Dokumen tersebut merangkum perjalanan politik Indonesia sejak awal kemerdekaan, mulai dari sidang PPKI pada 1945 sampai pelaksanaan pemilu 1955. Beberapa poin kunci meliputi pembentukan negara federasi RIS berdasarkan KMB 1949, kembalinya RIS menjadi NKRI pada 1950, dan partai-partai yang mengikuti pemilu 1955.
Perkembangan Masyarakat Indonesia Menuju Negara Maju Helena Nalle
Dokumen tersebut membahas perkembangan masyarakat Indonesia menuju negara maju meliputi perkembangan kependudukan, politik, dan upaya pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk. Secara ringkas, dokumen menjelaskan tentang laju pertumbuhan penduduk Indonesia, dampaknya, serta program keluarga berencana dan transmigrasi yang dilakukan pemerintah.
1. Pemerintahan Indonesia mengalami ketidakstabilan selama masa demokrasi liberal dari 1950-1959 dengan seringnya pergantian kabinet akibat konflik antar partai politik dan gangguan keamanan.
2. Sistem pemerintahan menganut sistem parlementer dengan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.
3. Terdapat tujuh kabinet selama masa demokrasi liberal akibat mosi tidak percaya dari parlemen.
Demokrasi liberal dan terpimpin indonesiaseptiputri
Dokumen tersebut membahas tiga periode sistem demokrasi di Indonesia yaitu demokrasi liberal (1950-1959), demokrasi terpimpin (1959-1966), dan demokrasi pancasila sekarang. Demokrasi liberal dicirikan oleh seringnya pergantian kabinet akibat ketidakstabilan politik. Demokrasi terpimpin dipimpin oleh Soekarno dengan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden yang menimbulkan penyimpangan. Demokrasi sekarang berdasarkan
Kondisi ekonomi dan politik Indonesia sangat kritis pada awal kemerdekaan akibat berbagai faktor seperti peredaran uang Jepang yang tidak terkendali, kas negara kosong, dan blokade Belanda. Untuk mengatasinya, pemerintah menerbitkan mata uang sendiri dan melakukan berbagai upaya diplomasi ekonomi. Secara politik, Indonesia mengalami pergantian sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer hingga akhirnya ke
PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi LiberalErika N. D
Sistem demokrasi liberal di Indonesia mengalami ketidakstabilan karena sistem kabinet parlementer. Terdapat tujuh kabinet berturut-turut selama berlakunya UUDS 1950. Sistem multipartai menghasilkan persaingan yang tidak sehat di parlemen namun memberikan ruang partisipasi politik bagi rakyat. Pemilu 1955 menghasilkan empat partai terbesar yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI.
Dokumen tersebut membahas tentang pembelajaran sejarah Indonesia pada masa Demokrasi Liberal 1950-1959. Pada masa ini terdapat tujuh orang perdana menteri yang memerintah dalam beberapa kabinet, yaitu kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamijoyo I, Burhanuddin Harahap, Ali Sastroamijoyo II, dan Djuanda. Setiap kabinet memiliki program kerja namun umumnya jatuh dalam waktu singkat karena pertentangan
Perkembangan Masyarakat Indonesia Menuju Negara Maju Helena Nalle
Dokumen tersebut membahas perkembangan masyarakat Indonesia menuju negara maju meliputi perkembangan kependudukan, politik, dan upaya pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk. Secara ringkas, dokumen menjelaskan tentang laju pertumbuhan penduduk Indonesia, dampaknya, serta program keluarga berencana dan transmigrasi yang dilakukan pemerintah.
1. Pemerintahan Indonesia mengalami ketidakstabilan selama masa demokrasi liberal dari 1950-1959 dengan seringnya pergantian kabinet akibat konflik antar partai politik dan gangguan keamanan.
2. Sistem pemerintahan menganut sistem parlementer dengan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.
3. Terdapat tujuh kabinet selama masa demokrasi liberal akibat mosi tidak percaya dari parlemen.
Demokrasi liberal dan terpimpin indonesiaseptiputri
Dokumen tersebut membahas tiga periode sistem demokrasi di Indonesia yaitu demokrasi liberal (1950-1959), demokrasi terpimpin (1959-1966), dan demokrasi pancasila sekarang. Demokrasi liberal dicirikan oleh seringnya pergantian kabinet akibat ketidakstabilan politik. Demokrasi terpimpin dipimpin oleh Soekarno dengan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden yang menimbulkan penyimpangan. Demokrasi sekarang berdasarkan
Kondisi ekonomi dan politik Indonesia sangat kritis pada awal kemerdekaan akibat berbagai faktor seperti peredaran uang Jepang yang tidak terkendali, kas negara kosong, dan blokade Belanda. Untuk mengatasinya, pemerintah menerbitkan mata uang sendiri dan melakukan berbagai upaya diplomasi ekonomi. Secara politik, Indonesia mengalami pergantian sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer hingga akhirnya ke
PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi LiberalErika N. D
Sistem demokrasi liberal di Indonesia mengalami ketidakstabilan karena sistem kabinet parlementer. Terdapat tujuh kabinet berturut-turut selama berlakunya UUDS 1950. Sistem multipartai menghasilkan persaingan yang tidak sehat di parlemen namun memberikan ruang partisipasi politik bagi rakyat. Pemilu 1955 menghasilkan empat partai terbesar yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI.
Dokumen tersebut membahas tentang pembelajaran sejarah Indonesia pada masa Demokrasi Liberal 1950-1959. Pada masa ini terdapat tujuh orang perdana menteri yang memerintah dalam beberapa kabinet, yaitu kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamijoyo I, Burhanuddin Harahap, Ali Sastroamijoyo II, dan Djuanda. Setiap kabinet memiliki program kerja namun umumnya jatuh dalam waktu singkat karena pertentangan
Dokumen tersebut membahas perkembangan ekonomi, politik, dan konflik Indonesia-Belanda pada awal kemerdekaan dalam 3 kalimat:
1) Kondisi ekonomi sangat kritis akibat peredaran uang Jepang tidak terkendali dan blokade Belanda, sementara politik membentuk pemerintahan, lembaga negara, dan partai-partai politik.
2) Sistem pemerintahan berubah dari presidensial menjadi parlementer dengan adanya perdana menteri h
Dokumen tersebut membahas tentang masa demokrasi liberal di Indonesia mulai dari kabinet Mohammad Natsir (1950) hingga kabinet Djuanda (1959). Masa ini ditandai dengan lemahnya pemerintahan yang sering menghadapi mosi tidak percaya dari parlemen serta pergolakan di daerah. Puncak krisis demokrasi liberal terjadi pada masa kabinet Djuanda dengan munculnya pemberontakan PRRI/Permesta sebelum akhirnya Soek
Perkembangan Politik dalam Upaya Mengisi Kemerdekaan IndonesiaRosyida Hutami
Dokumen ini membahas perkembangan politik di Indonesia setelah kemerdekaan, termasuk sistem pemerintahan, kabinet-kabinet yang berkuasa, dan pelaksanaan pemilu pertama pada 1955. Sistem pemerintahan berubah dari presidensial menjadi parlementer, dan terdapat beberapa kabinet yang memerintah hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 1959. Pemilu 1955 diselenggarakan dalam dua tahap untuk memilih anggota DPR dan Konstitu
Demokrasi Liberal adalah sistem demokrasi yang memberi kebebasan yang luas kepada warga negara. Indonesia menerapkan sistem ini antara 1950-1959 yang ditandai seringnya pergantian kabinet. Terdapat tujuh perdana menteri yaitu Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamijoyo I, Burhanuddin Harahap, Ali Sastroamijoyo II, dan Djuanda.
