Peraturan Desa Clapar Nomor 2 Tahun 2023 menetapkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2022 sesuai ketentuan yang berlaku di Kabupaten Kebumen.

1. KEPALA DESA CLAPAR
KABUPATEN KEBUMEN
PERATURAN DESA CLAPAR
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CLAPAR,
Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud
dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka
dan bertanggungjawab untuk sebesar- besarnya kemakmuran
masyarakat Desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022 yang
disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan Desa yang perlu dipertanggungjawabkan
pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2022;
Mengingat : 1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

2. 4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841};
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang
Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemrintah
Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5559), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

3. 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan
Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintrogasian Layanan Sosial
Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1837);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 158);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan
Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran
Badan Usaha Milik Desa (Berita Acara Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 296) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan
Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan
Barang dan/ Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha
Milik Desa Bersama (Berita Acara Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1223);

4. 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Asset Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 53);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
569);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019
tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran
Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004
tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor
64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor
64);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017
tentang Sumber Pendapatan Desa, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber
Pendapatan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2019 162);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
33. Peraturan Bupati Nomor Kebumen 12 Tahun 2012 tentang
Pelimpahan Wewenang Bupati Kebumen Kepada Camat (Berita
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 12);

5. 34. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan
lokal berskala Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 21);
35. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 48);
36. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Pendoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 54);
37. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 86);
38. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2016 Nomor 90);
39. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);
40. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2019 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan
Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor
61);
41. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Keterbukaan Informasi Publik di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 68);
42. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 157 Tahun 2021 tentang
Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2021 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Kebumen Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 157 Tahun 2021
tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Kebumen
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2022 Nomor 35);
43. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 57);
44. Peraturan Desa Clapar Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Clapar
Tahun 2019 Nomor 6);
45. Peraturan Desa Clapar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa
Clapar Tahun 2019 Nomor 9);

6. Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CLAPAR
Dan
KEPALA DESA CLAPAR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA CLAPAR TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2022.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
dengan perincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Desa Rp. 1.585.877.000,-
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan
Pemerintah Desa Rp. 447.313.700,-
b. Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa Rp. 414.102.450,-
c. Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan Desa Rp. 10.772.300,-
d. Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa Rp. 228.120.500,-
e. Bidang Penanggulangan
Bencana, Darurat dan
Mendesak Desa Rp. 486.450.000,-
Jumlah Belanja Rp. 1.586.758.950,-
Surplus/ Defisit Rp. ( 881.950,- )
3. Pembiayaan Desa
Penerimaan Pembiayaan Rp. 15.640.000,-
Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. 15.640.000,-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SiLPA) Tahun Berjalan (Surprus/
(Defisit) + Selisih Pembiayaan Rp. 14.758.050,-
Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenai hasil Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang
terdiri dari:
a. Lampiran I : Laporan Keuangan.
b. Lampiran II : Laporan Realisasi kegiatan periode 01
Januari - 31 Desember Tahun Anggaran
2022.
c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah
dan program lainnya yang masuk ke Desa.

7. Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Clapar.
Ditetapkan di Clapar
pada tanggal 06 Maret 2023
KEPALA DESA CLAPAR,
Ttd.
MURTINI
Diundangkan di Desa Clapar
pada tanggal 07 Maret 2023
SEKRETARIS DESA CLAPAR
Ttd.
SARYONO
LEMBARAN DESA CLAPAR TAHUN 2023 NOMOR 2,

8. LAMPIRAN II
PERATURAN DESA CLAPAR
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
APB DESA TAHUN ANGGARAN 2022
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
KODE URAIAN
TAHUN N
( Tahun Periode
Sebelumnya )
TAHUN N-1
( Tahun
Sebelumnya )
1. 1. ASET DESA
1.1 A. ASET LANCAR
1.1.1. 1. Kas Desa
1.1.1.01. a. Uang Kas di Bendahara Desa
1.1.1.02. b. Rekening Kas Desa
1.1.2. 2. Piutang
1.1.2.01. a. Piutang Sewa Tanah
1.1.2.02. b. Piutang Sewa Gedung
1.1.2.03. c. Piutang Sewa Peralatan
1.1.2.07. d. Piutang Panjar Kegiatan
1.1.2.08. e. Piutang Lain-lain
1.1.3. 3. Persediaan
1.1.3.01.
a. Persediaan Benda Pos dan
Material
1.1.3.02. b. Persediaan Alat Tulis Kantor
1.1.3.04.
c. Persediaan Alat-alat Listrik/
Lampu/ Batterai
1.1.3.07.
d. Persediaan Bibit Hewan/
Tanaman
1.2. B. INVESTASI
1.2.1. 1. Penyertaan Modal Pemdes
1.2.1.01. a. Penyertaan Modal Pemdes 60.000.000
1.3. C. ASET TETAP
1.3.1. 1. Tanah
1.3.1.01. a. Tanah Bangunan Kantor 16.100.000
1.3.1.02. b. Tanah Kemakmuran 0 280.000.000
1.3.1.03. c. Tanah Bengkok 2.253.915.000
1.3.1.04. d. Tanah Sarana Kesehatan 15.400.000
1.3.1.05. e. Tanah Sarana Pendidikan 115.500.000
1.3.1.06. f. Tanah Sarana Ibadah 13.300.000
1.3.1.07. g. Tanah Sarana TK 12.600.000
1.3.1.08. h. Tanah Makam 189.600.000

