pengantar hukum indonesia

1. PENGANTAR HUKUM
INDONESIA
Oleh: Aina Sufya Fuaida

2. 1. Pengertian dari:
a. Living law: hukum yang walaupun tidak dikeluarkan oleh
negara, tetapi secara nyata dipergunakan dalam pergaulan
hidup masyarakat (Najih dan Soimin, 2016:14).
b. Hukum Positif: hukum yang beraku (di Indonesia) saat ini
(Kartohadiprodo, 1987:46). Hukum poitif tersebut dapat
berupa hukum tertulis atau pun hukum tidak tertulis.
c. Legal theory: suatu sistem ajaran tentang kenyataan
hukum atau realita hukum (Najih dan Soimin, 2016:15).
Legal theory disebut juga dengan disiplin hukum, yang
mencakup politik hukum, filsafat hukum, dan ilmu hukum.

3. Lanjutan…
d. Ius constitutum: hukum yang berlaku saat ini (hukum
positif).
e. Ius constituendum: hukum yang diharapkan berlaku untuk
waktu yang akan datang atau hukum yang dicita-citakan
(Sugiarto, 2017:32).
f. Hukum materiil: peraturan undang-undangnya keseluruhan
peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan hukum
antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain
yang mengutamakan kepentingan tertentu; atau peraturan
yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan
yang diharuskan serta diperbolehkan, barang siapa yang
melanggar peraturan tersebut akan dikenakan sanksi oleh pihak
yang berwenang (Sugiarto, 2017:32).

4. Lanjutan…
g. Hukum formil: hukum acaranya peraturan atau norma
hukum yang mengatur cara melaksanakan dan
mempertahankan hukum materiil (Sugiarto, 2017:33).
h. Good governance: suatu konsep pendekatan yang
berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh
pemerintahan yang baik.
*catatan: Berkaitan dengan hukum formil dan hukum
materiil perlu dibedakan antara sumber hukum formil dan
sumber hukum materiil.

5. 2. Perbedaan PHI dan PIH
• PHI: menjadi dasar mempelajari PHI, mempelajari hukum secara umum,
menunjukkan atau mengarahkan pada cabang-cabang ilmu hukum, objek kajian
mengenai teori-teori hukum (bagaimana timbulnya hukum, tumbuhnya hukum,
berkembangnya hukum, tujuan dari hukum, berlakunya hukum, dll).
• PHI: kelanjutan dari PIH, mempelajari hhkum secara khusus, pengantar hukum
yang berlaku di Indonesia, objek kajiannya mengenai hukum positif yang berlaku di
Indonesia (latar belakang pembentukan hukum, bagaimana berlakunya saat ini,
apakah ada persesuaian dengan asas, teori dan ajaran hukum umum, apakah sejalan
dengan tujuan hokum dll)(Najih dan Soimin, 2016:16).

6. 3. Tujuan hukum
Disebutkan oleh Kansil dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum
dan Tata Hukum Indonesia (1986:40-42) bahwa tujuan hukum
adalah:
a. Menjamin kepastian hukum
b. Bersendikan pada keadilan
Kemudian Kansil merujuk dari berbagai sumber, dan
menyebutkan bahwa tujuan hukum adalah:
c. Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya
dengn menyelenggarakan keadilan dan ketertiban (Subekti).
d. Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai (van
Apeldoorn)

7. *catatan:
Aristoteles membagi keadilan menjadi 2 macam, yaitu keadilan distributif dan keadilan
komutatif.
a. Keadilan distributif: keadilan yang diberikan kepada setiap orang sesuai dengan
jasanya.
b. Keadilan komutatif: keadilan yang diberikan kepada setiap orang sama
banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.

8. 4. Apa itu hukum?
 Tidak ada definisi hukum secara baku.
 Definisi hukum menurut para ahli hukum (Najih dan Soimin,
2016:10):
 Utrecht: himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan
larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu
masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat
yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup
tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.
 Van Vollenhoven: suatu gejala dalam pergaulan hidup yang
bergolak terus menerus dalam keadaan bentur membentur
tanpa henti-hentinya dengan gejala-gejala lain.
 Soedirman Kartohadiprodjo: pikiran atau anggapan orang
adil atau tidak adil mengenai hubungan antara manusia.

