Perbankan syariah memiliki prospek yang baik di Indonesia mengingat mayoritas penduduk beragama Islam. Namun, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan SDM yang memahami prinsip syariah serta perlunya pengembangan produk dan regulasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

1. PERBANKAN SYARIAH
Makalah Prospek, Hambayan, Tantangan dan Peluang Bank Syariah
Sambadya Gilbert Situmeang
K. 2016. 1.33981
Manajemen “A”
PROGRAM STUDI BANK AND OTHER FINANCIAL INSTITUTION
FAKULTAS MANAJEMEN
STIE MALANGKUCECWARA
MALANG
2016
PENDAHULUAN

2. Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang
dikembangkan berdasarkan syariah Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh
larangan dalam agama Islam untuk memungut atau meminjam dengan bunga atau yang
disebut dengan riba serta larangan untuk melakukan investasi untuk usaha-usaha yang
dikategorikan haram ( misal usaha perjudian) dimana hal ini tidak dapat dijamin dalam sistem
perbankan konvensional.
Adapun Bank syariah adalah bank yang dalammenjalankan operasinya dengan sistem
hukum islam(syariah). Fungsinya sama dengan bank konvensional yaitu menerima simpanan
uang, meminjamkan uang dan jasa keuangan lainnya, tetapi yang membedakan adalah cara
operasi, produk, kesepakatan, dan sistemnya.
Berkembangnya bank-bank syariah di Indonesia dimulai sejak awal tahun 1990-an. Di
Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalah Indonesia. Berdiri tahun 1992,
bank inidiprakarsai oleh Majelis UlamaIndonesia (MUI) dan pemerintah serta dukunagan dari
Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Saat ini
keberadaan bank syariah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998
tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Adanya perbankan syariah di Indonesia dipelopori oleh berdirinya Bank Muamalat
Indonesia dengan tujuan mengakomodir berbagai aspirasi dan pendapat di masyarakat
terutama masyarakat Islam yang banyak berpendapat bahwa bunga bank itu haram karena
termasuk riba dan juga untuk mengambil prinsip kehati-hatian. Apabila dilihat dari segi
ekonomi dan nilai bisnis, ini merupakan terobosan besar karena penduduk Indonesia 80%
beragama islam, tentunya ini bisnis yang sangat potensial. Meskipun sebagian orang islam
berpendapat bahwa bunga bank itu bukan riba tetapi faedah, karena bunga yang diberikan
atau diambil oleh bank berjumlah kecil jadi tidak akan saling dirugikan atau didzolimi, tetapi
tetap saja bagi umat islam berdirinya bank-bank syariah adalah sebuah kemajuan besar.
2). Prospek Bank Syariah

3. Pengembangan perbankan syariah di Indonesia sebenarnya merupakan kewajiban
yang harus dilaksanakan karena telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor
10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No 23/1999 tentang Bank Indonesia
(BI). Alasan lainnya, Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas beragama
Islam. Apalagi, pengembangan perbankan syariah pada dasarnya, untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat yang selama ini tidak terlayani jasa perbankan
konvensional karena masalah keyakinan, terutama yang berkaitan bunga bank. Di
samping itu, pengembangan perbankan syariah merupakan bagian
dari program restrukturisasi perbankan dalam kerangka peningkatan ketahanan
sistem perbankan dan meningkatkan keragaman jasa perbankan.
Dalam upaya mendorong pengembangan perbankan syariah nasional, diperlukan
usaha untuk memperluas jaringan perbankan syariah pada wilayah-wilayah yang
dinilai potensial dan membutuhkan jasa perbankan syariah. Perluasan jaringan
perbankan syariah bersifat market driven, yaitu berdasarkan kebutuhan dan
kesediaan bank untuk memberikan jasa syariah. Dalam kaitan itu, diperlukan data
dan informasi yang lengkap serta akurat untuk memberikan gambaran kebutuhan
dan potensi pengembangan bank syariah.
Potensi tersebut dapat dipandang dari sumber daya dan aktivitas perekonomian
suatu wilayah, serta dari pola sikap dan preferensi pelaku ekonomi terhadap
produk dan jasa bank syariah. Untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi itu,
BI bekerja sama dengan lembaga penelitian tiga universitas di Jawa melakukan
penelitian mengenai potensi, preferensi dan perilaku masyarakat terhadap bank
Syariah di Pulau Jawa. Yaitu, LP-IPB Bogor untuk wilayah Jawa Barat, LP-Undip
Semarang untuk wilayah Jateng dan DIY, serta PPBEI-FEUnibraw untuk wilayah
Jatim. Tujuan penelitian yang dilakukan November 2000 itu sendiri untuk
pemetaan (mapping) potensi pengembangan bank syariah yang didasarkan pada
analisis potensi ekonomi dan pola sikap/ preferensi dari pelaku ekonomi terhadap
produk dan jasa bank syariah. Juga untuk mempelajari karakteristik dan perilaku
dari kelompok masyarakat pengguna atau calon pengguna jasa perbankan syariah
sebagai dasar penetapan strategi sosialisasi dan pemasaran perbankan syariah.
Menurut surve BI bahwa dari lebih kurang 4.000 responden yang tersebar di
empat provinsi, sebagian besar (>95 persen) berpendapat bahwa sistem
perbankan penting dan dibutuhkan dalam mendukung kelancaran transaksi
ekonomi. Kesan umum masyarakat tentang bank syariah adalah: (i) identik dengan
bank dengan sistem bagi hasil, dan (ii) bank bagi umat Islam. Sebagian wilayah di