9. KODE URAIAN
TAHUN N
( Tahun Periode
Sebelumnya )
TAHUN N-1
( Tahun
Sebelumnya )
1.3.2. 2. Peralatan dan Mesin
1.3.2.01. a. Alat - alat Berat/ Kendaraan 35.000.000
1.3.2.04. b. Alat - alat Ukur 0
1.3.2.05. c. Alat- Alat Pengolah Pertanian 24.000.000
1.3.2.06. d. Peralatan Kantor 52.170.000
1.3.2.07. e. Alat - alat Rumah Tangga 61.820.000
1.3.2.08. f. Peralatan Komputer 55.515.000
1.3.2.09. g. Alat - alat Studio/ Audio 13.182.700
1.3.2.10. h. Alat - alat Komunikasi 19.700.000
1.3.3. 3. Gedung dan Bangunan
1.3.3.01. a. Gedung Kantor 250.000.000
1.3.3.04. b. Bangunan Bersejarah 0
1.3.3.07. c. Bangunan Gedung Paud 150.000.000
1.3.3.07. d. Bangunan Masjid 0
1.3.3.07. e. Bangunan PKD 125.000.000
1.3.3.07. f. Bangunan BUM Desa 50.000.000
1.3.3.07. g. Bangunan Gapura + Pagar 50.000.000
1.3.4. 4. Jalan, Jaringan dan Instalasi
1.3.4.01. a. Jalan Desa 1.623.000.000 140.943.000
1.3.4.02. b. Jembatan Desa 439.000.000 84.000000
1.3.4.03. c. Jaringan Air/ Drainase 360.000.000
1.3.4.06. d. Instalasi Pengolahan Sampah 15.000.000
1.3.4.07. e. Saluran Limbah / SPAL 150.000.000
1.3.4.08. f. MCK Komunal 25.000.000
1.3.5. 5. Aset Tetap Lainnya
1.3.5.01. a. Buku dan Kepustakaan
1.3.5.02. b. Barang Bercorak Kesenian 75.000.000
1.3.5.03. c. Hewan dan Ternak
1.3.5.04. d. Tanaman
1.4. D. DANA CADANGAN
1.4.1. Dana Cadangan
1.5. E. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA
1.5.1.
Tagihan Piutang Penjualan
Angsuran
1.5.1.03.
- Tagihan Piutang Angsuran
Dana Bergilir
1.5.5. Aset Lain-lain
1.5.5.01. Aset Rusak Berat
1.5.5.02. Aset Tetap Renovasi
JUMLAH ASET ( A + B + C + D + E ) 6.284.802.700 504.943.000

10. KODE URAIAN
TAHUN N
( Tahun Periode
Sebelumnya )
TAHUN N-1
( Tahun
Sebelumnya )
2. 2. KEWAJIBAN
2.1. A. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
2.1.1. 1. Hutang Piutang Pihak Ketiga
2.1.1.01
Hutang Jaminan Pelaksanaan
Pekerjaan
2.1.1.02 Hutang PFK Lainnya
2.1.2. 2. Hutang Bunga
2.1.2.01 Hutang Bunga Kepada Bank
2.1.2.02
Hutang Bunga Kepada Lembaga
Bukan Bank
2.1.3. 3. Hutang Pajak
2.1.3.01. Pajak Pertambahan Nilai
2.1.3.02. Pajak Penghasilan PPh 21
2.1.3.05. Hutang Pajak Lainnya
2.1.4. 4. Pendapatan Diterima Dimuka
2.1.4.01.
Pajak dan Retribusi Diterima
Dimuka
2.1.4.02.
Uang Muka Penjualan Aset
Desa
2.1.4.03.
Uang Muka Lelang Penjualan
Aset Desa
2.1.4.04.
Uang Muka Bagian Laba
BUMDesa
2.1.5. 5.
Bagian Lancar Hutang Jangka
Panjang
2.1.5.01
Bagian Lancar Hutang Jangka
Panjang
2.1.6. 6. Hutang Jangka Pendek Lainnya
2.1.6.01. Hutang Belanja Pegawai
2.1.6.03. Hutang Belanja Air Minum
2.1.6.04. Hutang Belanja Listrik
2.1.6.05.
Hutang Pengadaan Bahan
Habis Pakai
2.1.6.06. Pengadaan Barang/ Jasa
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH ( 1 + 2 ) 6.284.802.700 504.943.000
Clapar, 31 Desember 2022
Mengetahui,
Kepala Desa Clapar
Ttd.
MURTINI

11. LAMPIRAN III
PERATURAN DESA CLAPAR
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
APB DESA TAHUN ANGGARAN 2022
PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH DAN PROGRAM LAINNYA
YANG MASUK KE DESA
Desa : Clapar
Kecamatan : Karanggayam
Kabupaten : Kebumen
Provinsi : Jawa Tengah
No Program
Kegiatan Anggaran
Jenis Lokasi Volume Satuan Jumlah
Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1
Sarana
Prasarana
RTLH Desa Clapar 3 Unit 36.000.000 Banprop
2
Sarana
Prasarana
Jalan Rabat
Beton
RT 02/ RW II
Desa Clapar
50 M 25.000.000
Bantuan
Kabupaten
Clapar, Tgl. 31 Desember 2022
Kepala Desa Clapar
Ttd.
MURTINI

12. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA CLAPAR KECAMATAN KARANGGAYAM
KABUPATEN KEBUMEN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CLAPAR
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CLAPAR,
Menimbang : a. bahwa Badan Permusyawaratan Desa Clapar menyetujui
Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Clapar Tahun Anggaran 2022
yang diajukan oleh Kepala Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan
Permusyawaratan Desa tentang persetujuan Rancangan
Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Clapar Tahun Anggaran 2022.
Mengingat : 1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841};

13. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang
Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemrintah
Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang
Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5559), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007
tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data
Profil Desa dan Kelurahan;

14. 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintrogasian Layanan
Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1837);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib
dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Acara Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan
Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan
Pengadaan Barang dan/ Jasa Badan Usaha Milik Desa/
Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Acara Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Asset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017
tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);

15. 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
569);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019
tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran
Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun
2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan
Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004
Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 64);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017
tentang Sumber Pendapatan Desa, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber
Pendapatan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2019 162);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
33. Peraturan Bupati Nomor Kebumen 12 Tahun 2012 tentang
Pelimpahan Wewenang Bupati Kebumen Kepada Camat
(Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 12);
34. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Kebumen
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor
22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor
21);
35. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 48);

16. 36. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Pendoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 54);
37. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 86);
38. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2016 Nomor 90);
39. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);
40. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2019 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan
Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor
61);
41. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Keterbukaan Informasi Publik di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 68);
42. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 157 Tahun 2021 tentang
Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2021 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 35 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 157
Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Desa di
Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 35);
43. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023
(Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 57);
44. Peraturan Desa Clapar Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Clapar
Tahun 2019 Nomor 6);
45. Peraturan Desa Clapar Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Lembaran Desa Clapar Tahun 2019 Nomor 9);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022, Desa Clapar
Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Desa.

17. KEDUA : Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Desa Rp. 1.585.877.000,-
2. Belanja Desa
c. Bidang Penyelenggaraan
Pemerintah Desa Rp. 447.313.700,-
d. Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa Rp. 414.102.450,-
f. Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan Desa Rp. 10.772.300,-
g. Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa Rp. 228.120.500,-
h. Bidang Penanggulangan
Bencana, Darurat dan
Mendesak Desa Rp. 486.450.000,-
Jumlah Belanja Rp. 1.586.758.950,-
Surplus/ Defisit Rp. ( 881.950,- )
3. Pembiayaan Desa
Penerimaan Pembiayaan Rp. 15.640.000,-
Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. 15.640.000,-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SiLPA) Tahun Berjalan (Surprus/
(Defisit) + Selisih Pembiayaan Rp. 14.758.050,-
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Clapar
pada tanggal 14 Pebruari 2023
KETUA BPD DESA CLAPAR
Ttd.
TEGUH RIYANTO

