Dokumen tersebut membahas tentang pertahanan dan keamanan negara di Indonesia. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa sistem pertahanan negara di Indonesia terdiri atas tiga komponen utama yaitu Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama, sumber daya nasional sebagai komponen cadangan, dan sumber daya nasional lainnya sebagai komponen pendukung. Dokumen juga membahas mengenai pengertian pertahanan negara, keamanan negara, serta

1. PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
BABI
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penulisan Makalah
Sejauh menyangkut ancaman militer dari luar, tidak diragukan bahwa peningkatan
kemampuan militer (modernisasi dan profesionalisasi) merupakan sa1ah satu pilihan. Namun,
selain karena pertimbangan ekonomi, peningkatan kekuatan militer selalu mengundang
kecurigaan pihak 1ain, terutama jika hal itu dilakukan dengan lebih banyak memberikan
prioritas pada modernisasi senjata-senjata ofensif.
Dalam suasana anarki dan ketidakpastian, upaya unilateral bisa menimbulkan dilema
keamanan (security dilemma) terutama jika upaya unilateral itu berupa penggelaran jenis
senjata- senjata ofensif baru. Pengembangan kekuatan militer yang mengarah pada nonprovocative defense merupakan salah satu pilihan strategis.
Selain itu, di tengah gelombang interdependensi dalam kehidupan antarbangsa, suatu negara
tidak bisa mengamankan dirinya dengan mengancam orang lain. Upaya untuk membangun
keamanan, oleh karenanya, bergeser dari konsep “security against” menjadi “security with”.
Apa yang selama ini dikenal sebagai cooperative security, confidence building measures, dan
preventive diplomacy yang dilakukan secara bilateral, regiona1, global, maupun multilateral
adalah sebagian dari berbagai upaya menjawab persoalan ini.
1.2. Tujuan Penulisan Makalah
Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal berikut:
1. Pengertian Pertahanan Negara?
2. Definisi Keamnan Negara?
3. Pertahanan terhadap Keamanan Neagara?
4. Komponen Pertahanan Negara?
5. Redifinisi Doktrin, Pembagian Wewenang dan Strategi Pertahanan ?
1.3. Identifikasi Penulisan Makalah
1. Pengertian Pertahanan Negara
2. Definisi Keamnan Negara
3. Pertahanan terhadap Keamanan Neagara
4. Komponen Pertahanan Negara

2. 5. Redifinisi Doktrin, Pembagian Wewenang dan Strategi Pertahanan
1.4. Sistematika Penulisan Makalah
Adapun penulisan makalah ini memiliki sistmatika:
HALAMAN JUDUL
LEMBAR PENGESAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN:
1.1. Latar Belakang Penulisan Makalah
1.2. Tujuan Penulisan Makalah
1.3. Identifikasi Penulisan Makalah
1.4. Sistematika Penulisan Makalah
BAB II PEMBAHASAN:
2.1. Pengertian Pertahanan Negara
2.2. Definisi Keamnan Negara
2.3. Pertahanan terhadap Keamanan Neagara
2.4. Komponen Pertahanan Negara
2.4.1. Komponen utama
2.4.2. Komponen cadangan
2.4.3. Komponen pendukung
2.5. Redifinisi Doktrin, Pembagian Wewenang dan Strategi Pertahanan
BAB III PENUTUP:
3.1. Kesimpulan
3.2. Saran-Saran
DAFTAR PUSTAKA

3. BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Pengertian Pertahanan Negara
Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha untuk
mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan
segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang
penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta
keyakinan pada kekuatan sendiri.
Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem
pertahanan negara.
Pertahanan nasional merupakan kekuatan bersama (sipil dan militer) diselenggarakan oleh
suatu Negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan/atau
menjaga kepentingan-kepentingannya. Pertahanan nasional dikelola oleh Departemen
Pertahanan. Angkatan bersenjata disebut sebagai kekuatan pertahanan dan, di beberapa
negara (misalnya Jepang), Angkatan Bela Diri.
2.2. Definisi Keamnan Negara
Keamanan merupakan istilah yang secara sederhana dapat dimengerti sebagai suasana "bebas
dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan". Dalam kajian tradisional,
keamanan lebih sering ditafsirkan dalam konteks ancaman fisik (militer) yang berasal dari
luar. Walter Lippmann merangkum kecenderungan ini dengan pernyataannya yang terkenal:
"suatu bangsa berada dalam keadaan aman selama bangsa itu tidak dapat dipaksa untuk
mengorbankan nilai-nilai yang diaggapnya penting (vital) ...dan jika dapat menghindari
perang atau, jika terpaksa melakukannya, dapat keluar sebagai pemenang. Karena itu, seperti
kemudian disimpulkan Arnord Wolfers, masalah utama yang dihadapi setiap negara adalah
membangun kekuatan untuk menangkal (to deter) atau mengalahkan (to defeat) suatu
serangan. Dengan semangat yang sama, kolom keamanan nasional dalam International
Encyclopaedia of the Social Science mendefinisikan keamanan sebagai kemampuan suatu
bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman luar".
Kajian keamanan mengenal dua istilah penting, dilemma keamanan (security dilemma) dan
dilemma pertahanan (defence di1emma). Istilah yang pertama, dilema keamanan,
menggambarkan betapa upaya suatu negara untuk meningkatkan keamanannya dengan
mempersenjatai diri justru, dalam suasana anarki internasional, membuatnya semakin rawan