4. mana telah beroperasi Bank Muamalat Indonesia (BMI), kesan baik/buruk bank
BMI tidak dapat dilepaskan dengan kesan masyarakat tentang bank syariah,
meskipun bank-bank syariah baru berdiri termasuk BPR Syariah Masih adanya
keraguan akan hukum bunga bank dalam sistem perbankan konvensional,
dipandang dari aspek pemahaman agama, maka diperlukan informasi mengenai
pandangan masyarakat mengenai sistem bunga dari aspek pemahaman agama.
Beberapa catatan khusus berkaitan dengan persepsi tentang praktik perbankan
syariah adalah bahwa sebagian besar responden (94 persen) yang telah
diinformasikan mengenai prinsip operasional dan akad perbankan syariah
menyatakan bahwa sistem bagi hasil yang menggantikan sistem bunga pada
perbankan syariah dapat diterima dan dianggap menguntungkan baik bagi bank
maupun bagi nasabah. Namun demikian, 10,2 persen responden mempunyai
pandangan skeptis yang menyatakan bahwa praktik bank syariah sama saja
dengan bank konvensional dan 16,5 persen responden menyatakan bahwa bagi
hasil dan mark-up dalam prinsip murabaha (jual beli) pada bank syariah sama saja
dengan bunga.
Survei menunjukkan bahwa tingkat pengenalan (awareness) masyarakat (di Pulau
Jawa) tentang keberadaan sistem perbankan syariah (di samping bank-bank
konvensional) relative tinggi (Jabar: 88,6 persen, Jateng dan DIY: 71,2 persen,
Jatim: 72 persen). Informasi media massa, kegiatan sosialiasai dan mulai
tumbuhnya kantor-kantor bank syariah baru, telah meningkatkan awareness
masyarakat akan penerapan dual banking system di Indonesia. Meskipun
demikian, tingkat pemahaman mengenai bagaimana mekanisme penentuan bagi
hasil (return), karakteristik produk dan jasa, serta akad-akad bank syariah,
secara umum masih rendah.
Berdasarkan penilaian tentang faktor-faktor yang memotivasi masyakarat untuk
menggunakan jasa bank syariah, khususnya bagi responden yang telah
menggunakan dan berkeinginan untuk menggunakan jasa bank syariah, didominasi
oleh faktor-faktor rasional seperti kualitas pelayanan, kedekatan lokasi bank
dari pusat kegiatan pengguna jasa dan fasilitas serta kemudahan teknologi yang
ditawarkan. Sedangkan faktor pertimbangan keagamaan (yaitu masalah
halal/haram), ternyata bukanlah menjadi faktor motivasi utama dari sebagian
besar responden. Hal tersebut menunjukkan bahwa segmen pengguna jasa yang
digolongkan sebagai Nasabah alim (pious customer) relatif kecil.
Suatu masukan penting bagi bank-bank syariah antara lain adalah, bahwa

5. masyarakat non-nasabah bank syariah yang diberi penjelasan tentang sistem,
produk dan jasa serta kehalalan bank syariah mempunyai kecenderungan kuat
untuk memilih bank syariah, namun sebaliknya nasabah yang telah menggunakan
jasa bank syariah, sebagian memiliki kecenderungan untuk berhenti jadi nasabah
antara lain karena kualitas pelayanan yang kurang baik dan atau adanya
kecurigaan dan keragu-raguan akan konsistensi penerapan prinsip syariah oleh
bank-bank syariah dimana mereka menggunakan jasa bank.
Kecurigaan dan ketidakpuasan tersebut dapat didasarkan pada pengalaman
interaksi dengan sejumlah bank syariah (khususnya BPRS-Bank Perkreditan
Rakyat Syariah) yang memang belum melaksanakan prinsip-prinsip syariah secara
konsisten ataupun karena prasangka, salah interpretasi dan bias komunikasi dari
masyarakat pengguna jasa bank syariah. Prasangka, salah interpretasi dan bias
komunikasi ini dapat disebabkan karena paradigma dan terminologi bunga yang
digunakan masyarakat masih sangat kental dan terus menjadi acuan dan pola pikir
bagi pengguna jasa perbankan bahkan bagi sebagian banker syariah.
2). Hambatan Bank Syariah

6. Kurangnya perkembangan Sumber Daya Insani (SDI) yang memahami prinsip-
prinsip keuangan syariah dan belum lengkapnya infrastruktur dan regulasi,
khususnya untuk lembaga keuangan syariah non bank merupakan suatu tantangan
yang harus segera ditindaklanjuti dengan kebijakan maupun upaya-upaya yang
intensif untuk mengurangi hambatan -hambatan tersebut.
Melihat masalah yang ada dalam pengembangan perbankan syariah, maka solusi
yang mungkin bisa untuk mengatasi adalah perlu ada upaya bersama untuk
mencari jalan keluar, misalnya menyusun undang-undang bank syariah tersendiri
dan juga pengembangan produk dalam perbankan syariah dapat mengikuti arah
perbankan konvensional, tetapi asas-asas produk syariah tidak boleh
ditinggalkan. Lalu perlu adanya usaha terus menerus mengembangkan teknis
keuangan untuk memberikan alternatif bagi perbankan syariah terhadap produk
keuangan di perbankan konvensional. Pengembangan produk juga memerlukan
sumber daya yang mengerti dan mendalami syariah.
3). Tantangan Bank Syariah
Di tengah perkembangan industri perbankan syariah yang pesat tersebut, perlu disadari
masih adanya beberapa tantangan yang harus diselesaikan agar perbankan syariah dapat
meningkatkan kualitas pertumbuhannya dan mempertahankan akselerasinya secara
berkesinambungan. Tantangan-tantangan tersebut antara lain:
1) Pengikisan gap sumber daya manusia (SDM) baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
Ekspansi perbankan syariah yang tinggi ternyata tidak diikuti oleh penyediaan SDM secara
memadai sehingga secara akumulasi diperkirakan menimbulkan gap mencapai 20.000 orang.
Hal ini dikarenakan masih sedikitnya lembaga pendidikan (khususnya perguruan tinggi) yang
membuka program studi keuangan syariah. Selain itu, kurikulum pendidikan meupun materi
pelatihan di bidang keuangan syariah juga belum terstandarisasi dengan baik untuk
meningkatkan kualitas lulusannya. Untuk itu perlu dukungan kalangan akademis termasuk
kementrian pendidikan untuk mendorong pembukaan program studi keuangan syariah. Industri
perbankan syariah secara bersama-sama juga dapat melakukan penelitian untuk
mengidentifikasi jenis keahlian yang dibutuhkan sehingga dapat dilakukan link and match
dengan dunia pendidikan.
2) Inovasi pengembangan produk dan layanan perbankan syariah yang kompetitif dan
berbasis kekhususan kebutuhan masyarakat. Bank syariah harus berinovasi sesuai dengan

7. kebutuhan masyarakat sesuai dengan lifestyle masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam.
Pengembangan produk dan layanan perbankan syariah tidak hanya sekedar mengitimasi
produk perbankan konvensional. Bank syariah harus menciptakan produk dan layanan yang
mengedepankan uniqueness dari prinsip syariah.1[6]
3) Keberlangsungan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan untuk
menggugah ketertarikan dan minat masyarakat untuk memanfaatkan produk dan layanan
perbankan syariah terus berjalan. Selama ini kegiatan tersebut didukung langsung oleh Bank
Indonesia melalui media massa, syariah expo, penyelenggaraan workshop/seminar, dsb. Untuk
menjawab hal tersebut maka dibentuklah lembaga komunikasi ekonomi syariah yaitu Pusat
Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) yang dibentuk oleh 30 lembaga keuangan syariah.
4) Perlunya kerangka hukum yang mampu menyelesaikanpermasalahan keuangan syariah
secara komprehensif. Penyelesaian perselisihan transaksi keuangan syariah dengan
menggunakan hukum fiqh masih dapat menimbulkan perbedaan interpretasi karena perbedaan
mazhab sehingga dinilai belum memadai. Untuk itu, perlu semacam kompilasi hukum ekonomi
islam yang disepakati bersama untuk dijadikan rujukan dan disahkan oleh negara.
Penyempurnaan ini akan memberikan suasana yang kondusif bagi pengembangan keuangan
Islam itu sendiri.
5) Perlunya modifikasi produk dan standar regulasi yang bersifat nasional dan global untuk
menjembatani perbedaan dalam fiqh muamalah. Kita dapat melihat perbedaan yang nyata
dalam pemahaman fiqh muamalah. Di satu sisi terdapat negara yang terlalu berhati-hati
(konservatif), namun di sisi lain terdapat negara yang terlalu longgar (liberal) dalam
aplikasinya sehingga peluang akan terjadinya perbedaan akan sangat terbuka.
6) Perlunya nilai pengukuran bagi hasil (rate of return) bagi keuangan syariah. Nilai bagi
hasil yang dibagikan dalam sistem keuangan syariah, termasuk perbankan syariah, hendaknya
merupakan hasil yang nyata dari aktivitas bisnis. Sayangnya, referensi nilai bagi hasil tersebut
belum tersedia sehingga institusi keuangan syariah seringkali melakukan penyetaraan dengan
suku bunga dalam sistem konvensional. Selain bersifat kurang adil, perilaku ini dapat
menimbulkan resiko reputasi bagi sistem keuangan syariah karena tidak ada perbedaan yang
hakiki dari sistem konvensional. Bank indonesia telah melakukan kajian mengenai referensi
nilai bagi hasil untuk sektor pertanian dan pertambangan, dan masih terus disempurnakan

8. validitasnya. Untuk itu, perlu dukungan dan peran dari kalangan akademisi dan asosiasi para
pakar untuk melakuakan kajian lebih lanjut dan komprehensif mengenai hal ini.
4). Peluang Perbankan Syariah di Indonesia
Tercatat selama tahun 2014 kinerja bank syariah secara keseluruhan tidak terlalu
menggembirakan. Aset bank syariah tumbuh 12%, pembiayaan tumbuh 8%, dan dana pihak
ketiga (DPK) tumbuh 22%. Dengan kinerja pertumbuhan yang melambat, cita-cita untuk
menaikkan pangsa pasar bank syariah melewati 5% dari total aset perbankan nasional menjadi
tertahan.
Dalam rangka menggenjot pertumbuhan tersebut hendaknya para pelaku bisnis harus
lebih jeli melihat dan menciptakan peluang-peluang yang ada disekitar mereka seiring terus
berkembangnya lembag-lembaga keuangan syariah lainnya, tentunya masih dalam batas
koridor yang sewajarnya menurut Islam.
Adapun peluang-peluang yang mungkin dapat dieksploitasi oleh perbankan syariah meliputi:
1) Memaksimalkan beberapa keunggulan yang ada pada prinsip akad-akad perbankan
syariah, seperti keadilan dan kerjasama. Sebagai contoh, 60 % nasabah Bank Islam adalah
umat non Muslim. Kalangan perbankan di Eropa pun telah melirik potensi perbankan syariah
seperti BNP Paribas SA (bank terbesar di Prancis), Noriba Bank anak perusahaan dari UBS
Group (kelompok perbankan Swiss), HSBC dan Manhattan Bank membuka window skema
syariah.
2) Penyempurnaan dan perbaikan regulasi yang terus berjalan oleh pemerintah pusat
semakin menguatkan dan memudahkan operasional perbankan syariah dalam setiap
kegiatannya. Seperti halnya pemberlakuan UU Perbankan No.42 tahun 2009 tentang tax
neutrality atas transaksi murabahah yang dilakukan oleh perbankan syariah karena membuat
pembiayaan dengan akad murabahah menjadi lebih lebih mahal, sementara pembiayaan
murabahah mempunyai porsi yang dominan dengan rata-rata 56,8% dalam lima tahun terakhir.
3) Melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah lainnya untuk memperkuat
likuiditas keuangan bank. Seperti halnya kerja sama dengan BMT, dimana bank syariah
berperan sebagai penyimpan modal utama BMT atau sebagai lender of the last resort dan kerja
sama dengan lembaga reksadana syariah dimana bank sebagai bank kustodian dari lembaga
reksadana syariah tersebut.

9. 4) Meningkatkan dan berinovasi pada pelayanan produk-produk syariah yang selama ini
dianggap kaku. Produk pembiayaan mudharabah misalnya, komposisinya perlu diimbangi
dengan produk-produk yang memungkinkan bank syariah melakukan repricing ketika terjadi
perubahan biaya dana (cost of fund). Salah satunya, dengan mengikat komposisi pembiayaan
melalui akad ijarah, mengingat akad ijarah ini memberikan fleksibilitas bagi bank syariah
dalam melakukan repricing atas pendapatan sewa yang dikenakan kepada nasabah dengan
mengikuti pola naik turunnya biaya dana.
5) Mengeksploitasi kegiatan-kegiatan rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim dengan
menyediakan layanan yang sesuai dengan keperluan layaknya hajat seorang muslim.
Seperti menyediakan layanan tabungan Haji dan Umrah, atau juga dengan mendirikan lembaga
Ziswaf dibawah naungan bank untuk mengelola dana zakat, infak dan shadaqah.