18. LAMPIRAN V
PERATURAN DESA CLAPAR
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022.
BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
NOMOR : 2/ DS/ 2023
NOMOR : 3/ BPD/ 2023
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA CLAPAR
KECAMATAN KARANGGAYAM KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022
Pada hari ini selasa tanggal empat belas bulan pebruari tahun dua ribu dua puluh
tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1. MURTINI : Kepala Desa Clapar, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Desa Clapar, selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.
2. TEGUH RIYANTO : Ketua/ Wakil Ketua/ Anggota BPD Desa Clapar, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan
Permusyawaratan Desa Clapar, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.
Menyatakan bahwa :
1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2022 yang telah diajukan
PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang
pada cacatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun
Anggaran 2022 sebagaimana tertuang pada cacatan yang terlampir dalam
Berita Acara ini.
3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2022
selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada
cacatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3
(tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

19. 4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Karanggayam untuk
mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal
ditandatangani Berita Acara ini.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
Ttd. Ttd.
MURTINI TEGUH RIYANTO

20. LAMPIRAN VI
PERATURAN DESA CLAPAR
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022.
BERITA ACARA MUSYAWARAH BPD
TENTANG PEMBAHASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022
Pada hari ini selasa tanggal empat belas bulan pebruari tahun dua
ribu dua puluh tiga, bertempat di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam
Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan
Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tokoh
Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dalam rangka membahas Draf
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
A. Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 setelah menyelesaikan koreksi,
penyesuaian dan perubahan, sebagaimana cacatan berikut :
1. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa
disesuaikan dengan laporan semester I dan II pada masing- masing
sumber dana dan ikhtisar laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APB Desa tahun anggaran 2022,
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa
sebagaimana dimaksud disosialisasikan kepada masyarakat dan
sistem informasi desa sebagai bentuk pertanggungjawaban dan
transparansi penggunaan dana.
Demikian berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CLAPAR
1. Ketua/ Anggota : Teguh Riyanto ( ........................... )
2. Wakil Ketua/ Anggota : Budiyanta ( ........................... )
3. Sekretaris/ Anggota : Naeniharti ( ........................... )
4. Anggota : Sumedi ( ........................... )
5. Anggota : Saidah ( ........................... )
6. Anggota : Kadiman ( ........................... )
7. Anggota : Tarso ( ........................... )

21. DAFTAR HADIR
Acara : Musyawarah Pembahasan Rancangan Peraturan Desa
tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2022.
Tempat : Balai Desa Clapar
Hari/ Tanggal : Selasa, 14 Pebruari 2023
NO NAMA ALAMAT
JABATAN/
UNSUR
TANDA TANGAN
1 2 3 4 5
1 1. ...................
2 2. ..….………...
3 3. ...……………
4 4. ..…………….
5 5. ………………
6 6. ..………….…
7 7. ………………
8 8. .….….………
9 9. ..…………….
10 10. ..……………
11 11. ..……………
12 12. .………….…
13 13. ..……………
14 14. .…….………
15 15. .…………….
16 16. ..……………
17 17. ..……………
18 18. .…….………
19 19. .…………….
20 20. ..……………
21 21. ..……………
22 22. ..……………
23 23. ..……………
24 24. ..……………
25 25. ..……………

22. DAFTAR HADIR
Acara : Musyawarah Desa Penetapan Peraturan Desa tentang
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB
Desa Tahun Anggaran 2022.
Tempat : Balai Desa Clapar
Hari/ Tanggal : Senin, 06 Maret 2023
NO NAMA ALAMAT
JABATAN/
UNSUR
TANDA TANGAN
1 2 3 4 5
1 1. ...................
2 2. ..….………...
3 3. ...……………
4 4. ..…………….
5 5. ………………
6 1. ..………….…
7 7. ………………
8 8. .….….………
9 9. ..…………….
10 10. ...……………
11 11. ..……………
12 12. .………….…
13 13. ..……………
14 14. .…….………
15 15. .…………….
16 16. ..……………
17 17. ..……………
18 18. .…….………
19 19. .…………….
20 20. ..……………
21 21. ..……………
22 22. ..……………
23 23. ..……………
24 24. ..……………
25 25. ..……………

23. NO NAMA ALAMAT JABATAN TANDA TANGAN
1 2 3 4 5
26 26. ..………….…
27 27. ………………
28 28. .….….………
29 29. ..…………….
30 30. ………………
31 31. ………………
32 32. .…….…….…
33 33. ..….…………
34 34. ………………
35 35. .……….…….
36 36. ..………….…
37 37. ………………
38 38. ..…….………
39 39. ..…………….
40 40. ………………
41 41. ………………
42 42. ..…….………
43 43. …..………….
44 44. ..….…………
45 45. ………………
KEPALA DESA CLAPAR
Ttd.
MURTINI

24. LAMPIRAN VII
PERATURAN DESA CLAPAR
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG :
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022
BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PENETAPAN PENGESAHAN PERATURAN DESA
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
APB DESA TAHUN ANGGARAN 2022
Berkaitan dengan Penetapan Peraturan Desa Clapar tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2022,
Desa Clapar Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa
Tengah pada :
Hari, Tanggal : Senin, 06 Maret 2023
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Pertemuan Desa Clapar
Telah diadakan acara musyawarah desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur
Perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir
terlampir.
Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku
unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :
A. Materi
Pencermatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Tahun Anggaran 2022.
Kriteria dan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APB Desa Tahun Anggaran 2022, meliputi :
1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa sesuai dengan
laporan semester I dan II pada masing-masing sumber dana dan
Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB
Desa Tahun Anggaran 2022,
2. Evaluasi kegiatan sebagai acuan perencanaan program kegiatan
Tahun Anggaran 2022.
B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pemimpin Musyawarah : TEGUH RIYANTO Ketua BPD Desa Clapar
Notulen : MARNIATUN dari Perangkat Desa
Narasumber : 1. SARYONO Sekretaris Desa Clapar
2. CHOBIB NASRUDIN Tim Teknis Kecamatan
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah desa menyetujui beberapa hal yang berketetapan menjadi
kesepakatan akhir dalam rangka penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2022, antara lain;

25. a. Laporan Keuangan.
b. Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari - 31 desember Tahun
Anggaran 2022.
c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program Lainnya Yang Masuk
ke Desa.
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab.
Clapar, 06 Maret 2023
Kepala Desa Clapar Ketua BPD Desa Clapar
Ttd. Ttd.
( MURTINI ) ( TEGUH RIYANTO )
NO NAMA ALAMAT TANDA TANGAN DARI UNSUR
1 Teguh Riyanto
Sudikampir,
RT 08/ RW I
Ketua BPD
2 Murtini
Tegong,
RT 07/ RW II
Kepala Desa
3 Saryono
Karangsempu,
RT 01/ RW I
Sekretaris Desa
4 Sumotaruno
Gunungsari,
RT 08/ RW II
Koordinator KPMD
5 Nefi Sulistyowati
Sumberan,
RT 09/ RW I
Tokoh Masyarakat
6 Tarsiyem
Gunungsari,
RT 08/ RW II
Kader KPM
7 Sumarsih
Sudikampir,
RT 07/ RW I
Kader PKK
8 Mudiyono
Beji,
RT 06/ RW I
Ketua RT
Wakil Kelompok Masyarakat
Ttd.
( RESMINI )
YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI

26. BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG
PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
APB DESA TAHUN ANGGARAN 2022
Pada hari ini selasa tanggal empat belas bulan pebruari tahun dua ribu
dua puluh tiga, bertempat di Balai Desa Clapar Kecamatan Karanggayam
Kabupaten Kebumen yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD, sebagaimana
daftar hadir terlampir telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa.
Agenda Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka pembahasan dan
persetujuan rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaarn 2022.
Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka diperoleh kata
sepakat yaitu untuk “ Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang
Laporan Peratnggungjawaban Realisassi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Desa”.
Demikian Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Clapar, 14 Pebruari 2023
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,
Ttd.
TEGUH RIYANTO

27. DAFTAR HADIR
Acara : Musyawarah BPD Pembahasan dan Persetujuan Rancangan
Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaarn 2022.
Hari/ Tanggal : Selasa, 14 Pebruari 2023
Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Balai Pertemuan Desa Clapar
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 TEGUH RIYANTO Ketua 1. ……………..
2 BUDIYANTA Wakil Ketua 2. ……………..
3 NAENIHARTI Kabid Pemerintahan 3. ……………..
4 SUMEDI Kabid Pembangunan 4. ……………..
5 SAIDAH Kabid Kesra 5. ……………..
6 KADIMAN Anggota 6. ……………..
7 TARSO Anggota 7. ……………..
Clapar, 14 Pebruari 2023
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,
Ttd.
TEGUH RIYANTO
KETERANGAN :
1. Jumlah BPD : 7 Orang
2. Hadlir : 7 Orang
3. Tidak Hadlir : 0 Orang
4. Quorum : Memenuhi/ Tidak Memenuhi