More Related Content
Similar to Perkades No. 1 Tahun 2023
Similar to Perkades No. 1 Tahun 2023 (20)
More from NoerCholies1
More from NoerCholies1 (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (9)
Perkades No. 1 Tahun 2023
- 1. KEPALA DESA CLAPAR KECAMATAN KARANGGAYAM KABUPATEN KEBUMEN PERATURAN KEPALA DESA CLAPAR NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA CLAPAR, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf i, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; b. bahwa berdasarkan Pasal 35 huruf a, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa; c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 2. 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 9 taun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 3. 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960); 16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 162);
- 4. 19. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67); 20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 21); 21. Peraturan Desa Clapar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Clapar Tahun 2022 Nomor 5); 22. Peraturan Desa Clapar Nomor 8 Tahun 2022 tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Clapar Tahun 2022 Nomor 8); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA CLAPAR TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023. Pasal 1 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT DD adalah pemberian uang tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu penerima manfaat dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrim berkelanjutan. Pasal 2 Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini. Pasal 3 Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat. Pasal 4 Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus. Pasal 5 Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat juga menerima bantuan dari program perlindungan sosial Pemerintah Pusat antara lain Program Keluarga Harapan, Sembako, Bantuan Sosial Tunai, maka keluarga penerima manfaat tersebut dibatalkan dan mengembalikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada Pemerintah Desa dengan bukti tanda terima penyetoran atau pengembalian.
- 5. Pasal 6 Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, maka akan diganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru. Pasal 7 Dalam hal terdapat perubahan penerima manfaat BLT-DD dan/ atau penambahan jumlah penerima, perubahan dan/atau penambahan tersebut dilaksanakan melalui musyawarah desa khusus dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa. Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Clapar. Ditetapkan di Desa Clapar Pada Tanggal 19 Januari 2023 KEPALA DESA CLAPAR MURTINI Diundangkan di Desa Clapar Pada tanggal 19 Januari 2023 SEKRETARIS DESA CLAPAR SARYONO BERITA DESA CLAPAR TAHUN 2023 NOMOR 1,
- 6. LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA CLAPAR NOMOR : 1 TAHUN 2023 TANGGAL : 19 JANUARI 2023 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT- DD TAHUN 2023. DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2023 No Nama Alamat N I K Nomor KK Peker Jaan Ket 1 Suwitarmi RT 01/ 01 3305215507440001 3305211804110002 Tdk Bekerja NON DTKS 2 Marsiyem RT 02/ 01 3305215004810006 3305210203220005 IRT NON DTKS 3 Ripah RT 03/ 01 3305214803340001 3305210401100005 Tdk Bekerja DTKS 4 Irmah RT 04/ 01 3305214507720002 3305210905110024 Petani DTKS 5 Lasem RT 04/ 01 3305216601610001 3305212805200003 Tdk Bekerja DTKS 6 Suroso RT 04/ 01 3305212106820004 3305211505120016 Petani NON DTKS 7 Fauzan Dhaifulloh RT 05/ 01 3305210403080001 3305212304110001 Pelajar NON DTKS 8 Kemen RT 06/ 01 3305215305350002 3305211802071597 Tdk Bekerja DTKS 9 Parlinah RT 07/ 01 3305215607640001 3305211702074776 Tdk Bekerja DTKS 10 Sumiyati RT 08/ 01 3305216108550001 3305211702074765 Tdk Bekerja NON DTKS 11 Warna Mulya RT 08/ 01 3305210501420002 3305211702074757 Tdk Bekerja NON DTKS 12 Tursinah RT 09/ 01 3305215902920002 3305211702074807 IRT DTKS 13 Sukani RT 01/ 02 3305216704420001 3305211203150001 Tdk Bekerja DTKS 14 Diman RT 01/ 02 3305210206470002 3305211802071621 Tdk Bekerja DTKS 15 Sari RT 02/ 02 3305214809390003 3305212403220001 Tdk Bekerja DTKS 16 Sumirah RT 03/ 02 3305214705570003 3305211802070821 Tdk Bekerja DTKS 17 Pairah RT 04/ 02 3305215005560002 3305211802070795 Tdk Bekerja DTKS 18 Nasiyem RT 05/ 02 3305214705450004 3305210904110020 Tdk Bekerja DTKS 19 Janiman RT 06/ 02 3305211105650003 3305211612210005 Petani DTKS 20 Sajem RT 06/ 02 3305214306500001 3305210112160001 Tdk Bekerja DTKS 21 Jai RT 07/ 02 3305215803510001 3305211802070034 Tdk Bekerja DTKS 22 Samen RT 07/ 02 3305215810580001 3305211802070031 Tdk Bekerja DTKS 23 Marsitah RT 08/ 02 3305215507460004 3305210401110027 Tdk Bekerja DTKS 24 Sartiyah RT 08/ 02 3305215602820004 3305212310100003 IRT NON DTKS KEPALA DESA CLAPAR MURTINI
- 7. PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN KARANGGAYAM BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CLAPAR Alamat : Desa Clapar, Rt 06/ 01 Phone ……. Kode Pos 54365 Kebumen Email : Pemdesclapar@gmail.com DAFTAR HADIR RAPAT Acara : Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun 2023 Tempat : Balai Desa Clapar Hari/ Tanggal : Kamis, 19 Januari 2023 NO NAMA ALAMAT UNSUR TANDA TANGAN 1 2 3 4 5 1 1. .................. 2 2. .................. 3 3. .................. 4 4. .................. 5 5. .................. 6 6. .................. 7 7. .................. 8 8. .................. 9 9. .................. 10 10. .................. 11 11. ……………… 12 12. .................. 13 13. .................. 14 14. .................. 15 15. .................. 16 16. .................. 17 17. ……………… 18 18. .................. 19 19. .................. 20 20. ..................
- 8. NO NAMA ALAMAT UNSUR TANDA TANGAN 1 2 3 4 5 21 21. .................. 22 22. .................. 23 23. .................. 24 24. .................. 25 25. .................. 26 26. .................. 27 27. .................. 28 28. .................. 29 29. ..……………. 30 30. .................. 31 31. .................. 32 32. .................. 33 33. .................. 34 34. .................. 35 35. …..…………. 36 36. .................. 37 37. .................. 38 38. .................. 39 39. .................. 40 40. .................. KEPALA DESA CLAPAR MURTINI
- 9. BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA KHUSUS TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2023 Pada hari ini kamis tanggal sembilan belas bulan januari tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Desa Clapar, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus tentang Validasi, Finalisasi dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2023. Dengan dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, Kelembagaan Desa, tokoh masyarakat, unsur perempuan dan keterwakilan masyarakat miskin, sebagaimana daftar hadir terlampir. Adapun waktu, tujuan, narasumber, peserta dan hasil musyawarah adalah sebagai berikut: A. Waktu Musyawarah Desa Khusus BLT-DD Desa Clapar dilaksanakan 1 (satu) hari pada hari Kamis Tanggal 19 Januari 2023. B. Tujuan Tujuan dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus adalah untuk melakukan validasi, finalisasi dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD Tahun 2023 untuk ditetapkan dalam Peraturan Desa Clapar Tahun 2023. C. Narasumber 1. Tim Monitoring Kecamatan, 2. Pendamping Desa/ Pendamping Lokal Desa, 3. Kepala Desa/ Aparat Pemerintah Desa. D. Peserta Unsur peserta yang hadir dalam musyawarah Desa : 1. Unsur RT/RW 2. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, 3. Unsur Tokoh Masyarakat, 4. Unsur Perempuan, 5. Unsur Masyarakat Miskin, 6. Unsur Lainnya. E. Hasil Hasil dari Musyawarah Desa Khusus BLT-DD setelah melalui proses validasi dan finalisasi terhadap keluarga miskin/ kurang mampu, menyepakati dan menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Dana Desa Tahun 2023 yang diberikan kepada 24 KK, dengan catatan sebagai berikut: 1. Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat. 2. Pelaksanaan pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- 10. 3. Rekapitulasi Hasil Musyawarah Desa Keluarga Penerima Manfaat BLT- DD Tahun 2023. NO RT RW Jumlah Usulan Jumlah KK MS Jumlah KK TMS Jumlah MS DTKS/ Non DTKS 1 001 01 3 1 2 0/ 1 02 2 1 1 0/ 1 03 1 1 0 1/ 0 04 4 3 1 1/ 2 05 2 1 1 0/ 1 06 1 1 0 1/ 0 07 2 1 1 1/ 0 08 3 2 1 0/ 2 09 1 1 0 1/ 0 2 002 01 2 2 0 1/ 0 02 2 1 1 1/ 0 03 2 1 1 1/ 0 04 1 1 0 1/ 0 05 2 1 1 1/ 0 06 2 2 0 2/ 0 07 3 2 1 2/ 0 08 2 2 0 1/ 1 JUMLAH TOTAL 35 24 11 16/ 8 Demikian Berita Acara Musyawarah Desa Khusus ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA TAHUN 2023. NO NAMA UNSUR TANDA TANGAN 1 MURTINI Kepala Desa 1. 2 TEGUH RIYANTO Ketua BPD 2. 3 MIARSO Unsur RT/RW 3. 4 HADI PRAMONO Tokoh Masyarakat 4. 5 SAIDAH Unsur LKD 5. 6 TUNINGSIH Unsur Perempuan 6. 7 SARKIYEM Unsur Masyarakat 7. Pimpinan Rapat Ketua BPD Desa Clapar TEGUH RIYANTO Clapar, 19 Januari 2023 Notulis MARNIATUN Mengetahui Kepala Desa Clapar MURTINI
- 11. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.