Peraturan Desa ini menetapkan perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Clapar tahun 2021 sebesar Rp. 24 juta menjadi total Rp. 1,521 miliar. Perubahan ini disetujui Badan Permusyawaratan Desa melalui keputusannya.
Peraturan Desa ini mengatur perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2021 di Desa Clapar, Kabupaten Kebumen. Anggaran semula sebesar Rp1,5 triliun mengalami kenaikan sebesar Rp25 juta sehingga menjadi Rp1,5 triliun. Perubahan anggaran ini disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa.
Rangkuman dalam 3 kalimat:
Badan Permusyawaratan Desa menyetujui rancangan APBDesa tahun 2021 yang diajukan Kepala Desa dan menetapkan keputusan untuk menyetujui rancangan tersebut menjadi peraturan desa.
Peraturan Desa Seboro Nomor 4 Tahun 2018 menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Seboro untuk tahun 2019 sebesar Rp. 2,5 miliar untuk pendapatan dan Rp. 2,3 miliar untuk belanja dengan surplus sebesar Rp. 220 juta yang akan dibiayai melalui pembiayaan.
Peraturan Desa ini mengatur perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2021 di Desa Clapar, Kabupaten Kebumen. Anggaran semula sebesar Rp1,5 triliun mengalami kenaikan sebesar Rp25 juta sehingga menjadi Rp1,5 triliun. Perubahan anggaran ini disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa.
Rangkuman dalam 3 kalimat:
Badan Permusyawaratan Desa menyetujui rancangan APBDesa tahun 2021 yang diajukan Kepala Desa dan menetapkan keputusan untuk menyetujui rancangan tersebut menjadi peraturan desa.
Peraturan Desa Seboro Nomor 4 Tahun 2018 menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Seboro untuk tahun 2019 sebesar Rp. 2,5 miliar untuk pendapatan dan Rp. 2,3 miliar untuk belanja dengan surplus sebesar Rp. 220 juta yang akan dibiayai melalui pembiayaan.
[Ringkasan]
Rangkuman dokumen tersebut adalah evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2022 di Desa Wonoyoso oleh Camat Kuwarasan. Hasil evaluasi menyarankan beberapa perubahan pada rancangan peraturan desa tersebut sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa.
Keputusan Kepala Desa Balingasal menetapkan daftar penerima program subsidi kesehatan Buy One Get One tahun 2017 yang bersumber dari anggaran desa berdasarkan pertimbangan menurunkan angka kemiskinan dan memenuhi program asuransi kesehatan universal.
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018Pemdes Seboro Sadang
Rangkuman dalam 3 kalimat:
Peraturan Desa ini menetapkan rancangan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Seboro tahun 2018 menjadi peraturan desa, dengan uraian pendapatan dan belanja desa serta lampiran laporan keuangan dan program. Peraturan ini ditetapkan setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
Dokumen tersebut berisi laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) tahun anggaran 2016 Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen. Laporan ini berisi ringkasan realisasi anggaran, persetujuan badan permusyawaratan desa, dan penetapan peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban tersebut.
Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan D...AaEkoPrasetyo
Peraturan Desa ini merupakan perubahan atas Peraturan Desa Pekuncen Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2021. Perubahan ini dilakukan karena terjadi peristiwa yang mempengaruhi kebijakan pemerintah.
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021AaEkoPrasetyo
Laporan ini memberikan ringkasan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Desa Pekuncen tahun 2020, dengan total pendapatan Rp 1,256 miliar dan belanja Rp 1,217 miliar sehingga menghasilkan sisa lebih Rp 39 juta.
Dokumen tersebut merupakan peraturan desa Karangmalang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018. Peraturan ini mengatur penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan serta belanja desa untuk tahun 2018 berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait.
Peraturan Desa ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Balingasal untuk tahun 2017 dengan total pendapatan Rp1,6 miliar, total belanja Rp1,6 miliar dan surplus Rp35 juta.
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
Dokumen tersebut merupakan peraturan desa tentang perubahan rencana kerja pemerintah desa Wonoyoso tahun 2022 yang mengatur penyesuaian program dan anggaran berdasarkan kondisi terkini serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
Dokumen tersebut merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa Wonoyoso tahun 2022 yang mencakup program-program pembangunan dan kegiatan lainnya di Desa Wonoyoso untuk tahun berjalan. Rencana ini disusun berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Wonoyoso.
Dokumen tersebut merupakan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa Pencil untuk tahun 2018 yang telah disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa. Rancangan anggaran tersebut memuat pendapatan desa sebesar Rp1,084 miliar, belanja desa untuk berbagai bidang sebesar Rp1,052 miliar sehingga menghasilkan surplus sebesar Rp31,8 juta. Rancangan anggaran tersebut kemudian ditetapkan menjadi peraturan
Peraturan Desa Karangmalang Nomor 5 Tahun 2019 menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangmalang Tahun Anggaran 2020 yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan sejahtera.
Rencana Kerja Pemerintah Desa Seling Tahun 2020 mencakup program-program pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang akan dilaksanakan tahun depan berdasarkan prioritas dan anggaran yang tersedia.
[Ringkasan]
Rangkuman dokumen tersebut adalah evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2022 di Desa Wonoyoso oleh Camat Kuwarasan. Hasil evaluasi menyarankan beberapa perubahan pada rancangan peraturan desa tersebut sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa.
Keputusan Kepala Desa Balingasal menetapkan daftar penerima program subsidi kesehatan Buy One Get One tahun 2017 yang bersumber dari anggaran desa berdasarkan pertimbangan menurunkan angka kemiskinan dan memenuhi program asuransi kesehatan universal.
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018Pemdes Seboro Sadang
Rangkuman dalam 3 kalimat:
Peraturan Desa ini menetapkan rancangan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Seboro tahun 2018 menjadi peraturan desa, dengan uraian pendapatan dan belanja desa serta lampiran laporan keuangan dan program. Peraturan ini ditetapkan setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
Dokumen tersebut berisi laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) tahun anggaran 2016 Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen. Laporan ini berisi ringkasan realisasi anggaran, persetujuan badan permusyawaratan desa, dan penetapan peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban tersebut.
Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan D...AaEkoPrasetyo
Peraturan Desa ini merupakan perubahan atas Peraturan Desa Pekuncen Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2021. Perubahan ini dilakukan karena terjadi peristiwa yang mempengaruhi kebijakan pemerintah.
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021AaEkoPrasetyo
Laporan ini memberikan ringkasan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Desa Pekuncen tahun 2020, dengan total pendapatan Rp 1,256 miliar dan belanja Rp 1,217 miliar sehingga menghasilkan sisa lebih Rp 39 juta.
Dokumen tersebut merupakan peraturan desa Karangmalang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018. Peraturan ini mengatur penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan serta belanja desa untuk tahun 2018 berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait.
Peraturan Desa ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Balingasal untuk tahun 2017 dengan total pendapatan Rp1,6 miliar, total belanja Rp1,6 miliar dan surplus Rp35 juta.
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
Dokumen tersebut merupakan peraturan desa tentang perubahan rencana kerja pemerintah desa Wonoyoso tahun 2022 yang mengatur penyesuaian program dan anggaran berdasarkan kondisi terkini serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
Dokumen tersebut merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa Wonoyoso tahun 2022 yang mencakup program-program pembangunan dan kegiatan lainnya di Desa Wonoyoso untuk tahun berjalan. Rencana ini disusun berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Wonoyoso.
