Menjelang 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada tahun 2045, Indonesia diproyeksikan menjadi negara berpendapatan tinggi dan menjadi peringkat kelima negara dengan PDB terbesar di dunia.
Untuk memastikan gambaran tersebut dapat terwujud, Visi Indonesia Tahun 2045 menetapkan empat pilar pembangunan sebagai tahapan dan prasyarat yang harus dilalui oleh bangsa Indonesia, terdiri dari: (i) Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; (ii) Pembangunan ekonomi berkelanjutan; (iii) Pemerataan pembangunan; serta (iv) Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.
[Ringkasan]
Periode 1945-1949 merupakan awal pelaksanaan demokrasi di Indonesia pasca kemerdekaan. Karakteristiknya adalah memberikan hak politik yang sama kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi, serta sistem presidensial yang memungkinkan presiden berasal dari berbagai latar belakang. Hal ini mencerminkan komitmen kuat pendiri bangsa terhadap prinsip-prinsip demokrasi.
The document outlines a weekly schedule for a university student. On Mondays, the schedule includes waking up at 4:30 AM, doing fajr prayers, exercising, cleaning their room, bathing, making breakfast, helping with dishes, watching TV, studying, having lunch and praying Dzuhur, taking a nap, praying Asr, and running errands. Similar daily schedules are provided for Tuesday through Sunday, detailing the student's religious observances, chores, self-care, school/work, leisure and sleep activities.
Dokumen tersebut merupakan draft buku pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk siswa SMA/MA/SMK kelas X edisi revisi 2015. Buku ini disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan memuat materi mengenai nilai-nilai Pancasila, ketentuan UUD NRI 1945, lembaga-lembaga negara, hubungan pemerintah pusat dan daerah, integrasi nasional, dan ancaman terhadap negara.
Menjelang 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada tahun 2045, Indonesia diproyeksikan menjadi negara berpendapatan tinggi dan menjadi peringkat kelima negara dengan PDB terbesar di dunia.
Untuk memastikan gambaran tersebut dapat terwujud, Visi Indonesia Tahun 2045 menetapkan empat pilar pembangunan sebagai tahapan dan prasyarat yang harus dilalui oleh bangsa Indonesia, terdiri dari: (i) Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; (ii) Pembangunan ekonomi berkelanjutan; (iii) Pemerataan pembangunan; serta (iv) Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.
[Ringkasan]
Periode 1945-1949 merupakan awal pelaksanaan demokrasi di Indonesia pasca kemerdekaan. Karakteristiknya adalah memberikan hak politik yang sama kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi, serta sistem presidensial yang memungkinkan presiden berasal dari berbagai latar belakang. Hal ini mencerminkan komitmen kuat pendiri bangsa terhadap prinsip-prinsip demokrasi.
The document outlines a weekly schedule for a university student. On Mondays, the schedule includes waking up at 4:30 AM, doing fajr prayers, exercising, cleaning their room, bathing, making breakfast, helping with dishes, watching TV, studying, having lunch and praying Dzuhur, taking a nap, praying Asr, and running errands. Similar daily schedules are provided for Tuesday through Sunday, detailing the student's religious observances, chores, self-care, school/work, leisure and sleep activities.
Dokumen tersebut merupakan draft buku pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk siswa SMA/MA/SMK kelas X edisi revisi 2015. Buku ini disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan memuat materi mengenai nilai-nilai Pancasila, ketentuan UUD NRI 1945, lembaga-lembaga negara, hubungan pemerintah pusat dan daerah, integrasi nasional, dan ancaman terhadap negara.
Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi negara Indonesia. Pancasila merupakan pedoman yang mengatur kehidupan masyarakat dan negara serta menjadi jati diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila berasal dari budaya masyarakat dan mengikat seluruh rakyat Indonesia.
Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang bentuk dan wujudnya tertuang dalam UUD 1945. Oleh karena itu, dalam segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan NusantaraSmywlndr wlndr
1. Indonesia terletak di antara garis khatulistiwa dengan iklim tropis dan memiliki sumber daya alam yang beragam namun distribusinya tidak merata
2. Jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk mempengaruhi pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan
3. Ketahanan nasional tergantung pada keterkaitan yang harmonis antar aspek geografi, demografi, ekonomi, sosial bud
TIK dapat membantu proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan
menyenangkan.
TIK dapat membantu peserta didik belajar sesuai dengan kemampuan
masing-masing.
TIK dapat membantu pendidik mengelola proses pembelajaran secara lebih
efektif dan efisien.
TIK dapat membantu evaluasi proses dan hasil pembelajaran secara lebih
objektif.
TIK dapat membantu meningkatkan kualitas sumber
Dokumen tersebut membahas tentang kewarganegaraan dan hak serta kewajiban warga negara Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa kewarganegaraan Indonesia didasarkan pada asas darah dan tanah, warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam UUD 1945, serta negara berkewajiban melindungi hak-hak warga negara dan menyelenggarakan layanan publik seperti pendidikan.
Dokumen tersebut membahas hubungan ilmu hukum pidana dengan ilmu-ilmu lain seperti logika, psikologi, psikiatri forensik, filsafat, sosiologi, politik, kriminalistik, dan kriminologi. Hubungan tersebut berkaitan dengan proses pembuktian, penyelidikan perilaku manusia, analisis hukum pidana, penyebab terjadinya kejahatan, dan pengumpulan data kejahatan.
Dokumen tersebut membahas tentang eksistensi Pancasila di era reformasi dan globalisasi. Pancasila merupakan ideologi yang menjadi pondasi bangsa Indonesia namun nilai-nilainya rentan terkontaminasi oleh perubahan zaman. Pancasila masih relevan untuk menjawab tantangan era modern asalkan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya tetap dipegang teguh.
Paragraf deduktif dan induktif dalam artikel koranYayu Ferdian
BPKP mendorong deteksi dini potensi korupsi di pengadaan barang dan jasa melalui kerja sama dengan aparat pengawasan internal pemerintah dan mulai melakukan review setiap tiga bulan. Menteri Keuangan menyatakan aparat pengawasan memiliki peran strategis dalam perbaikan penyerapan anggaran, sementara Menteri Dalam Negeri mengingatkan kepala daerah agar memahami area rawan korupsi seperti perencanaan anggaran
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hak asasi manusia (HAM) menurut berbagai konsep, ruang lingkup HAM, dan prinsip-prinsip HAM menurut PBB. Secara ringkas, HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada manusia, meliputi hak pribadi, milik, dan berpartisipasi dalam pemerintahan serta hak ekonomi dan sosial.
Modul ini membahas tentang politik strategi pertahanan dan keamanan nasional di Indonesia. Politik strategi pertahanan dan keamanan nasional merupakan bagian integral dari politik strategi nasional dan bertujuan untuk menjamin kedaulatan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta mencapai tujuan pembangunan nasional.
