tabloid, pemberitaan ilmiah lainnya.

34. JUDUL ISI MATERI
PREV NEXT
Untuk Kelas X SMA
[1]
 Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Artinya, bangsa
Indonesia terdiri atas beberapa suku bangsa, adat istiadat, dan
kebudayaan. Keanekaragaman bangsa Indonesia inilah yang
menjadi faktor pemersatu bangsa.
5. Sikap Terbuka dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
 Sikap keterbukaan dan menghargai kemajemukan bangsa menjadi
faktor penting. Oleh karena itu, kita harus menjauhi sikap yang
merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam
kemajemukan bangsa.
 Berikut ini contoh sikap yang merugikan adalah:
a. menganggap budaya daerah lain lebih rendah dari budayanya.
b. membeda-bedakan suku bangsa, adat istiadat (diskriminasi).
c. berpusat pada budaya sendiri dan mengukur kebaikan berdasar
budaya sendiri.
d. berprasangka buruk pada suku bangsa lain.

35. JUDUL ISI MATERI
PREV NEXT
Untuk Kelas X SMA
[1]
F. Praktik Kemerdekaan Berpendapat di Era
Keterbukaan Informasi
 Setiap warga negara bebas mengemukakan pendapat untuk
menyampaikan pendapat, pikiran dengan lisan, tulisan dan
sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 Kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum dijamin
dalam UUD NRI 1945 dan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi
Manusia (Universal Declaration of Human Rights).
 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik sengaja dibuat agar terwujud penyelenggaraan negara yang
baik, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat
dipertanggungjawabkan.
 Dengan adanya keterbukaan informasi publik, kontrol masyarakat
terhadap pemerintah mendorong penyelenggaraan pemerintahan
yang transparan dan akuntabel sehingga membatasi terjadinya
penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan.

36. JUDUL ISI MATERI
PREV NEXT
Untuk Kelas X SMA
[1]
1. Memikirkan Terlebih Dahulu Pendapat yang Akan Disampaikan
Memikirkan terlebih dahulu mengenai pendapat yang akan
disampaikan di muka umum adalah sesuatu yang penting. Kita harus
memikirkan terlebih dahulu dampak yang mungkin ditimbulkan dari
pendapat yang dikemukakan.
2. Didasarkan pada Akal Sehat
Cara mengemukakan pendapat perlu didasarkan pada akal sehat agar
orang lain dapat menerima informasi yang terkandung di dalam
pendapat dengan baik.
3. Mengutamakan Kepentingan Umum
Pendapat yang disampaikan di dalam forum haruslah mengutamakan
kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
4. Menyampaikan dengan Sopan
Penyampaian pendapat harus dilakukan dengan sopan dan disertai
dengan kepala dingin agar tidak menjadi konflik sosial dalam masyarakat
khususnya yang terlibat di dalam forum.
5. Tidak Menyinggung Sara
Sedapat mungkin pendapat yang disampikan tidak menyinggung suku,
agama, ras ataupun antargolongan tertentu.