Dokumen tersebut merupakan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa Pencil untuk tahun 2018 yang telah disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa. Rancangan anggaran tersebut memuat pendapatan desa sebesar Rp1,084 miliar, belanja desa untuk berbagai bidang sebesar Rp1,052 miliar sehingga menghasilkan surplus sebesar Rp31,8 juta. Rancangan anggaran tersebut kemudian ditetapkan menjadi peraturan
Peraturan Desa Karangmalang Nomor 5 Tahun 2019 menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangmalang Tahun Anggaran 2020 yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan sejahtera.
Rencana Kerja Pemerintah Desa Seling Tahun 2020 mencakup program-program pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang akan dilaksanakan tahun depan berdasarkan prioritas dan anggaran yang tersedia.
LAPORAN REALISASI APBDES DESA WONOYOSO TAHUN ANGGARAN 2021Pemdes Wonoyoso
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pendapatan dan belanja Desa Wonoyoso tahun 2021.
2. Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi pada pendapatan dan belanja desa serta surplus anggaran.
3. Laporan tersebut disetujui oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wonoyoso.
Peraturan Desa Clapar Nomor 2 Tahun 2023 menetapkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2022 sesuai ketentuan yang berlaku di Kabupaten Kebumen.
Dokumen tersebut merupakan peraturan desa tentang rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) tahun anggaran 2020 di Desa Seboro, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen yang mengatur tentang penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja pemerintah desa untuk tahun anggaran 2020."
Keputusan Kepala Desa Balingasal membentuk tim pelaksana kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa tahun 2017 yang terdiri dari Kepala Desa sebagai pembina, perangkat desa sebagai ketua dan sekretaris, serta unsur LKMD dan tokoh masyarakat sebagai anggota.
Peraturan Desa Clapar Nomor 1 Tahun 2023 menetapkan besaran penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan perangkat desa di Desa Clapar, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Keputusan Kepala Desa Balingasal membentuk tim pelaksana kegiatan bidang pembangunan di desa tersebut untuk tahun anggaran 2017, yang terdiri atas 7 orang perwakilan unsur pemerintah dan masyarakat dengan tugas melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai anggaran.
Peraturan Desa Seboro Nomor 4 Tahun 2019 menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Seboro Tahun 2020-2025. RPJM Desa merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Desa yang mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten Kebumen. Dokumen ini mengatur ketentuan umum terkait definisi Desa Seboro, Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa.
Dokumen tersebut merupakan Peraturan Desa Salimbatu Nomor 01 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016. Dokumen tersebut menjelaskan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2016 dengan total pendapatan Rp. 2,7 miliar dan total belanja Rp. 2,7 miliar sehingga terdapat surplus sebesar Rp. 28 juta.
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA TAHUN ANGGARAN 2024NoerCholies1
The document is a budget plan and allocation for Desa Clapar for the 2024 fiscal year. It includes budget allocations for personnel salaries and benefits for the village head and staff, operational costs for the village government including office supplies, honorariums, and social security for village employees. The budget is divided into monthly allocations to be withdrawn from January through December 2024.
RENCANA ANGGARAN KAS DESA TAHUN ANGGARAN 2024NoerCholies1
The document is the village budget plan for 2024 from Desa Clapar subdistrict Karanggayam, Kebumen regency, Central Java province. It includes planned revenue and expenditures for each month. Total planned revenue is Rp1,342,256,000 including village fund allocations, shared taxes/fees, and other sources. Main expenditures include personnel costs for village officials and staff, operational costs, and village representative council allowances totaling Rp480,618,400.
Peraturan Desa Clapar menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Desa Clapar untuk tahun 2023, sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai ketentuan perundang-undangan.
Peraturan Desa Clapar menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Desa Clapar untuk tahun 2023, sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai ketentuan perundang-undangan.
Peraturan Desa Clapar Nomor 3 Tahun 2023 mengatur tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan desa. Dokumen tersebut menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan yang mendasari penetapan peraturan desa ini serta menetapkan ketentuan umum mengenai definisi istilah yang digunakan dalam peraturan desa.