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptxafifahdhaniyah
Dokumen tersebut membahas tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang menerapkan sistem desentralisasi, dengan pemerintah pusat yang memberikan otonomi kepada daerah. Dokumen juga menjelaskan karakteristik NKRI sebagai negara kesatuan yang terdiri atas wilayah kepulauan yang terikat dalam satu kesatuan polit
BAB VII WAWASAN NUSANTAR
Yang di tampilkandalam powerpoint tersebut meliputi
1. aspek wawasan nusantara
2. hakikat wawasan nusantara
3. asas wawasan nusantara
4. kedudukan, fungsi dan tujuan wawasan nusantara
5. implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sehari-hari
Makanan tradisional khas Jawa Barat meliputi nasi lengko, karedok, ladu, soto Bandung, combro, serabi, batagor, peuyeum (tapai singkong), cireng, colenak, bakwan, tahu gejrot, lotek, tahu Sumedang, sega Jamblang, pisang molen, nasi timbel, dan sayur asem.
Wawasan Nusantara adalah pandangan dan sikap bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang beragam serta mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Wawasan Nusantara mencakup unsur-unsur seperti wadah kehidupan bermasyarakat, aspirasi bangsa, dan tata laku bangsa. Asas-asasnya meliputi kepentingan bersama, keadilan, dan kejujuran.
Dokumen tersebut membahas tentang pertahanan dan keamanan negara di Indonesia. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa sistem pertahanan negara di Indonesia terdiri atas tiga komponen utama yaitu Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama, sumber daya nasional sebagai komponen cadangan, dan sumber daya nasional lainnya sebagai komponen pendukung. Dokumen juga membahas mengenai pengertian pertahanan negara, keamanan negara, serta
Upaya mengatasi pertikaian antar etnis/ras di Indonesia dalam perspektif ilmu...Abdau Qur'ani
Dokumen tersebut membahas upaya mengatasi pertikaian antar etnis di Indonesia dari perspektif ilmu sosial dan Islam. Ia menjelaskan pengertian konflik, unsur-unsur yang memicu konflik, dan solusi untuk menangani konflik seperti mediasi dan intervensi pihak ketiga. Dokumen ini bertujuan memahami konflik antaretnis dan cara menyelesaikannya secara damai.
Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi negara Indonesia. Pancasila merupakan pedoman yang mengatur kehidupan masyarakat dan negara serta menjadi jati diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila berasal dari budaya masyarakat dan mengikat seluruh rakyat Indonesia.
Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang bentuk dan wujudnya tertuang dalam UUD 1945. Oleh karena itu, dalam segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan NusantaraSmywlndr wlndr
1. Indonesia terletak di antara garis khatulistiwa dengan iklim tropis dan memiliki sumber daya alam yang beragam namun distribusinya tidak merata
2. Jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk mempengaruhi pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan
3. Ketahanan nasional tergantung pada keterkaitan yang harmonis antar aspek geografi, demografi, ekonomi, sosial bud
TIK dapat membantu proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan
menyenangkan.
TIK dapat membantu peserta didik belajar sesuai dengan kemampuan
masing-masing.
TIK dapat membantu pendidik mengelola proses pembelajaran secara lebih
efektif dan efisien.
TIK dapat membantu evaluasi proses dan hasil pembelajaran secara lebih
objektif.
TIK dapat membantu meningkatkan kualitas sumber
Dokumen tersebut membahas tentang kewarganegaraan dan hak serta kewajiban warga negara Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa kewarganegaraan Indonesia didasarkan pada asas darah dan tanah, warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam UUD 1945, serta negara berkewajiban melindungi hak-hak warga negara dan menyelenggarakan layanan publik seperti pendidikan.
Dokumen tersebut membahas hubungan ilmu hukum pidana dengan ilmu-ilmu lain seperti logika, psikologi, psikiatri forensik, filsafat, sosiologi, politik, kriminalistik, dan kriminologi. Hubungan tersebut berkaitan dengan proses pembuktian, penyelidikan perilaku manusia, analisis hukum pidana, penyebab terjadinya kejahatan, dan pengumpulan data kejahatan.
Dokumen tersebut membahas tentang eksistensi Pancasila di era reformasi dan globalisasi. Pancasila merupakan ideologi yang menjadi pondasi bangsa Indonesia namun nilai-nilainya rentan terkontaminasi oleh perubahan zaman. Pancasila masih relevan untuk menjawab tantangan era modern asalkan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya tetap dipegang teguh.
Paragraf deduktif dan induktif dalam artikel koranYayu Ferdian
BPKP mendorong deteksi dini potensi korupsi di pengadaan barang dan jasa melalui kerja sama dengan aparat pengawasan internal pemerintah dan mulai melakukan review setiap tiga bulan. Menteri Keuangan menyatakan aparat pengawasan memiliki peran strategis dalam perbaikan penyerapan anggaran, sementara Menteri Dalam Negeri mengingatkan kepala daerah agar memahami area rawan korupsi seperti perencanaan anggaran
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hak asasi manusia (HAM) menurut berbagai konsep, ruang lingkup HAM, dan prinsip-prinsip HAM menurut PBB. Secara ringkas, HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada manusia, meliputi hak pribadi, milik, dan berpartisipasi dalam pemerintahan serta hak ekonomi dan sosial.
Modul ini membahas tentang politik strategi pertahanan dan keamanan nasional di Indonesia. Politik strategi pertahanan dan keamanan nasional merupakan bagian integral dari politik strategi nasional dan bertujuan untuk menjamin kedaulatan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta mencapai tujuan pembangunan nasional.
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptxafifahdhaniyah
Dokumen tersebut membahas tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang menerapkan sistem desentralisasi, dengan pemerintah pusat yang memberikan otonomi kepada daerah. Dokumen juga menjelaskan karakteristik NKRI sebagai negara kesatuan yang terdiri atas wilayah kepulauan yang terikat dalam satu kesatuan polit
BAB VII WAWASAN NUSANTAR
Yang di tampilkandalam powerpoint tersebut meliputi
1. aspek wawasan nusantara
2. hakikat wawasan nusantara
3. asas wawasan nusantara
4. kedudukan, fungsi dan tujuan wawasan nusantara
5. implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sehari-hari
Makanan tradisional khas Jawa Barat meliputi nasi lengko, karedok, ladu, soto Bandung, combro, serabi, batagor, peuyeum (tapai singkong), cireng, colenak, bakwan, tahu gejrot, lotek, tahu Sumedang, sega Jamblang, pisang molen, nasi timbel, dan sayur asem.
Wawasan Nusantara adalah pandangan dan sikap bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang beragam serta mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Wawasan Nusantara mencakup unsur-unsur seperti wadah kehidupan bermasyarakat, aspirasi bangsa, dan tata laku bangsa. Asas-asasnya meliputi kepentingan bersama, keadilan, dan kejujuran.
Dokumen tersebut membahas tentang pertahanan dan keamanan negara di Indonesia. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa sistem pertahanan negara di Indonesia terdiri atas tiga komponen utama yaitu Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama, sumber daya nasional sebagai komponen cadangan, dan sumber daya nasional lainnya sebagai komponen pendukung. Dokumen juga membahas mengenai pengertian pertahanan negara, keamanan negara, serta
Upaya mengatasi pertikaian antar etnis/ras di Indonesia dalam perspektif ilmu...Abdau Qur'ani
Dokumen tersebut membahas upaya mengatasi pertikaian antar etnis di Indonesia dari perspektif ilmu sosial dan Islam. Ia menjelaskan pengertian konflik, unsur-unsur yang memicu konflik, dan solusi untuk menangani konflik seperti mediasi dan intervensi pihak ketiga. Dokumen ini bertujuan memahami konflik antaretnis dan cara menyelesaikannya secara damai.
Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semestapjj_kemenkes
Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) terdiri atas empat komponen utama yaitu rakyat terlatih, TNI dan Polri, Linmas, serta sumber daya dan prasarana nasional. Sishankamrata berkembang sejalan dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia dan berlanjut dengan operasi pemulihan keamanan dalam negeri untuk menumpas pemberontakan. Doktrin Sishankamrata menggariskan pola operasi yang mencakup
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Penataan Ruang
Undang-undang ini mengatur tentang pemerintahan daerah di Indonesia. Pemerintahan daerah diberi otonomi yang luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah setempat dengan tetap berada dalam sistem negara kesatuan. Undang-undang ini mengatur pembentukan daerah, pemerintahan daerah, keuangan daerah, dan pemilihan kepala daerah.
Narkoba Sebagai Ancaman Ketahanan NasionalWayan Gracias
Makalah ini membahas hubungan antara narkoba dan ketahanan nasional Indonesia. Narkoba dijelaskan sebagai ancaman besar bagi ketahanan nasional karena merusak generasi muda dan mengganggu stabilitas negara di bidang pertahanan, ideologi, ekonomi, dan sosial budaya. Upaya yang dibahas untuk menanggulangi masalah ini adalah memberantas peredaran narkoba secara menyeluruh dan menanamkan kesadaran akan pentingnya
Dokumen tersebut membahas tentang strategi Indonesia dalam menangani ancaman terhadap negara, khususnya ancaman militer. Strategi utama yang digunakan adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) di mana seluruh rakyat dan sumber daya nasional digunakan untuk membela negara. Ancaman militer yang diantisipasi adalah invasi asing atau konflik wilayah, sementara ancaman non-militer meliputi separatisme, ter
Dokumen tersebut membahas tentang perwakilan diplomatik antar negara. Perwakilan diplomatik berfungsi untuk mewakili negara pengirim dan melindungi kepentingannya di negara penerima. Perwakilan diplomatik juga berupaya memelihara hubungan persahabatan antar kedua negara.
Undang-undang ini membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, dan untuk kepentingan peserta. BPJS bertugas mengelola dana jaminan sosial, membayar manfaat, dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang program jaminan sosial.
Dokumen tersebut membahas tentang standar kompetensi dan indikator kompetensi dasar menaati peraturan perundang-undangan nasional. Terdapat penjelasan mengenai tiga macam kekuatan berlakunya UU secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Juga diuraikan berbagai contoh sikap kritis, bentuk ketaatan, dan upaya-upaya untuk meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 mengatur tentang pertahanan negara. Undang-undang ini menetapkan bahwa pertahanan negara bertujuan untuk melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan seluruh rakyat dari segala ancaman. Pertahanan negara diselenggarakan melalui pembangunan kemampuan militer dan nonmiliter serta mobilisasi seluruh sumber daya nasional. Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai k
Bab 1 membahas latar belakang dan tujuan penulisan makalah ini tentang pertahanan negara Indonesia. Tujuannya antara lain memberikan pengetahuan tentang fungsi NKRI agar terwujudnya tujuan bernegara. Bab 2 membahas analisis ketentuan UU No 20 tahun 1982 tentang pertahanan negara, hak dan kewajiban warga negara berpartisipasi dalam upaya bela negara sesuai UUD dan undang-undang terkait, serta contoh partisipasi warga negara dalam me
Bab 1 memberikan latar belakang tentang pentingnya partisipasi warga negara dalam mempertahankan NKRI. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mempelajari Pertahanan Negara RI, memberikan pengetahuan tentang fungsi NKRI, dan memenuhi tugas mata kuliah. Bab 2 membahas analisis UU No 20 tahun 1982 tentang pertahanan negara, hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Pasal 18, konsep pembelaan/bela negara, dan analisis Pas
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Fungsi kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Bab 1 menjelaskan latar belakang pentingnya partisipasi warga negara dalam mempertahankan NKRI. Bab 2 membahas analisis ketentuan UU No. 20 tahun 1982 tentang pertahanan negara, hak dan kewajiban warga negara berdasarkan UUD dan konsep pembelaan negara atau bela negara.
Bab 1 membahas latar belakang pentingnya partisipasi warga negara dalam mempertahankan NKRI. Bab 2 membahas konsep pertahanan negara berdasarkan UUD dan undang-undang terkait, termasuk hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai dasar hukum yang mengatur wajib militer dan partisipasi masyarakat dalam mempertahankan negara.
Makalah ini membahas tentang pertahanan negara Indonesia dengan 3 poin utama:
1. Menguraikan latar belakang dan tujuan penulisan makalah ini tentang pentingnya pertahanan negara.
2. Mendiskusikan ketentuan hukum dan konsep bela negara sebagai kewajiban warga negara.
3. Menganalisis bunyi pasal-pasal UUD terkait hak dan kewajiban warga negara dalam upaya pertahanan negara.
Otonomi daerah adalah pemberian wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Unsur-unsur Negara mencakup penduduk, wilayah, pemerintahan, dan kemampuan menjalin hubungan internasional.
Dokumen tersebut membahas tentang bela negara, kewarganegaraan, dan komponen pertahanan negara. Terdapat penjelasan mengenai komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung dalam sistem pertahanan negara Indonesia sesuai UU 3/2002 tentang Pertahanan Negara. Dokumen ini juga menyinggung tentang kewajiban dan hak warga negara untuk ikut serta dalam upaya bela negara.
Membela negara merupakan kewajiban setiap warga negara untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah negara. Sistem pertahanan negara Indonesia bersifat semesta yang melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya nasional untuk bersama-sama membela negara.
Bahwa pertahanan negara merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga negara berdasarkan konstitusi dan undang-undang. Warga negara diwajibkan untuk ikut serta dalam upaya bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan militer, dan pengabdian sesuai profesi masing-masing untuk mempertahankan kedaulatan, integritas wilayah, dan keamanan bangsa dari segala ancaman.
sistim pertahanan dan keamanan negara republik indonesia dan bela negarasudiana_handsome
Pasal 30 UUD 1945 mengatur tentang sistem pertahanan dan keamanan negara yang dilaksanakan melalui kerja sama antara TNI, Polri, dan masyarakat sebagai pendukung. TNI terdiri atas Angkatan Darat, Laut dan Udara, sedangkan Polri bertugas menjaga ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang wilayah negara Indonesia, warga negara dan penduduk Indonesia, kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia, serta substansi pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Wilayah negara Indonesia meliputi daratan, perairan, dan ruang angkasa. UUD 1945 mengatur hak negara atas sumber daya alam. Warga negara dan penduduk Indonesia diatur oleh UU Kewarganegaraan 2006. Indonesia menjunjung tinggi kemerdekaan beragama dan ber
Similar to UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (20)
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...Penataan Ruang
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pelimpahan kewenangan Menteri Pekerjaan Umum kepada gubernur dalam pemberian persetujuan substansi rancangan perda tentang rencana rinci tata ruang kabupaten/kota. Pelimpahan kewenangan ini dilakukan setelah provinsi memenuhi kriteria seperti telah memiliki perda RTRW provinsi dan kabupaten/kota, memiliki unit organisasi penataan ruang, dan memiliki sumber daya manusia yang komp
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran XII - Sistematika Penyajian Album Peta
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Dokumen tersebut merangkum proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang meliputi persiapan, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis, perumusan konsepsi, dan penyusunan naskah akademis serta peraturan daerah. Proses tersebut melibatkan berbagai pihak dan dilaksanakan selama kurang lebih 12 bulan.