4. terhadap kemungkinan serangan pertama pihak lain. Istilah kedua, dilema pertahanan,
menggambarkan betapa pengembangan dan penggelaran senjata baru maupun aplikasi
doktrinal nasional mungkin saja justru tidak produktif atau bahkan bertentangan dengan
tujuannya untuk melindungi keamanan nasional. Berbeda dari dilema keamanan yang bersifat
interaktif dengan apa yang [mungkin] dilakukan pihak lain, dilema pertahanan semata-mata
bersifat non-interaktif, dan hanya terjadi dalam lingkup nasional, terlepas dari apa yang
mungkin dilakukan pihak lain.
2.3. Pertahanan terhadap Keamanan Neagara
Dalam bahasa militer, pertahanan adalah cara-cara untuk menjamin perlindungan dari satu
unit yang sensitif dan jika sumber daya ini jelas, misalnya tentang cara-cara membela diri
sesuai dengan spesialisasi mereka, pertahanan udara (sebelumnya pertahanan terhadap
pesawat: DCA), pertahanan rudal, dll. Tindakan, taktik, operasi atau strategi pertahanan
adalah untuk menentang/membalas serangan.
Jenis pertahanan:
• Pertahanan militer untuk menghadapi ancaman militer, dan
• Pertahanan nonmiliter/nirmiliter untuk menghadapi ancaman nonmiliter/nirmiliter.
2.4. Komponen Pertahanan Negara
Di Indonesia, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan
Tentara Nasional Indonesia sebagai "komponen utama" dengan didukung oleh "komponen
cadangan" dan "komponen pendukung". Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi
ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai
unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh
unsur unsur lain dari kekuatan bangsa.
2.4.1. Komponen utama
"Komponen utama" adalah Tentara Nasional Indonesia, yang siap digunakan untuk
melaksanakan tugas tugas pertahanan.
2.4.2. Komponen cadangan
"Komponen cadangan" (Komcad) adalah "sumber daya nasional" yang telah disiapkan untuk
dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan
komponen utama.
2.4.3. Komponen pendukung
"Komponen pendukung" adalah "sumber daya nasional" yang dapat digunakan untuk
meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

5. Komponen pendukung tidak membentuk kekuatan nyata untuk perlawanan fisik.
"Sumber daya nasional" terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber
daya buatan. Sumber daya nasional yang dapat dimobilisasi dan didemobilisasi terdiri dari
sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang mencakup
berbagai cadangan materiil strategis, faktor geografi dan lingkungan, sarana dan prasarana di
darat, di perairan maupun di udara dengan segenap unsur perlengkapannya dengan atau tanpa
modifikasi.
Komponen pendukung terdiri dari 5 segmen :
Para militer
• Polisi (Brimob) - (lihat pula Polri)
• Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
• Perlindungan masyarakat(Linmas) lebih dikenal dengan sebutan pertahanan sipil (Hansip)
• Satuan pengamanan (Satpam)
• Resimen Mahasiswa (Menwa)
• Organisasi kepemudaan
• Organisasi bela diri
• Satuan tugas (Satgas) partai
2.5. Redifinisi Doktrin, Pembagian Wewenang dan Strategi Pertahanan
Threat, survival dan defence dilemma itu membawa implikasi serius. Pesan yang hendaknya
digarisbawahi adalah penggunaan eksesif dari resources tidak boleh. Penggunaan kekerasan
untuk menghadapi ancaman harus sepadan. Ancaman tertentu harus dihadapi dengan
instrumen tertentu yang sesuai, efektif, efisien, dan tidak menimbulkan dislokasi sosial,
ekonomi, politik, ideologi. Security deficit yang timbu1 karena vu1nerabilitas membawa
kompleksitas tersendiri. Semuanya bermuara pada satu persoalan besar: perlunya kajiulang
terhadap doktrin keamanan dan pertahanan nasional, khususnya sejauh menyangkut “apa
yang harus dipertahankan”, “bagaimana untuk mempertahankannya”, dan “siapa yang harus
memikul tanggungjawab” itu.
Jawaban atas pertanyaan pertama, apa yang harus dipertahankan, memerlukan suatu
kesepakatan politik. Pertimbangan historis, geografis, ideologis dan perkembangan politik
kontemporer harus dimasukkan dalam kalkulasi itu. Gravitas hubungan antarnegara pada
dinamika ekonomi tidak sepenuhnya menghapus relevansi konteks politik geostrategi. Bagi
sebuah negara kepulauan, termasuk Indonesia, melindungi keamanan nasional adalah usaha
besar untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan maritim berikut sumberdaya yang
berada di dalamnya. Pada tingkat strategi, bagaimana mempertahankan dari ancaman,