Prioritas kegiatan desa Clapar tahun 2024 meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana dengan total anggaran lebih dari Rp1,3 triliun.
Peraturan Desa Clapar Nomor 3 Tahun 2021 mengatur tentang pembentukan Posko Desa untuk menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat dalam pengendalian penyebaran COVID-19. Posko Desa akan mengatur zonasi wilayah berdasarkan kriteria kasus COVID-19 dan melaksanakan berbagai upaya pencegahan, penanganan, pembinaan, serta pendukung.
Peraturan Bupati Kebumen ini mengatur tentang keterbukaan informasi publik di desa. Tujuannya antara lain meningkatkan kontrol masyarakat terhadap program pemerintah desa, meningkatkan sarana pengelolaan data desa, dan membangun kepercayaan publik. Informasi publik desa terdiri dari informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi yang wajib disampaikan secara serta merta, dan informasi yang tersedia setiap saat atas perm
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
1. KEPALA DESA CLAPAR
KABUPATEN KEBUMEN
PERATURAN DESA CLAPAR
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CLAPAR,
Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai
dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya
perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu
dilakukan peerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB
Desa) Tahun Anggaran 2021.
Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42 );
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
2. 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah
beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 9
taun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
3. 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun
2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan
Publik (Lembara Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004
Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 64);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun
2017 tentang Sumber Pendapatan Desa, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2019 Nomor 7 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017, tentang
Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2019 Nomor 162);
17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 54);
18. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2015 Nomor 67;
19. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2019 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan
Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019
Nomor 61);
20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan
Sosial Kesehatan Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten
Kebumen Tahun Anggaran 2020);
21. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2020 Nomor 86);
22. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Dana Desa Kabupaten Kebumen Tahun
Anggaran 2021, (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2021 Nomor 7);
23. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan, Kepengurusan dan Pengelolaan Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Clapar Tahun 2016
Nomor 4);
24 Peraturan Desa Clapar Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Berita Desa
Tahun 2020 Nomor 5).
25 Peraturan Desa Clapar Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2021 (Berita Desa Tahun 2020 Nomor 7).
4. Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CLAPAR
Dan
KEPALA DESA CLAPAR
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CLAPAR TAHUN ANGGARAN
2021.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
semula berjumlah Rp. 1.497.222.700,- (satu milyart empat ratus
sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua pulu dua ribu tujuh
ratus rupiah), bertambah/ berkurang sejumlah Rp. 24.000.000,-
(dua puluh empat juta rupiah) sehingga menjadi Rp.
1.521.222.700,- (satu milyart lima ratus dua puluh satu juta dua
ratus dua pulu dua ribu tujuh ratus rupiah), dengan rincian
sebagai berikut :
1. Pendapatan Desa
a. semula Rp. 1.497.222.700,-
b. bertambah/ (berkurang) Rp. 24.000.000,-
Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.521.222.700,-
2. Belanja Desa
a. Semula Rp. 1.498.704.700,-
b. bertambah/ (berkurang) Rp. 24.000.000,-
Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 1.522.704.700,-
Surplus/ (Defisit) setelah perubahan ( Rp. 1.482.000,- )
3. Pembiayaan Desa
3.1. Penerimaan Pembiayaan
a. semula Rp. 1.482.000,-
b. bertambah/ (berkurang) Rp. 0,-
Jumlah penerimaan setelah
perubahan Rp. 1.482.000,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan
a. semula Rp. 0,-
b. bertambah/ (berkurang) Rp. 0,-
Jumlah pengeluaran setelah
perubahan Rp. 0,-
Selisih pembiayaan/ pembiayaan
netto setelah perubahan Rp. 1.482.000,-
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran
setelah perubahan Rp. 1.482.000,-
Pasal 2
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
5. Pasal 3
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana landasan operasional pelaksanaan Perubahan
APBDesa.
Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Clapar.