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Dokumen ini menjelaskan sistematika penyajian laporan akhir Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ). Untuk RDTR terdiri dari 8 bab yang membahas tujuan penataan, rencana pola ruang, jaringan prasarana, prioritas penanganan, ketentuan pemanfaatan ruang, dan peraturan zonasi. Sedangkan untuk PZ terdiri dari 5 bab yang membahas ketentuan umum, text zonasi, peta zonasi, dan perubahan peratur
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Dokumen tersebut membahas tentang keterkaitan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang mencakup tujuan, struktur ruang, dan jaringan prasarana seperti transportasi, energi, telekomunikasi, air minum, dan sumber daya air."
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran VIII - Rincian Perumusan Substansi RDTR dan Peraturan Zonasi
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran VII - Rincian Analisis dalam Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran VI - Contoh Perhitungan Untuk Menentukan Tata Bangunan
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Dokumen tersebut menjelaskan cara menghitung intensitas pemanfaatan ruang dengan menentukan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan tinggi bangunan. KDB dihitung berdasarkan luas bangunan dan luas lahan, sedangkan tinggi bangunan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jalur penerbangan, kebakaran, ekonomi, pencahayaan, dan gempa. Dokumen ini memberikan contoh perhitungan KDB dan menjelaskan berbagai pert
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Dokumen tersebut berisi contoh teks zonasi untuk zona perumahan dengan subzona kepadatan sangat tinggi. Teks zonasi ini mengatur ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, intensitas pemanfaatan ruang, tata bangunan, prasarana dan sarana minimum, pelaksanaan, perubahan peraturan zonasi, dan ketentuan khusus untuk wilayah rawan bencana gempa.
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran IV-A - Contoh Matriks Penulisan Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Dokumen ini menampilkan ilustrasi peta rencana jaringan prasarana di BWP yang terdiri dari 6 lampiran yang menunjukkan skema jaringan prasarana dasar wilayah perkotaan.
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Dokumen tersebut membahas kriteria pengklasifikasian zona dan subzona kawasan lindung serta kawasan budi daya. Terdapat empat kriteria utama pengklasifikasian yaitu definisi, tujuan penetapan, kriteria kinerja, dan kriteria perencanaan untuk masing-masing zona.
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Batang Tubuh RDTR
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...Penataan Ruang
Pedoman ini mengatur penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non hijau (RTNH) di kawasan perkotaan. Dokumen ini menjelaskan definisi, fungsi, manfaat, tipologi, standar luas penyediaan, dan pengaturan material RTNH pada berbagai skala lingkungan perkotaan. Pedoman ini bertujuan menjamin ketersediaan dan keberlanjutan RTNH bagi kepentingan masyarakat perkotaan.
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...Penataan Ruang
Peraturan ini mengatur tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) di Departemen Pekerjaan Umum. SMM bertujuan untuk menjamin kualitas pelaksanaan proyek infrastruktur dengan prinsip efisiensi dan efektivitas serta peningkatan kualitas berkelanjutan. Peraturan ini menjelaskan tentang ruang lingkup, pengelolaan, tugas dan tanggung jawab terkait penerapan SMM di seluruh unit kerja Departemen Pekerjaan Um
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...Penataan Ruang
(1) Peraturan Menteri ini menetapkan pedoman rekayasa sosial pembangunan bendungan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan mengurangi permasalahan sosial selama proses pembangunan bendungan.
(2) Pedoman ini memberikan panduan bagi pelaksana untuk memahami dan menangani masalah sosial yang muncul selama prakonstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi bendungan.
(3) Peraturan ini mulai berlaku se
Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...Penataan Ruang
Pedoman ini mengatur tata cara pembangunan pos duga air tipe konsol di sungai atau saluran terbuka dengan menetapkan ketentuan lokasi, persyaratan teknis, dan tahapan pembangunan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data muka air yang berkualitas guna perencanaan sumber daya air.
Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...
UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2002
TENTANG
PERTAHANAN NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
NOMOR 3 TAHUN 2002
Menimbang:
TENTANG
a. bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup
bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara
PERTAHANAN NEGARA Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945;
b. bahwa pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara
BESERTA yang merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan
negara guna mencapai tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap
PENJELASANNYA bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial;
c. bahwa dalam penyelenggaraan pertahanan negara setiap warga negara
mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan
negara sebagai pencerminan kehidupan kebangsaan yang menjamin hak-
hak warga negara untuk hidup setara, adil, aman, damai, dan sejahtera;
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4169
d. bahwa usaha pertahanan negara dilaksanakan dengan membangun,
BESERTA TAMBAHANNYA memelihara, mengembangkan, dan menggunakan kekuatan pertahanan
negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia,
kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum
internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan
secara damai;
e. bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20
Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368) tidak sesuai lagi
dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia dan perubahan
kelembagaan Tentara Nasional Indonesia yang didorong oleh
perkembangan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga
Undang-Undang tersebut perlu diganti;
1
2. f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, 6. Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan
c, d, dan e perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pertahanan Negara; untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat
kekuatan dan kemampuan komponen utama.
7. Komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan
Mengingat: untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal komponen cadangan.
27 ayat (3), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945; 8. Sumber daya nasional adalah sumber daya manusia, sumber daya alam,
2. Ketetapan MPR-RI Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara dan sumber daya buatan.
Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan 9. Sumber daya alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air, dan
Ketetapan MPR-RI Nomor: VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional dirgantara yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk
Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia; kepentingan pertahanan negara.
10. Sumber daya buatan adalah sumber daya alam yang telah ditingkatkan daya
Dengan persetujuan bersama antara gunanya untuk kepentingan pertahanan negara.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 11. Sarana dan prasarana nasional adalah hasil budi daya manusia yang dapat
digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara
dan dalam rangka mendukung kepentingan nasional.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 12. Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia.
MEMUTUSKAN: 13. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia.
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERTAHANAN NEGARA.
14. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan.
BAB I
KETENTUAN UMUM 15. Panglima adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia.
Pasal 1 16. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf
Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara.
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan
negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan BAB II
keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap HAKIKAT, DASAR, TUJUAN, DAN FUNGSI
keutuhan bangsa dan negara.
Pasal 2
2. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta
yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta
lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban
secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.
negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala Pasal 3
ancaman.
(1) Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi
3. Penyelenggaraan pertahanan negara adalah segala kegiatan untuk manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum
melaksanakan kebijakan pertahanan negara. nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip
4. Pengelolaan pertahanan negara adalah segala kegiatan pada tingkat hidup berdampingan secara damai.
strategis dan kebijakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, (2) Pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis
pengawasan, dan pengendalian pertahanan negara. Indonesia sebagai negara kepulauan.
5. Komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan
untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan.
2 3
3. Pasal 4 (2) Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui:
Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, a. pendidikan kewarganegaraan;
keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. c. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara
Pasal 5 sukarela atau secara wajib; dan
d. pengabdian sesuai dengan profesi.
Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan. (3) Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar
kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur
dengan undang-undang.
BAB III Pasal 10
PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA
(1) Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan Negara
Pasal 6 Kesatuan Republik Indonesia.
Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina (2) Tentara Nasional Indonesia, terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan
kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap Angkatan Udara.
ancaman.
(3) Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan
Pasal 7 negara untuk :
a. mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah;
(1) Pertahanan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, b. melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa;
diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan c. melaksanakan Operasi Militer Selain Perang; dan
sistem pertahanan negara. d. ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional
(2) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer dan internasional.
menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama Pasal 11
dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.
Susunan organisasi, tugas, dan fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagai alat
(3) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter pertahanan negara diatur dengan undang-undang.
menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur
utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan BAB IV
didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. PENGELOLAAN SISTEM PERTAHANAN NEGARA
Pasal 8 Pasal 12
(1) Komponen cadangan, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber Pengelolaan sistem pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan
daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan negara ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional dan mendukung
untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kebijakan nasional di bidang pertahanan.
komponen utama.
Pasal 13
(2) Komponen pendukung, terdiri atas warga negara, sumber daya alam,
sumberdaya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara (1) Presiden berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem
langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan pertahanan negara.
kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. (2) Dalam pengelolaan sistem pertahanan negara, sebagaimana dimaksud
(3) Komponen cadangan dan komponen pendukung, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden menetapkan kebijakan umum pertahanan negara
dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan undang-undang. yang menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan
sistem pertahanan negara.
Pasal 9
Pasal 14
(1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara
yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. (1) Presiden berwenang dan bertanggungjawab atas pengerahan kekuatan
Tentara Nasional Indonesia.
4 5
4. (2) Dalam hal pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk Pasal 16
menghadapi ancaman bersenjata, kewenangan Presiden, sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan (1) Menteri memimpin Departemen Pertahanan.
Rakyat. (2) Menteri membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum
(3) Dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman bersenjata, Presiden pertahanan negara.
dapat langsung mengerahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia. (3) Menteri menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara
(4) Pengerahan langsung kekuatan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden.
dimaksud dalam ayat (3), Presiden dalam waktu paling lambat 2 X 24 (dua (4) Menteri menyusun buku putih pertahanan serta menetapkan kebijakan kerja
kali dua puluh empat) jam harus mengajukan persetujuan kepada Dewan sama bilateral, regional, dan internasional di bidangnya.
Perwakilan Rakyat.
(5) Menteri merumuskan kebijakan umum penggunaan kekuatan Tentara
(5) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui pengerahan, Nasional Indonesia dan komponen pertahanan lainnya.
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Presiden menghentikan pengerahan
operasi militer. (6) Menteri menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan,
pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri
Pasal 15 pertahanan yang diperlukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan komponen
(1) Dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan negara, sebagaimana pertahanan lainnya.
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Presiden dibantu oleh Dewan (7) Menteri bekerjasama dengan pimpinan departemen dan instansi pemerintah
Pertahanan Nasional. lainnya serta menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis
(2) Dewan Pertahanan Nasional, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan.
berfungsi sebagai penasihat Presiden dalam menetapkan kebijakan umum Pasal 17
pertahanan dan pengerahan segenap komponen pertahanan negara.
(1) Presiden mengangkat dan memberhentikan Panglima setelah mendapat
(3) Dalam rangka melaksanakan fungsinya, Dewan Pertahanan Nasional persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
mempunyai tugas :
a. Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pertahanan (2) Pengangkatan Panglima, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diangkat
negara agar departemen pemerintah, lembaga pemerintah dari perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia yang sedang atau pernah
nondepartemen, dan masyarakat beserta Tentara Nasional Indonesia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.
dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam
mendukung penyelenggaraan pertahanan negara. (3) Presiden mengangkat dan memberhentikan Kepala Staf Angkatan atas usul
b. Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pengerahan Panglima.
komponen pertahanan negara dalam rangka mobilisasi dan (4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima dan Kepala Staf
demobilisasi. Angkatan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3), diatur lebih
c. Menelaah dan menilai resiko dari kebijakan yang akan ditetapkan. lanjut dengan Keputusan Presiden.
(4) Dewan Pertahanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pasal 18
dipimpin oleh Presiden dengan keanggotaan, terdiri atas anggota tetap dan
anggota tidak tetap dengan hak dan kewajiban yang sama. (1) Panglima memimpin Tentara Nasional Indonesia.
(5) Anggota tetap terdiri atas Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Luar (2) Panglima menyelenggarakan perencanaan strategi dan operasi militer,
Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Panglima. pembinaan profesi dan kekuatan militer, serta memelihara kesiagaan
operasional.
(6) Anggota tidak tetap terdiri atas pejabat pemerintah dan nonpemerintah yang
dianggap perlu sesuai dengan masalah yang dihadapi. (3) Panglima berwenang menggunakan segenap komponen pertahanan negara
dalam penyelenggaraan operasi militer berdasarkan undang-undang.
(7) Anggota tetap dan tidak tetap diangkat oleh Presiden.
(4) Panglima bertanggung jawab kepada Presiden dalam penggunaan
(8) Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional, komponen pertahanan negara dan bekerja sama dengan Menteri dalam
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan pemenuhan kebutuhan Tentara Nasional Indonesia.
Presiden.
6 7
5. Pasal 19 (2) Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta keterangan tentang
penyelenggaraan dan pengelolaan pertahanan negara.
Dalam menghadapi bentuk dan sifat ancaman nonmiliter di luar wewenang
instansi pertahanan, penanggulangannya dikoordinasikan oleh pimpinan instansi
sesuai bidangnya.
BAB VII
PEMBIAYAAN
BAB V Pasal 25
PEMBINAAN KEMAMPUAN PERTAHANAN
(1) Pertahanan negara dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal 20
(2) Pembiayaan pertahanan negara ditujukan untuk membangun, memelihara,
(1) Pembinaan kemampuan pertahanan negara ditujukan untuk mengembangkan, dan menggunakan Tentara Nasional Indonesia serta
terselenggaranya sebuah sistem pertahanan negara sebagaimana dimaksud komponen pertahanan lainnya.
dalam undang-undang ini.
(2) Segala sumber daya nasional yang berupa sumber daya manusia, sumber
daya alam dan buatan, nilai-nilai, teknologi, dan dana dapat didayagunakan BAB VIII
untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara yang diatur lebih lanjut KETENTUAN PERALIHAN
dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 26
(3) Pembangunan di daerah harus memperhatikan pembinaan kemampuan Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan tentang
pertahanan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang selanjutnya diatur pertahanan negara yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku selama peraturan
dengan Peraturan Pemerintah. pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-undang ini belum dikeluarkan dan
Pasal 21 sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.
Pendayagunaan segala sumber daya alam dan buatan harus memperhatikan Pasal 27
prinsip-prinsip berkelanjutan, keragaman, dan produktivitas lingkungan hidup. Organisasi atau badan yang merupakan unsur penyelenggaraan pertahanan
Pasal 22 negara yang sudah ada tetap berlaku sampai dengan diubah atau diganti dengan
organisasi atau badan baru berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini.
(1) Wilayah Indonesia dapat dimanfaatkan untuk pembinaan kemampuan
pertahanan dengan memperhatikan hak masyarakat dan peraturan
perundang-undangan. BAB IX
(2) Wilayah yang digunakan sebagai instalasi militer dan latihan militer yang KETENTUAN PENUTUP
strategis dan permanen ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 28
Pasal 23 Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor
(1) Dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara, pemerintah 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan
melakukan penelitian dan pengembangan industri dan teknologi di bidang Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
pertahanan. Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-
(2) Dalam menjalankan tugas, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan
mendorong dan memajukan pertumbuhan industri pertahanan. Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), dinyatakan
tidak berlaku.
BAB VI Pasal 29
PENGAWASAN
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Pasal 24
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
(1) Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
kebijakan umum pertahanan negara.
8 9
6. Disahkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
PENJELASAN
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
ATAS
Diundangkan di Jakarta UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
pada tanggal 8 Januari 2002 NOMOR 3 TAHUN 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTANG
ttd PERTAHANAN NEGARA
BAMBANG KESOWO
Salinan sesuai dengan aslinya I. UMUM
SEKRETARIAT KABINET RI
Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II, hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Tanpa mampu
mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam
ttd negeri, suatu negara tidak akan dapat mempertahankan keberadaannya. Bangsa
Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus
Edy Sudibyo
1945 bertekad bulat untuk membela, mempertahankan, dan menegakkan
kemerdekaan, serta kedaulatan negara dan bangsa berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945.
Pandangan hidup bangsa Indonesia tentang pertahanan negara, sebagaimana
ditentukan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945,
adalah:
a. kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di
atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan
dan perikeadilan;
b. pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
c. hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha
pembelaan negara;
d. bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dari pandangan hidup tersebut di atas, bangsa Indonesia dalam
penyelenggaraan pertahanan negara menganut prinsip:
a. bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan
kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan
segenap bangsa dari segala ancaman;
b. pembelaan negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya
pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap
warga negara. Oleh karena itu, tidak seorangpun warga negara boleh
dihindarkan dari kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali
ditentukan dengan undang-undang. Dalam prinsip ini terkandung pengertian
10 11
7. bahwa upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan negara
hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri; menegaskan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum dan tidak berdasar
c. bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan atas kekuasaan belaka. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan Negara
dan kedaulatannya. Penyelesaian pertikaian atau pertentangan yang timbul yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selanjutnya, dalam
antara bangsa Indonesia dan bangsa lain akan selalu diusahakan melalui Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa wewenang
cara-cara damai. Bagi bangsa Indonesia, perang adalah jalan terakhir dan Presiden, antara lain:
hanya dilakukan apabila semua usaha dan penyelesaian secara damai tidak a. memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945;
berhasil. Prinsip ini menunjukkan pandangan bangsa Indonesia tentang b. memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan
perang dan damai; Angkatan Udara;
d. bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut c. dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang,
politik bebas aktif. Untuk itu, pertahanan negara ke luar bersifat defensif aktif membuat perdamaian, dan membuat perjanjian dengan negara lain;
yang berarti tidak agresif dan tidak ekspansif sejauh kepentingan nasional d. menyatakan keadaan bahaya.
tidak terancam. Atas dasar sikap dan pandangan tersebut, bangsa Indonesia
tidak terikat atau ikut serta dalam suatu pakta pertahanan dengan negara Berdasarkan kewenangan tersebut, Presiden memegang kekuasaan
lain; penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk usaha penyelenggaraan
e. bentuk pertahanan negara bersifat semesta dalam arti melibatkan seluruh pertahanan negara. Untuk itu, perlu dibentuk suatu undang-undang sebagai
rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, dasar hukum bagi penyelenggaraan pertahanan negara.
serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan; Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara,
f. pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan
manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Dengan demikian, semua usaha
nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip penyelenggaraan pertahanan negara harus mengacu pada tujuan tersebut. Oleh
hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis karena itu, pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan
Indonesia sebagai negara kepulauan. Di samping prinsip tersebut, mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai
pertahanan negara juga memperhatikan prinsip kemerdekaan, kedaulatan, satu kesatuan pertahanan.
dan keadilan sosial.
Pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara
Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu dini dengan sistem pertahanan negara melalui usaha membangun dan membina
pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi sangat mempengaruhi pola kemampuan dan daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap
dan bentuk ancaman. Ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula ancaman.
bersifat konvensional (fisik) dan saat ini berkembang menjadi multidimensional
(fisik dan nonfisik), baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan
Ancaman yang bersifat multidimensional tersebut dapat bersumber, baik dari Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh
permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun permasalahan komponen cadangan dan komponen pendukung. Dalam menghadapi ancaman
keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional, antara lain terorisme, nonmiliter, menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai
imigran gelap, bahaya narkotika, pencurian kekayaan alam, bajak laut, dan unsur utama yang disesuaikan dengan bentuk dan sifat ancaman dengan
perusakan lingkungan. didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.
Hal ini semua menyebabkan permasalahan pertahanan menjadi sangat kompleks Sistem pertahanan negara melibatkan seluruh komponen pertahanan negara,
sehingga penyelesaiannya tidak hanya bertumpu pada departemen yang yang terdiri atas komponen utama, komponen cadangan, dan komponen
menangani pertahanan saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh pendukung. Hal ini berbeda dengan komponen kekuatan Pertahanan Keamanan
instansi terkait, baik instansi pemerintah maupun nonpemerintah. Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia,
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menetapkan bahwa yang terdiri atas komponen dasar, komponen utama, komponen khusus, dan
Pemerintah Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk melindungi bangsa komponen pendukung. Perbedaan lainnya adalah bahwa dalam Undang-Undang
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, ini, hanya Tentara Nasional Indonesia saja yang ditetapkan sebagai komponen
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang utama, sedangkan cadangan Tentara Nasional Indonesia dimasukkan sebagai
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan komponen cadangan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan
ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya melindungi segenap penyelenggaraan pertahanan negara sesuai dengan aturan hukum internasional
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari setiap bentuk ancaman dari luar yang berkaitan dengan prinsip pembedaan perlakuan terhadap kombatan dan
dan/atau dari dalam negeri, pada hakikatnya merupakan salah satu fungsi nonkombatan, serta untuk penyederhanaan pengorganisasian upaya bela
pemerintahan negara. negara. Di samping itu, Undang-Undang ini juga mengatur mengenai sumber
daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional, baik
sebagai komponen cadangan maupun komponen pendukung.
12 13
8. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang pemenuhan kebutuhan Tentara Nasional Indonesia, Panglima bekerja sama
diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar dengan Menteri.
kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional
Indonesia, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pembinaan kemampuan pertahanan negara dilakukan melalui pendayagunaan
segala sumber daya nasional serta pemanfaatan wilayah negara dan pemajuan
Istilah Tentara Nasional Indonesia yang digunakan dalam Undang-Undang ini industri pertahanan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara dengan
adalah sebagai pengganti istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam memperhatikan hak masyarakat dan peraturan perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Berdasarkan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Nomor: VI/MPR/2000 dan Nomor: Untuk menjamin penyelenggaraan pertahanan negara yang memenuhi prinsip
VII/MPR/2000, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik demokrasi, Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pengawasan terhadap
Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing- pelaksanaan kebijakan umum pertahanan negara dan dapat meminta keterangan
masing. Tentara Nasional Indonesia, yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pertahanan negara.
Laut, dan Angkatan Udara adalah alat negara yang berperan sebagai alat Sehubungan dengan perkembangan kesadaran hukum yang hidup dalam
pertahanan negara, sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat masyarakat yang mengedepankan prinsip demokrasi, hak asasi manusia,
negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, dan prinsip hidup berdampingan secara
menegakkan hukum, memberikan pengayoman, serta pelayanan kepada damai, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan
masyarakat. Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia yang telah diubah
Untuk mendukung kepentingan pertahanan negara, sumber daya manusia, dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 perlu diganti dengan Undang-
sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional Undang ini.
yang berada di dalam dan/atau di luar pengelolaan departemen yang membidangi II. PASAL DEMI PASAL
pertahanan dimanfaatkan semaksimal mungkin, baik sebagai komponen
cadangan maupun komponen pendukung. Pasal 1
Presiden selaku penanggungjawab tertinggi dalam pengelolaan pertahanan Cukup jelas
negara dibantu oleh Dewan Pertahanan Nasional yang berfungsi sebagai
penasihat Presiden dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan negara. Pasal 2
Untuk menghadapi ancaman bersenjata, Presiden berwenang mengerahkan Yang dimaksud dengan bersifat semesta adalah pengikutsertaan seluruh warga
kekuatan Tentara Nasional Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan negara, pemanfaatan seluruh sumber daya nasional, dan seluruh wilayah negara
Rakyat. Dalam keadaan memaksa, Presiden dapat langsung mengerahkan dalam usaha pertahanan negara.
kekuatan Tentara Nasional Indonesia dengan kewajiban paling lambat 2 x 24
(dua kali dua puluh empat) jam harus mengajukan persetujuan kepada Dewan Yang dimaksud dengan keyakinan pada kekuatan sendiri adalah semangat untuk
Perwakilan Rakyat. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui mengandalkan pada kekuatan sendiri sebagai modal dasar dengan tidak
pengerahan tersebut, Presiden harus menghentikan operasi militer. menutup kemungkinan bekerja sama dengan negara lain.
Menteri membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan Pasal 3
negara dan menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara.
Ayat (1)
Selain itu, Menteri menyusun "buku putih pertahanan", menetapkan kebijakan
kerja sama bilateral, regional, dan internasional di bidangnya, merumuskan Yang dimaksud dengan kebiasaan internasional adalah ketentuan tidak tertulis
kebijakan umum penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dan yang berlaku universal dan diakui oleh masyarakat internasional.
komponen pertahanan lainnya, menetapkan kebijakan penganggaran,
pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan Ayat (2)
teknologi dan industri pertahanan. Dalam hal menyusun dan melaksanakan
Cukup jelas
perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan
pertahanan, Menteri bekerja sama dengan pimpinan departemen dan instansi Pasal 4
pemerintah lainnya.
Yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari
Panglima diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara,
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Panglima menyelenggarakan keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.
perencanaan strategi dan operasi militer, pembinaan profesi dan kekuatan militer,
serta memelihara kesiagaan operasional. Sesuai dengan peraturan perundang- Pasal 5
undangan, Panglima dapat menggunakan segenap komponen pertahanan
Yang dimaksud dengan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
negara yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada Presiden. Dalam hal
sebagai satu kesatuan pertahanan adalah bahwa ancaman terhadap sebagian
14 15
9. wilayah merupakan ancaman terhadap seluruh wilayah dan menjadi tanggung e. Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional
jawab segenap bangsa. atau yang bekerja sama dengan terorisme dalam negeri atau terorisme
dalam negeri yang bereskalasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan
Pasal 6 negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.
Cukup jelas f. Pemberontakan bersenjata.
Pasal 7 g. Perang saudara yang terjadi antara kelompok masyarakat bersenjata
Ayat (1) dengan kelompok masyarakat bersenjata lainnya.
Cukup jelas Ayat (3)
Ayat (2) Cukup jelas
Yang dimaksud dengan ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan Pasal 8
kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan Ayat (1)
yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan
keselamatan segenap bangsa. Yang dimaksud dengan mobilisasi adalah tindakan pengerahan dan penggunaan
secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional
Ancaman militer dapat berbentuk, antara lain: sebagai kekuatan pertahanan negara.
a. Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap Ayat (2)
kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa
atau dalam bentuk dan cara-cara, antara lain: Cukup jelas
1) Invasi berupa serangan oleh kekuatan bersenjata negara lain terhadap
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayat (3)
2) Bombardemen berupa penggunaan senjata lainnya yang dilakukan oleh Cukup jelas
angkatan bersenjata negara lain terhadap wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Pasal 9
3) Blokade terhadap pelabuhan atau pantai atau wilayah udara Negara
Kesatuan Republik Indonesia oleh angkatan bersenjata negara lain. Ayat (1)
4) Serangan unsur angkatan bersenjata negara lain terhadap unsur Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh
satuan darat atau satuan laut atau satuan udara Tentara Nasional kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup
5) Unsur kekuatan bersenjata negara lain yang berada dalam wilayah bangsa dan negara. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian yang manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang
tindakan atau keberadaannya bertentangan dengan ketentuan dalam dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban
perjanjian. dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.
6) Tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayahnya oleh
negara lain sebagai daerah persiapan untuk melakukan agresi terhadap Ayat (2)
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Huruf a
7) Pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran oleh negara lain
untuk melakukan tindakan kekerasan di wilayah Negara Kesatuan Dalam pendidikan kewarganegaraan sudah tercakup pemahaman tentang
Republik Indonesia atau melakukan tindakan seperti tersebut di atas. kesadaran bela negara.
b. Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, baik yang Huruf b
menggunakan kapal maupun pesawat non komersial.
Cukup jelas
c. Spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan
rahasia militer. Huruf c
d. Sabotase untuk merusak instalasi penting militer dan obyek vital nasional Cukup jelas
yang membahayakan keselamatan bangsa.