PKN Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa IndonesiaBellaNindaThania
Menjelaskan tentang kejadian maupun peristiwa yang terjadi pada masa sebelum kemerdekaan, sesudah kemerdekaa, orde lama, orde baru dan masa reformasi serta nilai yang dapat diambil pada setiap masanya
Sistem demokrasi parlementer diterapkan di Indonesia pada tahun 1950-1959. Sistem ini menyebabkan pemerintahan yang tidak stabil karena banyaknya partai politik dan seringnya pergantian kabinet. Hal ini berdampak pada pemberontakan di daerah dan kepercayaan masyarakat yang menurun.
Demokrasi Liberal dan Demokrasi TerpimpinYeni Dyana
Dokumen tersebut membahas tentang sistem demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin di Indonesia antara tahun 1950-1965. Demokrasi liberal diimplementasikan antara 1950-1959 dan ditandai dengan seringnya pergantian kabinet. Sistem ini kemudian digantikan oleh demokrasi terpimpin berdasarkan Dekrit Presiden 1959 yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada presiden. Sistem baru ini berlangsung hingga 1965 namun juga mengalami kegagalan karena memberikan
Teks tersebut merangkum periode demokrasi liberal di Indonesia setelah kemerdekaan, meliputi berbagai kabinet yang berkuasa antara 1950-1957. Kabinet-kabinet tersebut berjuang mempertahankan kedaulatan negara serta meningkatkan perekonomian dan keamanan, namun dihadapkan pada berbagai masalah seperti pemberontakan, konflik militer, dan krisis ekonomi.
Dokumen ini membahas tentang pengaruh dan upaya Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk memperluas pengaruhnya di Indonesia antara 1960-1965, termasuk upaya menguasai buruh, tani, partai politik, dan militer. Dokumen juga menjelaskan peristiwa Gerakan 30 September (G30S) dimana PKI mencoba kudeta dengan menculik dan membunuh perwira tinggi militer, namun upaya ini gagal dan mengakibatkan penumpasan PKI.
Dokumen tersebut membahas periode Demokrasi Terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno antara tahun 1959-1965. Pada masa ini, Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan dukungan dari TNI dan PKI. PKI berusaha memperoleh kedudukan yang kuat dalam politik. Pemerintah berupaya memperoleh kembali Irian Barat dari Belanda melalui konfrontasi militer hingga akhirnya dicapai
menjelaskan secara lengkap pemerintahan kabinet wilopo. Proses terbentuk, sSusunan kabinet, kebijakan, visi misi , program kerja dan berakhirnya masa kabinet dibahas dalam presentasi ini. Semoga bermanfaat
Bab i pendahuluan pada awal tahun 1998 rezim orde baru sudah tidak mampu memb...Mumtaza Ainun
1. Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001) dimulai setelah reformasi yang mengakhiri rezim Orde Baru. 2. Wahid melakukan berbagai upaya reformasi, tetapi menghadapi tantangan dari kekuatan politik lain dan skandal korupsi. 3. Pada 2001, Wahid dilengserkan dari jabatannya karena kehilangan dukungan parlemen.
DEMOKRASI PANCASILAPADA MASA ORDE BARU (PKN XI)Zomed Fhajarr
Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Landasan Orde Baru
Landasan idiil Pancasila
Landasan konstitusional UUD 1945
Latar belakang lahirnya Orde Baru, Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966.
Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965
Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasi mencapai 600%
Kronologi Jatuhnya Orde Baru
22 Januari 1998 : Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS hingga mencapai Rp16.000,00.
10 Maret 1998 : Seoharto kembali terpilih menjadi presiden yang ke-7 kalinya, di damping wakil presiden B.J Habibie.
4 Mei 1998 : Harga bahan bakar minyak naik hingga 71%.
9 Mei 1998 : Presiden Soeharto berangkat ke Kairo, Mesir untuk menghadiri pertemuan negara-negara berkembang.
Faktor-faktor Jatuhnya Orde Baru
Krisis Multidimensi
Krisis Ekonomi
Krisis Politik
Krisis Sosial
Krisis Hukum
Peran Masyarakat
Bab 2 membahas kehidupan politik dan ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan, masa demokrasi liberal, dan masa demokrasi terpimpin. Pada masa awal kemerdekaan, kehidupan politik Indonesia belum stabil karena berbagai faktor internal dan eksternal. Pada masa demokrasi liberal, sistem politik menganut demokrasi liberal tetapi sering terjadi pergantian kabinet. Pada masa demokrasi terpimpin, Soekarno memperkenalkan kon
Bab ini menjelaskan peristiwa-peristiwa politik dan ekonomi Indonesia pasca pengakuan kedaulatan, termasuk proses kembalinya NKRI, Pemilu 1955, Dekrit Presiden 1959 yang membubarkan Konstituante, dan dampak persaingan politik nasional seperti berbagai kabinet.
Dokumen tersebut membahas perkembangan ekonomi, politik, dan konflik Indonesia-Belanda pada awal kemerdekaan dalam 3 kalimat:
1) Kondisi ekonomi sangat kritis akibat peredaran uang Jepang tidak terkendali dan blokade Belanda, sementara politik membentuk pemerintahan, lembaga negara, dan partai-partai politik.
2) Sistem pemerintahan berubah dari presidensial menjadi parlementer dengan adanya perdana menteri h
Dokumen tersebut membahas tentang masa demokrasi liberal di Indonesia mulai dari kabinet Mohammad Natsir (1950) hingga kabinet Djuanda (1959). Masa ini ditandai dengan lemahnya pemerintahan yang sering menghadapi mosi tidak percaya dari parlemen serta pergolakan di daerah. Puncak krisis demokrasi liberal terjadi pada masa kabinet Djuanda dengan munculnya pemberontakan PRRI/Permesta sebelum akhirnya Soek
Perkembangan Politik dalam Upaya Mengisi Kemerdekaan IndonesiaRosyida Hutami
Dokumen ini membahas perkembangan politik di Indonesia setelah kemerdekaan, termasuk sistem pemerintahan, kabinet-kabinet yang berkuasa, dan pelaksanaan pemilu pertama pada 1955. Sistem pemerintahan berubah dari presidensial menjadi parlementer, dan terdapat beberapa kabinet yang memerintah hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 1959. Pemilu 1955 diselenggarakan dalam dua tahap untuk memilih anggota DPR dan Konstitu
Demokrasi Liberal adalah sistem demokrasi yang memberi kebebasan yang luas kepada warga negara. Indonesia menerapkan sistem ini antara 1950-1959 yang ditandai seringnya pergantian kabinet. Terdapat tujuh perdana menteri yaitu Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamijoyo I, Burhanuddin Harahap, Ali Sastroamijoyo II, dan Djuanda.
PKN Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa IndonesiaBellaNindaThania
Menjelaskan tentang kejadian maupun peristiwa yang terjadi pada masa sebelum kemerdekaan, sesudah kemerdekaa, orde lama, orde baru dan masa reformasi serta nilai yang dapat diambil pada setiap masanya
Sistem demokrasi parlementer diterapkan di Indonesia pada tahun 1950-1959. Sistem ini menyebabkan pemerintahan yang tidak stabil karena banyaknya partai politik dan seringnya pergantian kabinet. Hal ini berdampak pada pemberontakan di daerah dan kepercayaan masyarakat yang menurun.
Demokrasi Liberal dan Demokrasi TerpimpinYeni Dyana
Dokumen tersebut membahas tentang sistem demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin di Indonesia antara tahun 1950-1965. Demokrasi liberal diimplementasikan antara 1950-1959 dan ditandai dengan seringnya pergantian kabinet. Sistem ini kemudian digantikan oleh demokrasi terpimpin berdasarkan Dekrit Presiden 1959 yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada presiden. Sistem baru ini berlangsung hingga 1965 namun juga mengalami kegagalan karena memberikan
Teks tersebut merangkum periode demokrasi liberal di Indonesia setelah kemerdekaan, meliputi berbagai kabinet yang berkuasa antara 1950-1957. Kabinet-kabinet tersebut berjuang mempertahankan kedaulatan negara serta meningkatkan perekonomian dan keamanan, namun dihadapkan pada berbagai masalah seperti pemberontakan, konflik militer, dan krisis ekonomi.
Dokumen ini membahas tentang pengaruh dan upaya Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk memperluas pengaruhnya di Indonesia antara 1960-1965, termasuk upaya menguasai buruh, tani, partai politik, dan militer. Dokumen juga menjelaskan peristiwa Gerakan 30 September (G30S) dimana PKI mencoba kudeta dengan menculik dan membunuh perwira tinggi militer, namun upaya ini gagal dan mengakibatkan penumpasan PKI.
Dokumen tersebut membahas periode Demokrasi Terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno antara tahun 1959-1965. Pada masa ini, Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan dukungan dari TNI dan PKI. PKI berusaha memperoleh kedudukan yang kuat dalam politik. Pemerintah berupaya memperoleh kembali Irian Barat dari Belanda melalui konfrontasi militer hingga akhirnya dicapai
menjelaskan secara lengkap pemerintahan kabinet wilopo. Proses terbentuk, sSusunan kabinet, kebijakan, visi misi , program kerja dan berakhirnya masa kabinet dibahas dalam presentasi ini. Semoga bermanfaat
Bab i pendahuluan pada awal tahun 1998 rezim orde baru sudah tidak mampu memb...Mumtaza Ainun
1. Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001) dimulai setelah reformasi yang mengakhiri rezim Orde Baru. 2. Wahid melakukan berbagai upaya reformasi, tetapi menghadapi tantangan dari kekuatan politik lain dan skandal korupsi. 3. Pada 2001, Wahid dilengserkan dari jabatannya karena kehilangan dukungan parlemen.
DEMOKRASI PANCASILAPADA MASA ORDE BARU (PKN XI)Zomed Fhajarr
Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Landasan Orde Baru
Landasan idiil Pancasila
Landasan konstitusional UUD 1945
Latar belakang lahirnya Orde Baru, Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966.
Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965
Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasi mencapai 600%
Kronologi Jatuhnya Orde Baru
22 Januari 1998 : Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS hingga mencapai Rp16.000,00.
10 Maret 1998 : Seoharto kembali terpilih menjadi presiden yang ke-7 kalinya, di damping wakil presiden B.J Habibie.
4 Mei 1998 : Harga bahan bakar minyak naik hingga 71%.
9 Mei 1998 : Presiden Soeharto berangkat ke Kairo, Mesir untuk menghadiri pertemuan negara-negara berkembang.
Faktor-faktor Jatuhnya Orde Baru
Krisis Multidimensi
Krisis Ekonomi
Krisis Politik
Krisis Sosial
Krisis Hukum
Peran Masyarakat
Bab 2 membahas kehidupan politik dan ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan, masa demokrasi liberal, dan masa demokrasi terpimpin. Pada masa awal kemerdekaan, kehidupan politik Indonesia belum stabil karena berbagai faktor internal dan eksternal. Pada masa demokrasi liberal, sistem politik menganut demokrasi liberal tetapi sering terjadi pergantian kabinet. Pada masa demokrasi terpimpin, Soekarno memperkenalkan kon
Bab ini menjelaskan peristiwa-peristiwa politik dan ekonomi Indonesia pasca pengakuan kedaulatan, termasuk proses kembalinya NKRI, Pemilu 1955, Dekrit Presiden 1959 yang membubarkan Konstituante, dan dampak persaingan politik nasional seperti berbagai kabinet.
Peristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan KedaulatanZahra Rizky Fadilah
Dokumen ini membahas peristiwa-peristiwa politik dan ekonomi di Indonesia setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tahun 1949-1960. Meliputi proses kembali ke NKRI, pemilu 1955, dampak dekret presiden 1959, serta hubungan pusat dan daerah yang berdampak pada ketidakstabilan politik nasional.
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi politik dan ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi terpimpin. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi banyak tantangan dari kekuatan asing dan terjadi banyak pertempuran. Kemudian, Indonesia berubah bentuk pemerintahan menjadi negara kesatuan setelah sebelumnya berbentuk federasi. Pada masa demokrasi parlementer, Indonesia menggunakan U
Kehidupan politik indonesia awal kemerdekaan sampai terpimpinsugay32
Pada masa awal kemerdekaan, politik Indonesia masih belum stabil karena persaingan partai dan gangguan keamanan. Pemerintah membentuk lembaga-lembaga negara dan daerah serta alat kelengkapan keamanan. Masa demokrasi liberal ditandai ketidakstabilan politik akibat pertarungan partai untuk kekuasaan, sementara demokrasi terpimpin mengalami penyimpangan kekuasaan presiden yang cenderung otoriter.
Demokrasi terpimpin di Indonesia ditandai oleh dominasi PKI dalam politik dan ekonomi, namun berakhir setelah PKI melakukan kudeta gagal pada 1965. Ini memicu penumpasan besar-besaran PKI oleh militer di bawah pimpinan Soeharto dan menandai transisi ke rezim Orde Baru.
KD 3.3 3.4 Demokrasi Liberal dan Terpimpin.pptrosi348667
Dokumen tersebut membahas tentang Indonesia pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin antara tahun 1949-1959. Pada masa demokrasi liberal, Indonesia menganut sistem kabinet parlementer namun mengalami berbagai krisis politik. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuasaan dipusatkan di bawah presiden dan terjadi sentralisasi ekonomi meskipun stabilitas politik meningkat.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga masa Orde Lama, mencakup masa demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan beberapa perbedaan antara kedua sistem tersebut.
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945 Lela Warni
Dokumen tersebut membahas dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 sejak masa awal kemerdekaan hingga reformasi. Terdapat perubahan-perubahan yang terjadi akibat berbagai kondisi politik, serta penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru seperti hilangnya hak rakyat dan praktik korupsi yang meluas.
Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan UUD 1945, mengangkat Sukarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden, serta membentuk Komite Nasional untuk membantu pemerintah. Sidang selanjutnya membentuk 12 kementerian dan KNIP sebagai lembaga legislatif sementara.
Dokumen tersebut membahas tentang perbedaan antara negara maju dan negara berkembang, indikator yang digunakan untuk mengelompokkannya, contoh negara maju dan berkembang beserta ciri-cirinya.
Mobilitas sosial, pluralitas dan konflikUmi Pujiati
Dokumen tersebut membahas tentang materi IPS kelas VIII tentang pluralitas budaya di Indonesia, meliputi pengertian pluralisme dan multikultural, jenis-jenis pluralitas seperti agama, budaya, suku bangsa, dan pekerjaan, serta peran dan fungsi keragaman budaya.
Modernisasi dan perubahan sosial budayaUmi Pujiati
Dokumen tersebut membahas tentang modernisasi dan perubahan sosial budaya. Modernisasi mencakup perubahan sistem nilai, cara berpikir, dan teknologi untuk menyesuaikan dengan zaman. Modernisasi telah membawa pengaruh positif seperti perkembangan ilmu dan teknologi, namun juga pengaruh negatif seperti westernisasi dan kesenjangan sosial. Kenakalan remaja dipengaruhi faktor internal dan eksternal, serta dapat dicegah melalui p
LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN DAN BUKAN PERBANKANUmi Pujiati
Dokumen tersebut membahas tentang lembaga keuangan perbankan dan non-perbankan di Indonesia. Menguraikan pengertian bank, perbankan, dan jenis-jenis bank seperti bank umum, bank syariah, bank sentral, serta perbedaan antara bank syariah dan konvensional. Juga membahas lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, pegadaian, dan dana pensiun serta perbedaan asuransi syariah dan konvensional.
Dokumen tersebut membahas tentang perbedaan antara negara maju dan negara berkembang, indikator yang digunakan untuk mengklasifikasikan suatu negara, contoh negara maju dan berkembang beserta ciri-cirinya.
Dokumen tersebut membahas tentang sumber daya alam hayati dan non hayati di Indonesia serta prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang optimal dan lestari. Termasuk di dalamnya adalah peranan berbagai lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam mengatur pengelolaan sumber daya alam.
Dokumen tersebut membahas tentang benua dan samudera di dunia. Secara singkat, dibahas tentang pembagian benua-benua utama di dunia beserta karakteristiknya, sejarah terbentuknya benua dan samudera, serta pengertian dan pembagian wilayah perairan samudera.
Catatan penting tentang karakteristik benuaUmi Pujiati
Benua Asia adalah benua terbesar dengan populasi terpadat di dunia. Benua Amerika membentang dari utara ke selatan dengan iklim yang bervariasi. Benua Afrika memiliki banyak gurun besar seperti Gurun Sahara.
Dokumen ini membahas tentang benua dan samudera di permukaan bumi. Ia menjelaskan sejarah terbentuknya benua dan samudera, peta benua dan samudera, serta karakteristik masing-masing benua dan samudera beserta contoh negara di setiap benua. Dokumen ini juga membahas mengenai pulau sampah raksasa di Samudera Pasifik yang terbentuk dari akumulasi sampah plastik.
Dokumen tersebut membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman sosial budaya, kontak dengan negara lain yang menimbulkan akulturasi dan asimilasi, keragaman budaya sebagai aset ekonomi, serta interaksi manusia dengan lingkungannya."
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan Regulasi Terbaru P...
Perkembangan indonesia
1. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
MATERI TEMA 4
KEHIDUPAN DAN PERUBAHAN SOSIAL DI
INDONESIA DARI AWAL KEMERDEKAAN
SAMPAI AWAL REFORMASI
2. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
PERJALANAN SEJARAH NEGARA
1945 -
1950
1950 -
1959
1959 -
1965
1966 -
1998
1998 -
NOW
POLITIK
EKONOMI
PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN
RINGKASAN MATERI
3. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK
PPKI bersidang dalam menyusun kelengkapan
negara
Mulai tanggal 18,19,22 dan 23 Agustus 1945
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
4. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK
Politik Awal Kemerdekaan berawal dari sidang PPKI
Tanggal 18 Agustus
1945
1. Mengesahkan dan
menetapkan UUD 1945
2. Memilih Ir. Soekarno
Presiden dan Drs. Moh.
Hatta sebagai Wakil
Presiden secara aklamasi
3. Sebelum terbentuknya
MPR, presiden dibantu
Komite Nasional
Tanggal 19 Agustus
1945
1. Penetapan 12 Kementerian
yang memimpin
departemen
2. Pembagian Daerah RI
dalam 8 Propinsi
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
5. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK
Politik Awal Kemerdekaan berawal dari sidang PPKI
Tanggal 22 Agustus
1945
Pembentukan KNIP sebagai
DPR sebelum ada PEMILU
Tanggal 23 Agustus
1945
Pembentukan BKR
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
6. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK
Politik Awal Kemerdekaan dimulai dari sidang PPKI
Tanggal 23 Agustus
1945
Pembentukan BKR
Informasi Lain
TKR
(Tentara Keamanan Rakyat)
TKR
(Tentara Keselamatan Rakyat)
TRI
(Tentara Republik Indonesia)
TNI
(Tentara Nasional Indonesia)
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
7. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK
Selanjutnya NKRI merubah menjadi RIS… Begini ceritanya
KMB
(Konferensi Meja Bundar)
Dilaksanakan pada tanggal 23
Agustus – 2 November 1949
Di Den Haag, Belanda
Delegasi dari:
Indonesia: Drs. Moh. Hatta
BFO: Sultan Hamid II
Belanda: van Maarseveen
UNCI: Chritchley
1. RIS dan Kerajaan Belanda membentuk Uni –
Indonesia – Belanda di bawah ratu Belanda Ratu
Juliana
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
8. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK
Selanjutnya NKRI merubah menjadi RIS… Begini ceritanya
Hasil KMB adalah
(Konferensi Meja Bundar)
RIS dan Kerajaan Belanda
membentuk Uni Indonesia –
Belanda di bawah ratu
Belanda “Ratu Juliana”
Utang – utang bekas Hindia
Belanda akan ditanggung oleh
RIS
Tentara Belanda yakni KL,
KM dan KNIL akan
dibubarkan
TNI akan menjadi inti RIS
dan menjaga keamanan di
seluruh wilayah RIS
Pengakuan kedaulatan akan
dilakukan sebelum 1949
Masalah Irian Barat
dibicarakan setahun
kemudian setelah
pengakuan kedaulatan
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
9. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK
Selanjutnya NKRI merubah menjadi RIS… Begini ceritanya
Wilayah RIS
Republik Indonesia
Dayak Besar
NIT
Kalimantan Tenggara
Bangka
Belitung
Riau
Kalimantan BaratSumatra Timur
Banjar
Kalimantan Timur
Madura Jawa TimurPasundan
Sumatera Selatan
Jawa Tengah
Wilayah RI
Sumatera
Kalimantan
Jawa
Nusa Tenggara
Bali
Sulawesi
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
10. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK
Selanjutnya NKRI merubah menjadi RIS… Begini ceritanya
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
11. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK
Gangguan Keamanan Negara pada masa awal Kemerdekaan RI
Tujuan utama: menentang pemerintah RI mengubah
paham demokrasi menjadi paham komunis yang
diketuai oleh Muso
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
12. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK
Gangguan Keamanan Negara pada masa awal Kemerdekaan RI
DI = Darul Islam; TII = Tentara Islam Indonesia
Jawa Barat dipimpin oleh Kartosuwiryo
Jawa Tengan dipimpin oleh Amir Fatah, Kiai
Sumolangu, dan gabungan Kartosuwiryo
Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar
Sulawesi Selatan dipimpin Kahar Muza-kar
Aceh dipimpin oleh Teuku Daud Beureuh
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
13. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK
Gangguan Keamanan Negara pada masa awal Kemerdekaan RI
Angkatan Perang Ratu Adil dipimpin oleh
Kapten Raymond Westerling bermarkas di
Bandung. Tujuan pembentokan ialah ingin diakui
sebagai tentara RIS dan menolak dibubarkan
negara Pasundan.