9. Lanjutan…
 Mochtar Kusumaatmadja: keseluruhan kaedah-kaedah serta
asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam
masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang
meliputi lembaga-lembaga dan prses-proses guna
mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam
masyarakat.
 Simorangkir dan Woerdjono Sastropranoto: peraturan-
peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah
laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh
badan-badan remi yang berwajib, pelanggaran mana
terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilna
tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.

10. Lanjutan…
Dari definisi-definisi hukum tersebut Mokhammad Najih dan
Soimin memberikan pemahaman kerangka hukum yang meliputi:
a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan
masyarakat
b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
c. Peraturan itu bersifat memaksa
d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas

11. Lanjutan…
Kemudian mereka menarik kesimpulan konsep dasar yang dijadikan
ciri-ciri hukum adalah:
a. Adanya perintah atau larangan
b. Harus ditaati oleh setiap orang
c. Mempunyai sanksi yang tegas

12. 5. Kepastian hukum
 Adalah dalam suatu peraturan hokum dalam bentuk
perundang-undangan dapat diketahui subjek dan objek
hokum yang diaturnya

13. 6. Klasifikasi hukum
menurut Kansil (1986:73-75)
Hukum
dilihat dari
Sumber
- Formal
- Material
Bentuk
- Tertulis
- Tidak
tertulis
Tempat
berlaku
- Nasional
- Internasional
- Asing
- Gereja
-Islam
Waktu
berlaku
-Ius
constitutu
m
- Ius
constituen
dum
-hukum
asasi
(hukum
alam)
Fungsi
- Material
- Formal
Sifat
- Imperatif
- fakultatif
Isi
- Privat
- Publik
Wujud
- Subjektif
- Objektif

14. 7. Kaedah hukum
a. Kaedah hukum imperatif: harus ditaati, memaksa, dan mengikat
b. Kaedah hukum fakultatif: bersifat melengkapi, subsider, tidak mengikat
(Najih dan Soimin, 2016:20)

15. 8. Contoh kasus hukum
a. Perdata: pernikahan
b. Dagang: pembentukan PT
c. Acara perdata: pemeriksaan alat bukti
d. Perdata internasional: pernikahan WNI dan WNA
e. Tata negara: pembubaran DPA
f. Administrasi negara: kewenangan mengadili PN dan PA
g. Pidana: mencuri
h. Acara pidana: pendapat ahli dalam persidangan
i. Pidana internasional: teroris

16. 9. Sejarah perubahan konstitusi di Indonesia
1. UUD 1945 (1945-1949)
2. Konstitusi RIS (1949-1950)
3. UUDS (1950-1959)
4. UUD 1945 (1959-1999)
1. amandemen I (1999)
2. amandemen II (2000)
3. amandemen III (2001)
4. amandemen IV (2002)

17. 10. Manusia membutuhkan hukum karena
Hukum diperlukan dalam masyarakat karena:
a. Untuk mencapai keseimbangan individu dan masyarakat
b. Agar tidak terjadi konflik
c. Untuk menyelesaikan konflik
d. Untuk menciptakan suasana aman, tertib, damai, dengan tujuan mencapai
keadilan dan kesejahteraan (Najih dan Soimin, 2016:3)

18. 11. Jenis-jenis norma:
Macam-macam norma menurut Kansil (1986:84-87)
a. Norma agama: peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah,
larangan-larangan, dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan.
b. Norma kesusilaan: peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati
sanubari manusia.
c. Norma kesopanan: peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan
manusia.
d. Norma hukum: peraturan-peraturan yang timbul dari norma hokum,
dibuat oleh penguasa negara, isinya mengikat setiap orang dan
pelaksanaannya dapat dipertaankandengan segala paksaan.

19. Daftar Pustaka
Kansil. 1986. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Kartohadiprodjo, Soedirman. 1987. Pengantar Tata Hukum di Indonesia. Jakarta: Ghalia
Indonesia.
Najih, Mokhammad dan Soimin. 2016. Pengantar Hukum Indonesia. Malang: Setara Press.
Sanusi, Achmad. 2002. Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia.
Bandung: Tarsito.
Sugiarto, Umar Said. 2017. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.