16 17
10. Huruf d serta terjaminnya kelancaran dan keamanan pembangunan nasional yang
berkelanjutan guna mewujudkan tujuan pembangunan dan tujuan nasional.
Yang dimaksud dengan pengabdian sesuai dengan profesi adalah pengabdian Kepentingan nasional diwujudkan dengan memperhatikan 3 (tiga) kaidah pokok,
warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan yaitu sebagai berikut.
negara termasuk dalam menanggulangi dan/atau memperkecil akibat yang
ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya. 1. Tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Ayat (3)
2. Upaya pencapaian tujuan nasional dilaksanakan melalui pembangunan
Cukup jelas nasional yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berketahanan
Pasal 10 nasional berdasarkan wawasan nusantara.
Ayat (1) 3. Sarana yang digunakan adalah seluruh potensi dan kekuatan nasional yang
didayagunakan secara menyeluruh dan terpadu.
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (2)
Ayat (1)
Cukup jelas
Cukup jelas.
Ayat (3)
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan kebijakan umum pertahanan negara, antara lain meliputi
Cukup jelas upaya membangun, memelihara, dan mengembangkan secara terpadu dan
terarah segenap komponen pertahanan negara.
Huruf b
Pasal 14
Cukup jelas
Ayat (1)
Huruf c
Kewenangan pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dalam rangka
Operasi militer pada dasarnya, terdiri atas operasi militer untuk perang dan operasi militer hanya ada pada Presiden.
operasi militer selain perang. Operasi militer meliputi kegiatan terencana yang
dilaksanakan oleh satuan militer dengan sasaran, waktu, tempat, dan dukungan Ayat (2)
logistik yang telah ditetapkan sebelumnya melalui perencanaan terinci.
Yang dimaksud dengan ancaman bersenjata adalah berbagai usaha dan kegiatan
Operasi militer selain perang, antara lain berupa bantuan kemanusiaan (civic oleh kelompok atau pihak yang terorganisasi dan bersenjata, baik dari dalam
mission), perbantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam maupun luar negeri yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan
rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, bantuan kepada keselamatan segenap bangsa.
pemerintahan sipil, pengamanan pelayaran/penerbangan, bantuan pencarian dan
pertolongan (Search And Resque), bantuan pengungsian, dan penanggulangan Ayat (3)
korban bencana alam. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah situasi pada saat keputusan
Operasi militer selain perang dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau harus segera diambil berdasarkan pertimbangan ruang, waktu, dan sasaran
peraturan perundang-undangan. sesuai dengan perkiraan resiko yang dihadapi.
Huruf d Ayat (4)
Cukup jelas Waktu 2 X 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) dihitung setelah keputusan
pengerahan kekuatan.
Pasal 11
Ayat (5)
Cukup jelas
Cukup jelas
Pasal 12
Yang dimaksud kepentingan nasional adalah tetap tegaknya Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
18 19
11. Pasal 15 Ayat (5)
Ayat (1) Yang dimaksud dengan merumuskan kebijakan umum adalah menyiapkan
ketetapan kebijakan yang menyangkut tujuan penggunaan kekuatan Tentara
Dalam membantu Presiden menetapkan kebijakan umum pertahanan negara, Nasional Indonesia sebagai komponen utama beserta komponen pertahanan
Dewan Pertahanan Nasional memberikan masukan berdasarkan hasil lainnya.
penelaahan berbagai aspek pertahanan negara.
Ayat (6)
Ayat (2)
Pengadaan yang dilaksanakan oleh Departemen Pertahanan harus memenuhi
Cukup jelas persyaratan operasional dan spesifikasi teknis peralatan militer.
Ayat (3) Perekrutan meliputi kegiatan penentuan alokasi, publikasi, dan pemanggilan.
Cukup jelas Ayat (7)
Ayat (4) Perencanaan strategis adalah perencanaan pada tingkat nasional dalam upaya
Cukup jelas pengelolaan pertahanan negara dengan menyinergikan segenap sumber daya
nasional yang mengandung potensi kemampuan pertahanan untuk menjadi
Ayat (5) kekuatan pertahanan negara.
Cukup jelas Pasal 17
Ayat (6) Ayat (1)
Cukup jelas Cukup jelas
Ayat (7) Ayat (2)
Anggota tidak tetap dari unsur nonpemerintah berjumlah 5 (lima) orang, terdiri Cukup jelas
atas pakar bidang pertahanan, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya
masyarakat. Ayat (3)
Ayat (8) Dalam mengajukan usul pengangkatan Kepala Staf Angkatan, Panglima
mengajukan minimal 2 (dua) orang calon.
Cukup jelas
Ayat (4)
Pasal 16
Cukup jelas
Ayat (1)
Pasal 18
Cukup jelas
Ayat (1)
Ayat (2)
Cukup jelas
Cukup jelas
Ayat (2)
Ayat (3)
Cukup jelas
Cukup jelas
Ayat (3)
Ayat (4)
Cukup jelas
Yang dimaksud dengan "buku putih pertahanan" adalah pernyataan kebijakan
pertahanan secara menyeluruh yang diterbitkan oleh Menteri dan disebarluaskan Ayat (4)
ke masyarakat umum, baik domestik maupun internasional untuk menciptakan Penggunaan kekuatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Presiden
saling percaya dan meniadakan potensi konflik. adalah tindakan operasi militer.
20 21
12. Pasal 19 Pasal 24
Cukup jelas Cukup jelas
Pasal 20 Pasal 25
Ayat (1) Cukup jelas
Cukup jelas Pasal 26
Ayat (2) Cukup jelas
Yang dimaksud dengan nilai-nilai adalah seperangkat pranata, prinsip, dan Pasal 27
kondisi yang diyakini kebenarannya untuk digunakan sebagai instrumen pengatur
kehidupan dalam mengukur kinerja, baik moral maupun fisik dan sekaligus Cukup jelas
menunjukkan identitas dan jati diri yang bersangkutan. Pasal 28
Nilai yang berkaitan dengan sistem pertahanan negara, antara lain: Cukup jelas
a. Nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Pasal 29
b. Nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Doktrin TNI. Cukup jelas
c. Nilai sebagai bangsa pejuang.
d. Nilai gotong-royong. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4169
e. Nilai baru yang sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 21
Yang dimaksud dengan prinsip berkelanjutan adalah pendayagunaan sumber
daya alam dan buatan yang diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan
dapat dimanfaatkan sebagai penunjang kebutuhan jangka panjang.
Yang dimaksud dengan prinsip keragaman adalah pendayagunaan sumber daya
alam dan buatan melalui penganekaragaman untuk menghindari ketergantungan.
Yang dimaksud dengan prinsip produktivitas adalah pendayagunaan sumber
daya alam dan buatan dengan pemanfaatan secara optimal.
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan mendorong dan memajukan pertumbuhan industri
pertahanan termasuk kegiatan mendorong dan memajukan industri dalam negeri
yang memproduksi alat peralatan yang mendukung pertahanan, baik melalui
kegiatan promosi maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
22 23