Ditetapkan di Clapar
Pada tanggal 05 Maret 2021
KEPALA DESA CLAPAR,
MURTINI
Diundangkan di Desa Clapar
Pada tanggal 05 Maret 2021
SEKRETARIS DESA CLAPAR
SARYONO
LEMBARAN DESA CLAPAR TAHUN 2021 NOMOR 4.
6. LAMPIRAN II
PERATURAN DESA CLAPAR
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020
KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CLAPAR,
Menimbang : a. bahwa Badan Permusyawaratan Desa menyepakati
rancangan Peraturan Desa Clapar Nomor 4 Tahun 2021
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2021 yang diajukan oleh Kepala Desa untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan
Permusyawaratan Desa tentang persetujuan terhadap
rancangan Peraturan Desa Clapar tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2021.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42 );
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA CLAPAR KECAMATAN KARANGGAYAM
KABUPATEN KEBUMEN
7. 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah
beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 9 taun
2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 158);
8. 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun
2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan
Publik (Lembara Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004
Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 64);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017
tentang Sumber Pendapatan Desa, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019
Nomor 7 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017, tentang Sumber
Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2019 Nomor 162);
17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 54);
18. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2015 Nomor 67;
19. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2019 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan
Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor
61);
20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan
Sosial Kesehatan Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten
Kebumen Tahun Anggaran 2020);
21. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2020 Nomor 1035);
22. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Dana Desa Kabupaten Kebumen Tahun
Anggaran 2021.
23. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan, Kepengurusan dan Pengelolaan Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Clapar Tahun 2016
Nomor 4);
24. Peraturan Desa Clapar Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2021 (Berita Desa Tahun 2020 Nomor 7).
9. MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
KEDUA : Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2021 sebagai berikut :
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Desa
a. semula Rp. 1.497.222.700,-
b. bertambah/ (berkurang) Rp. 24.000.000,-
Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.521.222.700,-
2. Belanja Desa
a. Semula Rp. 1.498.704.700,-
b. bertambah/ (berkurang) Rp. 24.000.000,-
Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 1.522.704.700,-
Surplus/ (Defisit) setelah perubahan ( Rp. 1.482.000,- )
3. Pembiayaan Desa
3.1. Penerimaan Pembiayaan
a. semula Rp. 1.482.000,-
b. bertambah/ (berkurang) Rp. 0,-
Jumlah penerimaan setelah
perubahan Rp. 1.482.000,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan
a. semula Rp. 0,-
b. bertambah/ (berkurang) Rp. 0,-
Jumlah pengeluaran setelah
perubahan Rp. 0,-
Selisih pembiayaan/ pembiayaan
netto setelah perubahan Rp. 1.482.000,-
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran
setelah perubahan Rp. 1.482.000,-
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan,
maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Clapar
Pada Tanggal, 1 Maret 2021
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,
TEGUH RIYANTO
10. LAMPIRAN IV
PERATURAN DESA CLAPAR
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
NOMOR : 5/ DS/ III/ 2021
NOMOR : 6/ BPD/ III/ 2021
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021
Pada hari ini senin tanggal satu bulan maret tahun dua ribu dua puluh satu kami
yang bertanda tangan di bawah ini :
1. MURTINI : Kepala Desa Clapar, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Desa Clapar, selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.
2. TEGUH RIYANTO : Ketua/ Wakil Ketua/ Anggota BPD Desa Clapar, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan
Permusyawaratan Desa Clapar, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.
Menyatakan bahwa :
1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati APB Desa dan perubahan
sebagaimana tertuang pada cacatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan
APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tertuang pada cacatan yang
terlampir dalam Berita Acara ini.
