Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Sk Penetapan SDGs Desa Tahun 2021
Similar to Sk Penetapan SDGs Desa Tahun 2021 (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (10)
Sk Penetapan SDGs Desa Tahun 2021
- 1. KEPALA DESA PEKUNCEN KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN KEPUTUSAN KEPALA DESA PEKUNCEN NOMOR: 470/11 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN DATA SDGs DESA TAHUN 2021 DESA PEKUNCEN KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA PEKUNCEN, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun2021; b. bahwa berdasarkan surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5/PR/.03.01/III/2021 tentang Pemutakhiran Data IDM berbasis SDGs Desa. c. bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayan Masyarakat Desa. d. bahwa berdasarkan Musyawarah Insidental pada tanggal 31 Mei 2021 tentang penetapan data SDGs Desa Pekuncen Tahun 2021 e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Data SDGs Desa Tahun 2021
- 2. Pekuncen Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen. Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah
- 3. Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
- 4. 11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 21/2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayan Masyarakat Desa (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1833); 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641); 13. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan Sumber Pendapatan Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No,7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7);
- 5. 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor No Reg Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah :(14- 346/2000); 19. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67); 20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021, (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 86); 21. Peraturan Desa Pekuncen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pekuncen Tahun 2019 Nomor 2); 22. Peraturan Desa Pekuncen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Pekuncen Tahun 2020 Nomor 4); 23. Peraturan Desa Pekuncen Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pekuncen Tahun 2021 (Lembaran Desa Pekuncen Tahun 2020 Nomor 10); 24. Peraturan Desa Pekuncen Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Pekuncen Tahun 2020 Nomor 14);
- 6. 25. Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Pekuncen Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 ( (Lembaran Desa Pekuncen Tahun 2020 Nomor 10; tambahan Lembaran Desa Pekuncen Tahun 2021 Nomor 1); 26. Peraturan Kepala Desa Pekuncen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Pekuncen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan belanja Desa tahun 2021; tambahan Berita Desa Pekuncen Tahun 2021 Nomor 3). MEMUTUSKAN : Menetapkan : Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Perkuncen Kecamatan Sempor Tentang Data SDGs Desa Tahun 2021 KESATU : Data SDGs Desa Tahun 2021 Desa Pekuncen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini KEDUA : Pengolahan dan analisis data SDGs Desa dilakukan secara elektronik oleh Sistem Informasi Desa yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dan dapat dilihat oleh pemerintah desa secara detail KETIGA : Pengolahan lebih lanjut dalam Sistem Informasi Desa menghasilkan rekomendasi perbaikan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan-tujuan dalam SDGs Desa dimana seluruh data dapat langsung digunakan untuk keperluan beragam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, kementerian dan lembaga, perguruan tinggi, swasta dan lembaga swadaya masyarakat; KEEMPAT : Sebagai proses perbaikan, ada pendalaman data-data pada level RT, keluarga, dan warga Data SDGs Desa Tahun 2021dilakukan pemutakhiran Data berbasis SDGs Desa; KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya