Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (bupati Nunukan) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

1. 1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 20 TAHUN 2006
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA
BUPATI NUNUKAN,
Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyesuaian dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dipandang perlu penyesuaian terhadap
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 07 Tahun 2002 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur dan Kota Bontang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2952);

2. 2
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 07 Tahun 2006 tentang Tata
Hubungan antar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Nunukan (Lembar Derah Kabupaten Nunukan Tahun 2006 Nomor 06 Seria
A Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 09 Tahun 2006 tentang
Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2006
Nomor 09 Seri A Nomor 04);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN
dan
BUPATI NUNUKAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
2. Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas– luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

3. 3
sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
4. Bupati adalah Bupati Nunukan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal–usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa
dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal–usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Nunukan.
11. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari unsur staf yaitu
Sekretaris Desa dan Kepala Urusan, serta Unsur Wilayah yaitu Kepala Dusun atau
debutan lain.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang
merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan ditingkat desa yang dibuat oleh
BPD bersama Kepala Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Dusun atau sebutan lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan
kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
BAB II
PERANGKAT DESA
Pasal 2
(1) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
(2) Perangkat Desa lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
a. Sekretariat Desa ;
b. Pelaksana Teknis Lapangan ; dan
c. Unsur Kewilayahan .

4. 4
Pasal 3
(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertugas membantu Kepala Desa
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa dapat dibantu oleh staf Perangkat Desa
yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi desa setempat.
BAB III
PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA
Bagian Pertama
Persyaratan Calon Sekretaris Desa
Pasal 4
(1) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau bukan Pegawai Negeri Sipil.
(2) Sekretaris Desa yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus memenuhi persyaratan, yaitu :
a. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
c. mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran;
d. mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan dibidang perencanaan;
e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
f. bersedia tinggal di Desa yang bersangkutan.
(3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh Sekretaris Daerah
atas nama Bupati.
(4) Ketentuan mengenai pengisian, pembinaan dan pemberhentian Sekretaris Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 5
(1) Sekretaris Desa yang bukan dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2) Persyaratan Calon Sekretaris Desa yang bukan dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), adalah sama dengan persyaratan Calon Perangkat Desa lainnya.

5. 5
Bagian Kedua
Persyaratan Calon Perangkat Desa dan Lainnya
Pasal 6
Yang dapat dipilih atau diangkat menjadi Perangkat Desa, selain Sekretaris Desa yang bukan
berstatus Pegawai Negeri Sipil adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia
dengan syarat-syarat :
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta
Pemerintah;
c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah dasar atau sederajat;
d. berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 35 tahun;
e. sehat jasmani dan rohani serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
f. berkelakuan baik;
g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap;
i. tidak sedang dalam proses pemeriksaan / penyidikan yang berwajib atau tidak sedang
dalam proses peradilan karena suatu tindak pidana ;
j. terdaftar sebagai penduduk yang bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan, yang
dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
k. bersedia dicalonkan menjadi perangkat desa;
l. untuk calon Kepala Dusun atau sebutan lainnya adalah warga wilayah dusun setempat
dan apabila calon Kepala Dusun atau sebutan lainnya dari wilayah dusun yang
bersangkutan tidak ada, maka pencalonan tersebut dapat diikuti dari warga wilayah dusun
lain dari Desa yang bersangkutan dan apabila yang bersangkutan diangkat maka harus
bertempat tinggal diwilayah dusun yang bersangkutan;
m. tidak ada hubungan darah langsung atau hubungan keluarga tingkat pertama dengan
Kepala Desa.
Pasal 7
(1) Calon Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil terlebih dahulu harus
mendapat izin dari pimpinan instansi induknya.
(2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Perangkat Desa dibebaskan untuk
sementara waktu dari jabatan organiknya selama statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil
tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

6. 6
BAB IV
MEKANISME PENGANGKATAN CALON PERANGKAT DESA
Pasal 8
(1) Kepala Desa mengumumkan secara tertulis penerimaan calon Perangkat Desa selama
kurun waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal diumumkan.
(2) Calon Perangkat Desa membuat Surat Permohonan dan melampirkan persyaratan
administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disampaikan kepada Kepala Desa.
(3) Kepala Desa setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
mengadakan penelitian administratif untuk menetapkan calon Perangkat Desa.
Pasal 9
(1) Calon Perangkat Desa diajukan oleh Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan dari
BPD dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2) Setelah mendapat persetujuan BPD, Calon Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa.
Pasal 10
(1) Apabila Calon Perangkat Desa lebih dari 1 (satu) orang yang berdasarkan penilaian
memenuhi syarat, maka perlu diadakan seleksi dalam bentuk ujian penyaringan oleh
Kepala Desa.
(2) Kepala Desa setelah berkoordinasi dengan BPD untuk menetapkan calon Perangkat Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera mengumumkan nama-nama calon
Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian penyaringan.
(3) Penyaringan dilaksanakan oleh Kepala Desa secara tertulis meliputi 3 (tiga) kelompok
materi yang terdiri dari :
a. materi dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. materi pokok penyelenggaraan Pemerintahan Desa;dan
c. materi penunjang pengetahuan umum.
(4) Selain materi ujian tertulis, penyaringan perangkat desa juga dapat dilakukan dengan
materi ujian lisan/wawancara untuk mengetahui motivasi yang bersangkutan dalam
membangun desa.
(5) Penyaringan diawasi dan dinilai langsung oleh Kepala Desa.
(6) Hasil penilaian segera diumumkan secara tertulis dengan daftar nama-nama yang dapat
diterima sebagai Perangkat Desa.
(7) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan seleksi Perangkat Desa, Kepala Desa
dapat menunjuk staf pelaksana sesuai dengan kebutuhan untuk membantu tugas
dimaksud.

7. 7
BAB V
PENETAPAN DAN PELATIKAN PERANGKAT DESA
Bagian Pertama
Penetapan Perangkat Desa
Pasal 11
(1) Kepala Desa menetapkan Calon Perangkat Desa berdasarkan hasil penyaringan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari
setelah hasil penyaringan diumumkan.
(2) Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa.
Bagian Kedua
Pelantikan Perangkat Desa
Pasal 12
(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diambil sumpah / janji dan
dilantik oleh Kepala Desa.
(2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh BPD, Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat lainnya di Desa yang bersangkutan.
(3) Susunan kata-kata sumpah / janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai
berikut :
“Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah / berjanji :
Bahwa saya akan memenuhi kawajiban saya selaku Perangkat Desa
dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan
Pancasila sebagai Dasar Negara; dan
Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang
Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta melaksanakan segala Peraturan
Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa,
Daerah dan Negara Republik Indonesia”.
(4) Setelah mengucapkan sumpah / janji dan pelantikan sekaligus dilaksanakan
penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan yang dilampiri memori serah
terima jabatan.
(5) Naskah Berita Acara Serah Terima Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

8. 8
BAB VI
LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA
Pasal 13
Perangkat Desa dilarang :
a. menjadi pengurus partai politik;
b. merangkap jabatan sebagai ketua atau anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan desa;
c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
d. terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Bupati;
e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan
mendiskriminasikan warga negara atau golongan masyarakat lain;
f. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau/jasa dari pihak
lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
g. melakukan tindakan yang berakibat dapat merugikan keuangan negara;
h. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan;dan
i. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk PNS bagi
Sekretaris Desa yang berasal dari PNS.
Pasal 14
Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB VII
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA
PERANGKAT DESA
Bagian Pertama
Pemberhentian Perangkat Desa
Pasal 15
(1) Perangkat Desa berhenti karena :
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri;
c. diberhentikan;dan
d. telah berusia 60 tahun (enam puluh) tahun.
(2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara
berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

9. 9
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Peangkat Desa; dan
f. melanggar larangan bagi Perangkat Desa.
Pasal 16
(1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a
dan huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b oleh Kapala Desa.
(2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c,
huruf d, huruf e, dan huruf f oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.
Pasal 17
Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa tanpa melalui persetujuan BPD apabila
terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.
Pasal 18
Setelah dilakukan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,
Pasal 16 dan Pasal 17, Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa sesuai mekanisme
pengangkatan Perangkat desa yang berlaku.
Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara Perangkat Desa
Pasal 19
(1) Perangkat Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana dapat
diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.
(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.
Pasal 20
(1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa tanpa melalui persetujuan
BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh
kekuatan hukum tetap.
(2) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa tanpa melalui persetujuan
BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana
terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

10. 10
Pasal 21
Apabila Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan
Pasal 20, Kepala Desa menunjuk Penjabat Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas pokok
dan kewajiban Perangkat Desa dimaksud sampai dengan adanya putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pasal 22
Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan
Pasal 20, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Kepala Desa dengan persetujuan
BPD mencabut keputusan pemberhentian sementara dan mengaktifkan kembali perangkat
desa yang bersangkutan.
BAB VIII
TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA
Pasal 23
(1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan
tertulis dari Kepala Desa.
(2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;dan
b. telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
(3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis
oleh atasan penyidik kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24
(1) Perangkat Desa yang saat berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap melaksanakan
tugas dan kewajibannya serta menerima haknya sebagai Perangkat Desa sampai
dilantik Perangkat Desa yang baru.
(2) Sekretaris Desa yang saat ini masih menjabat dan bukan dari Pegawai Negeri Sipil
secara bertahap dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

11. 11
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor
07 Tahun 2002 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Nunukan Tahun 2002 Nomor 18 Seri E Nomor 05) dinyatakan dicabut dan tidak
berlaku.
Pasal 26
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.
Pasal 27
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan
Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 5 Desember 2006
BUPATI NUNUKAN,
H. ABDUL HAFID ACHMAD

12. 12
Diundangkan di Nunukan
Pada tanggal 5 Desenber 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,
ZAINUDDIN HZ
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2006 NOMOR 20 SERI D
NOMOR 09