3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa
Tahun Anggaran 2021 selaras dengan penyesuaian dan perubahan
sebagaimana tertuang pada cacatan yang terlampir dalam Berita Acara ini
selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani
Berita Acara ini.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Karanggayam untuk
mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal
ditandatangani Berita Acara ini.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
MURTINI TEGUH RIYANTO
11. LAMPIRAN III
PERATURAN DESA CLAPAR
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
BERITA ACARA
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2021
Pada hari ini senin tanggal satu bulan maret tahun dua ribu dua
puluh satu, bertempat di Balai Pertemuan Desa Clapar Kecamatan
Karanggayam Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota
Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta
Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Karang Taruna serta
Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2021.
Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok
hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :
A. Menyepakati Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian
sebagai berikut :
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :
a) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa,
b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa,
c) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa,
d) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa,
e) Penyediaan Tunjangan BPD,
f) Penyediaan Operasional BPD,
g) Penyediaan Insentif/ Operasional RT/ RW,
h) Penyediaan Sarana Aset Tetap Perkantoran/ Pemerintahan,
i) Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa
j) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif,
k) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RPJMDesa/RKPDesa,
l) Pengembangan Sistem Informasi Desa,
m) Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan :
a. Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non Formal
Milik Desa,
b. Dukungan Penyelenggaraan POS PAUD ( APE, Sarana PAUD,
12. c. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Dea/ Polindes Milik Desa (Obat,
Insentif, KB),
d. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil,
Lansia, Insentif),
e. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan,
f. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/ Gerakan Hidup Bersih dan
Sehat, Pembinaan Terpadu dan Penanganan Stanting,
g. Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli Kesehatan (WPA/ GSIB/
Desa Siaga/ Germas),
h. Pemeliharaan Jembatan Desa,
i. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan
Desa,
j. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pengerasan Jalan
Usaha Tani,
k. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Talud Pengaman
Tebing/ Energi Baru dan Terbarukan,
l. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah
Tidak Layak Huni,
m. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung
Air, Sumur),
n. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah( Drainase, Air
Limbah Rumah),
o. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sanitasi Pemukiman
(Pengadaan Tong Sampah, Pembangunan Tempat Sampah),
p. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitasi Jamban
Umum/ MCK Umum.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :
a. Penyediaan Operasional untuk KPMD,
b. Penyediaan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :
a. Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian ( Mesin Pembuatan Oyek ),
b. Bantuan Bibit Pertanian dan Peternakan,
c. Peningkatan Kapasitas BPD dan Perangkat Desa.
5. Bidang Tak Terduga :
a. Penanganan Keadaan Mendesak Desa ( BLT DD ).
B. Menyepakati Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2021 setelah
menyelesaikan koreksi atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020
tentang APB Desa Tahun Anggaran 2021 selaras dengan penyesuaian
perubahan rencana anggaran belanja awal sebagai dasar penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun
Anggaran 2021, sebagaimana cacatan berikut :
1) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai ( BLT DD ) untuk masyarakat
terdampak covid 19,
13. 2) Penanganan dan pencegahan penyebaran Covid 19 melalui kegiatan
Tim Pos Komando,
3) Pemutakhiran Data berbasis SDGs Desa Tahun 2021, melalui
Kelompok Relawan Pendataan Desa,
4) Pengurangan besaran anggaran kegiatan infrastruktur yang
bersumber dari Dana Desa,
5) Penghapusan kegiatan pembangunan lapangan desa untuk kegiatan
PPKM Mikro Tahun 2021.
Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA CLAPAR
KECAMATAN KARANGGAYAM
1. KETUA/ ANGGOTA : TEGUH RIYANTO ( ........................... )
2. WAKIL KETUA/ ANGGOTA : BUDIYANTA ( ........................... )
3. SEKRETARIS/ ANGGOTA : NAENIHARTI ( ........................... )
4. ANGGOTA : SUMEDI ( ........................... )
5. ANGGOTA : SAIDAH ( ........................... )
6. ANGGOTA : KADIMAN ( ........................... )
7. ANGGOTA : TARSO ( ........................... )
14. DAFTAR HADIR
PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA
Acara : Musyawarah Desa Pembahasan Rancangan Perubahan APB
Desa Tahun Anggaran 2021
Desa : Clapar
Kecamatan : Karanggayam
Tanggal : Senin, 1 Maret 2021
NO NAMA ALAMAT
JABATAN/
UNSUR
TANDA TANGAN
1 2 3 4 5
1 1. ...................
