Perdes tentang hak-hak yang bisa diterima oleh perangkat desa

1. 1
KEPALA DESA GANDUSARI KECAMATAN GANDUSARI
KABUPATEN BLITAR
PERATURAN DESA GANDUSARI
NOMOR …. TAHUN 2017
T E N T A N G
PENGAHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GANDUSARI
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 25 Tahun 2017
tentang Penghasilan Tetap Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah
bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta ketentuan pasal 5 ayat
(3) huruf c Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pemerintahan Desa, Kepala Desa, dan Perangkat Desa Menerima
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah serta
mendapat Jaminan Kesehatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penghasilan Tetap,
tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4456);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

2. 2
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 53);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

3. 3
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun
2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor
1/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016
Nomor 8/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016
tentangPembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
(LembaranDaerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D);
22. Peraturan Bupati Blitar Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar (Lembaran
Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor…..);
23. Peraturan Bupati Blitar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pengalokasian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 207 Nomor…….).
DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GANDUSARI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN
PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA PEMERINTAH DESA GANDUSARI
BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Desa adalah Desa Gandusari.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala desa dibantu perangkat desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa
yang dipilih langsung oleh penduduk Desa sebagai Pemimpin
Pemerintah Desa.

4. 4
6. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa
yang membantu Kepala Deesa dalam pelaksanaan kewenangan
desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana
perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana
Alokasi Khusus.
9. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang diberikan kepada
Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus
menerus dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari Alokasi
Dana Desa (ADD).
10. Tunjangan adalah penghargaan dalam bentuk uang dan/atau
fasilitas yang dapat dinilai dengan uang yang diberikan kepada
Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menunjang pelaksanaan
tugasnya.
11. Penerimaan lain yang sah adalah penerimaan selain penghasilan
tetap dan tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan
Perangkat Desa.
12. Ganjaran adalah Penerimaan lain yang sah selain penghasilan
tetap, merupakan Tambahan Tunjangan Penghasilan Kepala Desa
dan Perangkat Desa sebagai penghargaan yang diberikan kepada
Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam kedudukan sebagai
penyelenggara kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat
sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
BAB II
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, PENERIMAAN LAIN YANG SAH
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu
Penghasilan Tetap
Pasal 2
(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap
setiap bulan.
(2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan
dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
(3) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
ditentukan sebagai berikut :
a. Kepala Desa sebesar maksimal 2 kali UMK.
b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan
paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari penghasilan
tetap Kepala Desa per bulan; dan
c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima
puluh persen) dan paling banyak 60% (enam puluh persen) dari
penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.

5. 5
Bagian Kedua
Tunjangan
Pasal 3
(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh tunjangan
sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Tunjangan Keluarga
b. Jaminan Kesehatan
c. Jaminan Kecelakaan Kerja
d. Jaminan Kematian
e. Jaminan Hari Tua
(3) Besaran Tunjangan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a paling banyak sebesar 10% dari penghasilan tetap.
(4) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk
iuran jaminan kesehatan yang besaran dan pelaksanaannya
berdasarkan ketentuan jaminan sosial nasional
(5) Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huru c, diberikan dalam bentuk iuran jaminan kecelakaan kerja
yang besaran dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan
(6) Jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d,
diberikan dalam bentuk dana iuran jaminan kematian yang besaran
dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
(7) Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e,
diberikan dalam bentuk iuran jaminan hari tua yang besaran dan
pelaksanaannya berdasarkan ketentuan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
(8) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak mempunyai istri/suami
dan/atau anak tidak berhak memperoleh tunjangan keluarga
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
Bagian Ketiga
Penerimaan Lain Yang Sah
Pasal 4
(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh penerimaan
lain yang sah yang terdiri dari :
a. Honorarium kegiatan
b. Ganjaran.
(2) Anggaran dana honorarium kegiatan kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bersumber dari APB Desa.
(3) Besaran honorarium kegiatan sesuai dengan standar biaya umum
yang berlaku.
Pasal 5
(1) Ganjaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b,
bersumber dari pengelolaan kekayaan desa yang digunakan untuk
mendukung pelaksanaan tugas pemerintah desa.
(2) Ganjaran diberikan untuk mendukung tugas kepada Kepala Desa
dan Perangkat Desa dalam penyelenggaraan kewenangan desa
berdasarkan hak asal usul.
(3) Pemberian ganjaran bertujuan untuk :

6. 6
a. Mengukuhkan kedudukan Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebagai pamong praja desa yang memiliki karakter mengayomi,
melindungi, menjadi panutan dalam kehidupan bermasyarakat
serta mengatur dan mmengurus kepentingan masyarakat.
b. Mendukung tercapainya kinerja penyelenggaraan kewenangan
desa berdasarkan hak asal usul.
(4) Pengelolaan kekayaan desa yang digunakan untuk ganjaran Kepala
Desa dan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Desa.
BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6
(1) Pejabat Kepala Desa diberikan Tunjangan Pejabat Kepala Desa
sebesar penghasilan tetap Kepala Desa terhitung sejak
pengangkatan sebagai Pejabat Kepala Desa.
(2) Tunjangan Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bersumber dari APB Desa.
(3) Pejabat Kepala Desa berhak memperoleh honorarium sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a.
(4) Pejabat Kepala Desa tidak mendapat ganjaran.
Pasal 7
(1) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara,
memperoleh penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen)
dari besaran penghasilan tetap yang diterima setiap bulan
terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.
(2) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara,
memperoleh ganjaran sebesar 50% (lima puluh persen) dari
beseran ganjaran yang diterima setiap bulan sejak ditetapka
keputusan pemberhentian sementara.
(3) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara,
tidak diberikan penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4 ayat (1) huruf a, terhitung sejak ditetapkan keputusan
pemberhentian sementara.
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8
(1) Perangkat Desa yang menduduki posisi staf setelah diberlakukan
Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku,
mendapatkan penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain
yang sah sesuai kemampuan keuangan desa, yang besarannya
ditentukan secara proporsional oleh Kepala Desa
(2) Penetapan besaran penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan
lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa.

7. 7
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Gandusari.
Ditetapkan di : Gandusari
Pada tanggal : 19 Juni 2017
Kepala Desa Gandusari
MUDJIONO
Diundangkan di : Gandusari
Pada tanggal : 19 Juni 2017
Sekretaris Desa Gandusari
AGUS YAMAHSARI