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
Dipimpin oleh Kapten Andi Azis yang menginginkan
pasukan keamanan NIT ialah bekas KNIL saja
bukan APRIS dari RIS
14. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK
Gangguan Keamanan Negara pada masa awal Kemerdekaan RI
Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) dipimpin oleh
Raymond Westerling (bekas perwira Belanda)
bermarkas di Bandung, Jawa Barat menuntut RIS
agar mengakui organisasinya sebagai tentara
Pasundan dan menolak dibubarkan negara Pasundan
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
15. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
Dewan Banteng di Sumatera Barat dipimpin oleh
Ahmad Husein
Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh
Mauludin Simbolon
RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK
Gangguan Keamanan Negara pada masa awal Kemerdekaan RI
Republik Maluku Selatan dipimpin oleh Dr.
Sumoukil, mantan Jaksa Agung NIT yang
menginginkan keamanan wilayah NIT dijaga oleh
KNIL saja bukan APRIS dari RIS.
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
16. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
Dewan Manguni di Manado dipimpin oleh
Mayor Somba
Tujuan utama pembenrontakan ini ialah
ketidakpuasan terhadap pemerintah
dalam hal keuangan dan masalah otonomi
RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK
Gangguan Keamanan Negara pada masa awal Kemerdekaan RI
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
17. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN POLITIK
Perjalanan kembalinya RIS ke NKRI……………
Alasan kembalinya ke pangkuan NKRI
1. Bentuk federasi dirasakan merupakan warisan
kolonial Belanda
2.Tidak sesuai dengan cita-cita Proklamasi yang
mendasarkan pada persatuan dan kesatuan
bangsa.
3.Kesulitan di negara-negara bagian dalam bidan
politik, pemerintahan dan sosial ekonomi.
20 Juli 1950: disusunnya UUDS
1950 sebagai dasar bernegara NKRI.
Wilayah RIS berubah menjadi 3, yaitu
NIT, NST, dan RI.
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
18. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN POLITIK
UUDS 1950 lebih sesuai dengan demokrasi liberal yang meniru
konstitusi negara – negara Barat.
Demokrasi Liberal disebut juga dengan demokrasi parlementer
Ciri khasnya:
1. Kedudukan kepala negara tidak dapat diganggu gugat.
2. Kabinet dipimpin oleh perdana menteri yang bertanggung jawab
dalam parlemen.
3. Susunan anggota dan program kabinet didasarkan suara
terbanyak di parlemen.
4. Masa jabatan kabinet tidak ditentukan masa jabatannya.
www.slideshare.net/umi_pujiati
www.socialsheet.blogspot.com
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
19. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
7
Kabinet Natsir (6 Oktober 1950 – 21 Maret 1951)
Kabinet Sukiman - Suwiryo (27 April 1951 – 23 Februari
1952)
Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)
Kabinet Ali Sastroamidjoyo I (31 Juli 1953 – 24 Juli
1955)
Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3
Maret 1956)
Kabinet Ali Sastroamidjoyo II (20 Maret 1956 – 14 Maret
1957)
Kabinet Djuanda (9 April 1957 – 10 Juli 1959)
PERJALANAN POLITIK
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
20. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
OFF
Menu+ Menu -
1950
1955
1959
KABINET NATSIR
(6/09/1950 - 21/03/1951
KABINET SUKIMAN
(26/04/1951-23/02/1952)
KABINET WILOPO
(30/03/1952-03/06/1953)
KABINET-KABINET YANG PERNAH MEMERINTAH PADA MASA
DEMOKRASI LIBERAL
KABINET ALI SASTROAMIJOYO I
(31/07/1953 – 24/07/1955)
21. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
OFF
Menu+ Menu -
1950
1955
1959
KABINET-KABINET YANG PERNAH MEMERINTAH PADA MASA
DEMOKRASI LIBERAL
KABINET BURHANUDDIN
HARAHAP
(12/08/1955 – 3/03/1956)
KABINET ALI SASTRO AMOJOYO II
(20/03/1956-14/03/1957)
KABINET DJUANDA
(09/04/1957 – 24/07/1959)
22. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN POLITIK
7
Penyelenggaraan PEMILU 1955
Partai peserta PEMILU 1955
1. Partai Radikal : Serikat Islam, Perhimpunan Indonesia, Partai
Komunis Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Indische Partij.
2. Partai Moderat : Budi Utomo, PBI, Parindra, Gerindo, Gapi.
Persiapan PEMILU : Kabinet Ali Sastroamidjoyo I
Pelaksanaan PEMILU : Kabinet Burhanuddin Harahap.
PEMILU Tahapan I : 29 September 1955 memilih anggota DPR
PEMILU Tahapan II: 15 Desember 1955 memilih anggota
Konstituante
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
23. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN POLITIK
7
Partai Pemenang PEMILU I 1955
6058
47
32
JumlahAnggotaPartai JUMLAH ANGGOTA
PARTAI YANG
MENDUDUKI KURSI DPR
HASIL PEMILU I
MASYU
MI
PNI
NU
PKI
0
20
40
60
80
100
120
119
112
91
80
JUMLAH ANGGOTA PARTAI YANG
MENDUDUKI KURSI ANGGOTA
KONSTITUANTE
PNI
MASYUMI
NU
PKI
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
24. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN POLITIK
ALASAN KELUARNYA DEKRIT PRESIDEN
Kegagalan dewan Konstituante menyusun UUD baru
1. Pembubaran Konstituante berlakunya Kembali UUD 1945.
2. Tidak berlakunya UUDS 1950.
3. Pembentukan MPRS dan DPAS.
Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
25. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN POLITIK
1. Pembubaran Konstituante berlakunya Kembali UUD 1945.
2. Tidak berlakunya UUDS 1950.
3. Pembentukan MPRS dan DPAS.
Salah satu cikal bakal munculnya Demokrasi Terpimpin
Selain itu juga, sistem negara demokrasi Liberal membuat
kekuasaan pemerintah dikendalikan oleh parlementer,
munculnya pemberontakan di beberapa wilayah yang
membuat kondisi negara yang tidak stabil.
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
26. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN POLITIK
Ialah sistem pemerintahan dimana kekuasaan mutlak
ditangan presiden, bukan parlemen.
1. Demokrasi terpimpin dilaksanakan pada tahun 1959
2. Kabinet yang menjabat ialah Kabinet Juanda
(Kabinet Karya)
17 Agustus 1959: Pidato Presiden berjudul Penemuan
Kembali Revolusi Kita dikenal sebagai Manifesto Politik
Republik Indonesia (Manipol) ditetapkan sebagai GBHN
oleh MPRS
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
27. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN POLITIK
Adapun program yang pernah dilaksanakan
1. Pembentukan MPRS
2. Pembentukan Front Nasional
3. Pembentukan DPAS
4. Pembentukan DPRGR
5. Pembentukan Dapernas
6. Deklarasi Ekonomi
7. Politik Indonesia yang bebas dan aktif
Memiliki peluang besar duduk dalam kursi
pemerintahan , sehingga pemberontakan yang
dilakukan melibatkan pasukan khusus
kepresidenan.
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
28. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN POLITIK
Ingin mendirikan negara
komunis
Ingin mempertahankan
Pancasila
Pendukung:
Pemuda Rakyat
Gerwani
Barisan Tani Indonesia
SOBSI
Pendukung:
Seluruh rakyat Indonesia
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
29. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN POLITIK
Peristiwa penting yang terjadi:
KELUARNYA INDONESIA DARI PBB PADA 7 JANUARI 1965
Sebagai reaksi masuknya Malaysia dalam dewan keamanan PBB
Dampaknya:
INDONESIA DIKUCILKAN MASYARAKAT DUNIA
Peristiwa penting yang terjadi:
KEMBALI MASUK MENJADI ANGGOTA PBB PADA 28
SEPTEMBER 1966
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
30. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN POLITIK
Adapun penyelewangan program pada masa demokrasi terpimpin:
1. Pembentukan MPRS dilakukan oleh presiden padahal
kedudukannya sejajar
2. Pembentukan Front Nasional
3. Pembentukan DPAS dilakukan oleh Presiden, padahal
tugasnya memberikan jawaban dan usulan kepada Presiden.
4. Pembentukan DPRGR dilakukan oleh Presiden, padahal
kedudukannya sejajar.
5. Pembentukan Dapernas
6. Pengangkatan presiden seumur hidup
7. Politik Indonesia yang bebas dan aktif , cenderung melakukan
politik Poros
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
31. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN POLITIK
Akhir dari pemerintahan Demokrasi Terpimpin = akhir
pemerintahan orde Lama
Ditandai dengan :
dikeluarkannya SUPERSEMAR = Surat Perintah Sebelas Maret
1966
Demontrasi besar – besaran mahasiswa dan rakyat menuntut
dibubarkannya PKI dan ormas – ormas dibawahnya
Pembentukan TRITURA
1. Bubarkan PKI
2. Bersihkan kabinet dari unsur – unsur PKI
3. Turunkan harga barang
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
32. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN POLITIK
SUPERSEMAR = Surat Perintah Sebelas Maret 1966
Dimandatkan kepada Letjen Soeharto
Tindak lanjut SUPERSEMAR 1966:
1. 12 Maret 1966: membubarkan PKI dan organisasi yang ada
dibawahnya
2. 18 Maret 1966: mengamankan 15 orang menteri yang terlibat
dalam PKI
3. Membersihkan kabinet dari unsur PKI
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
33. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN POLITIK
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
Ialah tatanan seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa,
dan negara RI yang diletakkan kepada kemurnian
pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945.
Langkah politik yang ditempuh:
1. Stabilitas politik dengan membubarkan PKI dan ormas
dibawahnya
2. Menyederhanakan parpol menjadi tiga: PPP, NU, dan
Golkar
3. Pelaksanaan PEMLU :
1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997
4. Dwifungsi ABRI ialah ABRI sebagai pelayan masyarakat
dan pemimpin dalam pemerintahan.
34. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN POLITIK
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
Penyimpangan pada masa Orde Baru:
1. Kepemimpinan Presiden lebih dari 2x masa
jabatan.
2. Tumpang tindih tugas dan fungsi MPR dan DPR
3. Pembangunan tidak merata antara pusat negara
dengan pulau – pulau lainnya.
4. Dwi fungsi ABRI mengalami penyelewengan tugas.
5. Adanya KKN (Korupsi Kolusi dan Napotisme)
dalam aspek kehidupan di Indonesia
35. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN POLITIK
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
Penyimpangan pada masa Orde Baru:
1. Kepemimpinan Presiden lebih dari 2x masa
jabatan.
2. Tumpang tindih tugas dan fungsi MPR dan DPR
3. Pembangunan tidak merata antara pusat negara
dengan pulau – pulau lainnya.
4. Dwi fungsi ABRI mengalami penyelewengan tugas.
5. Adanya KKN (Korupsi Kolusi dan Napotisme)
dalam aspek kehidupan di Indonesia
36. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN POLITIK
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
Ditandai dengan:
1. Demonstrasi besar – besaran gabungan mahasiswa
dan rakyat
2. Turunnya Presiden Soeharto yang telah menjabat
selama 32 tahun.
Langkah politik dalam mejalankan program Reformasi:
1. Reformasi dalam bidang ideologi negara dan
konstitusi
2. Pemberdayaan lembaga legislatif negara (MPR,
DPR, DPRD)
3. Reformasi lembaga kepresidenan dan kabinet
37. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN POLITIK
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
Langkah politik dalam mejalankan program Reformasi:
1. Reformasi dalam bidang ideologi negara dan
konstitusi
2. Pemberdayaan lembaga legislatif negara (MPR,
DPR, DPRD)
3. Reformasi lembaga kepresidenan dan kabinet
4. Pembaharuan kehidupan politik dengan mengurangi
KKN
5. Penyelenggaraan PEMILU yang JURDIL dan
LUBER
6. Hapuskan dwifungsi ABRI
7. Pelaksanaan desentralisasi melalui Otonomi Daerah
38. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN POLITIK
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
Pelaksanaan PEMILU yang JURDIL dan LUBER
PEMILU secara langsung dilaksanakan pada tahun
2004
Dilakukan melalui tiga tahapan:
1. Pemilu Legislatif: memilih wakil rakyat di MPR,
DPR, dan DPRD pada tanggal 5 April 2004
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahap I pada
5 Juli 2004
3. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahap II
pada 20 Oktober 2004
39. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
PERKEMBANGAN
EKONOMI
40. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI PERJALANAN EKONOMI
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
Inilah wajah para pemimpin negara kita.
Bagaimana cara mereka mengatasi perekonomian?
41. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
Akibatnya terjadi hiperinflasi yaitu kenaikan harga barang
diatas 100%
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN EKONOMI
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
Mewarisi kondisi Ekonomi amat sangat kacau akibat
penjajahan Jepang.
Pengurasan SDA Romusha
Perusakan dan
perubahan kondisi alam
akibat perang
Taktik bumi hangus
Karena mata uang Jepang beredar dengan tidak
terkendali
42. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
Selanjutnya hambatan dari wilayah laut, BLOKADE
LAUT dari Belanda
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN EKONOMI
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
Upaya untuk mengatasinya pemerintah mengakui
peredaran ketiga mata uang yaitu De Javasche Bank,
Hindia Belanda, dan Jepang
Bertujuan menghancurkan perekonomian
Indonesia
Upaya mengatasi hal itu, melakukan pinjaman
Nasional yang direncanakan 1 M yang dibagi
dalam 2 tahap dn dikembalikan dalam waktu 40
tahun
43. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN EKONOMI
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
Belanda memberlakukan uang baru yaitu uang NICA
untuk mengganti mata uang Jepang yang nilainya
semakin menurun
Upaya yang dilakukan untuk uang kertas baru dinamai
Oeang Republik Indonesia (ORI). Setiap 1000 mata uang
Jepang ditukar 1 ORI
Membentuk BNI pada tanggal 5 Juli 1946
Mendirikan Banking and Trading Corporation (BTC)
44. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN EKONOMI
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
Gunting
Syafruddin
Program
Benteng
Sistem
Ekonomi Ali
Baba
Nasionalisasi
De Javasche
Bank
45. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN EKONOMI
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
Gunting Syafrudin
Gunting Syafruddin adalah kebijakan moneter yang
ditetapkan oleh Syafruddin Prawiranegara. Menurut
kebijakan itu, "uang merah" (uang NICA) dan uang De
Javasche Bank dari pecahan Rp 5 ke atas digunting
menjadi dua. Guntingan kiri tetap berlaku sebagai alat
pembayaran yang sah dengan nilai setengah dari nilai
semula sampai tanggal 9 Agustus pukul 18.00. Mulai 22
Maret sampai 16 April, bagian kiri itu harus ditukarkan
dengan uang kertas baru di bank dan tempat-tempat
yang telah ditunjuk.
46. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN EKONOMI
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
Program Benteng
Usulan Prof. Sumitro Joyohadikusumo
Dilaksanakan pada saat kabinet Natsir
Tujuan: membantu para pengusaha pribumi untuk
berpartisipasi dalam pembangunan perekonomian nasional
47. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN EKONOMI
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
NASIONALISASI
De Javasche Bank
Pada Kabinet Sukiman
Dr. Houwik berhenti digantikan Mr. Syafruddin
Prawiranegara
15 Desember 1951 UU No. 24 Tahun 1951
tentang nasionalisasi De Javasche Bank menjadi
Bank Indonesia (bank sentral dan bank sirkulasi)
48. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN EKONOMI
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
KEBIKJAKAN EKONOMI ALI
BABA
Kabinet Ali Sastroamijoyo
Pada masa menteri perekonomian M. Iskaq
Cokrohadikusumo. Mengutamakan tumbuh dan
kembangnya pengusaha swasta pribumi dalam rangka
merombak ekonomi kolonial menjadi nasional.
Ali = pribumi Baba = nonpribumi
49. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN EKONOMI
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
adanya inflasi pada tahun 1966 hingga 650%.
Tritura
(Tiga Tuntutan Rakyat)
1. Bubarkan PKI
2.Bubarkan Kabinet Dwikora
3.Turunkan Harga
Upaya menyelesaikan:
melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi
Stabilisasi yang dimaksud adalah pengendalian inflasi supaya
harga-harga tidak melonjak terus secara cepat.
Rehabilitasi yang dimaksud adalah rehabilitasi fisik
terhadap prasaranaprasarana dan alat-alat produksi yang
banyak mengalami kerusakan.
50. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN EKONOMI
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
Langkah kedua:
Keadaan ekonomi Indonesia terus membaik,hingga pada
tahun 1969, pemerintah siap melaksanakan program jangka
panjang (JP).
JP I
PELITA 1 PELITA 2 PELITA 3 PELITA 4 PELITA 5
Menitik
beratkan
pada sektor
pertanian
Menitik
beratkan
pada sektor
pertanian
pembangunan
pada segala
bidang
Menitik
beratkan
pada sektor
pertanian
dan
industri
mesin
Menitik
beratkan
pada sektor
pertanian,
industri,
dan
ekonomi
51. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN EKONOMI
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
PRESTASI SETIAP PELITA
PELITA 1 PELITA 2 PELITA 3 PELITA 4 PELITA 5
1. Produksi beras telah meningkat dari 11,32 juta ton
menjadi 14 juta ton;
2. Pertumbuhan ekonomi dari rata-rata 3% menjadi 6,7%
per tahun;
3. Pendapatan rata-rata penduduk (pendapatan per kapita)
dari 80 dolar amerika dapat ditingkatkan menjadi 170
dolar amerika.
4. Tingkat inflasi dapat ditekan menjadi 47,8% pada akhir
pelita i (1973/1974).
52. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN EKONOMI
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
PRESTASI SETIAP PELITA
PELITA 1 PELITA 2 PELITA 3 PELITA 4 PELITA 5
1. berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi ratarata
penduduk 7% setahun.
2. Tingkat inflasi berhasil ditekan hingga 9,5%.
3. Pada sektor pertanian, telah dilakukan perbaikan dan
pembangunan jaringan irigasi baru.
53. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN EKONOMI
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
PRESTASI SETIAP PELITA
PELITA 1 PELITA 2 PELITA 3 PELITA 4 PELITA 5
1. Produksi beras diperkirakan mencapai 20,6 juta ton
pada tahun 1983.
54. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN EKONOMI
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
PRESTASI SETIAP PELITA
PELITA 1 PELITA 2 PELITA 3 PELITA 4 PELITA 5
1. Swasembada pangan dengan produksi beras mencapai
25,8 juta ton pada tahun 1984.
2. Kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari FAO
(Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun
1985.
55. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN EKONOMI
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
PRESTASI SETIAP PELITA
PELITA 1 PELITA 2 PELITA 3 PELITA 4 PELITA 5
1. Industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang
banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil
pertanian, serta industri yang dapat menghasilkan mesin-
mesin industri.
56. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN EKONOMI
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
JP II
PELITA 6 PELITA 7 PELITA 8 PELITA 9 PELITA 10
Menitik
beratkan
pada sektor
pertanian,
industri, dan
ekonomi
Indonesia dilanda krisis keuangan.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika
melemah dari Rp2.500,00 pada tahun 1997 menjadi
Rp15.000,00 pada bulan Juni 1998.
57. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN EKONOMI
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
1. Menjalin kerja sama dengan IMF untuk
membantu dalam proses pemulihan ekonomi.
2.Menerapkan independensi Bank Indonesia agar
lebih fokus mengurusi perekonomian.
3.Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah.
4.Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar
Amerika hingga di bawah Rp10.000,00
5.Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian
masalah utang luar negeri.
Pada bulan April 2001, nilai tukar rupiah terhadap
dolar Amerika melemah hingga mencapai
Rp12.000,00. Melemahnya nilai tukar rupiah
tersebut berdampak negatif terhadap perekonomian
nasional dan menghambatusaha pemulihan ekonomi.
58. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN EKONOMI
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
1. Meminta penundaan pembayaran utang
sebesar US$ 5,8 miliar.
2. Mengalokasikan pembayaran utang luar
negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
3. Kebijakan privatisasi Badan Usaha Milik
Negara (BUMN).
1. Mengurangi Subsidi Bahan Bakar Minyak
2. Pemberian Bantuan Langsung Tunai
3. Pengurangan Utang Luar Negeri
59. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
PERKEMBANGAN
PENDIDIKAN
60. RINGKASAN MATERI
PERJALANAN PENDIDIKAN
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
merupakan menteri
Pengajaran, Pendidikan dan
Kebudayaan pertama
Semboyan yang digunakan
dalam pendidikan Nasional
Indonesia
61. RINGKASAN MATERI
PERJALANAN PENDIDIKAN
1945 - 1950
MENTERI
YANG
PERNAH
MENJABAT
Ki Hajar
Dewantara
T.S.G
Mulia
Moch.
Syafei
Mr.
Suwandi
3 bulan
19-8-’45 hingga 14-10-
’45
5 bulan
14-10-’45 hingga
12-03-’46
7 bulan
12-03-’46 hingga 2-
10-’46
8 bulan
2-10-’46 hingga 27 –
06-’47
62. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN PENDIDIKAN
1945 - 1950
PROGRAM PENDIDIKAN AWAL
KEMERDEKAAN
Tujuan sebenarnya dari pendidikan zaman kemerdekaan adalah untuk mengisi
tata kehidupan danpembangunan.
Berorientasi pada usaha menananamkan jiwa patriotisme dan lebih jauh
dimaksudkan untuk menghasilkan patriot-patriot bangsa yang rela berkorban
untuk bangsa dan negaranya
63. RINGKASAN MATERI
PERJALANAN PENDIDIKAN
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
PROGRAM PENDIDIKAN AWAL
KEMERDEKAAN
Struktur Persekolahan Dan Kurikulum Pendidikan Pada Masa
Awal Kemerdekaan
PENDIDIKAN RENDAH
PENDIDIKAN GURU
PENDIDIKAN MENENGAH
PENDIDIKAN KEJURUAN
SEKOLAH RAKYAT (SR)
SEKOLAH GURU A, B DAN
C
SEKOLAH MENENGAH :
SMP DAN SMT
PENDIDIKAN TEKNIK
PEND. EKONOMI DAN
KEWANITAAN
STM
64. Indonesia merupakan negara kepulauan, di beberapa kota seperti Surabaya,
Makassar, Ambon, Manado, Padang, dan Palembang diadakan Akademi
Pelayaran, Akademi Oseanografi, dan Akademi Research Laut.
ADDITIONAL NOTE:
1. Pada akhir tahun 1949, tercatat sejumlah 24.775 buah sekolah rendah
di seluruh Indonesia.
2. Untuk pendidikan tinggi, sudah ada sekolah tinggi dan akademi di
beberapa kota seperti Jakarta, Klaten, Solo dan Yogyakarta.
3. Selain itu, ada pula universitas seperti Universitas Gajah Mada.
Tenaga pengajarnya didatangkan dari luar negeri seperti Inggris,Amerika
Serikat, dan Perancis.
65. RINGKASAN MATERI
PERJALANAN PENDIDIKAN
1945 - 1950
WAJAH PARA MENTERI PPDB AWAL
KEMERDEKAAN
Nama : Raden Mas Soewardi Soerjaningrat (Ki Hajar
Dewantara)
Menjabat : 19 Agustus 1945 - 14 November 1945
Kabinet : Presidensial
Nama kementerian : Menteri Pengajaran
Nama : Todung Sutan Gunung Mulia
Menjabat : 14 November 1945 - 12 Maret 1946
Kabinet : Sjahrir I
66. RINGKASAN MATERI
PERJALANAN PENDIDIKAN
1945 - 1950
WAJAH PARA MENTERI PPDB AWAL
KEMERDEKAAN
Nama : Muhammad Sjafei
Menjabat : 12 Maret-2 Oktober 1946
Kabinet : Sjahrir II
Mr. R. Soewandi
2 Oktober 1946 - 27 Juni 1947
Sjahrir III
67. RINGKASAN MATERI
PERJALANAN PENDIDIKAN
Tujuan pendidikan dan pengajaran tertuang pada pasal 3, yaitu
membentuk manusia susila yang cakap dan warga Negara yang demokratis
serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air.
Presiden Soekarno, praktik pendidikan diarahkan pada penanaman jiwa
nasionalisme dan membangun karakter bangsa atau di kenal dengan istilah
nation and character building.
68. RINGKASAN MATERI
PERJALANAN PENDIDIKAN
PROGRAM PENDIDIKAN
Konsepsi Pendidikan yang dititikberatkan kepada spesialisasi sebab menurut
Menteri Pendidikan pada saat itu, bangsa Indonesia sangat tertinggal dalam
pengetahuan teknik yang sangat dibutuhkan oleh dunia modern.
Menurut garis besar konsepsi tersebut, pendidikan umum dan pendidikan
teknik dilaksanakan dengan perbandingan 3 banding 1.
Maksudnya, setiap ada 3 sekolah umum, diadakan 1 sekolah teknik. Setiap
lulusan sekolah dasar diperbolehkan melanjutkan ke sekolah teknik menengah
(3 tahun), kemudian melanjutkan ke sekolah teknik atas (3 tahun). Setelah
lulus sekolah teknik menengah dan sekolah teknik atas, diharapkan siswa
dapat mengerjakan suatu bidang tertentu.
69. RINGKASAN MATERI
PERJALANAN PENDIDIKAN
BEGINI GAMBARANNYA!
3 : 1 3 Sekolah Umum : 1 Sekolah Teknik
Sekolah Dasar
Sekolah Teknik
Menengah
Sekolah Teknik
Atas
Siswa dapat mengerjakan suatu bidang tertentu.
70. RINGKASAN MATERI
PERJALANAN PENDIDIKAN
Indonesia merupakan negara kepulauan, di beberapa kota seperti Surabaya,
Makassar, Ambon, Manado, Padang, dan Palembang
diadakan Akademi Pelayaran, Akademi Oseanografi, dan Akademi Research
Laut.
Tenaga pengajarnya didatangkan dari luar negeri seperti Inggris, Amerika
Serikat, dan Prancis.
No. Nama Universitas Kota Website
1. Hasanuddin Makassar www.unhas.ac.id
2. Padjajaran Bandung www.unpad.ac.id
3. Andalas Padang www.unand.ac.id
4. Sumatera Utara Medan www.usu.ac.id
71. RINGKASAN MATERI
PERJALANAN PENDIDIKAN
Keputusan Presiden RI No. 145 Tahun 1965 menetapkan bahwa tujuan
pendidikan nasional adalah melahirkan warga yang sosialis, yang
bertanggungjawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan
makmur baik spiritual maupun material dan yang berjiwa Pancasila.
Tap MPRS No II/MPRS/1960 menyatakan bahwa politik dan sistem
pendidikan nasional kita baik yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah
maupun oleh pihak swasta, dari pendidikan pra-sekolah sampai pendidikan
tinggi, supaya melahirkan warga Negara yang berjiwa Pancasila.
Penyelenggaraan Pendidikan, diselenggarakan dalam bentuk:
Sapta Usaha Tama Panca Wardana
72. RINGKASAN MATERI
PERJALANAN PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Pendidikan, diselenggarakan dalam bentuk:
Sapta Usaha Tama Panca Wardana
1. Penertiban aparatur dan usaha-usaha
Departemen PP dan K
2.Meningkatkan seni dan olahraga
3.Mengharuskan “usaha halaman”
4.Mengharuskan penabungan
5.Mewajibkan usaha-usaha koperasi
6.Mengadakan kelas masyarakat, serta
7. Membentuk regu kerja di kalangan
SLA dan Universitas
1. Perkembangan cinta bangsa dan
tanah air, moral nasional/
internasional/ keagamaan;
2. Perkembangan inteligensi;
3. Perkembangan nasional artistik
atau rasa keharusan dan
keindahan lahir batin;
4. Perkembangan
keprigelan(kerajinan tangan)
5. Perkembangan jasmani.
Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pendidikan pada masa
demokrasi terpimpin
73. RINGKASAN MATERI
PERJALANAN PENDIDIKAN
masa orde baru lebih menitikberatkan
pada kualitas pendidikan Perguruan
Tinggi
Karena diarahkan pada sasaran
pembinaan mahasiswa yang mampu
menjawab tantangan modernisasi.
Dikembangkanlah sistem pendidikan
yang berhubungan dengan
pengembangan kesempatan dan
kualifikasi bagi jenis-jenis lapangan
kerja yang diperlukan oleh
pembangunan nasional.
konsep “Sekolah Pembangunan”
para siswa dikenalkan
kepada jenis-jenis dan
lapangan serta lingkungan
kerja.
Hal ini dimaksudkan agar
mereka dapat melihat
kemungkinan untuk
memberikan jasa melalui
karyanya.