6. tantangan yang dihadapi adalah bagaimana merumuskan ancaman secara lebih realistik.
Untuk waktu yang dapat diperhitungkan ke depan, keamanan terhadap ancaman interna1
masih akan mendominasi pemikiran strategis di Indonesia. Pluralisme sosial, ketimpangan
ekonomi, disparitas regional menjadikan upaya bina-bangsa dan bina-bangsa menjadi soal
serius. Indonesia adalah suatu entitas politik (negara) yang dibangun di atas fondasi
pluralitas. Persatuan Indonesia seperti diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 1928, selama ini
lebih direkat oleh common history anti-kolonia1isme. Common history menghadapi
kolonialisme kelihatannya perlu dijelmakan dalam wujud yang lebih konkret, misalnya
common platform dan komitmen untuk menegakkan keadilan sosia1, dan dengan
menggunakan instrumen yang lebih appropriate seperti ketentuan hukum yang demokratik.
Di tengah keharusan untuk mempersiapkan diri terhadap keamanan internal, ancaman militer
dari luar merupakan sesuatu yang harus selalu diperhitungkan, sekalipun pada saat yang sama
harus diakui pula bahwa untuk beberapa tahun yang dapat diperhitungkan ke depan sukar
dibayangkan terjadinya perang dalam pengertian tradisional. Menduduki wilayah asing
(occupation) menjadi sesuatu yang secara moral memperoleh gugatan semakin tajam dan
secara ekonomis semakin mahal. Konflik bersenjata, jika harus terjadi, kemungkinan besar
akan bersifat terbatas, berlangsung dalam waktu singkat, dan menggunakan teknologi tinggi.
Amerika Serikat diperkirakan tetap memainkan peranan penting di kawasan Asia Pasifik,
baik karena potensi ketidakstabilan di semenanjung Korea, hubungan tradisionalnya dengan
Jepang dan Korea Selatan, kekhawatirannya terhadap tampilnya Cina sebagai kekuatan
hegemon regional, maupun karena kepentingan ekonominya di kawasan ini. Ancaman militer
dari luar terhadap Indonesia kelihatannya akan bersifat ancaman tidak langsung yang terjadi
karena ketidakstabiIan regional. Termasuk dalam kategori ini adalah perlombaan senjata
yang dapat terjadi karena ketidakstabilan di Semenanjung Korea dan Asia Timur, prospek
penyelesaian masalah Taiwan, dan kemungkinan konf1ik tapalbatas. Masalah pokok, seperti
dirumuskan sebagai pertanyaan ketiga, adalah apa cara yang paling efektif dan efisien untuk
menghadapi sumber dan watak ancaman-ancaman tertentu. Ancaman internal harus diketahui
dengan pasti alasan timbulnya. Gagasan-gagasan, termasuk komunisme dan fundamentalisme
religius, tidak pernah secara langsung mempengaruhi tindakan [kekerasan] politik.
Menghilangkan deprivasi ekonomi, politik dan kultural. Demokratisasi dalam penggunaan
dan pengelolaan sumberdaya, dan distribusi pembangunan. Penghormatan pada budaya lokal.
Bhineka Tunggal Ika adalah semboyan yang seharusnya ditafsirkan sebagai komitmen untuk
menghormati keragaman, bukan untuk menciptakan keseragaman. Upaya nasional, unilateral,
adalah demokratisasi. Pengenda1ian dan resolusi konflik seharusnya semata-mata dilakukan

7. BAB III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
Pertahanan adalah sebuah system yang harus diterapkan sebagai sebuah kesadaran bersama
antara Negara, pemerintah, masyarakat, dan seluruh tatanan.
Pertahanan Negara melingkupi bidang-bidang:
1. politik
2. social
3. budaya
4. persatuan
5. ancaman-ancaman lain terhadap keselamatan bangsa dan Negara
Persoalan siapa yang harus bertanggungjawab untuk menjawab ancaman keamanan tertentu
menjadi rumit dan politikal: rumit, karena perkembangan konsep dan ketidapastian setelah
berakhirnya Perang Dingin dan politikal, karena landasan konstitusiona1, sejarah, maupun
realita politik bisa menjadi kekuatan inersia untuk membangun pola pembagian kerja baru.
Salah satu konsekuensi penting adalah perlunya ketentuan yang mengatur level of
engagement dan instrumen yang boleh digunakan dalam setiap bagian dari spektrum
ancaman terhadap keamanan nasional.
3.2. Saran-Saran
Saran-saran dalam menerapkan sistm pertahanan nasional adalah:
• Sebagai pelajar ada baiknya menghindari pengaruh negative seperti narkoba, pergaulan
bebas, dan kriminalitas.
• Menyikapi perbedaan suku bangsa, ras, atau agama di negera kita sebagai keragaman yang
indah untuk saling memahami dan bertukar pengetahuan.
• Tidak memicu atau ikut dalam tawuran atau perkelahian antar pelajar.