2 2. ……….……...
3 3. …………..…..
4 4. ……………….
5 5. ………….…..
6 6. ..………….…
7 7. …………..…..
8 8. ……….………
9 9. …………….…
10 10. ..….….………
11 11. ……….…….
12 12. ..….……….…
13 13. ……….……..
14 14. .….…..………
15 15. ……………..
16 16. ..……..………
17 17. ……….……..
18 18. .……...………
19 19. …….………..
20 20. …….…………
21 21. ………….…..
22 22. …….…………
23 23. ……….……..
15. 24 24. ….……………
25 25. ……….……..
DAFTAR HADIR
PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA
ACARA : Musyawarah Desa Penetapan Perubahan APB Desa
Tahun Anggaran 2021
DESA : Clapar
KECAMATAN : Karanggayam
TANGGAL : Jum’at, 5 Maret 2021
NO NAMA ALAMAT
JABATAN/
UNSUR
TANDA TANGAN
1 2 3 4 5
1 1. ...................
2 2. ………..……...
3 3. ………….…..
4 4. ………….…….
5 5. …………..…..
6 6. ..……..…….…
7 7. ………….…..
8 8. ………..………
9 9. ……….………
10 10. ..….….………
11 11. .…….……….
12 12. ..………….…
13 13. ….…………..
14 14. .….….………
15 15. .……………..
16 16. ..…….………
17 17. ………….…..
18 18. .……..………
19 19. ……….……..
20 20. ………………
21 21. ………….…..
22 22. ………………
18. LAMPIRAN V
PERATURAN DESA CLAPAR
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
BERITA ACARA
PENETAPAN PENYUSUNAN APB DESA PERUBAHAN
MELALUI MUSYAWARAH DESA
Berkaitan dengan Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Provinsi
Jawa Tengah pada :
Hari dan Tanggal : Jum’at, 5 Maret 2021
Jam : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Gedung Pertemuan Desa Clapar
Telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur
Perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku
unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :
A. Materi :
Musyawarah Desa tentang Rancangan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran
2021, karena adanya perubahan kegiatan antara lain Penanganan Pencegahan
Coronavirus (Covid-19) dan Pendataan Desa Berbasis SDGs Tahun 2021.
B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber.
Pemimpin Musyawarah : SARYONO dari Sekretaris Desa
Notulen : MARNIATUN dari Perangkat Desa
Narasumber : 1. Kepala Desa Clapar
2. BPD Desa Clapar
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi
kesepakatan akhir dari musyawarah desa dalam rangka penetapan Peraturan Desa
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2021.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab.
Clapar, 5 Maret 2021
Ketua BPD Desa Clapar Kepala Desa Clapar
TEGUH RIYANTO MURTINI
19. NO NAMA ALAMAT TANDA TANGAN DARI UNSUR
1 TEGUH RIYANTO
Sudikampir,
RT. 08/01
Ketua BPD
2 MURTINI
Tegong,
Rt. 07/ 02
Kepala Desa
3 SARYONO
Karangsempu,
Rt. 01/ 01
Pemerintah Desa
4 MAIMAN
Sudikampir,
Rt. 07/ 01
Tokoh Agama
5 SUMOTARUNO
Gunungsari,
Rt. 08/ 02
Tokoh
Masyarakat
6 KADIMAN
Tegong,
Rt. 07/ 02
Tokoh Pemuda
7 SUMARNI
Karangsempu,
Rt. 02/ 01
Wakil Perempuan
8 SAIDAH
Alian,
Rt. 05/ 02
Kader PKK
Wakil Kelompok Masyarakat
( MURYONO )
YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI